Kriteria Bab 7

BAB 7

7.1. PROSEDUR PENDAFTARAN

Kriteria 7.1.1 7.1.1. EP 1 7.1.1. EP 2 7.1.1. EP 3 7.1.1. EP 4 7.1.1. EP 5 7.1.1. EP 6 7.1.1. EP 7

Prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan 1. SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan) 2. SOP pendaftaran 1. Bagan alur pendaftaran 1. Bukti pelaksanaan sosialisasi, bukti pelaksanaan pelaksanaan monitoring kepatuhan thd prosedur pendaftaran pendaftaran 1. Papan alur pasien, brosur, leaflet, poster, dsb 2. Bukti pelaksanaan sosialisasi prosedur pendaftaran 1. Panduan/prosedur survey pelanggan 2. Hasil-hasil survey pelanggan 1. Bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan hasil survey dan complain pelanggan 2. Bukti pelaksanaan tindak lanjut 1. SOP identifikasi pasien

Kriteria 7.1.2 7.1.2. EP 1 7.1.2. EP 2 7.1.2. EP 3

7.1.2 EP 4 7.1.2. EP 5 7.1.2. EP 6

Informasi tentang pendaftaran tersedia terdokumentasi terdokumentasi pada waktu pendaftaran 1. Media informasi di tempat pendaftaran

dan

1. Hasil evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran 1. SOP penyampaian informasi 2. Brosur, leaflet, poster, ketersediaan informasi tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan, ketersediaan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas perawatan/rawat inap dan informasi lain yang dibutuhkan

1. Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan 2. MOU dengan tempat rujukan 1. Ketersediaan informasi tentang bentuk kerjasama kerjasama dengan fasilitas rujukan lain

Kriteria 7.1.3 7.1.3. EP 1

7.1.3. EP 2 7.1.3. EP 3 7.1.3. EP 4 7.1.3. EP 5 7.1.3. EP 6 7.1.3. EP 7 7.1.3. EP 8

Hak dan kewajiban pasien, keluarga, dan petugas dipertimbangkan dan diinformasikan pada saat pendaftaran 1. Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/keluarga dalam bentuk flyer, papan pengumunan, poster, dsb (Catatan: acuan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit 1. Bukti pelaksanaan sosialisasi dan kewajiban pasien 1. SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan petugas 2. Bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi 1. Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan, pelatihan yang diikuti 1. Persyaratan kompetensi petugas pendaftaran 1. SOP pendaftaran 1. SOP koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait (misal SOP rapat antar unit kerja, SOP transfer pasien) 1. Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien (misal brosur, leaflet, poster) maupun karyawan (misal melalui rapat)

Kriteria 7.1.4 7.1.4. EP 1 7.1.4. EP 2 7.1.4. EP 3 7.1.4. EP 4

Tahapan pelayanan klinis diinformasikan kepada pasien untuk menjamin kesinambungan pelayanan. 1. SOP alur pelayanan pasien 2. Bukti sosialisasi SOP alur pelayanan. Hasil evaluasi pemahaman petugas tentang alur pelayanan 1. SOP alur pelayanan pasien 1. Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan 1. Perjanjian kerja sama dengan sarana kesehatan untuk rujukan klinis, rujukan diganostik, dan rujukan konsultatif, 2. Bukti-bukti pelaksanaan rujukan.pelayanan klinis dengan fasiltas pelayanan kesehatan yang bekerjasama

Kriteria 7.1.5 7.1.5. EP 1 7.1.5. EP 2 7.1.5. EP 3

Kendala fisik, bahasa, budaya dan penghalang lain dalam memberikan pelayanan diusahakan dikurangi 1. Bukti pelaksanaan pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain. 1. Bukti upaya tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan. 1. Bukti adanya pelaksanaan tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan.

7.2. PENGKAJIAN

Kriteria 7.2.1 7.2.1. EP 1 7.2.1. EP 2

7.2.1. EP 3 7.2.1. EP 4

Proses kajian awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga 1. SOP pengkajian awal klinis (screening) 1. Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis 2. Bukti hasil evaluasi/analisis kesesuaian tenaga yang ada dengan persyaratan kompetensi 1. SOP pelayanan medis 2. SOP asuhan keperawatan 3. Hasil monitoring kepatuhan pada SOP Klinis/standar asuhan klinis 1. Dalam kebijakan pelayanan klinis agar tercantum keharusan praktisi klinis untuk tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu baik dalam pemeriksaan penunjang maupun pemberian terapi. SOP pengkajian mencerminkan pencegahan pengulangan yang tidak perlu 2. Catatan rekam medis menunjukkan tidak adanya pengulangan yang tidak perlu. (bukti evaluasi/audit rekam medis untuk menganalisis adanya pengulangan yang tidak perlu)

Kriteria 7.2.2 7.2.2. EP 1 7.2.2. EP 2

7.2.2. EP 3

Hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien 1. Bukti pelaksanaan pertemuan dan kesepakatan isi rekam medis 1. SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus diperoleh selama proses pengkajian 2. Isi rekam medis meliputi informasi untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian profesi kesehatan lain 1. Dalam kebijakan pelayanan klinis didalamnya harus ada kebijakan koordinasi dan komunikasi antar praktisi klinis) 2. SOP koordinasi dan komunikasi tentang informasi kajian kepada petugas/unit terkait 3. Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan tercatat dalam rekam medis


Pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diberikan prioritas untuk asesmen dan pengobatan 1. Pedoman/SOP Triase 1. Bukti pelaksanaan pelatihan dan bukti sertifikat kompetensi petugas yang melayanai di gawat darurat

1. SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi, dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima rujukan) 2. Bukti resume medis pasien yang dirujuk yang menunjukkan kondisi stabil pada saat dirujuk

7.3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS

Kriteria 7.3.1 7.3.1. EP 1

7.3.1. EP 2

7.3.1. EP 3 7.3.1. EP 4

Tenaga kesehatan dan/atau tim kesehatan antar profesi yang profesional melakukan kajian awal untuk menetapkan diagnosis medis dan diagnosis keperawatan 1. Persyaratan kompetensi pratisi klinis yang melakukan kajian pasien 2. Pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis 3. Kelengkapan tanda tangan/paraf praktisi klinis yang melakukan pada rekam medis 1. Dalam SK Ka Puskesmas tentang kebijakan pelayanan klinis memuat :”jika diperlukan pananganan secara tim wajib dibentuk tim kesehatan antar profesi” 2. SOP penangan kasus yang membutuhkan penanganan secara tim antar profesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/home care) 3. Bukti rekam medis pada kasus yang ditangani antar profesi 1. SOP pendelegasian wewenang klinis 1. Persyaratan pelatihan yang harus diikuti dan pemenuhannya untuk tenaga profesional yang belum memenuhi persyaratan kompetensi 2. Bukti mengikuti pelatihan:sertifikat, kerangka acuan pelatihan

Kriteria 7.3.2 7.3.2. EP 1 7.3.2. EP 2

7.3.2. EP 3

Terdapat peralatan dan tempat yang memadai untuk melakukan kajian awal pasien 1. Daftar inventaris peralatan klinis di Dokumen eksternal: Standar peralatan klinis di Puskesmas Puskesmas 2. Bukti evaluasi kelengkapan peralatan 1. SOP pemeliharaan peralatan, SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi, jadwal pemeliharaan alat 2. Jadual pemeliharaan, jadual kalibrasi 3. Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat dan kalibrasi 1. SOP pemeliharaan sarana (gedung), jadwal pelaksanaan, 2. SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilkan. 3. Kebijakan pemeliharaan sarana dan peralatan, dan kebijakan menjamin keamanan peralatan yang digunakan termasuk tidak boleh menggunakan ulang (reuse) peralatan yang disposable 4. Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana, dan peralatan. 5. Bukti pengecekan peralatan yang telah disterilisasi. 6. Bukti monitoring penggunaan peralatan disposable

7.4. RENCANA LAYANAN KLINIS

Kriteria 7.4.1

7.4.1. EP 1

7.4.1. EP 2 7.4.1. EP 3 7.4.1. EP 4 7.4.1. EP 5

Terdapat prosedur yang efektif untuk menyusun rencana layanan baik layanan medis maupun layanan terpadu jika pasien membutuhkan penanganan oleh tim kesehatan yang terkoordinasi 1. Kebijakan pelayanan klinis memuat Kebijakan penyusunan rencana layanan. 2. SOP penyusunan rencana layanan medis. 3. SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim. 1. Bukti pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan pelayanan klinis 1. SOP audit klinis 2. Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana asuhan (bukti pelaksanaan audit klinis 1. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi/audit klinis 1. Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut

Kriteria 7.4.2 7.4.2. EP 1 7.4.2. EP 2 7.4.2. EP 3

7.4.2. EP 4

Rencana layanan klinis disusun bersama pasien dengan memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien 1. Bukti SOAP pada rekam medis 1. Dalam kebijakan pelayanan klinis memuat bagaimana proses penyusunan rencana layanan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien 2. Form kajian kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual, dan tata nilai dalam rekam medis pasien 3. Bukti kajian kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual, dan tata nilai dalam rekam medis pasien 1. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan

Kriteria 7.4.3 7.4.3. EP 1 7.4.3. EP 2 7.4.3. EP 3

7.4.3. EP 4

7.4.3. EP 5 7.4.3. EP 6 7.4.3. EP 7

Rencana layanan terpadu disusun secara komprehensif oleh tim kesehatan antar profesi dengan kejelasan tanggung jawab dari masingmasing anggotanya 1. SOP layanan terpadu 1. Dokumentasi SOAP dari berbagai disiplin praktisi klinis yang terkait dalam rekam medis 1. Dokumentasi pelaksanaan asuhan sesuai dengan berbagai disiplin praktisi klinis yang terkait dalam rekam medis 2. Dokumentasi pelaksanaan asuhan sesuai dengan berbagai disiplin praktisi klinis yang terkait dalam rekam medis 1. Kebijakan pelayanan klinis juga menyebutkan kewajiban melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi pada pasien (misalnya risiko jatuh, resiko alergi obat, dsb) 2. Bukti identifikasi risiko pada saat kajian pasien 1. SOP penyampaian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan 2. Bukti catatan risiko pengobatan dalam rekam medis 1. Dokumentasi dalam Rekam medis 1. Kebijakan pelayanan pasien juga berisi mewajibkan dilakukan pendidikan/penyuluhan pasien. 2. SOP pendidikan/penyuluhan pasien 3. Bukti catatan pendidikan pasien pada rekam medis

Kriteria 7.4.4 7.4.4. EP 1 7.4.4. EP 2 7.4.4. EP 3 7.4.4. EP 4 7.4.4. EP 5

Persetujuan tindakan medik diminta sebelum pelaksanaan tindakan bagi yang membutuhkan persetujuan tindakan medik 1. SOP informed consent 2. Bukti pelaksanaan informed consent 1. Form informed consent 1. SOP informed consent 1. Dokumen bukti pelaksanaan informed consent pada rekam medis 1. SOP evaluasi informed consent , hasil evaluasi, tindak lanjut 2. Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan informed consent

7.5. RENCANA RUJUKAN


Terdapat prosedur rujukan yang jelas 1. SOP rujukan 1. SOP rujukan 2. Catatan rujukan pada rekam medis 1. SOP persiapan pasien rujukan 1. SOP rujukan

Kriteria 7.5.2 7.5.2. EP 1 7.5.2. EP 2 7.5.2. EP 3

Rencana rujukan dan kewajiban masing-masing dipahami oleh tenaga kesehatan dan pasien/keluarga pasien 1. SOP rujukan 2. Bukti catatan rujukan dalam rekam medis 1. SOP rujukan memuat Isi informasi rujukan: alas an rujukan, sarana yang dituju, kapan harus dilakukan 2. Bukti catatan rujukan dalam rekam medis 1. Perjanjian Kerja Sama dengan fasilitas kesehatan rujukan

Kriteria 7.5.3 7.5.3. EP 1 7.5.3. EP 2

7.5.3. EP 3

7.5.3. EP 4

Fasilitas rujukan penerima diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan oleh Puskesmas pada saat mengirim pasien 1. SOP rujukan 2. Resume klinis pada rekam medis pasien yang dirujuk 1. Dalam SOP rujukan memuat pembuatan resume klinis dan isi resume klinis yang berisi kondisi pasien, prosedur dan tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan pasien akan tindak lanjut 1. Dalam SOP rujukan memuat pembuatan resume klinis dan isi resume klinis yang berisi kondisi pasien, prosedur dan tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan pasien akan tindak lanjut 1. Dalam SOP rujukan memuat pembuatan resume klinis dan isi resume klinis yang berisi kondisi pasien, prosedur dan tindakan yang telah dilakukan, dan kebutuhan pasien akan tindak lanjut

Kriteria 7.5.4 7.5.4. EP 1

7.5.4. EP 2

Selama proses rujukan pasien secara langsung, staf yang kompeten terus memonitor kondisi pasien 1. SOP rujukan 2. Form monitoring pasien selama proses rujukan 3. Bukti dilakukannya monitoring pasien selama proses rujukan yang dimasukkan dalam rekam medis pasien 1. Persyaratan kompetensi petugas yang mendampingi pasien ketika dirujuk untuk melakukan monitoring kondisi pasien selama pelaksanaan rujukan

7.6. PELAKSANAAN LAYANAN

Kriteria 7.6.1 7.6.1. EP 1 7.6.1. EP 2 7.6.1. EP 3 7.6.1. EP 4 7.6.1. EP 5 7.6.1. EP 6 7.6.1. EP 7 7.6.1. EP 8

Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis 1. Pedoman/panduan pelayanan klinis 2. SOP Pelayanan klinis 3. Referensi untuk menyusun pedoman/panduan pelayanan klinis 1. Hasil-hasil audit klinis

1. Pendokumentasian rencana dan pelaksanaan layanan klinis dalam rekam medis 1. Catatan dalam rekam medis tentang perkembangan pasien, perubahanrencana layanan, dan pelaksanaan layanan 1. Kelengkapan Catatan dalam rekam medis tentang perkembangan pasien, perubahan rencana layanan, dan pelaksanaan layanan 1. Lembar/formulir informed consent 2. Bukti pelaksanaan informed consent

Kriteria 7.6.2 7.6.2. EP 1

7.6.2. EP 2 7.6.2. EP 3 7.6.2. EP 4 7.6.2. EP 5

Pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan/atau berisiko tinggi dipandu oleh kebijakan dan prosedur yang berlaku 1. Daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa ditangani 2. Bukti pelaksanaan pertemuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat dan berisiko tinggi 1. Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien gawat darurat, 2. SOP penanganan pasien gawat darurat 1. Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien berisiko tinggi. 2. SOP penanganan pasien berisiko tinggi 1. MOU kerjasama 1. Panduan, SOP Kewaspadaan Universal 2. Dokumen eksternal sebagai acuan: Panduan Kewaspadaan Universal

Kriteria 7.6.3 7.6.3. EP 1 7.6.3. EP 2

Penanganan, penggunaan, dan pemberian darah dan produk obat dan/atau cairan intravena dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang jelas 1. SK Kepala Puskesmas dan SOP penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intravena 1. Rekam medis pasien: pencatatan pemberian obat/cairan intravena 2. Hasil audit

7.6.4. EP 1

Hasil pemantauan pelaksanaan layanan digunakan untuk menyesuaikan rencana layanan 1. Ketetapan tentang indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis

7.6.4. EP 2 7.6.4. EP 3 7.6.4. EP 4

1. Data hasil monitoring dan evaluasi

Kriteria 7.6.4

7.6.4. EP 5

1. Data analisis hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian indicator kinerja 1. Bukti tindak lanjut terhadap capaian kinerja yang relative lebih rencah


Seluruh petugas kesehatan memperhatikan dan menghargai kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan layanan 1. Kebijakan dan SOP identifikasi keluhan pasien dan penanganan keluhan 1. SOP penanganan dan tindak lanjut keluhan 1. Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut 2. Bukti identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut 1. Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan 2. Bukti dokumentasi keluhan, analisis, dan tindak lanjut

Kriteria 7.6.6 7.6.6. EP 1

7.6.6. EP 2

7.6.6. EP 3

1. SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan pelayanan klinis juga memuat kewajiban untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, antara lain melalui: penulisan lengkap dalam rekam medis: semua pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan dan pengobatan yang diberikan pada pasien dan kewajban perawat dan petugas kesehatan lain untuk mengingatkan pada dokter jika terjadi pengulangan yang tidak perlu. Dalam SOP layanan klinis memuat jika terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan, atau pemberian obat, petugas kesehatan wajib memberitahu kepada dokter yang bersangkutan 1. SK Kepala Puskesmas tentang pelayanan klinis juga memuat kewajiban untuk menjamin kesinambungan dalam pelayanan. 2. SOP layanan klinis yang berisi alur pelayanan klinis, pemeriksaan penunjang, pengobatan/tindakan dan rujukan yang menjamin kesinambungan layanan

-

Kriteria 7.6.7

7.6.7. EP 1

7.6.7. EP 2 7.6.7. EP 3 7.6.7. EP 4

Pasien dan keluarga pasien memperoleh penjelasan tentang hak dan tanggung jawab mereka berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, termasuk penolakan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai 1. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya memuat hak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. 2. SOP tentang penolakan pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. Dalam kebijakan tersebut juga harus memuat informasi tentang konsekuensi dan tanggung jawab jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan 3. Form penyampaian informasi jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan dan form penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan 4. Bukti pelaksanaan pemberitahuan hak pasien yang antara lain untuk menolak atau tidak melanjutkan pegobatan 5. Bukti pengisian form informasi dan form penolakan jika menolak atau tidak melanjutkan pengobatan -

1. Bukti pelaksanaan pemberian informasi tentang tersedianya alternative pelayanan dan pengobatan

7.7. PELAYANAN ANESTESI LOKAL, SEDASI DAN PEMBEDAHAN

Kriteria 7.7.1

7.7.1. EP 1 7.7.1. EP 2 7.7.1. EP 3

7.7.1. EP 4 7.7.1. EP 5

Pelayanan anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas dilaksanakan memenuhi standar di Puskesmas, standar nasional, undang-undang, dan peraturan serta standar profesi sesuai dengan kebutuhan pasien 1. SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di Puskesmas 1. SK tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi 1. Kebijakan dan SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas 2. Catatan dalam rekam medis tentang anestesi local dan sedasi yang diberikan dan proses monitoringnya 1. Chek list/form montioring 2. Bukti pelaksanaan monitoring status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal dan sedasi 1. Bukti pencatatan dalam rekam medis

Kriteria 7.7.2

7.7.2. EP 1 7.7.2. EP 2 7.7.2. EP 3 7.7.2. EP 4 7.7.2. EP 5 7.7.2. EP 6 7.7.2. EP 7

Pelayanan bedah di Puskesmas direncanakan dan dilaksanakan memenuhi standar di Puskesmas, standar nasional, undang-undang, dan peraturan serta standar profesi sesuai dengan kebutuhan pasien 1. Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilaukan pembedahan. 1. SOP tindakan pembedahan 1. SOP tindakan pembedahan 1. SOP informed consent 1. SOP tindakan pembedahan 1. Bukti catatan operasi dan anestesi pada rekam medis 1. SOP tindakan pembedahan, yang didalamnya juga memuat kegiatan monitoring pada waktu pembedahan maupun pemberian anestesi atau sedasi 2. Check list monitoring status fisiologis pasien 3. Bukti catatan monitoring status fisiologis pasien pada saat dan sesudah pembadahan dan anestesi

7.8.PENYULUHAN/ PENDIDIKAN KESEHATAN DAN KONSELING KEPADA PASIEN/KELUARGA

Kriteria 7.8.1 7.8.1. EP 1

7.8.1. EP 2 7.8.1. EP 3

7.8.1. EP 4

Pasien/keluarga memperoleh penyuluhan kesehatan dengan pendekatan yang komunikatif dan bahasa yang mudah dipahami 1. Kebijakan pelayanan klinis memuat kewajiban untuk penyuluhan dan pendidikan pasien. 2. SOP dan bukti pelaksanaan pendidikan/ penyuluhan pada pasien 3. Bukti catatan dalam rekam medis 1. Panduan penyuluhan pada pasien 2. Materi pendidikan/ penyuluhan pada pasien 3. Catatan pendidikan/ penyuluhan pada pasien pada rekam medis 1. Panduan penyuluhan pada pasien. 2. Media pendidikan/ penyuluhan pada pasien 3. Catatan pendidikan/ penyuluhan pada pasien pada rekam medis penyuluhan 4. Bukti pencatatan edukasi pasien/keluarga 1. Hasil evaluasi terhadap efektivitas penyampaian informasi/edukasi pada pasien

7.9. MAKANAN DAN TERAPI NUTRISI

Kriteria 7.9.1 7.9.1. EP 1 7.9.1. EP 2 7.9.1. EP 3 7.9.1. EP 4 7.9.1. EP 5

Pilihan berbagai variasi makanan yang sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis tersedia secara reguler 1. SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap 1. SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap 1. SOP pemesanan, penyiapan, distribusi dan pemberian makanan pada pasien rawat inap 1. Variasi pilihan makanan, 2. Daftar menu 1. SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan

Kriteria 7.9.2 7.9.2. EP 1 7.9.2. EP 2 7.9.2. EP 3

Penyiapan, penanganan, penyimpanan dan distribusi makanan dilakukan dengan aman dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku 1. SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan upaya mengurangi risiko terhadap kontaminsasi dan pembusukan 1. SOP penyimpanan makanan dan bahan makanan mencerminkan upaya mengurangi risko terhadap kontaminasi dan pembusukan 1. Jadual pelaksanaan distribusi makanan, catatan pelaksanaan kegiatan distribusi makanan


Pasien yang berisiko nutrisi mendapat terapi gizi 1. SOP asuhan gizi 1. SOP asuhan gizi 1. Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam medis

7.10. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT


7.10.1. EP 5

Pemulangan dan/tindak lanjut pasien, baik yang bertujuan untuk kelangsungan layanan, rujukan maupun pulang dipandu oleh prosedur yang standar 1. SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien 1. Kebijakan pelayanan klinis juga memuat siapa yang berhak/bertanggung jawab untuk memulangkan pasien 1. Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut 1. SOP tindak lanjut terhadap umpan balik dari sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik 2. Bukti umpan balik pasien dari sarana kesehatan lain, dan bukti tindak lanjut yang dicatat dalam rekam medis pasien 1. SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan 2. Bukti penyampaian informasi tentang alternative pelayanan pada pasien yang semestinya dirujuk tatapi tidak mungkin dirujuk

Kriteria 7.10.1 7.10.1. EP 1

7.10.1. EP 2 7.10.1. EP 3

Pasien/ keluarga pasien memperoleh penjelasan yang memadai tentang tindak lanjut layanan saat pemulangan atau saat dirujuk ke sarana kesehatan yang lain 1. SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien, SOP rujukan 2. Bukti pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujuk 1. Bukti bahwa pasien paham tentang informasi yang diberikan (dapat berupa paraf pada form informasi yang disampaikan) 1. SOP evaluasi terhadap prosedur penyampaian informasi 2. Bukti evaluasi dan tindak lanjut

Kriteria Bab 7

Recommend Documents