SURAT PERJJANJIAN KERJA SAMA
Nomor :
SEWA JASA KEAMANAN
Akses Jalan Mobil Redi Mix
Antara
PT. BUMI ARTHA INDONESIA
Dengan
KETUA LPKM MANGGAR (FAISAL)
Nomor KTP :
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang diatuangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
Pengertian Umum
Yang dimaksud perjanjian ini :
Perjanjian Kerjasama adalah : Suatu ikatan kerjasama antara PT. BUMI ARTHA INDONESIA dengan Ketua LPM Manggar Balikpapan (Faisal) untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai.
Sewa Jasa Keamanan : adalah dimana PIHAK PERTAMA sebagai pemilik penuh penyedia jasa keamanan.
Pasal 2
Pengertian Umum
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengelolaan pengamanan Lalulintas kendaraan proyek PT. BUMI ARTHA INDONESIA, meliputi :
Perencanaan Pengamanan
Jalur operasi lalulintas kendaraan proyek diwilayah Kecamatan Manggar Balikpapan
Evaluasi operasi pengamanan
Dokumntasi operasi pengamanan
Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) di atas, PIHAK KEDUA wajib menjalin dan membina hubungan, kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam wilayah terkait (POLRI / TNI) dan masyarakat lingkungan sekitar lokasi pekerjaan PT. BUMI ATHA INDONESIA.
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan pasal (2) tersebut di atas pada pasal ini diatur dalam format-format yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai hasil kerja.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara "prosedural" atas setiap peristiwa yang dapat membahayakan serta akan menyelesaikan maupun melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengganti sebesar "Nilai Buku" barang / benda bilamana terjadi kerusakan barang/benda desekitar areal lalulintas kendaraaan milik PIHAK PERTAMA pada suatu lokasi yang secara tertulis telah disebutkan sebelumnya sebagai barang aktiva atau inventaris Manajemen PIHAK PERTAMA.
Format-format yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana ayat (3) pasal ini diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah standar tentang waktu maupun prosedur dan tata cara yang berlaku umum.
PASAL 3
LINGKUP / BIDANG PEKERJAAN, PERSYARATAN TEKNIS PELAPORAN PENGAMANAN
PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Jasa Layanan Keamanan / Security di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia melaksanakan Pekerjaan Pengamanan dimaksud.
Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, PIHAK KEDUA mempekerjakan Pekerja pada Bidang Jasa Tenaga Pengamanan dengan lingkup pekerjaan : pelaporan, pengawasan dan pengamanan serta kontrak kinerja, dibidang Pekerjaan Jasa Tenaga Kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK .
PIHAK PERTAMA dapat merubah lingkup pekerjaan, persyaratan teknis, pelaporan, pengawasan dan pengamanan serta kontrak kerja PIHAK KEDUA dibidang pekerjaan Jasa Tenaga Kerja disertai dengan Berita Acara penjelasan yang disepakati oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 4
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN
Pekerja yang dikerahkan oleh PIHAK KEDUA harus telah mempunyai hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerja dengan masing-masing Pekerja, dan diberikan perlindungan kerja serta syarat-syarat kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta harus mempunyai kompetensi dibidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan perintah langsung atau tidak langsung kepada pekerja, serta berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja dan berhak melakukan teguran jika terjadi penyimpangan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai lingkup pekerjaan, pelaporan, pengawasan dan pengamanan serta kontrak kinerja PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 5
HARGA JASA TENAGA KERJA
PARA PIHAK sepakat Harga Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan / Security sebesar Rp. 15.440.035,- (Lima belas juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh lima rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 185.280.000,- (Seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana perincian terlampir.
Selain biaya tetap sebagaimana di atas, dapat timbul biaya tidak tetap karena timbulnya peristiwa yang membutuhkan tambahan personil / perkuatan aparat keamanan, seperti peristiwa unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan dan lain sebagainya, menjadi tangung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN
PIHAK PERTAMA membayar Harga Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan / Security sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada PIHAK KEDUA pada hari kerja paling lambat pada akhir bulan berjalan, dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Pembayaran berupa biaya tetap bulanan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA dengan melampirkan syarat dokumen sebagai berikut :
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Berita Acara Pembayaran
Kwitansi Tagihan Rangkap 3 (tiga)
Kontrak Pihak Kedua dengan tenaga kerjanya dilampirkan pada tagihan bulan pertama
Pasal 7
JAM KERJA / WAKTU KERJA
Pekerja PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan memenuhi peraturan jam kerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
Pengaturan jam waktu kerja oleh PIHAK PERTAMA tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tenaga kerja yang berlaku.
Pasal 9
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI
