KonsepDas arBenca na A.De f i ni s iBe nc ana UU No. 24 tahun 2007 mendefnisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peri pe rist stiw iwa a ya yang ng me meng ngan anca cam m da dan n me meng ngga gang nggu gu keh ehid idup upan an da dan n pe peng nghi hidu dupa pan n masyar mas yarak akat at ya yang ng dis diseb ebabk abkan, an, bai baik k ole oleh h ak aktor tor ala alam m dan dan!at !atau au ak aktor tor no non n ala alam m maupun aktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban "iwa manusia, ker erus usak akan an li ling ngk kun unga gan, n, ker erug ugia ian n ha hart rta a be bend nda, a, da dan n da damp mpak ak ps psik ikol olog ogis is#. #. $ementara Asian $ementara Asian Disaster Preparedne Preparedness ss Center Center %&'( %&'()* )* mend mendefni efnisik sikan an ben bencana cana dalam dal am or ormul mulasi asi “The se serio rious us dis disrup ruptio tion n of th the e fun functi ctioni oning ng of so socie ciety ty,, cau causin sing g widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the aected communities to cope using their own resources # %&bar+ue - urshed, 2004*.
• •
•
'efnisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu/ er"adinya er"adinya peristiwa peristiwa atau gangguan yang yang mengancam mengancam dan merusak merusak %hazard %hazard*. *. (eristiwa (er istiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan ungsi dari masyarak masyarakat. at. &ncaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. 1encan 1enc ana a da dapa patt te ter" r"ad adi, i, ka karren ena a ad ada a du dua a kon ondi disi si ya yait itu u ad adan anya ya pe peri rist stiw iwa a at atau au gangguan yang mengancam dan merusak %hazard % hazard** dan kerentanan %vulnerability % vulnerability * masyar mas yarak akat. at. 1il 1ila a te ter"a r"adi di hazard hazard,, te tetap tapii mas masya yarak rakat at tid tidak ak re renta ntan, n, mak maka a be berar rarti ti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi ko ndisi masy masyarak arakat at re rentan, ntan, tet tetapi api tidak ter" ter"adi adi peri peristiw stiwa a yang meng menganca ancam m mak maka a tidak akan ter"adi bencana.
B. Jenis-Jenis Bencana
•
•
•
•
1encana 1enca na te terd rdiri iri dar darii ber berbag bagai ai ben bentuk tuk.. UU No No.. 24 tah tahun un 200 2007 7 me menge ngelom lompok pokan an bencana ke dalam tiga kategori yaitu/ Bencana alam adalah alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiw peri stiwa a yang disebabka disebabkan n oleh alam anta antara ra lain berupa gem gempa pa bumi bumi,, tsun tsunami, ami, gunung meletus, ban"ir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencan Ben cana a non non-al -alam am ad adal alah ah be benc ncan ana a ya yang ng di diak akib ibat atka kan n ol oleh eh pe peri rist stiw iwa a at atau au rangk ran gkaia aian n per perist istiwa iwa non nonal alam am yan yang g ant antara ara lai lain n ber berupa upa gag gagal al te tekn knolo ologi, gi, gag gagal al modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peri pe rist stiw iwa a yan ang g di dia aki kib bat atk kan ole leh h ma manu nus sia yan ang g mel elip ipu uti kon on3 3ik sos osia iall antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. teror. thiopian Disaster Preparedness and Prevention Commission %'(()* mengelompokkan bencana berdasarkan "enis hazard hazard,, yang terdiri dari/ !atural !atu ral haza hazard rd.. n nii ad adala alah h hazard ka kare rena na pr prose oses s ala alam m ya yang ng man manusi usia a tid tidak ak ata atau u sedik se dikit it mem memili iliki ki ke kenda ndali. li. an anusi usia a dap dapat at me memin minima imalis lisir ir dam dampak pak ha haar ard d de denga ngan n mengembangkan kebi"akan yang sesuai, seperti tata ruang dan wilayah, prasyarat bangunan, dan sebagainya. !atural hazard terdiri hazard terdiri dari beragam bentuk seperti dapat dilihat pada tabel berik berikut/ ut/ abel abel 2.5 !atural "azard
•
o
o
o
"uman made hazard. ni adalah hazard sebagai akibat akti6itas manusia yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian fsik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. "azard ini mencakup/ Technological hazard sebagai akibat kecelakaan industrial, prosedur yang berbahaya, dan kegagalan inrastruktur. 1entuk dari hazard ini adalah polusi air dan udara, paparan radioakti, ledakan, dan sebagainya. nvironmental degradation yang ter"adi karena tindakan dan akti6itas manusia sehingga merusak sumber daya lingkungan dan keragaman hayati dan berakibat lebih "auh terganggunya ekosistem. Con#ict adalah hazard karena perilaku kelompok manusia pada kelompok yang lain sehingga menimbulkan kekerasan dan kerusakan pada komunitas yang lebih luas.
C. Model Manajemen Bencana
•
•
•
1encana adalah hasil dari munculnya ke"adian luar biasa %hazard* pada komunitas yang rentan %vulnerable* sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari ke"adian luar biasa tersebut. ana"emen bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan. erdapat lima model mana"emen bencana yaitu/ Disaster management continuum model . odel ini mungkin merupakan model yang paling popular karena terdiri dari tahaptahap yang "elas sehingga lebih mudah diimplementasikan. ahaptahap mana"emen bencana di dalam model ini meliputiemergency , relief , rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning. Pre-during-post disaster model . odel mana"emen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. erdapat kegiatankegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana ter"adi, dan setelah bencana. odel ini seringkali digabungkan dengan disaster management continuum model. Contract-expand model . odel ini berasumsi bahwa seluruh tahaptahap yang ada pada mana"emen bencana %emergency ,relief , rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early
•
•
warning* semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. (erbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan %emergency dan relief * sementara tahap yang lain seperti rehabilitation, reconstruction, dan mitigation kurang ditekankan. The crunch and release model . ana"emen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. 1ila masyarakat tidak rentan maka bencana akan "uga kecil kemungkinannya ter"adi meski hazard tetap ter"adi. Disaster risk reduction framework . odel ini menekankan upaya mana"emen bencana pada identifkasi risiko bencana baik dalam bentuk kerentanan maupun hazard dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut. (endekatan lain adalah lingkaran mana"emen bencana %disaster management cy cle* yang terdiri dari dua kegiatan besar. (ertama adalah sebelum ter"adinya bencana % pre event * dan kedua adalah setelah ter"adinya bencana % post event *. egiatan setelah ter"adinya bencana dapat berupa disaster response$emergency response %tanggap bencana* ataupun disaster recovery . egiatan yang dilakukan sebelum ter"adinya bencana dapat berupa disaster preparedness %kesiapsiagaan menghadapi bencana* dan disaster mitigation %mengurangi dampak bencana*. &da "uga yang menyebut istilah disaster reduction, sebagai perpaduan dari disaster mit igation dan disaster preparedness %akki, 2008*.
•
erkait dengan mana"emen penanggulangan bencana, maka UU No. 24 tahun 2007 menyatakan “(enyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebi"akan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi#. 9umusan penanggulangan bencana dari UU tersebut mengandung dua pengertian dasar yaitu/ (enanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus. (enanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebi"akan pembangunan yang didasari risiko bencana dan diikuti tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. •
(enanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut/
D. Kebijakan Manajemen Bencana
•
•
•
'alam beberapa tahun terakhir, kebi"akan mana"emen bencana mengalami beberapa perubahan kecenderungan seperti dapat dilihat dalam tabel. 1eberapa kecenderungan yang perlu diperhatikan adalah/ onteks politik yang semakin mendorong kebi"akan mana"emen bencana men"adi tanggung "awab legal. (enekanan yang semakin besar pada peningkatan ketahanan masyarakat atau pengurangan kerentanan. $olusi mana"emen bencana ditekankan pada pengorganisasian masyarakat dan proses pembangunan. 'alam penetapan sebuah kebi"akan mana"emen bencana, proses yang pada umumnya ter"adi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penetapan agenda, pengambilan keputusan, ormulasi kebi"akan, implementasi kebi"akan, dan e6aluasi kebi"akan. 'i dalam kasus ndonesia, (emerintah (usat saat ini berada pada tahap ormulasi kebi"akan %proses penyusunan beberapa (eraturan (emerintah sedang berlangsung* dan implementasi kebi"akan %1N(1 telah dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan 1(1' di daerah*. $ementara(emerintah 'aerah sedang berada pada tahap penetapan agenda dan pengambilan keputusan. 1eberapa daerah yang mengalami bencana besar sudah melangkah lebih "auh pada tahap ormulasi kebi"akan dan implementasi kebi"akan.
• •
• •
ebi"akan mana"emen bencana yang ideal selain harus dikembangkan melalui proses yang benar, "uga perlu secara "elas menetapkan halhal sebagai berikut/ (embagian tanggung "awab antara (emerintah (usat dan 'aerah. &lokasi sumberdaya yang tepat antara (emerintah (usat dan 'aerah, serta antara berbagai ungsi yang terkait. (erubahan peraturan dan kelembagaan yang "elas dan tegas. ekanisme ker"a dan pengaturan antara berbagai portoolio lembaga yang terkait dengan bencana.
abel 2.2 Kecenderungan Di dalam Kebijakan Manajemen Bencana
Sumber: Handmer & Doers! "##$
$istem kelembagaan penanggulangan bencana yang dikembangkan di ndonesia dan men"adi salah satu okus studi bersiat kontekstual. 'i daerah terdapat beberapa lembaga dan mekanisme yang sebelumnya sudah ada dan ber"alan. ebi"akan kelembagaan yang didesain dari (emerintah (usat akan berinteraksi dengan lembaga dan mekanisme yang ada serta secara khusus dengan orangorang yang selama ini terlibat di dalam kegiatan penanggulangan bencana. elalui UU No. 24 tahun 2007, (emerintah ndonesia telah memulai proses penyusunan kebi"akan mena"emen bencana. 1eberapa (( yang terkait telah dikeluarkan %(( No. 25, 22, 2: tahun 200;*, sementara beberapa (( lain sedang dipersiapkan.
E. Pembagian Tanggung Jawab Manajemen Bencana
a. b. c. d. e.
UU No. 24 tahun 2007 telah menetapkan bahwa pemerintah %pusat* memiliki tanggung "awab dalam penyelenggaraan pennggulangan bencana. anggung "awab tersebut mencakup/ pengurangan risiko bencana %(91* dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan< perlindungan masyarakat dari dampak bencana< pen"aminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum< pemulihan kondisi dari dampak bencana< pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam &nggaran (endapatan dan 1elan"a Negara yang memadai<
. g.
a. b. c. d.
a.
b. c. d. e. . g. h.
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai< dan pemeliharaan arsip!dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. $ementara tanggung "awab (emerintah 'aerah dirumuskan sebagai berikut/ pen"aminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum< perlindungan masyarakat dari dampak bencana< pengurangan risiko bencana %(91* dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan< dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam &nggaran (endapatan dan 1elan"a 'aerah yang memadai. (ada tataran operasional, UU No. 24 tahun 2007 telah mengamanatkan pembentukan 1adan Nasional (enanggulangan 1encana %1N(1* yang ditindaklan"uti dengan (eraturan (residen 9epublik ndonesia No. ; tahun 200;. 'i dalam (eraturan (residen tersebut dinyatakan 1N(1 memiliki tugas sebagai berikut/ memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara< menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan< menyampaikan inormasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat< melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada (residen setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana< menggunakan dan mempertanggung"awabkan sumbangan!bantuan nasional dan internasional< mempertanggung"awabkan penggunaan anggaran yang diterima dari &nggaran (endapatan dan 1elan"a Negara< melaksanakan kewa"iban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan< dan menyusun pedoman pembentukan 1adan (enanggulangan 1encana 'aerah. $elain ketiga pihak yang telah disebutkan di atas yaitu (emerintah (usat, (emerintah 'aerah, dan 1N(1, UU No. 24 tahun 2007 "uga mengenali peran serta pihak lain, yaitu lembaga usaha dan lembaga internasional. (asal 2; UU No. 24 tahun 2007 merumuskan peran lembaga usaha dengan “=embaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.# =ebih "auh lagi diatur bahwa lembaga usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu “menyesuaikan kegiatan dengan kebi"akan penyelenggaraan penanggulangan bencana#, “menyampaikan laporan kepada pemerintah dan!atau badan yang diberi tugas>#, “mengindahkan prinsip kemanusiaan#. (eran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana di"amin melalui (asal :0 ayat %5* UU No. 24 tahun 2007. ata cara berperan dalam penangulangan bencana telah diatur melalui (eraturan (emerintah No. 2: tahun 200;.
