PERATURAN DIREKTUR UTAMA RS. xxx NOMOR : 17/PER/2013 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN MEDIS DIREKTUR UTAMA RS. xxx
Menimbang
:
a. bahwa salah satu pilar pelayanan rumah sakit adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh para dokter secara profesional;
b. bahwa agar dokter dapat memberikan pelayanan medis yang sesuai standar, bermutu, accountable, sesuai peraturan perundang -undangan, maka perlu dibuat kebijakan pelayanan medis di RS. xxx; c. bahwa kebijakan pelayanan medis perlu diberlakukan di lingkungan RS. xxx dan mendapat pengesahan dari Direktur RS. xxx. Mengingat
:
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang – Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang – Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/MenKes/SK/II/2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 6. Permenkes 512/2007 tentang ijin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. 7. Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan komite medik di Rumah Sakit. MEMUTUSKAN
Menetapkan
vt_PER/Kebijakan Pely. Medis/’01’13
:
PERATURAN DIREKTUR UTAMA RS. xxx TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN MEDIS
hal 1 dr 6
Pasal 1 Kebijakan pelayanan medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini pelaksanaannya akan diatur secara terpisah dari Peraturan ini. Pasal 3 Peraturan ini berlaku sejak tanggal penetapan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pasal 4 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maupun perbaikan, maka Direksi berhak meninjau kembali dan mengadakan perubahan seperlunya.
Ditetapkan di : Pada tanggal : 14 Januari 2013 Direktur Utama Rumah Sakit xxx
vt_PER/Kebijakan Pely. Medis/’01’13
hal 2 dr 6
Lampiran Peraturan Direktur Utama RS. xxx Nomor : 17/PER/2013 Tanggal : 14 Januari 2013 KEBIJAKAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT xxx Kebijakan Umum 1. Pelayanan di unit harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. 2. Setiap petugas harus bekerja sesuai standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etika umum dan menghormati hak pasien 3. Peralatan di unit harus selalu dilakukan pemeliharaan secara teratur dan kalibrasi sesuai ketentuan yang berlaku 4. Semua petugas unit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 6. Pelayanan unit dilaksanakan dalam 24 jam kecuali unit-unit tertentu. 7. Penyediaan tenaga harus mengacu pada pola ketenagaan 8. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin minimal satu bulan sekali 9. Semua unit wajib membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Kebijakan Khusus 1. Setiap dokter yang akan menjalankan tugas profesi di RS harus memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Setiap dokter yang akan memberikan pelayanan medis harus memiliki Clinical Appoinment sesuai dengan kompetensinya yang diterbitkan oleh Direktur RS. 3. Dalam memberikan pelayanan medis, Dokter mengutamakan keselamatan pasien dan melaksanakan komunikasi yang baik kepada pasien / keluarga pasien, juga antar Dokter yang merawat dan tenaga kesehatan yang lain. 4. Setiap pasien yang dirawat di RS harus memiliki Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yang dipilih oleh pasien dan memiliki kompetensi sesuai dengan penyakit pasien
vt_PER/Kebijakan Pely. Medis/’01’13
hal 3 dr 6
5. Dalam memberikan pelayanan medis, setiap dokter agar sesuai dengan standar pelayanan medis RS serta mentaati peraturan – peraturan yang berlaku di RS (medical staff rule and regulation), dengan penuh tanggung jawab. 6. Setiap pasien yang dirawat di RS wajib dilakukan asesmen awal, asesmen lanjutan, early discharge planning, discharge summary, serta pengelolaan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. 7. Pengelolaan terhadap pasien dilakukan tanpa membedakan status sosial, agama, suku, ras, kelas perawatan. 8. Apabila diperlukan dokter spesialis pengganti / dokter sub spesialis yang akan rawat bersama atau konsul, yang mana Dokter tersebut dari luar RS (tidak memiliki SIP di RS xxx) maka dokter spesialis pengganti / dokter sub spesialis tersebut akan dihubungi dan dimintakan kesediaannya sebagai dokter spesialis pengganti / dokter rawat bersama / dokter konsul. Rumah Sakit melakukan proses kredensial terhadap Dokter tersebut sehingga diterbitkan surat penugasan klinis sementara (Temporary Clinical Appoinment) dari Direktur RS. Dokter spesialis pengganti yang dari dalam RS baik fulltime / mitra (memiliki SIP di RS),mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh RS. 9. Dalam memberikan pelayanan medis pada pasien, maka DPJP bertugas membuat rencana pelayanan, memberi penjelasan kepada pasien / keluarga pasien tentang prosedur pelayanan dan pengobatan pasien, termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan, memberikan edukasi yang berhubungan dengan penyakit / kondisi pasien, mengisi dan melengkapi berkas rekam medis sesuai format yang ditetapkan oleh RS, melakukan koordinasi dengan Dokter / perawat yang ikut merawat / mengelola pasien, melaksanakan transfer informasi antar petugas kesehatan (antar DPJP – Dokter yang ikut merawat / perawat) 10. Semua proses pengelolaan pasien (pemeriksaan, terapi maupun tindakan), yang dilakukan oleh dokter harus terdokumentasikan pada rekam medis pasien secara lengkap sesuai standar yang telah ditetapkan RS 11. Visite Dokter adalah kunjungan kepada pasien rawat inap, pada waktu yang wajar, dengan frekuensi minimal 1x dalam sehari / sesuai dengan kondisi pasien, yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kepada pasien, komunikasi kepada pasien/keluarga, melakukan asesmen awal / ulang, mengevaluasi perkembangan kondisi pasien. 12. Dalam melaksanakan pengelolaan pasien secara terintegrasi, maka dokter maupun petugas kesehatan yang lain menulis hal – hal penting tentang kondisi pasien sesuai format S.O.A.P. sehingga kronologis pelayanan / asuhan pasien dapat diikuti secara runtut / berurutan, dan didokumentasikan pada rekam medis dengan format integrated note.
vt_PER/Kebijakan Pely. Medis/’01’13
hal 4 dr 6
13. Dalam memberikan resep / terapi, Dokter wajib memberikan obat – obat yang sesuai dengan daftar obat yang tercantum dalam Formularium yang berlaku di RS. 14. Apabila pasien dalam keadaaan gawat darurat, penanganan terhadap pasien tersebut diprioritaskan dengan tanpa mempertimbangkan prosedur administrasi karena bersifat life saving 15. RS menetapkan pemeriksaan yang bersifat standing order bagi pasien dalam proses perawatan yang telah diatur dalam medical staff rules and regulations. 16. Setiap tindakan kedokteran (medis) yang akan dilakukan harus ada informed consent, dan untuk tindakan - tindakan yang berisiko tinggi / tindakan invasive tertentu, maka informed consent harus secara tertulis. 17. Tindakan yang bersifat kedokteran harus dikerjakan oleh Dokter tetapi dengan pertimbangan yang memperhatikan keselamatan pasien tindakan – tindakan tertentu dapat didelegasikan kepada tenaga kesehatan medis yang terlatih. 18. Apabila dalam pengelolaan pasien, Dokter membutuhkan konsul kepada dokter spesialis, sesuai dengan penyakit pasien, maka dapat dilakukan konsul / rawat bersama / alih rawat. 19. Apabila ditemukan kasus – kasus sulit, maka dokter – dokter yang merawat wajib mengadakan rapat dan koordinasi guna membahas kasus tersebut dan memberikan penjelasan kepada pasien / keluarga pasien. 20. Dalam menindaklanjuti keluhan pasien / keluarga pasien, maka dokter yang merawat perlu memberikan penjelasan dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan pasien / keluarga pasien. 21. Dalam pengelolaan pasien, dokter wajib memperhatikan hak dan kewajiban pasien. 22. Dalam memberikan pelayanan medis yang berkesinambungan, maka setiap dokter wajib ikut dalam jadwal dokter jaga sesuai SMF masing – masing kecuali ditetapkan lain sesuai kesepakatan SMF. 23. Setiap Dokter umum yang bertugas di Unit rawat jalan / rawat inap pada saat pergantian shift jaga wajib melaksanakan hand over secara tertulis dan dicatat pada buku jaga di masing – masing unit.
Direktur Utama Rumah Sakit xxx
vt_PER/Kebijakan Pely. Medis/’01’13
hal 5 dr 6
vt_PER/Kebijakan Pely. Medis/’01’13
hal 6 dr 6
