Latar Belakang Pemberlakuan otonomi daerah mulai diterapkan melalui UU Nomor 22 tahun 1999, dan pelaksaanaannya baru dimulai tahun 2001. Tuuan !esentralisasi tersebut di bidang kesehatan adalah me"uudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan #ara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional dalam men#apai $ndonesia %ehat 2010. !ampak implementasi pelaksanaan desentralisasi di semua bidang khususnya di bidang kesehatan belum sesuai dengan tuuan desentralisasi yang sebenarnya. &al ini terlihat dari realita kondisi kesehatan yang kita hadapi saat ini, seperti adanya perbedaan status kesehatan antara daerah yang masih tinggi, rendahnya kualitas kesehatan masyarakat miskin, adanya beban ganda penyakit, masih rendahnya kualitas, kuantitas, pemerataan dan akses terhadap pelayanan kesehatan. 'asalah kesehatan uga dihadapkan pada permasalahan kesehatan lingkungan, pendanaan sektor kesehatan dan penguasaan teknis pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah.
*. Latar Belakang Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang mempunyai banyak alternati( sarana pelayanan kesehatan, masyarakat di "ilayah ke#amatan terutama di daerah terpen#il menaruh harapan hanya pada unit pustu dan polindes diba"ah lingkup puskesmas. %ehingga puskesmas menadi uung tombak terdekat yang akan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
'embahas tentang pelayanan dasar kesehatan di era otonomi daerah, sepatutnya kita meruuk pada realita di daerah)daerah pedesaan, terpen#il, kepulauan, ra"an ben#ana dan daerah)daerah miskin.
B. Tujuan 1. Untuk mengetahui pelayanan kesehatan dasar yang dijalankan di era otonomi daerah 2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelayanan kesehatan dasar di era otonomi daerah 3. Untuk mengetahui kebijakan kesehatan yang dijalankan pemerintah di era otonomi daerah
+*$*N T-/$
tonomi !aerah
tonomi
daerah
adalah
ke"enangan
daerah
otonom
untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang)undangan "ilayahdaerah
yang
atau mengatur
"e"enangkekuasaan dan
mengelola
pada
untuk
suatu
kepentingan
"ilayahdaerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya "ikipedia.#om.
+e"enangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelengarakan
ke"enangan
yang
men#akup
semua
bidang
pemerintahan, ke#uali ke"enangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 3skal, agama serta ke"enangan lainnya. !i samping itu keleluasaan otonomi men#akup pula ke"enangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari peren#anaan,
Pelayanan di Era Otonomi Daerah 7%ebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh $nstansi Pemerintahan di Pusat dan !aerah, dan di lingkungan BU'NBU'! dalam bentuk barang danatau asa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang)undangan8 Lembaga *dministrasi Negara, 199. : unsur penting dalam pelayanan publik 5 1.Unsur pertama adalah organisasi pemberi penyelenggara pelayanan yaitu Pemerintah !aerah. 2.Unsur kedua adalah penerima layanan pelanggan yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. :.Unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan danatau diterima oleh penerima layanan pelanggan.
Pelayanan !asar +esehatan !i -ra tonomi !aerah Puskemas adalah uung tombak pelayanan kesehatan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Puskesmas, bersama unit penunangnya, seperti posyandu, pustu, pusling, dan polindes, sangat penting peranannya karena merupakan pelayanan kesehatan utama yang dapat menyebar sampai ke masyarakat tingkat desa dan biayanya relati( dapat diangkau oleh kantong masyarakat miskin.
Pelayanan Puskesmas %ebagai pusat pelayanan kesehatan dasar di tingkat ke#amatan, umumnya setiap puskesmas mempunyai seorang dokter yang merangkap sebagai kepala puskesmas. Namun tugas administrasi seorang kepala puskesmas a#apkali menyita "aktu pelayanannya bagi masyarakat. *kibatnya, penanganan pasien lebih banyak diserahkan kepada tenaga pera"at dan bidan. !i beberapa puskemas uga ditemukan bah"a dokter kepala puskesmas dan tenaga medis lainnya memberikan pelayanan pasien pribadi pada am kera puskesmas. Pasien yang ingin mendapat pelayanan dan obat yang lebih baik umumnya memilih berobat ke dokter kepala puskesmas meskipun harus membayar dengan biaya lebih tinggi. &al ini sebenarnya bertentangan dengan (ungsi puskesmas, yaitu sebagai tempat alternati( berobat bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Keuangan Puskesmas Puskesmas di beberapa daerah mengeluhkan minimnya dana operasional yang diterima di era otonomi daerah. +eluhan lain berkenaan dengan monopoli pengelolaan dana oleh kabupaten. %aat ini, meskipun usulan program dan ren#ana keuangan tahunan disusun oleh puskesmas, namun puskesmas hanya menerima dana dalam bentuk program yang telah ditentukan oleh kabupaten. %ebelum otonomi daerah ustru sebaliknya, 0; dana dari pemerintah pusat diterima puskesmas dalam bentuk 7blo#k grant8, sehingga puskesmas dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya. %e#ara sederhana, ika pemda menghendaki kuantitas dan kualitas pelayanan puskesmas tetap sama dengan keadaan sebelum otonomi daerah, dana *PB! yang dialokasikan untuk puskesmas setidaknya harus sama dengan alokasi dana sebelum otonomi daerah. 'eskipun umlah dana bukan satu) satunya (aktor yang mempengaruhi kualitas, tetapi kurangnya dana tentu akan mempengaruhi tingkat pelayanan. +e#enderungan lain setelah kebiakan otonomi daerah diberlakukan adalah naiknya retribusi puskesmas. %ebelumnya rata)rata pungutan retribusi yang dikenakan pada setiap pasien antara /p<00 ) /p2.000 per kunungan. %etelah otonomi daerah berlaku, sebagian kabupatenkota menaikkan retribusi puskesmas menadi /p:.000 ) /p<.000. 'eskipun se#ara hukum retribusi adalah pungutan sah, tetapi perlu diingat bah"a pelayanan puskesmas kebanyakan diman(aatkan oleh masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses pelayanan oleh dokter s"asta, karena itu tari( retribusi yang tinggi ini dapat menghalangi mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan.
$ndikator Pelayanan +esehatan !asar !i -ra tonomi !aerah
Evaluasi Input
Evaluasi Proses
Evaluasi Output
+ebiakan +esehatan di -ra tonomi !aerah
A.
Program obat murah • Mati suri !u"uran dana yang ter!adang ma"et di tengah jalan • Diragu!an masyara!at !arena !ualitas dari obat murah tersebut B. Alternati# !esehatan reprodu!ti# di era otonomi daerah • Pro!ontra penghapusan dari departemen B$$B% dan tujuan dari B$$B% di masu!!an !e dalam deprtemen baru. • $esehatan reprodu!si tida! sebatas pada pelayanan te!nis medis tetapi juga masalah sosial
KESIMPULAN 1. Pelayanan kesehatan dasar di era otonomi daerah, khususnya bagi daerah terpen#il, banyak pendapat yang menyatakan belum siapnya negara ini dengan pelaksanaan konsep desentralisasi. 2. Puskesmas sebagai uung tombak pelayanan kesehatan di daerah dan kabupatenkota memainkan peranan penting untuk ter#iptanya masyarakat sehat. Untuk mengatasi masalah biaya operasional puskesmas di era desentralisasi yang semakin ke#il, sebenarnya kabupatenkota dapat meningkatkan P*! melalui retribusi rumah sakit dan puskesmas. Namun kenaikan tari( pelayanan kesehatan tersebut dikha"atirkan tidak sebanding dengan peningkatan mutu pelayanannya, apalagi memenuhi tuuan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang paling dekat dan terangkau oleh masyarakat. :. +ebiakan kesehatan yang di lakukan pemerintah pada era otonomi daerah adalah program obat murah dan B++BN.
1. Permasalahan beberapa puskesmas yang hanya terdapat satu tenaga SARAN dokter yang menabat sebagai kepala puskesmas dan uga merangkap sebagai tenaga medis, diharapkan kedepannya yang menadi kepala puskesmas di semua daerah adalah yang memiliki latar belakang manaemen dan administrasi kesehatan. 2. aminan kesehatan seharusnya dikelola se#ara praupaya kapitasi sehingga dapat dilakukan kendali mutu dan kendali biaya. Bagaimana agar alokasi pembiayaan lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan kesehatan sehingga angka kunungan masyarakat yang sakit dan dapat berobat ke puskesmas menadi sedikit. :. !i era desentralisasi, kemandirian puskesmas terus ditingkatkan melalui perluasan ke"enangan dalam pengadaan sarana dan prasarana, termasuk peralatan dan perangkat medis maupun nonmedis. Peningkatan "e"enang tersebut telah memungkinkan puskesmas untuk menggerakkan potensi masyarakat, termasuk menghimpun dana lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah pusat melalui !epartemen +esehatan hanya berperan sebagai penggerak pembangunan kesehatan nasional, sementara pemerintah kabupatenkota melalui !inas +esehatan berperan sebagai penyelenggara pembangunan
