Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Diposkan oleh Muh Ilmi Ikhsan Sabur Perlindungan dan pengegakan hukum di suatu negara itu merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian, perdamaian, dan ketertiban dalam negera tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari kostitusi. Begitu juga dengan Perlindungan dan penegakan hukum pastilah memiliki dasar hukum tertentu. leh karena itu, kita akan membahas mengenai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum .
Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Pengertian Perlindungan dan Penegakan Hukum Perlindungan Hukum Perlindugan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada !arganya agar hak-haknya sebagai seorang !arga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. "ontoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. konsumen. Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk mem#ungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. "ontoh penegakan hukum sangat banyak banyak disekitar kita, misalnya penangkapan pengedar narkotika dan sebagainya.
Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Konstitusi
Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (1) UUD RI 19! $Segala !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan !ajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.% Pasal 2" D ayat (1) UUD RI 19! $Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.% Pasal 2 ayat (1) UUD RI 19! $&ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan dan keadilan.' Pasal 2" ayat (!) UUD RI 19! $(ntuk menegakkan dan melindungi Hak )sasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak )sasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.%% Pasal #$ ayat () UUD RI 19! $&epolisian *egara +epublik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.'
Realitas Penegakan Hukum di Indonesia Seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, si#at hukum di Indonesia seperti tumpul ke atas dan tajam ke ba!ah. Misalnya saja penegakan hukum terhadap koruptor yang kebanyakan hanya menerima hukum yang tidak sesuai dengan perbuatannya, sebaliknya para rakya kecil jika melanggar maka hukumannya sangat berat seperti kasus pencurian buah kapuk yang dilakukan oleh seorang kakek yang menyebabkannya masuk bui beberapa tahun. Hal ini membuat kita pesimis akan nasib penegakan hukum di Indonesia.
http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-danpenegakan.html
Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (1) UUD RI 19! $Segala !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan !ajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.% Pasal 2" D ayat (1) UUD RI 19! $Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.% Pasal 2 ayat (1) UUD RI 19! $&ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan dan keadilan.' Pasal 2" ayat (!) UUD RI 19! $(ntuk menegakkan dan melindungi Hak )sasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak )sasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.%% Pasal #$ ayat () UUD RI 19! $&epolisian *egara +epublik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.'
Realitas Penegakan Hukum di Indonesia Seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, si#at hukum di Indonesia seperti tumpul ke atas dan tajam ke ba!ah. Misalnya saja penegakan hukum terhadap koruptor yang kebanyakan hanya menerima hukum yang tidak sesuai dengan perbuatannya, sebaliknya para rakya kecil jika melanggar maka hukumannya sangat berat seperti kasus pencurian buah kapuk yang dilakukan oleh seorang kakek yang menyebabkannya masuk bui beberapa tahun. Hal ini membuat kita pesimis akan nasib penegakan hukum di Indonesia.
http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-danpenegakan.html
%a&tu' 1! e&ruari 2$1 akalah Penegakan Hukum di Indonesia
BAB I !"#A$%&%A"
A. &atar Belakang 'eperti (ang kita ketahui)semua "egara pasti mempun(ai peraturanperaturan dan hukum)dan *egitu +uga dengan "egara Indonesia. "egara Indonesia adalah "egara hukum) (ang mempun(ai peraturan-peraturan hukum) (ang si,atn(a memaksa seluruh mas(arakat atau rak(at Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau ke*i+akan-ke*i+akan hukum di Indonesia *ahkan +uga memaksa orang asing (ang *erada di wila(ah Indonesia untuk patuh terhadap hukum (ang ada di "egara indonesia.dan "egara pun mem*entuk *adan penegak hukum guna mempermudah dalam mewu+udkan "egara (ang adil dan makmur. etapi tidak dapat dipungkiri di "egara kita masih *an(ak kesalahan dalam menegakan hukum di "egara kita. #an masih *an(ak +uga ketidak ketidak adilan dalam melaksanaka melaksanakan n hukum (ang (ang *erlaku. *erlaku. etapi) etapi) itu *ukanlah salah dalam perumusan hukum)melainkan salah satu keteledoran *adan-*adan pelaksana hukum di Indonesia. Aki*at dari keteledoran terse*ut *an(ak sekali pelangaran-pelangaran hukum)dan pelangar-pelangar hukum (ang seharusn(a di adili dan dikenakan sangsi (ang seharusn(a)malah di*iarkan *egitu sa+a.dan hal ini sangat *erdampak *uruk *agi masa depan "egara ini. leh karena itu kita akan mem*ahas apa *agaimana penegakan hukum (ang adil dan *agaimana upa(aupa(a penegakan hukum di "egara kita ini untuk memulihkan atau mem*entuk "egara (ang memiliki hukum (ang tegas dan sesuai dengan undang-undang (ang *erlaku. arena masalah terse*ut merupakan masalah (ang sangat serius (ang harus dipecahkan)guna menciptakan keadilan *agi seluruh rak(at Indonesia.dan dalam menegakkan hukum di Indonesia.
B. umusan asalah Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah se*agai *erikut :
Apakah entingn(a eran emerintah dalam enegakan $ukum Bagaimana keadaan keadaan penegakkan hukum di Indonesia saat ini Bagaimana cara menegakkan hukum di "egara kita
3. u+uan Adapun tu+uan dari penulisan makalah ini adalah:
untuk mem*ahas mengenai ,aktor pen(e*a* ketidakadilan hukum dan cara mengatasai mengatasai masalah (ang ter+adi pada "egara ini.
*agaima ter+adin(a ketidakadilan hukum (ang *erkem*ang dalam mas(arakat. *agaimana cara kita men(ikapin(a.
BAB II !BA$A'A" A.entingn(a eran emerintah dalam enegakan $ukum 'e*elum *erangkat ke pertan(aan itu) satu hal (ang harus dikemukakan adalah pentingn(a ada upa(a dari pemerintah) di samping dari lem*aga (udikati, sendiri) untuk melakukan hal ini. 'etidakn(a ada tiga alasan perlun(a ada ke*i+akan dari pemerintah dalam penegakan hukum: ertama) pemerintah *ertanggung +awa* penuh untuk mengelola wila(ah dan rak(atn(a rak(atn(a untuk mencapai tu+uan dalam *ernegara. Bagi Indonesia sendiri) pern(ataan pern(ataan tu+uan *ernegara *ernegara sudah din(atakan din(atakan dengan tegas oleh para p ara pendiri pend iri negara dalam em*ukaan %%# 145) di antaran(a: melindungi melindun gi *angsa *an gsa dan mema+ukan kese+ahteraan umum. Bukan han(a pern(ataan tu+uan tu+ uan *ernegara Indonesia) namun secara mendasar me ndasar pun gagasan awal lahirn(a konsep negara) pemerintah wa+i* men+amin hak asasi warga negaran(a. ne garan(a. emang) emang ) dalam teori pemisahan kekuasaan ca*ang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lem*aga (udikati,. "amun lem*aga eksekuti, tetap mempun(ai tanggung +awa* karena adan(a irisan kewenangan dengan (udikati, serta legislati, dalam konteks checks and *alances dan ke*utuhan ke*utuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari. edua) tidak han(a tanggung +awa*) pemerintah pun pun(a kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi (ang kondusi, dalam men+alankan pemerintahann(a. Birokrasi dan pela(anan mas(arakat (ang *er+alan dengan *aik) serta keamanan mas(arakat. #engan adan(a penegakan hukum (ang *aik) akan muncul pula sta*ilitas sta*ilitas (ang (ang akan akan *erdampak *erdampak pada pada sektor sektor politik dan dan ekonomi. en+adi se*uah pen(ederhanaan (ang *erle*ihan *erle*ih an *ila dikatakan
penegakan hukum han(alah tanggung +awa* dan kepentingan lem*aga (udikati,. etiga) sama sekali tidak *isa dilupakan adan(a dua institusi penegakan hukum lainn(a (ang *erada di *awah lem*aga eksekuti,) (aitu epolisian dan e+aksaan. enegakan hukum *ukanlah wewenang ahkamah Agung semata. #alam konteks keamanan mas(arakat dan keterti*an umum) e+aksaan dan epolisian +ustru men+adi u+ung tom*ak penegakan hukum (ang penting karena ia langsung *erhu*ungan dengan mas(arakat. 'ementara itu) dalam konteks legal ,ormal)sehingga saat ini pemerintah masih mempun(ai suara (ang sigi6kan dalam penegakan hukum. 'e*a*) sampai dengan 'eptem*er 2004) urusan administrati, peradilan masih dipegang oleh #epartemen ehakiman dan $ak Asasi anusia. arena itu) emerintah masih *erperan penting dalam mutasi dan promosi hakim) serta administrasi peradilan. !7olusi mas(arakat hingga men+adi organisasi negara melahirkan konsep tentang adan(a hukum untuk mengatur institusi mas(arakat. arenan(a) ada asumsi dasar *ahwa adan(a kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada sta*ilitas mas(arakat. #an memang) selama hukum masih pun(a na,as keadilan) walau terdengar utopis) kepastian hukum +adi hal (ang didam*akan. 'e*a* melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman *agi rak(at. epastian *ahwa kehidupan di+aga oleh negara) kepentingann(a dihormati) dan kepemilikan (ang diraihn(a dilindungi. idak *erhenti di situ. Bagi Indonesia sendiri) penegakan hukum *ukan cuma soal mendorong per*aikan politik dan pemulihan ekonomi. $arus disadari *ahwa penegakkan hukum +ustru merupakan u+ung tom*ak proses demokratisasi. 'e*a*n(a) melalui penegakan hukum ini Indonesia dapat secara konsisten mem*erantas korupsi (ang sudah mengakar dengan kuat di *er*agai sektor) men+alankan aturanaturan main dalam *idang politik dan ekonomi secara konsisten. #engan penegakan hukum (ang konsisten dan tegas) pemulihan ekonomi dan tatanan politik +uga *isa didorong percepatann(a.
B. Adakah 8isi emerintah dalam enegakan $ukum &antas) *agaimana dengan penegakan hukum di Indonesia ertan(aan ini men+adi sulit di+awa* karena pemerintah sendiri hingga saat ini *elum menun+ukkan komitmenn(a (ang +elas mengenai penegakkan hukum. $ingga *elakangan ini) hukum seringkali tidak dilihat se*agai sesuatu (ang penting dalam proses demokratisasi. Ia sering dipandang se*agai sektor (ang menopang per*aikan di *idang lainn(a seperti politik dan pemulihan ekonomi. Alhasil) pem*aruan hukum sering diartikan se*agai pem*uatan *er*agai peraturan perundang-undangan (ang di*utuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana per*aikan ekonomi dan politik daripada pem*enahan perangkat penegakan hukum itu sendiri. Indikasi ge+ala ini terlihat dari lahirn(a *er*agai undang-undang secara kilat di #) (ang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi (ang dipreskripsikan oleh *er*agai lem*aga internasional dan nasional sementara tidak *an(ak (ang dilakukan untuk memper*aiki kiner+a kepolisian dan ke+aksaan oleh pemerintah. emang ada *e*erapa inisiati, (ang sudah dilakukan. isaln(a sa+a per*aikan ditu*uh epolisian I untuk mendorong epolisian (ang le*ih pro,esional. Begitu pula haln(a dengan studi-studi dalam rangka per*aikan ke+aksaan) seperti 9o7ernance Audit untuk e+aksaan I (ang dilakukan oleh Asian #e7elopment Bank dan rice aterhouse 3oopers Indonesia ;e+aksaan Agung I) 2001<. 'aat inipun) dengan didorong dan diasistensi oleh *e*erapa institusi) ada gerakan untuk pem*aruan hukum (ang dilakukan oleh institusiinstitusi hukum negara) (aitu ahkamah Agung) e+aksaan) dan epolisian. "amun perlu dicermati +uga *ahwa ke*an(akan dari inisiati, terse*ut adalah dorongan dari luar) dari mas(arakat sipil dan lem*aga-lem*aga nonpemerintahan lainn(a) *aik internasional maupun dalam negeri. 'ementara pemerintah sendiri tampakn(a *elum mempun(ai 7isi (ang +elas mengenai penegakan hukum. 'ecara sederhana) asumsi di atas *isa dilihat dari tidak adan(a kemauan politik untuk menun+ukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan di*iarkann(a *e*erapa koruptor kelas kakap *erkeliaran di mas(arakat. Bahkan) +a+aran pemerintahan (ang terkena indikasi korupsi pun masih di*iarkan memegang +a*atann(a. adahal) langkah pertama untuk menun+ukkan komitmen terhadap penegakan hukum +ustru dengan secara konsisten menerima putusan) *ahkaan sangkaan pengadilan mengenai tindak pidana tertentu) terlepas dari 6nal atau tidakn(a putusan terse*ut. asaln(a)
mereka adalah pe+a*at pu*lik (ang memiliki pertanggung+awa*an politik) sehingga soal teknis legal-,ormal men+adi tidak lagi rele7an. #alam *idang pem*entukan ke*i+akan) indikasi (ang menun+ukkan ge+ala di atas *isa dilihat dalam soal perencanaan pem*entukan ke*i+akan hukum pemerintah (ang mandeg. ada masa pemerintahan A*durrahman ahid) di*entuk omisi $ukum "asional (ang *ertugas mem*erikan nasehat kepada presiden dalam *idang hukum.
3.e*i+akan (ang erlu #ilakukan emerintah dalam enegakan $ukum enukik ke pem*icaraan (ang le*ih konkrit) ada *e*erapa hal (ang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum. #i tingkat su*stansi hukum - peraturan perundang-undangan- pemerintah perlu mendorong pem*entukan perangkat peraturan (ang terkait dengan penegakan hukum dengan 7isi di atas. isaln(a sa+a) pem*entukan peraturan (ang mewa+i*kan prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akunta*ilitas. =uga) pemerintah) se*agai salah satu aparat pem*entuk undang-undang) perlu *erinisiat, mem*entuk undang-undang (ang *erkaitan dengan per*aikan institusi penegakan hukum: engadilan) e+aksaan) dan epolisian. #i tingkat aparat) perlu ada ke*i+akan (ang *erkaitan dengan disiplin (ang tinggi.
Bukan han(a aparat penegak hukum (ang langsung *erkaitan dengan pengadilan tetapi seluruh aparat *irokrasi pemerintah. 'e*a* penegakan hukum *ukanlah han(a dilakukan di pengadilan tapi +uga soal *agaimana men+alankan peraturan perundang-undangan secara konsisten) tanpa kolusi) korupsi) dan nepotisme. #alam konteks >kultur? hukum) pemerintah perlu men+alankan ke*i+akan ke dua arah) (aitu kepada dirin(a sendiri) dalam hal ini aparat *irokrasi) dan kepada rak(at pengguna +asa penegakan hukum. ultur ini *isa sa+a men+adi keluaran dari proses disiplin (ang kuat (ang menum*uhkan
*uda(a penghormatan (ang tinggi kepada hukum. "amun di samping itu) perlu +uga dilakukan rangkaian kegiatan (ang sistematis untuk mensosialisasikan hak dan kewa+i*an warga negara) agar muncul kesadaran politik dan hukum.
Anggaran enegakan $ukum asih dalam konteks ke*i+akan pemerintah) penegakan hukum inipun harus didukung pendanaan (ang mencukupi oleh pemerintah serta) (ang le*ih penting lagi) perencanaan pendanaan (ang memadai. #alam kurun waktu tiga tahun terakhir) dana untuk sektor hukum dalam Anggaran endapatan dan Belan+a "egara ;AB"< meningkat dari tahun ke tahun. "amun) ada *e*erapa permasalahan dalam hal anggaran ini) seperti diungkapkan dalam ertas er+a em*aruan 'istem engelolaan euangan engadilan (ang disusun oleh ahkamah Agung *eker+a sama dengan &em*aga a+ian dan Ad7okasi untuk Independensi eradilan ;&eI<. #alam hal perencanaan dan penga+uan AB") kelemahan internal pengadilan (ang *erhasil diidenti6kasi antara lain: ;i< ketiadaan parameter (ang o*(ekti, dan
argumentasi (ang memadai@ ;ii<
proses pen(usunan (ang tidak partisipati,@ ;iii< ketidakpro,esionalan pengadilan@ dan lain-lain ;A) 200: 5-55<. e*an(akan >perencanaan? dana pemerintah untuk satu tahun anggaran tidak dilakukan *erdasarkan pengamatan (ang men(eluruh *erdasarkan ke*utuhan (ang riil) melainkan menggunakan sistem >line item *udgeting? menggunakan metode penetapan anggaran melalui pendeketan >incremental? ;pen(usunan anggaran han(a dilakukan dengan cara menaikkan +umlah tertentu dari anggaran tahun lalu atau anggaran (ang sedang *er+alan<. Aki*atn(a) dalam pelaksanaan anggaran) muncul >ke*iasaan? untuk mengha*iskan anggaran di akhir tahun anggaran) tanpa memperhatikan hasil dan kualitas dari anggaran (ang digunakan ;A) 200: 5-55< . ertas er+a terse*ut merumuskan serangkaian rekomendasi (ang sangat teknis guna mengatasi kelemahan-kelemahan terse*ut. ertas er+a itu memang le*ih *an(ak ditu+ukan untuk mempersiapkan wewenang administrasi dan keuangan (ang akan dipindahkan dari pemerintah ke ahkamah Agung. eski *egitu) setidakn(a *e*erapa rekomendasi (ang si,atn(a umum dan sesuai dengan
arah ke*i+akan penegakan hukum) seharusn(a dapat diterapkan pula oleh pemerintah.
e*i+akan (ang endesak #alam +angka pendek) hal (ang paling dekat (ang *isa dilakukan pemerintah untuk mendukung penegakan hukum misaln(a terkait dengan wewenang administrasi pengadilan (ang masih ada di tangan pemerintah hingga 'eptem*er 2004. #i sini) pemerintah *isa memainkan peranan penting dalam mendisiplinkan hakim-hakim (ang diduga melakukan praktek korupsi dan kolusi. 'elain itu) perlu ada dorongan dalam pem*entukan undang-undang (ang *erkaitan dengan pem*enahan institusi pengadilan. 'eperti peru*ahan lima undang-undang (ang *erkaitan dengan sistem peradilan terpadu ;integrated +ustice s(stem<) (aitu %% etentuan-etentuan okok ekuasaan ehakiman) %% eradilan ata %saha "egara) %% ahkamah Agung) %% eradilan %mum) dan %% e+aksaan. elima undang-undang ini tengah di*ahas di # oleh Badan &egislasi ;lihat www.parlemen.net<. 'e+auh perann(a *isa dimainkan dalam proses pem*ahasan kelima undang-undang ini) pemerintah perlu mendorong per*aikan institusi (ang mengedepankan pengadilan (ang *ersih dan independen. Begitu pula haln(a dengan rencana pen(usunan %% tentang omisi udisial (ang sudah disampaikan oleh Badan &egislasi # kepada pemerintah namun *elum mendapatkan +awa*an. #alam hal korupsi) (ang tentun(a *erkaitan erat dengan konsistensi penegakan hukum) pem*entukan omisi em*erantasan indak idana orupsi (ang tengah dilaksanakan harus mendapatkan perhatian (ang serius dari pemerintah. #emikian +uga dengan rencana pem*entukan engadilan husus orupsi (ang direncanakan ter*entuk pada *ulan =uni 2004 ;lihat Bappenas) 3etak Biru em*entukan engadilan indak idana orupsi<. 'atu hal (ang sama sekali tidak *oleh dilupakan adalah peran pemerintah dalam per*aikan institusi ke+aksaan dan kepolisian (ang +elas *erada di *awah wewenang pemerintah. ada saat ini e+aksaan tengah men(usun cetak *iru pem*aruan ke+aksaan dengan asistensi omisi $ukum "asional. #i sini perlu ada dorongan politik (ang kuat agar cetak *iru terse*ut tersusun dengan *aik dan) le*ih penting lagi) dapat terlaksana dengan *aik.
BAB III !"%% A. esimpulan entingn(a eran emerintah dalam enegakan $ukum
pemerintah *ertanggung +awa* penuh untuk mengelola wila(ah dan rak(atn(a untuk mencapai tu+uan dalam *ernegara.
tidak han(a tanggung +awa*) pemerintah pun pun(a kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi (ang kondusi, dalam men+alankan pemerintahann(a.
sama sekali tidak *isa dilupakan adan(a dua institusi penegakan hukum lainn(a (ang *erada di *awah lem*aga eksekuti,) (aitu epolisian dan e+aksaan
Adakah 8isi emerintah dalam enegakan $ukum
ada *e*erapa inisiati, (ang sudah dilakukan. isaln(a sa+a per*aikan di tu*uh epolisian I untuk mendorong epolisian (ang le*ih pro,essional.
ke*an(akan dari inisiati, terse*ut adalah dorongan dari luar) dari mas(arakat sipil dan lem*aga-lem*aga non-pemerintahan lainn(a) *aik internasional maupun dalam negeri.
e*i+akan (ang erlu #ilakukan emerintah dalam enegakan $ukum
'atu hal (ang sama sekali tidak *oleh dilupakan adalah peran pemerintah dalam per*aikan institusi ke+aksaan dan kepolisian (ang +elas *erada di *awah
wewenang pemerintah. ke*i+akan-ke*i+akan pemerintah ini harus terus didorong agar mempun(ai 7isi (ang le*ih +elas dan responsi, terhadap persoalan-persoalan (ang n(ata ada di mas(arakat. http://rodlial.*logspot.com/2014/02/makalah-penegakan-hukum-diindonesia.html
inggu' #$ *o+em&er 2$1 akalah Perlindungan dan Penegakan Hukum BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
enegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata terti*) keamanan dan ketentraman dalam mas(arakat *aik itu merupakan usaha pencegahan maupun pem*erantasan atau penindakan setelah ter+adin(a pelanggaran hukum) dengan perkataan lain *aik secara pre7enti, maupun represi,. 'e+auh ini peraturan (ang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat marta*at manusia di dalam proses pidana pada hakekatn(a telah diletakkan dalam %ndang-undang "omor 4C ahun 200 entang ekuasaan ehakiman dan %ndang-undang "omor C ahun 1C1 entang ita* %ndang-undang $ukum Acara idana ;%$A<. &em*aga peradilan se*agai lem*aga penegakan hukum dalam s(stem mperadilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan (ang selalu menghendaki peradilan (ang sederhana) cepat dan *ia(a
ringan se*agaimana (ang diatur dalam pasal 2 a(at ;4< %ndang-undang "omor 4C ahun 200 entang ekuasaan ehakiman. eadilan (ang dihasilkan dari suatu lem*aga peradilan melalui suatu proses peradilan (ang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan s(arat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu mas(arakat se*a* putusan-putusan hakim (ang kurang adil mem*uat keperca(aan mas(arakat terhadap lem*aga peradilan men+adi
*erkurang)
sehingga
mengaki*atkan
%ni7ersitas
'umatera
%taramas(arakat enggan untuk menempuh +alur hukum di dalam mengatasi permasalahan hukum (ang mereka hadapi. aka dalam hal ini hakim se*agai pe+a*at "egara (ang di*eri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana) mempun(ai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapain(a suatu keadilan (ang diharapkan dan dicita-citakan. 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pem*ahasan di atas) maka rumusan masalah (ang lahir adalah se*agai *erikut: 1. 2. . 4.
Bagaimana erlindungan dan enegakan $ukum Apa #asar $ukum erlindungan dan enegakan $ukum Bagaimana entingn(a erlindungan dan enegakan $ukum Bagaimana eristiwa #i lingkungan 'ekitar (ang #ise*a*kan &emahn(a erlindungan dan enegakkan $ukum
1.3 Tujuan
engacu pada rumusan masalah terse*ut tu+uan (ang diharapkan adalah se*agai *erikut: 1. 2. . 4.
emahami erlindungan dan enegakan $ukum. engetahui #asar $ukum erlindungan dan enegakan $ukum. emahami entingn(a erlindungan dan enegakan $ukum. emaparkan eristiwa #i lingkungan 'ekitar (ang #ise*a*kan &emahn(a
erlindungan dan enegakkan $ukum 1. Man!aat an,aat (ang diharapkan dalam pem*ahasan ini ada dua (aitu) man,aat teoretis dan man,aat praktis. 1.4.1. an,aat teoretis #apat menam*ah khasana keilmuan tentang perlindungan dan penegakan hukum.
1.4.2.
an,aat praktis em*erikan
pengetahuan
pada
mas(arakat
;pem*aca<
terhadap
perlindungan dan penegakan hukum.
BAB II PEMBAHA"AN 2.1 Perl#n$ungan $an Penegakan Hukum
enurut Andi $amDah se*agaimana dikutip oleh 'oemardi dalam artikeln(a (ang *er+udul Hukum dan Penegakan Hukum ;200E<) perlindungan hukum dimaknai se*agai da(a upa(a (ang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lem*aga pemerintah) swasta (ang *ertu+uan mengusahakan pengamanan) penguasaan dan pemenuhan kese+ahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi (ang ada. akna terse*ut tidak terlepas dari ,ungsi hukum itu sendiri) (aitu untuk melindungi kepentingan manusia. #engan kata lain hukum mem*erikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi *er*agai macam kepentingann(a) dengan s(arat manusia +uga harus melindungi kepentingan orang lain. #i sisi lain) 'iman+untak dalam artikeln(a (ang *er+udul in+auan %mum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise ;2011< , mengartikan perlindungan hukum se*agai segala upa(a pemerintah untuk men+amin adan(a kepastian hukum untuk mem*eri perlindungan kepada wargan(a agar hakhakn(a se*agai seorang warga negara tidak dilanggar) dan *agi (ang melanggarn(a akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan (ang *erlaku. #engan demikian) suatu perlindungan dapat dikatakan se*agai perlindungan hukum apa*ila mengandung unsur-unsur se*agai *erikut : a. Adan(a perlindungan dari pemerintah kepada wargan(a. *. =aminan kepastian hukum. c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adan(a sanksi hukuman *agi pihak (ang melanggarn(a. ada hakikatn(a setiap orang *erhak mendapatkan perlindungan dari hukum. leh karena itu) terdapat *an(ak macam perlindungan hukum. #ari sekian *an(ak +enis dan macam perlindungan hukum) terdapat *e*erapa diantaran(a (ang cukup populer dan telah akra* di telinga kalian) seperti perlindungan
hukum terhadap
konsumen.
erlindungan
hukum terhadap
konsumen ini telah diatur dalam %ndang-%ndang epu*lik Indonesia "omor C ahun 1 tentang erlindungan onsumen (ang pengaturann(a mencakup segala hal (ang men+adi hak dan kewa+i*an antara produsen dan konsumen 'elain itu) terdapat +uga perlindungan hukum (ang di*erikan kepada $ak atas eka(aan Intelektual ;$aI<. engaturan mengenai hak atas keka(aan intelektual meliputi) hak cipta dan hak atas keka(aan industri. engaturan mengenai hak atas keka(aan intelektual terse*ut telah dituangkan dalam se+umlah peraturan perundang-undangan) seperti %ndang-%ndang epu*lik Indonesia "omor 1 ahun 2002 tentang $ak 3ipta) %ndang-%ndang epu*lik Indonesia "omor 15 ahun 2001 tentang erek) %ndang-%ndang epu*lik Indonesia "omor 14 ahun 2001 tentang aten) %ndang-%ndang epu*lik Indonesia "omor 2 ahun 2000 tentang erlindungan 8arietas anaman) dan lain se*again(a. ersangka se*agai pihak (ang diduga telah melakukan per*uatan hukum +uga memiliki hak atas perlindungan hukum. erlindungan hukum terhadap tersangka di*erikan *erkaitan dengan hak-hak tersangka (ang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan se*agaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. $ukum dapat secara e,ekti, men+alankan ,ungsin(a untuk melindungi kepentingan manusia) apa*ila ditegakkan. #engan kata lain perlindungan
hukum
dapat
terwu+ud
apa*ila
proses
penegakan
hukum
dilaksanakan. roses penegakan hukum merupakan salah satu upa(a untuk men+adikan hukum se*agai pedoman dalam setiap perilaku mas(arakat maupun aparat atau lem*aga penegak hukum. #engan kata lain) penegakan hukum merupakan upa(a untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam *er*agai macam *idang kehidupan. enegakan hukum merupakan s(arat terwu+udn(a perlindungan hukum. epentingan setiap orang akan terlindungi apa*ila hukum (ang mengaturn(a dilaksanakan *aik oleh mas(arakat ataupun aparat penegak hukum. isaln(a) perlindungan hukum konsumen akan terwu+ud) apa*ila undang-undang
perlindungan konsumen dilaksanakan) hak cipta (ang dimiliki oleh seseorang +uga akan terlindungi apa*ila ketentuan mengenai hak cipta +uga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah) keluarga dan mas(arakat akan terti*) aman dan tenteram apa*ila norma-norma *erlaku di lingkungan terse*ut dilaksanakan. 2.2 Dasar Hukum Perl#n$ungan $an Penegakan Hukum
Adapun
dasar
hukum
(ang
mengatur
tentang
perlindungan
dan
penegakan hukum di Indonesia) antara lain: 1. asal 2E a(at ;1< %%# 145 (ang *er*un(i >'egala warga negara *ersamaan kedudukann(a di dalam hukum dan pemerintahan dan wa+i* men+un+ung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualin(a.? 2. asal 2C # a(at ;1< %%# 145 (ang *er*un(i >'etiap orang *erhak atas pengakuan) +aminan) perlindungan) dan kepastian hukum (ang adil serta perlakuan (ang sama di hadapan hukum.? . asal 2C a(at ;5< %%# 145 (ang *er*un(i >%ntuk menegakkan dan melindungi$ak Asasi anusia sesuai dengan prinsip negara hukum (ang demokratis)
maka
pelaksanaan $ak
Asasi
anusia di+amin)
diatur)
dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.? 4. asal 0 a(at ;4< %%# 145 (ang *er*un(i >epolisian "egara epu*lik Indonesia se*agai alat negara (ang men+aga keamanan dan keterti*an mas(arakat *ertugas melindungi) menga(omi) mela(ani mas(arakat) serta menegakkan hukum. 5. asal 24 a(at ;1< %%# 145 (ang *er*un(i >ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan (ang merdeka untuk men(elenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 2.3 Pent#ngn%a Perl#n$ungan $an Penegakan Hukum
'e*agai
negara
hukum)
Indonesia
wa+i*
melaksanakan
proses
perlindungan dan penegakan hukum. "egara wa+i* melindungi warga negaran(a dari *er*agai macam ketidakadilan) ketidakn(aman dan pen(impangan hukum lainn(a. 'elain itu) "egara mempun(ai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaran(a untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan (ang *erlaku.
erlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan) karena dapat mewu+udkan hal-hal *erikut ini: 2.3.1 Tegakn%a su&remas# hukum
'upremasi hukum *ermakna *ahwa hukum mempun(ai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam *er*agai macam kehidupan. #engan kata
lain)
semua tindakan warga negara maupun pemerintahan
selalu
*erlandaskan pada hukum (ang *erlaku. egakn(a supremasi hukum tidak akan terwu+ud apa*ila aturan-aturan (ang *erlaku tidak ditegakkan *aik oleh mas(arakat maupun aparat penegak hukum. 2.3.2 Tegakn%a kea$#lan
u+uan utama hukum adalah mewu+udkan keadilan *agi setiap warga negara. 'etiap warga negara dapat menikmati hakn(a dan melaksanakan kewa+i*ann(a merupakan wu+ud dari keadilan terse*ut. $al itu dapat terwu+ud apa*ila aturan-aturan ditegakkan. 2.3.3 Me'uju$kan &er$ama#an $alam keh#$u&an $# mas%arakat
ehidupan (ang diwarnai suasana (ang damai merupakan harapan setiap orang. erdamaian akan terw+ud apa*ila setiap orang merasa dilindungi dalam segala *idang kehidupan. $al itu akan terwu+ud apa*ila aturan-aturan (ang *erlaku dilaksanakan. e*erhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah sematamata men(angkut ditegakkann(a hukum (ang *erlaku) akan tetapi menurut 'oer+ono
'oekanto
;dalam
*ukun(a
(ang
*er+udul
Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum) 2002< sangat tergantung pula dari *e*erapa
,aktor) antara lain:
a. Hukumn%a . #alam hal ini (ang dimaksud adalah undang-undang di*uat tidak
*oleh *ertentangan dengan ideologi negara) dan undang-undang di*uat haruslah
menurut
ketentuan
(ang
mengatur
kewenangan
pem*uatan
undangundang se*agaimana diatur dalam onstitusi negara) serta undangundang di*uat haruslah sesuai dengan ke*utuhan dan kondisi mas(arakat di mana undang-undang terse*ut di*erlakukan.
(. Penegak hukum ) (akni pihakpihak (ang secara langsung terli*at dalam *idang
penegakan hukum. enegak hukum harus men+alankan tugasn(a dengan *aik sesuai dengan peranann(a masing-masing (ang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. #alam men+alankan tugas terse*ut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan pro,esionalisme) sehingga men+adi panutan mas(arakat serta diperca(a oleh semua pihak termasuk semua anggota mas(arakat. ). Mas%arakat ) (akni mas(arakat lingkungan di mana hukum terse*ut *erlaku
atau
diterapkan.
aksudn(a
warga
mas(arakat
harus
mengetahui
dan
memahami hukum (ang *erlaku) serta menaati hukum (ang *erlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlun(a hukum *agi kehidupan mas(arakat. $. "arana atau !as#l#tas %ang men$ukung &enegakan hukum . 'arana atau
,asilitasFterse*ut mencakup tenaga manusia (ang terdidik dan terampil) organisasi (ang *aik) peralatan (ang memadai) keuangan (ang cukup) dan se*again(a. etersediaan sarana dan ,asilitas (ang memadai merupakan suatu keharusan *agi ke*erhasilan penegakan hukum. e. *e(u$a%aan+ %akn# se(aga# has#l kar%a ) cipta dan rasa (ang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. #alam hal ini ke*uda(aan mencakup nilai-nilai (ang mendasari hukum (ang *erlaku) nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi a*strak mengenai apa (ang dianggap *aik sehingga dianut) dan apa (ang dianggap *uruk sehingga dihindari. 2.
Per#st#'a
D#
l#ngkungan
"ek#tar
%ang
D#se(a(kan
Lemahn%a
Perl#n$ungan $an Penegakkan Hukum
elanggaran hukum dise*ut +uga per*uatan melawan hukum) (aitu tindakan seseorang (ang tidak sesuai atau *ertentangan dengan aturan-aturan (ang *erlaku. #engan kata lain) pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewa+i*an-kewa+i*an (ang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum (ang *erlaku) misaln(a kasus pem*unuhan merupakan pengingkaran terhadap kewa+i*an untuk menghormati hak hidup orang lain. elanggaran hukum merupakan *entuk ketidakpatuhan terhadap hukum. etidakpatuhan terhadap hukum dapat dise*a*kan oleh dua hal) (aitu: a.
elanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap se*agai ke*iasaan *ahkan ke*utuhan
*. $ukum (ang *erlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. 'aat ini kita sering melihat *er*agai pelanggaran hukum *an(ak ter+adi di negara ini. $ampir setiap hari kita mendapatkan in,ormasi mengenai ter+adin(a tindakan melawan hukum *aik (ang dilakukan oleh mas(arakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku (ang *ertentangan dengan hukum (ang dilakukan di lingkungan keluarga) sekolah) mas(arakat) *angsa dan negara. 2..1 Dalam l#ngkungan keluarga
1. 2. . 4. 5. G.
menga*aikan perintah orang tua mengganggu kakak atau adik (ang sedang *ela+ar i*adah tidak tepat waktu menonton ta(angan (ang tidak *oleh ditonton oleh anak-anak@ nonton t7 sampai larut malam *angun kesiangan. 2..2 Dalam l#ngkungan sek,lah
1. mencontek ketika ulangan 2. datang ke sekolah terlam*at . *olos mengikuti pela+aran 4. tidak memperhatikan pen+elasan guru 5. *erpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan (ang ditentukan sekolah. 2..3 Dalam l#ngkungan mas%arakat 1. mangkir dari tugas ronda malam 2. tidak mengikuti ker+a *akti dengan alasan (ang tidak +elas . main hakim sendiri 4. mengkonsumsi o*at-o*at terlarang 5. melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain G. melakukan per+udian E. mem*uang sampah sem*arangan. 2.. #alam lingkungan *angsa dan negara) diantaran(a: 1. tidak memiliki 2. tidak memiliki 'I . tidak mematuhi ram*u-ram*u lalu lintas 4. melakukan tindak pidana seperti pem*unuhan) perampokan) penggelapan) pengedaran uang palsu) pem*a+akan kar(a orang lain dan se*again(a 5. melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara G. tidak *erpartisipasi pada kegiatan emilihan %mum E. merusak ,asilitas negara dengan senga+a.
BAB III PENUTUP 3.1 *es#m&ulan
enurut Andi $amDah se*agaimana dikutip oleh 'oemardi dalam artikeln(a (ang *er+udul Hukum dan Penegakan Hukum ;200E<) perlindungan hukum dimaknai se*agai da(a upa(a (ang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lem*aga pemerintah) swasta (ang *ertu+uan mengusahakan pengamanan) penguasaan dan pemenuhan kese+ahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi (ang ada. elanggaran hukum dise*ut +uga per*uatan melawan hukum) (aitu tindakan seseorang (ang tidak sesuai atau *ertentangan dengan aturan-aturan (ang *erlaku. #engan kata lain) pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewa+i*an-kewa+i*an (ang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum (ang *erlaku) misaln(a kasus pem*unuhan merupakan pengingkaran terhadap kewa+i*an untuk menghormati hak hidup orang lain. 3.2. "aran
Berdasarkan pem*ahasan di atas dan simpulan (ang telah di kemukakan se*elumn(a) pada *agian ini penulis mengemukakan *e*erapa saran se*agai *erikut: .2.1.
enulis *erharap dari adan(a tugas ini dapat mem*erikan man,aat (ang
*an(ak *agi para pem*aca terutama siswa se*agai generasi mudah. .2.2. enulis *erharap agar siswa le*ih mudah memahami perlindungan dan penegakkan hukum. .2.. enulis men(adari *ahwa masih *an(ak siswa (ang *elum memahami tentang perlindungan dan penegakkan hukum maka dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian dari para guru terutama para ahli hukum. #iposkan oleh Irwan #arwis di inggu) "o7em*er 0) 2014 http://irwankaimoto.*logspot.com/2014/11/makalah-perlindungan-danpenegakan-hukum.html
,-, I P.*D-HU/U-* 101
/atar ,elakang asalah
Bergulirnya iklim re#ormasi dan demokratisasi di Indoneseia dalam kurun !aktu beberapa tahun terakhir ini telah memba!a angin perubahan berupa kebebasan berekspresi yang sangat bebas. &ebebasan tersebut pada beberapa kesempatan telah $kebabalasan% bahkan berujung pada kon#lik horisontal maupun kon#lik ertikal. &on#lik yang tidak terkelola dengan baik ditambah dendam masa lalu pada masa Pemerintahan rde Baru, yang sangat otoriter berdampak pada kekerasan bahkan telah terjadi kon#lik bersenjata. Bahkan beberapa daerah telah jatuh korban berjumlah ratusan bahkan mungkin ribuan. erjadi pula pengusiran dan pemusnahan kelompok etnis tertentu genocide/ oleh kelompok etnis lain. &ekerasan, kontak senjata dan pemusnahan etnis seakan menjadi $menu utama% berbagai media di tanah air. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminati# atas dasar etnik, ras, !arna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminati# tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersi#at ertikal dilakukan oleh aparat negara terhadap !arga negara atau sebaliknya/ maupun horisontal antar!arga negara sendiri/ dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat gross iolation o# human rights/. Pada kenyataannya selama lebih lima tujuh tahun usia +epublik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemusnahan kelompok etnis tertentu, pembakaran sarana pendidikan dan tempat ibadah, dan teror bom yang semakin berkembang. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan0atau menghilangkan nya!a. Bahkan pada beberapa kesempatan yang lalu, Pengadilan H)M )d Hoc &asus pelanggaran H)M berat imtim telah membebaskan sebagian terbesar para 1endaral )ngkatan Darat dari segala tuntutan hukum.
Padahal secara jelas dan tegas untuk melaksanakan amanat (ndang-undang Dasar 2345, Majelis Permusyar!aratan +akyat melalui &etetapan MP+ *omor 67II0MP+02338 tentang Hak )sasi Manusia, telah menugaskan kepada 9embaga-lembaga inggi *egara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. elah terbentuk juga (ndangundang *o. :3 ahun 2333 tentang Hak )sasi Manusia dan (ndang-undang *o. ;< ahun ;=== tentang Pengadilan Hak )sasi Manusia, yang diikuti dengan pengukuhan melalui (ndang-undang *o. :3 ahun 2333 &omisi *asional Hak )sasi Manusia.
102
Rumusan asalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini penulis mendapatkan hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah. +umusan masalah itu adalah > )dapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut> 2.
)pakah penegakan hukum itu?
;.
)pakah itu aparatur penegak hukum?
:.
)pakah @aktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum?
4.
)pakah Permasalahan Penegakan Hukum di Indonesia?
5.
Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum?
uuan Penulisan
ujuan dari penulisan makalah ini antara lain>
2. (ntuk memenuhi tugas mata kuiah Sistem Hukum Indonesia ;. (ntuk menambah pengetahuan tentang Penegakan Hukum :. (ntuk mengetahui berbagai permasalahan Penegakan Hukum di Indonesia
10#
etode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi pustaka atau studi literatur, yaitu penulis mengambil sumber penulisan dari internet dan jurnal hukum.
,-, II P.,-H-%-*
201 Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau ber#ungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normati# atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bah!a suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan #ormal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. etapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang #ormal dan tertulis saja. &arena itu, penerjemahan perkataan Ala! en#orcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan Apenegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah Apenegakan peraturan dalam arti sempit. Pembedaan antara #ormalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah Athe rule o# la! ersus Athe rule o# just la! atau dalam istilah Athe rule o# la! and not o# man ersus istilah Athe rule by la! yang berarti Athe rule o# man by la!. Dalam istilah Athe rule o# la! terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang #ormal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. &arena itu, digunakan istilah Athe rule o# just la!. Dalam istilah Athe rule o# la! and not o# man dimaksudkan untuk menegaskan bah!a pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah Athe rule by la! yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bah!a yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti #ormil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan ke!enangan oleh undang-undang untuk menjamin ber#ungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. )pakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjekti#nya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu. PC*C)&)* H(&(M B1C&I@ Seperti disebut di muka, secara objekti#, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum #ormal dan hukum materiel. Hukum #ormal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian Ala! en#orcement dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepsi Acourt o# la! dalam arti pengadilan hukum dan Acourt o# justice atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah )gung di )merika Serikat disebut dengan istilah ASupreme "ourt o# 1ustice. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bah!a hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bah!a hakim cukup menemukan kebenaran #ormil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim di!ajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus di!ujudkan dalam peradilan pidana. *amun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk me!ujudkan keadilan materiel. &e!ajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan ke!ajiban-ke!ajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. *ormanorma hukum yang bersi#at dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan ke!ajibanke!ajiban yang juga dasar dan mendasar. &arena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan ke!ajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya
terkandung di dalamnya dimensi hak dan ke!ajiban secara paralel dan bersilang. &arena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan ke!ajiban asasi manusia. )kan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. &arena itu, sejarah umat manusia me!ariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. agasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. )liran konstitusionalime inilah yang memberi !arna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi negara hukum/ dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis democratische rechtsstaat/ ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum constitutional democracy/. Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. &arena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. 9agi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri? *amun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. &ita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan Ahak asasi manusia. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat. 202 -paratur Penegak Hukum
)paratur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat orangnya/ penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan onis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali resosialisasi/ terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu> i/ institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannyaE ii/ budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan iii/ perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. (paya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan
keadilan itu sendiri secara internal dapat di!ujudkan secara nyata. *amun, selain ketiga #aktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. (paya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai *egara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan me!ujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan !arisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan Faman. )rtinya, persoalan yang kita hadapi bukan saj a berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. &arena itu, ada empat #ungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu i/ pembuatan hukum Athe legislation o# la! atau Ala! and rule making/, ii/ sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum socialiFation and promulgation o# la!, dan iii/ penegakan hukum the en#orcement o# la!/. &etiganya membutuhkan dukungan i/ adminstrasi hukum the a dministration o# la!/ yang e#ekti# dan e#isien yang dijalankan oleh pemerintahan eksekuti#/ yang bertanggungja!ab accountable/. &arena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, Athe administration o# la! itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum rules eGecuting/ dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan regels/, keputusankeputusan administrasi negara beschikkings/, ataupun penetapan dan putusan onis/ hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. 1ika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? 1ika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori A#iktie yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersi#at uniersal, hukum juga perlu di#ungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat social re#orm/, dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.
20# aktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya #aktor-#aktor yang mempengaruhi penegakan hukum ;==;>5/ menyebutkan bah!a masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada #aktor-#aktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu > a.
@aktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
b.
@aktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
c.
@aktor sarana atau #asilitas yang mendukung penegakan hukum.
d.
@aktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e.
@aktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
&emudian )l. isnubroto dalam bukunya yang berjudul Hakim dan peradilan di Indonesia 233>88-3=/ memuat beberapa #aktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. )dapun beberapa #aktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah > 2.
@aktor Subjekti#
a.
Sikap prilaku apriori Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak a!al dihinggapi suatu prasangka atau dugaan bah!a terdak!a atau tergugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah presumtion of innocence/, terutama dalam perkara pidana. Sikap yang bersi#at memihak salah satu pihak biasanya adalah penuntut umum atau penggugat/ dan tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.
b.
Sikap perilaku emosional Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemarah akan berbeda dengan prilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.
c.
Sikap Arrogence power Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdak!a atau pihak-pihak yang bersengketa lainnya, sering kali mempengaruhi &eputusannya.
d.
Moral
@aktor ini merupakan landasan yang sangat ital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. @aktor ini ber#ungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyele!engan dan sikap tidak adil lainnya.
;.
@aktor bjekti#
a.
9atar belakang sosial budaya 9atar belakang sosial hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bah!a, hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah.
b.
Pro#esionalisme Pro#esionalisme
yang
meliputi knowledge pengetahuan,
!a!asan/
dan skills keahlian, keterampilan/ yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan #aktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah pro#esionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. leh sebab itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika pro#esi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungja!abkan.
20 Permasalahan Penegakan Huukum di Indonesia
Indonesia tengah mengalami krisis kepatuhan hukum karena hukum telah kehilangan substansinya. Permasalahan hukum di Indonesia yang saat ini sedang terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumny, inkonsistensi penegakan hukum, interensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Diantara banyaknya permasalahan tersebut adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat baik polisi, jaksa, hakim maupun pemerintah eksekuti#/ yang ada dalam !ilayah peradilan yang bersangkutan. Inkonsistensi penegakan hukum kadang melibatkan masyarakat itu sendiri dan dalam media elektronik maupun media cetak. Inkonsistensi penegakan hukum ini secara tidak disadari telah berlangsung dari hari ke hari. "ontoh kecil dari Inkonsistensi penegakan hukum yang terjadi pada saat berkendaraan dijalan raya dikota besar seperti di 1akarta yang
memberlakukan aturan 'three-in-one'. )turan ini tidak akan berlaku bagi *I dan Polri. Bahkan polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas *I atau Polri yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang atau bahkan terkadang polisi yang bertugas memberikan penghormatan apabila penumpangnya berpangkat lebih tinggi. Secara tidak disadari hal tersebut merupakan diskriminasi terhadap masyarakat a!am tapi sayangnya banyak masyarakat yang tidak menyadari hal tersebut. &etimpangan dan putusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap dirasakan dari hari ke hari. Berikut ini beberapa kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia yang dikelompokan berdasarlan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat a!am baik melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri maupun peristi!a lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan media elektronik. a.
ingkat kekayaan seseorang.
ingkat kekayaan seseorang dapat memperingan masa tahan seseorang yang melakukan pelanggaran. Pelaku pelanggaran bisa menye!a pengacara mahal yang bisa mementahkan dak!aan kejaksaan untuk memperingan masa tahanannya atau jika perlu pelaku dapat membayar hakim atau jaksa agar memperingan masa tahanannya. Sebaliknya dengan pelaku pelanggaran yang tidak memiliki uang yang banyak maka pelaku hanya bisa membayar pengacara semampunya atau tidak sedikit pula yang mereka hanya pasrah menerima putusan hakim. Padahal jika dibandingkan kasus pelanggarannya tidak merugikan pemerintah milyaran rupiah. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Hukum bisa dibeli dengan uang.
b.
ingkat 1abatan Seseorang
Mari kita simak kasus berikut ini. &asus )ncolgate berkaitan dengan studi banding keluar negri yang diikuti oleh sekitar 4= orang anggota DP+D D&I &omisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DP+D yang berangkat meman#aatkan dua sumber keuangan yaitu SP1 anggaran yang diperoleh dari anggaran DP+D D&I sekitar 5,; M dan uang saku dari P. Pembangunan 1aya )ncol sekitar ;,2 M. Dalam kasus ini 3 orang sta# Bapedal D&I Bambang Sungkono dan &epala Dinas ata &ota D&I )hmadin )hmad tidak dikenai tindakan apapun. Penyelesaian masalah ini dilakukan setelah media cetak dan media elektronik menemukan ketidaksesuaian dalam masalah pendanaan studi banding tersebut. Penyelesaian secara administrati# ini seakan dilakukan agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. +asa ketidakadilan masyarakat terurik ketika sanksi ini hanya dikenalan pada pega!ai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus
ini sampai ke pejabat tinggi D&I yaitu ubernur Sutiyoso saat itu/ yang sebagai komisaris P. Pembangunan 1aya )ncol ikut bertanggungja!ab.
Dari kasus diatas terlihat sekali bah!a seseorang yang memiliki jabatan tinggi mendapat keringanan hukuman dibanding pega!ai rendahannya. Cntah apa penyebabnya sampai hal ini terjadi. Secara tidak langsung hal ini bisa disebut sebagai ketidakadilan hukum dimana karna jabatan seseorang yang tinggi hukuman yang didapat ketika melakukan pelanggaran hukumannya pun lebih ringan dibandingkan seseorang yang jabatannya rendah !alaupun pada kasus yang sama. c.
*epotisme
erdak!a 9etda In#/ )gus Isrok anak mantan &epala Sta# )ngkatan Darat &)S)D/, 1endral *I/ Subagyo H.S. diperingan hukumannya oldh mahkamah militer dari empat tahum penjara menjadi dua tahun penjara. Disamping itu, terdak!a juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap onis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa tidk adil dibandingkan dengan onis-onis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan atas pelaksanaan (( Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusiitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba. 1elas sekaki kasus ini mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat. d.
ekanan Internasional
&asus )tambua, *usa enggara imur Gang terjadi < September ;=== yang mene!askan tiga orang sta# *H"+ mendapat perhatian Internasional dengan cepat. ekanan Internasional ini mengakibatjan pemerintah Indonesia bertindak dengan melucuti pesenjataan milisi imor imor dan mengadiji beberapa bekas anggota milisi imor 9este yang dianggap bertanggungja!ab. )pabila dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yamg terjadi di bagian lain di Indonesia seperti )mbon, )ceh, Samlar, Sampit, kasus )tambua termasuk kasus yang memgalami penyelesaian secara cepat dan tanggap dari aparat. Dalam enam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasil dilucuti dan situasi kembali aman dan normal. Meskipun kasus lainnya juga mendapat perhatian dari Internasional, namun tekanan yang diberikn pada kasus ini lebih menekan pemerintah Indonesia untuk dapat diselesaikan secepatnya. 1adi dapat disimpulkan bah!a derajat tekanan Internasional menentukan kecepatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan.
Dari beberapa kasus tadi, dapat menimbulkan masalah yang paling dirasakan oleh masyarakat dan memba!a dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat menjadi buruk terhadap penegakan hukum. Hal ini membuat masyarakat tidak mempercayai huktm sebagai sarana penyelesaian kon#lik dan cenderung menyelesaikan permasalahannya diluar jalur hukum. Peman#aatan inkonsistensi penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selaku berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara. )kibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia harus terus diupayakan dengan mulai memperbaiki kinerja dan moral aparat baik polisi, jaksa, hakim maupun pemerintah eksekuti#/ yang ada dalam !ilayah peradilan bersangkutan. anpa adanya perbaikan tersebut segala bentuk &&* akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Selain itu materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki, peran DP+ sebagai lembaga legislati# untuk lebih akti# dalam memperbaiki dan menciptakan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan perkembangan Faman dan lebih tegas lagi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi #aktor kunci dalam penegakan hukum secara konsisten.
1adi, keterpurukan penegakan hukum di Indonesia terletak pada #aktor integritas aparat penegak hukum, aturan hukum yang tidak responsi#, serta tidak diaplikasikannya nilainilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan, nilai musya!arah untuk mu#akat dan nilai keadilan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelitian, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan atau situasional suatu daerah, apabila disuatu daerah penegakan hukumnya baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga baik di daerah tersebut, namun apabila penegakan hukumnya kurang baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah tersebut menjadi kurang baik. Dalam rangka pembentukan hukum nasional, perlu dibentuk konsepsi sistem hukum Indonesia, yang penulis sebut dengan Indonesia 1uripridence maka nilai-nilai Pancasila harus diserap dalam pembentukan hukum, sehingga dibutuhkan standar hukum yang bersi#at united legal #rame !ork dan united legal opinion &esatuan pandangan/ di antara aparat penegak hukum sehingga perlu dibentuk (ndang-(ndang sinergitas terpadu dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. (ntuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki integritas baik, aturan hukum yang responsi# yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparat penegak hukum.
20! P.,.RD-3--* -%3-R-K- D-* P.*.4-K-* HUKU
Suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila dalam Masyarakat terdapat suatu struktur yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk me!ujudkan cita-cita hukum tersebut. leh karena itu jika kita mengharapkan perilaku hukum masyarakat yang baik, maka kita harus menciptakan struktur sosial masyarakat yang baik pula. Selama struktur sosial masyarakat tidak terkandung kearah susunan masyarakat yang baik maka selama itu pula perilaku hukum masyarakat sulit untuk mengarah kepada perilaku hukum yang baik. Selanjutnya, harus pula dipahami bah!a kesadaran hukum yang menyangkut perilaku manusia, tidak dapat dilepaskan dari sikap batin. leh karena itu kesadaran hukum yang dimaksudkan haruslah memiliki keterkaitan pula dengan sikap batin pelakunya. Dengan kata lain, harus terdapat kaitan yang erat antara sikap batin dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan pada bahagian terdahulu, maka pada bahagian ini dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut> 2/ Bah!a pemberdayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum meliputi peningkatan, pengetahuan masyarakat terhadap kaedah hukum itu sendiri termasuk pengetahuan dan pemahamannya terhadap isi kaedah hukum itu, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap kaedah hukum itu dan pola perilaku hukum masyarakat itu sendiriE ;/ Bah!a pemahaman hukum masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial tempat di mana hukum itu berlaku, karenanya untuk mencapai terpeliharanya tertib hukum melalui kesadaran hukum masyarakat, maka perlu pula dibenahi struktur masyarakat yang bersangkutan, seperti struktur ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan keamanan dan lain sebagainya yang terdapat dalam sistem sosialE :/ Bah!a pemberdayaan masyarakat untuk memelihara tertib hukum, tidak hanya dipengaruhi oleh #aktor juridis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh #aktor non juridis seperti sikap penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum dan masyarakat sebagai pemegang peranE 4/ Bah!a perlu kiranya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar tertib hukum terpelihara dengan baik disusun suatu kaedah hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia, sesuai dengan asas-asas hukum Indonesia dengan kata lain perlu diperhatikan segi substansialnya, bukan segi #ormalnya seperti yang berkembang selama ini
http://(enisaputri0C0C.*logspot.com/201/0C/makalah-penegakan-hukum.html
akalah Pro&lematika Penegakan Hukum di Indonesia Diposkan oleh Moch Jusu# icaksono on uesday, 2 December ;=2: 9abel> article
M)&)9)H Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Disusun 4una elengkapi ugas ata Kuliah Pendidikan Ke5arganegaraan Dosen Pengampu 6 ,udi ulyono' 0Pd
Disusun leh 6
o8h0 3usu :i8aksono
12"$2$$9
P.*DIDIK-* .K*I -KU/-% .K*I (*I7C+SI)S *CC+I JJ)&)+) ;=2:
K-- P.*4-*-R Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat uhan Jang Maha Csa karena atas berkat dan rahmat-*ya maka tersusunlah makalah ini. Makalah ini disusun guna melengkapi
tugas mata kuliah Pendidikan &e!arganegaraan. idak lupa saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang mendukung tersusunnya makalah ini, yaitu >
2.
Bapak Budi Mulyono,
M.Pd selaku dosen pengampu mata
kuliah
Pedidikan
&e!arganegaraan ;. rang tua yang selalu mendukung dan memberi #asilitas kepada saya.
Saya menyadari bah!a makalah ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila anda memberikan kritik dan saran atas makalah ini, sehingga hal tersebut dapat memotiasi saya agar dapat berkarya dengan lebih baik lagi.
Jogyakarta, ;5 *oember ;=2:
Penulis
D--R I%I 2. ;. :. ). B. ". D. 4. ). B. ". D. C. 5. <.
&ata PengantarKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK i Da#tar isiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. ii B)B I PendahuluanKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK...KK. 2 9atar belakangKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 2 +umusan masalahKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ; ujuan KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK........ ; Man#aat.................................................................................................... ; B)B II Pembahasan KKKKKKKKKKKKKKKK...KKKKK.... &ebijakan Penegak Hukum KKKKKKKKKKKKKK.KK.... 4 Problematika Penegak Hukum di Indonesia KKKKK..................... 5 Dampak dalam Penegakan Hukum di Indonesia KKKKKKK........ 24 &etidakpuasan erhadap Penegakan Hukum di Indonesia....KKKK.2< Pemecahan Problematika Penegak Hukum di Indonesia...................K. 2< B)B III Penutupan.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK........... 23 Da#tar Pustaka KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ;2
4
,-, I P.*D-HU/U-* -0 /--R ,./-K-*4
Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang meman#aatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bah!a hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah re#ormasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan bera!al dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan. Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang carut marut, mengapa? &arena dengan adanya pemberitaan mengenai tindak pidana di teleisi, surat kabar, dan media elektronik lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bah!a hukum di Indonesia carut marut. Banyak sekali kejadian yang menggambarkannya, mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh maling sandal hingga maling uang rakyat. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, interensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Hukum *egara ialah aturan bagi negara itu sendiri, bagaimana suatu negara menciptakan keadaan yang relean, keadaan yang menentramkan kehidupan sosial masyarakatnya, menghindarkan dari segala bentuk tindak pidana maupun perdata. *amun tidak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberitaan di media masa sungguh
tragis. Bahkan dari Hasil surei terbaru dari 9embaga Surei Indonesia 9SI/ menyebutkan bah!a 5<,= persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya ;3,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 24,; persen tidak menja!ab. Sebuah #enomena yang menggambarkan betapa rendahnya !iba!a hukum di mata publik. Dengan landasan pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai kebijakan, problematika, dampak dan pemecahan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu penulis juga akan memaparkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
,0
RUU%-* -%-/-H
)dapun rumusan masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut. 2. ;. :. 4. 5.
De#inisi kebijakan penegak hukum. Problematika penegakan hukum di Indonesia. Dampak yang timbul dari penegakan hukum di Indonesia. &etidakpuasan masyarakat terhadap penerapannya. Solusi dan cara menghadapai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia.
;0 U
Indonesia. D0 -*--
)dapun man#aat yang diharapkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. 2. ;. :. 4. 5.
Dapat mengetahui dasar-dasar dalam pembentukan hukum *egara Indonesia. Dapat mengetahui problematika penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Dapat mengetahui dampak dalam penegakan hukum di Indonesia. Dapat mengetahui kenapa masyarakat tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Dapat mengetahui dan menilai bagaimana solusi dalam pemecahan permasalahan hukum di
Indonesia. <. &husus bagi pemerintahan, memberikan gambaran mengenai sistem penegakan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta diharapkan dapat menilai, menelaah dan membuat suatu keputusan dalam pemecahan masalah penegakan hukum tersebut.
,-, II P.,-H-%--* -0 Ke&iakan Penegak Hukum
&ebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaanE rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintahE pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dari haluanhaluan pemerintah mengenai moneter perlu dibahas oleh DP+ &amus Besar Bahasa Indonesia Cdisi III, ;==5> 243/. Sedangkan penegakan adalah proses, cara, perbuatan, menegakkan. &amus Besar Bahasa Indonesia Cdisi III, ;==5> 2255/. Selain itu hukum memiliki beberapa pengertian atau de#inisi dari hukum, antara lain> Hukum adalah> 2.
Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahE
;. (ndang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakatE :. Patokan kaidah,ketentuan/ mengenai peristi!a alam, dsb/ yang tertentuE 4. &eputusan pertimbangan/ yang diterapkan oleh hakim di pengadilan/E onis. &amus Besar Bahasa Indonesia Cdisi III, ;==5> 42=/ Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama> keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang erlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi Sudikno, 2333> 4=/. 1adi, kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan #ungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum !ajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan #ungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang #iloso#is. Hukum ber#ungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. )gar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu> kepastian hukum (Rechtssicherheit), kema#aatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit / Sudikno, 2333> 245/.
&epastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan se!enang!enang, yang berarti bah!a seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan man#aat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi man#aat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bah!a dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil Sudikno, 2333> 24 $Segala !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan !ajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.% +umusan tersebut mengandung makna bah!a semua !arga negara +epublik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam *egara &esatuan +epublik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi terhadap !arga negara. Bahkan ta#siran tersebut juga menyangkut prinsip persamaan itu berlaku bagi siapa saja, apakah ia seorang !arga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk *egara +epublik Indonesia 1imly, ;=22> 22=/.
,0
Pro&lematika Penegakan Hukum di Indonesia
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum penegak hukum/. Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu penegak hukum/ menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. (ndang-undang *o. ;8 tahun 2333 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. )sas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat me!ujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan #ungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung ja!ab Sis!anto, ;==5> 5=/. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran masyarakat/, di samping mampu memba!akan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat meman#aatkan unsur-unsur pola
tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partispasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. olongan panutan juga harus dapat memilih !aktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik Soerjono, ;==;> :4/. *amun sebagaimana yang telah kita ketahui bah!a salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum hakim, polisi, jaksa dan adokat / serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. )danya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau good goernance. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum hakim, jaksa, polis dan adokat/ bertindak pro#esional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good goernance. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bah!a ber#ungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, #asilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. &epincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bah!a seluruh sistem akan terkena pengaruh negati#nya Soerjono Soekanto dan Musta#a )bdullah, 238> ;=/. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya. Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi> petugas strata atas, menengah dan ba!ah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Lainuddin )li, kemungkinan penegak hukum mengahadapi hal-hal sebagai berikut> a/ Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada, b/ Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan, c/ eladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, d/ Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada !e!enangnya Lainuddin, ;==<> 35/. 9emahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak #aktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas
aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bah!a #aktor penegak hukum memainkan peran penting dalam mem#ungsikan hukum. &alau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. &ondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. &egagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan unability/ dan ketidakmauan un!illingness/ dari aparat penegak hukum itu sendiri. &etidakmampuan penegakan hukum diakibatkan pro#esionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah &&* korupsi kolusi dan nepotisme/ yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. erlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benenya sebagai !adah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan. )khir-akhir ini banyak isu yang sedang hangat-hangat di perbincangkan salah satunya adalah permasalahan korupsi. &asus ini seakan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di bangsa ini. Penyakit korupsi melanda seluruh lapisan masyarakat bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah para aparat yang seharusnya menjadi penegak dalam kasus ini juga ikut terkait di dalamnya. Salah satu lembaga yang menjadi perhatian adalah lembaga peradilan. &orupsi telah merambat dan mengotori hampir seluruh institusi penegakan hukum kita termasuk lembaga peradilan. Misalnya saja tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia seperti saat seseorang mencuri sandal, ia disidang dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang harganya bisa dibilang murah, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela, menikmati hidup seakan tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang ada di Indonesia. &ita ambil contoh )rthalyta Suryani, yang menempati ruang tahanan yang terbilang me!ah dari tahanan yang lain karena lengkap dengan #asilitas teleisi, kulkas, )", bahkan sampai ruang karokean. Hal ini kemudian memperlihatkan diskriminasi di dalam pemutusan perkara oleh lembaga peradilan kita dimana rakyat miskin yang tidak mempunyai kekuatan #inancial seakan hukum begitu runcing kepadanya sedangkan para orang-orang yang berduit menganggap hukum itu bisa
dibeli bahkan saya anggap bah!a sel tahanan mereka tidak layaklah dikatakan sebagai sel tetapi hotel sementara sedangkan rakyat miskin begitu merasakan yang namanya sel tahanan Hukum di negara kita ini dapat disele!engkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyele!engan hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita. Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan e#ekti#. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakanakan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. &eadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. *amun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam keba!ah namun tumpul keatas. Ini terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi, contohnya saja kasus nenek Minah yang dionis 2,5 bulan penjara karena mencuri tiga buah kakao. Dari segi manapun mencuri memang tidak dibenarkan. *amun, kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaan. Betapa tidak adilnya ketika rakyat kecil seperti itu betul-betul ditekan sedangkan para pejabat yang korupsi jutaan bahkan miliaran rupiah bebas begitu saja, !alaupun ada yang terjerat hukuman tapi penjaranya bagaikan kamar hotel. Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga justice #or all keadilan untuk semua/ berubah menjadi justice not #or all keadilan untuk tidak semua/. Hukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam keba!ah kepada rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang. Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai *egara &esatuan +epublik Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita. Di Indonesia sendiri hukum dibuat berlandaskan Pancasila serta ((D 2345. Dalam penegakkan hukum di Indonesia memang terjadi beberapa masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. &eadilan
dianggap suatu yang sulit untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas ba!ah yang sekiranya merupakan golongan yang tidak mampu dalam segi materi. Sekiranya kita dapat melihat #akta yang terjadi di lapangan dengan berbagai macam kasus yang ada dan melibatkan masyarakat kelas ba!ah. Beberapa kasus seperti pencurian sendal yang dilakukan oleh seorang murid terhadap salah satu anggota kepolisian misalnya, terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut seperti berbedanya sandal yang dimaksud serta adanya penganiayaan terhadap sang pelaku oleh oknum polisi tersebut. Dengan hanya mencuri sepasang sendal jepit yang kemungkinan pula bukan anak tersebut pelakunya, malah diberikan tuntutan hukuman 5 tahun penjara. )dilkah itu ? Masyarakat a!am pun pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. Berbeda dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya memang bisa diselesaikan dengan rasa keadilan serta kekeluargaan, para pimpinan negara yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikan masalahnya. Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, adokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban ke!ajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. *amun , hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan yang terjadi didalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan #asilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal diatas. Penegakkan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah ((D (jung-(jungnya Duit/ atau biasa disebut uang sogokkan. Serta ada pula masalah tentang kebijakkan-kebijakkan pemerintah yang dinilai kurang serta tidak didasari dengan landasan hukum yang tepat. Seperti kebijakkan bagi pengendara motor yang diharuskan menyalakan lampu utama pada siang hari yang dinilai kurang realistis. &arena menyalakan lampu pada siang hari sama saja dengan pemborosan energi, sesungguhnya cahaya matahari sudah cukup terang bagi pengguna jalan. Dan alasan karena banyaknya terjadi kecelakaan siang hari oleh para pengguna sepeda motor tentu bukan karena lampu atau cahaya yang kurang. Dengan adanya pemanasan global dan yang dicanangkan pemerintah tentang sae energy-pun dipertanyakan karena memang menyalakan lampu pada siang hari adalah pemborosan energi. Beberapa (ndang-undang yang seharusnya dibuat setiap tahun dengan jumlah yang sudah ditetapkan pun molor sehingga hanya ada sedikit (ndang-undang yang
sudah terealisasikan. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah yang seharusnya hukum itu untuk keteraturan serta tercipta kedamaian di negara kita menjadi begitu tidak dapat diandalkan. Selain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum yang lemah maka ketahanan negara juga akan lemah. Bisa kita lihat dari berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokan !ilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan negara, adanya kesenjangan sosial di !ilayah perbatasan Indonesia serta kotakota lain di Indonesia serta sarana dan in#rastruktur di daerah perbatasan yang sangat kurang menjadi masalah yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak tirikan oleh pemerintah karena tidak adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dan tentu hal ini menjadi senjata bagi negara lain untuk dengan mudah mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah negaranya karena negara tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan bah!a suatu hukum di Indonesia !alaupun dibuat dengan berlandaskan pancasila serta ((D 2345 namun dalam pelaksanaannya tidak ada ji!a pancasila yang melekat dalam setiap penegak hukum serta pemerintah Indonesia. Dengan melemahnya hukum di Indonesia tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di Indonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya Sungguh menjadi sesuatu yang ironis ketika kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya menjadi berkurang, dan ketika itulah mas yarakat akan menjadi merasa tersakiti serta tak mempercayai kepemerintahan negara, karena kepercayaan adalah salah satu tiang keadilan dan kemakmuran. &etika hukum yang hanya memihak golongan tertentu maka keadilan juga akan memudar dan akan meruntuhkan derajat dan martabat negara. Dengan runtuhnya derajat negara, runtuh pula negara tersebut dan akan mudah bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan situasi ini yaitu adanya interensi asing dalam masalah negara. &arena interensi itu sendiri sudah mulai muncul ketika banyaknya media asing yang memberitakan tentang bobroknya negara ini. Sebagai salah satu contohnya dimana ada media asing yang memberitakan tentang masalah jembatan yang tak layak di Indonesia. Masyarakat terutama para sis!a yang ingin bersekolah harus menantang nya!a dengan menyebrangi sungai hanya dengan seutas tali. Dimana peran pemerintah? Hanya ada janji yang entah
kapan akan ditepati. Hukum memang salah satu cara untuk memberikan keadilan, dan hukum seharusnya ditegakkan dengan bijaksana, tegas dan apa adanya. Selain beberapa #aktor diatas, #aktor uang juga mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus bisa menjadi cerminan lemahnya hukum di Indonesia ketika sudah berbenturan dengan uang, misalnya saja kasus korupsi yang menjerat nama ayus ambunan. &asus ini memang sudah di selesaikan dipengadilan, tetapi !alaupaun ayus telah ditempatkan di dalam penjara, nyatanya dia masih bebas untuk ber!isata ke Bali bahkan sampai keluar negeri yaitu Makau. Ini karena lemahnya iman para petugas yang seharusnya menegakkan keadilan hukum setegak-tegaknya kalau sudah dihadapkan dengan uang. Mereka tentunya mengabulkan permintaan ayus tersebut tidak dengan cuma-cuma, tetapi ada imbalan yang diberikan kepada para petugas tersebut. Beberapa kasus yang diungkapkan sebelumnya seperti kasus )rtalita, ini semua tidak lepas dari lemahnya iman aparat yang bertugas menegakkan hukum ketika sudah di hadapkan dengan uang. )pakah ini yang di namakan $uang berbicara%? Dan apakan hukum di negeri ini semudah itu menjadi lunak?. &alau sudah seperti itu )nda pun dapat menilainya sendiri sebenarnya apa yang telah melanda hukum di negeri tercinta kita ini, sehingga jangan heran kalau ada istilah yang kemudian muncul di masyarakat kita tentang penegakkan hukum di Indonesia yaitu &(HP &asih (ang Habis Perkara/. Ini adalah cerminan bah!a rakyat Indonesia sudah mulai hilang kepercayaan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada #ungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat ber#ungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat #aktor, yakni> 1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
&emungkinannya adalah bah!a terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundangundangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. &emungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. &adangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya. 2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.
Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. )pabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan
tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum. 3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
&alau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi #asilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. 4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.
*amun dipihak lain perlu juga disadari bah!a penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bah!a keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *aminem 9aedere semata bukanlah keadilan, demikian pula Suum "uiue ribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. &eadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. &eadilan yang mendekati kutub *aminem 9aedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersi#at netral. )kan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensiti#, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum "uiue ribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bah!a hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani )bdul ho#ur, ;==<> 55-5
ketika terjadi peristi!a hukum adanya kecenderungan masyarakat yang
menyelasaikan dengan caranya sendiri.
9embaga hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Idealnya, lembaga hukum tidak boleh sedikitpun bergoyah dalam menerapkan keadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum dan syariat yang telah disepakati bersama. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asalusul, !arna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya. 1ika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. leh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari keadilan. Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen Mi#tah, ;==:> ;28/. 1ika kita berkaca kepada potret penegakan hukum di Indonesia setelah menilik dari berbagai kasus menurut penulis/ belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. 9emahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas salah satunya praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. &enyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegakkan hukum cepat tanggap, karena sebagaimana kita ketahui yang terlibat kasus korupsi merupakan kalangan berdasi alias para pejabat dan orang-orang berduit yang memiliki kekuatan po!er/ untuk menginter#ensi e#ekti#itas dari penegakan hukum itu sendiri. +ealita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana sama-sama kita ketahui para pencari keadilan yang note bene adalah masyarakat kecil sering dibuat #rustasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap he!an-he!an kecil, namun tidak mampu menahan he!an besar tetapi he!an besar tersebutlah yang mungkin menghancurkan seluruh jaring laba-laba 1imly, ;=22> 25
penegakan
hukum
yang
mengandung
unsur
ketidakadilan
mengakibatkan adanya isu ma#ia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sarkastis dengan plesetan H)&IM Hubungi )ku &alau Ingin Menang/, &(H)P diplesetkan sebagai &urang (ang Hukuman Penjara, ((D (jung-(jungnya Duit/ tidaklah muncul begitu saja. &esemuanya ini merupakan $produk sampingan% dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri. (ngkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa
keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak pro#esional
maupun
putusan
hakim0putusan
pengadilan
yang
semata-mata
hanya
berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk me!ujudkan keadilan, kepastian hukum dan keman#aatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya.
;0 Dampak dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Penyele!engan atau inkonsistensi di Indonesia berlangsung lama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan lingkungan adalah, penilangan pengemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin berdamai di tempat atau menyele!engkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang menegakkan hukum tersebut dapat menangi secara hukum yang berlaku di Indonesia, namun tidak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak terpuji itu untuk menambah pundi-pundi uangnya. leh karena itu, akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyele!engan hukum tersebut diantaranya, yaitu> 1. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum
Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. &arena mereka percaya bah!a uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka, #akta-#akta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. &asus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi *egara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masayarakatpun pudar. 2. Penyelesaian konflik dengan kekerasan Penyelesaian kon#lik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli
!arga, pencuri sandal yang dihakimi !arga. &on#lik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus ta!uran antar pelajar, ta!uran antar suku yang memperebutkan !ilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geogra#is, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam
dapat ditangani oleh pihak yang yang ber!ajib, bukan dihakimi secara seenakanya, bahkan dapat menghilangkan nya!a seseorang. 3. Pemanfaatan nkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pri!adi Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak !arga *egara Indonesia yang meman#aatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. "ontohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdak!a, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut. 4. Penggunaan "ekanan #sing dalam Proses Peradilan Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut iFin memproduksinya di Indonesia Supriadi, ;==8> :2;/.
D0 Ketidakpuasan asyarakat erhadap Penegakan Hukum di Indonesia
&etidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini merupakan #akta dan data yang ditunjukkan dari hasil surei terhadap masyarakat oleh 9embaga Surei Indonesia 9SI/ yang menyebutkan bah!a 5<,= persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya ;3,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 24,; persen tidak menja!ab. Mereka yang tak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia merata di semua segmen. Mereka yang tinggal di kota maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, mereka yang berasal dari ekonomi atas maupun ekonomi ba!ah. *amun demikian, mereka yang tinggal di desa, berasal dari ekonomi ba!ah, dan berpendidikan rendah lebih tak puas jika dibandingkan dengan mereka yang berada di kota dan berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka yang berada di desa dan kelompok ekonomi ba!ah lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tidak adil jika berhadapan dengan aparat hukum. &etidakpuasaan responden terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun yaitu :,4 persen Surei 9SI 1anuari ;=2=/, sebesar 42,; persen ktober ;=2=/, sebesar 5=,: persen September ;=22/,
sebesar
5=,:
persen
ktober
;=2;/,
dan
terakhir
5<,<
persen
)pril
;=2:/
http://www.lsi.or.id/riset/). (raian di atas menunjukkan betapa rusaknya hukum di Indonesia. Mungkin yang tidak mendapat sorotan adalah lembaga pemasyarakatan karena tidak banyak orang yang mengamatinya. etapi lembaga ini sebenarnya juga tidak dapat dikatakan sempurna. 9embaga yang seharusnya berperan dalam memulihkan si#at para !arga binaan terpidana/ ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 1umlah narapidana yang melebihi dua kali lipat dari kapasitasnya menjadikan nasib narapidana juga semakin buruk. Mereka tidak tambah sadar, tetapi justru belajar melakukan tindak pidana baru setelah berkenalan dengan narapidana lainnya. entunya ini jauh dari konsep pemidanaan yang sesungguhnya bertujuan untuk merehabilitasi terpidana. Bahkan #akta yang ada hari ini, beberapa narapidana dengan leluasanya membuat $aturan% sendiri dengan merubah hotel prodeo tersebut menjadi hotel bak bintang lima.
.0
Peme8ahan Pro&lematika Penegakan Hukum di Indonesia
Berbagai realita yang terjadi di era re#ormasi sampai sekarang terkait dengan penegakan hukum yang terdapat di Indonesia sudah tidak relean dengan apa yang tertuang dalam kontitusi negara ini. Indonesia dengan berbagai macam problem tentang anarkisnya para penegak hukum, hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa terdahulu. Berbagai hal sudah bergeser dari amanah konstitusi namun kita tidak sepantasnya untuk menyalahkan sepenuhnya kegagalan tersebut kepada para penegak hukum atau pihak-pihak yang menjalankan hukum karena bagaimana pun masyarakat adalah pemegang hukum dan tempat hukum tersebut berpijak. Semboyan $Bhineka unggal Ika% merupakan entri yang sangat menuju masyarakat ke!argaan. Masyarakat ke!argaan pertama-tama akan mempersoalkan siapa-siapa yang termasuk ke dalam kategori !arga atau ke!argaan dalam masyarakat. +e#ormasi hukum hendaknya secara sungguh-sungguh menjadikan $eksistensi kebhinekaan% menjadi agenda dan bagaimana me!ujudkan ke dalam sekalian #undamental hukum. &alau kita belajar dari pengalaman, maka semboyan $Bhineka unggal Ika% lebih memberi tekanan pada aspek %unggal%, sehingga memperkosa eksistensi pluralism. Demi ketunggalan atau kesatuan, pluralism tidak dibiarkan ada. Bertolak dari pengakuan terhadap eksistensi pluralism tersebut, maka kon#lik adalah #ungsional bagi berdirinya masyarakat. &on#lik bukan sesuatu yang harus ditabukan, sebab
mengakui kebhinekaan adalah mengakui kon#lik, sebagai sesuatu yang potensial. Dengan demikian, #ilsa#at yang dipegang adalah menyalurkan kon#lik sedemikian rupa sehingga menjadi produkti# buat masyarakat. Masalah tentang problematika penegakan hukum telah menjadi sebuah tema yang sangat menarik untuk diangkat dalam berbagai seminar. Salah satu diantaranya tidak ada kepuasaan yang dicapai subjek hukum yang tidak lain adalah manusia serta berbagai badan badan hukum. Saya mencoba untuk memberikan beberapa pemecahan dari berbagai problematika penegakan hukum di Indonesia. Jang pertama yakni bagaimana sikap serta tindakan para sarjana hukum untuk lebih memperluas cakra!alanya dalam memahami atau menganalisis masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Di sini dibutuhkan sebuah pandangan kritis akan makna atau arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu dibutuhkan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dalam mengidenti#ikasi masalah-masalah sosial serta penegakan hukum yang ada dalam masyarakat agar dalam pembuatan hukum ke depannya dapat menjadikan kekurangan atau kegagalan di masa lalu sebagai bahan pembelajaran. *amun yang perlu diingat bersama adalah adanya kesadaran dalam pelaksanaaan hukum serta adanya keadilan tanpa memandang suku, agama, ras, serta budaya seperti yang terkandung di dalam pasal ; ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut> $Segala !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan !ajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.% &emudian yang kedua, cara untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait hal tersebut yakni bagaimana tindakan para aparat penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam menangani setiap kasus hukum dengan dilandasi nilai-nilai kejujuran, sadar akan namanya keadilan, serta melakukan proses-proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang negara kita. Bukan hanya itu #iloso#i Pancasila sebagai asas kerohanian dan sebagai pandangan hidup dalam bertindak atau sebagai pusat dimana pengamalannya sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara kita sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan ((D 2345 yang terdapat pada alinea ke-I7. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku, arogan, hitam putih. api harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. &arena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontoersial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.
"ara yang ketiga yakni program jangka panjang yang perlu dilakukan yakni penerapan pendidikan karakter dalam setiap tingkatan pendidikan. (ntuk mengetahui tingkat kee#ekti#an program tersebut dalam membangun atau menguatkan mental anak bangsa ditengah penurunan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. *amun perlu kita pupuk dulu agar nantinya generasi-generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. Program ini juga mempunyai implikasi positi# terhadap penegakan hukum yang dijalankan di Indonesia karena para penegak hukum telah dibekali pembangunan karakter yang akan melahirkan atau menciptakan manusia Indonesia yang unggul. (ntuk cara keempat yakni adanya penghargaan bagi jaksa dan hakim berprestasi yang memberikan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan setiap jaksa maupun hakim berlomba untuk memberikan terobosan yang berman#aat bagi penegakan hukum di Indonesia. Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih sangat rendah. &eberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagi penegakan hukum. *amun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan menjadi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. &arena lemahnya penegakan hukum selama ini juga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum.
,-, III P.*UUP-* -0 K.%IPU/-*
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan akan terus berkembang jika unsur di dalam sistem itu sendiri tidak ada perubahan, tidak ada re#ormasi di bidang itu sendiri. &arakter bangsa Indonesia yang kurang baik merupakan aktor utama dari segala ketidaksesuaian pelaksanaan hukum di negari ini. Perlu ditekankan sekali lagi, !alaupun tidak semua penegakan hukum di Indonesia tidak semuanya buruk, *amun keburukan penegakan ini seakan menutupi segala keselaran hukum yang berjalan di mata masyarakat. Begitu banyak kasus-kasus hukum yang silih berganti dalam kurun !aktu relati# singkat, bahkan bersamaan kejadiaannya. Perlu ada re#ormasi yang sebenarnya, karena permasalahan hukum ini merupakan permasalahan dasar suatu negara, bagaimana masyarakat bisa terjamin keamanannya atau bagaimana masyarakat bisa merasakan keadilan yang sebenarnya, hukumlah yang mengatur semua itu, dan perlu digaris-ba!ahi bah!a hukum sebanarnya telah sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi pihak-pihak yang ingin
