kompilasi-hukum-islam.doc

KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I HUKUM PERKAWINAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang Yang dimaksud dimaksud dengan dengan : a. Peminan eminanga gan n ialah ialah kegiata egiatan n kegiat egiatan an upay upaya a ke arah arah terja terjadi dinya nya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita; b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah; c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi; d. Mahar Mahar adalah adalah pemberi pemberian an dari calon mempelai mempelai pria kepada epada calon calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum slam; e. !aklik"ta aklik"talak lak ialah ialah perjanji perjanjian an yang yang diucapk diucapkan an calon calon mempela mempelaii pria pria setelah setelah akad akad nikah nikah yang yang dicantu dicantumk mkan an dalam dalam Akta #ikah berupa berupa $anji talak yang digantungkan digantungkan kepada suatu keadaan keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang; %. &arta kekayaa kekayaan n dalam perkawinan perkawinan atau 'yirkah 'yirkah adalah adalah harta yang dipero diperoleh leh baik baik sendiri sendiri"send "sendiri iri atau bersama bersama suami"ist suami"isteri eri selama selama dalam dalam ikatan ikatan perkaw perkawinan inan berlang berlangsung sung selanju selanjutnya tnya disebut disebut harta harta bersama, tanpa mempersoalkan terda%tar atas nama siapapun; g. Pemel Pemelihar iharaan aan anak anak atau hadhon hadhonah ah adalah adalah kegiat kegiatan an mengasuh mengasuh,, memelihara memelihara dan mendidik mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri berdiri sendiri; h. Perwalian erwalian adalah adalah kewen kewenanga angan n yang yang diberik diberikan an kepad kepada a seseorang seseorang untuk untuk melaku melakukan kan sesuatu sesuatu perbuat perbuatan an hukum hukum sebagai sebagai wakil wakil untuk untuk kepen kepenting tingan an dan atas atas nama nama anak anak yang tidak mempuny mempunyai ai kedua kedua oran orang g tua, tua, orang orang tua yang yang masih masih hidu hidup, p, tidak tidak caka cakap p melak melakuk ukan an perbuatan hukum; i. (hul (huluk uk adal adalah ah per percera ceraia ian n yang yang terj terjad adii atas atas per permint mintaa aan n iste isteri ri deng engan memberi erikan teb tebusan san atau atau iwadl adl kepa epada dan atas tas persetujuan suaminya; j. Mutah adalah pemberian pemberian bekas bekas suami kepada kepada isteri, yang dijatuhi dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN PERKAWINAN Pasal 2 )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

Perkawina Perkawinan n menurut menurut hukum hukum slam adalah pernikahan, pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssa-an ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Perka Perkawina winan n bertuju bertujuan an untuk untuk mewujud mewujudkan kan kehidu kehidupan pan rumah rumah tangga tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum slam sesuai dengan pasal / ayat 012 3ndang"undang #o. 1 !ahun 1456 tentang Perkawinan. Pasal 5 012Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat slam setiap perkawinan harus dicatat. 0/2Penc 0/2Pencata atatan tan perka perkawi winan nan terseb tersebut ut pada pada ayat ayat 012, 012, dilak dilakuk ukan an oleh oleh Pegawai Pencatat #ikah sebagaimana yang diatur dalam 3ndang" undang #o.// !ahun 1467 jo 3ndang"undang 3ndang" undang #o. 8/ !ahun !ahun 1496. Pasal 6 0123ntuk memenuhi ketentuan dalam pasal 9, setiap perkawinan harus dilan dilangsu gsung ngka kan n dihad dihadap apan an dan dan di bawa bawah h peng pengawa awasan san Pegawa egawaii Pencatat #ikah. 0/2 Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat #ikah tidak mempunyai kekuatan &ukum. Pasal 7 012 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta #ikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat #ikah. 0/2 alam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat #ikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 082 tsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal"hal yang berkenaan dengan : 0a2 Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 0b2 &ilangnya Akta #ikah; 0c2 Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 0d2 Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 3ndang" undang #o.1 !ahun 1456 dan; 0e2 Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 3ndang"3ndang 3ndang" 3ndang #o.1 !ahun !ahun 1456;

)*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

062 Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak"anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Pasal 8 Putusnya Putusnya perkawinan perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat surat cerai cerai berupa berupa putusan putusan Pengadila engadilan n Agama Agama baik baik yang berbent berbentuk uk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Pasal 9 012 Apabila bukti sebagaimana pada pasal  tidak ditemukan karena hila hilang ng dan dan seba sebaga gain inya ya,, dapa dapatt dimi dimint ntak akan an sali salina nann nnya ya kepad epada a Pengadilan Agama. 0/2 alam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat 012 tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pasal 1 *ujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan

setempat, seh sehingga menghargai.

tetap

terbina

kerukunan

dan

saling

BAB I" RUKUN DAN S#ARAT PERKAWINAN Ba$%a& K'sa() R)*)& Pasal 14 3ntuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. alon 'uami; b. alon steri; c. Wali nikah; d. ua orang saksi dan; e. jab dan (abul. Ba$%a& K'+)a ,al& M'./'la% Pasal 15 012 3ntuk 3ntuk kemasla emaslaha hatan tan keluar eluarga ga dan dan ruma rumah h tangg tangga, a, perk perkawi awina nan n hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 5 3ndang"undang #o.1 tahun 1456 yakni calon suami sekurang"kurangnya berumur 14 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 17 tahun 0/2

082 . Ba$%a& K'(%$a Wal% N%*a0 Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Pasal 2 012 Yang ang berti bertind ndak ak sebaga sebagaii wali wali nika nikah h ialah ialah seoran seorang g laki"l laki"laki aki yang yang memenuhi syarat hukum slam yakni muslim, a-il dan baligh. 0/2 Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. Pasal 21 012 Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelom kelompok pok yang satu didahu didahuluk lukan an dan kelom kelompok pok yang yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki"laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. (edua, kelompok kerabat saudara laki"laki kandung atau saudara laki"laki seayah, dan keturunan laki"laki mereka. (etiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki"laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki"laki mereka. (eempat, kelompok saudara laki"laki kandung kakek, saudara laki" laki seayah dan keturunan laki"laki mereka. 0/2 Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama"sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 082 Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. 062 Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama"s sama"sam ama a dera derajat jat kand kandun ung g atau atau sama"s sama"sam ama a denga dengan n kerab erabat at )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

seayah, seayah, mereka mereka sama"sam sama"sama a berhak berhak menjadi menjadi wali nikah, nikah, dengan dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat"syarat wali. Pasal 22 Apabila Apabila wali wali nikah nikah yang yang paling paling berhak, berhak, urutann urutannya ya tidak tidak memenuh memenuhii syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal 23 012 Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 0/2 alam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertin bertinda dak k sebag sebagai ai wali wali nikah nikah setela setelah h ada ada putus putusan an peng pengadi adilan lan Agama tentang wali tersebut. Ba$%a& K''./a( Sa*s% N%*a0 Pasal 24 012 'aksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. 0/2 'etiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi Pasal 25 Yang Yang dapat dapat ditunjuk menjadi saksi saksi dalam akad akad nikah nikah ialah seorang seorang laki" laki" laki muslim, adil, a-il baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 'aksi harus hadir dan menyaksikan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menanda menandatang tangani ani Akta #ikah #ikah pada pada waktu waktu dan ditempa ditempatt akad akad nikah nikah dilangsungkan. Ba$%a& K'l%.a A*a+ N%*a0 Pasal 27 jab jab dan dan kabul abul anta antara ra wali wali dan dan calo calon n memp mempel elai ai pria pria haru harus s jela jelas s beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.


Pasal 29 012 Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. 0/2 alam hal"hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria pria lain dengan ketentuan etentuan calon mempela mempelaii pria memberi memberi kuasa kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 082 082 ala alam m hal hal calo calon n memp mempel elai ai wani wanita ta atau atau wali wali keber eberat atan an calo calon n mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. BAB " MAHAR Pasal 3 alon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran slam. Pasal 32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 012 Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. 0/2Apabi 0/2Apabila la calon calon mempe mempelai lai wani wanita ta meny menyetu etuju jui, i, penye penyerah rahan an mahar mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang yang belum belum ditun ditunaik aikan an penye penyerah rahann annya ya menj menjadi adi hutan hutang g calon calon mempelai pria. Pasal 34 012 (ewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. 0/2 (elalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

012 'uami yang mentalak isterinya -obla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. 0/2 Apabila suami meninggal dunia -obla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Pasal 36 Apabila Apabila mahar mahar hilang hilang sebelum sebelum diserahk diserahkan, an, mahar mahar itu dapat dapat diganti diganti denga dengan n baran barang g lain lain yang yang sama sama bentu bentuk k dan jenisn jenisnya ya atau atau deng dengan an barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37 Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 38 012 Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas. 0/2 Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. 'elama Pengga engganti ntinya nya belum belum diser diserahk ahkan, an, maha maharr diang diangga gap p masih masih belum belum dibayar. BAB "I LARAN!AN KAWIN Pasal 39 ilar ilarang ang melang melangsun sungk gkan an perk perkaw awina inan n antar antara a seoran seorang g pria pria deng dengan an seorang wanita disebabkan : 012 (arena pertalian nasab : a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya melahirkannya 0/2 (arena pertalian kerabat semenda : a. dengan dengan seorang seorang wanita wanita yang yang melahirk melahirkan an isterinya isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan dengan seorang seorang wanita wanita keturu keturunan nan isteri isteri atau bekas isteriny isterinya, a, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu -obla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 082 (arena pertalian sesusuan :


a. dengan wanita wanita yang menyusui menyusui dan seterusny seterusnya a menurut menurut garis garis lurus ke atas; b. dengan seorang seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut menurut garis lurus ke bawah; c. deng dengan an seoran seorang g wanit wanita a sauda saudara ra sesusu sesusuan an,, dan keman emanak akan an sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. keturunannya. Pasal 4 ilar ilarang ang melang melangsun sungk gkan an perk perkaw awina inan n antar antara a seoran seorang g pria pria denag denagn n seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena karena wanita wanita yang bersangk bersangkutan utan masih masih terikat terikat satu perkawin perkawinan an dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal 41 012'eorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 0/2 ?aranga ?arangan n tersebu tersebutt pada pada ayat ayat 012 tetap tetap berlak berlaku u meskipu meskipun n isteri" isteri" isterinya telah ditalak raj=i, tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42 'eorang 'eorang pria pria dilarang dilarang melangs melangsung ungkan kan perkawin perkawinan an dengan dengan seorang seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 6 0empat2 orang isteri yang keemp keempat"e at"empat mpatnya nya masih masih terikat terikat tali perkaw perkawinan inan atau masih masih dalam iddah talak raj=i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj=i. Pasal 43 012 ilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili=an. 0/2 ?arangan tersebut pada ayat 012 huru% a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba=da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Pasal 44


'eorang 'eorang wanita wanita slam slam dilarang dilarang melangsu melangsungk ngkan an perkawin perkawinan an dengan dengan seorang pria yang tidak beragama slam.

BAB "II PERANIAN PERKAWINAN PERKAWINAN Pasal 45 (edua edua calo calon n mempel mempelai ai dapat dapat menga mengada daka kan n perjan perjanji jian an perka perkawin winan an dalam bentuk : 1. !aklik !aklik talak ta lak dan /. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum slam. Pasal 46 012 si taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum slam. 0/2Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul"betul terjadi kemudian, kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. 'upaya talak sungguh"sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. 082Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada seti setia ap perk erkawi awinan, an, akan tetap etapii sek sekali ali tak taklik talak lak sud sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pasal 47 012 Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon memp mempel elai ai dapa dapatt memb membua uatt perj perjan anji jian an tert tertul ulis is yang yang disa disahk hkan an Pegaw egawai ai Penca encata tatt #ik #ikah meng mengen enai ai kedud eduduk ukan an hart harta a dala dalam m perkawinan. 0/2 Perjanjia erjanjian n tersebut tersebut dalam dalam ayat 012 dapat dapat melipu meliputi ti percamp percampuran uran harta harta pribadi pribadi dan pemisah pemisahan an harta harta pencah pencaharia arian n masing"m masing"masin asing g sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan slam. 082 i samping ketentuan dalam ayat 012 dan 0/2 di atas, boleh juga isi perja perjanji njian an itu menet menetapk apkan an kewen ewenan angan gan masin masing"m g"masi asing ng untuk untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Pasal 48 012 Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh mengh menghil ilang angka kan n kewaji ewajiba ban n suami suami untuk untuk memen memenuh uhii kebutu ebutuhan han rumah tangga.


0/2 Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan terseb tersebut ut pada pada ayat ayat 012 012 dian diangg ggap ap tetap tetap terjad terjadii pemisa pemisaha han n harta harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Pasal 49 012Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang yang dibawa dibawa masing"m masing"masin asing g ke dalam dalam perkawin perkawinan an maupun maupun yang diperoleh masing"masing selama perkawinan. 0/2engan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 012 dapat juga diperjanjikan diperjanjikan bahwa percampuran percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawin perkawinan an dilangsu dilangsungk ngkan, an, sehingg sehingga a percamp percampuran uran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Pasal 5 012 Perjan erjanjia jian n perka perkawi winan nan meng mengen enai ai harta, harta, meng mengik ikat at kepada epada para para pihak pihak dan dan pihak pihak ketiga etiga terhi terhitun tung g mula mulaii tangg tanggal al dilan dilangsu gsung ngka kan n perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat #ikah 0/2 0/2 Perja erjanj njia ian n perk perkaw awin inan an meng mengen enai ai hart harta a dap dapat dica dicabu butt atas atas persetuj persetujuan uan bersama bersama suami suami isteri isteri dan wajib wajib menda%t menda%tark arkanny annya a di (antor Pegawai Pencatat #ikah tempatperkawinan dilangsungkan 082 sejak sejak penda% penda%tara taran n tersebu tersebut, t, pencabu pencabutan tan telah telah mengik mengikat at kepad kepada a suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal penda%taran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. 062 Apaila dalam tempo 7 0enam2 bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersang bersangku kutan tan,, penda%t penda%taran aran pencabu pencabutan tan dengan dengan sendirin sendirinya ya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. 092 Pencabuta encabutan n perjanji perjanjian an perkaw perkawinan inan mengena mengenaii harta harta tidak tidak boleh boleh merugik merugikan an perjanji perjanjian an yang yang telah telah diperb diperbuat uat sebelum sebelumnya nya dengan dengan pihak ketiga. Pasal 51 Pelang Pelanggara garan n atas perjanji perjanjian an perkaw perkawinan inan memberih memberihak ak kepad kepada a isteri isteri untuk untuk memin meminta ta pemb pembata atalan lan nika nikah h atau atau meng mengaju ajuka kann nnya ya.. 'ebag 'ebagai ai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 52 Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat eempat,, boleh boleh diper diperjan janji jika kan n menge mengenai nai temp tempat at kediam ediaman, an, waktu waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu. BAB "III KAWIN HAMIL )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

Pasal 53 012'eorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 0/2 Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 012 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 082 engan engan dilangsu dilangsungk ngkann annya ya perkaw perkawina inan n pada saat wanita wanita hamil, hamil, tidak tidak diperlu diperlukan kan perkawin perkawinan an ulang ulang setelah setelah anak anak yang dikand dikandung ung lahir. Pasal 54 012 012 'ela 'elama ma sese seseor oran ang g masi masih h dala dalam m keada eadaan an ihra ihram, m, tida tidak k bole boleh h melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah. 0/2 0/2 Apab Apabil ila a terj terjad adii perk perkaw awin inan an dala dalam m keada eadaan an ihra ihram, m, atau atau wali wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB I BERISTERI LEBIH SATU SATU ORAN! Pasal 55 012  >  Peraturan Pemeritah #o.4 !ahun 1459. 082 Perka erkawin winan an yang yang dilak dilakuk ukan an denga dengan n isteri isteri kedua, edua, ketiga etiga atau atau keempat eempat tanpa tanpa iin iin dari dari Pengad engadil ilan an Agama Agama,, tidak tidak mempu mempuny nyai ai kekuatan hukum. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan iin kepada seorang suami yang akanberisteri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban kewajiban sebagai isteri; )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

b. iste isteri ri mend mendap apat at caca cacatt bada badan n atau atau peny penyak akit it yang yang tida tidak k dapa dapatt disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 012'elain syarat utama yang disebut pada pasal 99 ayat 0/2 maka untuk untuk memper memperoleh oleh iin pengadi pengadilan lan Agama, Agama, harus harus pula pula dipenuh dipenuhii syarat"syarat yang ditentukan pada pasal 9 3ndang"3ndang #o.1 !ahun !ahun 1456 1456 yaitu : a. adanya pesetujuan isteri; b. adany adanya a kepast kepastian ian bahwa bahwa suami suami mampu mampu menjamin menjamin keper keperluan luan hidup isteri"isteri dan anak"anak mereka. 0/2 engan tidak mengurangi ketentuan pasal 61 huru% b Peraturan Pemerintah #o. 4 !ahun 1459, persetujuan isteri atau isteri"isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. 082 Persetujuan dimaksud pada ayat 012 huru% a tidak diperlukan bagi seora seorang ng suami suami apabi apabila la ister isterii atau atau isteri isteri"is "ister teriny inya a tidak tidak mung mungkin kin dimin dimintai tai perset persetuju ujuan anny nya a dan dan tidak tidak dapat dapat menja menjadi di pihak pihak dalam dalam perj perjan anji jian an atau atau apab apabil ila a tida tidak k ada ada kabar abar dari dari iste isteri ri atau atau iste isteri ri"" isterinya sekurang"kur sekurang"kurangnya angnya / 0dua2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian &akim.

Pasal 59 alam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan iin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 99 ayat 0/2 dan 95, Pengadilan Agama dapat dapat menetapk menetapkan an tentang tentang pemberia pemberian n iin setelah setelah memerik memeriksa sa dan menden mendengar gar isteri isteri yang yang bersa bersang ngku kuta tan n di persi persida dang ngan an Pengad engadil ilan an Aga Agama, dan ter terhada adap pene enetapan ini ister sterii ata atau sua suami dapat mengajukan banding atau kasasi. BAB  PEN,E!AHAN PERKAWINAN PERKAWINAN Pasal 6 012 Pencega encegahan han perk perkaw awina inan n bertu bertuju juan an untu untuk k mengh menghin inda dari ri suatu suatu perkawinan yang dilarang hukum slam dan Peraturan Perundang" undangan. 0/2 Pencegah encegahan an perkaw perkawinan inan dapat dapat dilaku dilakukan kan bila bila calon calon suami suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi


syarat"sy syarat"syara aratt untuk untuk melangs melangsung ungkan kan perkaw perkawinan inan menuru menurutt hukum hukum slam dan peraturan Perundang"undangan. Pasal 61 !idak seku%u seku%u tidak tidak dapat dapat dijadikan dijadikan alasan untuk untuk mencegah mencegah perkawinan, perkawinan, kecuali tidak seku%u karena perbedaan agama atau ikhtilaa%u al dien. Pasal 62 012 Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak"pihak yang bersangkutan. 0/2 Ayah kandung yang tidak penah melaksanakan %ungsinya sebagai kepala epala keluar eluarga ga tidak tidak gugu gugurr hak hak kewalia ewaliann nnya ya unuk unuk menceg mencegah ah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. Pasal 63 Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih masih terik terikat at dalam dalam perka perkawi winan nan dala dalam m perk perkawi awina nan n denga dengan n salah salah seoran seorang g calon calon ister isterii atau atau calo calon n suami suami yang yang akan akan melang melangsun sungk gkan an perkawinan. Pasal 64 Pejaba Pejabatt yang ditunju ditunjuk k untuk untuk mengawa mengawasi si perkawin perkawinan an berke berkewaji wajiban ban menc menceg egah ah perk perkaw awin inan an bila bila ruk rukun dan dan syar syarat at perk perkaw awin inan an tida tidak k terpenuhi. Pasal 65 012Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah daerah &ukum &ukum di mana mana perkaw perkawinan inan akan akan dilangsu dilangsungk ngkan an dengan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat #ikah. 0/2 0/2 (epa epada cal calon"cal "calo on mempelai elai diberi eritah tahukan meng engena enai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat 012 oleh Pegawai Pencatat #ikah. Pasal 66 Perka Perkawina winan n tidak tidak dapat dapat dilangsu dilangsungk ngkan an apabila apabila pencegah pencegahan an belum belum dicabut. Pasal 67 Penceg encegaha ahan n perka perkawi winan nan dapa dapatt dicab dicabut ut deng dengan an mena menari rik k kembali embali per permoho mohona nan n pence enceg gahan ahan pada pada Peng engadil adilan an Agam Agama a oleh oleh yang yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 68


Pegawa Pegawaii Pencat Pencatat at #ikah #ikah tidak tidak diperbo diperbolehk lehkan an melangs melangsung ungkan kan atau membantu membantu melang melangsung sungkan kan perkawin perkawinan an bila bila ia mengeta mengetahui hui adanya adanya pelanggaran pelanggaran dari ketentuan pasal 5 ayat 012, pasal , pasal 4, pasal 1@ atau pasal 1/ 3ndang"undang #o.1 !ahun 1456 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pasal 69 012 Apabila pencatat #ikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut 3ndang"undang #o.1 !ahun 1456 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. 0/2alam 0/2 alam hal penolakan, maka permintaan permintaan salah satu pihak yang ingin melan melangsu gsung ngka kan n perka perkawin winan an oleh oleh Pegawai egawai Pencat encatat at #ika #ikah h akan akan diberikan diberikan suatu keterangan keterangan tertulis dari penolakan penolakan tersebut disertai dengan alasan"alasan penolakannya. 082 082 Para ara piha pihak k yang yang perk perkaw awin inan anny nya a dito ditola lak k berj berjak ak meng mengaj ajuk ukan an per permoho mohona nan n kepad epada a Penga engadi dila lan n Agam Agama a dala dalam m wila wilaya yah h mana mana Pegawai Pencatat #ikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. 062 Pengad engadil ilan an Agama Agama akan akan meme memerik riksa sa perka perkara rany nya a dengan dengan acar acara a singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan peno enolak lakan ter terseb sebut atau taukah memeri erintah tahkan agar agar sup supaya perkawinan dilangsungkan. 092 (etetapan etetapan ini hilang hilang keku kekuatan atannya, nya, jika jika rintang rintangan"r an"rinta intanga ngan n yang mengaki mengakibatk batkan an penolak penolakan an tersebut tersebut hilang hilang dan para pihak pihak yang ingin ingin kawin kawin dapat dapat meng mengula ulang ngii pembe pemberit ritahu ahuan an tentan tentang g maksu maksud d mereka. BAB I BATALN#A PERKAWINAN Pasal 7 Perkawinan batal apabila : a. 'uami 'uami melakuk melakukan an perkawina perkawinan, n, sedang ia tidak tidak berhak berhak melakuk melakukan an akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj=i; b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili=annya; c. seseoran seseorang g menik menikah ah bekas bekas isteriny isterinya a yang yang pernah pernah dijatuhi dijatuhi tiga kali talak talak olehnya, olehnya, kecual kecualii bila bekas bekas isteri isteri tersebut tersebut pernah pernah menikah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba=da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan dara darah; h; seme semend nda a dan dan sesu sesusu suan an samp sampai ai dera deraja jatt tert terten entu tu yang yang menghal menghalangi angi perkaw perkawinan inan menuru menurutt pasal pasal  3ndang" 3ndang"und undang ang #o.1 #o.1 !ahun !ahun 1456, 1456, yaitu :


1. ber berhubu hubung ngan an dara darah h dala dalam m gari garis s ketur eturun unan an luru lurus s kebaw ebawah ah ataukeatas. /. berhub berhubunga ungan n darah darah dalam dalam garis garis keturu keturunan nan menyimp menyimpang ang yaitu yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 8. berhubungan berhubungan semenda, semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu menantu dan ibu atau ayah tiri. 6. berhubungan berhubungan sesusuan, sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri"isterinya. isteri"isterinya. Pasal 71 'uatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan melakukan poligami tanpa iin Pengadilan Pengadilan Agama; b. peremp perempua uan n yang yang dika dikawin winii ternya ternyata ta kemud emudian ian diketa diketahu huii masih masih menjadi isteri pria lain yang ma%-ud. c. perempuan perempuan yang dikawini ternyata ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditet ditetapk apkan an dala dalam m pasal pasal 5 3ndan 3ndang"u g"und ndan ang"u g"und ndan ang g #o.1. #o.1. tahun tahun 1456; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; %. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal 72 012'e 012'eo orang rang suam suamii atau atau iste isteri ri dapa dapatt meng mengaj ajuk ukan an per permoho mohona nan n pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 0/2 0/2 'eor 'eoran ang g suam suamii atau atau iste isteri ri dapa dapatt meng mengaj ajuk ukan an per permoho mohona nan n pemb pembat atal alan an perk perkaw awin inan an apab apabil ila a pada pada wakt waktu u berl berlan angs gsun ungn gnya ya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri 082 Apabila ancaman telah berhenti, berhenti, atau yang bersalah sangka sangka itu menya menyada dari ri keadaa eadaany nya a dan dan dalam dalam jangk jangka a waktu waktu 7 0enam 0enam22 bulan bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. gugur. Pasal 73 Yang Yang dapat dapat mengajukan mengajukan permohona permohonan n pembatalan pembatalan perkawinan perkawinan adalah adalah : a. para keluar keluarga ga dalam dalam garis garis keturu keturunan nan lurus ke atas dan ke bawah bawah dari suami atau isteri; b. 'uami atau isteri; isteri;


c. Peja Pejaba batt yang yang berwe berwenan nang g menga mengawa wasi si pelak pelaksan sanaan aan perka perkawi winan nan menurut 3ndang"undang. d. para pihak pihak yang yang berke berkepen penting tingan an yang mengetah mengetahui ui adanya adanya cacat cacat dalam dalam ruku rukun n dan syara syaratt perka perkawi winan nan menur menurut ut huku hukum m slam slam dan dan Peraturan Peraturan Perundang Perundang"undanga "undangan n sebagaimana sebagaimana tersebut dalam pasal 75. Pasal 74 012 Permoh ermohon onan an pemba pembatal talan an perka perkawi winan nan dapa dapatt diaju diajuka kan n kepad epada a Pengad engadila ilan n Agam Agama a yang yang mewila mewilayah yahii tempa tempatt tingg tinggal al suami suami atau atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. 0/2

Pasal 78 012 'uami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 0/2 *umah kediaman yang dimaksud dalam ayat 012, ditentulan oleh suami isteri bersama. Ba$%a& K'+)a K'+)+)*a& S)a.% Is('% Pasal 79 012 'uami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 0/2 0/2 &ak &ak dan dan kedud eduduk ukan an iste isteri ri adal adalah ah seim seimba bang ng deng dengan an hak hak dan dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 082 masing"masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ba$%a& K'(%$a K'a%a& S)a.% Pasal 8 012 'uami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal"hal urusan rumah tangga yang penting" penting diputuskan oleh suami isteri bersama. 0/2 'uami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 082 'uami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan membe memberi ri kesemp esempata atan n belaja belajarr peng pengeta etahu huan an yang yang berg bergun una a dan dan berman%aat bagi agama, nusa dan bangsa. 062 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. na%kah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, tangga, biaya biaya perawat perawatan an dan biaya biaya pengoba pengobatan tan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak. 092 (ewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 062 huru% a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 072 ster sterii dapa dapatt memb membeb ebask askan an suami suaminy nya a dari dari kewaji ewajiban ban terhad terhadap ap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 062 huru% a dan b. 052 (ewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 092 gugur apabila isteri nusyu. Ba$%a& K''./a( T'./a( K'+%a.a& Pasal 81 012 'uami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak" anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

0/2 !empat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wa%at. 082 !empat empat kediam kediaman an disediak disediakan an untuk untuk melindu melindungi ngi isteri isteri dan anak" anak" anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram tenteram.. !empat empat kediam kediaman an juga juga ber%ung ber%ungsi si sebagai sebagai tempat tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat"alat rumah tangga. 062 062 'uam 'uamii waji wajib b mele meleng ngk kapi api temp tempat at kedia ediama man n sesu sesuai ai denga engan n kemamp emampua uann nnya ya serta serta dises disesuai uaika kan n deng dengan an keada eadaan an lingk lingkun ungan gan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Ba$%a& K'l%.a K'a%a& S)a.% a&$ B'%s('% L'%0 Da& S'a&$ Pasal 82 012 'uami 'uami yang yang memp mempun unya yaii ister isterii lebih lebih dari dari seoran seorang g berk berkewa ewaji jiban ban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing"masing isteri isteri secara secara berimba berimbang ng menurut menurut besar besar keciln kecilnya ya jumlah jumlah keluar keluarga ga yang ditanggung masing"masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. 0/2 alam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman. Ba$%a& K''&a. K'a%a& Is('% Pasal 83 012 (ewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. 0/2 steri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari"hari dengan sebaik"baiknya. Pasal 84 012 steri steri dapat dapat diang diangga gap p nusyu nusyu  jika jika ia tidak tidak mau melak melaksan sanak akan an kewajiban"kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 012 kecuali dengan alasan yang sah 0/2 'elama isteri dalam nusyu, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal @ ayat 062 huru% a dan b tidak berlaku kecuali hal"hal untuk kepentingan anaknya. 082 (ewajiban suami tersebut pada ayat 0/2 di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyu 062 (etentuan tentang ada atau tidak adanya nusyu dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.


BAB III HARTA HARTA KEKA# KEKA#AAN DALAM PERKAWINAN Pasal 85 Adanya harta bersam sama dala alam perkawin awina an itu tid tidak menu enutup tup kemungkinan adanya harta milik masing"masing suami atau isteri. Pasal 86 012 Pada dasarn dasarnya ya tidak tidak ada percampur percampuran an antara antara harta harta suami suami dan harta isteri karena perkawinan. 0/2 &arta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Pasal 87 012 &arta &arta bawa bawaan an masin masing"m g"masi asing ng suami suami dan ister isterii dan dan hart harta a yang yang diper diperole oleh h masin masing"m g"masi asing ng sebag sebagai ai hadia hadiah h atau atau warisa warisan n adala adalah h dibawah dibawah penguasa penguasaan an masing"m masing"masin asing, g, sepanjan sepanjang g para para pihak pihak tidak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 0/2'uami dan isteri isteri mempuny mempunyai ai hak sepenuh sepenuhnya nya untuk untuk melaku melakukan kan perbuatan hukum atas harta masing"masing berupa hibah, hadiah, soda-ah atau lainnya. Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka maka penye penyele lesai saian an perse perselis lisiha ihan n itu diaju diajuka kan n kepad epada a Pengad engadila ilan n Agama. Pasal 89 'uam 'uamii bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b menj menjag aga a hart harta a bers bersam ama, a, hart harta a iste isteri ri maupun harta sendiri. Pasal 9 steri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 012 &arta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 9 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 0/2 &arta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat"surat berharga. 082 &arta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. 062 &arta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.


Pasal 92 'uami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. 1. /. 8. 6.

Pasal 93 Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing"masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
Pasal 94 1. &arta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang ,masing"masing terpisah dan berdiri sendiri. /. Pemilik emilikan an harta harta bersa bersama ma dari dari perka perkawin winan an seoran seorang g suami suami yang yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat 012, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal 95 1. eng engan an tidak tidak mengu mengura rang ngii ketentu etentuan an pasal pasal /6 ayat ayat 0/2 0/2 huru huru%% c Perat eratur uran an Pemer emerin inta tah h #o.4 #o.4 tahu tahun n 1459 1459 dan dan pasa pasall 187 187 untu untuk k mele meleta takk kkan an sita sita jami jamina nan n atas atas harta arta bers bersam ama a tanp tanpa a adan adanya ya per permoho mohona nan n guga gugata tan n cera cerai, i, apab apabil ila a sala salah h satu satu mela melak kukan ukan perbu perbuata atan n yang yang merug merugik ikan an dan memb membah ahay ayak akan an hart harta a bersa bersama ma seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. /. 'elama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan iin Pengadilan Agama. Pasal 96 1. Apabila terjadi terjadi cerai cerai mati, maka separuh harta harta bersama bersama menjadi menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,. /. Pembagian harta bersama bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 $anda atau duda cerai masing"masing masing"masing berhak berhak seperdua seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

BAB I" PEMELIHARAAN ANAK Pasal 98 012
Pasal 1 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 11 'eorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li=an. Pasal 12 012 'uam 'uamii yang akan akan menging mengingka kari ri seoran seorang g anak yang yang lahir lahir dari dari isterinya isterinya,, mengaju mengajukan kan gugata gugatan n kepada kepada Pengadil engadilan an Agama Agama dalam dalam jangka jangka waktu 1@ hari sesudah hari lahirnya atau 87@ hari sesudah putusnya putusnya perkaw perkawinan inan atau setelah setelah suami suami itu mengetah mengetahui ui bahwa bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. 0/2 Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Pasal 13 012 Asal Asal usul usul seora seorang ng anak anak hann hannya ya dapat dapat dibu dibukti ktiakn akn deng dengan an akta akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 0/2

tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. 082 Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat 0/2, maka inst instan ansi si Penca encata tatt (elah elahir iran an yan yang ada ada dalam alam daer daerah ah huk hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Pasal 14 012 'emua 'emua biaya biaya penyusu penyusuan an anak diperta dipertangg nggung ungkaw kawabk abkan an kepad kepada a ayahn ayahnya ya.. Apabi Apabila la ayah ayahya ya stelah stelah menin meningg ggal al duni dunia, a, maka maka biaya biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi na%kah kepada ayahnya atau walinya. 0/2Peny 0/2Penyusu usuan an dilak dilakuk ukan an untuk untuk palin paling g lama lama dua dua tahun tahun,, dan dapat dapat dila dilak kukan ukan peny penyap apih ihan an dala dalam m masa masa kuran urang g dua dua tahu tahun n deng dengan an persetujuan ayah dan ibunya. Pasal 15 alam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyi atau belum berumur 1/ tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyi diserahkan kepada anak untuk untuk memi memilih lih diant diantara ara ayah ayah atau atau ibun ibunya ya sebag sebagai ai pemeg pemegan ang g hak hak pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 16 012 Brang Brang tua berk berkewa ewaji jiban ban mera merawat wat dan dan menge mengemb mban angk gkan an harta harta anakn anaknya ya yang yang belum belum dewasa dewasa atau atau dibaw dibawah ah peng pengamp ampun unan an,, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kesela keselamata matan n anak anak itu menghen menghendak dakii atau suatu suatu kenya kenyataan taan yang yang tidak dapat dihindarkan lagi. 0/2 Bran Brang g tua bertan bertangg ggun ung g jawab jawab atas atas kerugi erugian an yang yang ditim ditimbu bulk lkan an karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 012. BAB " PERWALIAN Pasal 17 012 Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur /1 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 0/2 Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya. 082

seorang seorang kerab kerabat at untuk untuk bertind bertindak ak sebagai sebagai wali atas atas permoh permohona onan n kerabat tersebut. 062 Wali sedapat"dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oran orang g lain lain yang yang sudah sudah dewasa dewasa,, berpi berpikir kiran an sehat, sehat, adil, adil, juju jujurr dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Pasal 18 Brang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak" anaknya sesudah ia meninggal dunia. Pasal 19 Pengad Pengadilan ilan Agama Agama dapat dapat mencabu mencabutt hak perwali perwalian an seseorang seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut tersebut pemabuk pemabuk,, penjud penjudi, i, pembor pemboros,g os,gila ila dan atau melalaik melalaikan an atau menyala menyalah h gunak gunakan an hak dan wewenan wewenangny gnya a sebagai sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 11 012 Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah bawah perwal perwalian ianny nya a deng dengan an sebai sebaik"b k"bai aikny knya a dan dan berk berkewaji ewajiban ban membe memberik rikan an bimb bimbing ingan an agam agama, a, pendi pendidi dika kan n dan dan keteram eterampi pilan lan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. 0/2 Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan ters terseb ebut ut meng mengun untu tung ngk kan bagi bagi oran orang g yang yang bera berad da di bawa bawah h perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. 082 Wali berta bertang nggu gung ng jawab jawab terha terhadap dap harta harta oran orang g yang yang berad berada a di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. 062 engan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 91 ayat 062 3ndang 3ndang"und "undang ang #o.1 #o.1 tahun tahun 1456, 1456, pertang pertanggun gungjaw gjawaban aban wali tersebut ayat 082 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali. Pasal 111 012 Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah bawah perwalia perwalianny nnya, a, bila bila yang yang bersang bersangku kutan tan telah telah mencapa mencapaii umur /1 tahun atau telah menikah. 0/2 0/2 Apab Apabil ila a perw perwal alia ian n tela telah h bera berakh khir ir,, mak maka Penga engadi dila lan n Agam Agama a berwe berwenan nang g menga mengadi dili li persel perselisi isihan han antar antara a wali wali dan dan orang orang yang yang berad berada a di bawah bawah perw perwali alian anny nya a tentan tentang g harta harta yang yang diser diserah ahka kan n kepadanya. )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

Pasal 112 Wali ali dapa dapatt memp memper ergu guna nak kan hart harta a oran orang g yang yang bera berada da di bawa bawah h perwaliannya, perwaliannya, sepanjang sepanjang diperlukan diperlukan untuk kepentingan kepentingannya nya menurut menurut kepatutan atau bil ma=ru% kalau wali %akir. BAB "I PUTUSN#A PERKAWINAN Ba$%a& K'sa() U.). Pasal 113 Perkawinan dapat putus karena : a. (ematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan. Pasal 114 Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan"alasan: a. salah satu pihak berbuat berbuat ina atau menjadi menjadi pemabuk pemabuk,, pemadat pemadat,, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak pihak meningg meninggalk alkan an pihak pihak lain selama selama / 0dua2 0dua2 tahun tahun berturut"turut tanpa iin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah salah satu pihak pihak mendapat mendapat hukuma hukuman n penjara penjara 9 0lima2 0lima2 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah salah satu satu piha pihak k menda mendapat pat cacat cacat bada badan n atau atau penya penyakit kit denga dengan n akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; %. antara antara suami suami dan dan ister isterii terus terus mener menerus us terjad terjadii persel perselisi isiha han n dan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. 'uami melanggar taklik talak;


k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Pasal 117 !alak !alak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Pengadilan Agama yang menj menjad adii sala salah h satu satu seba sebab b putu putusn snya ya perk perkaw awin inan an,, deng dengan an cara cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1/4, 18@, dan 181. Pasal 118 !alak !alak *aj= adalah talak kesatu kesatu atau kedua, kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Pasal 119 1. !alak !alak

Pasal 126 ?i=an ?i=an terja terjadi di kare karena na suami suami menu menudu duh h isteri isteri berbu berbuat at inah inah dan dan atau atau meng mengin ingk gkar arii anak anak dala dalam m kandu andung ngan an atau atau yang yang suda sudah h lahi lahirr dari dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pasal 127 !ata !ata cara li=an li=an diatur sebagai beriku berikut: t: a. 'uami 'uami bersump bersumpah ah empat empat kali kali dengan dengan kata tuduhan tuduhan ina ina dan atau penging pengingkar karan an anak anak tersebu tersebutt diikuti diikuti sumpah sumpah kelima elima dengan dengan kata" kata" kata ata )lak )lakn nat Allah llah ata atas diri irinya apa apabila ila tud tuduhan dan ata atau pengingkaran tersebut dusta+ b. steri menolak menolak tuduhan tuduhan dan atau pengin pengingka gkaran ran tersebut tersebut dengan dengan sumpah empat kali dengan kata )tuduhan dan atau pengingkaran terseb tersebut ut tidak tidak benar+, benar+, diik diikuti uti sumpah sumpah kelima elima deng dengan an kata" kata"ka kata ta murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar+; c. tata tata cara cara pada pada huru huru%% a dan dan huru huru%% b ters terseb ebut ut meru merupa paka kan n satu satu kesatuan yang tak terpisahkan; d. apabila tata cara huru% a tidak diikuti dengan tata cara huru% b, maka dianggap tidak terjadi li=an. Pasal 128 ?i=an ?i=an hanya hanya sah apabila apabila dilaku dilakukan kann n di hadapan hadapan sidang sidang Pengadila engadilan n Agama. Ba$%a& K'+)a Ta(a ,aa P''a%a& Pasal 129 'eor 'eoran ang g suam suamii yang yang akan akan menj menjat atuh uhk kan tala talak k kepad epada a iste isteri riny nya a mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 13 Pengad Pengadilan ilan Agama Agama dapat dapat mengabu mengabulk lkan an atau menolak menolak permoh permohonan onan terseb tersebut, ut, dan dan terha terhadap dap keputu eputusan san terseb tersebut ut dapat dapat dimi diminta nta upay upaya a hukum banding dan kasasi Pasal 131 1. Pengad Pengadilan ilan agama agama yang bersang bersangku kutan tan mempelaj mempelajari ari permoh permohona onan n dimaksud dimaksud pasal pasal 1/4 dan dalam dalam waktu waktu selambat selambat"lam "lambatn batnya ya tiga pulu puluh h hari hari meman memangg ggil il pemo pemoho hon n dan dan isteri isterinya nya untu untuk k memin meminta ta


/.

8. 6.

9.

penje penjelas lasan an tenta tentang ng segala segala sesua sesuatu tu yang yang berh berhub ubung ungan an deng dengan an maksud menjatuhkan talak. 'etelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak pihak dan ternyat ternyata a cukup cukup alasan alasan untuk untuk menjatuh menjatuhkan kan talak talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan menjatuhkan keputusannya keputusannya tentang iin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 'etelah 'etelah keputu keputusann sannya ya mempuny mempunyai ai keku kekuatan atan hukum hukum tetap tetap suami suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
Pasal 132 1. Cuga Cugata tan n per percera ceraia ian n diaj diajuk ukan an oleh oleh iste isteri ri atau atau kuasa uasany nya a pada pada Pengad engadila ilan n Agam Agama, a, yang yang daera daerah h huku hukumn mnya ya mewil mewilaya ayahi hi tempa tempatt tinggal tinggal penggu penggugat gat kecual kecualii isteri isteri mening meninggalk galkan an tempat tempat kediam kediaman an bersama tanpa iin suami. /. alam alam hal tergu terguga gatt bertem bertempa patt kedia ediaman man dilua diluarr neger negeri, i, (etua etua Pengad engadila ilan n Agama Agama memb memberi eritah tahuk ukan an gugat gugatan an terseb tersebut ut kepada epada tergugat melalui perwakilan *epublik ndonesia setempat. Pasal 133 1. Cugatan perceraian perceraian karena karena alasan tersebut dalam pasal 117 huru% b, dapa dapatt diajuk diajukan an setela setelah h lampa lampau u / 0dua2 0dua2 tahun tahun terhi terhitun tung g sejak sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah. /. Cuga Cugattan dapat apat dite diteri rima ma apab apabil ila a ter terguga gugatt menya enyata tak kan atau atau menunju menunjukka kkan n sikap sikap tidak tidak mau lagi kemba kembali li ke rumah rumah kediam kediaman an besama. Pasal 134 Cugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 117 huru% %, dapat dapat diteri diterima ma apabi apabila la telah telah cuku cukup p jelas jelas bagi bagi Pengad engadila ilan n Agam Agama a mengenai sebab"sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah


menden mendengar gar piha pihak k keluar eluarga ga serta serta orang orang"or "orang ang yang yang deka dekatt denga dengan n suami isteri tersebut. Pasal 135 Cugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 9 0lima2 0lima2 tahu tahun n atau atau huku hukuma man n yang yang lebih lebih berat berat sebag sebagai ai dimak dimaksud sud dalam alam pasal sal 117 huru% c, maka untuk tuk mend endapatkan tkan putusan san percera perceraian ian sebagai sebagai bukti bukti penggug penggugat at cukup cukup menyamp menyampaik aikan an salinan salinan putusan putusan Penga Pengadila dilan n yang memutusk memutuskan an perkara perkara diserta disertaii ketera keteranga ngan n yang yang meny menyata ataka kan n bahw bahwa a putus putusan an itu telah telah mempu mempuny nyai ai kekuat ekuatan an hukum yang tetap. Pasal 136 1. 'elam 'elama a berlan berlangsu gsung ngny nya a guga gugatan tan perc percera eraia ian n atas atas permo permohon honan an penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengiinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. /. 'elam 'elama a berlan berlangsu gsung ngny nya a guga gugatan tan perc percera eraia ian n atas atas permo permohon honan an penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat : a. menentukan na%kah yang harus ditanggung oleh suami; b. menentukan hal"hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya baran barang" g"bar baran ang g yang yang menja menjadi di hak hak bersa bersama ma suami suami ister isterii atau atau baran barang" g"bar baran ang g yang yang menjad menjadii hak hak suami suami atau atau bara barang ng"ba "baran rang g yang menjadi hak isteri Pasal 137 Cuga Cugata tan n per percera ceraia ian n gugu gugurr apab apabil ila a suam suamii atau atau iste isteri ri meni mening ngga gall sebe sebelu lum m adan adanya ya putu putusa san n peng pengad adil ilan an Agam Agama a meng mengen enai ai guga gugata tan n perceraian itu. 1.

/.

8. 6.

Pasal 138 Apabila Apabila tempat tempat kediaman kediaman terguga tergugatt tidak tidak jelas atau tergugat tergugat tidak mempu mempuny nyai ai tempa tempatt kediam ediaman an yang yang tetap tetap,, pangg panggil ilan an dilak dilakuk ukan an dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Penga engadi dila lan n Agam Agama a dan dan meng mengum umum umk kanny annya a mela melalu luii satu satu atau atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat"surat kabar atau mass media tersebut ayat 012 dilakukan sebanyak / 0dua2 kali dengan tengg tenggang ang waktu waktu satu satu bulan bulan antar antara a peng pengum umum uman an perta pertama ma dan kedua !enggang diwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 0/2 dengan persidangan ditetapkan sekurang"kurangnya 8 0tiga2 bulan. alam hal sudah dilakukan dilakukan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat 0/2 dan tergug tergugat at atau kuasan kuasanya ya tetap tetap tidak tidak hadir, hadir, gugatan gugatan diterima diterima )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pasal 14 Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18/ ayat 0/2, panggilan disampaikan melalui perwakilan *epublik ndonesia setempat Pasal 141 1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dilakukan oleh hakim selambat" lambatny lambatnya a 8@ 0tiga 0tiga puluh2 puluh2 hari setelah setelah diterim diterimanya anya berkas berkas atau atau surat gugatan perceraian /. ala alam m mene meneta tapk pkan an wakt waktu u sida sidang ng guga gugata tan n per percera ceraia ian n perl perlu u diperhatian tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. 8. Apabila Apabila tergug tergugat at berada berada dalam dalam keada keadaan an seperti seperti tersebut tersebut dalam dalam pasa pasall 117 117 huru huru%% b, sida sidang ng peme pemeri riks ksaa aan n guga gugata tan n per percera ceraia ian n ditetapk ditetapkan an sekura sekurang"k ng"kura urangn ngnya ya 7 0enam2 0enam2 bulan bulan terhitu terhitung ng sejak sejak dimasukkanya dimasukkanya gugatan perceraian perceraian pada (epaniteraan epaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama. Pasal 142 1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. /. ala alam m hal hal suam suamii atau atau iste isteri ri mewa mewaki kilk lkan an,, untu untuk k kepen epenti ting ngan an pemer pemeriks iksaan aan &akim &akim dapa dapatt memer memerin intah tahka kan n yang yang bersan bersangk gkut utan an untuk hadir sendiri.

Pasal 143 1. alam alam pemeri eriksaan saan gugatan perc ercera eraian ian &akim kim beru erusah saha mendamaikan kedua belah pihak. /. 'elam 'elama a perk perkar ara a belum belum diput diputusk uskan an usaha usaha menda mendama maik ikan an dapa dapatt dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Pasal 144 Apab Apabil ila a terj terjad adii peda pedama maia ian, n, mak maka tida tidak k dapa dapatt diaj diajuk ukan an guga gugata tan n percer perceraia aian n baru baru berd berdasa asark rkan an alasa alasan n atau atau alasa alasan" n"ala alasan san yang yang ada ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 145 Apabila Apabila tidak tidak dicapai dicapai perdam perdamaian aian,, pemerik pemeriksaan saan gugatan gugatan percera perceraian ian dilakukan dalam sidang tertutup.


Pasal 146 012 Putusan Putusan mengenai mengenai gugatan perceraian perceraian dilakukan dilakukan dalam sidang terbuka. 0/2 0/2 'uat 'uatu u per percera ceraia ian n dian diangg ggap ap terj terjad adii bese besert rta a akib akibat at"a "aki kiba batn tnya ya terhitu terhitung ng sejak sejak jatuhny jatuhnya a putusan putusan Pengadil engadilan an Agama Agama yang telah telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap Pasal 147 012 'etelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agam Agama a meny menyam ampai paika kan n salina salinan n surat surat putus putusan an terseb tersebut ut kepad epada a suami isteri atau kuasanya dengan menarik (utipan Akta #ikah dari masing"masing yang bersangkutan. 0/2 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan huku hukum m yang yang tetap tetap tanp tanpa a berm bermate atera raii kepad epada a Pegawa egawaii Pencat encatat at #ik #ikah yang yang mewi mewila laya yahi hi temp tempat at ting tingga gall iste isteri ri untu untuk k diad diadak akan an pencatatan. 082 Panitera Panitera Pengadilan Pengadilan Agama mengirimkan mengirimkan surat keterangan keterangan kepada masing"masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat ayat 012 012 tela telah h memp mempun unya yaii kekua ekuata tan n huk hukum yang yang teta tetap p dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. 062 Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada (utipan Akta #ikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. atatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. 092 Apabila Pegawai Pencatat #ikah dengan Pegawai Pencatat #ikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat0/2 dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat #ikah yang mewilayahi tempat tempat perk perkaw awina inan n dilan dilangsu gsung ngka kan n dan dan bagi bagi perka perkawi winan nan yang yang dilan dilangsu gsung ngka kan n di luar luar #eger #egerii 'alin 'alinan an itu disamp disampaik aikan an kepad epada a Pegawai Pencatat #ikah $akarta. 072(elala 072(elalaian ian mengirim mengirimkan kan salinan salinan putusan putusan tersebu tersebutt dalam dalam ayat 012 menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Pasal 148 1. 'eorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilaya mewilayahi hi tempat tempat tinggaln tinggalnya ya disertai disertai alasan alasan atau alasan" alasan" alasannya. /. Pengadilan Agama selambat"lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing"masing.


8. ala alam m pers persid idan anga gan n ters terseb ebut ut Penga engadi dila lan n Agam Agama a memb member erik ikan an penj penjel elas asan an tent tentan ang g akib akibat at khul khuluk uk,, dan dan memb member erik ikan an nase naseha hat" t" nasehatnya. 6. 'etelah 'etelah kedua kedua belah belah pihak pihak sepakat sepakat tentang tentang besarn besarnya ya iwadl iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang iin iin bagi bagi suam suamii untu untuk k meng mengik ikra rark rkan an tala talakn knya ya dide didepa pan n sida sidang ng Pengadilan Agama. !erhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 9. Penyelesaian Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam pasal 181 ayat 092 7. alam alam hal tid tidak ter tercap capai kesep esepa akatan tan tenta entan ng besar esarn nya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. BAB "II AKIBAT PURUSN#A PERKAWINAN Ba$%a& K'sa() A*%a( Tala* Pasal 149
Pasal 153 1..
Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. anak yang belum mumayyi berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, ya, kecua cuali bila ibunya tel telah meni eninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita"wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; /. ayah; 8. wanita"wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 6. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 9. wanita"wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak anak yang yang sudah sudah mumayyi mumayyi  berhak berhak memilih memilih untuk untuk mendapa mendapatka tkan n hadhanah dari ayah atau ibunya; c. apa apabi bila la peme pemega gang ng hadh hadhan anah ah ter ternyat nyata a tida tidak k dapa dapatt menj menjam amin in keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya na%kah dan hadhana hadhanah h telah telah dicuku dicukupi, pi, maka maka atas permin permintaan taann n kerab kerabat at yang bers bersan angk gkut utan an Penga engadi dila lan n Agam Agama a dap dapat memi memind ndah ahk kan hak hadha hadhana nah h kepada epada keraba erabatt lain lain yang yang memp mempun unyai yai hak hak hadh hadhana anah h pula; d. semua biaya hadhanah dan na%kah anak menjadi tanggung jawab ayah menuru menurutt kemam kemampuan puannya, nya,sek sekuran urang"k g"kuran urangny gnya a sampai sampai anak anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri 0/1 tahun2 e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan na%kah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huru% 0a2, 0b2, dan 0d2; %. pengadi pengadilan lan dapat dapat pula dengan dengan mengin mengingat gat kemam kemampua puan n ayahnya ayahnya meneta menetapk pkan an jumlah jumlah biaya biaya untu untuk k pemel pemelih ihara araan an dan pendi pendidi dika kan n anak"anak yang tidak turut padanya. Pasal 157 &arta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 47 dan pasal 45. Ba$%a& K''./a( M)(a0 Pasal 158 Mut=ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba=da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 Mut=ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 19 Pasal 16 )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

Ba$%a& K''&a. A*%a( L%a& Pasal 162
*ujuk harus dapat dibuktikan dengan (utipan

012 012 Pegaw egawai ai Penca encata tatt #ik #ikah memb membua uatt sura suratt keter eteran anga gan n tent tentan ang g terjadi terjadinya nya rujuk rujuk dan mengiri mengirimka mkannya nnya kepad kepada a Pengadila engadilan n Agama Agama ditempa ditempatt berlangs berlangsung ungnya nya talak talak yang bersang bersangku kutan, tan, dan kepad kepada a suami dan isteri masing"masing diberikan (utipan

d. &arta peninggalan adalah harta harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak"haknya. e. &ar &arta ta wari waris s adal adalah ah hart harta a bawa bawaan an dita ditamb mbah ah bagi bagian an dari dari hart harta a bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit samp sampai ai meni mening ngga galn lnya ya,, biay biaya a peng pengur urus usan an jena jenaa ah h 0taj 0tajhi hi2 2,, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. %. Wasiat adalah pemberian pemberian suatu benda dari dari pewaris kepada kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. g. &ibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. h. Anak angkat angkat adalah anak anak yang dalam dalam pemeliharaan pemeliharaan untuk untuk hidupnya hidupnya sehari sehari"ha "hari ri,, biaya biaya pend pendid idik ikan an dan dan sebag sebagain ainya ya beral beralih ih tangg tanggun ung g jawabnya dari orang tua asal kepada kepada orang tua angkatnya angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. i.
Pasal 175 012 (ewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. meng mengur urus us dan dan menye menyeles lesaik aikan an sampa sampaii pemak pemakam aman an jena jenaah ah selesai; b. meny menyel eles esai aik kan baik baik huta hutang ng"h "hut utan ang g beru berupa pa peng pengo obata batan, n, pera perawa wata tan, n, ter termasu masuk k kewaj ewajib iban an pewa pewari ris s maup maupun un pena penagi gih h piutang; c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak. berhak. 0/2!anggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. BAB III BESARN#A BAHA!IAN Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang orang atau atau lebih lebih mereka mereka bersama bersama"sam "sama a mendapa mendapatt dua pertiga pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama"sama dengan anak laki" laki, maka bagian anak laki"laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177 Ayah mendapat mendapat sepertig sepertiga a bagian bagian bila pewaris pewaris tidak tidak meningg meninggalk alkan an anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. E Pasal 178 012 bu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
Pasal 179 uda uda mend mendap apat at separ separoh oh bagian bagian,, bila bila pewar pewaris is tidak tidak meni mening ngga galk lkan an anak, anak, dan dan bila bila pewa pewaris ris menin meningg ggal alka kan n anak, anak, maka maka duda duda mend mendap apat at seperempat bagian. Pasal 18 $anda mendapat mendapat seperempat seperempat bagian bila pewaris pewaris tidak meninggalkan meninggalkan anak, anak, dan bila bila pewari pewaris s menin meningg ggal alka kan n anak anak maka maka janda janda menda mendapa patt seperdelapan bagian.


Pasal 181
b. menghit menghitung ung jumlah jumlah pengelua pengeluaran ran untuk untuk kepen kepenting tingan an pewaris pewaris sesuai dengan Pasal 159 ayat 012 sub a, b, dan c. 0/2 'isa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188 Para ahli waris baik secara bersama"sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembag pembagian ian harta harta waris warisan. an.

Pasal 193 Apabil Apabila a dalam dalam pemb pembari arian an harta harta wari warisan san di antar antara a para para ahli ahli wari waris s awil awil %urud %urud menunju menunjukka kkan n bahwa bahwa angka angka pembilan pembilang g lebih lebih kecil kecil dari angk angka a peny penyeb ebut ut,, seda sedang ngk kan tida tidak k ada ada ahli ahli wari waris s asab asabah ah,, mak maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai deng dengan an hak masin asing" g"ma masi sing ng ahli ahli wari waris s seda sedang ng sisa sisany nya a diba dibagi gi berimbang di antara mereka. BAB " WASIAT Pasal 194 012 Brang yang telah berumur sekurang"kurangnya /1 tahun, berakal sehat sehat dan dan tanpa tanpa adany adanya a paksa paksaan an dapat dapat mewasi mewasiatk atkan an sebag sebagian ian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. 0/2 &arta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 082 Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 012 pasal pasal ini ini baru baru dapa dapatt dilak dilaksan sanak akan an sesud sesudah ah pewa pewasia siatt menin meningg ggal al dunia. Pasal 195 012 Wasiat asiat dilaku dilakukan kan secara lisan lisan dihadap dihadapan an dua orang orang saksi, saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan #otaris. 0/2 Wasiat hanya hanya diperbo diperbolehk lehkan an sebanya sebanyak"ba k"banya nyakny knya a sepertig sepertiga a dari dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. 082 Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 062 Pernya ernyataa taan n perset persetuju ujuan an pada pada ayat ayat 0/2 dan dan 082 082 pasal pasal ini ini dibu dibuat at secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan #otaris. Pasal 196 alam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pasal 197 012 Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putus putusan an &akim &akim yang yang telah telah memp mempun unyai yai kekuat ekuatan an huku hukum m tetap tetap dihukum karena: a. dipersalahkan dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat; b. dipersalahkan secara memtrnah telah mengajukan pengaduan bahw bahwa a pewa pewasi siat at tela telah h mela melak kukan ukan sesu sesuat atu u kejah ejahat atan an yang yang )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; c. diper dipersal salah ahka kan n deng dengan an keker ekerasa asan n atau atau ancam ancaman an mence mencegah gah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat; d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat. 0/2 Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: a. tidak tidak menge mengetah tahui ui adany adanya a wasia wasiatt terseb tersebut ut sampa sampaii menin meningg ggal al dunia sebelum meninggalnya pewasiat; b. meng mengeta etahu huii adan adanya ya wasia wasiatt terseb tersebut ut,, tapi tapi ia menol menolak ak untuk untuk menerimanya; c. mengetahui mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menyatakan meneri erima atau tau menolak sam sampai ia meninggal seb sebelu elum meninggalnya pewasiat. 082 Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah. Pasal 198 Wasiat asiat yang yang beru berupa pa hasil hasil dari dari suatu suatu bend benda a ataup ataupun un peman% peman%aat aatan an suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu. Pasal 199 012Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belu belum m meny menyat atak akan anpe perrsetu setuju juan an atau tau sesu sesuda dah h meny menyat atak akan an persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. 0/2Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atautertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasa berdasarka rkan n akte #otaris #otaris bila wasiatte wasiatterd rdahu ahulu lu dibuat dibuat secara lisan. 082
Pasal 22 Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta harta wasia wasiatt tidak tidak mencu mencuku kupi pi,, maka maka ahli ahli waris waris dapa dapatt menen menentuk tukan an kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Pasal 23 012 Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyi penyimp mpana anann nnya ya di tempa tempatt #otar #otaris is yang yang memb membuat uatny nya a atau atau di tempat lain, termasuk surat"surat yang ada hubungannya. 0/2
Pasal 24 012 $ika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada #otaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disak disaksik sikan an dua dua orang orang saksi saksi dan dan denga dengan n membu membuat at berita berita acara acara pembukaan surat wasiat itu. 0/2 $ika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada #otaris maka penyi penyimp mpan an harus harus menyer menyerah ahka kan n kepada epada #otar #otaris is setemp setempat at atau atau (antor 3rusan Agama setempat dan selanjutnya #otaris atau (antor 3rusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat 012 pasal ini. 082 'etelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh oleh #ota #otari ris s atau atau (anto antorr 3rus 3rusan an Agam Agama a dise disera rahk hkan an kepad epada a penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Pasal 25 alam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang yang bera berada da di suat suatu u temp tempat at yang yang ada ada dala dalam m kepun epunga gan n musu musuh, h, dibol diboleh ehka kan n memb membua uatt surat surat wasia wasiatt di hada hadapa pan n seoran seorang g komand omandan an atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 26 Mer Mereka eka yang yang bera berada da dala dalam m perj perjal alan anan an mela melalu luii laut laut dibo dibole lehk hkan an membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 27


Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Pasal 28 Wasia asiatt tida tidak k berl berlak aku u bagi bagi #ota #otari ris s dan dan saks saksi" i"sa saks ksii pemb pembua uatt akte akte tersebut. Pasal 29 012 &arta &arta penin peningg ggala alan n anak anak angk angkat at dibag dibagii berda berdasar sarka kan n Pasal asal 157 157 sampai sampai dengan dengan Pasal 148 tersebut tersebut di atas, atas, sedangk sedangkan an terhad terhadap ap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak"banyaknya 1F8 dari harta wasiat anak angkatnya. 0/2 !erhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib wajibah ah seban sebanya yak"b k"bany anyakn aknya ya 1F8 dari dari harta harta warisa warisan n orang orang tua angkatnya.

BAB "I HIBAH Pasal 21 012 Brang yang telah berumur sekurang"kurangnya /1 tahun berakal sehat sehat tanpa tanpa adany adanya a paksa paksaan an dapa dapatt mengh menghib ibahk ahkan an seban sebanya yak" k" banyaknya 1F8 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 0/2 0/2 &ar &arta benda yang dihibahk ahkan haru arus meru erupakan hak dari penghibah. Pasal 211 &ibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 &ibah &ibah tidak tidak dapat dapat ditarik ditarik kemba kembali, li, kecua kecuali li hibah hibah orang orang tua kepad kepada a anaknya. Pasal 213 )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

&ibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214 Warga negara ndonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat surat hibah hibah di hadapan hadapan (onsulat onsulat atau (edutaan edutaan *epublik epublik ndones ndonesia ia setem setempa patt sepan sepanjan jang g isiny isinya a tidak tidak berte bertenta ntang ngan an denga dengan n ketent etentuan uan pasal"pasal ini. BUKU III HUKUM PERWAKA:AN PERWAKA:AN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 215 Yang Yang dimaksud dimaksud dengan: dengan: 012 Waka% adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan melembagakannya nya untuk selama"lamanya selama"lamanya guna kepentingan kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran slam. 0/2 Waki% adalah orang atau orang"orang ataupun badan hukum yang mewaka%kan benda miliknya. 082 krar adalah pernyataan kehendak dari waki% untuk mewaka%kan benda miliknya. 062

Pasal 216 Gungs ungsii wak waka% adal adalah ah meng mengek ekal alka kan n man% man%aa aatt bend benda a wak waka% sesu sesuai ai dengan tujuan waka%. Ba$%a& K'+)a U&s)-)&s) +a& Saa(-saa( Wa*a< Wa*a< Pasal 217 012

082 #adir dimaksud dalam ayat 012 dan 0/2 harus dida%tar dida%tar pada (antor (antor 3rusan Agama (ecamatan setempat setelah mendengar saran dari amat Majelis 3lama (ecamatan untuk mendapatkan pengesahan. 062 #adir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan hadapan (epala epala (antor (antor 3rusan 3rusan Agama Agama (ecamatan ecamatan disaksik disaksikan an sekurang"kurangnya oleh / orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: +emi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi #adi #adirr lang langsun sung g atau atau tidak tidak langs langsun ung g deng dengan an nama nama atau atau dalih dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga+ +'ay +'aya a bers bersum umpa pah, h, bahwa ahwa say saya untu untuk k mela melak kukan ukan atau atau tida tidak k mela melak kukan ukan sesu sesuat atu u dala dalam m jaba jabata tan n ini ini tiad tiada a sek sekali" ali"k kali ali akan akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian pemberian+. +. +'aya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku #adir dalam pengurusan harta waka% sesuai dengan maksud dan tujuannya+. 092 $umlah $umlah #adir #adir yang diperb diperboleh olehka kan n untuk untuk satu unit unit perwaka perwaka%an, %an, seperti dimaksud Pasal /19 ayat 092 sekurang"kurangnya terdiri dari 8 oran orang g dan sebany sebanyak" ak"ba bany nyakn aknya ya 1@ orang orang yang yang diang diangka katt oleh oleh (epala (antor 3rusan Agama (ecamatan atas saran Majelis 3lama (ecamatan dan amat setempat. Ba$%a& K'(%$a K'a%a& +a& Ha*-0a* Na+=% Pasal 22 012 #adir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan waka% serta hasilnya, dan pelaksanaan perwaka%an sesuai denga dengan n tujua tujuan n menu menurut rut ketentu etentuan an"k "kete etentu ntuan an yang yang diatu diaturr oleh oleh Menteri Agama. 0/2 #adir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi menjadi tanggun tanggung g jawabny jawabnya a sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam dalam ayat 012 kepada (epala (antor 3rusan Agama (ecamatan setempat dengan dengan tembusan tembusan kepad kepada a Majelis Majelis 3lama 3lama (ecamatan ecamatan dan amat amat setempat. 082 !ata cara cara pembua pembuatan tan laporan laporan seperti seperti dimaksu dimaksud d dalam dalam ayat ayat 0/2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Pasal 221 012 #adir diberhentikan oleh (epala (antor 3rusan Agama (ecamatan karena: a. meninggal dunia; b. atas permohonan sendiri; )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai #adir; d. melakukan suatu kejahatan kejahatan sehingga dipidana. 0/2

'etelah Akta krar Waka% dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal asal //8 //8 ayat ayat 082 082 dan dan 062, 062, mak maka (epal epala a (anto antorr 3rus 3rusan an Agam Agama a (ecam ecamat atan an ata atas nam nama #ad #adir ir yang ang bers bersan angk gkut utan an diha diharu rusk skan an meng mengaj ajuk ukan an per permoho mohona nan n kepad epada a ama amatt untu untuk k mend menda% a%ta tark rkan an perwaka perwaka%an %an benda benda yang bersang bersangku kutan tan guna guna menjaga menjaga keutu keutuhan han dan kelestarian.

BAB I" PERUBAHAN; PEN#ELESAIAN DAN PEN!AWASAN BENDA WAKA: Ba$%a& K'sa() P')a0a& B'&+a Wa*a< Wa*a< Pasal 225 012 Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwaka%kan tidak dapat dila dilak kukan ukan peru peruba baha han n atau atau peng penggu gun naan aan lain lain dari ari pada ada yang ang dimaksud dalam ikrar waka%. 0/2 Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 012 hanya dapat dila dilak kukan ukan ter terhada hadap p hal" hal"ha hall tert terten entu tu sete setela lah h terl terleb ebih ih dahu dahulu lu mendapa mendapatt persetuj persetujuan uan tertuli tertulis s dari dari (epala epala (antur (antur 3rusan 3rusan Agama Agama (ecamatan berdasarkan saran dari Majelis 3lama (ecamatan dan amat setempat dengan alasan: a. karena karena tidak sesuai lagi dengan tujuan tujuan waka% seperti diikrarkan diikrarkan oleh waki%; b. karena kepentingan umum. Ba$%a& K'+)a P'&'l'sa%a& P's'l%s%0a& B'&+a Wa*a< Pasal 226 Penyel enyelesa esaia ian n persel perselisi isihan han sepan sepanjan jang g yang yang meny menyan angk gkut ut perso persoala alan n benda waka% dan #adir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ba$%a& K'(%$a P'&$aasa& Pasal 227 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab #adir dilaku dilakukan kan secara secara bersama bersama"sam "sama a oleh oleh (epala epala (antor (antor 3rusan 3rusan Agama Agama (ecamatan ecamatan,, Majelis Majelis 3lama 3lama (ecamatan ecamatan dan Pengadila engadilan n agama agama yang yang mewilayahinya. )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

BAB " KETENTUAN PERALIHAN Pasal 228 Perwa erwak ka%an a%an bend benda, a, demi demiki kian an pula pula peng pengur urus usan anny nya a yang yang terj terjad adii sebe sebelu lum m dik dikelua eluark rkan anny nya a keten etentu tuan an ini, ini, harus arus dila dilapo pork rkan an dan dida%tarkan kepada (antor 3rusan Agama (ecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan"ketentuan ini.

K'('&()a& P'&)()/ Pasal 229 &aki &akim m dala dalam m menye enyele lesa saik ikan an perk perkar ara" a"pe perk rkar ara a yang yang diaj diajuk ukan an kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh"sungguh nilai"nilai hukum hukum yang yang hidup hidup dalam dalam masyarak masyarakat, at, sehingg sehingga a putusan putusannya nya sesuai sesuai dengan rasa keadilan. PENELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM PENELASAN UMUM 1.

dijadik dijadikan an pedoma pedoman n dalam dalam bidang"b bidang"bidan idang g hukum hukum tersebut tersebut di atas atas adalah bersumber pada 18 kitab yang kesemuanya madhab 'yaDi. 6. engan berlakunya 3ndang"undang #omor 1 !ahun 1456 tentang Perkawi erkawinan nan dan dan Peratu eraturan ran Pemeri emerinta ntah h #omo #omorr / !ahun ahun 1455 1455 ten tentan tang Perw erwaka%an %an !anah Mili Milik k maka aka kebu ebutuhan hukum masyarak masyarakat at semakin semakin berke berkemba mbang ng sehingg sehingga a kitab"k kitab"kitab itab tersebut tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kita kitab" b"ki kita tab b dari dari mad madha hab b yang yang lain lain,, memp memper erlu luas as pena pena%s %sir iran an terhad terhadap ap ketent etentuan uan di dala dalamn mnya ya memb memband andin ingk gkann annya ya deng dengan an Yurispru Yurisprudensi densi Peradilan Peradilan Agama, %atwa para ulama maupun perbandingan di negara"negara lain. 9. &ukum Materiil tersebut perlu dihimpun dihimpun dan diletakkan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku (ompilasi &ukum slam sehingga dapat dijad dijadik ikan an pedom pedoman an bagi bagi &akim &akim di lingk lingkun unga gan n + 6 ukup jelas Pasal 7 Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan agama. Pasal 8 s>+ 18 ukup jelas Pasal 19 Yang Yang dapat menjadi wali terdiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung. Pasal 2 s>+ 71 ukup jelas Pasal 72 Yang Yang dimaksud dimaksud dengan penipuan penipuan ialah ialah bila suami mengak mengaku u jejaka pada pada waktu waktu nikah nikah kemud kemudian ian ternyat ternyata a diketah diketahui ui sudah sudah beristeri beristeri sehingg sehingga a terj terjad adii poli poliga gami mi tanp tanpa a iin iin Penga engadi dila lan. n. emi emiki kian an pula pula peni penipu puan an terhadap identitas diri. Pasal 73 s>+ 86 ukup jelas Pasal 87 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 88 s>+ 93 ukup jelas Pasal 94


(etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 95 s>+ 97 ukup jelas Pasal 98 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 99 s>+ 12 ukup jelas Pasal 13 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 14 s>+ 16 ukup jelas Pasal 17 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 18 s>+ 118 ukup jelas Pasal 119 'etiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak baDin sughraa. Pasal 12 s>+ 128 ukup jelas Pasal 129 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 13 ukup jelas Pasal 131 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 132 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 133 s>+ 147 ukup jelas Pasal 148 (etentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya 3ndang"undang Peradilan Agama. Pasal 149 s>+ 185 Yang Yang dimaksud dimaksud dengan anak yang yang lahir di luar perkawinan perkawinan adalah adalah anak yang dilahirk dilahirkan an di luar luar perkaw perkawinan inan yang sah atau akibat hubung hubungan an yang tidak sah. Pasal 187 s>+ 228 )*aising Your Awareness+ Pera ndonesia

ukup jelas Pasal 229 (etentuan dalam pasal ini berlaku untuk


kompilasi-hukum-islam.doc

Recommend Documents