KERANGKA ACUAN KEGIATAN PELACAKAN PENDERITA KATARAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMPANG PERIUK TAHUN 2017
1. Latar Belakang a) Dasar Hukum 1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dankewenangan Propnsi Sebagai Daerah Otonom 3) Kepmenkes Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 4) Kepmenkes Nomor 1437/MENKES/SK/X/2005 tentang rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan Dan Kebutaan Untuk Mencapai Vision 2020 b) Latar Belakang Indonesia adalah negara yang yang telah mencanangkan diri untuk memusatkan perhatian pada masalah kebutaan melalui komitmennya terhadap VISION 2020, the Global Initiative for the Elimination of of Avoidable Blindness. Prevalensi kebutaan di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu yaitu 1,5%, dengan 52% 52% dari jumlah jumlah tersebut
(0,78%) disebabkan oleh katarak. katarak. Dalam kaitan dengan dengan kelompok kelompok usia,
prevalensi kebutaan katarak ditemukan semakin tinggi seiring bertambahnya umur, yaitu 20/1000 pada pada kelompok usia 45-59 tahun, dan tertinggi (50/1000) pada kelompok usia >60 tahun. Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 2010 melaporkan bahwa pada tahun 2025, jumlah
penduduk kelompok usia >55 tahun diperkirakan akan meningkat
menjadi 61 juta, yaitu sekitar seperempat keseluruhan penduduk Indonesia. Dengan Dengan adanya kasus- kasus lama yang yang belum tertangani akibat rendahnya tingkat operasi katarak di Indonesia, Indonesia, ditambah dengan peningkatan kasus kasus baru sebanyak sebanyak 0,1% (24 0.000 kasus kasus baru) setiap tahun, akan terus terjadi penumpukan kasus katarak antara kasus-kasus lama dan penambahan kasus-kasus baru sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai backlog katarak. Hal yang patut disadari adalah bahwa kebutaan bukan hanya merupakan beban pribadi penderita tetapi juga beban bagi orang-orang di sekeliling penderitayang menjadi caregiver penderita Kondisi ini memberi dampak buruk terhadap produktivitas, kualitas hidup, serta kesejahteraan baik individu maupun maupun keluarga, keluarga, dan dalam lingkup lebih besar, komunitas serta negara. Oleh karena itu, selain sebagai masalah kesehatan masyarakat (public health), kebutaan dan gangguan gangguan penglihatan juga sudah menjadi
masalah sosial ekonomi yang harus diatasi secara sungguh-sungguh guna memutus rantai kebutaan kemiskinan, dan memperoleh kembali sumber daya manusia yang hilang.
Dengan
masalah
tersebut
diatas
maka
Puskesmas
Simpang
Periuk
melaksanakan program penjaringan katarak. 2. Maksud dan tujuan : a. Maksud kegiatan Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan masyarakat dan mampu memahami pentingnya manfaat dari pelacakan penderita katarak di wilayah kerja Puskesmas Simpang Periuk b. Tujuan kegiatan 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dan kader 2) Meningkatnya kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat untuk memelihara kesehatan mata. 3) Meningkatnya
jangkuan
pelayanan
kesehatan
indera
penglihatan
kepada
masyarakat melalui penjaringan katarak 3. Pelaksanaan kegiatan a.
Urutan kegiatan Pemeriksaan kesehatan mata masyarakat diadakan setiap 6 bulan sekali dalam satu tahun di 9 kelurahan yang ada di wilayah kerja BLUD Puskesmas Simpang Periuk
b.
Batasan kegiatan 1. Melaksanakan penjaringan katarak diluar gedung dengan melibatkan kader posyandu, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa 2. penyuluhan kesehatan pada sektor program penjaringan katarak 3. Melaksanakan deteksi dini pemeriksaan mata. 4. Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 6. Rujukan kasus-kasus penyakit mata
4. Indikator keluaran dan keluaran a.
Indikator keluaran Diketahui jumlah masyakat beserta hasil pelacakan penderita katarak
b.
Keluaran Dengan melakukan pelacakan penderita katarak diharapkan dapat mendeteksi sedini mungkin kelainan kesehatan mata pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Simpang Periuk.
5. Tempat pelaksanaan kegiatan Kegiatan diselenggarakan 6 bulan sekali setiap tahun di SD,SMP,SMA wilayah kerja Puskesmas Simpang Periuk tahun 2017 sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing. 6. Biaya. Biaya kegiatan ini akan dibebankan pada pembiayaan BOK tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
Mengetahui, Pimpinan BLUD Puskesmas Simpang Periuk
Lubuklinggau,
Januari 2017
Pelaksana Kegiatan
Kec. Lubuklinggau Selatan II
dr. Willy Prima Lukita NIP. 19800209 200604 2 006
Uci Suminta, S.Kep NIP. 19850501 200904 2 001
