KEBIJAKAN PERUMAHSAKITAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
Disampaikan pada :
GARIS BESAR PENYAJIAN 1. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN 2. STRATEGI DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN . DAN MUTU FASYANKES 4. REGULASI AKREDITASI RS 5. KEBIJAKAN TERKAIT KEPEMIMPINAN DALAM STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT
1. STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
Membangun untuk manusia dan masyarakat
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan
Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis IPTEK, dan keunggulan sumber daya manusia
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
Pendidikan
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kesehatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman
Perumahan
Pariwisata dan Industri
KONDISI PERLU Kepastian dan
Keamanan dan
Politik &
& KEWILAYAHAN
Antarwilayah
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes
KURATIF-
RPJMN II 2010-2014 Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat
RPJMN III 2015-2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
RPJMN IV 2020-2025 Kes masyarakat thd yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia
REHABILITATIF
VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI
PROMOTIF - PREVENTIF
DAN BERKEADILAN
Program Indonesia Sehat
Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promprev sebagai pilar utama upaya ese a an • Pemberdayaanmasyarakat
Indikator • KotaSehat • Kecamatan Sehat
PenguatanYankes Program • Peningkatan Akses Regionalisasi Rujukan • Peningkatan Mutu Indikator
• Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi • Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi
JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • • Sasaran: PBI dan Non PBI Tanda kepesertaan KIS– Kartu BPJS Indikator:
Total coverage
PERAN PELAYANAN KESEHATAN adalah mendukung: peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat mell.
2. Peta Strategi Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2015-2019
TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN Pencapaian MDGs dan Post MDGs
Implementasi JKN
• ↙ angka kematian • ↙ angka kemiskinan • ↙ angka kesakitan
Derajat kesehatan rakyat yg setinggitingginya
• ↗ akses pelayanan • Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Indikator
Status Awal
Target 2019
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
0 (2014)
5600
3. PROGRAM PRIORITAS A. Peningkatan Akses 1. Penguatan Puskesmas melalui peningkatan sarana-prasarana, alat kesehatan sesuai standar 2. Inovasi pelayanan, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil : a. RS Pratama, b. Pelayanan Kes Bergerak (FHC), c. Telemedicine, d. Penempatan nakes berdasarkan Team based (Tim Nusantara Sehat)
3.Penguatan RSU Daerah melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar 4. Penguatan **RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi, dan RS Rujukan Regional melalui: • peningkatan sarana prasarana, alat kesehatan sesuai standar • pemenuhan SDM kompeten • pemenuhan persyaratan akreditasi dll sesuai ketentuan
RSRujukan RS RujukanNasional Nasional dan danRS RSRujukan RujukanProvinsi Provinsi RS Rujukan
Nasional
Provinsi
RS Kelas A
12
2
RS Kelas B
2
14
RS Kelas C
--
4
jumlah
14
20
**Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014
RSRujukan RS RujukanRegional Regional RS RUJUKAN REGIONAL (= 110 RS) RS KELAS A
3 RS
RS KELAS B
48 RS
RS KELAS C
52 RS
RS KELAS D
7 RS
PROGRAM PRIORITAS B. Peningkatan Mutu 1. Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan di pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan antara lain : DLP, Akreditasi, , kegawatdaruratan 2. Penerapan Integrasi Data Rekam Medik antara RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional
3. Pembinaan Akreditasi FKTP dan FKRTL
Peningkatan Kualitas
1. Peningkatan Dukungan KARS
Dukungan KARS terhadap pencapaian Target Akreditasi Kemenkes : 1.
Penambahan Surveyor dan refreshing surveyor
2.
Penetapan status Akreditasi Perdana Akreditasi Program Khusus
3.
Bimbingan Teknis kepada RS dengan anggaran Pusat
3. Peningkatan Kemampuan RS untuk melaksanakan Akreditasi
2. Pembentukan Tim Pendamping
Melalui alokasi anggaran Pusat : 1)RS
UPT yang telah terakreditasi Paripurna melakukan pendampingan pada RS Rujukan Regional
2)RS
Regional yang sudah terakreditasi melakukan pendampingan bagi RS yang ditargetkan terakreditasi .
Melalui anggaran Pusat dan donor yang didekonsentarsikan di Dinkes Prov untuk melakukan Pelatihanteknis sebagai persiapan akreditasi : Pelatihan2 1)
PPI
2)
Keselamatan Pasien
3) 4)
PPRA Manajemen Obat dll
4. Advokasi Pemda
Bagi daerah yang berkomitmen untuk melakukan akreditasi, Kemenkes akan memprioritaskan alokasi anggaran TP untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Program Akreditasi
5. Membentuk Direktorat Mutu dan Akreditasi dalam SOTK baru
4. KEBIJAKAN TERKAIT AKREDITASI RS NASIONAL 2012
UU No 44 / 2009 : RS
PerPres No. 12 / 2013 : Jaminan Kesehatan
PerMenkes No 012/2012 : Akreditasi RS
SK Menkes No 428/2012 : Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi di Indonesia
PerMen es No 1438 2010 : Stan ar Pelayanan Kedokteran
PerMenkes No 71 / 2013 : Pelayanan Kesehatan Pada JKN
PerMenkes No 59 / 2014 : Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN
PerMenkes No 28 / 2014 : Pedoman Pelaksanaan JKN
PerMenkes No 56 / 2014 : Klasifikasi dan
• Akreditasi Nasional Versi 2012 • Persyaratan untuk perpanjangan Izin Operasional dan perubahan kls • Perpanjangan kerjasama dengan BPJS
MUTU PELAYANAN RS
• Menkes RS Kelas A dan PMA --- (Rekom Dinkes Prov) • Pemda Prop RS Kelas B dan PMDN (Rekom Dinkes Kab/Kota) • Pemda Kab/Kota RS kelas C dan D (Rekom Dinkes Kab/Kota)
• RS Pemerintah & Swasta wajib • Terbagi menjadi RS Umum dan RS Khusus RS Umum Kelas A, B, C, D dan D Pratama RS Khusus Kelas A, B dan C AKUNTABILITAS PADA
• Setelah RS mempunyai izin operasional
MASYARAKAT
5. Standar Pelayanan Kedokteran Permenkes RI No.1438/2010 Standar Pelayanan Kedokteran SIFAT CAKUPAN
NASIONAL
FASYANKES
PANDUAN
Legalisasi KEMENKES
PEMBUAT
organisasi profesi
pimpinan fasilitas YANKES
ALUR KLINIS = clinical pathway Sesuai standar profesi ALGORITME PROTOKOL PROSEDUR
URUTAN STANDAR DALAM PENETAPAN KELULUSAN AKREDITASI NASONAL 2012 SASARAN
TINGKAT
1.Sasaran Kes. Pasien RS(SKP) 2.Hak Pasien & Keluarga (HPK)
KELOMPOKI:
KELOMPOKII:
Kelompok Standar Manajemen RS
Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien
DASAR
3.Pendidikan Pasien & Keluarga (PPK) 4.Peningkatan Mutu & Kes. Pasien (PMKP) 5.Millenium Development Goal’s (MDG’s) 6.Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
STANDAR AKREDITASI RS
KELOMPOKIV : MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (kematian ibu dan bayi, kesakitan HIV dan TB)
MADYA
7.Asesmen Pasien (AP) 8.Pelayanan Pasien (PP)
KELOMPOKIII: Sasaran Keselamatan Pasien RS
9.Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 10.Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
UTAMA
11.Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 12.Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS) 13.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 14.Tata Kelola,, Kepemimpinan dan Pengarahan ( TKP) PARIPURNA
Standar-standar Akreditasi sangat terkait dan melibatkan Peran Komite Medis dan Komite Keperawatan
15.Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
PROVINSI DENGAN RUMAH SAKIT TERAKREDITASI NASIONAL No
Provinsi
JUMLAH RS TERAKREDITASI NASIONAL
Pemerintah
Swasta
1 NAD
2
0
2 Sumatera Barat
0
1
3 Sumatera Utara
0
1
DASAR
4
6
10
4 Sumatera selatan
2
1
MADYA
0
2
2
5 Kepulauan Riau
1
1
UTAMA
1
2
3
6 Riau
0
4
7 Jambi
0
1
PARIPURNA
33
71
104
8 Banten
0
7
LULUS PERDANA
1
5
6
9 DKI Jakarta
10
19
TOTAL
39
86
125
10 Jawa Barat
4
13
11 Jawa Tengah
7
9
12 DI Yogyakarta
2
6
13 Jawa Timur
5
12
14 Bali
4
6
15 Sulawesi Selatan
2
0
16 Kalimantan Timur
1
1
17 Kalimantan Barat
0
2
STATUS AKREDI TASI 2012
PEMERINTAH SWASTA
JUMLAH
Kebijakan dalam UU RS No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Terkait Kepemimpinan Rumah Sakit UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 33 menetapkan : (1)
Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
(2)
Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit unsur ela anan medis unsur ke erawatan unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
Pasal 34 menetapkan : (1)
Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
(2)
Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
(3)
Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit
Permenkes No. 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pasal 3 (1)Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit dalam melakukan perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.
Kesimpulan 1.
Akreditasi Rumah sakit merupakan bentuk upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit
2.
Dalam mendorong akreditasi rumah sakit maka diperlukan komitmen Pimpinan Rumah sakit untuk memantau
3.
Pimpinan rumah sakit sesuai dengan UU RS No 44 Tahun 2009 adalah seorang tenaga medis. RS yang pimpinannya bukan tenaga medis maka tidak akan terakreditasi
4.
Dewan pengawas rumah sakit berperan sebagai Governing Body yang memberikan pembinaan dan pengawasan nonteknis sesuai dengan standar akreditasi
