provision preventing game delays became an article, subject to penalties. increased restrictions on use of some atomic era units, and clarified some language.Full description
political law
Full description
Descripción completa
Danny McCoy gives an assessment of the relationship between the Lisbon Treaty and Irish commerce. Article from PAI Journal.
CONTOH PEMANFAATAN TAX TREATY 1.
TAX TREA TREATY TY INDO INDONE NESI SIAA-SI SING NGAP APUR URA A
Perjanjian pajak Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990 ini mengatur tentang penghindaran pajak berganda dan pengelakan pajak pada objek pajak sebagai berikut : a. Harta idak idak !ergerak" !ergerak" penghasi penghasilan lan dari harta harta tidak tidak bergerak bergerak menurut menurut perjanji perjanjian an Tax Treaty Indones Indonesia# ia#Sin Singap gapura ura hanya hanya dikenak dikenakan an pajak pajak dari dari negara negara dimana dimana harta harta tidak tidak berger bergerak ak tersebut berada meskipun pemilik benda bergerak tersebut bukan $arga negara negara tersebut. b. %aba &saha" yang didapatkan oleh badan usaha di satu negara dalam perjanjian ini hanya dapat dikenakan oleh negara dimana badan usaha tersebut berkedudukan" namun apabila badan usaha tersebut menjalankan usaha dengan de ngan bentuk badan usaha tetap di negara lainnya dalam perjanjian maka dapat dikenakan pajak oleh negara bersangkutan. '. Pesa$ Pesa$at at &dar &daraa dan dan Perkap Perkapal alan" an" untuk untuk usah usahaa pesa pesa$a $att udar udaraa dan dan perk perkap apal alan an penge pengena naan an pajaknya berbeda. Pesa$at udara dikenakan pajak hanya pada negara dimana pesa$at p esa$at udara tersebut berasal" sedangkan untuk kapal selama melakukan pelayaran di laut negara lainnya maka negara lainnya mengenakan pajak dengan mengurangi (0) yang setelahnya mejadi objek pajak dari negara kapal berasal. d. Perusa Perusahaa haan#Pe n#Perus rusaha ahaan an yang Memiliki Memiliki Hak Istim Istime$a" e$a" dalam dalam hal perusa perusahaan haan#pe #perus rusahaa ahaan n yang memiliki hak istime$a ini karena *ungsi dari perusahaan ini yaitu turut serta dalam menajemen" menajemen" penga$asan" dan penyertaan penyertaan modal pada perusahan dari negara lainnya lainnya dapat dikenakan pajak terhadap tambahan labanya. e. +e,iden" +e,iden" pengenaan pengenaan pajak pajak dari de,iden de,iden perusah perusahaan aan yang berkedud berkedudukan ukan disatu disatu negara negara dalam dalam perjanjian apabila de,iden tersebut diberikan kepada $arga negara dari satu pihak" maka dikenakan pajak menurut hukum pajak $arga negara tersebut. Sedangkan untuk de,iden yang pemegang sahamnya adalah perusahaan maka negara dimana tempat berkedudukan perseroan itu dapat menganakan pajak dengan ketentuan: 10 ) dari jumlah kotor de,iden" apabila perusahaan tersebut memiliki -() saham pada
perusahaan 1() dari jumlah bruto dalam hal lainnya. Penge'ualian dari perjanjian ini yaitu selama pemerintah Singapura tidak mengatur pajak
tambahan de,iden" maka de,iden yang didapat badan usaha Indonesia dari bahan usaha Singapura tidak dikenakan pajak. *. !unga" !unga" untuk untuk bunga yang dibay dibayark arkan an oleh perusa perusahaa haan n yang berkedudu berkedudukan kan di salah salah satu negara dalam perjanjian kepada bukan salah satu $arga negara perjanjian dikenakan pajak $arga negara tersebut. &ntuk pemungutan pajak tersebut dengan hanya terbatas pada a/
obligasi" surat utang" dan obligasi lainnya dan b/ Pinjaman" garansi atau jaminan. egara dimana badan usaha berkedudukan dapat mengenakan pajak maksimal 10). Penge'ualin lain dari bunga tidak dikenakan pajak apabila untuk urusan pemerintahan Indonesia maupun Singapura. g. 2oyalti" yang dibayarkan dari salah satu negara kepada $arga negara3badan dari negara lainnya dikenakan pajak dari $arga negara3badan dari negara lain" namun negara asal royalti dapat memungut pajak maksimal 1() dari jumlah bruto royalti. h. Pekerjaan !ebas" diartikan sebagai jasa#jasa pro*esional dan jasa#jasa lainnya. Pajak yang dikenakan berdasarkan pekerjaan bebas tersebut berasal" ke'uali dalam jangka $aktu 90 hari dalam 1- bulan pekerjaan bebas tersebut membuka jasa di negara lainnya maka negara bersangkutan dapat memungut pajak. i. Pekerjaan dalam Hubungan 4erja" berupa gaji" upah atau imbalan yang didapat dari salah satu negara dikenakan pajak dari negera $arga negara berasal" ke'uali $arga negara j.
tersebut telah menetap di negara suatu negara selama 185 hari. Imbalan Para +irektur" yang bekerja pada perusahaan yang bukan berasal dari kebangsaan direktur terhadap imbalan tersebut dikenakan pajak perusahaan itu berasal. +alam hal
tersebut ialah negara yang disebut dalam perjanjian ini. k. Para 6rtis dan 6tlit" kegiatan artis atau atlit yang dilakukan di suatu negara dalam perjanjian ini dikenakan pajak berdasarkan tempat kegiatan tersebut" namun pajak tersebut tidak l.
dikenakan apabila dana untuk kegiatan tersebut berasal dari pemerintah. Pensiunan" untuk dana pensiunan yang diperoleh hasil pekerjaan pada satu negara dalam
perjanjian tersebut akan dikenakan pajak berdasarkan asal dari perusahaan tersebut. m. Pejabat Pemerintah" dalam hal imbalan selain dana pensiun yang berasal dari pemerintah akan dikenakan pajak berdasarkan hukum dari pejabat yang mengeluarkan pajak tersebut. n. 7uru dan Peneliti" egala guru dan peneliti yang menetap selama tidak lebih - tahun untuk untuk mengajar dan meneliti akan dibebaskan dari pajak. 4etentuan ini tidak berlaku apabila kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan orang atau orang#orang tertentu. o. Pelajar dan Peserta lainnya yaitu Pelajar" seorang pengusaha atau teknisi magang" seorang yang menerima bantuan atau tunjangan dengan tujuan belajar tidak dikenakan pajak atas pembayaran hidupnya" seluruh hibah" tunjangan" penghargaan" dan pembayaran tidak lebih -.-00 dolar 6merika pertahun. +engan pertimbangan bah$a semua hal diatas tersebut berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar" riset" dan latihan. p. Penghasilan yang idak +iatur" undang#undang yang berlaku di masing#masing egara pihak pada Persetujuan masih berlaku untuk mengatur masalah pengenaan pajak atas penghasilan di egara pihak pada Persetujuan ke'uali bila ditentukan lain dalam Persetujuan ini.
2.
TEKNIS
PEMOTONGAN
PPH
TERKAIT
PENERAPAN TAX TREATY
Pada umumnya Pemotong Pajak $ajib memotong pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh ajib Pajak %uar egeri P%/ berdasarkan && PPh. amun apabila egara domisili P% tersebut memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak !erganda a reay/ dengan Indonesia maka sesuai dengan aas hukum ;%e Spe'ialis derogate %e 7eneralis<" penerapan ketentuan pemotongan pajak didasari dengan a reaty tersebut. !erdasarkan Peraturan +irjen Pajak o. Per#=13P>3-009 tanggal ( opember -009 sttd Per# -?3P>3-010 tanggal 50 6pril -010 tentang ata @ara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak !erganda P5!/" dapat dijelaskan hal#hal sebagai berikut :
Pemotong Pajak harus melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P5!" dalam hal : a.
Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak +alam egeri Indonesia
b.
Persyaratan administrati,e untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P5! telah dipenuhi dan
c.
idak terjadi penyalahgunaan P5! oleh P% sebagaimana ketentuan tentang pen'egahan penyalahgunaan P5!.
+alam hal 5 syarat ketentuan tersebut di atas tidak terpenuhi" maka Pemotong Pajak $ajib memotong pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan && PPh.
DIKENAKAN BERDASARKAN TAX TREATY TARIF SESUAI KETENTUAN MASING-MASING OPSI I (DISAHKAN OPSI II (TANPA PEABAT
DISAHKAN PEABAT
BER!ENANG)
BER!ENANG)
a.
Persyaratan 6dministrati* tidak
b.
a.
Persyaratan administrati*:
a.
Menggunakan Borm#
Persyaratan administrati*:
Menggunakan Borm#
dipenuhi spt.
+7 1 atau -
@A+3S4+ tidak
Form-DGT 1 untuk
tersedia saat
selain WPLN Bank &
pemotongan atau
penghasilan WPLN via
@A+3S4+ tidak
usto!ian !an Form-
sesuai dengan tahun
DGT " untuk WPLN
pajak pemotongan
Bank & penghasilan
batas $aktu
elah terjadi
WPLN via usto!ian
penyampaian SP Masa
+iisi oleh P%
untuk masa terutangnya
dengan lengkap
pajak
penyalahgunaan
P5!
+itandatangani oleh
+iisi oleh P% dengan lengkap
+itandatangani oleh P%
b.
+isampaikan sebelum
Melampirkan @A+3S4+
P%
yang laim disahkan di
+isahkan oleh pejabat
egara mitra P5!" dg
ber$enang di egara
syarat:
mitra P5!
+7 1 atau -
+isampaikan sebelum batas $aktu penyampaian
Menggunakan bahasa inggris
+iterbitkan pada atau
SP Masa untuk masa
setelah 1 >anuari
terutangnya pajak.
-010
+okumen asli atau
b. idak terjadi
*oto'opy yang telah
penyalahgunaan P5!
"#$&'$#'# $* KPP
Pemotong Pajak terda*tar
Sekurang#kurangnya ter'antum in*o tentang P%
er'antum tanda tangan pejabat yang ber$enang
'. idak terjadi penyalahgunaan P5!.
%embaga yang namanya disebutkan se'ara tegas dalam P5! atau yang telah disepakati oleh pejabat yang ber$enang di Indonesia dan dinegara mitra P5! +#"', $/
''#,' SKD !ukti pemotongan pajak $ajib dibuat oleh Pemotong Pajak sesuai ketentuan dan tata 'ara
yang berlaku dan dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh P% tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam P5!" Pemotong Pajak tetap di$ajibkan untuk membuat bukti pemotongan pajaknya Pemotong Pajak $ajib menyampaikan *otokopi S4+ yang diterima dari P% sebagai lampiran SP Masa.
