Kasus Pembakaran Hutan oleh PT Kallista Alam dan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Lingkungan

Kasus Pembakaran Hutan oleh PT Kallista Alam dan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Lingkungan

(Tugas MK Hukum Lingkungan)

oleh [email protected]

Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta, Juni 2014

2

Profil Ringkas Perusahaan Perusahaan PT Kallista K allista Alam Domisi: Komplek Taman Taman Setia Budi Indah 2 Bl 5/12, Medan, Sumatera Utara, 20132, Indonesia. Telepon: 061-821-6538. Usaha: bergerak di bidang industri perkebunan, khususnya kelapa sawit ( palm oil).

3

Profil Sengketa Lingkungan 1

Kementerian Lingkungaan Hidup menyatakan dalam laporan pencapaian penegakan hukum lingkungan bahwa PT. Kallista Alam merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki area lahan kurang lebih seluas 1.605 hektar yang berada dalam “Kawasan Ekosistem Leuser”, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.  Awal diajukannya gugatan oleh kuasa hukum MENLH berdasarkan pada Laporan Unit Unit Kerj Kerja a Pres Preside iden n Bidan Bidang g Penga engawas wasan an dan dan Penge engend ndal alia ian n Pemban embangu guna nan n (UKP4 (UKP4)) tertanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada MENLH yang menyebutkan bahwa terdapat titik panas ( hotspot) yang mengindikasikan terjadinya dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan PT. Kallista Alam (Data hotspot tersebut bersumber dari MODIS yang dikeluarkan oleh NASA). Data Data dan dan infor informa masi si ters terseb ebut ut lalu lalu dijadi dijadika kan n seba sebaga gaii dasa dasarr bagi bagi Keme Kement nter erian ian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyampaian bukti-bukti dan mengajukan gugatan ke pengadilan .

1

Bagian Bagian ini diambil diambil dari Syampadz Syampadzii Nurroh. Nurroh. “Analisis “Analisis Kritis Kritis Aspek Aspek Hukum Hukum dalam engelo engelolaan laan !ingkunga !ingkungan n Studi Kasus" en#emaran dan erusakan !ingkungan Hidup $leh t. Kallista Alam% ropinsi A#eh&. 'ugas Akhir. (ata Kuliah Hukum dan Kelembagaan !ingkungan. Sekolah as#asar)ana *ni+ersitas ,ad)ah (ada -ogyakarta% 21/ hlm. 12. /

I. Kronologi Peristiwa: •

•

2011: PT 2011: PT Kallista Alam memperoleh izin dari gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan bernomor 525/BP2T/5322/2011 tentang IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) atas areal seluas 1.605 hektar. 2012 20 12 (Sep (Septe tembe mberr, 27 27): ): Pencab encabut utan an izin izin PT Kalis Kalista ta Alam Alam termua termuatt dalam dalam Keputu Keputusan san Gubern Gubernur ur Aceh Aceh No.525 No.525/BP /BP2T/ 2T/50 5078/ 78/20 2012 12 tertan tertangga ggall 27 Septem September ber 2 2012.. Deng 2012 Dengan an kepu keputu tusa san n gube gubern rnur ur di tahu tahun n 2012 2012 ters terseb ebut ut maka maka izin izin IUP-B IUP-B terdahulu, yakni izin No.525/BP2T/5322/2011 No.525/BP2T/5322/2011 dicabut.  Adapun dasar pencabutan IUP-B IUP-B tersebut adalah Keputusan PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Medan yang dituangkan dalam Amar Putusan PTTUN Medan No.89/B/2012/PT TUN-MDN tertanggal 30 Agustus 2012. Bunyi Putusan PTTUN Medan 3 tersebut antara lain: •

•

•

mengabulkan gugatan penggugat (WALHI Aceh)

meme memeri rint ntahk ahkan an kepa kepada da terg tergug ugat at (Gub (Guber ernu nurr Aceh Aceh)) untu untuk k menc mencab abut ut keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan, berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam. Diketahui pula beberapa kelalaian dari pihak PT Kalista Alam:

•

•

Di mana selama ini belum pernah membangun kebun plasma kepada masyarakat seluas 30 persen dari luas lahan lah an 1.605 hektar tersebut. Di sisi lain PT Kallista Alam juga tidak menyampaikan laporan perkembangan fisik dan usaha secara berkala per 6 bulan, kepada dinas terkait baik provinsi maupun kabupaten yang bersangkutan.

•

•

2

Sumber dikutip dari: . >.

3

Mengacu pada pasal 45 A ayat (2) huruf C Undang-Undang No 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah, maka perkara tersebut termasuk perkara yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya hukum kasasi. 0

•

2014 (Januari, 2014  (Januari, 8): •

•

PN Meulabo Meulaboh h memutu memutuskan skan bahwa bahwa KA terbuk terbukti ti bersal bersalah ah melaku melakukan kan pembakaran lahan gambut Rawa Tripa sehingga menimbulkan kerusakan lingk lingkun unga gan. n. KA dimin diminta ta untu untuk k memb membay ayar ar gant gantii rugi rugi mate materi rill sebe sebesa sarr Rp.114,3 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.251,7 miliar. miliar. 4 Piha ihak penggugat dari Kementerian ian Lingkungan Hidup dup (KLH) mengapresia mengapresiasi si keputusan keputusan majelis majelis hakim sementara pengacara tergugat kemungkinan akan melakukan banding. Dalam Dalam sidang sidang dengan dengan nomor nomor perkar perkara a No.12/ No.12/PD PDT T.G/201 .G/2012/P 2/PN-M N-MBO BO,, gugatan pembakaran lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit, Rabu (8/1/2014) tersebut, dalam putusannya majelis hakim: mengabulkan sebagian tuntutan penggugat, •

majelis majelis berpendapa berpendapatt berdasarkan berdasarkan keterangan keterangan para saksi, fakta-fakta fakta-fakta di lapangan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan bukti-bukti  yang diajukan kedua belah pihak maka gugatan pembakaran lahan terbukti dilakukan oleh PT Kallista Alam.  Adapun ganti rugi materil dan biaya pemulihan lahan juga dikabulkan oleh majelis hakim dengan mendasarkan pada perhitungan para ahli. Menurut majelis hakim ada beberapa fakta tak terbantahkan, yang berhasil dibuktikan penggugat, yakni: tergug tergugat at PT Kallist Kallista a membia membiarka rkan n lahan lahan5 mere mereka ka terba terbakar kar  yang berarti tergugat ingin melakukan pembakaran lahan miliknya; miliknya ; tergugat tidak bisa membuktikan dalil siapa yang membakar lahannya; seme sement ntar ara a saks saksii dari dari PT SPS2 SPS2 tida tidak k pern pernah ah diha dihadi dirk rkan an dala dalam m persidangan; tergugat melakukan pembiaran pembakaran pembiaran pembakaran lahan dan hal ini terjadi selama berkali-kali dalam kurun waktu 2009-2012. 2009-2012 . Lahan terbukti dibuka dengan cara membakar. Dari sidang-sidang terdahulu, majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa lahan yang terbakar seluas 1000 hektar di Desa Pulo Kruet, ada  yang berbatasan langsung dengan perkebunan milik perusahaan lain dan ada juga yang tidak.6 Total ganti rugi materil dari kerusakan ekologis dan ekonomis yang  wajib dibayarkan oleh Tergugat Tergugat adalah sejumlah Rp 114,3 miliar. miliar . •

•

•

•

•

•

•

•

/

Hukuman ini dibacakan hakim dalam sidang perdata pembacaan perdata pembacaan hasil putusan kasus pembakaran lahan oleh PT Kallista Alam Al am (KA) di hutan gambut Rawa Tripa, Tripa, Nagan Raya yang digelar pada tanggal 8 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Meulaboh. Sumber: . >.

0

* Adapun lahan yang terbakar di sekitar Muara Tripa tersebut lokasi persisnya terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). * Areal ini juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN). KSN ini amatlah penting secara nasional dan merupakan warisan dunia yang tak tergantikan. Sumber:


Lahan ini terletak dalam kawasan Izin Usaha Budidaya KA seluas 1.605 hektar yang izinnya telah dicabut oleh PTTUN dan Gubernur Aceh). 

•

•

•

•

Terguga ergugatt juga juga wajib wajib membay membayar ar biaya biaya pemuli pemulihan han lingku lingkungan ngan di lahan seluas 1000 hektar sebesar Rp 251,7 Miliar  dimana biaya ini merupakan biaya pembelian kompos dan ongkos pengangkutannya. [Jadi total biaya kerugian + biaya pemulihan = Rp 366 Milyar!]. Majelis Majelis hakim juga menyatakan menyatakan sita jaminan jaminan atas tanah seluas seluas 5.769 hektar lahan milik PT. Kallista Alam yang terletak di hutan gambut Rawa Tripa. ripa. Lahan berada di Desa Pulo Kruet dinyatakan sah. Tanah nah ini ini tida tidak k bo bole leh h be berp rpin inda dah h tan tangan gan nam namun masih asih bo bolleh diusahakan. Sita ini dilakukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban tergugat membayar ganti rugi sebagaimana dalam perkara gugatan perdata. Tergugat dibebankan membayar uang paksa sebesar Rp. 5 juta /hari atas keterlambatan membayar ganti rugi. rugi. Biaya perkara juga dibebankan kepada tergugat sebesar Rp.10,9  juta.  juta. Sidang berakhir pukul 22.11 Wib atau menjelang tengah malam.



Berita | Informasi berkenaan dengan Perkara Pidana atas PT Kallista “3 Juni, Pidana Buka Lahan Tanpa Izin Diputuskan” Sumber: ACEHTERKINI.com  ACEHTERKINI.com   20 Mei, 2014 5:23 pm 

Ketu Ketua a Maje Majeli lis s Haki Hakim, m, Arma Arman n Sury Surya a Putr Putra a akan akan memu memutu tusk skan an perkara pidana pembukaan lahan tanpa izin PT. Kallista Alam, dalam perk perkar ara a nomo nomor r 132/ 132/pi pid. d.b/ b/20 2013 13/P /PN N MBO MBO pada pada Sela Selasa sa, , 3 Juni Juni 2014 2014 mendatang. Agenda Agenda putusan putusan perkara perkara itu dilanjutk dilanjutkan an Majelis Majelis Hakim setelah setelah Jaksa Jaksa Penunt Penuntut ut Umum Umum (JPU) (JPU) dan Penase Penasehat hat Hukum Hukum menyep menyepaka akati ti tidak tidak lag lagi meny menyam ampa paik ikan an repl replik ik dan dupl duplik ik atas atas tun tuntuta tutan n JPU dan dan pembel pembelaan aan penase penasehat hat hukum hukum dalam dalam kasus kasus terseb tersebut. ut."Ka "Kami mi menang menanggap gapi i pembelaan Penasehat Hukum PT. Kallista Alam (Replik) secara lisan bahwa JPU tetap pada tuntutannya sebagaimana mengontrol bawahanya sehi sehing ngga ga terj terjad adi i pemb pembuk ukaa aan n laha lahan n tanp tanpa a izin izin,” ,” kata kata Rahm Rahmat at Nur Nur Hidayat SH pada sidang sebelumnya. Sementara itu Pledooi terdakwa Subianto Rusyid yang dibacakan pena penase seha hat t huku hukumn mnya ya meny menyeb ebut utka kan n bawa bawah h terd terdak akwa wa tida tidak k mela melaku kuka kan n kegi kegiat atan an budi budida daya ya perk perkeb ebun unan an tanp tanpa a memi memili liki ki izin izin seba sebaga gaim iman ana a diatur pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2004 tent tentan ang g Perk Perkeb ebun unan an. . Terd Terdak akwa wa tela telah h memi memili liki ki izin izin loka lokasi si dari dari Bupa Bupati ti Naga Nagan n Raya Raya dan dan memb membuk uka a laha lahan n atas atas peri perint ntah ah izin izin loka lokasi si tersebut. Seluruh alat bukti yang diajukan JPU tidak satupun yang berh berhas asil il memb membuk ukti tika kan n bahw bahwa a terd terdak akwa wa tela telah h mela melaku kuka kan n kegi kegiat atan an budi budida daya ya perk perkeb ebun unan an kela kelapa pa sawi sawit t dila dilaha han n 1.60 1.605 5 hekt hektar ar tanp tanpa a memiliki izin baik dengan sengaja maupun karena kelalaianya. “kami moho mohon n maje majeli lis s haki hakim m memb membeb ebas aska kan n dan dan memb member erik ikan an putu putusa san n lepa lepas s kepada terdakwa Subianto Rusyid, Direktur PT. Kallista Alam  ,” ,” kata Alfian usai persidangan Selasa. Berd Berdas asar arka kan n tunt untutan utan JPU JPU dan dan pled pledo ooi terd terdak akwa wa mela melalu lui i penasehat hukumnya dan telah menyepakati tidak lagi menyampaikan repl replik ik dan dan dupl duplik ik seca secara ra tert tertul ulis is, , Ketu Ketua a Haki Hakim m Maje Majeli lis, s, Arma Arman n Surya Putra bersama hakim anggota Dedy SH dan Rahma Novatiana SH melanj melanjutk utkan an agenda agenda putusa putusan n pada pada Selasa Selasa 3 Juni Juni 2014 2014 mendat mendatang ang. . [Ar/red]



Hukuman Pidana PT. Kallista Alam Diputuskan 10 Juni

redaksi ACEHTERKINI.com 4 Juni, 2014 12:36 am  Ketu Ketua a Maje Majeli lis s Haki Hakim, m, Arma Arman n Sury Surya a Putr Putra a kemb kembal ali i menu menund nda a membacakan putusan akhir perkara pidana PT. Kallista Alam terkait dugaan pembukaan lahan tanpa izin nomor 132/Pid.B/2013/PN MBO di Kawasa Kawasan n Suak Suak Bahong Bahong, , Kecama Kecamatan tan Darul Darul Makmur Makmur, , Kabupa Kabupaten ten Nagan Nagan Raya. Putusa Putusan n terseb tersebut ut sejati sejatinya nya dibaca dibacakan kan, , Selasa Selasa (3/6/2 (3/6/2014 014) ) di Pengadilan Negeri Meulaboh. Tapi Ketua Hakim Majelis, Arman Surya Putra didampingi hakim anggota Rahma Novatiana S.H dan Deddy S.H menunda putusan pekan depan, 10 Juni 2014. “Kita tunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perkara yang satu lagi yaitu perk perkar ara a nomo nomor r 131/ 131/Pi Pid. d.b/ b/20 2013 13/P /PN N MBO MBO dan dan 133/ 133/Pi Pid. d.B/ B/20 2013 13/P /PN N MBO MBO terhadap lahan dengan cara membuka membakar”. “Kita tunda, setelah JPU JPU memb membac acak akan an tunt tuntut utan an untu untuk k perk perkar ara a yang yang satu satu prof profil il toko tokoh h lagi,” sebut Arman hingga menunda putusan pada 10 Juni 2014. Jak Jaksa Penun enuntu tut t Umum mum (JPU) JPU) Rah Rahmat mat Nur Hida Hidaya yat t juga juga menu menund nda a membacakan tuntutan perkara 131 dan 133 itu pada hari yang sama Sela Selasa sa, , 10 Juni Juni 2014 2014 peka pekan n depa depan. n. “Tun “Tuntu tuta tann nnya ya seda sedang ng kita kita siapkan, pekan depan Insya Allah sudah rampung,” kata Rahmat dalam persidangan tadi. Untuk diketahui pada 6 Mei 2014, JPU menuntut 10 bulan dengan dend denda a Rp15 Rp150 0 juta juta dan dan subs subsid ider er kuru kurung ngan an sela selama ma tiga tiga bula bulan n pada pada perkar perkara a 132/Pi 132/Pid.B d.B/20 /2013/ 13/PN PN MBO yaitu yaitu pembuk pembukaan aan lahan lahan tanpa tanpa izin izin yang yang berken berkenaan aan dengan dengan Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 18 Tahun Tahun 2004 2004 tentan tentang g perkebunan Pasal 46 ayat (2). Pasca Pasca tuntut tuntutan an JPU itu, itu, Penase Penasehat hat Hukum Hukum PT. Kallis Kallista ta Alam Alam meng mengaj ajuk ukan an pemb pembel elaa aan n dan dan tida tidak k mend mendap apat at tang tangga gapa pan n dari dari JPU JPU sehingga hakim melanjutkan ke tahapan putusan.[red]

4

PENDAHULUAN Sebelu Sebelum m masuk masuk pada pembaha pembahasan san konkre konkrett mengen mengenai ai aspek aspek pidana pidana atas atas kasus kasus pembakaran lahan di Muara Tripa Tripa ini, ada baiknya jika lebih dahulu dilakukan pemaparan atas pengertian-pengertian pokok berkenaan dengan aspek pidana atas Hukum Lingkungan Hidup yang menjadi subject-matter mata kuliah ini.  Aspek Hukum Pidana atas Hukum Lingkungan: Penyelesaian Secara Pidana Pada dasarnya penyelesaian permasalahan hukum lingkungan tidak hanya dapat disel diseles esaik aikan an deng dengan an instr instrum umen en huku hukum m perd perdata ata maup maupun un huku hukum m admin administ istra rasi si saja, saja, melainkan melainkan dapat pula menggunakan menggunakan instrumen hukum pidana yang pada prinsipnya prinsipnya ialah seba sebaga gaii ultimum ultimum remedium remedium (obat (obat terakh terakhir) ir).. Artiny Artinya a instru instrumen men hukum hukum pidana pidana maupun maupun peng penggu guna naan an huku hukum m acar acara a pidan pidana a dala dalam m peny penyel eles esaia aian n seng sengke keta ta huku hukum m ling lingku kung ngan an meru merupa paka kan n suat suatu u jalan jalan tera terakh khir ir yang yang dipak dipakai ai dalam dalam suatu suatu kasu kasuss keja kejahat hatan an maup maupun un pelanggara pelanggaran n terhadap terhadap hukum lingkungan, lingkungan, akan tetapi tetapi dapat pula langsung langsung menggunak menggunakan an instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau extraordinary crime. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Penjela enjelasan san lebih lebih lanjut lanjut mengen mengenai ai alasan alasan pertam pertama a mengen mengenai ai hukum hukum lingku lingkunga ngan n dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi juga mengenai pertanggungjawaban sosial, sehing sehingga ga hukum hukum pidana pidana juga juga ikut ikut berper berperan an dalam dalam mengat mengatur ur pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial. Terdapat alur penyelesaian sengketa mulai dari penyidikan, pembuktian maupun gugatan dalam perspektif hukum pidana. Alur dari perspektif hukum pidana tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana saja melainkan salah satunya aturan yang memuat alur perspektif hukum pidana adalah Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan AMDAL, kemudian kemudian Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang khusus menangani masalah berkaitan dengan hukum lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya air . Akan tetapi dalam pemb pembah ahasa asan n maka makala lah h ini ini yang yang nant nantin inya ya akan akan dibah dibahas as lebi lebih h dala dalam m ialah ialah meng mengen enai ai ketent ketentuan uan segala segala hal instru instrumen men pidana pidana yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan Undang Undang-Un -Undang dang No.32 No.32 tahun 2009. Dalam penegakkan hukum lingkungan yang terdapat dalam Undang – Undang no 32 tahu tahun n 2009 2009 meny menyeb ebut utka kan n bahw bahwa a terd terdap apat at empa empatt piha pihak k yang yang memi memili liki ki hak hak untu untuk k meng menggu guga gatt apab apabil ila a terj terjad adii pela pelang ngga gara ran n terh terhad adap ap huku hukum m lingk lingkun unga gan, n, yaitu yaitu pihak pihak pemeri pemerinta ntah, h, masyar masyaraka akat, t, orang orang dan pihak organisa organisasi si lingku lingkunga ngan n hidup. hidup. Empat Empat pihak pihak tersebut memiliki hak yang berbeda seperti yang terdapat dalam pasal-pasal 90, 91, dan 92 Unda Undang ng-Un -Undan dang g no no.. 32 tahun tahun 2009 2009,, sehi sehing ngga ga keem keempa patt pihak pihak ters terseb ebut ut tela telah h jela jelass mend mendap apatk atkan an hak hak untuk untuk meng mengaju ajuka kan n guga gugatan tan terh terhada adap p pela pelaku ku tinda tindakan kan kejah kejahata atan n terhadap lingkungan hidup.  Adapun pihak pemerintah yang berhak mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan diatur dalam pasal 90 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingungan hidup. Menurut pasal tersebut secara garis besar pemerintah maupun pemerintah daerah 1

dapat meminta ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan menyebabkan pencemaran pencemaran lingkungan lingkungan hidup. Sedangkan Sedangkan untuk ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai kerugian yang dimaksud dalam pasal 90 diatur lebih dalam dengan Peraturan Menteri.  Adapun pihak lain yang berhak mengajukan gugatan adalah masyarakat yang pada dasarny dasarnya a sepert sepertii yang yang tercan tercantum tum dalam dalam pasal pasal 91 Undang Undang-Un -Undan dang g No.32 No.32 tahun tahun 2009 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingungan Hidup memiliki hak untuk mewakili kelo kelomp mpok ok untu untuk k kepe kepent nting ingan an diri diri send sendir irii dan atau atau kepe kepent nting ingan an masy masyar arak akat at apab apabil ila a mengalami kerugian. Gugatan Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Terdapat erdapat beberapa beberapa hal yang harus diperhatikan diperhatikan dalam mengajukan mengajukan gugatan yang mengatasnamakan pihak masyarakat yaitu: masyarakat yaitu: 1. harus terdapat terdapat kesamaa kesamaan n fakta atau atau peristiwa, peristiwa, dasar dasar hukum, hukum, serta jenis jenis tuntutan tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok. 2. pihak pihak orga organi nisa sasi si ling lingku kung ngan an hidup hidup berh berhak ak meng mengaju ajuka kan n guga gugatan tan apabi apabila la untu untuk k kepentingan pelestarian lingkungan hidup, akan tetapi ia tidak berhak meminta ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil.  Adapun sebelum mengajukan gugatan, suatu organisasi lingkungan hidup harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1. Berb Berben entu tuk k Badan Badan Huku Hukum. m. 2. Menega Menegaska skan n di dalam dalam anggaran anggaran dasarnya dasarnya bahwa bahwa organis organisasi asi tersebut tersebut memang memang didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Telah elah melaks melaksana anakan kan kegiatan kegiatan nyata sesuai dengan dengan anggar anggaran an dasarny dasarnya a paling paling singkat dua tahun. Setiap orang yang pada prinsipnya dapat mengajukan gugatan berkaitan dengan pejaba pejabatt tata usaha negara negara yang menerbi menerbitka tkan n izin izin kegiata kegiatan n terhad terhadap ap suatu usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL maupun UKLUPL, serta tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara.

11

 Asas Subsidiaritas Sebagai Sebagai penunjang penunjang hukum administrasi, administrasi, berlakunya berlakunya ketentuan ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain tidak berhasil. Yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah adanya berbagai kewajiban,seperti kewajiban mengukur ( meetingsplicht), kewajiban mendaftarkan (regristratieplicht), dan kewajiban melapor ( meldingsplicht).  Asas subsidiaritas pidana atau pidana atau juga disebut asas ultimum remedium, pada intinya menempatkan sarana hukum pidana sebagai obat terakhir. Penempatan pidana sebagai sarana terakhir disebabkan dari sifat pidana itu sendiri yaitu sebagai penderitaan  yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syaratsyarat tertentu. Pidana merupakan karakter yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar normanya. Sanksi dalam hukum pidana tersebut adalah sanksi negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiar.Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat  jahat. Cap tersebut dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat mendapat stigma jahat, dan hal ini apabila tidak bisa hilang, maka ia seolah-olah seolah-olah dipidana dipidana seumur hidup. Oleh karena itu Penegakan Penegakan hukum lingkungan yang mengedepankan model pidana administratif administratif didasarkan didasarkan pada sulitnya sulitnya membuktian membuktian tindak pidana lingkungan lingkungan hidup hidup dan banyak banyaknya nya industr industrii atau atau kegiata kegiatan n usaha usaha yang yang mendapa mendapatt izin izin dari dari pemeri pemerinta ntah h ternya ternyata ta melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan lebih ditekankan kepada penjatuhan pidana denda daripada menjatuhkan pidana penjara. Tim perumus perumus RUU perubahan perubahan terhadap terhadap UU Pengel Pengelolaan olaan Lingkungan Lingkungan Hidup mema memasti stika kan n bahw bahwa a asas asas subsi subsidi diar arita itass akan akan tetap tetap diper dipertah tahan an,, dan dan bahk bahkan an sema semakin kin diperte dipertegas gas.. Sepert Sepertii diketah diketahui, ui, asas subsidi subsidiarit aritas as adalah adalah asas yang yang menyat menyataka akan n bahwa bahwa hukum hukum pidana pidana seyogi seyogiany anya a diguna digunakan kan sebaga sebagaii langka langkah h akhir akhir.. Asas Asas yang yang termua termuatt pada pada bagian penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) ini, mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan. Ketiga syarat itu adalah sanksi bidang hukum lain tidak efektif, tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar, besar, dan menimbulkan keresahan masyarakat. Sifat pidana sebagai sebagai “ultimum “ultimum remedium” remedium” (obat yang terakhir) terakhir) menghendak menghendaki, i, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Oleh kare karena na itu pera peratu tura ran n pidan pidana a yang yang meng mengan anca cam m pida pidana na terh terhad adap ap sesu sesuatu atu perb perbua uatan tan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya. Proses (pencabutan) ini merupakan persoalan dekriminalisasi (decriminalisering), yakni suatu proses dimana dihilangkan dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.Asas subsidiaritas pidana dalam hukum lingkungan terlihat dari ketergantungan hukum pidana pada hukum administrasi, terutama dalam hal perizinan. Sebagaimana diketahui, bahwa yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, adapun penempatan sanksi pidana pada umumnya terdapat pada bagian intinya yaitu “karena tanpa izin”, yang sudah jelas semuanya menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif. Penegakan Penegakan hukum lingkungan yang mengedepankan model pidana administratif 12

didasarkan pada sulitnya membuktian tindak pidana lingkungan hidup dan banyaknya industri atau kegiatan usaha yang mendapat izin dari pemerintah ternyata melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan lebih ditekankan kepada penjatuhan pidana denda daripada menjatuhkan pidana penjara.

13

Tindak Tindak Pidana Pidana Lingku Lingkungan ngan,, Prosedu Prosedurr Penye Penyeles lesaia aian n Secara Secara Pidana Pidana,, Penyi Penyidik dik serta serta Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengat mengatur ur secara secara lebih lebih menyel menyeluru uruh h tentan tentang g perlin perlindun dungan gan dan pengel pengelola olaan an lingku lingkunga ngan n hidup hidup (selan (selanjut jutnya nya disingk disingkat at UUPPLH) UUPPLH).. Perbeda erbedaan an mendasa mendasarr antara antara Undang Undang-Un -Undang dang Nomor Nomor 23 Tahun ahun 1997 1997 tentan tentang g Pengelo engelolaa laan n Lingku Lingkunga ngan n Hidup Hidup (selan (selanjut jutnya nya disingk disingkat at UUPLH) UUPLH) dengan dengan Undang Undang-Un -Undan dang g ini adalah adalah adanya adanya pengua penguatan tan yang yang terdapa terdapatt dalam dalam Undang-Undang Undang-Undang ini tentang tentang prinsip-prin prinsip-prinsip sip perlindung perlindungan an dan pengelolaa pengelolaan n lingkungan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan ling lingku kung ngan an hidu hidup p ser serta pen penangg anggul ulan anga gan n dan pen penegak egakan an huku hukum m mewaj ewajib ibk kan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa pokok penting yang terkandung di dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain: 1. Keutuhan Keutuhan unsur-u unsur-unsur nsur penge pengelolaa lolaan n lingkunga lingkungan n hidup; hidup; 2. Kejelasan Kejelasan kewenangan kewenangan antara antara pusat pusat dan dan daerah; daerah; 3. Penguatan enguatan pada pada upaya upaya pengend pengendalian alian lingkungan lingkungan hidup; 4. Pengu enguat atan an inst instru rume men n penc penceg egah ahan an penc pencem emar aran an dan/ dan/ atau atau keru kerusa saka kan n ling ingkun kungan gan hidu hidup, p, Penday dayagun agunaa aan n peri perizzinan inan seb ebag agai ai inst instru rume men n pengendalian; 5. Pendaya endayagun gunaan aan pendeka pendekatan tan ekosiste ekosistem; m; 6. Kepast Kepastian ian dalam dalam meresp merespon on dan mengan mengantisi tisipas pasii perkem perkemban bangan gan lingku lingkunga ngan n global; 7. Pengua enguatan tan demokrasi demokrasi lingku lingkunga ngan n melalu melaluii akses akses inform informasi, asi, akses partisi partisipas pasi, i, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 8. Penegakan enegakan hukum hukum perdata, perdata, administrasi, administrasi, dan dan pidana secara secara lebih lebih jelas; jelas; 9. Pengua enguatan tan kelemb kelembaga agaan an perlin perlindun dungan gan dan pengel pengelola olaan an lingku lingkunga ngan n hidup hidup  yang lebih efektif dan responsif; 10.Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup. h idup. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas luas kepa kepada da peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah dalam dalam mela melaku kuka kan n perl perlin indu dung ngan an dan dan peng pengel elol olaan aan lingku lingkunga ngan n hidup hidup di daerah daerah masing masing-mas -masing ing yang yang tidak tidak diatur diatur dalam dalam Undang Undang-Un -Undan dang g Nomo Nomorr 23 Tahun ahun 1997 1997 tent tentan ang g Penge engelo lola laan an Ling Lingku kung ngan an Hidu Hidup. p. Yang ang dima dimaks ksud ud Perlindungan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam d alam undang-undang tersebut meliputi:  Aspek Perencanaan Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana (Rencana Perlindungan Perlindungan Dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup).  Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH RPPLH maka maka pemanf pemanfaata aatan n sumber sumber daya daya alam alam dilaksa dilaksanak nakan an berdasa berdasarka rkan n daya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. •

•

1/

•

 Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup  yang meliputi pencegahan, penanggulangan penanggulangan dan pemulihan.

Dimasukkanny Dimasukkannya a pengaturan pengaturan beberapa instrumen instrumen pengendalia pengendalian n baru, antara lain: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, hidup, peratu peraturan ran perund perundang ang-un -undan dangan gan berbas berbasis is lingku lingkunga ngan n hidup, hidup, anggar anggaran an berbas berbasis is lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/ atau pelestarian fungsi atmosfer at mosfer..

10

 Aspek Pengawasan dan Penegakan Hukum, meliputi: Hukum, meliputi: 1. Pengaturan engaturan sanksi sanksi yang tegas tegas (pidana dan dan perdata) perdata) bagi pelanggara pelanggaran n terhadap terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa ta npa izin, melakukan pembakaran hutan, 2. Penga engatu tura ran n tent tentan ang g paja pajaba batt peng pengaw awas as lingk lingkun unga gan n hidup hidup (PPL (PPLH) H) dan dan peny penyidi idik k pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan jab atan fungsional. Selanj Selanjutn utnya, ya, pengat pengatura uran n tentan tentang g sanksi sanksi pidana pidana tidak tidak jauh jauh berbeda berbeda bagaim bagaimana ana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan hidup dibandingkan dengan undangundang Nomor 23 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana dibagi dalam dalam delik materil maupun delik materil. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomo Nomorr 32 Tahun ahun 2009 2009 peng pengat atur uran an pasal pasal lebi lebih h bany banyak ak pasal pasal sank sanksi si pidan pidanan anya ya bila bila dibandingkan dibandingkan dengan Undang-Undan Undang-Undang g Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal Pasal 115). Jika diamati dan dibadingkan pengaturan Pasal Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. pidana. Atau dengan dengan kata lain pengatura pengaturan n sanksi pidana secara secara terperinci terperinci dalam beberapa pasal. Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. materil. Menurut Menurut Sukanda Sukanda Husin (2009: (2009: 122) 122) delik materil materil dan delik formil formil dapat didefinisikan sebagai berikut:  A. Delik materil ( generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. B. Delik formil ( specific crime ) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturanaturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

1

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu: Pasal 105 “Setia “Setiap p Orang Orang Yang Memasu Memasukka kkan n Limbah Limbah Ke Dalam Dalam Wilaya Wilayah h Negara Negara Kesatu Kesatuan an Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Ayat 1 Huruf C Dipidana Dengan Penjara Paling Singkat Empat Tahun Dan Paling Lama Dua Belas Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp 4.000.000.000 Dan Paling Banyak Rp. 12.000.000.000.” Pasal 106 “Setia “Setiap p orang orang yang yang memasu memasukka kkan n limbah limbah B3 ke dalam dalam wilaya wilayah h Negara Negara kesatuan kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjar penjara a paling paling singkat singkat lima tahun tahun dan paling lama lama lima belas belas tahun dan denda denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000”. 15.000.000.000”. Pasal 107 “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundang undangan an ke dalam dalam wilaya wilayah h Negara Negara Kesatu Kesatuan an Repub Republik lik Indones Indonesia ia sebaga sebagaiman imana a dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima lima tahun tahun dan palin paling g lama lama lima lima belas belas tahu tahun n dan dend denda a pali paling ng sedik sedikit it Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000”. 15.000.000.000”. Pasal 108 “Setiap “Setiap orang yang melakukan melakukan pembakaran lahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lama tiga belas tahun tahun dan denda paling paling sedikit Rp 3.000.00 3.000.000.000 0.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000”. 10.000.000.000”. Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut patut diduga diduga melakuka melakukan n tindak tindak pidana terhadap terhadap lingkun lingkungan gan juga juga dapat dapat diliha dilihatt dalam dalam beberapa pasal seperti: Pasal 98 “Set “Setiap iap Oran Orang g Deng Dengan an Seng Sengaj aja a Me Mela laku kuka kan n Perbu erbuata atan n Yang ang Me Meng ngak akib ibat atkan kan Dilampauinya Baku Mutu Udara  Ambient, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Dipidana Dengan Pidana Penjara Penjara Paling Singkat Tiga Tahun Tahun Dan Paling Lama Sepuluh Sepuluh Tahun Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp. 3.000.000.000 Dan Paling Banyak Rp.10.000.000.000”. Rp.10.000.000.000”. Pasal 102 “Setia “Setiap p orang orang yang yang melaku melakukan kan pengel pengelola olaan an limbah limbah B3 tanpa tanpa izin sebaga sebagaima imana na dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 3.000.000.000”. 1

1

Hal yang membedakan antara UUPLH dengan UUPPLH terletak pada sanksi pidana dendanya yang dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah, akan tetapi dinaikkan sampai mencapai bilangan miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang baru tersebut, juga diatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, korporasi, yang selanjutnya selanjutnya dapat dikenakan dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). Pengatu engaturan ran yang yang berbed berbeda a juga juga dapat dapat diamat diamatii pada pada peran peran kejaksa kejaksaan an yang yang dapat dapat berkoordina berkoordinasi si dengan instansi instansi yang bertanggung bertanggung jawab jawab di bidang perlindung perlindungan an hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120). Sela Selanj njut utny nya a untu untuk k meng menget etahu ahuii meng mengen enai ai lang langka kah h yang yang haru haruss diamb diambil il dala dalam m instrum instrumen en hukum hukum pidana pidana adalah adalah perlu perlu diperh diperhatik atikan an pertam pertama-t a-tama ama ialah ialah penyidi penyidikan kan.. Penyidikan dalam hukum lingkungan tercantum dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingungan hidup pasal 94 dan pasal 95.  Adapun yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang ling lingku kup p tuga tugass dan dan tangg tanggun ung g jawa jawabn bnya ya di bidan bidang g perl perlin indu dung ngan an dan peng pengel elol olah ahan an lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum  Acara Pidana untuk mlakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Bentuk kerjasama antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik POLRI berupa bantuan pers person onil il,, bant bantua uan n pers person onil il dala dalam m rang rangka ka ekse ekseku kusi si putu putusan san,, bantu bantuan an labo labora rato tori rium um lingku lingkunga ngan n dan/at dan/atau au ahli, ahli, di sisi lain lain POLRI POLRI sebaga sebagaii koordi koordinat nator or pengaw pengawas as penyidi penyidik k pegawai negeri sipil memberikan bantuan dalam bentuk laboratorium forensik, identifikasi, dan psikolo psikologi, gi, bantua bantuan n person personil il penyidi penyidik, k, bantua bantuan n perala peralatan tan,, upaya upaya paksa, paksa, penitip penitipan an tahanan tahanan serta serta pengam pengamana anan n barang barang bukti bukti maupun maupun tersan tersangka gka dan/at dan/atau au terdakw terdakwa. a. Dan bentuk kerjasama dengan jaksa menyangkut asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum sebelum atau selama proses penyidikan.  Adapun wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang tercantum dalam pasal 94 ayat 2 seperti; Melaku Melakukan kan pemeri pemeriksaa ksaan n atas atas kebena kebenaran ran lapora laporan n atau atau ketera keteranga ngan n berken berkenaan aan tindakan lingkungan hidup. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Memi Me mint nta a kete ketera rang ngan an dan baha bahan n bu bukt ktii berk berken enaa aan n peri perist stiwa iwa tind tindak ak pidan pidana a lingkungan hidup. Melaku Melakukan kan pemeri pemeriksaa ksaan n pembuk pembukaan aan,, catatan catatan,, dan dokume dokumen n lain lain berken berkenaan aan dengan dengan tindak tindak pidana pidana di bidang bidang perlin perlindun dungan gan dan pengel pengelola olahan han lingku lingkunga ngan n hidup. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terhadap bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain. Melakukan Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang barang hasil pelanggaran pelanggaran yang dapat dijadi dijadika kan n bu bukti kti dalam dalam perk perkar ara a tindak tindak pidan pidana a di bidan bidang g perl perlind indun unga gan n dan dan pengelolahan lingkungan hidup. Menghentikan penyidikan. −

−

−

−

−

−

− −

Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.

14

−

−

Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana. Menangkap dan menyerahkan tersangka.

2

Kemudian berkenaan dengan penyidikan yang pada dasarnya adalah menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembuktian, yaitu alat bukti.  Alat bukti  bukti  merupakan alat yang digunakan untuk menjerat tersangka atau pihak tertentu untuk mendapatkan sanksi maupun hukuman. Adapun alat bukti terdiri dari ; 1. Kete Ketera rang ngan an sak saksi si 2. Kete Ketera rang ngan an ahl ahlii 3. Surat 4. Petun tunjuk  5. Kete Ketera rang ngan an terd terdak akwa wa 6. Alat Alat bukti bukti lain, termasu termasuk k alat alat bukti bukti yang diatur dalam dalam peratura peraturan n perund perundang ang-undangan.  Adapun mengenai penyidikan dan pembuktian, pembuktian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adalah terdap terdapat at ketent ketentuan uan pidana pidana dalam dalam Undang Undang-Un -Undan dang g no. 32 tahun tahun 2009 2009 tentan tentang g perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pasal 97 hingga pasal 120. Isi dari ketentuan pidana secara garis besar menjerat orang yang sengaja melakukan tindak pidana lingkungan hidup, orang yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, hidup, orang orang yang yang melang melanggar gar ketent ketentuan uan lingku lingkunga ngan n hidup, hidup, orang orang yang yang menge mengedark darkan an rekayasa genetik, dan orang yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pertanggung  jawaban. Akan tetapi tidak hanya orang saja yang dapat dikenakan ketentuan pidana melainkan pihak pemberi ijin atau dalam hal ini pejabat pemberi ijin lingkungan hidup, serta penanggung jawab usaha dapat pula dikenakan ketentuan pidana. Lebih lanjut lanjut mengenai mengenai penegakkan penegakkan lingkungan lingkungan hidup seperti seperti yang telah terjadi di beberapa kasus yang ada, setiap kali terjadi kejahatan terhadap tindak pidana maka hal  yang paling erat ialah berkaitan dengan kejahatan korporasi. Korporasi dalam hal bagian dari kegiatan ekonomi dapat pula dikenakan ketentuan pidana lingkungan hidup apabila dalam melakukan kegiatannya disinyalir telah melakukan kegiatan merusak, mengurangi, mengurangi, maupun maupun mengub mengubah ah sesuai sesuai batas-b batas-batas atas yang yang telah telah ditentu ditentukan kan.. Apabil Apabila a suatu suatu korpor korporasi asi tern ternya yata ta tela telah h mela melaku kuka kan n suat suatu u keja kejahat hatan an ling lingku kung ngan an yang yang seri serius us maka maka yang yang perl perlu u diperha diperhatika tikan n sebaikn sebaiknya ya aturan aturan dari ketent ketentuan uan hukum pidana pidana lingku lingkunga ngan n itu sendiri, sendiri, namun namun apabila apabila tindaka tindakan n korpor korporasi asi terseb tersebut ut lebih lebih mengar mengarah ah ke pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban lain lainny nya a maka maka dapa dapatt dipak dipakai ai instr instrum umen en huku hukum m perd perdat ata a maup maupun un inst instru rume men n hukum hukum administrasi.  Adapun mengenai siapa yang bertanggungjawab dalam kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pihak korporasi maka dapat diketahui dalam pasal 55 KUHP buku ke I yang memb member erik ikan an anca ancama man n terh terhad adap ap oran orang g yang yang mela melaku kuka kan n ( pleger), yang yang meny menyur uruh uh melaku melakukan kan (doen pleger), yang yang turu turutt mela melaku kuka kan n ( medepleger), dan yang yang memb membuj ujuk uk (uitlokker). Dengan demikian apabila mengaju pada pasal 55 maka yang dapat dikenakan sanksi dapat dimulai dari pemimpin suatu korporasi, kemudian pemberi perintah dari kegiatan tersebut hingga orang – orang yang melakukan kegiatan yang pada hakekatnya melakukan kejahatan lingkungan hidup. Perlu erlu dipa dipaha ham mi bahw bahwa a dala dalam m kete ketent ntua uan n inst instru rume men n huku hukum m pida pidana na sang sangat at dipeng dipengaru aruhi hi dengan dengan kemamp kemampuan uan bertan bertanggu ggungj ngjawa awaban ban dan unsur unsur kesala kesalahan han,, sehing sehingga ga dala dalam m  strafbaar feit menunjuk pada kelakuan orang yang dirumuskan dalam UndangUndang, yang melawan hukum, dan oleh karenanya patut dipidana. Menurut pendapat ahli 21

Pompe dan Vost yang menganut pengertian melawan hukum identik dengan “in strijd met het recht” atau dapat dikatakan bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum buka bu kan n hany hanya a dinil dinilai ai sebag sebagai ai hal – hal hal yang yang bert berten enta tang ngan an deng dengan an Undan Undangg-Un Undan dang g melainkan dengan kepatutan. Selanjutnya apabila melihat pengertian  strafbaar feit  maka dapat dipertanyakan apa hubu hubung ngan anny nya a deng dengan an deng dengan an huku hukum m lingk lingkun unga gan. n. Me Menj njaw awab ab pert pertany anyaan aan berk berkait aitan an hubungan antara strafbaar feit dengan hukum lingkungan maka maka pada pokoknya menurut Hermin Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa terdapat dua pokok unsur penting, yaitu; Bahwa feit dalam  strafbaar feit berarti hendeling, kelakuan, tingkah laku yag berada dalam dunia nyata yang dapat dirasakan oleh panca indera. Bahw Bahwa a peng penger erti tian an  strafbaar feit dihu dihubu bung ngkan kan deng dengan an kesal kesalah ahan an orang orang yag yag menimbulkan kelakuan tadi, yaitu berada dalam lubuk batin atau tidak dirasakan dengan pancaindra. Kedua unsur penting tersebut mudah untuk dibuktikan karena pabila kita melihat dari unsur yang pertama jelas bentuknya seperti pengerusakan hutan, pencemaran air, dan segala tindakan yang dapat dirasa merupakan kejahatan lingkungan. Sedangkan mengenai unsur kedua, keksalahan seeorang diakitkan suasana dalam batin seseorang yaitu orang tersebut mengetahui dan merasa perbuatan tersebut bertentangan dengan batinnya. Pengaruh engaruh lain dari tindak pidana adalah adalah unsur mampu bertangg bertanggung ung jawab, unsur ini merupakan suatu bukti sah dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan mamp mampu u bert bertan angg ggun ungj gjaw awab, ab, kira kirany nya a perl perlu u dimak dimaklu lumi mi bahw bahwa a terd terdap apat at t iga iga sist sistem em pertanggungjawaban pidana: pidana: 1. Pertam rtama, a, yan yang dapa dapatt melak elaku ukan kan tinda indak k pida pidana na dan dan dapat apat dike diken nakan akan pertanggungjawaban adalah orang, 2. Kedu Kedua, a, adal adalah ah Badan Hukum, Hukum, 3. Keti Ketiga ga,, ada adala lah h orang dan orang dan Badan Hukum. Hukum.

22

Dengan demikian dalam suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya orangnya saja yang dapat dikenakan sanksi pidana melainkan badan hukumnya dapat dikenakan sanksi pidana. Selain dari pada itu kemampuan bertanggung jawab adalah normalitas psikis dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu: Mampu mengerti nilai-nilai dan akibat perbuatannya sendiri. − −

−

Mampu Mampu menyada menyadari ri bahwa bahwa perbua perbuatan tannya nya itu menuru menurutt pandang pandangan an masyar masyaraka akatt tidak boleh. Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu.

23

 Aspek Pidana Hukum Lingkungan dari Pembakaran Lahan di d i Muara Tripa Tripa Dari Dari papara paparan n di muka muka dapatl dapatlah ah ditari ditarik k beb bebera erapa pa simpul simpulan an berken berkenaan aan dengan dengan perkara ini. 1. Adapun Adapun perkara perkara pidana pidana yang menyer menyeret et PT Kallista Kallista Alam ini adalah adalah perkara perkara nomor nomor 132/pid 132/pid.b/ .b/201 2013/P 3/PN N MBO yang yang disidang disidangkan kan pada Pengadil engadilan an Neger Negerii Meulab Meulaboh, oh,  Aceh, dengan dakwaan telah melakukan pembukaan lahan secara tanpa izin. 2. PT Kallista Alam ada sebuah suby subyek ek huku hukum m yang yang dapa dapatt dimi dimint ntak akan an pert pertan angg ggun ungj gjaw awab aban anny nya, a, mela melalu luii pimpin pimpinan anny nya, a, yakn yaknii dala dalam m hal ini ini adal adalah ah Subianto Rusyid, yang Rusyid,  yang menjabat sebagai Direktur sebagai Direktur PT. Kallista Alam. 3. Sung Sunggu guhp hpun un putu putusan san atas perk perkar ara a ini ini baru baru akan akan dibac dibacak akan an pada pada hari hari ini, ini, yakn yaknii Selasa, 3 Juni 2014 mendatang, namun menari sekali untuk menelaah (sekiranya putusannya telah dapat diakses publik, sejauh manakah asas-asas yang terkandung di dala dalam m huku hukum m posit positif if yang yang meng mengatu aturr huku hukum m ling lingku kung ngan an di Indon Indones esia ia tela telah h diter diterap apka kan n (asa (asass tang tanggu gung ng jawab jawab lang langsu sung ng dan dan seke seketik tika a [ strict liability ], ] , asas asas subsidiaritas, dan lain-lainnya). 4. Tidak Tidak kalah menari menarikny knya a adalah adalah bahwa bahwa atas PT Kallis Kallista ta bukan hanya hanya satu perkara perkara pidana lingkungan saja yang diajukan [lihat tabulasi pada LAMPIRAN 2], yakni berkenaan dengan dugaan pengrusakan lingkungan berupa pembukaan lahan tanpa izin [baca: pembakaran lahan gambut | atau hutan di Muara Muara Tripa], Tripa], serta perkara  yang satu lagi yaitu perkara nomor 131/Pid.b/2013/PN MBO dan 133/Pid.B/2013/PN MBO terhadap lahan dengan cara membuka membakar”. 5. Adap Adapun un perk perkar araa-pe perk rkar ara a pida pidana na ling lingku kung ngan an ters terseb ebut ut di muka muka dige digela larr sete setela lah h sebelumnya perkara atas subyek hukum yang sama (PT Kallista Alam) telah digelar di level hukum administrasi negara (Putusan PTTUN Medan yang mencabut izin usaha PT Kallista) serta di level hukum perdata (putusan PN sidang perdata dengan nomor perkara perkara No.12/PDT No.12/PDT.G/20 .G/2012/P 12/PN-MBO N-MBO perihal perihal gugatan gugatan pembakaran pembakaran lahan gambut gambut untuk perkebunan perkebunan kelapa kelapa sawit, Rabu (8/1/2014) (8/1/2014) yang dalam putusannya putusannya majelis hakim pada pokoknya majelis berpendapat berdasarkan keterangan para saksi, fakta-fakta di lapangan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak maka gugatan pembakaran lahan terbukti dilakukan oleh PT Kallista Alam).

2/

KEPUSTAKAAN

Harsanto Harsanto Nursadi dan 5( Andri ,. 6ibisan 6ibisana. a. “enegakan “enegakan Hukum idana !ingkung !ingkungan&. an&. Bahan  Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan: Materi Presentasi Presentasi.. 7akultas Hukum *ni+ersitas 8ndonesia% 24. (ohammad Askin. Seluk-Beluk Hukum Lingkungan: Lingkungan: Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor  3 tahun !!". !!". enerbit Nekamatra% 9akarta% 21. Syampadzi Nurroh. “Analisis Kritis Aspek Hukum dalam engelolaan !ingkungan Studi Kasus" en#ema en#emaran ran dan erusa erusakan kan !ingk !ingkung ungan an Hidup Hidup $leh $leh t. Kallis Kallista ta Alam% Alam% ropin ropinsi si A#eh&. A#eh&. #ugas  Akhir$  Akhir$ Mata Kuliah Hukum dan Kelem%agaan Lingkungan. Lingkungan . Sekolah Sekolah as#asar)ana as#asar)ana *ni+ersitas *ni+ersitas ,ad)ah (ada -ogyakarta% -ogyakarta% 21/.

20