PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CADASARI Jl. Raya Serang Km. 5, Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten
PENETAPAN KEPALA UPTD PUKESMAS CADASARI Nomor : 440/A.I.SK.0002.01/436.6.3.7/2016 TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAN UKM PUSKESMAS CADASARI KEPALA UPTD PUSKESMAS CADASARI Menimbang
: a. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu di susun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat; b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas c. bahwa agar kinerja UKM Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi UKM Puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas; d. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan perundangan, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan UKM Puskesmas;
Mengingat
: 1.
Menetapka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. (lengkapi dengan permenkes tentang pedoman-pedoman yang terkait dengan UKM yang diselenggarakan di Puskesmas Cadasari ); : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KEBIJAKAN
n
PENGELOLAAN UKM PUSKESMAS CADASARI
Kesatu
: KebijakanPengelolaan UKM Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Pandeglang : ……………..
KEPALA PUSKESMAS CADASARI
dr. H. Joko Suryanto NIP.
LAMPIRAN
I
KEPUTUSAN
KEPALA
UPTD
PUSKESMAS CADASARI Nomor : ………………………………………………….. TENTANG
:
KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
UKM
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UKM A. Kebijakan Perencanaan, akses, dan evaluasi kinerja UKM: 1. Perencanaan tiap-tiap UKM Puskesmas di susun berdasaran alisis kebutuhan masyarakat, dan mengacu pada pedoman atau acuan yang ditetapkan oleh Kementarian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan capaian kinerja masingmasing UKM. 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan memlalui survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa, kegiatan survey yang lain, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat dan sasaran masingmasing UKM untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran 3. Perencanaan tiap-tiap UKM harus diintegrasikan dalam perencanaan Puskesmas, baik dalam perencanaan lima tahunan, RUK, dan RPK. 4. Umpan balik dari masyarakat digunakan baik dalam penyusun rencana, maupun untuk perubahan rencana yang disusun 5. Inovasi dalam penyelenggaraan UKM dilakukan
sesuai
dengan
perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan regulasi, perkembangan tehnologi. 6. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan masing-masing UKM harus diidentifikasi, dianalisis dan ditindaklanjuti dengan mengikuti siklus PDCA dalam bentuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi perbaikan. 7. Inovasi dalam penyelenggaraan UKM harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi
8. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan UKM, jadual pelaksanaan kegiatan harus di sepakati dan diinformasikan pada sasaran, lintas program, dan lintas sector terkait 9. Sasaran kegiatan UKM berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan tepat waktu dalam perperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan UKM 10. Sasaran UKM, lintas program dan lintas sector terkait harus mendapat informasi tentang kegiatan masing-masing UKM, tujuan, tahapan dan jadual pelaksanaan. 11. Akses masyarakat dan sasaran UKM harus dievaluasi 12. Masyarakat dan sasaran UKM berhak untuk menyampaikan keluhan dan umpan balik melalui media komunikasi: sms, kotak saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun forum-forum komunikasi seperti: ……………………….. 13. Umpan balik masyarakat wajib ditindaklanjuti. Tindaklanjut yang dilakukan harus diinformasikan kepada masyarakat 14. Kinerja masing-masing UKM harus dievaluasi, dianalisis dan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi perbaikan. 15. Aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
B. KebijakanPengelolaanUKM 1. Penanggung jawab UKM harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana pada pedoman tiap-tiap UKM. 2. Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap penanggung jawab. 3. Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindak lanjut untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan 4. Penanggung jawab dan pelaksana UKM yang baru wajib mengikuti program orientasi 5. Penyelenggaraan UKM dilaksanakan sesuai dengan tata nilai yang disepakati dan rencana yang disusun 6. Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada tiaptiap penanggung jawab UKM dalam pelaksanaan kegiatan UKM 7. Penanggungjawab UKM wajib melakukan pembinaan danarahan kepada pelaksana kegiatan UKM 8. Penanggungjawab UKM wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sector terkait dalam penyelenggaraan UKM
9. Dalam penyelenggaraan kegiatan UKM harus di identifikasi risiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah dan/atau meminimalisasi akibat dari risiko yang terjadi. 10. Dalam penyelenggaraan UKM dilakukan fasilitasi masyarakat dan sasaran.
pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan
keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, umpan balik,
aktif
dalam
pelaksanaan
kegiatan
UKM,
sampai
dengan
mengembangkan kegiatan-kegiatan UKBM 11. Dalam pelaksanaan kegiatan UKM, penanggung jawab dan pelaksana dipandu oleh uraian tugas yang jelas yang dikaji secara regular minimal setahun sekali 12. Lintas program dan lintas sektor terkait harus diidentifikasi untuk tiap UKM dengan kejelasan peran masing-masing 13. Akuntabilitas penyelenggaraan UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kinerja UKM 14. Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis terhadap laporan kegiatan UKM, supervisi oleh Kepala Puskesmas maupun penanggung jawab UKM, dan pertemuan monitoring kegiatan UKM oleh penanggung jawab UKM 15. Evaluasi kinerja UKM secara pediodik dilakukan minimal dua kali setahun 16. Hak dan kewajiban sasaran harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan UKM 17. Hak-hak sasaran meliputi :………. 18. Kewajiban sasaran meliputi:………. 19. Perilaku dalam penyelenggaraan UKM diatur sebagaimana tertuang dalam peraturan tata kelola Puskesmas 20. Tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
