Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 133112340350012
Corrupt Practices Investigation Bureau Singapure
Praktik korupsi di Singapura, seperti pula di Indonesia, diawali dari kalangan birokrat. Para pejabat hingga pegawai rendahan tak asing dengan praktik-praktik korupsi dalam segala bentuknya, termasuk suap-menyuap. Akhirnya dibentuklah badan khusus pemberantasan korupsi yang diambil dari institusi kepolisian yang sayangnya, badan khusus di lembaga ini pun tidak mampu mengatasi korupsi yang merajalela. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya pejabat senior di kepolisian, lantaran terbukti menerima suap dari pedagang opium, menjadi bukti bahwa intitusi dipercaya tidak mampu memberantas korupsi. Inilah cikal bakal berdirinya Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), suatu lembaga pemberantasan korupsi yang independen yang awalnya merupakan bagian dari kepolisian, namun kemudian menjadi lembaga sendiri yang independen, khusus menangani korupsi. Hal ini kurang lebih sama dengan cikal bakal lahirnya KPK di Indonesia.
Langkah Pemberantasan
Melihat tingginya risiko korupsi di negaranya Lee Kwan Yew pun memimpin gerakan pemberantasan korupsi saat berkuasa sejak 1959. Bahkan dengan menguatnya gerakan People's Action Party, ia mengumumkan perang melawan korupsi dengan mengatakan, "no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption".
Hal ini melahirkan serangkaian undang-undang antikorupsi, seperti Undang-undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act/ PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act dan selanjutnya muncullah CPIB. Sesungguhnya semua usaha Lee Kwan Yew untuk memberantas korupsi di Singapura tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh adanya political will dari para birokrat dan dukungan masyarakat.
Pemberantasan korupsi di Singapura dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Praktik-praktik korupsi di birokrasi dari tahun ke tahun semakin terkikis, karena masyarakat dan pemerintahannya memiliki tekad kuat untuk membangun negara yang bersih dari segala macam bentuk penyelewengan uang negara. Masyarakat berperan aktif mengamati segala sesuatu yang mencurigakan, dan kemudian melaporkan jika ada indikasi penyelewengan, termasuk para pejabat negara yang kehidupannya di luar kewajaran.
Pemberantasan korupsi oleh CPIB bisa berhasil juga karena adanya beberapa wewenang yang mendukung mereka dalam mengungkapkan kasus korupsi. CPIB memiliki enam kewenangan utama yaitu kewenangan untuk penahanan, penyidikan, khusus penyidikan, penggeledahan, penuntutan dan perlindungan informan.
Kewenangan penahanan menyatakan bahwa Direktur Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura dapat tanpa surat perintah menangkap atau menahan setiap orang yang melakukan delik menurut Prevention of Corruption Act atau mereka yang diadukan atau telah diterima informasi yang dapat dipercaya dengan dugaan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Selanjutnya tersangka dapat digeledah dan disita semua benda yang ditemukan padanya. Hal tersebut dapat dilakukan jika ada alasan untuk dipercayakan sebagai hasil atau bukti dari kejahatannya, dengan suatu ketentuan bahwa tersangka perempuan hanya dapat digeledah oleh penyidik khusus perempuan. Tersangka tersebut hanya dapat dibebaskan dengan jaminan yang diberikan oleh direktur CPIB Singapura, penyidik khusus CPIB Singapura, atau perwira kepolisian.
Kewenangan penyidikan memberikan Direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura wewenang berkaitan dengan penyidikan setiap delik berdasarkan Criminal Prosedur Code. Hal ini berarti mereka dapat dianggap sama dengan perwira polisi pangkat inspektur ke atas.
Kewenangan khusus penyidikan berarti ketika penuntut umum telah menyatakan suatu delik berdasarkan Prevention of Corruption Act (PCA) telah dilakukan maka dapat memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau setiap perwira polisi dengan pangkat minimal Assistant Superintendent atau penyidik khusus CPIB Singapura untuk melakukan penyidikan dengan cara atau modus sesuai dengan yang tertera dalam surat perintah. Pejabat tersebut dapat menyidik segala rekening ataupun safe deposit box di suatu bank disertai kuasa yang cukup untuk mengungkapkannya. Apabila ada pihak yang menghalangi atau menolak memberikan informasi tersebut akan dikenai hukuman denda atau kurungan atau keduanya. Hal ini akan meningkatkan efek jera kepada pihak-pihak pemegang kunci informasi dalam mengungkap kasus korupsi di Singapura. Semua kegiatan sehubungan dengan kewenangan khusus penyidikan ini harus tetap sesuai denngan Criminal Prosedur Code.
Kewenangan penggeledahan diberikan kepada penyidik khusus CPIB Singapura Singapura atau perwira polisi untuk memasuki tempat itu dengan paksa jika perlu menggeledah, menyita, dan menahan dokumen, benda, atau harta benda maksud. Alasan lainnya adalah jika perintah penggeledahan ditunda maka benda yang digeledah akan hilang. Oleh sebab itu, penyidi khusus CPIB Singapura atau perwira polisi dapat melaksanakan segala wewenang tersebut secara penuh dan cukup seperti dia diberi kuasa untuk berbuat demikian dengan surat perintah.
Kewenangan penuntutan dan perlindungan informan meliputi adanya persetujuan untuk melakukan tuntutan sesuai dengan Pasal 33 Prevention of Corruption Act (PCA). Sedangkan untuk melindungi informan saksi tidak diwajibkan untuk mengungkap nama dan alamat seorang informan atau memberikan sesuatu pernyataan yang dapat menjurus kepada ditemukannya informan tersebut. Hal ini juga terjadi di negara kita melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Hong Kong Independent Commission Against Corruption
Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong atau Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) disebut-sebut sebagai lembaga tersukses di dunia memberantas korupsi. Tony Kwok, Deputi Komisioner dan Kepala Operasi ICAC sepanjang 1996-2002, mengakui bahwa lembaganya itu gigih berhadapan dengan korupsi.
ICAC didirikan tahun 1974, saat korupsi di Hong Kong demikian masif. Saat itu, bisa jadi Hong Kong adalah kota terkorup di dunia. Demikian masifnya, di Hong Kong ada hubungan yang erat antara aparat penegak hukum dengan sindikat kejahatan terorganisasi. Sebut saja perjudian dan narkoba yang saat itu mendapat perlindungan dari oknum-oknum penegak hukum.
Saat ICAC dibentuk, hanya sedikit yang optimis lembaga ini bisa membawa perubahan. Kebanyak menilai sebagai "Mission Impossible". Namun, dalam waktu tiga tahun, ICAC sukses menghukum 247 pejabat pemerintah, termasuk 143 polisi. Dalam Millenium Survey teranyar, pendirian ICAC menempati posisi ke-6 peristiwa terpenting sepanjang 150 tahun sejarah Hong Kong.
Ada lima faktor yang bisa mendorong ICAC sukses memberantas korupsi, yaitu :
Pertama, ICAC independen dan langsung bertanggung jawab kepada posisi tertinggi di Hong Kong. Hal ini memastikan mereka bebas intervensi saat melakukan investigasi. Dengan demikian, lembaga itu bisa menginvestigasi orang atau lembaga tanpa kecurigaan dan rasa takut.
Kedua, ICAC mendapat sokongan finansial yang kuat. Anggaran tahunan bisa mencapai AS$90 miliar, sekitar AS$15 per kapita. Mungkin hanya ICAC komisi pemberantasan korupsi yang anggarannya paling besar di dunia ini.
Ketiga, mereka memiliki kewenangan yang luar biasa luas untuk melakukan investigasi. ICAC tak hanya bisa melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lembaga negara dan swasta. Akan tetapi, juga bisa menyelidiki semua tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. ICAC berwenang untuk melakukan penyelidikan akun bank, bisa meminta saksi memberi keterangan di bawah sumpah, menyita harta tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi, sampai mencekal tersangka.
Faktor keempat adalah profesionalitas. ICAC merupakan lembaga yang pertama kali melakukan interview semua tersangka yang terdokumentasi dalam video. ICAC mengatakan, setidaknya ada 120 orang yang bekerja dengan terlebih dulu mengikuti pelatihan khusus. ICAC mempunyai sejumlah ahli terkait perlindungan saksi, forensik teknologi, dan penyelidikan keuangan. Saya perlu sampaikan, ahli-ahli kami mendapat training dari FBI National Academy.
Tak kalah pentingnya, adalah faktor kelima yang ia sebut "tiga-mata garpu". Ketiganya adalah investigasi, pencegahan, dan pendidikan. Ia mengingatkan, pendidikan merupakan kunci penting agar publik bisa ikut berpartisipasi melawan korupsi.
