NUR CHAYATI AKUNTANSI PEMERINTAH / F0311088 RANGKUMAN MATERI KULIAH
KERANGKA KONSEPTUAL (CONCEP CONCEPTUAL TUAL
) F RAMEWORK RAMEWORK
PP 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENDAHULUAN
Kerangka konseptual merupakan suatu konsep yang mendasasari penyusunan dan pengembangan SAP. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai acuan untuk (1) penyusunan standar
dalam
melaksanakan
tugasnya,
(2)
penyusunan
laporan
keuangan
dalam
menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur, (3) pemeriksa dalam memberikan pendapat tentang kewajaran atau kesesuaian laporan keuangan dengan d engan standar, dan (4) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi apakah sudah sesuai dengan standar.
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
Lingkungan
operasional
organisasi
pemerintahan
sangat
berpengaruh
terhadap
karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ada beberapa ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. c. Pengaruh proses politik. d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. 2. Ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. d. Penyusutan aset sebagai sumber daya da ya ekonomi karena digunakan untuk operasional.
1
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA
Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada (1) masyarakat, (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) donatur, investor, dan kreditur, serta (4) pemerintah. Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun sesuai standar. Sehingga dapat mengakomodasi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. PP 71 Tahun 2010 ini mengharuskan pelaporan keuangan didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan munculnya hak dan kewajiban. Karena dengan basis akrual kebutuhan informasi mengenai posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik.
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Entitas pelaporan bertanggungjawab penuh atas pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, masingmasing kementerian yang terkait dan satuan organisasi yang ada di pusat maupun daerah.
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode peri ode pelaporan untuk kepentingan: 1. Akuntabilitas 2. Manajemen 3. Transparansi 4. Keseimbangan antargenerasi (intergenerational (intergenerational equity) equity) 5. Evaluasi kinerja Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dalam bidang
2
ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai: 1. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai sel uruh pengeluaran. 3. Jumlah sumber daya ekonomi yang yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan. 4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya untuk mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaannya. 6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan pokok dalam akuntansi pemerintahan yaitu 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
ASUMSI DASAR
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 1. Asumsi kemandirian entitas 2. Asumsi kesinambungan entitas 3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary ( monetary measurement )
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kualitas yang dikehendaki, oleh sebab itu ada empat karakteristik normatif yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan.
3
Empat karakteritik tersbut yaitu yaitu (1) relevan, (2) andal, andal, (3) dapat dibandingkan, dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah: 1. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 adalah basis akrual. 2. Prinsip nilai historis (historical (historical cost ) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar darin imbalan untuk memperoleh aset tersebut. 3. Prinsip realisasi (realization (realization)) Apabila dalam akuntansi komersial menganut asas matching concept maka hal ini tidak dapat diterapkan pada akuntansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas yang diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi harta. 4. Prinsip substansi ( substance substance over form) form) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar semua transaksi sehingga semua hal yang meskipun berbeda atau tidak konsisten peristiwanya harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 5. Prinsip periodisitas ( periodicity) periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan dibagi melalui periode periode yang telah diterapkan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. 6. Prinsip konsistensi (concistency (concistency)) Prinsip konsistensi dalam pelaporan keuangan entitas harus sama di setiap periode, perubahan metode me tode akuntansi boleh dilakukan asalkan dapat memberikan informasi yang lebih baik dari metode sebelumnya dan hal ini harus dipaparkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4
7. Prinsip pengungkapan lengkap ( full ( full disclosure) disclosure) Pelaporan keuangan entitas harus disajikan secara lengkap sehingga dapat digunakan sebagai informasi oleh pengguna laporan keuangan. 8. Prinsip penyajian wajar ( fair presentation) presentation) Pelaporan keuangan entitas harus disajikan secara wajar ( fair presentation) presentation) sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL
Terdapat tiga kendala utama dalam penyajian informasi yang relevan dan andal, yaitu sebagai berikut: 1. Materialitas 2. Pertimbangan biaya dan manfaat 3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
UNSUR LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer,
surplus/defisit-LRA,
dan
pembiayaan,
yang
masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur LRA adalah (1) Pendapatan-LRA, (2) Belanja, (3) Transfer, (4) Surplus/defisit-LRA, (5) Pembiayaan, dan (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) melaporkan mutasi Sald o Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA 3. Neraca Neraca dalam laporan keuangan akuntansi pemerintahan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, dimana ekuitas merupakan surplus/defisit Laporan Operasional atau selisih antara pendapatan dan beban akrual. 4. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah.
5
5. Laporan Arus Kas (LAK) Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebel umnya 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
6
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN AKUNTANSI KOMERSIAL
PENDAHULUAN
Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. International Federal of Accountant (IFAC) menamakan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Sektor Publik yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Unit Pemerintah lain yang terkait. Akuntansi komersial merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan entitas yang tujuan utama dari kegiatannya adalah mencari laba ( profit oriented ). ). Akuntansi perusahaan (disebut juga dengan akuntansi komersial) digunakan oleh entitas yang laba merupakan orientasi utamanya. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan oleh entitas komersial (perusahaan) untuk mengetahui berbagai indikator kinerja keuangan (kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba) serta posisi keuangan pada tanggal tertentu.
PERBEDAAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH
Perbedaan antara Akuntansi Perusahaan dengan Akuntansi Pemerintahan dapat dilihat berdasarkan: 1. Tujuan Entitas Entitas (organisasi) pemerintah dengan perusahaan secara mendasar berbeda karena tujuan kedua entitas tersebut berbeda. Organisasi pemerintah mempunyai tujuan nonlaba sedangkan perusahaan justru laba merupakan tujuan utamanya. Karena perbedaan tujuan tersebut maka: Pada perusahaan penghitungan laba rugi (merupakan perbandingan antara pendapatan dan biaya) selama satu perioda merupakan suatu hal yang sangat penting. Sedangkan pada organisasi pemerintahan tidak ada penghitungan laba rugi. Pada organisasi pemerintahan yang dilaporkan adalah surplus atau ata u defisit berkaitan dengan perbandingan antara anggaran terhadap realisasi anggaran serta penghitungan antara pendapatan dengan belanja. Pada perusahaan dimungkinkan adanya penilaian kembali (revaluasi) aset, sedangkan pada organisasi pemerintahan hal tersebut tidak diperbolehkan.
7
Pada perusahaan diterapkan konsep penyusutan, yaitu alokasi kos aset menjadi biaya yang dinamakan dengan istilah depresiasi, deplesi, ataupun amortisasi. Namun, pada organisasi pemerintah tidak dikenal konsep penyusutan. Pada perusahaan terdapat prinsip penandingan yaitu menandingkan antara biaya dengan pendapatan (maching costs against revenue) pada perioda akuntansi yang sama. Pada organisasi pemerintahan, tidak ada prinsip penandingan. 2. Sumber Pendanaan Struktur sumber pendanaan perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda. Sumber pendanaan perusahaan berasal dari pendanaan internal (laba ditahan dan penjualan aset) maupun eksternal (utang bank, menerbitkan obligasi dan menerbitkan saham). Dibandingkan dengan perusahaan, sumber pendanaan organisasi pemerintahan tidak begitu fleksibel. Sumber pendanaan (pendapatan) pemerintah sebagian besar berasal dari pendapatan pajak. Pendapatan pemerintah lainnya berasal dari retribusi, utang luar negeri, obligasi pemerintah, laba yang dihasilkan oleh badan usaha (BUMN dan BUMD), dan penjualan aset negara. 3. Pertanggungjawaban Pola pertanggungjawaban perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda. Manajemen selaku pengelola perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana perusahaan terutama kepada pemilik (pemegang saham) dan kreditor. Sedangkan, pola pertanggungjawaban organisasi
pemerintah
bersifat
horizontal
maupun
vertikal.
Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaan pengelolaan dana kepada masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawabanpengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan parlemen (DPR atau DPRD). 4. Struktur Organisasi Struktur organisasi perusahaan umumnya bersifat lebih fleksibel. Artinya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, struktur organisasi organisasi pemerintahan umumnya lebih hierarkis, birokratis, dan kaku. Hal tersebut disebabkan karena fungsi, tujuan, dan strategi kedua organisasi tersebut berbeda. Organisasi pemerintahan mempunyai fungsi yang jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan. 5. Karakteristik Anggaran Karakteristik anggaran perusahaan umumnya bersifat tertutup (tidak dipublikasikan) dan merupakan rahasia perusahaan. Sedangkan, anggaran organisasi pemerintahan bersifat terbuka dan bukan merupakan rahasia pemerintah.
8
6. Pemangku kepentingan (stakeholder) Stakeholder suatu organisasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Stakeholder organisasi pemerintahan tentunya mempunyai cakupan lebih luas dan beragam apabila dibandingkan dengan perusahaan. Contoh stakeholder perusahaan adalah manajemen, dewan komisaris, karyawan, kreditor, pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Sedangkan contoh stakeholder organisasi pemerintah adalah lembaga-lembaga negara, partai politik, pegawai pemerintah, masyarakat, dan badan-badan internasional (IMF dan Bank Dunia). 7. Sistem Akuntansi Sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi pemerintahan berbeda. Sistem akuntansi perusahaan berbasis akrual (accrual basis) sedangkan sitem akuntansi organisasi pemerintahan lebih banyak menggunakan basis kas (cash basis). Organisasi pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan biaya, sedangkan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Selain itu, organisasi pemerintahan menggunakan single entry untuk mencatat pembukuan pada bendahara, sedangkan double entry untuk pencatatan secara komputerisasi. Pada perusahaan, baik manual maupun terkomputerisasi menggunakan double entry accounting system. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan istilah akuntansi, seperti misalnya expenditure dan expense. Akuntansi perusahaan menggunakan istilah biaya (expense) yang mempunyai makna lebih sempit dibandingkan dengan istilah yang digunakan akuntansi pemerintahan, yaitu expenditure. Ekspenditure (belanja) mencakupi biaya, pembayaran angsuran, pelunasan utang, dan pembelian aset tetap. Meskipun perusahaan dan organisasi pemerintahan mengenal konsep penganggaran, namun pada perusahaan anggaran tidak termasuk dalam sistem akuntansi, sehingga dalam akuntansi perusahaan tidak ada akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran dilakukan secara ekstracompatabel (di luar sistem). Sedangkan pada akuntansi pemerintahan, anggaran termasuk dalam sistem akuntansi sehingga terdapat akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara intracompatabel (dalam pembukuan).
9
PerbedaanTujuan
Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Akuntansi Komersial Tidak ada perhitungan laba rugi, yang ada Terdapat perhitungan laba rugi hnya surplus atau defisit Dimungkinkan adanya revaluasi aset Tidak revaluasi aset Adanya penyusutan aset tetap Tidak ada penyusutan aset tetap Perbandingan antara pendapatan dan beban Perbandingan anggaran terhadap realisasi dari pendapatan dan belanja Masalah Pendapatan Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Akuntansi Komersial Pendapatan tidak bersifat resolusing artinya Pendapatan tahun berjalan dpt disimpan tidak dapat diputar lagi untuk belanja thn yad untuk digunakan pad thn yad Sebagian pendapatan diperoleh dari Pendapatan diperoleh dari pihak lain yg pemaksaan/icompulsory pemaksaan/icompulsory (contoh pajak) sukarela membeli brg/jas Penerimaan Penerimaan pinjaman dijadikan pendapatan Penerimaan Penerimaan pinjaman dijadikan kewajiban Masalah Beban Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Akuntansi Komersial Menggunaqkan istilah expenditure (belanja), Menggunakan istilah expense (beban/biaya) dimana didalamnya termasuk : dimana cakupannya lebih sempit daripada Expense (beban/biaya) expenditure Pembayaran angsuran Pelunasan utang Pembelian aset tetap Masalah Penganggaran Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting) Terdapat rekening-rekening anggaran Perbandingan antara nggaran dan realisasinya dilakukan secara intrakompatable intrakompatable (dalam pembukuan)
Akuntansi Komersial Tidak terdapat akuntansi anggaran (budgetory accounting) Tidak Terdapat rekening- rekening anggaran Perbandingan antara nggaran dan realisasinya dilakukan secara ekstrakompatable (diluar pembukuan)
Masalah Kepemilikan
Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Tidak terdapat tanda kepemilikan, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi
Akuntansi Komersial Terdapat tanda kepemilikan, yang diwujudkan dlam modal saham, pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku pemegang kebijakan perusahaan
10
Masalah Basis Akuntansi
Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Basis KAS untuk pengakuan pendapatan dan beban, basis AKRUAL untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas
Akuntansi Komersial Basis AKRUAL baik untuk pengakuan pendpaatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas (modal)
Masalah Sistem Entry yang Digunakan
Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Paralel antara SINGLE ENTRY dan DOUBLE ENTRY Single ENTRY untuk pencatatan pembukuan pembukuan pada bendahara bendahara DOUBLE ENTRY untuk pencatatan dengan komputerisasi pada Sistem Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Komersial DOUBLE ENTRY
PERSAMAAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH
Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan (Mardiasmo, 2004) yaitu: 1.
Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2.
Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.
3.
Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
4.
Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan penyediaan energi, dan sebagainya.
5.
Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.
11
