Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PPK 1,2,3) dalam Era BPJS Usman Sumantri
I. PENDAHULUAN
I. PENDAHULUAN
Sistem Kesehatan Nasional Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia In donesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
(Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)
Sub Sistem SKN 1. upa upaya kes eseh eha atan; an;
2. peneli penelitian tian dan penge pengemba mbang ngan an keseha esehata tan; n; 3. pe pemb mbia iay yaan aan kes keseh eha atan; tan; 4. su sumb mber er day daya man manus usia ia kes eseh ehat atan an;;
5. sediaa sediaan n farm farmasi asi,, alat alat kese keseha hata tan, n, dan dan mak makana anan; n; 6. manaje manajeme men, n, info inform rmasi asi,, dan regu regulas lasii kese keseha hata tan; n; dan 7. pe pemb mber erda day yaan aan masy masyar arak akat at
PELAKSANAAN SKN Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif
(Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)
Subsistem Pembiayaan Kesehatan
BIAYA KES
Apa Yang Menjadi Prioritas Dibiayai Pemerintah??
Penggalian
Pengalokasian
UKM
Pembelanjaan
UKP Penduduk Mampu
Penduduk Miskin
Masy
Pem Public-Private
A
P
JK wajib
Jaminan Kesehatan sukarela
UPAYA PELAYANAN KESEHATAN •
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Upaya Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Upaya Kesehatan Perorangan
UPAYA PELAYANAN KESEHATAN UKM 1. PHBS , Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penanggulangan KKP
UKP Sistem Jaminan Kesehatan
2. Penurunan Kematian Ibu, Bayi dan ABA 3. Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis
KOMPREHENSIF
4. Pemberantasan Malaria, Pengendalian HIV/AIDS 5. Menjamin akses air bersih , akses obat, essensial, Alkon, Pasar sehat, kali bersih, pembangunan berwawasan kes Operasional (BOK, DTPK, DBK) SPM (4 pelayanan dan 18 Indikatro
UHC
5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION)
1 PROMOSI KESEHATAN
5
Pemulihan (Rehabilitation)
4
Membatasai atau mengurangi kecacatan (Disablity limitation)
Perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection)
Diagnosisi dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment)
3
2
II. PENGATURAN MANFAAT DALAM JKN
PENYIAPAN PAKET MANFAAT DASAR
UU 40/2004 pasal 22 :
1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. 2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (1) Pasal 20 (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan
Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis. khusus untuk pemateri
PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (2) Pasal 20 lanjutan (3)Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans. (5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan. (6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
khusus untuk pemateri
PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (3) Pasal 21 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. khusus untuk pemateri
PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (4) Pasal 21 lanjutan (3)Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. (5) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. khusus untuk pemateri
PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (5) Pasal 21 lanjutan (6)Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
khusus untuk pemateri
PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (6) Pasal 22 (1)Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama , meliputi pelayanan kesehatan
non spesialistik yang mencakup: 1. administrasi pelayanan; 2. pelayanan promotif dan preventif; 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
khusus untuk pemateri
‘Strukturisasi Yankes’
Tertiary
Secondary Sistem Rujukan Primary Care Tertiary Care Self Care 5/7/2014
Unstructured
.jpkm-online.net
Structured
19
Mengapa Strukturisasi Penting?
Primary Care Terminally ill Healthy
85% Sick
15% 5/7/2014
.jpkm-online.net
Secondary and Tertiary Cares 20
UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Reorientasi sistem sistem pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi kuratif dan pelayanan rehabilitatif, tetapi mengarah pada upaya-upaya promotif dan kesehatan (reorient preventif untuk mewujudkan keluarga sehat health services) Merespon Menjembatani terciptanya keadilan dalam pelayanan kesehatan kesenjangan dalam terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan. pelayanan kesehatan Menempatkan masyarakat sebagai subyek utama kesehatan
Mendorong dan memungkinkan kesehatan sendiri dan keluarga.
masyarakat
menjaga
Menempatkan masyarakat sebagai pelaku esensial dalam meningkatkan status kesehatan.
KEMENKES
MODEL LAYANAN “PROMOTIF & PREVENTIF” DI FASKES PRIMER
LAINNYA :
Memberikan pelayanan yang komprehensif dan holistic kepada masyarakat Ada satu unit khusus yang memiliki fungsi dan tugas memberikan informasi, penjelasan dan penyuluhan kepada pasien, pengunjung dan masyarakat
Mengirim Tenaga Medis/Keperawatan/Tenaga Kesehatan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai masalah kesehatan yang biasa terjadi dimasyarakat dan juga memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan peningkatan kesehatan
Muatan materi informasi dapat berisikan segala sesuatu tentang masalah kesehatan masyarakat seperti: PHBS, masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan reproduksi, masalah gizi masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, dll.
III. NAKES PROMKES
Arah Pengembangan (2005-2024) Sejalan Dengan Implementasi JK-SJSN RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
Upaya Kuratif
RPJMN III 2015-2019 Universal Coverage
RPJMN IV 2020-2024
Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan
Pendukung/penunjang
Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah tenaga preventif, promotif sesuai 07/05/2014 kebutuhan
24
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 9599 Puskesmas. Jika kebutuhan tenaga pengelola Promosi Kesehatan per puskesmas minimal dibutuhkan 1 orang tenaga D3/D4/S1. Maka dibutuhkan sekitar 9599 tenaga D3/D4/S1 pengelola promkes/pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi Puskesmas.
Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada sekitar 2184 Rumah Sakit di Indonesia. Minimal setiap RS membutuhkan: 2 org D3 Kes 1 org S1 Kes/Kesmas • •
D3 Kes 2 org x 2184 RS = 4.368 tenaga D3 Kes
S1 Kes/Kesmas 1 org x 2184 RS = 1.721 tenaga S1 Kesmas
Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 508 kabupaten/kota di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Kab/Kota membutuhkan: 3 org D3 Kes 2 org S1 Kes/Kesmas 1 org S2 Kes/Kesmas. • • •
D3 Kes 3 org x 508 kab/kota = 1724 tenaga D3 Kes
S1 Kes/Kesmas 2 org x 508 kab/kota = 1016 tenaga S1 Kesmas
S2 Kes/Kesmas 1 org x 508 kab/kota = 508 tenaga S2 Kesmas
Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN
Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Provinsi membutuhkan: 5 org D3 Kes 3 org S1 Kesmas 2 org S2 Kesmas. • • •
D3 Kes 5 org x 34 Provinsi = 170 tenaga D3 Kes
S1 Kesmas 3 org x 34 Provinsi = 102 tenaga S1 Kesmas
S2 Kesmas 2 org x 34 Provinsi = 68 tenaga S2 Kesmas
Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Rata-rata Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesms, Rifaskes 2011
Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Tenaga Penyuluh Kesehatan/ Promkes di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011
Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN 1. Dukungan kebijakan (regulasi, SDM, dana, dan sarana) masih minim dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 2. Ketenagaan promosi kesehatan secara kuantitas masih kurang memadai, serta dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas yang ada. 3. Peningkatan kualitas dilakukan dg pendidikan dan pelatihan
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN 4. Pengembangan tenaga Promosi Kesehatan –
–
Tenaga Promkes disiapkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun RS Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan •
•
–
Pelatihan dilakukan bagi tenaga kesehatan yg sudah ada Pendidikan dilakukan untuk memproduksi khusus tenaga Promotor Kesehatan
Pengembangan pendidikan Promkes diarahkan utk menghasilkan tenaga promotor kesehatan yg memiliki kemampuan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam bidang Promosi Kesehatan
TERIMA KASIH 33
RPJP BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025
•
•
Sasaran
• •
•
• •
Strategi
• •
UHH 69 – 73,7 Thn AKB 15,5/1000 kelahiran hidup AKI 74/100.000 kelahiran hidup Prevalen Gizi Buruk 9,5 %
Pembangunan Berwawasan kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Pengembangan Upaya dan pembiayaan kesehatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDM kes Penanggulangan Keadaan darurat kesehatan
RPJM BIDANG KESEHATAN 2015 - 2019 1. Arah Pembangunan Akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap
2. Fokus : a. b. c. d. e. f.
KIA Yankes Maskin Usila Penanggulangan penyakit dan Gizi buruk Penanggulangan Masalah kesehatan akibat bencana Yan Terpencil, tertinggal, dan perbatasan
1. JKN 2. MDG’s 3. Pelayanan Kesehatan Primer
34
PENDEKATAN UPAYA KESEHATAN UU KESEHATAN NO.36/2009
REHABILITATIF
4
KURATIF
3
PREVENTIF
2
Dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan
PROMOSI KESEHATAN
1
5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION)
1 PROMOSI KESEHATAN
5
Pemulihan (Rehabilitation)
4
Membatasai atau mengurangi kecacatan (Disablity limitation)
Perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection)
Diagnosisi dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment)
3
2
SISTIM PELAYANAN KESEHATAN SKN 2012 Perpres 72/2012
PELAYANAN TERSIER
UKM
PELAYANAN SEKUNDER
PELAYANAN PRIMER
MASYARAKAT
UKP
KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN DISTRIBUSI TENAGA FUNGSIONAL PKM DAERAH
JENIS TENAGA FUNGSIONAL
No.
PUSAT
PKM AHLI PKM TRAMPIL JUMLAH PROVINSI YANG MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL 17 Provinsi
7 8 15
PROVINSI
JUMLAH
64 413 477
JENIS TENAGA PKM AHLI
TRAMPIL JUMLAH
1.
NAD
-
17
17
2.
SUMATERA UTARA
2
2
4
3.
SUMATERA BARAT
2
7
9
-
-
71
4.
RIAU
-
5.
JAMBI
1
8
9
421
6.
SUMATERA SELATAN
4
35
39
7.
BENGKULU
4
34
38
8.
LAMPUN G
-
-
-
492
PROVINSI YANG TIDAK MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL 15 Provinsi
PROVINSI
BANGKA BELITUNG
-
-
10.
9.
KEPULAUAN RIAU
-
-
-
11.
DKI JAKARTA
33
50
83
12.
JAWA BARAT
5
71
76
13.
JAWA TENGAH
4
58
62
14.
DIY
-
-
-
15.
JAWA TIMUR
-
-
-
16.
BANTEN
-
-
-
17.
BA LI
3
19
22
18.
NTB
-
14
14
19.
NTT
-
-
-
20.
KALIMANTAN BARAT
-
-
-
21.
KALIMANTAN TENGAH
-
8
8
22.
KALIMANTAN SELATAN
-
25
25
23.
KALIMANTAN TIMUR
-
-
-
24.
SULAWESI UTARA
-
-
-
25.
SULAWESI TENGAH
2
40
42
26.
SULAWESI SELATAN
4
17
21
27.
SULAWESI TENGGARA
-
-
-
28.
GORONTALO
-
-
-
29.
SULAWESI BARAT
-
-
-
30.
MALUKU
-
3
3
31.
MALUKU UTARA
-
-
-
32.
PAPUA
-
5
5
33.
PAPUA BARAT
-
-
-
Peta Jalan Distribusi SDM Kesehatan 85% Puskesmas mempunyai Nakes sesuai standar 60% RS mempunyai Nakes sesuai standar •
79% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar •
•
52 % RS mempunyai dokter sesuai standar
•
Pemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankes Menyusun rencana distribusi nasional
Melakukan feed back ke unit dan daerah
Menyusun prioritas penempatan
Penempatan nakes
Menyusun NSPK
Sosialisasi aturan dan implementasi
Kajian Distribusi
Pemantauan & review regulasi Penyusunan model
Melakukan feed back ke unit dan daerah Penempatan nakes Sosialisasi aturan dan implementasi Pemantauan & review regulasi
Pola Ketenagaan Minimal Upaya Wajib Puskesmas Puskesmas
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Tenaga Dokter Umum Dokter Gigi Apoteker Tenaga Kesmas (S1) Perawat (S1-Ners) Tenaga Promkes (DIV) Epidemioligis (DIV) Bidan (DIII) Perawat (DIII) Sanitarian (DIII) Nutrisionis (Ahli Gizi/ DIII) Perawat Gigi (DIII) Asisten Apoteker Analis Kesehatan (DIII) Tenaga Pendukung/ Juru (SMK Kes)
Non Perawatan
Perawatan
1 1 0 1 0 1 1 4 6 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 6 10 1 1 1 1 1 1
PENGATURAN JK DALAM SJSN •
Pasal 19
(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective. khusus untuk pemateri
