FASILITAS PELA PEL AYANA ANAN N KESE KESEHA HAT TAN
JOHANNIS F MALLO MALLO
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DISELENGGARAKAN DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN ATAU MASYARAKAT. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU YANG DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT HARUS BERBADAN HUKUM. SEMUA PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN HARUS MEMILIKI IZIN.
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DISELENGGARAKAN DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN ATAU MASYARAKAT. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU YANG DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT HARUS BERBADAN HUKUM. SEMUA PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN HARUS MEMILIKI IZIN.
FUNGSI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
UNTUK MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN DASAR ATAU KESEHATAN RUJUKAN DAN ATAU UPAYA KESEHATAN PENUNJANG,DENGAN MEMPERHATIKAN MEMPERHATIKAN FUNGSI SOSIAL. DAPAT JUGA DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG KESEHATAN.
RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT (WH0) “ADALAH SUATU USAHA YANG MENYEDIAKAN PEMONDOKAN YANG MEMBERIKAN JASA PELAYANAN MEDIS JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG YANG TERDIRI ATAS TINDAKAN OBSERVASI, DIAGNOSTIK,TERAPEUTIK DAN REHABILITATIF UNTUK ORANG YANG MENDERITA SAKIT, TERLUKA DAN UNTUK MEREKA YANG MAU MELAHIRKAN. BISA JUGA DISAMPING ITU MENYEDIAKAN ATAU TIDAK MENYEDIAKAN PELAYANAN ATAS DASAR BEROBAT JALAN KEPADA PASIEN YANG BISA LANGSUNG PULANG”.
RUMAH SAKIT
(Dalam UU no.44 th.2009)
ADALAH INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN SECARA PARIPURNA YANG MENYEDIAKAN PELAYANAN RAWAT INAP, RAWAT JALAN, DAN GAWAT DARURAT.
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan SDM di rumah sakit; Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, SDM rumah sakit, dan Rumah Sakit.
FUNGSI RUMAH SAKIT
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGOBATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN SESUAI STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN PERORANGAN MELALUI PELAYANAN KESEHATAN YANG PARIPURNA TINGKAT KEDUA DAN KETIGA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEDIS. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN. PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENAPISAN TEKNOLOGI DI BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MEMPERHATIKAN ETIKA ILMU PENGETAHUAN BIDANG KESEHATAN
PEMILIK RUMAH SAKIT
PEMERINTAH :
DEP. KESEHATAN DEP.DALAM NEGERI TENTARA, POLISI BUMN
SWASTA :
BADAN HUKUM (YAYASAN,PT DAN PERKUMPULAN) BADAN HUKUM YANG KEGIATAN USAHANYA HANYA BERGERAK DI BIDANG PERUMAHSAKITAN
PERSYARATAN RUMAH SAKIT
LOKASI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA KEFARMASIAN DAN PERALATAN
RUMAH SAKIT MENURUT JENIS PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM Memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. RUMAH SAKIT KHUSUS Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainya.
RUMAH SAKIT BERDASARKAN PENGELOLAANNYA
RUMAH SAKIT PUBLIK DIKELOLA OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, DAN BADAN HUKUM YANG BERSIFAT NIRLABA RUMAH SAKIT PRIVAT DIKELOLA OLEH BADAN HUKUM DENGAN TUJUAN PROFIT YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS ATAU PERSERO.
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN SECARA TERPADU DALAM BIDANG PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN, PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN, DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA.
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BERDASARKAN FASILITAN DAN KEMAMPUAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT UMUM KELAS A; RUMAH SAKIT UMUM KELAS B; RUMAH SAKIT UMUM KELAs C; RUMAH SAKIT UMUM KELAS D.
RUMAH SAKIT KHUSUS RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS A; RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS B; RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C
RUMAH SAKIT UMUM KELAS A
Paling sedikit 4 spesialis dasar 5 spesialis penunjang medik 12 spesialis lain dan 13 subspesialis
RUMAH SAKIT UMUM KELAS B
Paling sedikit 4 spesialis dasar 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lain dan 2 subspesialis dasar
RUMAH SAKIT UMUM KELAS C
Paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik
RUMAH SAKIT UMUM KELAS D Paling sedikit 2 spesialis dasar.
RUMAH SAKIT KHUSUS
KELAS A Melakukan pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai dengan kekhususan yang lengkap KELAS B Melakukan pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai dengan kekhususan terbatas KELAS C Melakukan pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai dengan kekhususan minimal
PERIZINAN RUMAH SAKIT
IZIN MENDIRIKAN DIBERIKAN UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG UNTUK 1 TAHUN
IZIN OPERASIONAL DIBERIKAN UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG KEMBALI SELAMA MEMENUHI PERSYARATAN
IZIN RUMAH SAKIT DAPAT DICABUT JIKA :
HABIS MASA BERLAKUNYA TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN DAN STANDAR TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; DAN ATAU ATAS PERINTAH PENGADILAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM.
SOSIAL
EKONOMI
RUMAH SAKIT
MEDICAL LAW
HOSPITAL LAW
NURSE LAW
HEALTH LAW
HUKUM RUMAH SAKIT
“KESEMUA KAIDAH HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERUMAH SAKITAN DAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DI DALAM RUMAH SAKIT OLEH TENAGA KESEHATAN SERTA AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA”.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PEMERINTAH
RUMAH SAKIT
HAK
PASIEN
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN HAK
HAK RUMAH SAKIT
MENENTUKAN JUMLAH, JENIS, DAN KUALIFIKASI SDM SESUAI DENGAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT; MENERIMA IMBALAN JASA PELAYANAN SERTA MENENTUKAN REMUNERASI, INSENTIF, DAN PENGHARGAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PENUNDANG-UNDANGAN; MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN PELAYANAN; MENERIMA BANTUAN DARI PIHAK LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNGANG-UNDANGAN; MENGGUGAT PIHAK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN;
MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN; MEMPROMOSIKAN LAYANAN KESEHATAN YANG ADA DIRUMAH SAKIT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN; DAN MENDAPATKAN INSENTIF PAJAK BAGI RUMAH SAKIT PUBLIK DAN RUMAH SAKIT YANG DITETAPKAN SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.
KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TENTANG PELAYANAN RUMAH SAKIT KEPADA MASYARAKAT; MEMBERIKAN PELAYANAN YANG AMAN, BERMUTU, ANTIDISKRIMINASI, DAN EFEKTIF DENGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PASIEN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT; MEMBERIKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT KEPADA PASIEN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PELAYANANNYA
2.
BERPERAN AKTIF DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA,SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PELAYANANNYA MENYEDIAKAN SARANA DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ATAU MISKIN; MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL ANTARA LAIN DENGAN MEMBERIKAN FASILITAS PELAYANAN PASIEN TIDAK MAMPU/MISKIN,PELAYANAN GAWAT DARURAT TANPA UANG MUKA, AMBULAN GRATIS, PELAYANAN KORBAN BENCANA DAN KEJADIAN LUAR BIASA, ATAU BAKTI SOSIAL BAGI MISI KEMANUSIAAN;
3.
MEMBUAT, MELAKSANAKAN, DAN MENJAGA MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SEBAGAI ACUAN DALAM MENANGANI PASIEN; MENYELENGGARAKAN REKAM MEDIS; MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA UMUM YANG LAYAK ANTARA LAIN SARANA IBADAH, PARKIR, RUANG TUNGGU,SARANA UNTUK ORANG CACAT, WANITA MENYUSUI, ANAK-ANAK, LANJUT USIA;
4.
MELAKSANAKAN SISTEM RUJUKAN; MENOLAK KEINGINAN PASIEN YANG BERENTANGAN DENGAN STANDAR PROFESI DAN ETIKA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN; MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAKHAK PASIEN;
5.
MELAKSANAKAN ETIKA RUMAH SAKIT; MEMILIKI SISTEM PENCEGAHAN KECELAKAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA; MELAKSANAKAN PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN BAIK SECARA REGIONAL MAUPUN NASIONAL; MEMBUAT DAFTAR TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA;
6.
MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT(HOSPITAL BY LAWS); MELINDUNGI DAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI SEMUA PETUGAS RUMAH SAKIT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS; DAN MEMPERLAKUKAN MEMPERLAKUKAN SELURUH LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK.
HAK PASIEN
MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI TATA TERTIB DAN PERATURAN YANG BERLAKU DI RUMAH SAKIT; MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN; MEMPEROLEH LAYANAN YANG MANUSIAWI, ADIL, JUJUR, DAN TANPA DISKRIMINASI; MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL;
MEMPEROLEH LAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SEHINGGA PASIEN TERHINDAR DARI KERUGIAN FISIK DAN MATERI; MENGAJUKAN PENGADUAN ATAS KUALITAS PELAYANAN YANG DIDAPATKAN; MEMILIH DOKTER DAN KELAS PERAWATAN SESUAI DENGAN KEINGINANNYA DAN PERATURAN YANG BERLAKU DI RUMAH SAKIT; MEMINTA KONSULTASI TENTANG PENYAKIT YANG DIDERITANYA KEPADA DOKTER LAIN YANG MEMPUNYAI SURAT IZIN PRAKTIK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR RUMAH SAKIT;
MENDAPATKAN PRIVASI DAN KERAHASIAAN PENYAKIT YANG DIDERITA TERMASUK DATA-DATA MEDISNYA; MENDAPAT INFORMASI YANG MELIPUTI DIAGNOSIS DAN TATA CARA TINDAKAN MEDIS, TUJUAN TINDAKAN MEDIS, ALTERNATIF TINDAKAN, RISIKO DAN KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI, DAN PROGNOSIS TERHADAP TINDAKAN YANG DILAKUKAN SERTA PERKIRAAN BIAYA PENGOBATAN;
MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU MENOLAK ATAS TINDAKAN YANG AKAN OLEH TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENYAKIT YANG DIDERITANYA; DIDAMPINGI KELUARGANYA DALAM KEADAAN KRITIS; MENJALANKAN IBADAH SESUAI DENGAN AGAMA ATAU KEPERCAYAAN YANG DIANUTNYA SELAMA HAL ITU TIDAK MENGGANGGU PASIEN LAINNYA;
MEMPEROLEH KEAMANAN DAN KESELAMATAN DIRINYA SELAMA DALAM PERAWATAN DI RUMAH SAKIT; MENGAJUKAN USUL, SARAN, PERBAIKAN ATAS PERLAKUAN RUMAH SAKIT TERHADAP DIRINYA; MENOLAK PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI YANG TIDAK SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG DIANUTNYA;
MENGGUGAT DAN/ATAU MENUNTUT RUMAH SAKIT APABILA RUMAH SAKIT DIDUGA MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR BAIK SECARA PERDATA ATAUPUN PIDANA; DAN MENGELUHKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
KEWAJIBAN PASIEN
Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri.
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT (PSL,33-47 UU.NO.44 Th.2009)
PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN KLINIK AKREDITASI JEJARING DAN SISTEM RUJUKAN KESELAMATAN PASIEN PERLINDUNGAN HUKUM RS TANGGUNG JAWAB HUKUM BENTUK
MASALAH RUMAH SAKIT
YURIDIS
MANAJEMEN
STATIS
DINAMIS
FORMIL
MATERIL
SOSIAL
EKONOMI
ETIK STATUS
BADAN
BUKAN
HUKUM
BADAN
PERSONALIA
SARANA
DUTY OF CARE
HOSPITAL LAW
HUKUM PIDANA
PERDATA
ADMINIS
ETIK
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT
TANGGUNG JAWAB YANG BERKAITAN DENGAN PERSONALIA,
TANGGUNG JAWAB YANG MENYANGKUT SARANA DAN PERALATAN,
TANGGUNG JAWAB YANG MENYANGKUT DUTY OF CARE.
TANGGUNG JAWAB TENAGA PERSONALIA DAHULU
•
•
RUMAH SAKIT TIDAK LIABLE ATAS KESALAHAN PARA DOKTER, ALASAN : TIDAK TURUT MEMBUAT “MEDICAL JUDGMENT-NYA DOKTER BERSIFAT SOSIAL TIDAK ADA HUBUNGAN ATASANBAWAHAN (CONTROL TEST). SEKARANG DOKTRIN CORPORATE (PS 1367 KUH PERDATA) . CONTOH : PILOT,MASINIS,DLL YANG JUDGMENTNYA TAK DAPAT DIKONTROL OLEH ADMINISTRATOR. DOKTRIN OSTENSIBLE/AGENCY DOKTER DILIHAT OLEH PASIEN SEBAGAI
SEKARANG -2
DOKTRIN RELIANCE
UMUMNYA PASIEN ME-RELY PADA RUMAH SAKIT BUKAN KEPADA DOKTER.
DOKTRIN NON DELEGABLE DUTY
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN MEDIS ADALAH KEWAJIBAN RUMAH SAKIT,YANG TIDAK DAPAT DIDELEGASIKAN KE PIHAK LAIN TERMASUK DOKTER.
TANGGUNG JAWAB TERHADAP SARANA DAN PERALATAN o SARANA YANG DIPAKAI RUMAH SAKIT o SARANA PERHOTELAN o SARANA PERUMAH SAKITAN
• BESARNYA JUMLAH SARANA DAN PERALATAN TERGANTUNG DARI TIPE RUMAH SAKIT • MEMASTIKAN BAHWA SARANA DAN PERALATAN BERFUNGSI DENGAN BAIK DAN DALAM KEADAAN SIAP PAKAI.
KEWAJIBAN MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN • MUTU PELAYANAN : • STANDAR PROFESI • STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
• BEKERJA SESUAI DENGAN KOMPETENSI DAN KEWENANGAN • MELAKUKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ETIKO-LEGAL.
SISTEM TRIPARTIT PEMILIK
BP
DIR
KM
HOSPITAL BYLAWS (STATUTA R.S.) MENETAPKAN DAN MENGATUR PERAN TUGAS, KEWAJIBAN,KEWENANGAN,TANGGUNG JAWAB DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA
BADAN PENGAMPU, EKSEKUTIF,DAN STAF KLINIS DALAM RANGKA PELAKSANAAN
GOOD GOVERNANCE DI RUMAH SAKIT.
IMPLEMENTASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN
CORPORATE GOVERNANCE
“LEMBAGA” RUMAH SAKIT BADAN HUKUM PEMILIK RUMAH SAKIT
CLINICAL GOVERNANCE
“LEMBAGA” KOMUNITAS STAF MEDIS DI RUMAH SAKIT. KOMITE MEDIS RUMAH SAKIT.
PIMPINAN RUMAH SAKIT B BP
Co.LS
P B B B KM
DIR
P
Co.G Cl.LS
PASIEN
Cl.G
PERAN BADAN PENGAMPU
MENETAPKAN KEBIJAKAN, SEBAGAI JABARAN DARI VISI, MISI, DAN TUJUAN RUMAH SAKIT, MEMBANTU MENGEMBANGKAN RS.KE ARAH MASA DEPAN YANG DIVISIKAN, MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN TERHADAP: PENCAPAIAN TUJUAN DAN PERWUJUDAN VISI RS. KINERJA MANAJEMEN DARI EKSEKUTIF MUTU PELAYANAN KINERJA KEUANGAN RS. KINERJA BADAN PENGAMPU SENDIRI.
PENYEBAB KONFLIK ANTARA BP. DAN EKSEKUTIF
TIDAK ADA STATUTA /HBL YANG MENGATUR DENGAN JELAS BATAS PERAN ,TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING. ANGGOTA-ANGGOTA BP.BERANEKA RAGAM LATAR BELAKANG DAN SISTEM NIALAINYA SISTEM NILAI DAN PRILAKU “EMPLOYEREMPLOYEE” BUKAN KEMITRAAN BERTANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY PARTNERSHIP), DLL.
PERAN EKSEKUTIF
MENJAGA, MENGEMBANGKAN, DAN MENGKOORDINASIKAN FASILITASFASILITAS RUMAH SAKIT DAN SUMBERDAYA-SUMBERDAYANYA, DENGAN TUJUAN AGAR ASUHAN KLINIS DILAKSANAKAN DENGAN CARA YANG EFISIEN, EFEKTIF, SERTA BERMUTU TINGGI. MEMBANGUN DAN MENJAGA HUBUNGAN BAIK DAN BERSINERGI DENGAN “STAKEHOLDER” INTERNAL DAN EKSTERNAL.
PENYEBAB KONFLIK ANTARA DIREKTUR DAN STAF MEDIS
TIDAK ADA KOMUNIKASI YANG EFEKTIF SEHINGGA TERJADI SALAH PENGERTIAN,TIDAK SALING MENGHORMATI, TIDAK SALING PERCAYA, ADANYA DIKHOTOMI ANTARA KEDUANYA ADANYA KECENDERUNGAN MENGATUR DIRI SENDIRI PADA PARA DOKTER, PERBEDAAN FOKUS DALAM PELAKSANAAN TUGAS : FOKUS DOKTER LEBIH SEMPIT YAITU,PERHATIAN KEPADA PASIEN DAN KEPADA PENDAPATAN PRIBADINYA. FOKUS DIREKTUR LEBIH LUAS MENCAKUP SELURUH RS, HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS LUAR, DAN KETAHANAN FINANSIAL INSTITUSI.
TUGAS KOMITE MEDIK (KEP.DIRJEN YANMED NO.KP.04.04.1.2.4173)
o
o
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DIREKTUR DALAM STANDARPELAYANAN MEDIK, PENGAWASAN DAN PENILAIAN MUTU PELAYANAN MEDIK, HAK KLINIS KHUSUS KEPADA SATUAN MEDIK FUNGSIONAL PROGRAM PELAYANAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DIREKTUR TENTANG PENERIMAAN TENAGA MEDIK UNTUK BEKERJA DI RS DAN BERTANGGUNG JAWAB TENTANG PELAKSANAAN ETIKA PROFESI.
ASUMSI KELIRU TENTANG HOSPITAL BYLAWS
HOSPITAL BYLAWS ADALAH :
PERATURAN TEKNIS OPERASIONAL RUMAH SAKIT, STANDARD OPERATING PROCEDURES PERATURAN DIREKSI RUMAH SAKIT KKB-ANTARA RUMAH SAKIT DAN KARIAWAN
HOSPITAL BYLAWS MENGATUR
HUBUNGAN RS DENGAN KARYAWANNYA MASALAH ADMINISTRATIF
DUA KOMPONEN HBL
KOMP.ADMINISTRATIF ( Administrative by laws) IALAH YANG MENGATUR PEMBAGIAN TUGAS,KEWAJIBAN,WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ANTARA PEMILIK DENGAN BADAN PENGAMPU DAN DENGAN EKSEKUTIF RS.
KOMP.STAF MEDIK (Medical staff bylaws), YANG MEMUAT PERATURAN MENGENAI TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG,DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIK (DENGAN DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA), SEBAGAI KELOMPOK OTONOMI DI RS. KOMITE MEDIK RS SEBAGAI PENGURUS HARIAN DARI STAF MEDIK.
PENTINGNYA HBL
TANPA HBL
KODERSI TIDAK PUNYA ARTI RS SANGAT RAWAN TERHADAP KONFLIK DAN RAWAN TERHADAP KKN, KONFLIK SULIT DICEGAH DAN YANG TERJADI SULIT DISELESAIKAN, RS DITENTUKAN OLEH SIAPA YANG KUAT,PEMILIK, DIREKTUR ATAU PARA DOKTER?
HBL DIPERLUKAN GUNA MENJAMIN RS SEBAGAI LEMBAGA PROFESI YANG “SELF GOVERNANCE” DAN GUNA TEGAKNYA WIBAWA.
STAF MEDIK RUMAH SAKIT
ADALAH KELOMPOK TENAGA MEDIK YANG DIBERI KESEMPATAN MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN MEDIK DI RS
SETIAP ANGGOTA WAJIB MENYADARI BAHWA PRAKTIK DI RS BERBEDA DENGAN PRAKTIK DI RUMAH SENDIRI,PERANNYA HANYA MERUPAKAN BAGIAN DARI PELAYANAN RS SECARA KESELURUHAN, DENGAN “OTONOMI KOLEKTIF”.
SETIAP PERAN DAN TINDAKAN DOKTER DI RS HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN LIWAT “KOMITE MEDIK”.
SETIAP ANGGOTA STAF MEDIK, HARUS MENTAATI SEMUA PROSEDUR DAN STANDAR YANG BERLAKU DI RS.
SIKAP DAN PRILAKU PROFESIONALDOKTER DITANDAI 0LEH KESUNGGUHAN, INTEGRITAS KREDIBILITAS DAN TANGGUNG
BILA TERJADI KASUS HUKUM DI RUMAH SAKIT
SIAPA YANG MENANGANI ? (DIREKSI, KOMITE MEDIK,YANG BERSANGKUTAN ATAU KUASA HUKUM)
UNIT MANA YANG MENANGANI ?
MEKANISME BAGAIMANA ?
PROSEDUR PENANGANAN KASUS DI RUMAH SAKIT
PELAJARI KASUS DENGAN SEKSAMA, KLASIFIKASI/ MACAM KASUS :
ADMINISTRATIF /MANAJERIAL – TUGAS KERSI ETIK /PROFESIONAL – TUGAS KOMITE MEDIK KOMBINASI – TUGAS BERSAMA KERSI DAN KOMITE MEDIK HUKUM – JALUR HUKUM.
PERAN KOMITE ETIK RS
PENDIDIKAN BAGI SELURUH STAF RS TENTANG PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIK;
TEMPAT DILAKUKANNYA DISKUSI MULTIDISIPLIN DALAM UPAYA MENGKLARIFIKASI SESUATU NILAI ATAU PEMECAHAN KONFLIK;
PENENTUAN ALOKASI SUMBER DAYA GUNA MENCAPAI KUALITAS PELAYANAN DALAM UPAYA COST-CONTAINMENT;
PERAN 2
MENEMUKAN DAN MENJAGA KOMITMEN INSTITUSI SEBAGAIMANA TERTULIS DALAM VISI, MISI, FILOSOFI, DAN IMAGE;
MEMFORMULASIKAN KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN ISU ETIK;DAN
MENJADI TEMPAT BERKONSULTASINYA PARA DOKTER DALAM MEMECAHKAN PERSOALAN ETIK YANG SULIT.
BADAN ADVOKASI RS
UNIT FUNGSIONAL DI BAWAH DIREKSI (KECEPATAN, KETEPATAN,RAHASIA) DAPAT AKSES LANGSUNG KE DIREKSI KEBERADAANNYA :
DIGABUNG DENGAN KOMITE MEDIK ATAU BERDIRI SENDIRI.
PERAN BADAN ADVOKASI RS
MENGKOORDINIR PENYUSUNAN DAN PENATAAN ATURAN DI RS, MEMBERIKAN BATUAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM, MENANGANI MASALAH HUKUM DI RS SOSIALISASI DAN PENGKAJIAN ATURAN DI RS.
SDM YANG DIBUTUHKAN
AHLI HUKUM YANG MEMAHAMI HUKUM KESEHATAN, DOKTER,PERAWATYANG AHLI PERUMAHSAKITAN AHLI BIDANG LAIN MEMAHAMI PERUMAHSAKITAN.
SUMBER PEMBIAYAAN RS
PENERIMAAN RUMAHY SAKIT, ANGGARAN PEMERINTAH, SUBSIDI PEMERINTAH, ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH SUMBER LAIN YANG TIDAK MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PASAL 51 UU.NO.44 THN2009 PENDAPATAN RS PUBLIK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DIGUNAKAN SELURUHNYA SECARA LANGSUNG UNTUK BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENDAPATAN NEGARA ATAU PEMERINTAH DAERAH.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RS.
PENGAWASAN BERSIFAT TEKNIS MEDIS DAN TEKNIS PERUMAHSAKITAN, OLEH TENAGA PENGAWAS DIANGKAT OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH. PENGAWASAN BERSIFAT NONTEKNIS PERUMAHSAKITAN : - INTERNAL OLEH DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT - EKSTERNAL OLEH BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA
PASAL 62 UU.NO. 44 THN 2009 SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYELENGGARAKAN RUMAH SAKIT TIDAK MEMILIKI IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 25 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP.5000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH).
