BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Belakang Belakang Masalah Masalah Kehidup ehidupan an negara negara pada pada prinsi prinsipny pnya a sama sama dengan dengan kehid kehidupa upan n keluarga. Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dalam suatu suatu negara negara mempu mempunya nyaii ciri, ciri, pertan pertanda, da, atau atau atribu atributt hukum hukum yang yang disebut dengan kedaulatan (sovereigniteit (sovereigniteit ). ). Kedaula Kedaulatan tan bagi sebuah negara negara adalah sangat penting penting sekali. sekali. Negara yang sudah merdeka berarti itu sudah memiliki kedaulatan, oleh oleh kare karena na kemer kemerdak dakaan aan adalah adalah hak setiap setiap bangsa bangsa di dunia dunia dan meru merupa paka kan n hak hak azas azasii seti setiap ap manu manusi sia a di duni dunia. a. Bang Bangsa sa ndo ndone nesi sia a meng mengut utuk uk dan dan
anti anti penj penjaj ajah ahan an sepe sepert rtii
yang yang dite ditega gask skan an dala dalam m
!embukaan !embukaan ""D #$%& pada alinea pertama. Kedau edaula lata tan n pem pemegang gang
rak rakyat yat
keku ekuasaa asaan n
memb member erii terti erting nggi gi
gamb gambar aran an,, dalam alam
bah' bah'a a
rak rakyatl yatlah ah
kehi ehidupa dupann nny ya
dalam alam
bermasyarakat dan bernegara. !enyelanggaraan pemerintahan negara berdasark berdasarkan an kedaulat kedaulatan an rakyat rakyat tersebut tersebut akan terlihat terlihat dalam sistem pemerintahan ndonesia. Dalam sistem pemerintahan ndonesia akan tergambarkan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
B. Rumusa Rumusan n Masala Masalah h #. Bagaimanaka Bagaimanakah h teori kedaulata kedaulatan n rakyat rakyat itu itu . *pakah hubungan kedaulata atan rakyat
dan
pelembagaan
parlemen +. *pakah *pakah pelaksanaan pelaksanaan pelembagaan pelembagaan parleme parlemen n di ndonesia sesuai sesuai dengan kedaulatan rakyat C. Tujuan Penulisan Penulisan
#
#. *gar
mahasis'a
dapat
mengetahui
dan
memahami
teori
kedaulatan rakyat. . *gar mahasis'a dapat mengetahui dan memahami hubungan kedaulatan rakyat dan pelembagaan parlemen. +. *gar mahasis'a dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan pelembagaan
parlemen
di
ndonesia
yang
sesuai
dengan
kedaulatan rakyat.
BAB II PEMBAHASAN A. Teri !e"aulatan Kata kedaulatan berasal dari kata sovereignity (bahasa nggris), souverainete (bahasa !rancis), sovranus (bahasa talia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata atin superanus yang berarti yang tertinggi (supreme). /arjana-sarjana dari abad menengah lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah superanus itu, yaitu summa potestas atau plenitude potestatis, yang berarti 'e'enang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik. # 0ean Bodin (#&+1-#&$2) merupakan bapak ajaran kedaulatan atau peletak dasar ajaran kedaulatan. 3enurut 0ean Bodin 4 Kedaulatan adalah
kekuasaan
tertinggi
terhadap
para
warga
negara
dan
rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Kedaulatan dapat pula didefnisikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara” . Bagi Bodin kedaulatan adalah essensial
setiap
kesataun
politik
yang
disebut
negara
tanpa
kedaulatan, tidak ada negara. # Ni5matul 6uda, Ilmu Negara, (0akarta4 7aja'ali !ress, 1#1), hal. #2$. 8de !antja *sta'a dan /uprin Na5a, Memahami Ilmu Negara & eori Negara, (Bandung4 !9 7e:ka *ditama, 1#), hal. #1;.
*dapun macam-macam dari teori kedaulatan dan si
Teri !e"aulatan Kedaulatan 9uhan Kedaulatan 7aja Kedaulatan Negara Kedaulatan 6ukum
Si#at$si#at Pa"a Pemerintahann%a 9eosentris = 9eoraksi 3onarkis >ascistis?@toritarian Nomokratis (7echtsstaat dan 7ule o<
Kedaulatan 7akyat
a') Demokratis
B. Teri !e"aulatan Rak%at 9eori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi atas kedaulatan raja. 9okoh yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah 0.0. 7ousseau dan pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi reAolusi !rancis. ebih lanjut, teori ini juga menjadi inspirasi banyak negara, termasuk *merika /erikat dan ndonesia. Dapat dikatakan bah'a tren dan simbol pada abad adalah tentang kedaulatan rakyat. 3enurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan me'akilkan atau menyerahkan memecah
kekuasaannya
menjadi beberapa
pemerintah
ataupun
kepada
negara.
kekuasaan
lembaga
yang
per'akilan.%
Kemudian,
negara
diberikan
kepada
Kedaulatan
rakyat
dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Dalam
tanggan
7ousseau
kedaulatan
rakyat
ini
menjadi
kedaulatan yang mutlak berdasarkan volonte generale dari rakyat itu. *jaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan + C
% 0azim 6amidi, dkk, eori $ukum ata Negara, (0akarta4 /alemba 6umanika, 1#), hal. &. +
tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. ang menarik perhatian dari ajaran 7osseau ialah adanya dua
macam kehendak
dari rakyat yang
dinyatakan sebagai berikut4 a. %olonte de ous (Kehendak 7akyat /eluruhnya) 6anya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja yaitu 'aktu negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat. b. %alonte enerale (Kehendak /ebagian dari 7akyat) Dinyatakan sesudah negara ada sebab dengan keputusan suara terbanyak kini negara bisa berjalan sistem suara terbanyak ini dipakai oleh negara-negara demokasi barat. Dengan demikian, apa yang dimaksud 7osseau dengan kedaulatan rakyat itu sama dengan keputusan suara terbanyak. @leh karena suara terbanyak itu harus ditaati, maka keputusan terbanyak itu sama halnya dengan diktator dari suara terbanyak.& /elain itu perlu juga diingat bah'a yang dimaksud oleh 7osseau dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah 'ara atau sistem yang bagaimanakah peme'ahan sesuatu soal menurut 'ara atau system tertentu yang memenuhi kehendak umum. 0adi kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersi
hukum
dan
menjamin
kebebasan
para
'arga
negaranya. Dalam pengertian bah'a kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Kalau begitu undang-undang adalah merupakan penjelmaan
& Ni5matul 6uda, Ilmu Negara, (0akarta4 7aja'ali !ress, 1#1), hal. #$1. %
daripada kemauan atau kehendak rakyat. 0adi rakyatlah yang me'akili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara.2
C. Pelem&agaan Parlemen !ara ahli cenderung mengembalikan istilah parlemen kepada sejarah
asli
pembentukannya.
Dalam
bahasa
!erancis,
kata
!arliament itu berasal dari kata le !arle, dalam bahasa nggris berarti to speak . 0adi, tujuan untuk dibentuk parlemen adalah untuk menyuarakan
aspirasi
publik.
>ungsi
ini
sejalan
dengan
asas
kedaulatan rakyat yaitu membatasi kekuasaan agar tidak se'enang'enang adalah dengan melakukan kontrol antar kekuasaan. *dapun lembaga
atau
badan
pembentuk
peraturan,
yang
merupakan
representasi dari rakyat dikenal sebagai badan legislati< (parlemen). 3enurut 0ohn *. 0acobson, bah'a secara umum, struktrur pelembagaan
parlemen
terdiri dari dua
bentuk
yaitu
lembaga
per'akilan rakyat satu kamar (uni'ameral) dan lembaga per'akilan rakyat dua kamar (bi'ameral). Di nggris, sistem bi'ameral teridiri dari 3ajelis 9inggi (he $ouse o( )ord) dan 3ajelis 7endah (he $ouse o( *ommond). /edangan sistem bi'ameral di *merika /erikat terdiri dari /enat (#enate) sebagai 3ajelis 9inggi dan D!7 ($ouse o( +epresentative) sebagai 3ajelis 7endah.E Fara yang popular di *merika /erikat ialah kekuasaan tertinggi dari rakyat disalurkan langsung pada kekuasaan kenegaraan yang dalam hal ini ialah berdasarkan rias !oliti'a. /ehingga presiden dipilih oleh rakyat, parlemen dipilih oleh rakyat serta pengadilan dijalankan 2 *bu Daud Busroh, Ilmu Negara, (0akarta4 !9 Bumi *ksara, 1#1), hal. E%. E 9itik 9ri'ulan 9utik, Konstruksi $ukum ata Negara Indonesia !as'a mendemen " /01, (0akarta4 !renada 3edia 8roup, 1##) hal. #;& &
dengan sistem yuri oleh rakyat. Di dalam sistem parlementer (murni) kedaulatan rakyat diorganisasi le'at parlemen dimana pemerintahnya ditentukan dengan mayoritas di dalam parlemen.; Keadaan yang demikian membuat parlemen (legislati<) menjadi supreme, karena hanya ia yang berhak membuat undang-undang. Dan badan eksekuti< yaitu presiden atau raja, atau pemerintah hanya sebagai pelaksana dari parlemen. Keadaan ini makin lama makin kurang serasi karena se'aktu'aktu pemerintah bisa jatuh atau pemerintah bergantung dari belas kasihan parlemen. agi pula, pemisahan kekuasaan itu secara tajam tidak begitu diperlukan lagi, karena yang berkuasa atau yang memerintah di dalam negara bukan lagi raja-raja yang absolut seperti dulu. Dengan perkataan lain trias politica sebagai pengertian pertama sudah mulai usang. 3aka mulailah dicari pengertian lain dari trias politica yang tetap menjamin4 #. Kebebasan bepolitik . *danya check and balance antara kekuasaan yang ada dalam Negara. 3aka
munculah
pengertian
baru
dari
trias
politica
yang
tergantung dari keadaan negara masing-masing yang biasa disebut pembagian kekuasaan (division o( powers) Dalam
pembagian
kekuasaan
dimaksudkan
bah'a
untuk
melaksanakan suatu tugas tertentu tidak perlu satu organ saja tetapi dapat ditanbah dengan organ lainnya, disini kekuasaan yang ada di dalam negara itu tetap dibagi atas tiga kekuasaan4
; F./.9 Kansil dan Fhristine /.9 Kansil, $ukum ata Negara +epublik Indonesia 2 , (0akarta4 !9 *sdi 3ahasatya, 11+), hal. E2. 2
#. 3embuat undang-undang . 3elaksanakan undang-undang +. 3enga'asi pelaksanaan undang-undang 9etapi badan atau institut yang melaksanakannya tidak perlu hanya oleh satu badan tiap kekuasaan, bisa bersama-sama dengan badan
lain.
3isalnya untuk
tugas
membuat
undang-undang
di
ndonesia dilaksanakan oleh De'an !er'akilan 7akyat dan !residen (Cksekuti<) Dalam hubungannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga, maka dapat dikatakan, bah'a adanya kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut
D. Hu&ungan !e"aulatan Rak%at "an Pelem&agaan Parlemen Dalam rangka pembahasan tentang organisasi dan kelembagaan negara,
diskusi
kekuasaan
yang
dapat
dimulai
dilembagakan
dengan atau
mempersoalkan
diorganisasikan
ke
hakikat dalam
bangunan kenegaraan. Kuncinya terletak padaa apa dan siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut pemegang kedaulatan dalam suatu negara.#1 /esuai dengan pengertian kedaulatan rakyat yang dimaksudkan dengan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. 3aka rakyatlah $ 3ah
yang
berdaulat
dan
berhak
me'akilkan
atau
menyerahkan
kekuasaannya kepada negara. Kemudian, negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga per'akilan. 0adi, tujuan untuk dibentuk lembaga per'akilan (parlemen) adalah untuk menyuarakan aspirasi publik.. *gar kekuasaan mereka yang mendapat mandat dari rakyat ini tidak disalah gunakan oleh yang memegang kekuasaan itu, maka kekuasaan mereka itu dibatasi dalam ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh rakyat atau oleh 'akil-'akil rakyat, maka dikenallah teori kedaulatan hukum sebagai lanjutan dari kedaulatan rakyat. Karena itu negara-negara yang menganut ajaran kedaulatan rakyat dan negara hukum sering disebut sebagai negara-negara demokrasi konstitusional atau negara-negara hukum yang demokratis. tulah pula setiap
negara
demokrasi
konstitusional
menyebutkan
rumusan
demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam setiap konstitusinya. ## Kalau begitu
undang-undang
kemauan
atau
adalah
kehendak
merupakan
rakyat.
0adi
penjelmaan
rakyatlah
yang
daripada me'akili
kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaultan rakyat itu adalah 'akil-'akil rakyat yang duduk di lembaga per'akilan rakyat yang disebut parlemen. !ara 'akil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan 'akil-'akil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjannya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka 'aktu yang relati< pendek. *gar 'akil-'akil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, 'akil-'akil rakyat itu harus ditentukan ssendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Dengan demikian, pemilihan
## *ndi 3ustari !ide, !engantar $ukum ata Negara, (0akarta4 8aya 3edia !ratama, #$$$), hal. %%. ;
umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih 'akil-'akil rakyat secara demokratis. #
E. !e"aulatan Rak%at Dalam UUD '()* ""D #$%& jelas manganut asas kedaulatan rakyat, sebagaimana dicantumkan dalam !embukaan maupun di dalam Batang 9ubuh.#+ 3enurut !asal # ayat () ""D #$%& disebutkan bah'a Kedaulatan ada ditangan
rakyat,
dan
dilaksanakan
sepenuhnya
oleh
3ajelis
!ermusya'aratan 7akyat. 7umusan tersebut menunjukkan bah'a ""D #$%& menganut asas kedaulatan rakyat dengan per'akilan. Kedaulatan memang ditangan rakyat, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada 'akil-'akil rakyat yaitu 3!7. Demikian pula apabila dilihat dalam !embukaan ""D #$%& disitu antara lain dinyatakan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusya'aratan per'akilan. /elanjutnya dapat dijumpai pula rumusan dalam penjelasan ""D #$%&, bagian umum yang berisi pokok-pokok pikiran dalam !embukaan khususnya angka + dijelaskan
4
!okok-pokok
yang ketiga
yang
terkandung
dalam
pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusya'aratan per'akilan. @leh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam "ndang-"ndang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusya'aratan per'akilan. Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat kita ketahui bah'a sistem pemerintahan negara menurut ""D #$%& ini antara lain menganut
asas
kedaulatan
rakyat
yang
dijalankan
melalui
# 0imly *sshiddiHie, !engantar Ilmu $ukum ata Negara, (0akarta4 7aja'ali !ers, 11$), hal. %#%. #+ ndria /amego, "emitologi !olitik Indonesia, (0akarta4 !9. !usataka FDC/ND@, 1##), hal #& $
permusya'aratan per'akilan. Bahkan 3!7 merupakan 'akil dari seluruh rakyat ndonesia memang suatu yang dikehendaki oleh pembentuk ""D #$%& yang antara lain mengatakan bah'a 3ajelis, merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat ndonesia. !er'ujudannya adalah dalam bentuk keanggotaan 3!7 yang terdiri atas anggotaanggota D!7 ditambah dengan utusan-utusan daerah dan utusanutusan golongan. Dengan komposisi keanggotaan 3!7 yang demikian maka pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum karena D!7 sebagai 'akil rakyat dan partai politik merupakan pencerminan dari konsep pe'akilan. Demikian pula agar 3!7 dapat pula menetapkan keinginan dari daerah-daerah yang tidak ter'akili seluruhnya di dalam 3!7, maka anggota D!7D ditambah dengan utusan dari daerah. "ntuk menentukan utusan dari daerah dapat digunakan pemilihan secara bertingkat yakni lebih dahulu diadakan pemilihan umum memilih anggota D!7D dan selanjutnya D!7D inilah yang memilih 'akil mereka yang akan duduk di 3!7. *gar selain 'akil rakyat secara nasional melalui D!7 dan 'akil daerah melalui utusan daerah, maka utusan golongan yang menurut !enjelasan !asal ""D #$%& dengan rumusan dan lain-lain Badan Kolekti< adalah badan-badan seperti koperasi, serikat
pekerja,
dsb.
yang
mempunyai
tertentu
dalam
masyarakat itu harus pula mendapat 'akil di 3!7.#%
+. Pelem&agaan Parlemen "alam UUD '()* ""D
#$%&
pra-amendemen
menganut
sistem
uni'ameral
dengan menempatkan 3ajelis !ermusya'aratan 7akyat (3!7) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. *kibat dari itu timbul ketimpangan ketatanegaraan terutama antar-lembaga negara, dimana akibat superioritas tersebut 3!7 dapat memberikan justi:kasi #% *ndi 3ustari !ide, !engantar $ukum ata Negara, (0akarta4 8aya 3edia !ratama, #$$$), hal. $-$+. #1
pada semua lembaga negara tanpa kecuali, sehingga eksistensi tiga kekuasaan (legislati
mengambalikan
kelembagaan eksistensi
negara
lembaga
sistem
pada legislati<
ketatanegaraan
proporsinya, ke
yaitu
bi'ameral.
khususnya
mengembalikan *mendemen
ini
menempatkan 3!7 tidak lagi sebagai supremasi tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaanya meliputi D!7 dan D!D. !ertimbangan logis ndonesia mengadopsi sistem bi'ameral dengan membentuk kamar kedua setelah D!7, yaitu D!D adalah untuk me'adahi keter'akilan yang berbeda, yaitu pusat dan daerah.#&
'. Majelis Permus%a,aratan Rak%at -MPR Berdasarkan !asal *yat (#) ""D #$%& hasil amendemen tersebut, maka susunan majelis terdiri dari seluruh anggota D!7 ditambah dengan anggota D!D yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan komposisi yang demikian diharapkan majelis dapat benar-benar mencerminkan pengeja'antahan seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat. 6al ini sangat esensial, karena 3!7 merupakan lembaga per'akilan rakyat yang mendapat amanah dari seluruh rakyat ndonesia.
/. De,an Per,akilan Rak%at -DPR Dalam ""D #$%&, !asal #$ *yat # dinyatakan bah'a anggota D!7 dipilih melalui pemilihan umum. Dalam "" No. 9ahun 11+ disebutkan jumlah anggota D!7 sebanyak &&1 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan #& 9itik 9ri'ulan 9utik, Konstruksi $ukum ata Negara Indonesia !as'a mendemen " /01, (0akarta4 !renada 3edia 8roup, 1##) hal. #;& ##
umum. Berdasarkan !asal 1* *yat (#) menyatakan, D!7 merupakan lembaga per'akilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang memiliki
pelaksanaan
""D
7 #$%&,
undang-undang, dan
peratuean pelaksanaannya.
0. De,an Per,akilan Daerah -DPD 7e
sistem
unicameral
(yang
telah
menempatkan
kedudukan 3!7 sebagai lembaga tertinggi atau supremasi 3!7) J dimana keanggotaan 3!7 terdiri dari anggota-anggota D!7 dan D!D yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum. De'an
!er'akilan
Daerah
(D!D)
adalah
lembaga
per'akilan rakyat ayng anggotanya me'akili setiap daerah (proAinsi). *nggota D!/ dipilih melalui pemilihan umum. *nngota De'an !er'akilan Daeraah dari setiap proAinsi jumlahnya sama. 0umlah seluruh anggota De'an !er'akilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota D!7. !embentukan De'an !er'akilan Daerah (senate atau upperhouse) dimaksudkan agar mekanisme 'he'k and balan'e dapat berjalan relati< seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah.#2 #2 9itik 9ri'ulan 9utik, Konstruksi $ukum ata Negara Indonesia !as'a mendemen " /01, (0akarta4 !renada 3edia 8roup, 1##) hal. #;E #
BAB III PENUTUP A. !esim1ulan /etiap negara yang merdeka ialah negara yang berdaulat, dan pelaksanaan dari kepemerintahan negara tersebut adalah tergantung kedaulatan yang dianut negara tersebut. ang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah otoritas kekuasaan tertinggi dalam kepemerintahan negara ialah berada di tangan rakyat, dengan maksud untuk membatasi tindakan kese'enang-'enangan dari seorang raja?pemimpin. "ntuk menjalankan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan si
negara
mencapai
tujuannya
yang
sesuai
dengan
keinginan rakyat. 3aka, rakyat akan menyerahkan kekuasaannya pada 'akil-'akilnya yang telah dipilih, sebagai simbol kedaulatan rakyat, yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam pelaksanaan pelembagaan parlemen di ndonesia, menurut !asal # ayat () ""D #$%& disebutkan bah'a Kedaulatan ada ditangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 3ajelis !ermusya'aratan 7akyat. 7umusan tersebut menunjukkan bah'a ""D #$%& menganut asas kedaulatan rakyat dengan per'akilan. Kedaulatan memang ditangan rakyat, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada 'akil-'akil rakyat yaitu 3!7. Kemudian, 3!7 membagi kekuasaannya untuk membantu kinerjanya dalam menjalankan negara menjadi D!7 dan D!D. D!7 sebagai per'akilan politik rakyat dan D!D sebagai per'akilan perseorangan rakyat, yang
#+
adalah agar terjadinya 'he'k and balan'e dalam
sudah
sesuai
dengan
kedaulatan
rakyat
yang
dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. 6anya saja dalam prakteknya, ada saja oknum-oknum dari per'akilan rakyat
yang
masih
mementingkan
dirinya
sendiri
daripada
kepentingan rakyat.
B. Saran Dengan
diterbitkannya
makalah
ini,
kami
harap
dapat
membantu teman-teman dalam memahami apa yang dimaksud kedaulatan rakyat dan pelembagaan parlemen. 9erutama segala hal yang terkait dengan Negara kita tercinta, ndonesia. *pabila
ada
kesalahan
dalam
penulisan
makalah
ini,
semuanya ialah karena kekurangan kami dan kebenaran yang ada dalam makalah ini, semata-mata hanyalah karena bantuan *llah /9 semata. 9erima kasih telah membaca makalah ini, kritik dan saran amat diperlukan untuk memperbaharui makalah ini.
#%
DA+TAR PUSTA!A *sshiddiHie, 0imly. !engantar Ilmu $ukum ata Negara. 0akarta4 7aja'ali !ers. 11$. *sta'a, 8de !antja dan /uprin Na5a. Memahami Ilmu Negara & eori Negara. Bandung 4 !9 7e:ka *ditama. 1#. Busroh, *bu Daud. Ilmu Negara. 0akarta 4 !9 Bumi *ksara. 1#1. C
