KOMITE MEDIS

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA Jalan Raja Sipakko Napitupulu No. II Parparean Porsea Telp. 0632-41084

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA NOMOR: …………………………… TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE MEDIS, SUB KOMITE DAN KELOMPOK STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA Meni Menimb mban ang g :

Mengingat

:

Menetapka Menetapkan n :

1. Bahw Bahwa a Komi Komite te Medi Medis s yang yang ada ada sela selama ma ini ini tida tidak k sesu sesuai ai lagi lagi dengan peraturan yang berlaku saat ini. 2. Bahwa Bahwa untuk untuk meningk meningkatk atkan an mutu pelay pelayana anan n medis di RSUD Porsea perlu pembentukan Komite Medis. 3. Belu Belum m adan adanya ya pera peratu tura ran n Dire Direkt ktur ur tent tentan ang g pemb pemben entu tuka kan n Komite Medis di RSUD Porsea. 4. Hasil Musyawara Musyawarah h Seluruh Seluruh Dokter Dokter di RSUD RSUD Porsea. Porsea.

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakti Praktik k Kedokt Kedoktera eran n (Lemb (Lembara aran n Negara Negara Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 2. Peraturan ran Pe Pemerint intah No Nomor 32 32 Ta Tahun 19 1996 te tentang tenaga tenaga Keseha Kesehatan tan (Lemb (Lembara aran n Negara Negara Tahun Tahun 1996 1996 Nomor Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara 3637); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/Sk/III/2 I/2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah; 5. Undang-Undang Re Republik In Indonesia Nomor 44 44 Ta Tahun 2010 Tentang Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; PERATURAN PERATURAN TENTANG TENTANG PEMBENTUKA PEMBENTUKAN N KOMITE KOMITE MEDIS, MEDIS, SUB KOMITE DAN KELOMPOK STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA

BAB I KOMITE MEDIS PASAL 1 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN 1) Komite Komite Medis Medis adalah adalah wadah wadah profes profesion ional al medis medis yang yang keang keanggot gotaan aanya ya berasa berasall dari dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili. 2) Komite medis mempunyai otoritas tertinggi didalam pengorganisasian staf medis.


3) RSUD Porsea adalah Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. 4) Direktur RSUD Porsea adalah Direktur RSUD Porsea yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Toba Samosir. 5) Dokter Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai profesi dokter dan ditetapkan sebagai dokter fungsional oleh Surat Keputusan Bupati Toba Samosir. 6) Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit 7) Unit pelayanan antara lain adalah rawat jalan, rawat inap, gawat darurat/rawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis. 8) Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. Anggota Sub Komite terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.

1) 2) 3) 4)

PASAL 2 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KOMITE MEDIS Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Porsea. Susunan Komite Medis terdiri diri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Peraturan pengangkatan Ketua Komite Medis dikeluarkan oleh Direktur RSUD Porsea. Ketua Komite Medis memilih Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Medis.

PASAL 3 PERSYARATAN KETUA KOMITE MEDIS Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Medis sebagai berikut: 1) Dokter fungsional dengan status Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Toba Samosir yang bekerja di RSUD Porsea; 2) Mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya; 3) Menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas; 4) Peka terhadap perkembangan perumahsakitan; 5) Bersifat terbuka, bijaksana dan jujur; 6) Mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan profesinya; 7) Mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi. PASAL 4 WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS KOMITE MEDIS 1) Dijabat oleh staf medis dengan status Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Toba Samosir yang bekerja di RSUD Porsea yang dipilih oleh Ketua Komite Medis. 2) Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Medis dikeluarkan oleh Direktur RSUD Porsea setelah mendapat usulan dari Ketua Komite Medis. 3) Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Medis dapat menjadi Ketua Sub Komite.

PASAL 5


ANGGOTA KOMITE MEDIS RUMAH SAKIT Anggota Komite Medis terdiri dari semua Ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili. PASAL 6 FUNGSI KOMITE MEDIS 1) Fungsi Komite Medis adalah sebagai pengarah dalam pemberian pelayanan medis sedangkan staf medis adalah pelaksana pelayanan medis. 2) Fungsi komite medis secara rinci sebagai berikut : a) Memberikan saran kepada Direktur RSUD Porsea b) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis. c) Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran d) Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di rumah sakit.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9)

10)

1) 2)

3) 4) 5)

PASAL 7 TUGAS KOMITE MEDIS Membantu Direktur RSUD Porsea menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi. Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis. Membantu Direktur RSUD Porsea menyusun Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaw) dan memantau pelaksanaannya. Membantu Direktur RSUD Porsea menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mediko-legal . Membantu Direktur RSUD Porsea menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal . Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, mortalitas dan morbiditas, audit medis melalui pembentukan sub komite - sub komite Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur RSUD Porsea. PASAL 8 WEWENANG KOMITE MEDIS Memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis. Memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis. Monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas Komite Medis. Monitoring dan evaluasi efesiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di rumah sakit. Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis.


6) Membentuk Tim Klinis yang mempunyai tugas menangani kasus kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi. 7) Memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara rumah sakit dan fakultas kedokteran/kedokteran gigi/institusi pendidikan lain.

1) 2)

3) 4)

1) 2)

3)

4)

5)

6)

7)

PASAL 9 KEWAJIBAN KOMITE MEDIS Menyusun peraturan internal staf medis (medical staf bylaws). Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang manajerial/adminitrasi dan bidang kelimuan/profesi, standar profesi dan standar kompetensi. Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis. PASAL 10 MASA KERJA KOMITE MEDIS Masa kerja Komite Medis adalah 3 (tiga) tahun. Satu bulan sebelum masa kerja Komite Medis berakhir, Komite Medis mengadakan rapat pleno dengan menghadirkan staf medis untuk memilih Ketua Komite Medis periode berikutnya secara demokratis. Hasil Rapat Pleno yang menghasilkan Ketua Komite Medis terpilih untuk periode berikutnya, diusulkan kepada Direktur RSUD Porsea agar dapat ditetapkan sebagai Ketua Komite Medis terpilih periode berikutnya. Pelantikan Ketua Medis terpilih sesuai dengan Surat Keputusan Direktur seperti diuraikan pada ayat 3) pasal ini dilakukan pada hari pertama setelah periode komite medis lama berakhir. Apabila Ketua Komite Medis tidak dapat melaksanakan tugas komite medis dikarenakan sesuatu hal yang menyebabkan ianya tidak dapat melaksanakan tugasnya, jabatan ketua medis diambil alih oleh wakil ketua Komite Medis. Apabila Ketua Komite Medis tidak melaksanakan tugas komite medis seperti telah diuraikan pada pasal 7, maka Direktur RSUD Porsea berhak memberhentikan ketua komite medis tersebut dan menyerahkan tugas komite medis kepada wakil ketua komite medis. Apabila wakil ketua mengambil alih tugas ketua komite medis dikarenakan oleh yang diuraikan pada ayat 5) dan ayat 6) pasal ini, tunjangan ketua komite medis tidak dapat dialihkan kepada wakil ketua komite medis.

PASAL 11 TATA KERJA KOMITE MEDIS 1) Tata kerja Komite Medis secara Administratif: a) Rapat rutin Komite Medis dilakukan minimal 1 kali 1 bulan pada hari Senin Minggu Ke-2 Setiap Bulannya. b) Rapat Komite Medis dengan semua kelompok staf medis dan atau dengan semua tenaga dokter dilakukan minimal 1(satu) kali 1 (satu) bulan pada hari Senin Minggu Ke-2 Setiap Bulannya. c) Rapat Komite medis dengan Direktur RSUD Porsea dilakukan minimal 1 (satu) kali satu bulan pada hari senin minggu ke-3 setiap bulannya.


d) Rapat darurat, diselenggarakan untuk membahas masalah mendesak dilakukan sesuai kebutuhan. e) Pertemuan Presentasi Kasus atau coffee morning , diselenggarakan minimal 1 (satu) kali satu minggu dengan dihadiri oleh seluruh staf medis pada hari kamis setiap minggunya. 2) Tata kerja secara teknis : a) Menetapkan tugas dan kewajiban sub komite, termasuk pertanggung jawabannya terhadap suatu program b) Mengkaitkan perjanjian kerja dokter di rumah sakit dengan kewenangan Komite Medis sebagai peer profesi medik di rumah sakit. c) Menjabarkan hubungan antara Komite Medis sebagai penilai kompetensi dan etika profesi dengan manajemen rumah sakit sebagai pemegang kewenangan pengelolaan rumah sakit. d) Koordinasi antara Komite Medis dengan pengelola rumah sakit dalam menangani masalah tenaga dokter serta pengaturan penyampaian informasi kepada pihak luar seperti perkumpulan profesi dan pihak lain non profesi seperti kepolisian dan jajaran hukum.

1) 2)

3) 4)

5)

6)

1)

2)

3) 4)

BAB II SUB KOMITE PASAL 12 KEDUDUKAN SUB KOMITE Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dibantu oleh sub komite. Sub komite tersebut terdiri dari : a) Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis b) Sub Komite Kredential c) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi d) Sub Komite Farmasi dan Terapi Susunan Sub Komite terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Jabatan Sub Komite seperti diuraikan pada ayat 3) pasal ini, dijabat oleh dokter fungsional dengan status Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Toba Samosir yang bekerja di RSUD Porsea. Kepengurusan Sub Komite ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Porsea atas usulan dari Ketua Komite Medis. Sub Komite yang dibutuhkan di luar Sub Komite seperti ayat 2) pasal ini dapat dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Porsea atas usulan komite medis. PASAL 13 TATA KERJA SUB KOMITE Dalam melaksanakan kegiatannya sub komite agar menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja. Sub Komite membuat laporan berkala dan laporan akhir tahun kepada Komite Medis. Laporan akhir tahun antara lain berisi evaluasi kerja selama setahun dan rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya. Sub Komite mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun. Biaya operasional dibebankan kepada anggaran rumah sakit. PASAL 14


1) 2)

3)

4)

1)

2)

3) 4)

1) 2)

SUB KOMITE PENINGKATAN MUTU PROFESI MEDIS Sub komite peningkatan mutu profesi medis mempunyai fungsi Melaksanakan kebijakan Komite Medik Di Bidang Mutu Profesi Medis Sub komite peningkatan mutu profesi medis mempunyai tugas: a) Membuat rencana kerja/program kerja b) Melaksanakan rencana kerja/jadwal kegiatan c) Membuat panduan mutu pelayanan medis d) Melakukan pemantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis e) Menyusun indikator mutu klinik dengan melakukan koordinasi dengan kelompok staf medis dan unit kerja. Indikator yang disusun adalah indikator output atau outcome. f) Melakukan koordinasi dengan Komite Peningkatan Mutu RS. g) Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Wewenang Sub komite peningkatan mutu profesi medis adalah melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan. Sub komite peningkatan mutu profesi medis bertanggung jawab kepada komite medis. PASAL 15 SUB KOMITE KREDENSIAL Sub Komite Kredensial melaksanakan kebijakan komite medis di bidang kredensial profesi medis Sub Komite Kredensial mempunyai tugas: a) Melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medis rumah sakit secara total obyektif, adil, jujur dan terbuka. b) Membuat Rekomendasi hasil review berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan staf medis di rumah sakit. c) Membuat laporan kepada Komite Medis apabila permohonan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws ) di Rumah Sakit. d) Melakukan review kompetensi staf medis dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian clinical privileges, reapoinment s dan penugasan staf medis pada unit kerja. e) Membuat rencana kerja Sub Komite Kredensial. f) Melaksanakan rencana kerja Sub Komite Kredensial. g) Menyusun tata laksana dan instrumen kredensial, h) Melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan, i) Membuat laporan berkala kepada Komite Medis. Sub Komite Kredensial mempunyai wewenang melaksanakan kegiatan keredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan Sub Komite Kredensial bertanggung jawab kepada Komite Medis PASAL 16 SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan komite medis dibidang etika dan disiplin profesi medis Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mempunyai tugas: a) Membuat rencana kerja. b) Melaksanakan rencana kerja.


c) Menyusun tatalaksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi. d) Melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi. e) Mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika f) Melakukan koordinasi dengan komite etik rumah sakit g) Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala 3) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mempunyai wewenang melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektor dan lintas fungsi sesuai kebutuhan. 4) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi bertanggung jawab kepada Komite Medis.

5) 6)

7) 8)

1) 2) 3)

4)

PASAL 17 SUB KOMITE FARMASI DAN TERAPI Sub komite farmasi dan terapi mempunyai fungsi Melaksanakan kebijakan Komite Medik Di Bidang farmasi dan terapi. Sub komite farmasi dan terapi mempunyai tugas: a) Membuat rencana kerja/program kerja b) Melaksanakan rencana kerja/jadwal kegiatan c) Membuat formularium obat RSUD Porsea d) Melakukan pemantauan dan pengawasan pemberian obat dan terapi yang rasional e) Melakukan koordinasi dengan Komite Peningkatan Mutu RS. f) Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Wewenang Sub komite farmasi dan terapi adalah melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pemberian obat dan terapi yang rasional. Sub komite farmasi dan terapi bertanggung jawab kepada komite medis. BAB III KELOMPOK STAF MEDIS PASAL 18 PENGORGANISASIAN KELOMPOK STAF MEDIS Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis (purna waktu dan paruh waktu) yang bekerja di unit pelayanan rumah sakit wajib menjadi anggota Staf Medis. Setiap Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter. Pengelompokkan Staf Medis di RSUD Porsea dikelompokkan menjadi: a) Kelompok Staf Medis Penyakit Dalam b) Kelompok Staf Medis Kebidanan dan Kandungan c) Kelompok Staf Medis Penyakit Anak d) Kelompok Staf Medis Bedah e) Kelompok Staf Medis Kesehatan Jiwa f) Kelompok Staf Medis Penyakit Mata g) Kelompok Staf Medis Penyakit THT h) Kelompok Staf Medis Anastesi i) Kelompok Staf Medis Patologi Klinik j) Kelompok Staf Medis Radiologi Pengelompokan baru yang diakibatkan makin berkembangnya atau makin bertambahnya jumlah dokter di RSUD Porsea ditetapkan dengan membuat perubahan terhadap peraturan ini. PASAL 19


PENEMPATAN DOKTER DALAM KELOMPOK STAF MEDIS 1) Penempatan para dokter ke dalam kelompok staf medis sebagaimana tersebut pada pasal 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit atas usulan Ketua Komite Medis. PASAL 20 KETUA KELOMPOK STAF MEDIS 1) Ketua Kelompok Staf Medis dipilih dan diusulkan kepada Direktur RSUD Porsea oleh Ketua Komite Medis. 2) Lama Masa Bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah 3 (tiga) tahun. PASAL 21 TUGAS KETUA KELOMPOK STAF MEDIS 1) Tugas Ketua kelompok staf medis adalah menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf medis yang dipimpinannya. 2) Uraian tugas dan wewenang seperti yang diuraikan pada ayat 1) pasal ini ditetapkan secara individual untuk masing masing dokter. PASAL 22 KEDUDUKAN SECARA ADMINISTRATIF DAN PROFESI 1) Secara administrasi staf medis dibawah Direktur RSUD Porsea. 2) Secara fungsional sebagai profesi bertanggung jawab kepada Komite Medis melalui Ketua kelompok staf medis. PASAL 23 PENILAIAN 1) Penilaian kinerja yang bersifat administrasif, misalnya mengenai disiplin kepegawaian, motivasi kerja dan lain sebagainya dilakukan oleh Direktur RSUD Porsea atau yang ditugaskan oleh Direktur RSUD Porsea. 2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian, misalnya audit medis, peer review , disiplin profesi, etika profesi dan lain sebagainya dilakukan oleh Komite Medis. PASAL 24 TUGAS DAN WEWENANG STAF MEDIS 1) Staf medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis. 2) Tugas Staf Medis adalah: a) Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemulihan b) Meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/ pelatihan berkelanjutan c) Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan d) Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan e) Pemantauan indikator mutu klinik. 3) Kewenangan masing-masing anggota kelompok staf medis disusun oleh Ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh Ketua Komite Medis kepada Direktur RSUD Porsea untuk dibuatkan surat keputusannya. PASAL 25


TANGGUNG JAWAB KELOMPOK STAF MEDIS 1) Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu, etik dan pengembangan pendidikan staf medis. 2) Tanggung jawab tersebut sebagai berikut: a) Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite Kredensial kepada Direktur RSUD Porsea terhadap permohonan penempatan dokter baru di rumah sakit yang diatur dalam peraturan internal staf medis (Medical Staf Bylaws) RSUD Porsea. b) Penempatan dokter di RSUD Porsea berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Porsea. c) Melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif. d) Evaluasi penampilan kinerja praktek dokter dilakukan melalui peer review , audit medis atau program quality improvement. e) Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite Kredensial kepada Direktur RSUD Porsea terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD Porsea yang diatur dalam Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws ) di RSUD Porsea. f) Penempatan ulang dokter di RSUD Porsea berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Porsea. g) Memberi kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti “continuing professional development “(CPD). h) Masing-masing kelompok staf medis wajib mempunyai program CPD bagi semua anggotanya . i) Memberikan masukan kepada Direktur RSUD Porsea melalui Ketua Komite Medis, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran. j) Memberikan laporan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur RSUD Porsea k) Melakukan perbaikan (up-dating ) standar prosedur operasional dan dokumen terkaitnya. BAB IV PENUTUP PASAL 26 PEMBIAYAAN 1) Biaya operasional komite medis, Sub Komite dan Kelompok Staf Medis dibebankan pada anggaran rumah sakit. 2) Organisasi komite medis, Sub Komite dan Kelompok Staf Medis mendapatkan Tunjangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 3) Penerima Tunjangan dalam struktur organisasi komite medis, Sub Komite maupun Kelompok Staf Medis hanya dapat menerima 1 (satu) tunjangan walaupun ianya merangkap jabatan pada struktur organisasi komite tersebut. PASAL 27 TAMBAHAN 1) Pembiayaan yang timbul akibat pembentukan Komite Medis di RSUD Porsea mulai dianggarkan dalam APBD Kabupaten Toba Samosir 2012 dan dapat berlaku surut sejak komite medis, Sub Komite dan Kelompok Staf Medis terbentuk. 2) Dengan terbitnya peraturan ini, Komite Medis yang dibentuk di RSUD Porsea sebelumnya dinyatakan dibubarkan.


3) Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal penetapan Peraturan ini.

4) Nama nama yang termasuk ke dalam struktur organisasi komite medis termuat dalam lampiran peraturan direktur ini. 5) Dalam hal terjadinya perubahan susunan atau penambahan struktur organisasi ini, ditetapkan dengan peraturan direktur ini. Ditetapkan di : Porsea Tanggal : 22 Maret 2011 DIREKTUR RSUD PORSEA

Dr. PONTAS H BATUBARA M.KES PEMBINA NIP. 19651110 200012 1 002

Lampiran KOMITE MEDIS Ketua Wakil Ketua Sekretaris

: Dr. Yusak Simanjuntak, SpKJ : Dr. Pita Omas Lumbangaol, SpPK : dr. Poltak Jeremias Sirait

Anggota KSM Penyakit Dalam : Dr. Yunita Tampubolon, SpPD KSM Kebidanan dan Kandungan : Dr. Martuani Hutabarat, SpOG KSM Anak : dr. Freddy Sibarani


KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM KSM

Bedah Mata THT Kesehatan Jiwa Radiologi Patologi Klinik Gigi dan Mulut Anastesi

: dr. Januari Manurung : Dr. Januar Sitorus, SpM : Dr. Toman Simamora, SpTHT-KL : Dr. Yusak Simanjuntak, SpKJ : Dr. Rachel Sitorus, SpRad : Dr. Pita Omas Lumbangaol, SpPK : Drg. Maorina Desta : Dr. Saut Hutasoit, SpAn

SUB KOMITE PENINGKATAN MUTU PROFESI MEDIS Ketua : Dr. Saut Hutasoit, SpAn Sekretaris : dr. Poltak Jeremias Sirait Anggota : dr. Januari Manurung SUB KOMITE KREDENSIAL Ketua Sekretaris Anggota

: Dr. Yunita Tampubolon, SpPD : dr. Poltak Jeremias Sirait : dr. Januari Manurung

SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI Ketua : Dr. Martuani Hutabarat, SpOG Sekretaris : dr. Tumpak Butar-Butar Anggota : dr. Freddy Sibarani SUB KOMITE FARMASI DAN TERAPI Ketua : Dr. Lisbeth Tambunan, MPH Sekretaris : dr. Tumpak Butar-Butar Anggota : dr. Freddy Sibarani

KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) KSM Penyakit Dalam Ketua : Dr. Yunita Tampubolon, SpPD Anggota : dr. Carolina S Pardede dr. Jimmy Hasibuan dr. Layli Munawarah KSM Kebidanan dan Kandungan Ketua : Dr. Martuani Hutabarat, SpOG Anggota : dr. Sintyche Marpaung KSM Anak Ketua

: dr. Freddy Sibarani


Anggota

: dr. Layli Munawarah

KSM Bedah Ketua Anggota

: dr. Januari Manurung : dr. Tumpak Butar-Butar

KSM Mata Ketua Anggota

: Dr. Januar Sitorus, SpM : dr. Rintar Pardosi

KSM THT Ketua Anggota

: Dr. Toman Simamora, Sp.THT-KL : dr. Chandra Siagian

KSM Kesehatan Jiwa Ketua Anggota

: Dr. Yusak Simanjuntak, SpKJ : dr. Herbert Hutagaol

KSM Radiologi Ketua Anggota

: Dr. Rachel Sitorus, SpRad : dr. Rintar Pardosi

KSM Patologi Klinik Ketua Anggota

: Dr. Pita Omas Lumbangaol, SpPK : dr. Rintar Pardosi

KSM Gigi dan Mulut Ketua Anggota

KSM Anastesi Ketua Anggota

: drg. Meydiana Pakpahan : drg. Maorina Desta drg. Sri Dewi Sinaga drg. Nancy Hutabarat

: Dr. Saut Hutasoit, SpAn : dr. Herbert Hutagaol

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA NOMOR: …………………………… TENTANG POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA Menimbang :


1. Bahwa Pola Mengingat

:

Menetapkan :

1)

2)

3) 4) 5)

Pembagian Jasa Pelayanan Jamkesmas yang selama ini berjalan, penyerapan jasa pelayanannya tidak maksimal 2. Perlunya diperbaharui Pola Penetapan Jasa Pelayanan Jamkesmas yang diperkuat dengan Peraturan Direktur RSUD Porsea 3. Hasil Musyawarah Seluruh Staf di RSUD Porsea. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/MENKES/SK/ VI/2010 Tanggal 2 Juni 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2010; 1.

POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMKESMAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA

PASAL 1 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN Program Jamkesmas Adalah Program Pembiayaan yang diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang ditujukan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Jasa Pelayanan adalah nilai sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut tenaga kesehatan bersedia memberikan jasa kepada pasien. Jasa Pelayanan diterima oleh selurh staf RSUD Porsea dengan didasarkan kepada Peraturan Direktur ini. Program Jamkesmas yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah program Jamkesmas yang menggunakan system pembiayaan INA-DRG. Klaim adalah sejumlah uang yang ditagihkan kepada Pemerintah oleh Lembaga Pemberi Pelayanan Kesehatan setelah diverifikasi oleh tenaga verifikasi independen dan disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia didasarkan atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

PASAL 1 ALOKASI KLAIM 1) Klaim Jamkesmas yang diterima oleh RSUD Porsea dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) Bagian yaitu: a. Klaim Rawat Jalan b. Klaim Rawat Inap Non Operasi c. Klaim Rawat Inap Operasi 2) Besaran Klaim yang dibagi menurut Pasal 1. 1) peraturan ini berdasarkan rekapitulasi klaim yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. PASAL 2 KLAIM RAWAT JALAN 1) Klaim Rawat Jalan sesuai dengan Pasal 1.1).a. dikelompokkan berdasarkan dokter penanggung jawab yang tergabung dalam Kelompok Staf Medis (KSM) tertentu, yaitu: a. KSM Penyakit Dalam b. KSM Kebidanan dan Kandungan c. KSM Penyakit Anak d. KSM Bedah


e. KSM Kesehatan Jiwa f. KSM Penyakit Mata

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

g. KSM THT h. KSM Gigi Setelah dikelompokkan sesuai dengan Pasal 2. 1) peraturan ini, dibuatkan persentase setiap KSM, persentase ini menggambarkan persentase pelayanan yang diberikan setiap KSM dari seluruh pasien rawat jalan yang dilayani di RSUD Porsea. Setelah pengelompokkan sesuai dengan Pasal 2. 1) peraturan ini dibagi menjadi: a. Jasa Sarana 56% (Lima Puluh Enam Persen) b. Jasa Pelayanan 44% (Empat Puluh Empat Persen) Jasa Pelayanan sesuai dengan Pasal 2. 3) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Dana Taktis 10% (sepuluh persen) b. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea 90% (Sembilan puluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea sesuai dengan Pasal 2. 4) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Medis 60% (enam puluh persen) b. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Paramedis 30% (tiga puluh persen) c. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Non Medis 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Medis sesuai dengan Pasal 2. 5) a. Peraturan ini dibagi menjadi: a. KSM bersangkutan 85% (delapan puluh lima persen) b. KSM Radiologi 5% (lima persen) c. KSM Patologi Klinik 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Paramedis sesuai dengan Pasal 2.5) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Perawat Poliklinik Penyakit Dalam 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. b. Perawat BKIA 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. c. Perawat Poliklinik Penyakit Jiwa 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. d. Perawat Poliklinik Penyakit Mata 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. e. Perawat Poliklinik THT 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. f. Perawat Poliklinik Gigi 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. g. Perawat Poliklinik UGD 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. h. Perawat Poliklinik Anak 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 2.2) peraturan ini. i. Perawat USG/EKG 3% (tiga persen) j. Staf Fisioterapi 5% (lima persen) k. Staf Apotek 7% (tujuh persen) l. Staf Radiologi 5% (lima persen) m. Staf Patologi Klinik 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Non Medis sesuai dengan Pasal 2.5) c. peraturan ini dibagi menjadi: a. Administrasi 50% (lima puluh persen)


b. c. d. e.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Direktur 20% (dua puluh persen) Tim Pengendali 20% (dua puluh persen) Komite Medis 5% (lima persen) Komite Keperawatan 5% (lima persen)

PASAL 3 KLAIM RAWAT INAP NON OPERASI Klaim Rawat Jalan sesuai dengan Pasal 1.1). b. dikelompokkan berdasarkan dokter penanggung jawab yang tergabung dalam Kelompok Staf Medis (KSM) tertentu, yaitu: a. KSM Penyakit Dalam b. KSM Kebidanan dan Kandungan c. KSM Penyakit Anak d. KSM Bedah e. KSM Kesehatan Jiwa f. KSM Penyakit Mata g. KSM THT h. KSM Gigi Setelah dikelompokkan sesuai dengan Pasal 3. 1) Peraturan ini, dibuatkan persentase setiap KSM, persentase ini menggambarkan persentase pelayanan yang diberikan setiap KSM dari seluruh pasien rawat inap non operasi yang dilayani di RSUD Porsea. Setelah pengelompokkan sesuai dengan Pasal 3. 1) peraturan ini dibagi menjadi: a. Jasa Sarana 56% (Lima Puluh Enam Persen) b. Jasa Pelayanan 44% (Empat Puluh Empat Persen) Jasa Pelayanan sesuai dengan Pasal 3. 3) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Dana Taktis 10% (sepuluh persen) b. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea 90% (Sembilan puluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea sesuai dengan Pasal 3. 4) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Medis 60% (enam puluh persen) b. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Paramedis 30% (tiga puluh persen) c. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Non Medis 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Medis sesuai dengan Pasal 3. 5) a. Peraturan ini dibagi menjadi: a. KSM bersangkutan 85% (delapan puluh lima persen) b. KSM Radiologi 5% (lima persen) c. KSM Patologi Klinik 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Paramedis sesuai dengan Pasal 3.5) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Perawat BKIA 68% (enam puluh delapan persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 3.2).b. peraturan ini. b. Perawat UGD 10% (sepuluh persen) c. Perawat Askin 68% (enam puluh delapan persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 3.2) a.d.e.f.g.h. peraturan ini. d. Perawat Anak 68% (enam puluh delapan persen) dikalikan dengan persentase sesuai dengan pasal 3.2) c. peraturan ini. e. Perawat USG/EKG 1% (satu persen) f. Staf Fisioterapi 4% (empat persen) g. Staf Apotek 2% (dua persen) h. Staf Radiologi 3% (tiga persen)


Staf Patologi Klinik 6% (enam persen) j. Staf Gizi 6% (enam persen) 8) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Non Medis sesuai dengan Pasal 3. 5) c. peraturan ini dibagi menjadi: a. Administrasi 50% (lima puluh persen) b. Direktur 20% (dua puluh persen) c. Tim Pengendali 20% (dua puluh persen) d. Komite Medis 5% (lima persen) e. Komite Keperawatan 5% (lima persen) i.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

PASAL 4 KLAIM RAWAT INAP OPERASI Klaim Rawat Jalan sesuai dengan Pasal 1.1). b. dikelompokkan berdasarkan dokter penanggung jawab yang tergabung dalam Kelompok Staf Medis (KSM) tertentu, yaitu: a. KSM Kebidanan dan Kandungan b. KSM Bedah c. KSM Penyakit Mata d. KSM THT Setelah dikelompokkan sesuai dengan Pasal 4. 1) Peraturan ini, dibuatkan persentase setiap KSM, persentase ini menggambarkan persentase pelayanan yang diberikan setiap KSM dari seluruh pasien rawat inap operasi yang dilayani di RSUD Porsea. Setelah pengelompokkan sesuai dengan Pasal 4. 1) peraturan ini dibagi menjadi: a. Jasa Sarana 56% (Lima Puluh Enam Persen) b. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea 44% (Empat Puluh Empat Persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea sesuai dengan Pasal 4. 3) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Medis 60% (enam puluh persen) b. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Paramedis 30% (tiga puluh persen) c. Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Non Medis 10% (sepuluh persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Medis sesuai dengan Pasal 4. 4) a. Peraturan ini dibagi menjadi: a. KSM bersangkutan 72% (tujuh puluh dua persen) b. KSM Radiologi 2% (2 persen) c. KSM Patologi Klinik 4% (empat persen) d. KSM Anastesi 22% (dua puluh dua persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Paramedis sesuai dengan Pasal 4.4) b. peraturan ini dibagi menjadi: a. Perawat OK 60% (enam puluh persen) b. Perawat Anastesi 20% (dua puluh persen) c. Perawat USG/EKG 1% (satu persen) d. Staf Apotek 3% (tiga persen) e. Staf Radiologi 5% (lima persen) f. Staf Patologi Klinik 10% (sepuluh persen) g. Staf Gizi 1% (satu persen) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Non Medis sesuai dengan Pasal 3. 5) c. peraturan ini dibagi menjadi: a. Administrasi 50% (lima puluh persen) b. Direktur 20% (dua puluh persen) c. Tim Pengendali 20% (dua puluh persen)


d. Komite Medis 5% (lima persen) e. Komite Keperawatan 5% (lima persen)

1)

2)

3) 4)

PASAL 5 JASA PELAYANAN STAF RSUD PORSEA MEDIS TIAP KSM Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea yang didapatkan oleh setiap KSM sesuai dengan Pasal 2. 6). a. dan Pasal 3. 6). a. dan Pasal 4. 5). a. dibagi menjadi: a. Dokter Spesialis yang tergabung dalam KSM tersebut 75% (tujuh puluh lima persen) b. Jika terdapat lebih dari satu dokter spesialis yang tergabung dalam KSM tersebut maka pembagian menurut Pasal 5. 1) a. peraturan ini dibagi sama rata untuk setiap dokter spesialis. c. Dokter Umum yang tergabung dalam KSM tersebut 25% (dua puluh lima persen) d. Jika terdapat lebih dari satu dokter umum yang tergabung dalam KSM tersebut maka pembagian menurut Pasal 5. 1) c. peraturan ini dibagi sama rata untuk setiap dokter umum. e. Untuk KSM Gigi dibagi sama rata untuk setiap dokter gigi yang tergabung dalam KSM Gigi. Dana taktis sesuai dengan Pasal 2. 4) a. peraturan ini dan Pasal 3. 4) a. peraturan ini ditambahkan kepada KSM yang melakukan operasi dimana persentasenya sesuai dengan Pasal 4. 2) peraturan ini. Jumlah yang diterima oleh setiap dokter umum pada setiap KSM dipotong sebesar 20% (dua puluh persen). Jumlah pemotongan sesuai dengan Pasal 5. 3) peraturan ini, dibagikan sama rata kepada setiap dokter umum.

PASAL 6 JASA PELAYANAN STAF RSUD PORSEA PARAMEDIS 1) Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Paramedis menjadi: a. Perawat Poliklinik Penyakit Dalam adalah menurut Pasal 2. 7) a. peraturan ini. b. Perawat BKIA adalah menurut Pasal 2. 7) b. peraturan ini dan Pasal 3. 7) a. peraturan ini. c. Perawat Poliklinik Jiwa adalah menurut Pasal 2. 7) c. peraturan ini. d. Perawat Poliklinik Mata adalah menurut Pasal 2. 7) d. peraturan ini. e. Perawat Poliklinik THT adalah menurut Pasal 2. 7) e. peraturan ini. f. Perawat Poliklinik Gigi adalah menurut Pasal 2. 7) f. peraturan ini. g. Perawat Poliklinik Anak adalah menurut Pasal 2. 7) h. peraturan ini. h. Perawat UGD adalah menurut Pasal 2. 7) g. peraturan ini dan Pasal 3. 7) b. peraturan ini. i. Perawat Askin adalah menurut Pasal 3. 7) c. peraturan ini. j. Perawat Anak adalah menurut Pasal 3. 7) d. peraturan ini. k. Perawat OK adalah menurut Pasal 4. 6) a. peraturan ini. l. Perawat Anastesi adalah menurut Pasal 4. 6) b. peraturan ini. m. Perawat USG/EKG adalah menurut Pasal 2. 7) i. peraturan ini dan Pasal 3. 7) e. peraturan ini dan Pasal 4. 6) c. peraturan ini n. Staf Fisioterapi adalah menurut Pasal 2. 7) j. peraturan ini dan Pasal 3. 7) f. peraturan ini


o. Staf Apotek adalah menurut Pasal 2. 7) k. peraturan ini dan Pasal 3. 7) g.

peraturan ini dan Pasal 4. 6) d. peraturan ini p. Staf Radiologi adalah menurut Pasal 2. 7) l. peraturan ini dan Pasal 3. 7) h. peraturan ini dan Pasal 4. 6) e. peraturan ini q. Staf Gizi adalah menurut Pasal 3. 7) j. peraturan ini dan Pasal 4. 6) g. peraturan ini r. Staf Patologi Klinik adalah menurut Pasal 2. 7) m. peraturan ini dan Pasal 3. 7) i. peraturan ini dan Pasal 4. 6) f. peraturan ini 2) Pembagian orang per orang pada setiap bagian menurut Pasal 6. 1) peraturan ini diserahkan kepada penanggung jawab masing masing bagian.

1)

2) 3) 4) 5)

PASAL 7 JASA PELAYANAN STAF RSUD PORSEA NON MEDIS Jasa Pelayanan Staf RSUD Porsea Non Medis menjadi: a. Administratif adalah menurut Pasal 2. 8) a. peraturan ini dan Pasal 3. 8) a. peraturan ini dan Pasal 4. 7) a. peraturan ini. b. Direktur RSUD Porsea adalah menurut Pasal 2. 8) b. peraturan ini dan Pasal 3. 8) b. peraturan ini dan Pasal 4. 7) b. peraturan ini. c. Tim Pengendali adalah menurut Pasal 2. 8) c. peraturan ini dan Pasal 3. 8) c. peraturan ini dan Pasal 4. 7) c. peraturan ini. d. Komite Medis adalah menurut Pasal 2. 8) d. peraturan ini dan Pasal 3. 8) d. peraturan ini dan Pasal 4. 7) d. peraturan ini. e. Komite Keperawatan adalah menurut Pasal 2. 8) e. peraturan ini dan Pasal 3. 8) e. peraturan ini dan Pasal 4. 7) e. peraturan ini. Pembagian orang per orang pada Pasal 7. 1) a. peraturan ini diserahkan kepada Direktur RSUD Porsea. Pembagian orang per orang pada Pasal 7. 1) c. peraturan ini diserahkan kepada Ketua Pengendali. Pembagian orang per orang pada Pasal 7. 1) d. peraturan ini diserahkan kepada Ketua Komite Medis. Pembagian orang per orang pada Pasal 7. 1) e. peraturan ini diserahkan kepada Ketua Komite Keperawatan.

PASAL 8 PENUTUP 1) Penerimaan masing-masing orang wajib dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Peraturan ini berlaku mulai dari 1 Januari 2011 3) Bila ada yang salah dengan peraturan ini dapat dibuatkan peraturan direktur yang berisi perubahan terhadap isi dari peraturan ini.

DITETAPKAN DI : PORSEA TANGGAL : 22 MARET 2011 DIREKTUR RSUD PORSEA


Dr. PONTAS H BATUBARA, M.KES PEMBINA NIP. 19651110 200012 1 002

KOMITE MEDIS

Recommend Documents