Analisis Tax Treaty Negara Malaysia dengan Indonesia Fandy Prakasa Wardhana 18 / 2A
Analisis Tax Treaty Indonesia ± Malaysia
1. Pasal 1 Yaitu menjelaskan orang dan badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara yang terikat persetujuan. Indonesia tidak menggunakan perjanjian tetapi menggunakan persetujuan, kata persetujuan lebih mengikat dan dilandasioleh kesepakatan kedua belah pihak yang adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak. 2. Pasal 2 Menjelaskan pajak ± pajak yang tercakup dalam persetujuan kedua belah negara; a. Indonesia : 1) Pajak Penghasilan b. Malaysia : 1) Pajak penghasilan dan excess profit tax 2) The supplementari income tax, that is, development tax 3) Pajak penghasilan minyak Persetujuan ini berlaku pula bagi setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sejenis yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang sekarang berlaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan pajak masing-masing. 3. Pasal 3 Menjelaskan Pengertian ± Pengertian Umum Tidak ada perbedaan dalam penjelasan tentang definisi tentang person, company, perusahaan, lalu lintas internasional, pejabat, dan istilah tentang warga negara. Untuk persetujuan Indonesia dan Malaysia pada ayat ( 1 ) dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian a. istilah "Malaysia" berarti Federasi Malaysia dan termasuk di dalamnya daerah perairan Malaysia yang sesuai dengan hukum internasional, yang saat ini sudah atau disusun berdasarkan Undang-Undang Malaysia mengenai landas kontinen sebagai wilayah dimana di dalamnya berlaku hukum Malaysia sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, apakah terdapat di dasar laut, tanah dibawahnya dan perairan sekitarnya, dapat diolah. b. istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangannya dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak kedaulatan dan hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional. c. istilah suatu "Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak pada Persetujuan lainnya" berarti Indonesia atau Malaysia sesuai dengan hubungan kalimatnya. d. istilah "pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak Malaysia sesuai dengan hubungan kalimatnya. Pada persetujuan Indonesia ± Malaysia menambahkan istilah ³perusahaan´ yang melakukan kegiatan dalam berbagai usaha dan istilah ³usaha´ yang termasuk jasa ± jasa professional dan kegiatan lainnya dari suatu pekerjaan bebas.
4.
Pasal 4 Menjelaskan Tentang Kependudukan Dalam tax treaty ini penghasilan dikenakan berdasarkan asas domisili, untuk menghindari pajak berganda maka negara sumber memotong pajak dan diperhitungkan kembali penghasilan dan pajak yang dibayar di negara domisili. Dan juga mengatur apabila ada kependudukan ganda di kedua negara ditentukan melalui: a. Hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat di negara mana b. Kebiasaan penduduk itu berdiam c. Persetujuan bersama. Perbedaan tax treaty Indonesia ± Malaysia adalah tidak ada ayat yang menjelaskan tentang warga negara yaitu ³ jika ia mempunyai tempat yang biasa ditinggali di kedua negara atau sama sekali tidak mempunyai di kedua negara, ia akan dianggap sebagai penduduk negara dimana ia menjadi warga negara´
5. Pasal 5 Menjelaskan tentang Bentuk Usaha Tetap. Dalam tax treaty ini menambahkan bentuk BUT termasuk gudang atau gerai penjualan dan sebuah pertanian atau perkebunan, serta suatu pertambangan, suatu ladang minyak atau gas, suatu tempat penggalian atau tempat penambangan sumber alam lainnya termasuk kayu atau hasil hutan lainnya. Untuk bangunan dan kontruksi atau proyek instalasi dan aktiviyas berlanjut dianggap BUT apabila melebihi 6 bulan sama seperti UN Model. Pengecualian BUT Indonesia juga menambah pengurusan suatu tempat dari suatu usaha semata ± mata dengan maksud tujuan iklan dan penyedia informasi. Dalam persetujuan ini juga tidak mengatur tentang perusahaan asuransi yang melakukan usaha di negara lain. 6. Pasal 6 Penghasilan Dari Harta Tak Gerak Penghasilan dari harta tak gerak pada umumnya dikenakan di negara harta itu berada, termasuk penggunaan secara langsung misal disewakan, atau pelaksanaa jasa profesi, atau hak ± hak yang diberikan atas penggunaan harta tersebut. Di negara Indonesia, untuk pengenaan pajak dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan dikenakan pajak 5% dari nilai tertinggi antara Nilai Jual Objek Pajak disbanding harga jual sedangkan untuk harta lainnya bila dijual, maka akan dikenakan pajak di PPh badannya atau di BUTnya. 7. Pasal 7 Laba Usaha Laba perusahaan akan dikenakan pajak di negara domisili, kecuali untuk BUT pengenaan pajaknya dikenakan di negara lain. Yang dikenakan pajak hanya atas labanya saja yang diperoleh dari negara sumber penghasilan. Biaya BUT dapat dibebankan sebagai biaya terkait dengan kegiatan usaha BUT yang diterapkan dalam pasal 6 UU PPh Indonesia dan dikoreksi fiscal sesuai dengan pasal 9 UU PPh Indonesia. Negara Indonesia tidak menggunakan rumus atas suatu pembagian suatu
laba BUT, namun menggunakan perbandingan omzet untuk menentukan biaya yang wajar. 8. Pasal 8 Perkapalan Dan Pengangkutan Udara Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara dimana tempat manajemen yang efektif dari perusahaan berada (asas sumber), tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan 50%. Juga mengatur bahwa laba yang berasal dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional, hanya akan dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan dimana perusahaan yang mengoperasikan pesawat tersebut berkedudukan. 9. Pasal 9 Perusahaan ± Perusahaan yang Mempunyai Hubungan Istimewa Apabila terdapat hubungan istimewa antara induk di negara domisili dan anak perusahaan di negara sumber, atau sebaliknya maka negara yang merasa dirugikan atas transaksi yang tidak wajar dapat melakukan penghitungan kembali jumlah penghasilan atau beban wajar sesuai dengan apabila perusahaan unduk atau anak tersebut melakukan transaksi dengan perusahaan yang tidak terikat hubungan istimewa. Adanya transfer pricing menyebabkan pengelakan pajak. 10. Pasal 10 Dividen Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut ( asas sumber ). Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia kepada penduduk Malaysia akan dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Indonesia yang berlaku tetapi bila penerima adalah pemilik dari dividen tersebut maka pengenaan pajaknya tidak akan melebihi dari 15% dari jumlah bruto dividen. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia kepada penduduk Indonesia yang merupakan pemilik yang sebenarnya atas dividen tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Malaysia dimana pengenaan pajak atas dividen tersebut telah termasuk dalam pengenaan penghasilan dari perusahaan. 11. Pasal 11 Bunga Istilah "bunga" berarti penghasilan dari semua jenis tagihan atau piutang, baik yang dijamin dengan hipotik ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas bagian laba debitur dan pada khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang. Bunga yang dibayarkan dari salah satu negara ke negara lainnya dalam persetujuan ini dapat dikenakan di negara lainnya ( asas domisili ), namun demikian, bunga itu dapat
juga dikenakan pajak di Negara pihak dimana bunga itu berasal (asas sumber) dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor bunga. Bunga yang menjadi hak penduduk Indonesia akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Malaysia jika pinjaman atau utang-utang lainnya yang menyebabkan timbulnya pembayaran bunga tersebut, merupakan pinjaman yang disetujui sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dari peraturan Pajak Penghasilan Malaysia Tahun 1967.
12. Pasal 12 Royalty Istilah "royalti" ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena : (i) penggunaan atau hak untuk menggunakan, suatu paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau hak cipta pekerjaan ilmu pengetahuan atau penggunaan atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri, rniagaan atau ilmu pengetahuan, atau keterangan menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan. (ii) penggunaan atau hak untuk menggunakan, film-film sinematografi atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, atau hak cipta kesusasteraan atau karya seni. Royalty yang diperoleh dari salah satu negara persetujuan ini oleh penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan (asas sumber) dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti. 13. Pasal 13 Keuntungan Dari Pemindahan Harta Menggunakan asas sumber karena dikenakan pajak di tempat dimana negara harta tersebut terletak. Penduduk asing yang menjalankan usaha berupa BUT dapat menghitung laba rugi penjualan aktiva tersebut dengan menggabungkannya kedalam laba usaha BUT. Namun demikian keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dalam jalur lalu lintas internasional atau dari harta gerak yang berkenaan dengan pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di negara perusahaan tersebut berdomisili ( asas domisili ) Demikian juga keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan saham perusahaan, yang kekayaannya terutama terdiri dari barang tak gerak yang terletak di Negara pada
pihak Persetujuan, akan dikenakan di negara itu dan keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan hak atas persekutuan atau perusahaan perserikatan, yang kekayaannya terutama terdiri harta tak gerak yang terletak di Negara pihak pada Persetujuan, akan dikenakan pajak di negara itu ( kedua ± duanya asas sumber )
14. Pasal 14 Pekerjaan Bebas ( Mengikuti diantaranya pasal 15, 16, 17, 18, 19, dan 20) Untuk orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa profesi seperti: dokter, arsitek, pengacara, akuntan dll apabila ia memperoleh hasil dari negara sumber, maka dikenakan pajak hanya dari negara domisili kecuali jika : a. Penerima balas jasa berada di Negara itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam tahun takwim yang bersangkutan b. Balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama majikan yang bukan merupakan penduduk Negara lain tersebut c. Balas jasa itu tidak akan menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh majikan itu di Negara lain tersebut. 15. Pasal 15 Penghasilan Para Direktur Penghasilan para Direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh penduduk negara lain dalam persetujuan ini dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Direksi dari perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara tempat perusahaan tersebut berada (asas sumber). 16. Pasal 16 Para Seniman dan Olahragawan Penghasilan yang diperoleh penduduk dari negara pihak pada persetujuan ini sebagai seniman, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan pribadi mereka, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana kegiatan tersebut dilakukan ( asas sumber ). 17. Pasal 17 Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua Istilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala dalam waktu tertentu selama hidup atau selama suatu masa atau jangka waktu tertentu berdasarkan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai penggantian balas jasa yang memadai dan penuh dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Setiap pensiun atau balas jasa lainnya yang sejenis atau tunjangan hari tua yang dibayarkan pada penduduk Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pada masa yang lampau dapat dikenakan pajak di negara penduduk tersebut berdomisili ( asas domisili )
18. Pasal 18 Jabatan dalam Pemerintah Untuk PNS atau pegawai pemerintah terdapat aturan sebagai berikut: a. Jika gajinya dibayar oleh pemerintah negara dimana dia bekerja, maka pemajakannya tetap di negara yang membayarkan. b. Jika gajinya berasal dari perusahaan milik negara, maka berlaku seperti ketentuan pasal 1 4 tentang pegawai bebas dan juga pasal 15 tentang jabatan direktur. c. Jika penduduk asing bekerja di kedutaan Indonesia di luar negeri, maka pemajakannya tetap di negara dimana kedutaan tersebut berada. d. Untuk pensiunan akan dikenakan pajak dimana ia berstatus menjadi PNS atau pegawai pemerintah. 19. Pasal 19 Pelajar dan Peserta Latihan Seseorang yang merupakan penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan segera sebelum mengunjungi Negara pihak pada Persetujuan lainnya dan tinggal untuk sementara di Negara lain semata- mata : a. sebagai seorang pelajar pada sebuah universitas yang diakui, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan lain yang diakui di Negara lain tersebut b. sebagai seorang pengusaha atau teknisi yang magang c. seorang penerima bantuan, tunjangan atau penghargaan untuk maksud belajar, riset atau latihan dari Pemerintah dari salah satu Negara atau dari organisasi ilmiah, pendidikan, keagamaan atau sosial atau dalam rangka program bantuan teknik yang diadakan oleh Pemerintah dari salah satu Negara. Akan dibebaskan dari pajak di Negara lain atas : a. seluruh pembayaran dari luar negeri untuk keperluan biaya hidupnya, pendidikan, belajar, riset atau latihan b. seluruh hibah, tunjangan atau penghargaan c. setiap pembayaran yang tidak melebihi 2.200 Dollar Amerika per tahun dalam hubungan dengan jasa yang diberikan di Negara lain, asalkan jasa tersebut dilakukan sehubungan dengan kegiatan belajarnya, riset atau latihan atau perlu untuk membiayai hidupnya 20. Pasal 20 Guru dan Peneliti Dibebaskan dari pengenaan pajak atas semua pembayaran yang diterima dari kegiatan mengajar dan penelitian apabila seseorang dari negara lain di persetujuan ini sesaat sebelum mengunjungi negara dimana terdapat universitas, perguruan tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan sejenis yang mengundang orang tersebut , dengan masa tidak lebih dari 2 tahun semata-mata dengan maksud untuk mengajar dan melakukan penelitian atau keduanya pada lembaga pendidikan tersebut,. Tidak berlaku untuk penghasilan dari kegiatan penelitian jika penelitian tersebut untuk kepentingan seseorang atau orang-orang tertentu.
21. Pasal 21 Penghasilan Yang Tidak Diatur Secara Tegas Untuk penghasian lainnya yang tidak diatur dalam pasal ± pasal terdahulu hanya dikenakan pajak pada negara domisili, kecuali jika penghasilan tersebut berasal dari sumber ± sumber di negara memperoleh penghasilan tersebut maka negara tersebut boleh mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. 22. Pasal 22 Penghindaran Pajak Berganda a. Untuk penduduk Malaysia terhadap jumlah pajak yang dibayar menurut perundang ± undangan pajak Indonesia atas penghasilan di Indonesia dapat dikreditkan terhadap pajak Malaysia ( namun pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak Malaysia yang dihitung sebelum pengurangan sesuai dengan jenis penghasilan yang bersangkutan ). b. Demikian juga untuk penduduk Indonesia pajak yang dibayar di negara lain diluar Indonesia, pajak yang dibayar berdasarkan perundang-undangan Malaysia oleh penduduk Indonesia atas pendapatan yang diterima dari Malaysia akan diperhitungkan terhadap pajak yang dibayar di Indonesia atas pendapatan itu. Bagaimanapun pajak yang diperhitungkan itu tidak akan melebihi jumlah pajak yang dikenakan di Indonesia sesuai dengan perhitungan sebelum pengurangan tersebut diberikan. c. Royalti yang diterima oleh penduduk Indonesia dari penyewaan film, yang dikenakan bea berdasarkan undang-undang bea persewaan bioskop film Malaysia, maka bea tersebut dianggap sebagai pajak Malaysia. 23. Pasal 23 Non Diskriminasi Kedudukan tax treaty adalah menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban kedua warga negara yang terlibat dalam persetujuan, negara yang mengadakan persetujuan tidak boleh membedakan atau memberatkan pajak bagi penduduk yang bukan warga negaranya. Bahkan tanpa ada persetujuan pun, negara domisili tidak boleh melakukan pemajakan yang lebih memberatkan kepada penduduk asing lainnya. 24. Pasal 24 Tata Cara Persetujuan Bersama Persetujuan bersama harus diatur dalam sebuah tata cara agar tidak terjadi hal ± hal yang memberatkan atau membedakan perlakuan perpajakan terhadap warga negara lainnya, bilamana terjadi hal ± hal yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan persetujuan ini, maka; a. Masalah ini harus diajukan dalam waktu 3 tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan persetujuan ini.
b. Pejabat yang berwenang akan berusaha, apabila keberatan yang diajukan itu beralasan dan apabila ia tidak dapat menemukan suatu penyelesaian yang tepat, untuk menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dengan maksud untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini c. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini melalui suatu persetujuan bersama. Mereka dapat juga berkonsultasi satu sama lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Persetujuan ini. d. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai suatu persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat terdahulu. 25. Pasal 25 Pertukaran Informasi Salah satu tujuan persetujuan ini adalah memberikan informasi atau pertukaran informasi guna mencegah terjadinya pengelakan atau penyelundupan pajak. Informasi yang bersifat rahasia hanya boleh diungkapkan kepada orang ± orang atau pejabat yang berkaitan dengan penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan tuntutan atau penentuan banding sehubungan dengan pajak ± pajak yang dicakup dalam persetujuan ini. Pertukaran Informasi tidak mewajibkan pihak pada persetujuan untuk mengungkapkan rahasia di bidang perdagangan, usaha, industry, perniagaan atau keahlian yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan umum. 26. Pasal 26 Pejabat Diplomatik Dan Konsulat Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang perpajakan dari para pejabat diplomatik dan konsuler berdasarkan peraturan umum dalam hukum internasional ataupun berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam suatu persetujuan khusus. 27. Pasal 27 Saat Berlakunya Persetujuan Persetujuan ini akan diratifikasikan oleh Pemerintah-pemerintah dari Negara-negara pihak pada Persetujuan dan instrumen ratifikasi akan dipertukarkan secepat mungkin. Persetujuan ini akan diberlakukan pada saat pertukaran instrumen ratifikasi dan akan berlaku pada tahun penetapan atau tahun pajak pada awal Januari 1987 dan tahuntahun penetapan berikutnya atau tahun-tahun pajak berikutnya.
28. Pasal 28 Berakhirnya Persetujuan Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan kepada Negara pihak pada Persetujuan yang lain melalui saluran diplomatik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun takwim sesudah tahun 1991. Dalam hal demikian, Persetujuan tersebut akan tidak berlaku atas tahun penetapan atau tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari tahun takwim berikutnya pada saat pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.
