“
”
Elemen-Elemen Pendidikan Inklusif DiajukanUntukMemenuhiTugas Mata Kuliah Pendidikan Inklusi AKDK6501 Dosen Pembimbing : Dr. Karyono Ibnu Ahmad
Kelompok 7 : Desy Angraini
A1C115045
Elma Fitriana
A1C115049
Nur Salima
A1C115059
Renita Ayu Oktavia Rinjani
A1C115062
Maulida Fitri
A1C115211
Regina Febryanti
A1C116218
Suci Anggraini Lestari
A1C115224
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN 2017
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Penyusunan makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi yang dibimbing oleh Dr. Karyono Ibnu Ahmad. Akhirnya, penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan waktu s ehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah dengan judul
“
Elemen-Elemen
Pendidikan Inklusif . Penulis juga menyadari bahwa makalah ini belum ”
sempurna, baik dari segi teknik penyajian maupun dari segi materi, oleh karena itu, untuk kesempurnaan makalah ini, kritik dan saran dari para pembaca dan pemakai sangat penulis harapkan.
Banjarmasin, 22 Oktober 2017
Penulis
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii BAB 1 ................................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 1.1
Latar Belakang..................................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................................... 1 1.3 Tujuan Penulisan ....................................................................................................... 1 1.4 Manfaat Penulisan .................................................................................................... 1
BAB 2 ................................................................................................................................. 2 PEMBAHASAN ................................................................................................................. 2 1.1
Pengertian Elemen-Elemen Pendidikan Inkusif .................................................. 2
1.2
Elemen-Elemen Pendidikan Inklusif .................................................................... 2
A.
Welcoming Teacher dan Pembelajaran yang Ramah .................... 2
B.
Menekankan Kerjasama daripada Persaingan ............................... 3
C.
Kurikulum yang Fleksibel ............................................................. 5
D.
Layanan Individual ...................................................................... 11
E.
Mengakomodir Perbedaan ........................................................... 13
F.
Kerjasama dengan Berbagai Pihak .............................................. 14
G.
Bekerja Team .............................................................................. 15
H.
Perlunya Guru Pendidikan Khusus (GPK) .................................. 17
I.
Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik ................................................ 17
BAB 3 ............................................................................................................................... 19 KESIMPULAN ................................................................................................................. 19
iii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai seorang calon guru sudah sepantasnya kami mengetahui apa saja hal yang dapat memahami secara utuh apa itu pendidikan, termasuk tentang pendidikan inklusi. Untuk memahami secara utuh tentang pendidikan inklusif maka kami mencari tau tentang apa saja elemen pada pendidikan inklusif agar dalam pelaksanaan nya kelak kami benar-benar sudah memahami apa itu pendidikan inklusif dan juga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagia tenaga pendidik dengan baik. Oleh karena itu dalam makalah ini kami membahas tentang elemenelemen yang ada pada pendidikan inklusif agar dapat menjadi bahan belajar baik untuk kami sendiri maupun untuk kelompok lain yang memerlukan. 1.2 Rumusan Masalah
1.
Apa saja elemen-elemen pendidikan inklusif?
1.3 Tujuan Penulisan
1.
Untuk mengetahui apa saja elemen-elemen pendidikan inklusif.
1.4 Manfaat Penulisan Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah agar
penulis dan para pembaca dapat lebih memahami mengenai elemen-elemen yang terdapat pada pendidikan inklusif.
1
2
BAB 2 PEMBAHASAN
1.1 Pengertian Elemen-Elemen Pendidikan Inkusif
Pendidikan Inklusif akan dapat dipahami secara utuh jika setiap pelaksanaan nya dengan memahami elemen yang ingin dilaksanakan. Elemen-elemen pendidikan Inklusif akan menciptakan sekolah “welcoming school”. Welcoming School dimaknai sebagai sekolah yang ramah, terbuka dan siaga. Ramah yang dimaksud yaitu sekolah yang menyenangkan, nyaman serta aman bagi seluruh warga sekolah. Terbuka artinya mudah diakses oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat sekitar sekolah. Siaga artinya sekolah menjadi tempat untuk meningkatkan sumberdaya, mengatasi permasalahan dalam keadaan apapun. 1.2 Elemen-Elemen Pendidikan Inklusif
Ada
beberapa
elemen-elemen
pendidikan
Inklusif
guna
menuju
“WELCOMING SCHOOL”, yaitu: A. Welcoming Teacher dan Pembelajaran yang Ramah Seiring perkembangan zaman pandangan masyarakat tentang profesi
guru kian berubah. Tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi tuntutan masyarakat terhadap profesi ini. Ada empat kompetensi yang diharapkan ada pada setiap tenaga pendidik, yaitu kompetensi Kepribadian, kompetensi Profesional, kompetensi Pedagogik, dan kompetensi Sosial. Bahkan sejak jaman Ki Hajar Dewantara, guru sudah dituntut untuk “Ing ngarsa sing tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Munculnya paradigma pendidikan inklusif, selain kompetensi diatas guru
juga
dipersyaratkan
mempunyai
predikat
Welcoming
Teacher.
Welcoming Teacher dapat dimaknai sebagai guru yang ramah. Ramah yang dimaksud bukan hanya santun dan lemah lembut, tetapi guru yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik baik secara afektif, motorik maupun psikomotor.
3
Kebutuhan afektif anak antara lain kebutuhan akan kasih sayang, harga diri, penghargaan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadi guru yang berstatus “Welcoming Teacher” adalah sebagai berikut: 1. Guru harus mengetahui kondisi fisik maupun psikis peserta didik termasuk kesehatan, intelegensi anak, sifat/karakter anak, dan sebagainya. 2. Guru yang penolong bukan guru yang mudah memberikan hukuman. 3. Guru yang tidak mempermalukan anak. 4. Guru yang dapat mengatasi jika ada anak yang dipermalukan oleh anak lain. 5. Guru yang empati terhadap hambatan siswa 6. Guru yang sesegera mungkin berusaha mengatasi hambatan belajar siswa. 7. Guru yang selalu memperhatikan perkembangan anak. 8. Guru yang dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua anak dan pihak-pihak lainnya. Inti dari guru yang ramah adalah guru yang sangat dinantikan kehadirannya oleh siswa. Jika guru tidak hadir maka siswa merasa ada sesuatu yang hilang. B. Menekankan Kerjasama daripada Persaingan Sifat kompetisi (bersaing) memang selalu ada pada diri manusia. Hal ini
sudah menjadi kodrati. Namun, jika sifat tersebut tidak dikelola dengan baik akan bisa menimbulkan dampak yang tidak baik bagi diri seseorang maupun bagi orang lain. Sebagian orang mengatakan bahwa persaingan berpotensi menimbulkan sesuatu yang menyakitkan. Berbagai fenomena persaingan terbukti membuat kondisi yang sering tidak kondusif, misalnya dalam pertandingan sepakbola. Para pemain bisa saja sportif, namun terkadang para suporter yang sering tidak bisa menerima kekalahan, sehingga justru membuat kegaduhan, bahkan tidak jarang berujung kerusakan dan beberapa orang menjadi korban kematian. Nuansa kompetisi juga selalu ada di lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Kompetisi sering dijadikan cara oleh sekolah maupun orangtua untuk memotivasi belajar siswa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kompetisi
4
cukup efektif untuk bisa meningkatkan motivasi belajar, bahkan prestasi belajar siswa. Sejauh ini belum dikaji secara mendalam apakah motivasi belajar dan prestasi belajar yang didorong dengan kompetisi berdampak kepada perkembangan lainnya, misalnya perkembangan sosial dan emosi. Kompetisi bisa jadi dapat menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Hal ini terkadang membuat seseorang tergadaikan kejujurannya hanya karena untuk meraih yang terbaik di sekolahnya. Bisakah motivasi belajar dimunculkan dengan cara lain yang lebih ramah? Mari kita jawab dengan elemen pendidikan inklusif yaitu bagaimana menekankan kerjasama daripada persaingan. Elemen ini sebenarnya tidaklah sulit untuk dilakukan. Sebab secara kodrati manusia juga dituntut untuk selalu bisa kerjasama. Dalam ilmu sosial, manusia disebut sebagai makhluk sosial, maknanya bahwa manusia ternyata tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain. Aktifitas kerjasama dalam belajar menjadi unsur yang penting dalam mengimplementasikan paradigma pendidikan inklusif. Jika kita analisa, sebenarnya kehidupan yang normal justru paling banyak dituntut untuk kerjasama. Misalnya di dunia pekerjaan, fenomena kerjasama antar karyawan sangat dipersyaratkan agar perusahaan bisa berkembang. Atas dasar gambaran tersebut, selama ini terdapat kontradiktif antara fenomena di lembaga pendidikan dengan tempat dimana para lulusannya nanti bekerja. Di satu sisi, nuansa persaingan sangat kentara di sekolah dalam rangka mendewasakan peserta didik namun disisi lain dimana mereka nantinya bekerja dituntut untuk kerjasama. Memang tetap ada saja kompetisi di dunia kerja. Namun kerjasama menjadi sebuah prioritas. Maka apakah tidak sebaiknya di lembaga pendidikan nuansa kerjasama bisa dijadikan prioritas dalam mendewasakan peserta didik? Bagaimana dengan motivasi belajar apakah masih bisa dimunculkan dengan “mengurangi” unsur kompetisi? Tentu saja masih bisa. Motivasi belajar siswa akan lebih langgeng dan bermakna jika didorong oleh sebuah kebutuhan. Guru sebaiknya memotivasi belajar siswa dengan memunculkan bahwa belajar sebagai sebuah kebutuhan.
5
Kerjasama akan mendidik siswa menjadi manusia yang santun, berlatih empati dan tentu untuk mengasah kepedulian sosial. Kerjasama juga akan membuat setiap siswa untuk saling melengkapi dan menerima. Kerjasama membuat semua siswa tidak ada yang tidak berperan. Manusia tidak ada yang sempurna. Pada diri manusia tentu ada kelebihan dan kekurangan. Kesempurnaan akan tercipta jika kita melakukan kerjasama. Membiasakan kerjasama membuat manusia berbudaya, berkarakter, saling menghargai, saling menyayangi sesama. Jika seseorang mempunyai kelebihan, hidup akan bermakna jika saling berbagi. Jika manusia ada sesuatu yang kurang, tentu membutuhkan uluran/bantuan orang lain. Betapa indahnya jika kerjasama tercipta dalam kehidupan. C. Kurikulum yang Fleksibel Idealnya, setiap individu siswa memerlukan kurikulum yang berbeda,
karena setiap manusia adalah unik/berbeda. Salah satu keunikan menurut teori multiple inteligence (MI) yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Howard Garner (1987) seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Hardvard University. Teori ini tidak hanya mengunggulkan kecerdasan IQ semata, namun sebenarnya setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Setiap individu memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Semua kecerdasan bekerjasama secara unik dalam mengolah dan memreproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Menurut MI ada sembilan jenis kecerdasan yang telah ditemukan. Kesembilan kecerdasan tersebut adalah verbal-linguistik atau lisan linguistik, logika-matematika, spasial, kinestika-jasmani, musik, intrapersonal (intrapribadi), interpersonal atau antarpribadi, natural, dan spiritual atau eksistensial. Alasan lainnya ternyata setiap manusia mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Paradigma pendidikan inklusif memerlukan sistem kurikulum yang dapat mengakomodir perbedaan setiap siswa. Model kurikulum diferensial (differentiation curriculum) bisa diadopsi untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum sekolah yang menyelenggarakan paradigma pendidikan innklusi. Kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang disusun atas dasar keunikan setiap individu peserta didik. Subadi (2013) mengemukakan beberapa definisi
6
kurikulum diferensiasi sebagai berikut: (a) Kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang memberi pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual siswa (Ward,1980). (b) Kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang menantang sesuai kemampuan siswa. Kurikulun yang mempunyai karakter cepat belajar, mampu menyelesaikan problem lebih cepat maupun keunggulan lain. (c) Kurikulum diferensiasi adalah kurikulum nasional dam lokal yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi esensial dan dikembangkan melalui sistem eskalasi yang dapat memacu dan mewadahi secara integrasi pengembangan potensial peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bagaimana jika sekolah belum bisa membuat dan menerapakan kurikulum diferensiasi? Solusi yang bisa dijalankan adalah sekolah yang sudah mempunyai kurikulum, tetap saja bisa digunakan. Sekolah tidak harus membuat kurikulum tersendiri. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang berlaku disekolah tersebut. Namun kurikulum yang dipakai harus berpeluang untuk disesuaikan (fleksebilitas kurikulum) manakala ada siswa yang mengalami hambatan untuk diterapkannya kurikulum yang ada atau ada siswa yang justru bisa melampaui kurikulum yang ada. Kurikulum yang demikian disebut kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel juga bisa mengakomodir minat dan bakat siswa. Penyesuaian kurikulum perlu dilakukan agar setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi individual siswa. Penetapan siswa yang memerlukan modifikasi kurikulum ditentukan dari hasil identifikasi dan asesmen. Dedi Supriadi, 2003 mengemukakan: Sesungguhnya, kehendak untuk membangun pendidikan yang lebih inklusif dan populis merupakan keinginan lama Indonesia. Jauh sejak negara ini memulai pelaksanaan wajib belajar pendidikan 6 tahun pada tahun 1984, kemudian wajib belajar 9 tahun mulai 1994, telah dirasakan perlunya perubahan perspektif dalam menempatkan peserta didik. Persepektif yang elitis, eksludif, segregatif, dan hanya memerhatikan kelompok mayoritas yang masih berlaku pada saat ini tidak bisa lagi dipertahankan tatkala
7
pendidikan juga harus dapat menjangkau kelompok anak-anak kurang beruntung, termasuk anak-anak berkelainan. Filosofinya pun berubah dari “mengubah anak agar sesuai dengan tuntunan sekolah” menjadi “mengubah sekolah atau sistem agar sesuai dengan anak” dengan kata lain, “adapting the system, not the children”, tanpa ada perubahan ini, niscaya sasaran wajib belajar tidak akan pernah tercapai karena ada pagar-pagar yang menghalangi akses anak ke pendidikan. Pendapat diatas mengisyaratkan bahwa salah satu elemen pendidikan inklusif yaitu kurikulum yang fleksibel menjadi sebuah persyaratan utama jika sekolah menjadi tempat untuk diterimanya anak-anak bangsa ini untuk menempuh pendidikan “tanpa kecuali”. Isyarat ini sebenarnya telah tercantum dalam UUD 1945. Fleksibilitas kurikulum disesuaikan dengan kondisi anak, bukan anak yang harus menyesuaiakan terhadap kurikulum/sistem. Fleksibilitas kurikulum seharusnya diterapkan untuk setiap anak. Sekolah bisa menerapkan fleksibilitas kurikulum jika sekolah (dalam hal ini guru) mengetahui kondisi dan kemampuan (potensi) yang dimiliki oleh peserta didik dan hambatan yang dimiliki anak. Kemampuan guru dibidang identifikasi
dan
asesmen
mengimplementasikan
menjadi
fleksibilitas
hal
yang
penting
kurikulum.
untuk
Identifikasi
bisa berarti
menemukan /mengenali. Asesmen berarti segala upaya untuk mengumpulkan informasi tentang diri anak, baik potensi maupun hambatan anak. Potensi siswa perlu diketahui untuk digunakan dalam pemilihan/perencanaan program yang tepat pada diri anak. Misalnya seseorang yang mempunyai bakat dan minat musik, maka anak dibuatkan kurikulum yang dapat mengembangkan otensi musiknya. Masih banyak potensi-potensi lainnya (tidak hanya bakat dan minat saja) seperti cara belajar anak, fisik anak, dsb. Hambatan belajar anak tidak kalah pentingnya untuk diketahui. Proses identifikasi dan asesmen untuk menemukan hambatan belajar anak juga menjadi prioritas sebelum menangani anak. Jika hambatan belajar anak tidak terdeteksi oleh guru, hal ini sangat berpotensi terhadap buruknya perkembangan belajar anak dan menyebabkan siswa tidak termotivasi belajar,
8
karena kesulitan demi kesulitan menghimpit anak. Hambatan belajar anak perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan untuk penanganan yang diwujudkan dalam program pembelajaran. Fleksibilitas
kurikulum
sangat
diperlukan,
terlebih
jika
sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif ada siswa yang berkebutuhan khusus (ABK). Ada empat model kurikulum pendidikan inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi ABK, yaitu: duplikasi, substitusi, modifikasi, dan omisi. 1. Duplikasi kurikulum
Model duplikasi kurikulum adalah model kurikulum untuk ABK yang menggunakan kurikulum yang ada di sekolah reguler. Model ini diterapkan karena anak mempunyai tingkat kesulitan yang setara dengan siswa ratarata/reguler. Model kurikulum ini cocok untuk peserta didik yang tidak mengalami hambatan intelektual, seperti pada anak tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian kecenderungannya perlu memodifikasi proses dan modifikasi evaluasi. Misalnya peserta didik tunanetra menggunakan huruf Braille, dan tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat, bahasa bibir (lips reading ), maupun penggunaan komunikasi total (komtal) dalam penyampaiannya. 2. Modifikasi Kurikulum
Modifikasi kurikulum adalah penggunaan kurikulum siswa ratarata/reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi ABK. Modifikasi kurikulum baik sebagian atas seluruh perangkat kurikulum mulai dari ranah tujuan (misalnya Kompetensi Dasar, Indikator materi pembelajaran), isi kurikulum proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasinya. Tidak semua ABK memerlukan modifikasi pada seluruh perangkat kurikulum. Kecenderungannya hanya memerlukan modifikasi pada sebagian perangkat kurikulum saja. Anak yang memerlukan modifikasi pada seluruh komponen kurikulumnya yaitu anak yang mengalami ketunagrahitaan ABK jenis ini cenderung memerlukan modifikasi mulai dari tujuan kurikulum, isi kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi. Bentuk modifikasi kurikulum yang diperuntukan bagi anak tunagrahita yaitu
9
berkisar pada penurunan tingkat kesulitan materi pembelajaran yang berimbas pada semua aspek perangkat kurikulum. Bagiamana untuk ABK yang lain? Modifikasi kurikulum untuk ABK yang tidak mengalami hambatan intelegensi, modifikasinya disesuaikan dengan hambatan dan potensi anak. Bisa jadi untuk komponen tujuan dan isi kurikulum tidak memerlukan modifikasi, tetapi pelaksanaan pembelajaran atau evaluasi memerlukan modifikasi kurikulum. 3. Substitusi Kurikulum
Substitusi kurikulum adalah penggantian sebagian komponen kurikulum yang ada (kurikulum bagi anak reguler) untuk disesuaikan bagi ABK. Model kurikulum ini mengisyaratkan beberapa bagian kurikulum anak ratarata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat apakah kurikulum yang ada dibutuhkan oleh ABK dan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jika memang materi yang ada tidak dibutuhkan oleh ABK atau ABK yang tidak mungkin untuk melakukannya, maka dipikirkan materi penggantinya. 4. Omisi Kurikulum
Yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berfikir setara dengan anak rata-rata. Dibawah ini rangkuman model kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
MODIFIKASI
DUPLIKASI TUJUAN
MATERI
ABK
PROSES
EVALUASI
SUBSTITUSI
OMISI
10
Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, maka ditemukan dua kecenderungan pelaksanaan model kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, kecenderungan ini hanya merupakan gambaran bagi guru untuk menangani anak-anak yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami hambatan kec erdasan dan anak berkebutuhan khusus yang mempunyai hambatan kecerdasan. Gambaran kecenderungannya tertera pada tabel berikut:
KECENDERUNGAN MODEL KURIKULUM ABK (Kategori ABK yang tidak mengalami hambatan kecerdasan) MODEL/
Tujuan
Proses
KOMPON
KI/S
K
indikat
Mate
Meto
Medi
So
Car Ala
EN
K
D
or
ri
de
a
al
a
t
Duplikasi
v
v
V
v
v
v
Modifikasi
v v
Substitusi
Evaluasi
v
v
Omisi
KECENDERUNGAN MODEL KURIKULUM ABK (Kategori ABK yang mengalami hambatan kecerdasan) MODEL/
Tujuan
Proses
Evaluasi
KOMPON
KI/S
K
indikat
Mate
Meto
Medi
So
Car Ala
EN
K
D
or
ri
de
a
al
a
t
v
v
v
v
V
v
v
v
v
Duplikasi Modifikasi Substitusi
v
Omisi
v
Perencanaan pembelajaran bagi anak-anak yang mengalami hambatan (lebih spesifik bagi peserta didik yang masuk dalam ABK) diwujudkan
11
dalam IEP/ Ppi ( Individualized Education Program/Program Pembelajaran Individual). Pembahasan tentang Ppi akan diperjelas di poin D, layanan individual. D. Layanan Individual Tidak dipungkiri bahwa, pelaksanaan pembelajaran akan lebih efektif
dan efisien jika dilaksanakan secara klasikal. Rasio guru-siswa menjadi perdebatan yang sampai saat ini belum memiliki titik temu. Di Indonesia, biasanya hanya terdapat satu orang guru untuk menangani seluruh siswa dalam satu kelas. Di sisi lain, beberapa ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan yang baik jika setidaknya di dalam satu kelas terdapat dua orang guru yang menangani siswa. Apalagi jika di salah satu kelas ada anak yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki hambatan belajar. Kajian tentang efektifitas dan eflsiensi sering kali mengabaikan mutu pendidikan, kekuatan guru untuk menangani siswa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kualitas pendidikan. Seringkali kajian tentang efektifitas dan efisiensi hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, efisiensi tenaga, dan efesiensi waktu. Maka dari itu di indonesia dalam satu kelas sudah terbiasa satu orang guru ada yang menangani 45 siswa. Bahkan dibeberapa sekolah bisa lebih dari itu. Di beberapa negara yang telah memenuhi pendidikan inklusif dengan baik (seperti Australia dan Norwegian misalnya), satu kelas setidaknya ada dua orang guru untuk menangani sekitar 20-25 siswa. Hal itu merupakan standar umum. Jika di dalam kelas ada siswa yang cukup berat, bisa lebih dari dua orang guru yang menanganinya. Teori tentang layanan individual dalam setting pendidikan inklusif, dimaksudkan jika ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara klasikal. Siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara klasikal tersebut maka dilayani kebutuhan pendidikannya dengan layanan individual (layanan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya). Anakanak yang paling banyak mendapatkan layanan individual yaitu anak-anak yang termasuk kategori ABK.
12
Sebenarnya layanan individual tidak hanya diberlakukan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK permanen) saja, namun bisa jadi bagi anak yang sebenarnya tidak berkebutuhan khusus permanen (ABK temporer). ABK temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar namun sifatnya sementara dan jika ditangani dengan benar maka anak akan bisa mengikuti pembelajaran layaknya anak-anak pada umumnya (anak reguler). Jika anak sudah kembali seperti layaknya anak-anak pada umumnya maka anak tersebut tidak disebut ABK lagi. Bagaimana implementasi layanan individual di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diawali pemahaman bahwa sekolah yang menyelenggarakan paradigma pendidikan inklusif tidak diperkenankan untuk mehomogenkan siswa dan juga sebisa mungkin anak-anak dalam keadaan apapun tetap dilayani kebutuhan pendidikannya dalam satu kelas. Menurut Sapon Shevin (2004), anak-anak akan belajar dengan nyaman jika belajar dengan teman sebaya. Berdasarkan hal tersebut maka sebisa mungkin layanan individual tetap dilakukan di dalam kelas dimana teman-teman lainnya belajar secara klasikal. Jika memang ada anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan belajarnya tersebut bisa mengganggu anak-anak lainnya (misalnya ada anak Autis sedang tantrum), maka diperkenankan untuk sementara layanan individual dilakukan diluar kelasnya yaitu dengan cara ditarik dari kelasnya dan jika telah selesai maka anak tersebut dikembalikan ke kelasnya. Beberapa contoh layanan individual yang dilakukan dikelas regular yaitu: 1. Jika salah satu peserta didik ada yang tunanetra dan sedang belajar tentang peta, maka anak-anak yang lain belajar dengan menggunakan peta
gambar
seperti
biasanya,
maka
tunanetra
belajar
dengan
menggunakan peta raba (peta timbul) yaitu peta yang jika diraba dengan tangannya akan mendapatkan informasi tentang gambaran suatu daerah/negara. 2. Di salah satu sekolah dasar (SD) penyelenggara pendidikan inklusif terdapat anak tunagrahita. Guru sedang mengajar matematika sampai
13
bilangan 100. Ternyata anak tunagrahita tersebut sulit untuk diajari sampai angka 100, maka anak tungrahita tersebut diajari hanya sampai puluhan dan belajarnya tetap di kelas sebaiknya ada GPK (Guru Pendidikan Khusus) yang mendampinginya. E. Mengakomodir Perbedaan
Sesuai dengan filosofi pendidikan inklusif, bahwa pada dasarnya setiap manusia yang satu dengan manusia yang lain pasti berbeda. Beberapa diantaranya ada yang mirip. Mirip bukan berarti sama. Perbedaan merupakan sesuatu yang kodrati. Secara garis besar perbedaan dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan yang “wajar” dan perbedaan yang “ekstrim”. Perbedaan yang wajar maksudnya perbedaan yang biasa dan sebagian besar menjadi ciri pembeda untuk mengenal seseorang. Beberapa contoh yang termasuk kategori perbedaan yang wajar antara lain : warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, latar belakang ekonomi, agama, dan lain-lain. Selama ini perbedaan kategori wajar sudah tidak menjadi masalah di sekolah, terutama di sekolah umum. Misalnya siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang miskin sudah dapat bersekolah. Begitu juga di sekolah-sekolah umum sudah terbiasa dengan siswa yang berbeda-beda warna kulit. Bagaimana dengan perbedaan yang ekstrim? Perbedaan yang ekstrim dimaknai sebagai sebuah perbedaan yang mencolok. Seseorang yang termasuk kategori perbedaan yang ekstrim bisa jadi hanya orang tersebut yang mengalami/memiliki. Contohnya ada satu anak yang hanya mempunyai kaki satu, sedangkan anak-anak lainnya kakinya lengkap. Contoh lainnya ada anak yang mempunyai IQ di bawah 70 (tunagrahita), sedangkan anak-anak lainnya ber-IQ rata-rata (90-110). Perbedaan yang ekstrim paling banyak berasal dari mereka yang termasuk ABK (anak berkebutuhan khusus). Perbedaan yang ekstrim masih sering dipermasalahkan di sekolah umum. Mereka yang berbeda ekstrim (ABK) masih banyak yang bersekolah di SLB. Di era pendidikan inklusif ini, bagaimana mereka bisa ditangani di sekolah umum. Sekolah yang baik adalah sekolah yang siswa-siswanya heterogen, bukan homogeny. Beberapa sekolah yang berusaha untuk menghomogenkan
14
siswanya tetap saja tidak bisa seratus persen homogeny. Contohnya sekolah hanya menerima anak-anak yang mempunyai rangking 10 besar, ada juga sekolah yang hanya menerima anak-anak yang gifted . (penulis yakin, kemampuan anak pasti berbeda walaupun hasil tes IQ yang sama). Kedua contoh fenomena tersebut bisa jadi homogeny dalam IQ, namun tetap saja masih terdapat keunikan pada masing-masing individu. Kesimpulannya manusia ternyata tidak bisa dihomogenkan. Kehidupan yang normal adalah kehidupan yang heterogen. Kondisi sekolah (lebih spesifik kondisi kelas) yang heterogen, sangat memungkinkan berbagai strategi/metode pembelajaran yang mengarah kepada pendewasaan sosial bagi peserta didik akan bisa diterapkan. Salah satu contohnya yaitu metode belajar dengan teman sebaya/tutor teman sebaya. Bagaimana bisa terjadi jika seluruh siswanya adalah mempunyai kemampuan yang tinggi, atau seluruh siswanya mempunyai kemampuan yang rendah? Jika seluruh siswanya mempunyai kemampuan yang tinggi, sangat sulit untuk menerapkan metode belajar teman sebaya, sebab mereka tidak perlu kawan lain mengajarinya. Sebaliknya jika seluruh siswa satu kelas kemampuannya rendah, maka tidak ada yang mampu untuk mengajarinya. Fenomena tersebut sering terjadi di sekolah umum. F. Kerjasama dengan Berbagai Pihak Idealnya, implementasi pendidikan inklusif disetiap sekolah perlu
didukung oleh sebuah lembaga supporting Salah satu lembaga yang diharapkan muncul adalah resource center (pusat sumber penanganan ABK). Penanganan anak-anak pada umumnya dalam setting pendidikan inklusif, bisa jadi cukup ditangani oleh sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif. Namun jika di sekolah penyelenggara inklusif tersebut ada ABK, maka penanganannya perlu mendapatkan dukungan dari pihak lain, salah satunya yaitu lembaga pusat sumber. Pusat sumber sebaiknya dibentuk oleh pemerintah, agar bisa menjangkau lebih banyak sekolahsekolah reguler. Setidaknya setiap kabupaten/kota (distrik) terdapat satu lembaga pemerintah dibawah dinas pendidikan (setingkat UPT). Gagasan pusat sumber akan memanfaatkan sekolah-sekolah luar biasa. Beberapa
15
sekolah luar biasa ada yang ditunjuk sebagai ”senter”, ada yang ditunjuk sebagai ”pendukung” dan ada yang ditunjuk sebagai ”imbas”. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (ada atau belum ada pusat sumber) tetap harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memang mendukung terselenggaranya layanan yang prima terhadap perkembangan peserta didik. Misalnya dengan PUSKESMAS, Perguruan Tinggi, Psikolog, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga keberbakatan (misalnya ada anak didik yang mempunyai potensi/bakat musik), dan lain sebagainya. G. Bekerja Team Paradigma pendidikan inklusif sangat menyadari bahwa manusia
merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan. Manusia tidak mungkin mempunyai semua keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kebutuhan keahlian yang diperlukan di dalam paradigma pendidikan inklusif tidak mungkin hanya dipegang oleh sekelompok bahkan tidak mungkin oleh satu orang guru. Oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam pendidikan harus berkerjasama atau bekerja secara team dan sangat mustahil bisa bekerja sendiri. Semua keberhasilan merupakan hasil karya bersama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Siapa yang harus bekerjasama? Tentu semua orang yang terlibat, seperti kepala sekolah, guru komite, orang tua siswa, staf sekolah, bahkan orang lain yang sehari-hari berkerja di lingkungan sekolah seperti tukang kebun, penjual makanan di kantin dan sebagainya. Semua orang harus mendapat pemahaman tentang paradigma pendidikan inklusif agar mereka tidak enggan mengimplementasikan paradigma pendidikan inklusif agar mereka tidak enggan mengimplementasikan pradigma pendidikan inklusif dan justru diharapkan untuk memberikan dukungan yang positif serta bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing, selalu koordinasi jika memerlukan kewenangan dari pihak lain. Pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika prinsip piramida inklusif terpenuhi dengan baik. Ketiga dimensi dalam piramida inklusif
16
harus berjalan seiring dan tidak bisa hanya sebagian saja dilaksanakan. Piramida tersebut yaitu :
1. Kebijakan inklusif Paradigma pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika didukung oleh
para
pengambil
kebijakan
serta
pejabat
yang
berwenang
menentukan arah kebijakan pendidikan, pengawas, kepala sekolah dan pihak-pihak lain penentu kebijakan pendidikan. 2. Budaya inklusif Paradigma pendidikan inklusi harus mengakar disetiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah dapat memprogramkan sosialisasi tentang seluk beluk pendidikan inklusif secara berkelanjutan bagi setiap guru, komite, staf dan orang lain yang terlibat. Pendidikan inklusif harus menjadi budaya setiap orang yang terlibat. Budaya inklusif terwujud dengan dukungan dan sebuah komitmen selalu mengatasi hambatan.
3. Praktek secara nyata Paradigma pendidikan inklusif hanya akan menjadi sebuah wacana saja jika tidak diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan di sekolah. Setiap program sekolah harus bernuansa inklusif. Praktek nyata merupakan wujud keberhasilan tertinggi dalam hirarki pelaksanaan
17
pendidikan inklusif. Jangan hanya teori saja, namun paradigma pendidikan inklusif nyata ada di sekolah. H. Perlunya Guru Pendidikan Khusus (GPK) Konsep tentang adanya GPK terbilang masih baru di Indonesia.
Sebenarnya paradigma pendidikan inklusif mengisyaratkan adanya profesi profesi pendidik diberbagai bidang. Selain profesi sebagai guru kelas, Guru Bimbingan Konseling, dan guru bidang studi, maka muncul adanya tuntutan profesi GPK. GPK lebih banyak bertugas menangani hambatan belajar terutama hambatan belajar yang disebabkan karena anak didik tergolong ABK. Teori tentang paradigma pendidikan inklusif sebenarnya terdapat profesi yang disebut itenerant teacher lebih banyak bertugas sebagai konsultan dan berkedudukan/berkantor di pusat sumber. Sedangkan special teacher adalah guru
khusus
yang
mempunyai
kualifikasi
penanganan
ABK
yang
ditugaskan/berkantor di sekolah umum/reguler. Special teacher direkrut dari sarjana special need education( di Indonesia Sarjana PLN) atau direkrut dari guru reguler yang spesifik mendapatkan training tentang penanganan ABK. Guru khusus tersebut langsung secara praktis bekerjasama dengan guru kelas untuk menangani hambatan anak belajar anak termasuk hambatan belajar dari anak-anak yang tergolong ABK. Jabatan iteneran teacher berasal dari guruguru yang mempunyai prestasi sebagai special teacher.
Di Indonesia
sepertinya yang bekembang adalah GPK yang lebih mirip itenerant teacher sepertinya masih jauh.
I. Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik Target Aksesibilitas adalah terciptanya fasilitas baik fisik maupun non
fisik yang membuat para penggunanya merasa aman, mudah dan nyaman. Aksesibilitas merupakan kunci kemudahan manusia. Lembaga sekolah sebenarnya juga termasuk fasilitas umum. Misalnya bisa kita simak dari salah satu undang-undang yang mengatur tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung Pasal 31 dinyatakan: (1) Penyediaan fasilitas dan aksebilitas bagi
18
penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana simaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selama ini penciptaan lingkungan fisik maupun non fisik memang lebih diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, sebab masyarakat yang tidak mengalami disabilitas memang tidak terlalu memerlukan fasilitas yang aksesibel.
Seperti
pendapatnya
Tarsidi
(2008):
“Sesungguhnya
para
penyandang ketunaan tidak mengharapkan dan tidak pula memerlukan lebih banyak
hak
daripada
orang-orang
pada
umumnya.
Mereka
hanya
menghendaki agar dapat bergerak bergerak di dalam lingkungannya dengan tingkat kenyamanan, kemudahan dan keselamatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang normal, dapat semandiri mungkin dalam batas-batas kemampuannya.” Penyandang disabilitas (ABK) yang paling banyak memerlukan aksesibilitas fisik adalah penyandang tunadaksa darn tunanetra. Kedua jenis penyandang tersebut banyak mengalami hambatan mobilitas. Sebenarnya anak-anak berkebutuhan
khusus
lainnya
juga
memerlukan
aksesibilitas.
Bentuk
aksesibilitasnya tergantung dari jenis hambatannya. Misalnya anak-anak tunarungu
memerlukan
aksesibilitas
yang
dapat
mengatasi
akibat
ketunarunguannya. Anak-anak hiperaktif dan anak-anak yang mempunyai hambatan perilaku memerlukan tingkat keamanan lingkungan yang baik. Anak-anak dengan hambatan kecerdasan, misalnya tunagrahita memerlukan kemudahan informasi/petunjuk.
19
BAB 3 KESIMPULAN Dari paparan kami di atas, dapat di tarik kesimpuan semua elemen yang ada pada pendidikan inklusif yakni Welcoming Teacher, Kerjasama, Kurikulum yang Fleksibel, Layanan Individual, Mengakomodir perbedaan, Guru pendidikan Khusus, serta Aksesibilitas baik fisik maupun nonfisik semua nya bertujuan agas terbentuknya Wlcoming School yang dapat menerima dengan baik ABK. Dan juga agar masyarakat dari semua kalangan dengan berbagai keterbatasan yang dialami dapat menempuh pendidikan yang sama sehingga dapat tercapai pemerataan dalam pendidikan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Dika96. (2010, November 29). Pendidikan Inklusi. Dipetik Oktober 15, 2017, dari Dika96's
Blog:
https://dika96.wordpress.com/2010/11/29/pendidikan-
inklusi/ Mansur, S. (2013, April 1). Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Islam. Dipetik Oktober 15, 2017, dari LOMBOKITA: http://arsip.lombokita.com/blogwarga/pendidikan-inklusi-dalam-perspektif-islam Masyitah, S. (2014, Januari 1). Pendidikan Inklusi. Dipetik Oktober 15, 2017, dari Blogspot.co.id: http://masyitahmasyithah.blogspot.co.id/2013/07/pendidikan-inklusi-menurut perpsektif.html Utomo. (2016). Pendidikan Inklusif. Banjarmasin: Pustaka Banua.
20
