Kualitas Gambar Rancangan Gambar merupakan sarana berkomunikasi bagi para perancang (engineer) maupun pelaksana (kontraktor). Seorang perancang dapat membuat gambar rancangan dengan baik. Pada dasarnya gambar merepresentasikan bentuk struktur yang telah disederhanakan sehingga gambar dapat dimengerti dengan mudah baik oleh engineer, kontraktor, maupun owner. Gambar rancangan pada proyek konstruksi adalah: 1. Design Drawing (Gambar Desain) Gambar
Desain
merupakan
gambar
yang
digunakan
sebagai
pedoman
untuk
membuatgambar detail pelaksanaan pelaksanaan konstruksi. Gambar ini dibuat dibuat oleh Designer sebagai awal perkiraan suatu proyek konstruksi. 2. Shop Drawing Shop Drawing adalah gambar yang dibuat oleh kontraktor dengan pedoman gambar for construction yang digunakan sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan di lapangan. Gambarini dibuat oleh kontraktor berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan. Shop Drawing menggambarkan desain konstruksi jauh lebih detail daripada Design Drawing 3. As Built Drawing Gambar ini adalah gambar aktual pelaksanaan setelah proses pekerjaan konstruksi selesai dikerjakan.
Gambar rancangan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Gambar harus jelas, sederhana, dan bersih 2. Gambar harus sesuai dengan pengukuran yang digunakan dan digambarkan secara akurat dengan menggunakan skala tertentu 3. Informasi-informasi penting (missal legenda, skala, judul gambar dll) harus disertakan padagambar rancangan agar tidak terjadi kesalahan pembacaan. 4. Tulisan ataupun catatan pada gambar haruslah minimum (tidak boleh terlalu banyak) 5. Jarak yang cukup antara gambar dan keterangan dimensi harus disediakan agar tidak terjadi crowding
Gambar rancangan bertujuan sebagai berikut:
Untuk memperoleh kejelasan kuantitatif supaya biaya dan waktu pelaksanaanpembangunan dapat dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangungandan memenuhi persyaratan yuridis yang terkandung dalam dokumen
pelelangan dandokumen kontrak kerja konstruksi.Untuk memenuhi maksud dan tujuan diatas, dalam gambar rancangan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
Ruang lingkup gambar konstruksi yang jelas
Notasi, simbol, dan tulisan pada gambar konstruksi dapat memperjelas maksud gambar
Penggunaan simbol dan notasi dilakukan secara konsisten, kalau diperlukan, dapatmenggunakan standar dari kelompok kerja tersebut
Sertifikasi Tenaga Ahli oleh LPJK Pengertian Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi /LPJK LPJK
adalah
Lembaga
Pengembangan
Jasa
Konstruksi,
yaitu
Lembaga
yang
melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Keharusan memiliki sertifikat keahalian maupun sertifikat keterampilan bagi mereka yang bekerja di bidang jasa konstruksi tertuang dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa: a) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. b) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. c)
Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi, pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
d) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. Sementara itu dalam Pasal 1 PP No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksiyang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 18/1999 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan pengakuan atas kompetensi dan
kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. SKA atau Sertifikat Keahlian adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
Kualifikasi tenaga ahli Jasa Konstruksi adalah; 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda Tenaga ahli yang sudah memiliki SKA dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan/up-grade menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan/up-grade menjadi ahli utama SKA sebagai persyaratan sertifikasi dan registrasi usaha jasa konstruksi Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha (SBU) bidang Jasa Konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK). SKA untuk tenaga ahli perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha (SBU) khususnya golongan Menengah (Kualifikasi M2 dan M1), golongan Besar (Kualifikasi B2 dan B1) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK). SKA untuk tenaga ahli perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi (konsultan) Setiap perusahaan jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha baik untuk golongan Kecil, Menengah atau Besar harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).
