Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular di Indonesia

10%
8%
7%
7%
6%
6%
7%
5%
43%
4%
4%
80%
20%
72%
5%
4%
2%
1%
1%
15%


iv

24



PENTINGNYA KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR BAGI INDONESIA


KELOMPOK 2
Amalia Adhasara
Cessa Seftari
Hansel Purnomo Simarmata
M. Arief Wibawa
Pungki Yunita Chandrasari



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Tujuan Penulisan 6
C. Ruang Lingkup 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Metode Penulisan 7
BAB II PEMBAHASAN 8
A. Pengertian Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular 8
B. Sejarah dan Perkembangan Kerja Sama Selatan – Selatan dan Triangular di Indonesia 8
1. Tim Koordinasi Nasional (2010) 10
2. Peran Kementerian Keuangan di KSST 13
C. Program-program KSST yang telah dilakukan oleh Indonesia 14
D. Tujuan dan Manfaat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular 18
E. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang Dilakukan Oleh Negara Lain 19
1. Malaysia 19
2. Thailand 20
3. Brazil 21
4. Meksiko 21
BAB III PENUTUP 24
A. Simpulan 24
B. Saran 24
DAFTAR PUSTAKA 25






DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Besaran Anggaran Kementerian dan lembaga untuk Program KSST 18
Tabel II.2 Tabel Perbandingan Pelaksanaan KSST di beberapa Negara middle-
income country 22








DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Tim Pengarah dan Pelaksana Tahun 2014-2016 12
Gambar II.2 Struktur Organisasi Tim Pengarah dan Pelaksana Tahun 2017 13
Gambar II.3 Rincian Distribusi Negara-negara Peserta KSST 15
Gambar II.4 Distribusi Program KSST yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2013
dan 2015 16
Gambar II.5 Distribusi Program Berdasarkan Jenis Kerja Sama 16
Gambar II.6 Kementerian dan Lembaga yang berpartisipasi dalam KSST 17





BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Indonesia sebagai bagian dari tatanan pergaulan global tentu perlu berinteraksi dengan negara lain. Interaksi dengan negara lain ini biasanya disebut dengan hubungan internasional. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional atau kerja sama internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
Kerja sama internasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kerja sama bilateral, regional, interregional, dan multilateral. Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara, contohnya adalah kerja sama ekonomi ODA (Official Development Assistance) antara Indonesia dengan Jepang serta kerja sama kontra terorisme dan pembangunan kapasitas dengan Kanada. Kemudian, kerja sama regional adalah kerja sama antara beberapa negara dalam satu regional (kawasan), contohnya adalah ASEAN (Associaton of South East Asian Nations) dan European Union. Selanjutnya, kerja sama interregional adalah kerja sama antara satu regional dengan regional lain, contohnya adalah APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dan ASEM (Asia-Europe Meeting). Dan terakhir, kerja sama multilateral adalah kerja sama antara dua atau lebih negara, contonya adalah WTO (World Trade Organization), G20, United Nations, dan D-8 (Developing-8).
Indonesia tentu saja aktif melakukan kerja sama internasional. Salah satu contoh Kerja sama yang dilakukan Indonesia adalah kerja sama finansial dengan negara lain. Kerja sama ini banyak dilakukan dengan negara-negara maju karena negara tersebut sudah memiliki dana lebih untuk bisa membantu negara lain. Kerja sama seperti ini biasa disebut dengan kerja sama utara-selatan. Selain melakukan kerja sama dengan negara maju, Indonesia juga melakukan kerja sama dengan sesama negara berkembang. Kerja sama dengan negara berkembang ini lebih dikenal dengan sebutan kerja sama selatan-selatan.
Kerja sama selatan-selatan (KSS) adalah kerja sama antara dua negara berkembang atau lebih untuk mencapai salah satu atau tujuan bersama melalui pertukaran ilmu, keterampilan, dan sumber daya (United Nation, 2012). KSS ini bukan merupakan pengganti dari kerja sama utara-selatan, tetapi merupakan pelengkap dari kerja sama utara-selatan. Diharapkan KSS lebih efektif dibanding utara-selatankarena negara yang terlibat memiliki kedudukan yang sama sebagai negara berkembang sehingga teknologi yang digunakan serta pengetahuan yang dimiliki tidak jauh berbeda. Tidak selamanya negara-negara berkembang yang akan melakukan KSS memiliki dana yang cukup untuk melakukan KSS. Oleh karena itu, dibutuhkan negara pendonor yang akan memberikan bantuan dana untuk memperlancar KSS. Kerja sama yang melibatkan negara donor ini biasanya dinamakan dengan kerja sama Triangular (KSST). Negara donor yang dimaksud sebagian besar merupakan negara maju atau negara middle-income country yang keadaan perekonomian negaranya sudah memungkinkan untuk meminjamkan/memberi hibah kepada negara lain.
Belum banyak orang yang mengetahui tentang Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, padahal KSST sebenarnya telah dilakukan oleh Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kerja sama ini pada awalnya dilakukan dengan negara-negara yang baru merdeka karena mereka memiliki beberapa kebutuhan untuk membangun negaranya. Selanjutnya KSST mengalami perkembangan melalui beberapa tahapan penting, seperti GNB, D-8, NAM-CSSTC, sampai dengan dibentuknya tim Koordinasi Nasional pada tahun 2010.
Kerja sama selatan-selatan sangat penting untuk dilakukan oleh Indonesia karena memberikan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang didapatkan Indonesia karena sudah melaksanakan kerja sama selatan-selatan antara lain sebagai alat diplomasi di berbagai level, meningkatkan eksistensi di kancah internasional, meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi, dan sebagai upaya untuk penetrasi pasar.
Selain itu, kontribusi pemerintah Indonesia bagi pelaksanaan dan pengembangan KSST mencapai US$ 49,8 juta selama tahun 2000 – 2013. Jumlah ini bukan merupakan jumlah yang sedikit dan membuktikan komitmen pemerintah terhadap KSST. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah sehingga ke depannya masyarakat atau pihak swasta dapat ikut berkontribusi dalam KSST. Dalam paper ini akan dibahas beberapa hal mengenai KSST, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, sejarah dan perkembangannya di Indonesia, sampai KSST yang sudah dilakukan oleh negara lain.
Tujuan Penulisan
Tujuan penulis dalam penulisan paper ini adalah untuk mengetahui pentingnya KSST yang dapat dilihat dari
pengertian mengenai KSST,
tujuan diadakannya KSST,
sejarah dan perkembangan KSST di Indonesia,
program-program KSST yang sudah dilakukan baik oleh Indonesia, dan
KSST yang sudah dilakukan oleh negara lain.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam "Pentingnya Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bagi Indonesia" hanya dibatasi pada pengenalan KSST, sejarah KSST di Indonesia, dan sudah sejauh mana KSST yang dilakukan oleh Indonesia dan membandingkannya dengan KSST yang dilakukan oleh negara lain.
Rumusan Masalah
Apa yang dimaksud dengan KSST menurut beberapa pendapat?
Apa tujuan dilaksanakannya KSST?
Bagaimana sejarah dan perkembangan KSST di Indonesia?
Program-program KSST apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia?
KSSTseperti apa saja yang sudah dilakukan oleh negara lain?
Metode Penulisan
Dalam penulisan paper ini, penulis melakukan beberapa metode untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, yaitu:
Studi Pustaka
Dengan melakukan metode ini, penulis mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai literatur, seperti buku, laporan hasil kerja tim Koordinasi Nasional tahun 2015, serta situs resmi World Bank dan United Nation yang mendukung penulis untuk lebih mengetahui mengenai KSST.
Wawancara
Dengan metode ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kristiyanto sebagai Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Interregional dan Ibu Ari Sulistyowatisebagai Kepala Subbidang KSST untuk mengetahui bagaimana keadaan KSST terkini di Indonesia.
Data Internal
Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data-data internal yang dimiliki Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Interregional, berupa tayangan presentasi dan dokumen resmi lainnya.


BAB II
PEMBAHASAN

Pengertian Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
Kerja Sama Triangular adalah kerja sama yang dilakukan antara negara emerging provider dengan donor asing (dapat berupa negara atau organisasi internasional) untuk membantu negara miskin atau negara berkembang lainnya ( Ubaidillah, 2015) .
Menurut United Nation Development Programme, KSST merupakan suatu proses dimana dua atau lebih negara berkembang yang berusaha untuk mencapai tujuan negaranya sendiri maupun tujuan bersama melalui pertukaran pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan pengetahuan teknis, baik melalui jalur regional maupun interregional. Dalam KSST termasuk juga kemitraan yang melibatkan Pemerintah, organisasi regional, masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta, untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun keuntungan bersama di dalam wilayah maupun antarwilayah. Kerja sama selatan-selatan bukanlah pengganti, melainkan pelengkap kerja sama Utara-Selatan.
Sedangkan menurut Kordinator Nasional KSST Indonesia, KSST adalah bentuk kerja sama Indonesia dalam pembangunan internasional yang membantu negara-negara berkembang lainnya dengan cara berbagi pengetahuan melalui mekanisme bilateral atau triangular. KSST Indonesia memberi dukungan dalam bentuk proyek-proyek bantuan, dukungan peralatan, program magang, seminar/lokakarya, kunjungan belajar, pelatihan, dan pengiriman para ahli.
Pada situs Kemenkeu, pengertian KSST adalah suatu kerja sama yang dilakukan antarnegara berkembang yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan negara berkembang di berbagai forum internasional.
Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa KSS adalah suatu kerja sama antarnegara berkembang melalui pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan tenaga ahli yang berupa bantuan teknis kepada negara penerima bantuan untuk mecapai tujuan negara tersebut atau tujuan bersama. Sedangkan, kerja sama triangular adalah kerja sama antarnegara berkembang yang melibatkan pihak ketiga baik negara maupun organisasi internasional.
Sejarah dan Perkembangan Kerja Sama Selatan – Selatan dan Triangular di Indonesia
Pada era 90-an, bantuan ekonomi negara-negara maju terhadap negara berkembang cenderung mengalami kejenuhan (aid fatigue). Kejenuhan negara donor ini disebabkan oleh berakhirnya perang dingin, redistribusi kekuatan ekonomi diantara negara maju, kesulitan balance of payment dan ketidaksetujuan domestik (Adirini, 2015). Hal itu menjadikan bantuan luar negeri tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara maju. Negara maju atau badan donor lainnya memberikan respon yang lambat ketika menanggapi kesulitan negara berkembang. Oleh karena itu, perlunya bentuk kerja sama baru agar negara-negara berkembang diharapkan dapat saling membantu dan tidak terlalu bergantung kepada negara maju. Hal ini juga yang akhirnya membuat PBB membentuk badan khusus yang menangani KSST demi memajukan perdagangan dan kolaborasi Negara Selatan-Selatan.
Indonesia sebenarnya sudah melaksanakan KSST jauh sebelum adanya pembentukan badan khusus oleh PBB untuk menangani KSST. KSS pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung. Konfrensi Asia Afrika adalah kerja sama antara negara-negara yang dilatar belakangi oleh kebutuhan negara-negara yang baru merdeka untuk membangun negaranya.
KSS terus mengalami transformasi dan penguatan melalui beberapa tahapan penting. Setelah Konferensi Asia Afrika tahun 1955, diantaranya terbentuknya Gerakan Non Blok. Konferensi Gerakan Non Blok merupakan titik awal untuk membangun prinsip solidaritas dan kerja sama sebagai landasan KSST di tingkat pemerintah, swasta dan masyarakat. Selanjutnya Developing Eight (D-8) yang didirikan pada tanggal 15 Juni 1997. Lalu pada tahun 1998, Indonesia turut mendirikan Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM-CSSTC). NAM-CSSTC mempunyai visi memperkuat kapasitas nasional dan kolektif kemandirian negara-negara berkembang. Dan pada tanggal 16 Desember 2011, Indonesia bersama tujuh negara berkembang lainnya menandatangani Sao Paulo Round Protocol to the Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) yang dianggap sebagaiprestasi bersejarah dalam kerja sama ekonomi dan integrasinegara berkembang (Ubaidillah, 2015).
Lalu pada tanggal 22-23 April 2005, negara-negara Asia dan Afrika memperbaharui solidaritas mereka yang telah berjalan lama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2005 di Jakarta (Kemlu, 2011). KTT AA tahun 2005 tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan akhir, yang terpenting adalah Declaration on the New Asian African Strategic Partnership (NAASP).Indonesia menjadi Ketua Bersama dan salah satu pendiri (bersama Afrika Selatan) New African-Asian Strategic Partnership (NAASP) yang bertujuan untuk memperluas kerja samaantara 106 negara Afrika dan Asia dalam berbagai bidang, serta memajukan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya pada tanggal 22-23 April 2015 diselenggarakan KTT Asia Afrika ke-60 di Jakarta.KTT Asia Afrika ini telah menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika dan Deklarasi Mengenai Palestina (Setkab, 2015).
Peningkatan peran indonesia pada KSST tidak hanya dipengaruhi oleh tren global, namun didukung juga oleh kondisi fundamental ekonomi domestik yang semakin kuat dan stabil. Pada tahun 2008, Indonesia ditetapkan sebagai middle income country (Tubagus, 2015). Indonesia digolongkan middle income country ditandai dengan dengan peningkatan PDB per kapita Indonesia dari $560 pada tahun 2000 sampai $3.374 pada tahun 2015 (World Bank, 2015). Selain itu pula, Indonesia sudah dapat menurunkan tingkat kemiskinan dari 19% pada tahun 2000 sampai di bawah 11% pada tahun 2015 (UNDP, 2015). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diproyeksikan akan mencapai 5,1% pada tahun 2016, persentase ini melebihi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya sebesar 2,3% (World Bank, 2016). Oleh karena itu, Indonesia digolongkan menjadi lower middle-income country (World Bank, 2015). Indonesia kemudianbergabung dalam forum G-20. Anggota-anggota G-20 menguasai 80% ekonomi dunia, tiga per empat perdagangan dunia, dan dua per tiga populasi dunia. Bisa disimpulkan bahwa Indonesia memang diperhitungkan di mata dunia.
Sebagai negara yang tergolong dalam middle-income country, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi negara penerima bantuan, tetapi juga menjadi negara yang membantu negara lain. Mengingat Indonesia pernah mengalami krisis pada tahun 1998, yaitu pelemahan nilai rupiah yang merambat ke berbagai lini yang ada dalam sistem keuangan lainnya terutama perbankan, yang kemudian menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam hal demokrasi, korupsi, tata pemerintahan (desentralisasi), serta ekonomi. Keberhasilan Indonesia menjadi negara yang stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah krisis tersebut membuat negara lain ingin belajar dari Indonesia.
Indonesia saat ini memang belum memberikan bantuan secara finansial kepada negara lain, tetapi Indonesia sudah banyak memberikan bantuan teknik. Bantuan teknik ini masih berupa pelatihan, dan tidak semua permintaan dapat langsung diberikan oleh Indonesia, karena Indonesia masih merupakan negara berkembang.
Peningkatan tren KSST secara global, peningkatan status Indonesia menjadi negara middle-income country, kondisi ekonomi yang stabil dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, serta banyaknya permintaan bantuan dari negara berkembang lainnya, menyebabkan Indonesia berinisiatif membentuk Tim Koordinasi Nasional KSST. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi KSST bagi kepentingan nasional.
Tim Koordinasi Nasional (2010)
Tim Koordinasi Nasional KSSTdibentuk pada tahun 2010. Berdasarkan Kepmen PPN No. 67 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan, tim ini didirikan dalam rangka mewujudkan Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness dan RPJMN 2010–2014. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi strategis, fasilitasi,dan diseminasi program-program KSS yang terkait dengan upaya penguatan KSS untuk mendukung kepentingan nasional dalam kerja sama internasional.
Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, secara tidak langsung menyatakan pentingnya program KSST ini dalam poin pertama program kerja yang lebih dikenal dengan Nawa Cita yang berbunyi menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. KSST menjadi salah satu sasaran dari subagenda poin pertama ini, yaitu memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional. Selanjutnya, poin tersebut diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menyatakan untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular melalui strategi intervensi kebijakan, pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST, promosi KSST di tingkat nasional dan internasional, dan sarana pengembangan model insentif bagi Kementerian/Lembaga, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST. Telah dicantumkan secara jelas dalam arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN bahwa KSST diharapkan dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Sebelum adanya Tim Kornas, Tiap kementerian melakukan KSST sendiri-sendiri karena belum ada tim yang bisa mengoordinasikan kerja sama-kerja sama tersebut. Kementerian/Lembaga yang banyak melaksanakan KSST antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BKKBN. Selain itu, KSST juga belum memiliki visi dan misi dan jelas.
Tim Koordinasi Nasional KSST adalah gabungan dari empat pilar, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian Luar Negeri berperan sebagai garis depan di dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri, juga sebagai penghubung dengan jaringan global kedutaan Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara berperan sebagai pendukung dan pemberi fasilitas kerja sama teknik luar negeri. Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam alokasi anggaran bagi kontribusi Indonesia untuk kerja sama Internasional. Sedangkan Bappenas bertanggung jawab dalam prioritas dan kebijakan pembangunan nasional, lerkasama pembangunan dan dana pembangunan. Keempat pilar tersebut selanjutnya bekerja sama dengan kementerian lain, yang terkait, pemerintah lokal, sektor swasta dan organisasi non pemerintah.
Tim Koordinasi Nasional KSST terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan tenaga pendukung. Tim pengarah yaitu tim yang bertugas untuk memberikan arahan dan menetapkan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular. Tim pelaksana bertugas menyempurnakan rencana induk dari pengembangan KSST mengacu pada arahan Tim Pengarah.
Sedangkan, tim pelaksana terdiri atas tiga Working Group (WG). Pada tahun 2014–2016, WG 1 bertanggung jawab terhadap capturing demand, WG 2 bertanggung jawab terhadap program dan funding, dan WG 3 bertanggung jawab terhadap monitoring, evaluasi, publikasi, dan knowledge management. Struktur organisasi tim pengarah dan tim pelaksana yang berlaku pada tahun 2014–2016 dapat dilihat pada Gambar II.1.
Gambar II.1
Struktur Organisasi Tim Pengarah dan Pelaksana Tahun 2014–2016

Sumber: Data diolah oleh penulis
Lalu pada tahun 2017 terdapat beberapa perubahan, yaitu WG 1 bertanggung jawab terhadap manajemen permintaan dan penawaran dan pengembangan program, WG 2 bertanggung jawab terhadap funding dan mekanisme pendanaan. Struktur organisasi tim pengarah dan pelaksana 2017 dapat dilihat pada gambar II.2. Sedangkan Tenaga Pendukung bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
Gambar II.2
Struktur Organisasi Tim Pengarah dan Pelaksana Tahun 2017

Sumber: Data diolah oleh penulis
Sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 Tim Kornas sudah berhasil melakukan peningkatan system koordinasi KSS dengan membuat laporan tahunan, mengumpulkan dan mengolah data seperti data of demands from partner countries, data on center of excellence dan data alokasi anggaran dan membangunsistem pengembangan yang meliputi SOP (Standard Operating Procedure), aplikasi teknologi informasi, strategi komunikasi, strategi branding, daftar negara prioritas serta proses perencanaan dan penganggaran. Tim Kornas juga mengkoordinasikan proyek-proyek di berbagai sektor, antara lain pada sektor pertanian, inseminasi buatan, desentralisasi fiskal dan kewiraswastaan.
Peran Kementerian Keuangan di KSST
Kementerian Keuangan sebagai anggota WG (Working Group) 2 dalam Tim Kornas KSST bertanggung jawab terhadap pendanaan dan program dengan memperbaiki sistem penganggaran dan pendanaan KSST Indonesia sehingga anggaran program (baik dari APBN maupun kerangka lainnya) dapat terencana, terlaksana, dan tercatat dengan baik dan WG 2 berperan untuk mengidentifikasi supply program KSST Indonesia serta memastikan program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan SOP.
Sebagai pelaksana kegiatan KSST, Kementerian Keuangan menyelenggarakan pelatihan seperti pelatihan kepada Myanmar dan pelatihan kepada negara-negara BCLMV (Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam). Pelatihan kepada Myanmar diselenggarakan pada tanggal 18-21 Agustus 2015 terkait desentralisasi fiskal dan pelatihan pengembangan pasar modal yang diikuti oleh 30 peserta. Pelatihan untuk negara-negara BCLMV (Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) diselenggarakan pada 9-14 November 2015 yang diikuti oleh 15 peserta Laporan Tahunan KSST, 2015). Selain itu Kementerian Keuangan juga menyelenggarakan knowledge sharinguntuk pejabat Mesir tentang Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Manajemen pada tanggal 8–10 November 2016 di Hotel Borobudur dan Gedung DJPPR, Kemenkeu dan diikuti oleh 10 peserta.
Program-program KSST yang telah dilakukan oleh Indonesia
Indonesia terus menerus melakukan kerja sama dan bersinergi dengan mitra-mitra internasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan serta kesetaraan ekonomi dan global yang ditunjukan dengan kontribusi yang telah dilakukan Indonesia dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan ke negara lain sejak tahun 1980. Untuk mengkoordinasikan program-program KSST dibentuklah tim Koordinasi Nasional KSST pada tahun 2010 dan setelah itu terus dilakukan perbaikan secara konsisten.
Dalam melakukan perencanaan, Tim Koornas menerapkan beberapa pertimbangan dalam pemilihan program KSST dimulai dari pemilihan program yang harus sesuai prinsip demand-driven; program harus mengikuti proses evaluasi yang telah terstandardisasi oleh Tim Kornas; program harus melibatkan praktek dan observasi di lapangan; dan program diharapkan mendorong partisipasi dari masyarakat setempat. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program bagi negara-negara mitra dipilih secara sistematis dan strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan negara penerima bantuan dan untuk mencapai kepentingan nasional.
Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama pembangunan dalam Kerangka KSST dengan negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan KSST Tahun 2015 dan Kompilasi data KSS K/L tahun 2010-2013 negara-negara penerima bantuan Indonesia dengan peserta terbanyak berasal dari benua Asia sementara negara-negara peserta terendah berasal dari benua Afrika.
Gambar II.3 menunjukkan distribusi negara-negara penerima bantuan Indonesia. Timor Leste adalah negara yang menerima bantuan Indonesia dengan presentase peserta terbanyak sebesar 10%, diikuti oleh Myanmar (8%), Laos (7%), Palestina, (7%), Kamboja dan negara-negara Asia-Afrika lainnya.
Gambar II.3
Rincian Distribusi Negara-negara Peserta KSST

Sumber : data diolah oleh penulis
Adapun bentuk program KSST di Indonesia antara lain pelatihan, knowledge sharing, workshop, pengiriman ahli, magang, dan program terpadu.Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas negara-negara penerima bantuan Indonesia. Distribusi program KSST yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2013 dan tahun 2015 dapat dilihat dalam gambar II.4.
Berdasarkan gambar II.4, dapat dilihat bahwa pelatihan menjadi bentuk program yang paling sering diselenggarakan dengan persentase sebesar 72%, diikuti oleh pengiriman ahli (5%), kegiatan terpadu (4%), workshop (2%), knowledge sharing (1%), magang (1%) dan lain-lain (15%). Mekanisme pelatihan memungkinkan peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan networking mereka. Selama pelatihan, program yang dilakukan adalah pelatihan di kelas dilengkapi dengan kunjungan lapangan ke tempat yang relevan. Dibuktikan oleh data di atas, pelatihan masih dianggap sebagai mekanisme yang efektif untuk berbagi pengetahuan kepada negara-negara berkembang lainnya.


Gambar II.4
Distribusi Program KSST yang ada di Indonesia pada tahun 2010-2013 dan 2015

Sumber : data diolah oleh penulis
Program KSST membutuhkan biaya untuk pelaksanaannya, dana tersebut dapat berasal dari APBN Indonesia (Selatan-Selatan) atau pihak ketiga (Triangular) seperti negara maju atau mitra pembangunan. Gambar II.5 menunjukkan bahwa program KSST di Indonesia pada tahun 2010-2013 dan tahun 2015 didominasi oleh kerja sama Selatan-Selatan (80%), sedangkan kerja sama Triangular sebesar 20%.
Gambar II.5
Distribusi Program Berdasarkan Jenis Kerja Sama

Sumber : data diolah oleh penulis
Setiap program KSST di Indonesia memerlukan tenaga ahli terkait tema program KSST yang diselenggarakan. Tenaga ahli tersebut dapat berupa pengajar atau narasumber yang berasal dari kementerian atau lembaga teknis. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan KSST 2015 dan Kompilasi data KSS K/L tahun 2010-2013 terdapat 10 Kementerian dan Lembaga yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan KSST Indonesia. Jumlah kerjasama yang pernah dilakukan dengan negara mitra dapat dilihat pada gambar II.6 (Laporan Tahunan KSST 2015 dan Kompilasi data KSS K/L tahun 2010-2013)
Dari total 102 program yang diselenggarakan pada tahun 2010-2013 dan tahun 2015 yang dapat dilihat pada gambar II.6 Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) melakukan sejumlah 22 Program, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 12 Program, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masing-masing 11 Program, Kementerian Pertanian (Kementan) 10 Program dan selebihnya dilakukan oleh kementerian lain.
Gambar II.6
Kementerian dan Lembaga yang berpartisipasi dalam KSST

Sumber : data diolah oleh penulis
Hingga saat ini anggaran untuk program-program KSST masih dipegang oleh masing-masing kementerian pelaksana. Berikut besaran anggaran Kementerian dan Lembaga untuk Program KSST Tahun 2010-2013. (Kompilasi data KSS K/L tahun 2010-2013)
Dapat dilihat dalam Tabel II.1 bahwa yang paling besar merupakan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena merupakan alokasi anggaran yang berupa pemberian beasiswa tiap tahun.



Tabel II.1
Besaran Anggaran Kementerian dan lembaga untuk Program KSST
Kementerian
Anggaran


Kementan
Rp 1,213,899,920
BKKBN
Rp 969,791,348
Kemenperin
Rp 1,530,390,000
KemenPU
Rp 4,936,096,000
Setneg
Rp 5,827,126,000
Kemenhub
Rp 7,218,734,000
Kemendikbud
Rp 48,594,788,000
KKP
Rp 825,000,000
Kemendagri
Rp 1,300,000,000
Kemenlu
Rp 7,576,611,000
Total
Rp 79,992,436,268
Sumber : Kompilasi Data KSS KL 2010-2013
Tujuan dan Manfaat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
Setiap kegiatan harus memiliki tujuan agar kegiatan tersebut dapat di evaluasi dampak dan efektivitasnya. Salah satu tujuan KSST adalah mendorong negara-negara berkembang untuk mandiri dalam menemukan solusi masalah pembangunan melalui pertukaran pengalaman, penggunaan sumber daya teknis lainnya, dan pengembangan kapasitas. Selain itu, KSST diharapkan dapat memperkuat kapasitas negara-negara berkembang untuk mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu pembangunan utama dan strategi untuk mengatasinya. Lebih jauh negara-negara berkembang, melalui KSST dapat pula meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama pembangunan internasional melalui penyatuan kapasitas yang ada; menciptakan dan memperkuat kapasitas teknologi yang ada; meningkatkan dan memperbaiki komunikasi antara negara-negara berkembang dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan; serta mengenali dan menanggapi masalah dari negara-negara berkembang yang terkena dampak serius, misalnya bencana alam dan krisis lainnya.Selain tujuan tersebut, Indonesia juga memperoleh manfaat dari pelaksanaan KSST. Manfaat yang diperoleh berupa manfaat di bidang politik, ekonomi(penetrasi pasar), dan sosial budaya.
Manfaat di bidang politik antara lain meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Dengan memiliki citra yang baik, Indonesia akan dipercaya untuk berada pada posisi-posisi penting di lembaga internasional. Selain itu dengan membantu negara lain, Indonesia dapat menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Contohnya ketika Indonesia memberikan bantuan ke negara Pasifik Selatan. Dengan adanya hubungan kerja sama ini, negara Pasifik Selatan memiliki pandangan yang baik terhadap Indonesia sehingga mengurangi dukungannya kepada Organisasi Papua Merdeka untuk keluar dari Indonesia.
Kemudian, Indonesia dapat memperoleh manfaat di sektor ekonomi melalui penetrasi pasar. Contoh konkrit ketika Indonesia memberikan bantuan traktor tangan ke negara Vanuatu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Traktor yang diberikan adalah traktor buatan dalam negeri. Ketika produktivitas pertanian di Vanuatu meningkat akibat dari penggunaan traktor buatan Indonesia, maka pemerintah Vanuatu akan membeli traktor dari Indonesia. Permintaan akan produk traktor Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam memproduksi traktor sehingga membuat ekonomi Indonesia akan semakin baik.
Indonesia juga memperoleh manfaat di sektor sosial budaya. Indonesia memberikan bantuan kepada negara berkembang lainnya salah satunya melalui beasiswa atau training di salah satu lembaga di Indonesia. Pada saat warga negara penerima bantuan melaksanakan beasiswa atau training di Indonesia, mereka dapat lebih mengenal dan belajar sosial dan budaya Indonesia. Setelah mereka kembali ke negara asalnya, mereka dapat menceritakan bagaimana sosial budaya di negara Indonesia. Hal ini akan menarik perhatian warga negara asing untuk berlibur ke Indonesia.
Namun, memang manfaat-manfaat tersebut tidak semua didapat dalam jangka pendek, kebanyakan manfaat tersebut dapat diperoleh setelah 5-10 tahun (jangka panjang).
Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang Dilakukan Oleh Negara Lain
Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain. masing-masing negara memiliki kebijakan pelaksanaan KSST yang berbeda-beda, yang dapat dilihat pada prioritas negara penerima bantuan, sektor yang menjadi target kerja sama dan jenis kerja sama (teknik dan/atau keuangan). Kebijakan banyaknya dana yang dikeluarkan dari masing-masing negara juga memiliki perbedaan. Dibawah ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan KSST di negara lain yang statusnya sama dengan Indonesia sebagai middle-income country. Negara-negara tersebut adalah Malaysia, Thailand, Brazil, dan Meksiko.
Malaysia
Malaysia berkomitmen terhadap Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan percaya dapat membantu warga negara-negara berkembang. Malaysia telah menjadi mitra internasional yang semakin aktif untuk pengembangan dan telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama negara berkembang melalui Program Kerja Sama Teknis Malaysia, Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP).
Sejak tahun 1980, pemerintah Malaysia telah menghabiskan lebih dari US$200 juta untuk MTCP, dan pada tahun 2014, lebih dari 27.000 peserta dari 143 negara-negara berkembang telah mendapat manfaat dari program ini.
Sebagian besar bantuan yang dilakukan dalam KSS oleh Malaysia adalah bantuan Kerja Sama Teknis. Bantuan yang dillakukan terutama dalam bidang administrasi umum, pertanian, pengentasan kemiskinan, promosi investasi, teknologi informasi dan komunikasi, perbankan, dan bahasa Inggris.
Selain melakukan KSS, Malaysia juga melakukan Kerja Sama Triangular. Program kerja sama teknis Malaysia bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNDP, UNIDO, UNESCAP, dan Jepang, untuk memberikan pelatihan, studi banding, dan latihan praktik di Malaysia untuk pejabat negara pihak ketiga.
Bidang dukungan yang ditawarkan bervariasi dan mencakup pelatihan teknis keterampilan komputer jaringan, teknologi, pengelasan, listrik, dan sistem servis elektronik, serta diplomasi dan pengembangan industri skala kecil. Malaysia juga telah memasok ahli teknis, seperti yang dilakukan di bawah proyek ASEAN-Jepang, untuk membantu rekonstruksi dan pengembangan Kamboja, dengan memberikan pelatihan kepada para veteran perang pada tahun 1990-an.
Thailand
Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) cukup terfragmentasi di Thailand melalui Thailand International Cooperation Agency (TICA), yang menyediakan bantuan teknis dan diselenggarakan di bawah Kementerian Luar Negeri. TICA dulunya bertanggung jawab untuk mengelola bantuan masuk (incoming), dan dari tahun 2004 dan seterusnya berubah menjadi lembaga yang bertanggung jawab terhadap bantuan keluar (outgoing). Dengan jumlah staf sekitar 100 (Schulz, 2013). Misi utamanya adalah untuk mempersiapkan rencana strategis dan prosedur administrasi proyek kerja sama teknis internasional, kerja sama bilateral, trilateral dan regional (Wajjwalku, 2012).
Selain TICA, Thailand memiliki the Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA), yang mengurus keuangan dan teknis kerja sama serta merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. NEDA, didirikan pada tahun 2005, memberikan kerja sama ekonomi hanya di negara tetangga, sementara mandat TICA adalah seluruh dunia. Fungsi NEDA sebagai sumber pendanaan untuk kerja sama proyek, memberikan pinjaman dan hibah dan penentuan keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek pembangunan.
Seperti disebutkan di atas, kerja sama yang dilakukan Thailand ditujukan terutama pada negara-negara tetangga, sisanya diikuti oleh wilayah Asia dan Timur Tengah (terutama Afghanistan). Hanya 12% dari kerja sama tersebut berorientasi pada wilayah dunia lainnya (Afrika, Amerika Latin , Pasifik, dan Asia Tengah). Total sekitar 50 negara penerima manfaat dari kerja sama pembangunan Thailand.
Dalam hal distribusi sektoral, Thailand sangat fokus pada sektor infrastruktur, diikuti dengan sektor energi dan pertanian. Pada tahun 1996, Thai ODA mencapai 4,250 juta Baht atau sekitar US$170 juta. Jumlah ini telah meningkat hingga 5.927 juta Baht di 2001-2008.
Kerja sama triangular yang dilakukan Thailand sebagai kontributor ODA, dianggap baik ditempatkan untuk memberikan bantuan pembangunan yang tepat. Oleh karena itu, organisasi internasional, seperti badan-badan PBB dan AsDB, dan beberapa donor bilateral mengkoordinasikan program di Asia Tenggara dengan lembaga pembangunan Thailand. Terlebih lagi, koordinasi tersebut juga telah mengambil tempat untuk program luar wilayah Greater Mekong. Misalnya, atas permintaan dari Kementerian Luar Negeri Thailand, UNDP mendukung penilaian kebutuhan pada virus flu burung di Mesir, yang dilakukan pada Mei 2007 dalam kemitraan dengan Uni Afrika, pemerintah Mesir, dan Perancis.
Brazil
Kerja Sama Selatan-Selatan Brazil dilakukan oleh Brazillian Cooperation Agency (ABC) dibawah Ministry of Foreign Affairs (MRE). Menurut laporan (The Economist : 2010) program kerja sama Selatan-Selatan Brazil tahun 2010 telah memberikan US$1,3 milar. Bantuan dari Brazil terutama terdiri dari kerja sama teknis, selain itu brazil juga memberikan juga beberapa keringanan utang dan bantuan pangan.
Mengenai fokus tematik, Kerja Sama Teknis Brazil memfokuskan terutama di bidang pertanian, kesehatan, dan sektor pendidikan, yang sesuai dengan keahlian domestik setelah disusun dan diimplementasikan dalam program pembangunan yang berhasil, seperti bolsa familia (pendidikan dan gizi) atau pencegahan HIV AIDS. Negara penerima bantuan paling banyak dari Brazil adalah Afrika (50%), Amerika Selatan (23%), Amerika Latin dan Kawasan Karibia (12%), dan Asia (15%). (Sumber : Cabral/Weinstock, 2010: 5).
Inisiatif kerja sama segitiga Brazil dengan donor Utara dan lembaga multilateral telah difokuskan di negara-negara berbahasa Portugis di Afrika, Timor Timur, Amerika Latin dan Haiti (dengan Argentina). mitranya telah termasuk Kanada, ILO, Norwegia, Spanyol, Bank Dunia dan Amerika Serikat. Program triangular tersebut telah mencakup hal-hal seperti vaksinasi, makanan di sekolah, reboisasi, pemberantasan malaria dan pengumpulan sampah. Brazil juga telah memulai proyek kerja sama pembangunan triangular untuk melatih warga negara Angola dan Guinea-Bissau dalam administrasi publik.
Meksiko
Konstitusi Meksiko memiliki kerja sama pembangunan internasional sebagai salah satu prinsip dari kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, Meksiko melihat kerja sama internasional sebagai alat dasar untuk mempromosikan hubungan luar negeri. Meksiko semakin berkembang menjadi pemain ganda dalam kerja sama internasional untuk pembangunan, baik sebagai donor dan penerima.
Dalam melakukan Kerja Sama Selatan-Selatan, Meksiko menyalurkannya melalui Badan Kerja sama Internasional untuk Pembangunan, Mexican Agency of International Cooperation for Development (AMEXCID), didirikan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk memperkuat bantuan Meksiko yang disediakan terutama untuk Amerika latin, Amerika Selatan serta dan Kawasan Karibia. Sektor yang difokuskan terutama bantuan di bidang lingkungan, pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi, dan kesehatan.
Jerman adalah salah satu mitra utama Meksiko dalam melakukan kerja sama triangular, kedua negara telah bekerja sama terutama di sektor lingkungan selama beberapa dekade sampai sekarang. prioritas kerjasama saat ini adalah konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati dan energi yang berkelanjutan.
KSST Meksiko-Jerman memprioritaskan topik berikut: manajemen perkotaan dan industri lingkungan, energi terbarukan, mitigasi perubahan iklim, dan pemanfaatan berkelanjutan serta konservasi keanekaragaman hayati. Kedua negara fokus pada upaya mengembangkan pengetahuan khusus, penguatan kerangka kelembagaan dan memperkenalkan instrumen manajemen yang efektif di negara-negara pihak ketiga.
Tabel II.2
Tabel Perbandingan Pelaksanaan KSST di beberapa Negara middle-income country
Negara Donor
Koordinator
Anggaran
Negara Prioritas
Sektor Utama
Indonesia
Tim Kornas KSST
(2010)
US$49,8 juta
(2000-2013)
Palestina, Afganistan, Timor Leste
Pertanian, Peternakan, dan manufaktur
Malaysia
MTCP
(1980)
US$200 juta
(2014)
Indonesia, Myanmar, Kamboja
Administrasi umum pertanian, teknologi
Thailand
TICA
(2004)
US$178.5 juta
(2008)
Laos, kamboja, Myanmar
Infrastruktur, Energi, Pertanian
Brazil
ABC
(1987)
US$1.3 miliar
(2010)
Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Latin
Pertanian, Kesehatan, Pendidikan
Meksiko
AMEXCID
(2011)
US$277.1 juta (2012)
Amerika Latin, Amerika Selatan, Kawasan Karibia
Lingkungan, Pendidikan, Teknologi
Sumber : data diolah oleh penulis
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia masih belum memiliki badan khusus yang menangani masalah kerja sama selatan-selatan dan triangular. Sedangkan beberapa negara lain sudah sejak lama membentuk badan khusus yang berfungsi untuk mengoordinasikan KSST. Dilihat dari jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk KSST, Indonesia berada dibawah Malaysia, Thailand, dan Brazil. Namun mengingat KSST yang dilakukan Indonesia tersebar di berbagai kementerian dan belum dicatat dengan baik maka angka tersebut tidak mencerminkan angka yang sebenarnya atau diprediksi jauh lebih rendah. Untuk prioritas negara, masing-masing negara pemberi bantuan memiliki kriteria yang berbeda, Indonesia lebih fokus pada Palestina, Afganistan, dan Timor Leste. Dan dilihat dari sektor utama masing-masing negara juga memiliki target yang berbeda, Indonesia fokus pada sektor pertanian, peternakan, dan manufaktur. Sedangkan Thailand pada infrastruktur, dan Meksiko pada lingkungan.


BAB III
PENUTUP

Simpulan
Dari paparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa KSST penting bagi Indonesia, terutama manfaat yang diperoleh dalam jangka panjang. Indonesia mendapatkan manfaat jangka panjang di berbagai bidang. Manfaat jangka panjang di bidang ekonomi berupa penetrasi pasar. Hal ini dapat diwujudkan karena adanya hubungan yang baik dengan negara mitra tersebut yang selanjutnya akan meningkatkan perdagangan dan investasi di Indonesia. Setelah perdagangan dan investasi meningkat, perekonomian dan pembangunan dalam negeri pun akan meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sedangkan manfaat yang didapatkan pada bidang sosial budaya adalah peningkatan pariwisata Indonesia. Hal ini didapatkan dari pemberian beasiswa atau pelatihan ke negara penerima bantuan. Beasiswa dan pelatihan ini dilakukan di Indonesia sehingga penerima beasiswa dan pelatihan tersebut lebih mengenal Indonesia dan ketika pulang ke negaranya, para penerima bantuan ini dapat menceritakan keindahan Indonesia yang akan membuat orang-orang tertarik untuk datang ke Indonesia. Selanjutnya, manfaat di bidang politik. Dengan adanya KSST, citra Indonesia di mata dunia menjadi lebih baik sehingga negara-negara penerima bantuan bisa memercayai dan memilih Indonesia untuk dapat menduduki posisi-posisi penting di organisasi internasional. Selain itu pula, KSST dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa dari perpecahan.
Saran
Berdasarkan paparan yang sudah dilakukan mengenai pentingnya KSST bagi Indonesia, penulis menyarankan
memperbesar anggaran untuk pelaksanaan program-program KSST,
meningkatkan publikasi mengenai KSST kepada masyarakat dan swasta,
membentuk lembaga atau badan yang didirikan khusus untuk menangani KSST di Indonesia, dan
mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program KSST.




DAFTAR PUSTAKA

19 April 2015. Mengingat Kembali Konferesi Asia-Afrika Tahun 1955. National Geographic Indonesia. Diambil dari https://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/mengingat-kembali-konferensi-asia-afrika-tahun-1955
Ampri, Irfa. 26 Juli 2016. Paparan Kebijakan Penganggaran dan Pendanaan KSST di Kementerian Keuangan [Tayangan Presentasi].
Apresian, Stanislaus Risadi. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. Diambil dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiQyoP-zfPRAhUHsI8KHW_oDz0QFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2FJurnalIlmiahHubunganInternasiona%2Farticle%2Fdownload%2F2176%2F1970&usg=AFQjCNH4F17Wkw3XR1Rl6oHpmBnXg3kbiw&sig2=0dY4hGVp8-hK2PbN63P6gw&bvm=bv.146094739,d.c2I
Bappenas. Kompilasi Data KSS KL 2010-2013 [Data Excel].
Bernama. 23 Mei 2014. Malaysia Remains Commited to South-South Cooperation. MY Sinchew. Diambil dari http://www.mysinchew.com/node/98481
Choesni, Tubagus A. 24 Februari 2015. National Development Planning on SSTC [Tayangan Presentasi]. Diambil dari http://www.un.org/en/ecosoc/julyhls/pdf15/oas2015-indonesia-presentations.pdf)
ECOSOC. 2008. Trends in South-South and triangular development cooperation, Background Study For The Development Cooperation Forum. Diambil darihttp://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/south-south_cooperation.pdf
GIZ. 2017. Mexican-German Triangular Cooperation. Diambil dari https://www.giz.de/en/worldwide/35928.html
Government of Canada. 2014. Hubungan Kanada-Indonesia. Diambil dari http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/bilateral_relations_bilaterales/canada-indonesia-indonesie.aspx?lang=ind
International Labour Organization. 11 Juni 2015. Brazil and ILO Launch New South-South Cooperation Project [Siaran Pers]. Diambil dari http://www.ilo.org/pardev/news/WCMS_375309/lang--en/index.htm
Japan International Cooperation Agency National Coordination Team of South-South Cooperation. 2012. Kajian Persiapan Pembentukan Institusi Kerjasama Selatan-Selatan.
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. 2006. Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. Diambil dari http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html
Kementerian Luar Negeri. 2015. Kerjasama Multilateral. Diambil dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/G-20.aspx
Kementerian Luar Negeri. 2015. Kerjasama Regional. Diambil dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/NAASP.aspx
Keputusan Menteri PPN No. 67 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan
Lallande, Juan Pablo Prado, Rafael Velazquez Flores, dan Luis Ochoa Bilbao. 2015. The Mexican South-South Cooperation: Soft Power of an Emerging Country. Diambil dari http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/e10506fc-ad5c-4406-b638-1174cf805e89.pdf
National Coordination Team on South-South and Triangular Cooperation of Indonesia. 2015. About: History, The Four Legs, Structure of NCT. Diambil dari http://ssc-indonesia.org/ksst/index88b6.html?page_id=1095#history
Oktober 2014. 10 Powerful Examples of South-South Cooperation in Practice. Global South Development Magazine. Diambil dari http://www.gsdmagazine.org/10-powerful-examples-south-south-cooperation-practice/
Piefer, Nadine. 2014. Experience of Middle-Income Countries in International Development Cooperation. Diambil dari https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-Experiences_of_Middle_Income_Countries_in_IDC.pdf
Pujayanti, Adirini. 2015. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia. Diambil dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifgIenzPPRAhXDKo8KHT6LDQAQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fpolitica%2Farticle%2Fview%2F300%2F236&usg=AFQjCNEo30fwGaeq9uS0q2oTL0WlLkdW-A&sig2=Ru8fowwmKk-OJQ2TIn-cAw&bvm=bv.146094739,d.c2I&cad=rja
Rismawan, Irwan. 20 April 2015. KAA: Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Diresmikan. Tribun. Diambil dari http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/20/kaa-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular-diresmikan
Tim Koordinator Nasional. 2016. Laporan Tahunan KSST Indonesia 2015.
Ubaidillah. Trend Pengembangan dan Arah Kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. [Tayangan Presentasi] .Diambil dari https://www.academia.edu/12811306/Arah_Kebijakan_Kerjasama_Selatan-Selatan_dan_Triangular_Indonesia


Partisipasi kementerian dan Lembaga Tahun 2010-2013 dan 2015



KSST Thn 2010-2013 dan 2015
pada Thn 2010-2013 dan 2015
Negara Penerima Thn 2010-2013 dan 2015