Pendahuluan A. Perbandingan sebagai Metode- Sasaran adanya hasil/ capaian yang diperoleh/
dikehendaki/ diinginkan Taylor: suatu hubungan J.S Mill: hubungan yang merupakan sebab akibat Soerjono Soekanto: hasil merupakan suatu persamaan/ perbedaan ( perbandingan: suatu kegiatan utk mengadakan identifikasi thd persamaan dan/ atau perbedaan antara dua gejala tertentu/ lebih)
Contoh kegiatan: 1. Kegiatan alamiah: membedakan/ menyamakan rasa, membandingkan harga 2. Kegiatan ilmiah: membandingkan = mengidentifikasi pola-pola tertentu dengan menggunakan analisis data yang akurat, menguji hypotesa, klasifikasi= mencari pengertian domisili adalah tempat tinggal bisa berarti tempat hidup, tempat asal, tempat bekerja.
B. Perbandingan Hukum sebagai Metode/ilmu Perbandingan mn. Barda Nawawi ada beberapa istilah: Comparative Law, Comparative Yurisprudence, Foregn Law (inggris), Droit Compere (prancis) rechtsgelijking (belanda) dan rechver leichung atau vergleichende rech lehre (jerman)
en apa Hukum
en ang er an ngan
1. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa: perbandingan
2.
3.
4.
hukum adalah suatu metode penyelidikan bukan suatu cabang ilmu hukum RC. Qutterridge mengatakan bhw: hukum perbandingan merupakan suatu metode dari penelitian, bukan cabang yg terpisah atau lapangan ilmu yg tersendiri dari hukum Soerjono Soekanto, berpendapat bhw ilmu-ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yg cabangnya adl ilmu kenyataan. Ilmu kenyataan antara lain adl perbandingan hukum (merupakan cabang dari ilmu pengetahuan hukum) Lando mengatakan bhw perbandingan hukum itu mencakup kecenderungan utk menganggap perbandingan hukum sbg ilmu
Perbandingan Hukum Pidana Mempelajari tentang Perbandingan dalam hal: 1. Sistem Hukum 2. Nama-nama Hukum pidana 3. Sistematika KUHP 4. Pengertian Konsep kejahatan 5. Asas-asas hukum pidana 6. Sistem Sanksi dan tindakan 7. Pertanggungjawaban subjek tindak pidana
Sistem Hukum mengenal: 1. Sistem hk kebiasaan yg tradisional (hk adat) 2. Sistem hk anglo saxon 3. Sistem hk eropah kontinental 4. Sistem hk skandinavia 5. Sistem hk islam 6. Sistem hk komunis sosialis Sistem hukum Pidana yang dikenal, adalah: 1. Sistem hukum Eropah kontinental 2. Sistem hukum anglo saxon 3. Sistem hukum negara-negara sosialis
Perbandingan Hukum pidana, yg dibandingkan adalah Sistem Hukum Pidana (sist. Eropah kontinental ( civil law system), sist. Anglo saxon (common law), sist. Negara sosialis (social law) Yang menjadi objek Pembahasan perbandingan dari ketiga sistem Diatas adalah 1. Pengkodifikasiannya 2. Kepastian hukum 3. Cara melaksanakan peradilan
1. Pengkodifikasiannya a. Sistem Eropah kontinental: HK pidananya senantiasa
dikodifikasikan dalam 1 kitab UU HK Pidana. (negaranegara di daratan eropah menghendaki adanya satu hukum nasional atau unifikasi, pembentukkan hukumnya melalui pembentukkan kodifikasi, cth : KUHP Indonesia, dan KUHP Korea b. Sistem Anglo Saxon, hk pidananya tidak dikodifikasikan dalam 1 (satu) kitab undang-undang, tersebar dihukum umum cth: Jurisprudence, undangundang atau perundangan lainnya, maka tujuannya mencapai hukum nasional yg dilakuan melalui pembentukkan hukum kebiasaan, cth: KUHP Inggris, Philipina, malaysia
c. Sistem hukum yang termasuk keluarga hukum sosialis, hukum pidananya menganut sistem kodifikasi, akan tetapi karena konsep kejahatan adalah segala tindakan/kelalaian yang membahayakan masyarakat, maka dianut pula jurisprudence yg mengatur ttg kejahatan yang ada didalam masyarakat, misalnya dalam KUHP Rusia, KUHP china
2. Kepastian Hukum a. Sist. Eropah Kontinental: karena semua tertulis jadi kepastian hukumnya bersifat formal b. Sist. Anglo saxon: sumber hukum umum, maka yang diutamakan berdasarkan hukum yang berkembang dimasyarakat, jadi kepastian hukumnya secara materiil c. Sist. Negara-negara sosialis kepastian hukum pidananya bersifat formil dan materiil
3. Pelaksanaan peradilan a. Sist. Eropah kontinental dan sist. Negara sosial: dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, dan siapakah yang kemudian menjatuhkan putusan baik berupa pemidanaan ataupun pembebasan, semuanya dilakukan oleh hakim b. Sist. Negara anglo saxon: mengenal adanya sistem juri dalam melaksanakan peradilan, maka dalam suatu persidangan perkara pidana, pihak yang berwenang menentukan terdakwa bersalah atau tidak adl dewan juri, artinya stlh pemeriksaan sidang selesai br hakim yg punya peranan yaitu, bl bersalah, mk hakim yng menentukan berat ringan kejahatan yg dilak./jenis pidananya,namun bl juri menentukan tdk bersalah mk hakim membebaskan terdakwa
4. Nama- nama Hukum Pidana (KUHP) a. Indonesia: KUHP (W.vs) b. Philipina: Revised Penal Code (RPC) c. Kuhp negara Korea: Criminal Code (C.C) d. Malaysia: Penal Code of Malaysia (PC) e. Negara Rusia (Fundamental Criminal Legislation (FCL) f. China: Criminal Law Code (CLC) g. Republik Greenland: Penal Code of Rep. Greenland h. Norwegia: Norwegian of Penal Code i. Yugoslavia: Penal Code of yugoslavia j. Polandia: Penal Code of polandia
