BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2016
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017-2037
I. LATAR BELAKANG Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, Hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip : a. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri. b. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak. Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dll. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu. Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu proses, maka RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu dasar pengatasan yang bisa diandalkan. Untuk itu pemerintah kabupaten sudah harus meletakkannya pada prioritas yang tinggi. Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan permukiman, pengembangan
kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW Kabupaten, maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dalam tahapan penyusunan RP3KP diawali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dasar, penyusunan dokumen RP3KP dan pembuatan naskah akademis. Untuk itu dalam rangka menuju pada tersusunnya RP3KP, tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan data dasar sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan RP3KP nantinya. Berdasarkan Pedoman Penyusuan RP3KP sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 merupakan acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP di tingkat Kabupaten/Kota merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi. RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Sedangkan dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan permukiman. RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/ optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya. Penyusunan RP3KP selama ini belum terekam dengan baik, sehingga kegiatan- kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara pasti. Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP3KP di beberapa daerah dirasakan masih memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP3KP. Pada akhirnya, penggunaan RP3KP sebagai acuan pembangunan juga memerlukan penguatan. Dokumen RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stake-holder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Diharapkan visi yang terkandung dalam RP3KP ini dapat diwujudkan. Proses ini memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan agar maksud, fungsi dan peran RP3KP dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan mem- PERDA-kan dokumen RP3KP tersebut.
Di masa mendatang, peranan RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus dipacu dan diperkuat. Permasalahan utama yang dirasakan yaitu : (1) Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP3KP; (2) Lemahnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman; (3) Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan “Penyusunan RP3KP sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsive yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya. II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah : a. Menyusun RP3KP sebagai pedoman dan scenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman. b. RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk melakukan proses penyusunan RP3KP, substansi serta penggunaan RP3KP termasuk identifikasi penataan keterpaduan prasarana dan sarana di bidang perumahan dan permukiman sebagai suatu dokumen yang mengikat pihak-pihak terkait. III. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dengan Penyusunan RP3KP Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah: 1. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP, serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman di daerah. 2. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal.
3. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. 4. Tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang; 5. Teridentifikasinya masalah perumahan dan permukiman (existing dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman; 6. Terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dah permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; 7. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan kawasan perumahan dan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya. 8. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi : penyusunan kebajikan pemerintah vertical, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan, berminat untuk ikut serta/ melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. KELUARAN Keluaran utama (output) yang dihasilkan dari pekerjaan Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah berupa Naskah Akademis RP3KP yang siap digunakan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah dilengkapi dengan peta kawasan dan backlog kebutuhan perumahan dalam bentuk digitasi spasial berbasis web serta didukung dengan program aplikasi sistim informasi data berbasis web dan gambaran pembiayaan serta rekomendasi prioritas pertahunnya. V. HASIL Hasil atau outcome yang didapat dengan terlaksananya kegiatan ini adalah: Diperolehnya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan permukiman di daerah yang sesuai dengan kebutuhan terkini (prioritas) maupun antisipasi perkembangan wilayah; Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah yang selanjutnya dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program dan kegiatan terkait bidang perumahan dan permukiman di daerah, baik yang berasal dari Pusat, Provinsi, maupun Daerah; Diperolehnya dukungan stakeholder perumahan dan permukiman daerah yang telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi permasalahan perumahan dan permukiman daerahnya;
Diperolehnya gambaran kondisi perumahan dan permukiman daerah berdasarkan data dan informasi terkini yang lengkap dari hasil kegiatan inventarisasi dan penyusunan data; Tersusunnya arahan-arahan ruang permukiman yang telah selaras dengan arahan penatan ruang wilayah; Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk antisipasi permasalahan.
VI. DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 7. Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 10. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 15. Pengelolaan Lingkungan; 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan kawasan Permukiman; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah; 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015; 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 30. Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya; 32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 33. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 tahun 2015 tentang RTRW kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 20152035. VII. SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN Biaya untuk Penyusunan RP3KP Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah sebesar Rp. 976.500.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 dengan rincian anggaran terdiri dari : Belanja Jasa Konsultasi VIII. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA Nama dan organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan ini adalah : 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 5) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 6) Staf Pengelola Kegiatan IX. SISTEM PELAKSANAAN KEGIATAN Secara teknis penyusunan RP3KP dilaksanakan dengan menggunakan penyedia jasa konsultansi melalui sistim seleksi umum sebagai ahli perencanaan bidang permukiman dengan output pekerjaan yaitu tersusunnya naskah akademik RP3KP yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan raperda RP3KP oleh pokja PKP. X. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 secara umum penyusunan RP3KP terdiri dari : A. TAHAP I Persiapan Tahapan ini terdiri dari : - Penyusunan KAK dan Rencana Anggaran Biaya - Pembentukan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang di koordinir oleh Bappeda dan terdiri dari SKPD terkait yang menangani pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai. - Peyusunan Rencana Kerja Pokja PKP B. TAHAP II - Sosialisasi Awal dan Pendataan Tahapan ini terdiri dari rangkaian kegiatan berikut: 1. Persiapan 2. Pengumpulan Data Dan Informasi 3. Analisa 4. Perumusan Pilihan Strategi C. TAHAP III - Penyusunan dan Pemantapan Naskah RP3KP Dalam tahap ini, hasil penyusunan RP3KP pada tahap sebelumnya diperinci dan dimantapkan secara substansial. Tahapan ini juga merupakan proses sosialisasi dan uji terap terhadap naskah RP3KP, dan terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pendetilan Rancangan 2. Penyiapan Perangkat Pelaksanaan 3. Penyepakatan D. TAHAP III - Legalisasi Naskah RP3KP yang telah dimantapkan kemudian diterapkan di daerah tujuan rencana dengan landasan hukum yang jelas. Adapun kegiatan dalam tahapan ini adalah: 1. Sosialisasi Keseluruhan Substansi RP3KP 2. Penyampaian Naskah RP3KP pada Lembaga Legislatif 3. Pemantapan Hukum / Legalisasi E. TAHAP IV - Evaluasi dan Pelaporan
Tahapan ini terdiri dari kegiatan supervisi, pemantauan, serta evaluasi akhir, dengan rincian sebagai berikut: 1. Supervisi. 2. Pemantauan, terdiri dari: Review terhadap proses dan prosedur pemberian perijinan pengembangan kawasan perumahan & permukiman baru, upaya resetltlement, upaya konsolidasi, pembangunan skala besar. Review terhadap pemanfaataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang pembangunanmnya memberikan dampak besar terhadap berlangsungnya kegiatan berkehidupan dan penhidupan masyarakat Review tengah tahunan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program tahunan yang akan berjalan, pengandalan arah dan sasaran target serta terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lokal. 3. Evaluasi. Berdasarkan metodologi penyusunan RP3KP di atas, dapat dijelaskan bahwa Kegiatan Penyusunan RP3KP di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pelaksanaan rangkaian kegiatan pada Tahap I, Tahap II, dan sebagian Tahap III yang merupakan tahap sosialisasi program dan proses pengumpulan data dan informasi, sampai dengan penyusunan naskah akademis RP3KP. a. Metode Analisis Metode analisis yang minimal harus dipergunakan oleh Konsultan Perencana adalah: 1. Analisa Daya Tampung (Carrying Capacity). 2. Analisa Kebutuhan Pengembangan Permukiman. 3. Analisa Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. 4. Analisa Kelembagaan. 5. Analisa SWOT dalam pemilihan konsep dan strategi pengembangan perumahan dan permukiman XI. RUANG LINGKUP KEGIATAN a. Lingkup Wilayah Kegiatan Penyusunan RP3KP ini adalah di seluruh kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten. b. Lingkup Substansi Materi Ruang lingkup substansi materi Pekerjaan Penyusunan RP3KP adalah meliputi materi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 yang sekurang-kurangnya memuat tentang :
1. Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman daerah; 2. Arahan lokasi permbangunan perumahan dan permukiman; 3. Rincian program bidang perumahan dan permukiman di daerah; 4. Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan bidang perumahan dan permukiman di daerah; 5. Pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perumahan dan permukiman daerah; 6. Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan dan permukiman di daerah. c. Kedalaman RP3KP Kabupaten Kepulauan Mentawai Format dan kedalaman RP3KP Kabupaten lebih rinci yang diatur sebagai berikut :
Memuat kebijaksanaan lokal dan pengaturan yang lebih operasional di tingkat Kabupaten, arahan propinsi dan pusat yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di tingkat kabupaten Menjangkau target dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman kabupaten yang akan dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu, dengan telah menyebutkan : 1. Nama lokasi secara lebih spesifik (kecamatan, desa, lingkunganatau kawasan yang akan ditangani). 2. Rincian nama dan jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi. 3. Sumber, besaran, serta alokasi pendanaan (keseluruhan dan tahunan apabila dilaksanakan sebagai kegiatan multi years), untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RP3KP. 4. Rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RP3KP (pemerintah, masyarakat atau badan usaha swasta).
Memuat rencana pembangunan perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan pada kawasan kumuh, kawasan pembangunan baru, juga penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang di revitalisasi fungsinya sehingga dapat ikut memecahkan permasalahan perumahan dan permukiman setempat, minimal memuat rencana penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang : 1. Apabila ditangani akan mendukung terbentuknya kawasan perumahan dan permukiman yang layak, tertib dan terjangkau di daerah perkotaan/ perdesaan. 2. Berlokasi pada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL), atau 3. Pada kantong-kantong kegiatan fungsional (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain).
Dalam hal dikembangkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal), pengembangan kawasann perumahan dan permukiman perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
hasil kajian kemungkinannya serta saran dan pendapat forum pembangunan perkotaan/ kabupaten.
Mengakomodasikan juga informasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman berskala besar yang dilaksanakan oleh masyarakat, koperasi atau oleh Badan Usaha Swasta. Untuk itu sebaiknya dipersyaratkan untuk memiliki rencana tapak (site plan) sebagai alat pengawasan dan penertiban perijinan dan pelaksanaan pembangunan fisiknya.
Mengatur alokasi dana, program dan kegiatan yang didanai dari sumber-sumber lokal (kabupaten/kota) dan atau yang disalurkan pengaturannya kepada kabupaten. Apabila ada, dimuat juga alokasi pendanaan dan sumber pembiayaan yang datang dari masyarakat maupun Badan Usaha Swasta, atau bahkan bantuan luar negeri.
Pengaturan jadwal pelaksanaan program/ kegiatan untuk tahun berjalan terhadap berbagai event lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan permukiman. Dalam pengaturan ini pemerintah kabupaten melalui BP4D atau forum tertentu apapun nama dan bentuknya, dapat memberikan warna lokal yang dapat mengangkat citra sosial budaya daerah, termasuk misalnya : 1. Berbagai event atau adat atau kebiasaan yang dapat mendukung terwujudnya rumah layak dalam permukiman sehat, aman dan produktif. 2. Pengembangan dan penerapan arsitektur lokal dalam kawasan perumahan baru atau kawasan fungsional lain baik karena lokasi maupun pertimbangan lainnya, secara langsung perlu mencerminkan citra daerah. 3. Penunjukkan lembaga kemasyarakatan/lembaga adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengelola lingkungan tempat tinggalnya. 4. Pembentukkan/ penguatan sistem dan kelembagaan permukiman lokal berskala kawasan, yang terkait dengan pengembangan jaringan perekonomian lokal, diwujudkan dalam bentuk : a.
Forum kekerabatan lokal dalam mengelola lingkungan perumahan dan permukiman yang dihuni kelompok tertentu. b. Kerjasama ekonomi berskala kecil dengan usaha bahan bangunan lokal. c. Memprakarsai tumbuh dan berkembangnya unit-unit produksi dan pemanfaatan bahan bangunan lokal yang bernilai ekonomi tinggi, dan lainnya.
Untuk penanganan kawasan perumahan dan permukiman berskala kecil, seperti permukiman nelayan, kawasan wisata, permukiman di perdesaan eks transmigrasi maupun desa perbatasan antar negara yang telah menunjukkan gejala tumbuh sebagai “kota
baru”, permukiman di kawasan industri, dan lain-lain. RP3KP seyogyanya juga membuat pengaturan setempat yang memuat seperti misalnya : 1. Lokasi kawasan yang direncanakan akan ditangani dalam suatu kurun waktu tertentu, yang disusun dalam suatu daftar. Terhadap kawasan-kawasan termaksud, disyaratkan untuk memiliki rencana yang lebih detail sebagai prasyarat pelaksanaanya (RTBL, Site Plan, dan lain-lain), disertai dengan rencana dan pentahapan/ tahun pelaksanaanya. 2. Bagi kawasan perumahan dan permukiman andalan di daerah perdesaan yang mempunyai potensi unggulan, pemuatannya dalam RP3KP perlu disertai dengan penyiapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), juga community action plan bagi kawasan termaksud, bila belum ada Pemerintah Daerah perlu mengupayakannya. 3. Bagi program penanganan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang tidak ditangani secara kawasan (berskala kecil), unit penanganan serta programnya harus dicantumkan jelas, desa (P2LDT, KTP2D, Pemugaran Rumah, Peremajaan Kumuh, Penanganan Nelayan, dan lain-lain). XII. KEBUTUHAN TENAGA AHLI Agar menghasilkan produk yang optimal, pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berpengalaman dan memiliki keahlian yaitu sebagai berikut : a. Tenaga Ahli 1) Ahli Planologi Ketua tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata 2 (S2) jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota / Teknik Planologi lulusan Universitas Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau sejenisnya dengan pengalaman profesional 5 tahun dibuktikan surat pernyataan dari setiap pegguna jasa yang pernah bekerjasama, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang sejenis dan atau dibidang perencanaan tata ruang kota dari asosiasi terkait yang diakui oleh LPJK. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
Memberikan arahan dan mengkoordinasikan seluruh sumberdaya tim untuk dapat memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai kontrak, Melakukan identifikasi sinergisitas RP3KP terkait dengan Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan strategi penyusunan Naskah Akademis RP3KP dengan Tim, Mengkoordinasikan penyusunan RP3KP Kabupaten Kepulauan Mentawai. Team Leader bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan mulai dari awal pekerjan sampai dengan selesai Mengkoordinir hasil pekerjaan setiap tenaga ahli dan menuangkannya dalam setiap buku laporan (laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir dan laporan akhir Dokumen Naskah Akadmis RP3KP)
2) Ahli Perumahan dan Permukiman Sebagai Tenaga Ahli disyaratkan seorang Sarjana Teknik Arsitektur Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Arsitektur lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan RP3KP atau sejenisnya dengan pengalaman 5 tahun dibuktikan surat pernyataan dari setiap pegguna jasa yang pernah bekerjasama, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang sejenis dan atau dibidang perumahan permukiman. Tenaga ahli ini memiliki tugas mengolah data, menganalisis dan merumuskan rencana yang terkait dengan RP3KP, perencanaan tata letak blok peruntukan pada kawasan yang direncanakan. 3) Ahli Prasarana Wilayah Sebagai Tenaga Ahli disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) jurusan Teknik Planologi lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan RP3KP atau sejenisnya dengan pengalaman 5 tahun dibuktikan surat pernyataan dari setiap pegguna jasa yang pernah bekerjasama, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang sejenis dan atau dibidang perencanaan tata ruang kota. Tenaga ahli ini memiliki tugas yang terkait dengan mengolah data, menganalisis, dan merencanakan sistem pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, aspek sarana wilayah, kependudukan, aspek transportasi, kebijakan pembangunan dan
rencana pembangunan dan pengembangan perumahan, ekonomi dan lain-lain. 4) Ahli Lingkungan Sebagai Tenaga Ahli disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) jurusan Teknik Lingkungan lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan RP3KP dengan pengalaman 5 tahun dibuktikan surat pernyataan dari setiap pegguna jasa yang pernah bekerjasama, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang sejenis dan atau dibidang perumahan permukiman. Tenaga ahli ini bertanggungjawab dalam mengolah data, menganalisis dan merencanakan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, Analisa Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan. 5) Ahli Pemetaan/GIS Sebagai Tenaga Ahli disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Geodesi/Geografi lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan Penyusunan RP3KP dengan pengalaman 5 tahun dibuktikan surat pernyataan dari setiap pegguna jasa yang pernah bekerjasama. Ahli ini antara lain memiliki tanggungjawab : Mendigitasi peta/pengolahan dan penyajian informasi peta/data spasial. Melakukan overlay. Melakukan perhitungan panjang dan luas. Membuat simbol, warna dan legenda sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Perpetaan. Menampilkan peta sesuai dengan prinsip GIS 6) Ahli Manajemen sistim informasi Sebagai Tenaga Ahli disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) jurusan Sistim informasi lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan RP3KP dengan pengalaman 5 tahun dibuktikan surat pernyataan dari setiap pegguna jasa yang pernah bekerjasama, memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang sejenis dan atau dibidang perumahan permukiman. Tenaga ahli ini bertanggungjawab dalam mengolah data, menganalisis data informasi pembangunan perumahan kawasan permukiman.
7) Ahli ekonomi Adalah seorang lulusan Sarjana (S1 pengalaman minimal 5 tahun) Ekonomi Manajemen berpengalaman pada penelaahan faktor faktor yang mempengaruhi pekerjaan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) serta analisa pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Tugas dan tanggung jawab meliputi: - Menganalisa dampak ekonomi dan manfaat pekerjaan rencana pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP). - Penelaahan ekonomi masyarakat jangka menengah dan jangka panjang 8) Ahli Studi Pembangunan Adalah seorang lulusan Sarjana (S1 pengalaman minimal 5 tahun) Ekonomi Pembangunan berpengalaman pada penelaahan faktor faktor yang mempengaruhi pekerjaan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) serta prosedur pembiayaan keuangan daerah khususnya perumahan permukiman. Tugas dan tanggung jawab meliputi: - Menghitung manfaat dan biaya pekerjaan rencana pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP). - Merumuskan alternatif dan tahapan pembiayaan pekerjaan RP3KP. - Garis besar program jangka menengah dan jangka panjang. - Penelaahan kondisi sumberdaya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan - Pengkajian kondisi eksisting perumahan permukiman dan kebutuhan jangka panjang pembangunan pengembangan perumahan permukiman. 9) Ahli Pemberdayaan masyarakat Adalah seorang lulusan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (pengalaman minimal 3 tahun) dengan latar belakang pengalaman dalam pengetahuan sosial, mempunyai kemampuan pekerjaan RP3KP dan melakukan pekerjaan survei serta analisanya didalam jangkauan waktu tertentu, memiliki tingkat ketelitian angka dan presisi data yang wajar, dan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan pejabat dan instansi lain. 10) Ahli Kelembagaan Adalah seorang lulusan Manajemen Kelembagaan (pengalaman minimal 3 tahun) dengan latar belakang pengalaman dalam pengetahuan organisasi, mempunyai kemampuan foaktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan RP3KP. 11) Ahli Hukum
Sebagai Tenaga Ahli disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) atau sejenisnya dengan pengalaman 3 tahun dibuktikan surat pernyataan dari setiap pengguna jasa yang pernah bekerjasama. Ahli hukum memiliki tugas dan tanggungjawab penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RP3KP. b. Tenaga Pendukung Tim ahli ini dibantu oleh beberapa tenaga pendukung, seperti : 1. 2. 3. 4.
Asisten Perencanaan Wilayah dan Kota; Operator komputer; Surveyor Sekretaris
XIII. PELAPORAN Konsultan harus membuat laporan baik untuk kegiatan pekerjaan maupun hasil pekerjaan : 1. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan berisi: a. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh. b. Metodologi penyusunan RP3KP c. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya. d. Jadwal kegiatan penyedia jasa. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan . 2. Laporan Antara Laporan Antara berisi: b. Kemajuan pekerjaan penyedia jasa selama 3 bulan. c. Kompilasi dan analisis data serta alternative pemecahan masalah. d. Jadwal kegiatan penyedia jasa selanjutnya. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (sepuluh) buku. 3.
Konsep Laporan Akhir Konsep Laporan Akhir berisi: Rancangan Awal Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 – 2037. I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 2. Visi, Misi, Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Ruang Lingkup - Ruang Lingkup Lokasi - Ruang Lingkup Materi 4. Landasan Hukum 5. Sistematika Pembahasan II REVIEW KEBIJAKAN
Kebijakan dan Strategi Penataan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ruang
Wilayah
Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Peraturan Perundang-Undangan III GAMBARAN UMUM WILAYAH IV
KONDISI, PERMASALAHAN DAN KARAKTER KAWASAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR.
V
ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pengembangan Kawasan Permukiman - Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah - Analisa Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Pengembangan PEerumahan dan Permukiman
dan
- Analisa Peruntukan Lahan VI RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- Strategi Pengembangan Permukiman - Strategi Pengembangan Prasarana Permukiman VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
b. Program Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman c. Program Strategi Prasarana Kawasan Permukiman d. Indikasi Program Utama 5 (lima) Tahunan Jadwal kegiatan penyedia jasa selanjutnya, Laporan sebanyak 10 (lima belas) buku.
4. Laporan Akhir, Laporan Akhir berisi: a. Rancangan Akhir RP3KP yang telah diperbaiki berdasarkan rancangan awal, hasil konsultasi publik dan musyawarah pembangunan jangka panjang dengan tim teknis dan/atau pemangku kepantingan. b. Print Out peta-peta A1 (album peta) Peta Rencana Pembangunan Rumah Baru, Peta Kawasan Permukiman Baru, Peta Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (KASIBA/LISIBA). Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal akhir kontrak sebanyak 30 (tiga puluh) buku laporan dengan ukuran A4 untuk narasi dan gambar serta softcopy dikemas dalam bentuk DVD. Untuk softcopy Peta GIS, seluruh data dikumpulkan pada satu project menurut tema peta masing-masing. Print Out peta-peta (album peta) rencana RP3KP dalam kertas ukuran A1 sebanyak 5 eksemplar. XIV. WAKTU PELAKSANAAN Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 11 (sebelas) bulan dengan jadwal sebagai berikut : No
Tahapan Kegiatan
1
Persiapan (penyusunan KAK, HPS, Dan lain-lain) Proses Lelang/tender
2 3 4 4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pelaksanaan Kontrak (konsultan) Konsultasi publik naskah akademik Serah terima hasil pekerjaan Penyusunan Raperda RP3KP Pelaporan (pengelola kegiatan)
Waktu untuk Pelaksanaan Kontrak (jasa konsultan) 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan. XV.
PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi pedoman minimal dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Tuapejat, 29 Januari 2016
Kuasa Penggunan Anggaran
ELVI NOVIRA, ST NIP. 197311262002122003
