PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SERUYAN Jalan A. Yani (Komp. Bundaran Besar) Besar) No. 06 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah Tengah Telp : (0538) 2022343-202243-2022345-2022 2022343-202243-2022345-2022346-2022347 346-2022347 Fax. (0536) 2022343
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)
PROGRAM
PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
KEGIATAN
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN
PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KEC. HANAU
LOKASI
KECAMATAN KECAMATAN HANAU HANAU KABUPATEN KABUPATEN SERUYAN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2016
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Unit Organisasi
: Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seruyan
Program
: Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan
: Perencanaan Pengembangan infrastruktur
Pekerjaan
: Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kec. Hanau
Lokasi Kegiatan
: Kec. Hanau Kabupaten Seruyan
No. RKA – SKPD
:
Sumbar Dana
: APBD Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaran
: 2016
1.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Manajemen pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman yang baik merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan efektifitas serta efisiensi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam kontek kebutuhan perumahan, pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan pekerjaan Pendataan Perumahan di Kecamatan Hanau. Kegiatan tersebut sebagai salah satu pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dalam pembangunan, merupakan wujud nyata pemerintah Kabupaten Seruyan untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat. Mengingat strategisnya peran informasi mengenai perumahan dan purmukiman tersebut maka di dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, efisien dan mencerminkan suatu semangat tata pemerintahan yang baik (good governance) mulai dari aspek kebijakan, perencanaan, pembangunan, pengendalian, pemantauan dan evaluasinya terhadap pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Seruyan, khususnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Kecamatan Hanau. Melihat kondisi Rumah tinggal di Kecamatan Hanau masih banyak rumah dalam keadaan tidak layak uni karena keterbatasan masyarakat dalam membangun rumahnya, sehingga dipandang perlu adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Seruyan untuk melakukan pembangunan swadaya teradap rumah-rumah tersebut. Tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seruyan yaitu Pendataan perumahan yang lebih akurat terhadap ruma-rumah tidak layak huni yang ada di wilayah Kecamatan Hanau.
1.2.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari Pendataan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kecamatan Hanau ini adalah terkumpulnya data perumahan dalam hal ini data rumah tidak layak huni (RTLH) yang relevan dan signifikan dengan penyusunan kebijakan, perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Seruyan. Tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan rumah secara swadaya, sehingga kegiatan pembangunan rumah yang ada diperdesaan dapat dilakukan secara optimal. Kerangka Acuan Kerja ini sebagai petunjuk bagi konsultan, yang memuat masukan azas, criteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diiterpretasikan dalam melaksanakan tugasnya, dengan Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan konsultan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud oleh Pemberi Tugas.
1.3. Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan Pendataan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kecamatan Hanau adalah mencakup : a. Identifikasi dan inventarisasi rumah-rumah yang tidak layak huni di kawasan permukiman yang ada di Kecamatan Hanau. b. Sebaran RTLH di Kecamatan Hanau c. Profil RTLH di Kecamatan Hanau.
1.4. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan adalah di Kecamatan Hanau Kabupatyen Seruyan.
1.5. Ruang Lingkup Ruang lingkup pekerjaan ini adalah : a. Menyiapkan format-format pendataan secara lengkap, sesuai format yang diminta oleh pemberi tugas. b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan pendataan di lapangan. c. Membuat time schedulle pelaksanaan pendataan per di desa. d. Survey ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data RTLH sesuai dengan kondisi eksisting. e. IdentifikasiRTLH. f. Integrasi data yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman.
g. Klasifikasi data. h. Pemetaan RTLH di masing-masing Desa
1.6. Keluaran yang diinginkan Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pendataan RTLH berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan di atur dalam surat perjanjian yang minimal meliputi : 1.
Laporan Pendahuluan Laporan ini antara lain berisikan tentang : a.
Pemahaman dan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja.
b.
Rencana Pencapaian sasaran : mencakup jadwal kerja, target/sasaran, alokasi tenaga ahli, dsb.
c.
Alokasi waktu pembahasan sampai menjadi laporan final, termasuk penjadwalan rapat dan konsultasi serta pemaparan hasil pekerjaan (exsope) dihadapan tim teknis atau pihak terkait agar perencanaan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima baik secara teknis dan non teknis.
d.
Metodologi dan pendekatan pelaksanaan, metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.
e.
Gambaran umum lokasi pendataan termasuk peta lokasi desa.
f.
Identifikasi dan analisis kondisi fisik dan non fisik wilayah pendataan dan dilengkapi dengan format-format pendukung.
g.
Penyajian dalam bentuk bagan alir, barchart dan matriks Laporan Pendahuluan dibuat pada kertas HVS berukuran A4 berjumlah 3 (tiga) buku.
h.
2.
Format isian pendataan RTLH
Laporan Antara Laporan Antara, mencakup antara lain berisikan tentang : a.
Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan.
b.
Permasalah RTLH
c.
Foto-foto dokumentasi perumahan hasil survey di lapangan.
Laporan ini harus diserahkan sebanyak 5 (lima) buku 3.
Laporan Akhir a.
Penyempurnaan laporan Antara, yang dilengkapi dengan:
b.
Peta lokasi RTLH
c.
Data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disertai dengan data identitas penduduk yang telah disajikan dalam format-format yang disediakan oleh konsultan pendataan.
d.
Dan lain-lain (Peta dan CD Laporan)
1.7. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Seruyan Tahun 2016 sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran RKA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016. 2.
DATA PENUNJANG
2.1. Data Dasar a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Pendataan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui KAK ini. b. Konsultan Pendataan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan pendataan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggungjawab Konsultan Pendataan. c.
Sementara ini data-data tentang karakteristik lokasi rencana masih sangat terbatas sehingga konsultan pendataan dapat mempersiapkan sendiri data-data yang diperlukan.
2.2. Kriteria Umum Rumah Tidak Layak Huni Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh konsultan pendataan harus memperhatikan kriteria umum Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yaitu : 1. Rumah Tidak Layak Huni yang berada di atas tanah : a. Dikuasai secara fisik dan jelas bata-batasnya; b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi; c.
Tidak dalam status sengketa;
d. Penggunaanya sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m². 3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran. 5. Material bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), berupa : a. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas II dan Atau Lebih rendah; b. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas II atau lebih rendah, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan; c.
Bahan atap berupa daun atau genteng plentong , atap seng yg sudah berkarat yang sudah rapuh;
d. Rusak berat; e. Rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m². 6. Rumah yang ditempati oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. 7. Sudah berkeluarga namun belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni.
2.3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen 1. Peralatan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau dibeli oleh penyedia jasa atas nama Pejabat Pembuat Komitmen adalah milik Pejabat Pembuat Komitmen. 2. Peralatan yang disediakannoleh Pejabat Pembuat Komitmen dan digunakan oleh penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus dipelihara oleh penyedia jasa dan dalam keadaan siap digunakan, atas beban biaya penyedia jasa. 3. Segera setelah penyelesaian pekerjaan, semua peralatan milik Pejabat Pembuat Komitmen yang digunakan penyedia jasa harus dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan baik dan berfungsi.
2.4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi Penyediaan teradap kebutuhan peralatan mengacu kepada kebutuhan yang nantinya akan sangat penting digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya dan sebagai pendukung pekerjaan pendataan bias sebagai milik sendiri atau sewa.
2.5. Kualifikasi Tenaga Ahli Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Pendataan RTLH harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan pendataan ini terdiri dari : Tenaga Ahli
1. 1 orang team leader merangkap tenaga ahli Sipil dengan pendidikan minimal S1 Sipil yang memiliki pengalaman dibidangnya, mampu memimpin dan bekerja sama dalam tim, melampirkan sertifikat keahlian (SKA) ahli madya yang relevan, Curiculum Vitae (CV), Fotocopy Ijazah, KTP, NPWP. 2. 1 orang tenaga ahli permukiman dengan pendidikan minimal S1 Teknik Planologi memiliki pengalaman di bidangnya, melampirkan Curiculum Vitae (CV), Foto copy Ijazah, KTP, NPWP. 3. 1 orang tenaga ahli kartografi dengan pendidikan minimal S1 Geodesi memiliki pengalaman profesional di bidangnya dalam bidang pembuatan peta, melampirkan Curiculum Vitae (CV), Foto copy Ijazah, KTP, NPWP.
Tenaga Pendukung
1) 2 orang tenaga surveyor berpengalaman dalam survei permukiaman atau pekerjaan sejenis lainhya, pendidikan tidak dipersyaratkan minimal mengerti tentang data desa dan perumahan. 2) 1 orang drafter CAD pendidikan minimal D3 yang memiliki pengalaman profesional selama minimal 1 tahun 3) 1 orang operator/administrasi pendidikan minimal D3 yang memiliki pengalaman profesional selama minimal 1 tahun
3.
REFERENSI HUKUM
a. Undang- undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. b. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. c.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya. e. Peraturan Menteri PU No. 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultan. f.
4.
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
JADWAL PELAKASANAAN
Pekejaan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di dilaksanakan selama 90 hari kalender
5.
TAHAPAN KEGIATAN
Tahapan pelaksanaan pekerjaan ini adalah : a. Tahap Persiapan Pekerjaan ini dilaksanakan sebelum tim turun ke lapangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana kerja dan metode pendekatan studi format-rormat yang diperlukan dalam hal pengumpulan data dan analisa.
b. Tahap Survey Lapangan Dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data sekunder dan data-data primer. Data-data yang perlu dikumpulkan :
Kondisi Wilayah Membuat peta sederhana kawasan desa, yang berisi tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta dan profil kondisi perumahan, kondisi PSU yang ada, serta kondisi permasalahan perumahan dan permukiman desa.
Kondisi Demografi Dilakukan dengan langkah pengumpulan data dan pemutakhiran data kependudukan serta pengumpulan data sosial masyarakat seperti tingkat pendidikan, strata ekonomi dan sebagainya.
Kondisi Kemiskinan Dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok miskin yang potensial menjadi sasaran program.
Kondisi Sosial Ekonomi Mengumpulkan data kondisi ekonomi masyarakat, meliputi mata pencaharian penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi (pasar, took dan warung), potensi sumber-sumber pendapatan masyarakat, dan mobilitas ekonomi setempat.
Kondisi Sumber Daya/Aset Mengumpulkan data ketersediaan sumber daya alam, sumber daya keuangan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial.
c.
Tahap Analisa data Analisa adalah kegiatan telaahan data dalam proses studi Potensi dan Penyusunan Data Primer dan Sekunder. Analisis yang tepat dan memadai adalah analisis yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pendataan rumah tidak layak huni.
d. Tahap Pelaporan Yaitu merupakan menyusun konsep lapoarn seluruh data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisa menjadi naskah laporan akhir
Kuala Pembuang,
Maret 2016
Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seruyan
Disusun oleh : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seruyan
AKHMAD HIDAYAT, MT.M.Sc NIP. 19730214 199803 1 003
YUSDI HARIANI, ST NIP. 19770204 200604 1 009
