Sanksi Hukum untuk Kelalaian dan Malpraktek a. Sanksi Pidana
Untuk kelalaian yang berlaku bagi setiap orang, diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP
Pasal 359 KUHP
Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penara lima ta!un atau kurungan paling lama satu ta!un"
Pasal 360 ayat #1$KUHP
Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita luka berat, diancam dengan pedana penara paling lama lima ta!un atau kurungan kurungan paling lama satu ta!un %ang %ang dimaksud dengan luka berat iala! kriteria yang diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu & 1" 'atu! sakit atau mendapat luka yang tidak memberi !arapan akan sembu! sama sekali atau menimbulkan ba!aya maut (" )idak mampu terus menerus untuk menalankan tugas abatan atau pekeraan penca!ariaan 3" Ke!ilangan sala! satu pancaindra *" +endapat cacat berat #!ilangnya sala! satu anggota badannya$ 5" +enderita sakit lumpu! 6" )erganggu )erganggu pikirnya selama lebi! cepat seminggu
" -ugur atau matinya kandungan seorang perempuan
Pasal 360 ayat #($ KUHP
Barangsiapa kerena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa se!ingga menderita sakit untuk sementara .aktu dan tidak dapat menalankan abatan atau pekeraannya selama .aktu tertentu diancam dengan pidana penara paling lama sembilan bulan atau kurungan enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupia!
b. Sanksi Perdata
/eorang dokter yang tela! terbukti melakukan kelalaian se!ingga pasiennya menderita luka atau mati, dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1366, 130, atau 131 KUH Perdata
Pasal 1366 KUH Perdata
/etiap orang bertanggung a.ab tidak saa atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi uga atas kerugian yang disebabkan karena kelalalian atau kurang !ati!atinya
Pasal 130 KUH Perdata
alam !al pembunu!an #menyebabkan matinya orang lain$ dengan sengaa atau kurang !ati!ati seseorang, maka suami dan istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua yang biasanya mendapat na2ka! dari pekeraan korban, mempunyai !ak
untuk menuntut suatu ganti rugi, yang !arus dinilai menurut kedudukannya dan kekayaan kedua bela! pi!ak serta menurut keadaan"
Pasal 131KUH Perdata
Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaa atau kurang !ati!ati, memberi !ak kepada korban, selain mengganti biayabiaya penyembu!an, uga menuntut penggantian kerugian yang disebabkan ole! luka atau cacat tersebut
Pasal 13 6 KUH Perdata
+engatur tentang ke.aiban pemimpin atau maikan untuk mengganti kerugian yang disebabkan ole! kelalaian yang dilakukan ole! anak bua! atau ba.a!annya
Undangundang o" (3 )a!un 199( tentang Kese!atan & +enurut Pasal Undangundang tersebut diatas & 4yat #1$
/etiap orang ber!ak atas ganti rugi akibat kesala!an atau kelalaian yang dilakukan tenaga kese!atan 4yat #($
-anti rugi yang sebagaimana dimaksud dalam ayat #1$ dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Penjelasan
4yat #1$
Pemberian !ak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberi perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik 2isik maupun non2isik karena kesala!an atau kelalaian tenaga kese!atan" Perlindungan ini sangat penting karena akibat kesala!an atau kelalaian itu mungkin dapat menyebbkan kematian atau menimbulkan cacat dan permanen %ang dimaksud dengan kerugian 2isik adala! !ilangnya atau tidak ber2ungsinya seluru! atau sebagian organ tubu!, sedangkan kerugian non2isik berkaitan dengan martabat seseorang"
c. Tindak Pidana Medis
)erdapat perbedaan yang mendasar antara tindak pidana biasa yang 2okusnya adala! akibat dari tindak pidana tersebut" )indak pidana medis 2okusnya adala! ustru kausasebab dan bukan akibat" )indakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 #tiga$ unsur yaitu & a" +elanggar norma !ukum pidana tertulis b" Bertentangan dengan !ukum #melanggar !ukum$ dan c" Berdasar suatu kelalaian
Ukuran kesala!an atau kesala!ankelalaian dalam !ukum pidana adala! kesala!ankelalaian besar #culpa lata$, bukan kelalaian ringan #culpa leis$" /eperti !ukum perdata penilaian adala! ter!adap seseorangdokter dengan tingkat kepandaian
dan keterampilan ratarata bukan dengan dokter yang terpandai" 7ulpa pada !akekatnya adala! pertentangan nurani antara kesenangan disatu pi!ak dengan kebetulan dipi!ak lain"
Ukuran yang digunakan untuk culpa bukanla! orangdokter yang paling !ati !ati, malainkan culpa lata itu sendiri" Kelalaian bukanla! suatu penggaran !ukum atau kea!atn, ika kelalaian itu tidak sampai memba.a kerugian atau cidera kepada orng lain dan orang itu dapat menerimanya" amun, ika kelalaian itu dapat mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan ba!kan merenggut nya.a orang lain, maka ini dapat diklasi2ikasikan sebagai kelalaian berat #culpa lata$, serius dan kriminal"
7ulpa lata tidak dapat digunakan dalam bidang !ukum perdata, se!ingga perkara yang !anya memenu!i culpa leis dapat ditampung dalam !ukum perdata dan !ukum disiplin tenaga kese!atan )olak ukur culpa lata adala! & a" Bertentangan dengan !ukum b" 4kibatnya dapat dibayangkan c" 4kibatnya dapat di!indarkan d" Perbuatannya dapat dipersala!kan
Beberapa perbuatan yang dapat dikatagorikan dalam tindak pidana adala! & 1" +enipu pasien #pasal 38 KUHP$ (" /engaa membiarkan pasien tidak tertolong #pasal 3(( KUHP$ 3" Pengguguran kandungan tanpa idikasi medis #pasalpas al (99, 3*8, 3*9 KUHP$ *" alai se!ingga menyebabkan kematian atau lukaluka #pasal 359, 360, dan 361 KUHP$
5" +emberikan atau menual obat palsu #pasal 386 KUHP$
d. Tindak Perdata Medis
Berbeda dengan !ukum pidana yang bertuuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, !ukum perdata mengandung prinsip :barangsiapa merugikan orang lain, !arus memberikan ganti rugi: +enurut !ukum perdata, !ubungan dokter pasien dapat teradi karena ( #dua$ !al yaitu &
1" Berdasarkan Peranian #;us 7ontractu$
i sini terbentuk suatu kontrak terapeutik secara sukarela antara dokter dengan pasien berdasar ke!endak bebas" )untutan dapat dilakukan apabila diduga teradi :
Untuk sa!nya suatu peranian, Pasal 13(0 KUH Perdata menyebutkan syarat syaratnya &
a" 4danya kesepakatan pi!akpi!ak yang membuat peranian b" Kemampuan pi!akpi!ak untuk membuat peranian c" 4danya obek tertentu d" +engenal suatu sebabkausa yang diperbole!kan, !alal, dii=inkan atau la=im, tidak bertentangan dengan !ukum kesusilaan atau ketertiban umummasyarakat
(" Berdasar Hukum #;us elicto$
i sini berlaku prinsip barangsiapa menimbulkan kerugian, pada orang lain !arus memberikan ganti rugi atau kerugian tersebut" Kemungkinankemungkinan malpraktek perdata dapat teradi untuk !al!al sebagai berikut & a"
alam bidang kese!atan kedokteran, ada 2aktor2aktor yang k!usus yang tidak diumpai pada !ukum yang berlaku umum sebagai berikut #gu.andi, 1991$ &
1" >isiko pengobatan #risk o2 treatment$
a"
>isiko yang melekatin!eren
b" >isiko alergik
c"
Komplikasi dalam tubu! pasien
(" Kecelakaan medis #medical accident$
3" Kekeliruan penilaian klinis #non negligent error o2 udgment$ *" :7ontributory negligence:" ;stila! ini secara umum digunakan untuk sikapsikap tindak yang tidak .aar dari pi!ak pasien, yang mengakibatkan kerugiancidera pada dirinya, tanpa memandang apaka! pada pi!ak dokter terdapat pula kelalaian atau tidak #conto! & nasi!at dokter$"
/ecara yuridis semua kasus dapat diaukan ke pengadilan baik pidana maupun perdata sebagai malpraktek medis dan apabila terbukti ba!.a dokter tidak menyamping dari /P+ #/tandar Pro2esi +edis$"
Mekanisme Pengajuan Tuntutan Dugaan Kelalaian, Malpraktek, Pelanggaran Etika dan Disiplin Profesi
i egara egara mau terdapat suatu e.an +edis #+edical 7ouncil$ yang bertugas melakukan pembinaan etik pro2esi dan menanggulangi pelanggaranpelanggaran yang dilakukan ter!adap etik kedokteran"
i egara ;ndonesia, P-; tela! mempunyai +aelis Ke!ormatan ?tik Kedokteran, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang"
+asi! banyak kasus yang terlebi! da!ulu diaukan ke pengadilan sebelum ditangani ole! +aelis Ke!ormatan ?tik Kedokteran" Karena 2ungsi maelis ini belum memuaskan maka pada ta!un 198(, epartemen Kese!atan membentuk Panitia Pertimbangan dan Pembinaan ?tik Kedokteran #P3?K$ yang terdapat di pusat dan cabang"
)ugas P3?K adala! menangani kasuskasus malpraktik etik yang tidak dapat ditanggulangi ole! +aelis Ke!ormatan ?tik Kedokteran dan memberi pertimbangan serta usulusul kepada peabat yang ber.enang"
'adi, instansi pertama yang akan menangani kasuskasus malpraktik adala! +aelis Ke!ormatan ?tik Kedokteran cabang atau .ilaya!" +asala! yang tidak dapat diselesaikan ole! +aelis Ke!ormatan ?tik Kedokteran diruuk ke P3?K proinsi dan ika P3?K proinsi tidak mampu menanganinya maka kasus tersebut akan diteruskan ke P3?K pusat"
Begitu pula kasuskasus malpraktik etik yang dilaporkan ke polisi di!arapkan dapat diteruskan terlebi! da!ulu ke +aelis Ke!ormatan ?tik Kedokteran cabang atau .ilaya!"
'ika suatu pelanggaran merupakan malpraktik !ukum pidana atau perdata, maka kasusnya diteruskan ke pengadilan" alam !al ini perlu diper!atikan ba!.a ole! karena kurangnya pengeta!uan pi!ak penegak !okum tentang ilmu dan teknologi kedokteran menyebabkan dokter yang ditindak !ukum menerima !ukuman yang tidak adil"
Alur Pengajuan Tuntutan Pasien kepada dokter gigi
)a!ap pengaduan pasien ika teradi malpraktek ole! dokter& +K?K cabang .ilaya! @ P3?K proinsi @ P3?K pusat
amun, dalam !al teradi kelalaian doktertenaga kese!atan se!ingga mengakibatkan teradinya malpraktik, korban tidak di.aibkan untuk melaporkannya ke +K?K+KK; terlebi! da!ulu" alam Pasal ! "" Kese#atan ustru disebutkan ba!.a dalam !al tenaga kese!atan diduga melakukan kelalaian dalam menalankan pro2esinya, kelalaian tersebut !arus diselesaikan terlebi! da!ulu melalui mediasi"
'adi, ada beberapa upaya yang dapat ditempu! dalam !al teradi kelalaian ole! tenaga kese!atan yakni&
a"
+elaporkan kepada +K?K+KK;A
b"
+elakukan mediasiA
c"
+enggugat secara perdata"
'ika ternyata ada kesengaaan dalam tindakan tenaga kese!atan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pelaporan secara pidana"
UU "(9 t!n (00* tentang pengaduan & $agian Kedua
Pengaduan Pasal 66 #1$ /etiap orang yang mengeta!ui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua +aelis Ke!ormatan isiplin Kedokteran ;ndonesia" #($ Pengaduan sekurangkurangnya !arus memuat & a" identitas pengaduA b" nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan .aktu tindakan dilakukanA dan c" alasan pengaduan" #3$ Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat #1$ dan ayat #($ tidak meng!ilangkan !ak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pi!ak yang ber.enang danatau menggugat kerugian perdata ke pengadilan" $agian Ketiga
Pemeriksaan Pasal 6
+aelis Ke!ormatan isiplin Kedokteran ;ndonesia memeriksa dan memberikan keputusan ter!adap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi"
Pasal 68
4pabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, +aelis Ke!ormatan isiplin Kedokteran ;ndonesia meneruskan pengaduan pada organisasi pro2es i" $agian Keempat
Keputusan Pasal 69 #1$ Keputusan +aelis Ke!ormatan isiplin Kedokteran ;ndonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran ;ndonesia"
#($ Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat #1 $ dapat berupa dinyatakan tidak bersala! atau pemberian sanksi disiplin"
#3$ /anksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat #($ dapat berupa &
a" pemberian peringatan tertulisA
b" rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat i=in praktikA danatau
c" ke.aiban mengikuti pendidikan atau pelati!an di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi"
Alur pembelaan ter#adap Anggota Profesi
1" Pelaksanaan
Pembelaan anggota dilakukan secara berenang sesuai keberadaan BPP4" Pembinaan anggota dilakukan ole! BPP4 bersama dengan pengurus P-; lainnya
(" +onitoringCealuasi
+onitoring dan ealuasi dilakukan ole! BPP4 bersama dengan pengurus P-; lainnya" ?aluasi dilakukan ter!adap upaya pembinaan dan pembelaan anggota
3" Pencatatan dan pelaporan
Pencatatan dilakukan secara berenang sesuai keberadaan BPP4" Pelaporan dilakukan sesuai dengan !irearki ke.enangan BPP4 masingmasing" Pelaporan dilakukan sekurangkurangnya seta!un sekali kepada BPP4 pusat"
*" Pengorganisasian
5" Pembiayaan
)atalaksana pembelaan&
1" Pembelaan !anya diberikan kepada anggota P-; akti2
(" Bentuk pembelaan !anya berupa upaya pendampingan
3" P-; !anya menanggung biaya anggota yang mendampingi
*" Pembelaan !anya untuk kasus etika dan disiplin
