Tugas Pribadi Audit Keuangan Negara
KERANGKA KONSEPTUAL AUDIT SEKTOR PUBLIK BUKTI AUDIT DAN PENDUKUNGNYA P ENDUKUNGNYA
Oleh ROY SATRIADI NIM. 1309200070088
MAGISTER AKUNTANSI KELAS B PROGRAM STAR BPKP UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH - 2014
Soal Kasus IB Bab 1
Soal studi kasus tentang “Irjen Depkeu: Auditor Jangan Seperti Orang Berlomba”. Jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan pada soal ini, sebagai ber ikut: 1. Tanggapan terhadap soal studi kasus di atas: Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan pendapat (opini) atas laporan keuangan organisasi sektor publik sesuai dengan hasil auditnya. Dalam tulisan ini terdapat dua pandangan yakni: pertama, pandangan pengelola keuangan yang berharap penyimpangan yang ditemukan BPK harus dicermati lebih mendalam lagi dan mempunyai solusi atas penyimpangan ini. Kedua, pandangan dari BPK sendiri yang menyatakan bahwa memang sudah tugas BPK dalam mencari penyimpangan, memvonis dan mempublikasikannya. Setiap PKN (Pengelola Keuangan Negara) seharusnya juga berlomba-lomba dalam melakukan perbaikan Laporan Keuangan dibantu penyelenggara SPIP, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diketahui lebih awal dan diatasi secepatnya. Pada akhirnya, temuan penyimpangan oleh BPK dapat minimal atau bahkan tidak ada sama sekali yang nantinya berdampak kepada perbaikan pengelolaan keuangan negara. 2. Pandangan tentang auditor yang berlomba-lomba dalam me ncari penyimpangan: Tugas BPK memang mencari kesalahan, tetapi bukan mencari-cari kesalahan. Karena pada hakikatnya BPK mencari perbaikan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Berlomba-lomba dalam mencari penyimpangan akan berdampak pada jumlah angka kredit auditor, karena jabatan auditor BPK adalah jabatan fungsional layaknya dosen dan guru. Akan tetapi, apabila BPK dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan dan kemudian memberikan pendapat tentang cara-cara memperbaikinya maka BPK dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misinya dengan baik, dan pada akhirnya diharapkan pihak yang diaudit akan dapat memperbaiki kesalahannya di masa datang. Hal ini seharusnya berdampak positif bagi BPK itu sendiri dan bagi auditee tentunya. 3. Efektifkah SPIP dalam meminimalisir penyimpangan: BPK dalam semester 1 tahun 2013 menemukan temuan-temuan yang berulang, seperti kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 56,98 triliun (akuntanonline.com/ 01 oktober 2013). Dari penggalan berita ini, jelas terlihat bahwa dengan penerapan
SPIP yang efektif
akan mencegah berbagai bentuk
penyimpangan atau kegagalan dalam upaya Pemerintah mencapai tujuan nasional maupun tingkat instansi pemerintah. Untuk mencapai hal ini, penyelenggara SPIP yaitu BPKP dan Inspektorat Daerah maupun Kab/Kota (PP 60/2008) harus melakukan sosialisasi dan 1
bimbingan teknis penerapan SPIP pada setiap organisasi sektor publik baik di tingkat Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini juga yang disampaikan pada aline ke lima dari kasus di atas yang menyatakan “SPIP, selain untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif, juga bertujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisasi penyimpangan anggaran dan korupsi di departemen.”
Soal Kasus IB Bab 5
Soal studi kasus tentang “KPK Uji Bukti tentang FPJP”. Jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan pada soal ini, sebagai berikut: 1. Tanggapan terhadap masalah di atas: Hasil audit investigatif BPK membuktikan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan bailout yang diindikasikan tindak pidana korupsi yang proporsinya 30%. Kejadian ini menunjukkan kepada publik bahwa proses Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia belumlah baik dan aman, sehingga memunculkan kesempatan penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus Bank Century tidak hanya merugikan uang negara (senilai Rp 6,7 triliun), tetapi juga pelanggaran hukum oleh pejabat, pihak yang berwenang, serta swasta yang terlibat. Anehnya hingga masa tugas Tim Pengawas Century di DPR periode 2009-2014 berakhir pada 30 september 2014 ini, kasus Bank Century belum selesai karena baru menyeret satu pelaku utama ke meja pengadilan, yakni mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Budi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik (Kompas Online/30 September 2014). 2. KPK tidak terpengaruh pada hasil rapat paripurna DPR tentang keputusan akhir Panitia Angket Bank Century: Hasil akhir dari kerja Pansus Hak Angket Century tidak akan mempengaruhi KPK. Pendapat akhir pansus belum tentu sama dengan hasil penyelidikan KPK. KPK melakukan penyelidikan sendiri, tidak bergantung kepada hasil pansus. Jika DPR melihatnya dari sisi politik, sedangkan KPK melihatnya dari sisi hukum. Sehingga baik penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak memiliki kaitan khusus dengan kegiatan Pansus, walaupun kadang-kadang dibutuhkan kerjasama yang baik dalam mendalami alat 2
bukti yang ada. Hal ini berlaku juga karena KPK adalah lembaga independen pemerintah, sehingga tidak memiliki ikatan khusus dengan pihak lain seperti DPR. KPK juga tunduk kepada barang bukti dalam proses pidana korupsi, sedangkan untuk tindak pidana lainnya diluar tanggung jawab KPK. 3. Langkah awal KPK dalam menyelidiki kasus ini: Kasus Bank Century memiliki indikasi tindak pidana korupsi sehingga langkah awal KPK adalah membentuk satuan tugas yang terdiri dari KPK, BPK, dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). Selanjutnya KPK meminta BPK untuk melakukan audit investigatif. Setelah ditemukan adanya tindak pidana korupsi, selanjutnya KPK memanggil sejumlah saksi dari BI, LPS, hingga manajemen Bank Century untuk dimintai keterangan sebelum memutuskan tersangka/terdakwa kasus tersebut. Dalam konferensi pers KPK (8/12) yang disampaikan oleh Chandra bahwa “KPK dulu membagi Century kedalam tiga tahapan. Pertama, sebelum bailout atau sebelum masuk ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kedua, setelah masuk ke pengawasan khusus yang kemudian disebutkan diselamatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ketiga, dimana LPS sudah masuk dan menggelontorkan dana itu (www.kpk.go.id).
Daftar Pustaka
Bastian, Indra. 2014. Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah . Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Bab 1 dan Bab 5.
3
