Malpraktik Medis
DISUSUN: RIZKY FADHILA A N G G I U T A M I N S T SHELLA NOVITA SENTHIL KUMAR ESANIKARUPPIAH PEMBIMBING: DR. RITA MAWARNI, SP. F DEPARTEMEN KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA R U M A H S A K I T UM UM U M P U S A T H A J I A D A M M A L I K MEDAN 2013
Pengertian Malpraktik
Veronica =kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter Hermien Hadiati = malpractice secara harfiah berarti bad practice, atau praktek buruk J. Guwandi= lakukan hal yang tidak harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, negligence, melanggar peraturan Amri Amir = tindakan salah dokter yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi
Pengertian Malpraktik
John D. Blum = malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter Black Law Dictionary =perbuatan jahat dari seorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang dibawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau ilegal atau perbuatan yang tidak bermoral
Jenis-jenis malpraktik Malpraktik etik: tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan Malpraktik Yuridis: a) Malpraktik Perdata (Civil Malpractice) b) Malpraktik Pidana c) Malpraktik Administratif
Teori-Teori Malpraktik
Teori Pelanggaran Kontrak = terjadinya pelanggaran kontrak Teori Perbuatan Yang Disengaja = kesalahan yang dibuat dengan sengaja Teori Kelalaian = kelalaian (negligence)
Pengaturan Malpraktik Dokter
dasar dari gugatan pasien terhadap dokter atau rumah sakit yaitu menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata Ingkar janji atau wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1234, Pasal 1239, Pasal 1243 dan Pasal 1320 KUH Perdata Pasal 1234 KUH Perdata :“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”
Tanggungjawab Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis perbuatan melanggar hukum Pasal 1366 dan 1364 KUHP a) pertama pasien harus mengalami suatu kerugian b)kedua, ada kesalahan atau kelalaian c) ketiga, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan d) keempat, perbuatan itu melanggar hukum
Hubungan Dokter-Pasien
Deklarasi Geneva = seorang dokter harus meletakkan kesehatan pasiennya sebagai perkara yang paling utama Prinsip utama moral profesi= autonomy, beneficence, non maleficence dan justice World Medical Association(WMA) = dokter hanya boleh “meninggalkan” pasiennya dengan cara merujuk pasien ke dokter lain apabila tindakan lanjut yang diperlukan adalah di luar bidang kompetensinya.
Informed Consent Keterangan yang dapat diberikan kepada pasien sebelum mendapatkan informed consent termasuklah menerangkan diagnosis penyakit, prognosis dan pilihan pengobatan penyakit serta kebaikan dan keburukan Pengecualian informed consent: a) Pasien menyerahkan sepenuhnya keputusan tindakan medik terhadap dirinya kepada dokter b) Keadaan apabila pemberitahuan tentang kondisi penyakit pasien dapat berdampak besar terhadap pasien secara fisik, psikologis dan emosional
Informed Consent pada pasien yang inkompeten
Pasien inkompeten: seperti anak, individu dengan gangguan psikologi atau neurologi berat dan pasien yang tidak sadar WMA Declaration on the Rights of the Patients: mendapat kebenaran dari wakil pasien Pada pasien yang tidak ditemukan wakil: dokter perlu memikirkan pasien sudah bersetuju pada pasien yang perlu tindakan medis segera
HUBUNGAN DOKTER-TEMAN SEJAWAT Kode Etik Medik Internasional , terdapat 2 larangan sesama dokter: a) Membayar atau menerima bayaran dari dokter lain dalam menangani pasien b) Mengambil alih tugas perawatan pasien dari dokter lain tanpa rujukan dokter tersebut Perbedaan pendapat antara dokter diselesaikan dengan cara: a) secara informal yaitu melalui rundingan dan perbincangan antara pihak yang terlibat b) Opini semua pihak yang terlibat perlu didengarkan c) Pasien berhak menentukan tindakan medis d) Apabila semua rundingan tidak disepakati, maka penyelesaian isu dapat melibatkan pihak wewenang dan hukum
HAK PASIEN
WMA =Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient (1991): Hak memilih dokter secara bebas Hak klinis dan etis Hak untuk menerima atau menolak pengobatan setelah menerima informasi yang adekuat Hak untuk dihormati kerahasiaan dirinya Hak untuk mati secara bermartabat Hak untuk menerima atau menolak dukungan spiritual atau moral
Kasus Malpraktik dan Analisanya
Kasus 1 •
•
Mencuatnya kasus dipidanakannya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dewa Ayu Sasiary Prawani dalam kasus malapraktik terhadap korban Julia Fransiska Makatey (25) Namun setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan justru malah muncul tandatanda gawat janin, sehingga ketika itu diputuskan untuk dilakukan operasi caesar darurat. "Saat itu terlihat tanda tanda gawat janin, terjadi mekonium atau bayi mengeluarkan feses saat persalinan sehingga diputuskan melakukan bedah sesar," ujarnya.
Tapi yang terjadi menurut dr Nurdadi, pada waktu sayatan pertama dimulai, pasien mengeluarkan darah yang berwarna kehitaman. Dokter menyatakan, itu adalah tanda bahwa pasien kurang oksigen. "Tapi setelah itu bayi berhasil dikeluarkan, namun pasca operasi kondisi pasien semakin memburuk dan sekitar 20 menit kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia,"
JPU menyatakan ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali terkait keputusan bebas murni yang dikeluarkan oleh PN Manado. Di antaranya keberatan mengenai kelalaian yang dilakukan terdakwa; tidak adanya informed consent
Analisa Kasus •
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “Persetujuan tindakan medik kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien
•
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, pengaturan mengenai informed consent pada kegawatdaruratan lebih tegas dan lugas. Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”.
•
•
•
•
Jika ditinjau dari hukum kedokteran yang dikaitkan dengan doktrin informed consent, maka yang dimaksudkan dengan kegawatdaruratan adalah suatu keadaan dimana : Tidak ada kesempatan lagi untuk memintakan informed consent, baik dari pasien atau anggota keluarga terdekat (next of kin) Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda Suatu tindakan harus segera diambil Untuk menyelamatkan jiwa pasien atau anggota tubuh.
KESIMPULAN Tindakan dalam kegawatdaruratan medik di perbolehkan tanpa melakukan persetujuan atau informed consent terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan diperjelas oleh KUH Perdata pasal 1354.
Kasus 2 dr Wida menerima pasien Deva Chayanata (3) pada 28 April 2010 pukul 19.00 WIB datang ke RS Krian Husada, Sidoarjo, Jatim. Deva datang diantar orang tuanya karena mengalami diare dan kembung dan dr Deva langsung memberikan tindakan medis berupa pemasangan infuse, suntikan, obat sirup dan memberikan perawatan inap. Keesokan harinya, dr Wida mengambil tindakan medis dengan meminta kepada perawat untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml. Saat itu, dr Wida berada di lantai 1 dan tidak melakukan pengawasan atas tindakan perawat tersebut dan Deva kejangkejang. Akibat hal ini, Deva pun meninggal dunia. "Berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan KCL dapat dilakukan dengan cara mencampurkan ke dalam infuse sehingga cairan KCL dapat masuk ke dalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan-pelan,"
Analisa Kasus
Pasal 359 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”
Analisa Kasus Suatu perbuatan atau tindakan medis disebut sebagai kelalaian apabila memenuhi empat unsur di bawah ini. Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu. Dereliction of the duty atau penyimpangan kewajiban tersebut •
•
Analisa Kasus Damage atau kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan / kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata Gugatan ganti rugi akibat suatu kelalaian medik harus membuktikan adanya ke-empat unsur di atas, dan apabila salah satu saja diantaranya tidak dapat dibuktikan maka gugatan tersebut dapat dinilai tidak cukup bukti. •
•
Kasus 3 •
•
Kasus tersebut bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Internasional Omni atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan BAB, sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter rumah sakit, dr.Hengky Gosal SpPD dan dr.Grace Herza Yarlen Nela, Prita didiagnosis menderita demam berdarah, atau tifus. Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, disamping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter pemeriksa
Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan pembengkakan pada leher.
Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapat kesembuhan, sebaliknya penyakitnya menjadi lebih parah dengan beberapa keluhan tambahan yakni pembengkakan di beberapa bagian tubuhnya. Lanjutnya Ibu Prita menemui kejanggalan pada keterangan medisnya, dimana trombositnya yang semula 27.000 pada diagnosis pertama menderita demam berdarah, kemudian secara terpisah dokter menginformasikan adanya “revisi” dimana trombosit Ibu Prita menjadi 181.000 dengan diagnosis virus udara dan gondongan.
•
“…Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr H visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam. Bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?). Saya kaget tapi dr H terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa izin pasien atau keluarga pasien…”
Analisa Kasus
Melihat kasus tersebut, dapat ditemukan sebuah contoh malpraktik administrasi berupa pelanggaran dalam rekam medis. Dalam PERMENKES No. 749a/Menkes/XII/89 tentang RM disebutkan pengertian RM adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 14 Permenkes no. 749a/1989 tentang tujuan dan fungsi rekam medis yaitu sebagai dasar pelayanan kesehatan dan pengobatan, pembuktian hukum, penelitian dan pendidikan, dasar pembiayaan pelayanan kesehatan, dan statistic kesehatan. Maka rekam medis harus dibuat relevan, kronologis dan orisinil. Data yang diberikan haruslah berupa data yang sebenarnya dan bukan karangan semata.
Dalam kasus di atas telah terjadi pemalsuan data tentang kondisi pasien sesuai dengan pengakuan dari pasien atau si penderita yang menyebutkan bahwa “Dalam catatan medis diberikan keterangan bahwa bab (buang air besar) saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow up-nya sama sekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.” hal ini dinilai telah melanggar hukum adminitrasi, karena data yang dilaporkan dalam rekam medis pasien adalah fiktif dan tidak sesuai dengan kenyataannya, bersamaan dengan itu juga tenaga perawatan dinilai telah lalai dari kewajibannya dalam menyediakan rekam medis pasien.
