KAK RKT OK

KAK Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT) PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO

TAHUN ANGGARAN 2017

1


BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis nasional (KSN), penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sejalan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana rencana kawasannya diamanatkan oleh PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu suatu proses perencanaan secara baik dan benar serta implementasi RKT yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangun Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencanan Tata Ruang Wilayah dalam

bentuk

Wilayah

Pengembangan

Transmigrasi

atau

Lokasi

Permukiman

Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan baru. 2


BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis nasional (KSN), penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sejalan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana rencana kawasannya diamanatkan oleh PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu suatu proses perencanaan secara baik dan benar serta implementasi RKT yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangun Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencanan Tata Ruang Wilayah dalam

bentuk

Wilayah

Pengembangan

Transmigrasi

atau

Lokasi

Permukiman

Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan baru. 2


Pembangunan Kawasan Kawasan Transmigrasi sekaligus sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari ; (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa. Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) 1.2. Tujuan

Tersusunnya RKT berupa rencana struktur dan peruntukan kawasan transmigrasi, terintegarasi dengan dengan kawasan kawasan perdesaan, perdesaan, sebagai sebagai dasar dalam penyusunan penyusunan

rencana

pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan. 1.3 Sasaran : Tersusunnya RKT yang memuat paling sedikit: transmigrasi a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi b. Luasan kawasan transmigrasi c. Rencana struktur kawasan transmigrasi d. Rencana peruntukan kawasan transmigrasi e. Arahan pengembangan pola usaha pokok f. Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan g. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM h. Arahan indikasi program utama i. Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan j. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan transmigrasi.

3


2.

1.4. Output : 3. Dokumen RKT yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan penetapan kawasan transmigrasi.

4. 4.1. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan yang diindikasikan berpotensi sebagai kawasan transmigrasi, pada lingkup kabupaten yang telah ditentukan. 2. Kerangka Acuan ini memuat ketentuan umum muatan RKT, ketentuan teknis muatan RKT, dan prosedur penyusunan RKT. 4.2. Istilah dan Definisi

a.

Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

b.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

c.

Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

d.

Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

e.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan

pusat

pertumbuhan

wilayah

baru

sebagai

kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. f.

Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

g.

Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.

4


h.

Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.

i.

Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

j.

Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

k.

Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.

l.

Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

m.

Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi kawasan transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.

n.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

o.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertaniandengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukiman perkotaan, pemusatan dan distribusipelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dankegiatan ekonomi.

p.

Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan baru.

q.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan baru yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan transmigrasi.

r.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP. 5


s.

Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.

t.

Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.

u.

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.

v.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

w.

Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon transmigran sebelum

pindah

ke

Kawasan

Transmigrasi. x.

Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.

y.

Pencadangan tanah adalah penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi.

z.

Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

aa.

Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.

bb. Hak

Pengelolaan

adalah

hak

menguasai

dari

negara

yang,

kewenangan

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. cc.

Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan us aha swasta yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 6


dd. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian ee.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengelolaan kawasan.

ff.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

gg.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

hh. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. ii.

Kawasan Sumber Daya Alam adalah kawasan yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia berupa komponen biotik (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dan abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah).

jj.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

kk. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi. ll.

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

7


mm. Kawasan Kritis Lingkungan adalah kawasan yang berpotensi mengalami masalah dan berdampak kepada kerusakan lingkungan nasional dan global sebagai akibat (a) dampak kegiatan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, (b) dampak proses kegiatan geologi dan perubahan ekosistem serta terjadinya bencana alam secara alami, dan (c) dampak kegiatan manusia dan perubahan alam yang sangat rentan dan mempunyai risiko tinggi. nn. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. oo. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSN, yang mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti baik secara langsung maupun tidak langsung. pp. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. qq. Arahan Peraturan Zonasi adalah arahan yang merupakan ketentuan zonasi sektoral yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi pada RTRW provinsi beserta rencana rincinya, ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya, termasuk peraturan zonasi pada rencana detail tata ruang. rr.

Arahan Perizinan adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

ss.

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

qq. Arahan Pengenaan Sanksi adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan sanksi dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

4.3. Landasan Hukum

Kerangka acuan ini disusun dengan memperhatikan antara lain : a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8


b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil; h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; j. PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian . k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota; l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; m. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; n. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; o. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; p. Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. q. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. 4.4. Fungsi dan Manfaat Kerangka Acuan

a. Fungsi Fungsi kerangka acuan penyusunan RKT yaitu sebagai :

9


1) acuan yang secara umum memberikan pengertian dan wawasan aspek

ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RKT; dan 2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep pendekatan,

arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur, serta dasar hukum yang melandasi penyusunan RKT. b. Manfaat Manfaat kerangka acuan penyusunan RKT yaitu untuk memberikan panduan dalam penyusunan RKT.

10


BAB II. KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI/RKT 2.1.

Kedudukan RKT

Dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional, kedudukan RKT dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut: Gambar 2.1. Kedudukan RKT dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RKT

RTKP

RKT merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTR KSN yang disusun sesuai dengan tujuan penetapan masing-masing RTR KSProv dan RTR KSKab. Muat an RKT ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik tentang ketransmigrasian. Kepentingan Rencana Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RKT. RKT juga menjadi acuan teknis bagi penyelenggaraan penataan ruang SKP, KPB dan SP. 2.2.

Fungsi dan Manfaat RKT a. Fungsi

Fungsi RKT yaitu sebagai: 1)

alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan pada Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan; 11


2)

acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi;

3)

dasar pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan dalam kawasan transmigrasi dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RKT setara dengan kedalaman RDTR Kabupaten yang seharusnya menjadi dasar perizinan dalam hal peraturan daerah (perda) tentang RDTR Kabupaten belum berlaku.

b. Manfaat

Manfaat RKT yaitu untuk : 1) mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup RTRW Kabupaten; 2) mewujudkan keserasian pembangunan kawasan transmigrasi dengan Kawasan

Strategis provinsi dan kabupaten dimana kawasan transmigrasi berada; dan 3) menjamin

terwujudnya

pola

pemanfaatan

kawasan

transmigrasi

yang

berkualitas. 2.3.

Isu Strategis RKT Isu strategis RKT merupakan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, provinsi dan Kabupaten sehingga kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi. Isu strategis Kawasan Transmigrasi ditinjau berdasarkan sudut kepentingan strategis yaitu 1) pertahanan dan keamanan, 2) pertumbuhan ekonomi, 3) sosial dan budaya, 4) pendayagunaan sumber daya alam (SDA), dan 5) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Proses merumuskan isu strategis kawasan transmigrasi dapat dilakukan melalui pendekatan top down dan/atau bottom up. Isu strategis RKT dapat berasal dari cara pandang pemerintah terhadap potensi maupun permasalahan di daerah yang dianggap memiliki nilai strategis (pendekatan top down), dan/atau berdasarkan permasalahan yang diusulkan oleh daerah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk diangkat menjadi isu strategis (pendekatan bottom up). Isu strategis RKT tersebut dapat dikategorikan pada isu RTR KS Kabupaten Tipologi Kawasan Perdesaan, antara lain meliputi : a)

dapat berbentuk kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayahkabupaten atau mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

b)

potensi kawasan produksi pertanian;

c)

sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian; 12


d)

aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani,nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil;

e)

kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap;

f)

tempat permukiman perdesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

g)

kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang rendah; dan

h)

bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkunganalami.

i)

Potensi permukiman transmigrasi yang sudah dibangun sebelum ditetapkannya PP 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2.4.

Tipologi RKT RKT disusun berdasarkan tipologi Kawasan Transmigrasi yang diatur pada UndangUndang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian. Tipologi RKT dimaksudkan untuk menentukan muatan RKT yang harus dimuat sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan. Tipologi RKT ditetapkan dengan mempertimbangkan : a. Sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis menurut PP 26/2008 tentang tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Sudut kepentingan pengembangan kawasan transmigrasi; dan c. Keputusan Menteri Nakertrans No.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentang

penetapan 44 KTM. d. Mengacu pada RTRW N, RTRW P dan RTRW Kab/Kota.

Dengan mempertimbangkan 44 (empat puluh empat) KTM sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Nakertrans No.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentang penetapan 44 KTM dan kemungkinan ditetapkannya KTM lain selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nakertrans No.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 dimaksud, terdapat 2 (dua) tipologi RKT sebagai berikut : 1.

WPT, adalah: wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman

transmigrasi

yang

terdiri

atas

beberapa

satuan

kawasan

pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan

13


pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 2.

LPT, adalah: lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ilustrasi Gambar WPT dan LPT

2.5.

Ketentuan Umum Penentuan Muatan RKT Ketentuan umum penentuan muatan RKT memberikan informasi mengenai kerangka pikir penentuan muatan RKT sesuai dengan tipologi RKT, meliputi: a.

Bentuk Penentuan bentuk RKT didasarkan pada basis kawasan dan basis objek strategis. RKT berbasis kawasan merupakan RKT yang dicirikan oleh keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu kesatuan kawasan fungsional, dapat meliputi satu atau lebih wilayah administrasi Kecamatan atau bahkan satu atau lebih wilayah administrasi Kabupaten.

14


RKT berbasis objek strategis merupakan RKT yang dicirikan oleh keberadaan objek strategis berkaitan dengan fungsi strategis objek yang ditetapkan sebagai Kawasan Transmigrasi. b.

Delineasi RKT Penentuan delineasi RKT dilakukan sesuai dengan tipologi RKT dilakukan dengan pertimbangan: 1 kondisi daya dukung fisik dasar; 2 interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; 3 potensi perekonomian kawasan; dan 4 ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

c.

Fokus Penanganan Penentuan fokus penanganan RKT dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan fungsi kawasan berdasarkan nilai dan isu strategis kawasan sesuai dengan tipologi RKT.

d.

Skala Peta Penentuan skala peta RKT disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan RKT dan penggunaan RKT, serta kebutuhan muatan materi yang akan diatur di dalam RKT yaitu dicetak pada kerta A1 dengan skala menyesuaikan, dan dibuat berdasarkan sumber informasi peta / citra satelit berkedalaman informasi minimal 1 : 25.000.

e.

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Kawasan Transmigrasi Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan RKT.

f.

Konsep Pengembangan Penentuan

konsep

pengembangan

kawasan

transmigrasi

dalam

rangka

pencapaian tujuan RKT. g. Arahan Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi

Penentuan arahan pemanfaatan Kawasan Transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan konsep pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (yang tahapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten) beserta indikasi sumber pembiayaan.

15


h. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi

Penentuan arahan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang diperlukan agar pemanfaatan kawasan dilaksanakan sesuai dengan RKT. i.

Pengelolaan Penentuan pengelolaan Kawasan Transmigrasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan sesuai dengan tipologi RKT. Penentuan muatan RKT dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut : Gambar 2.2 Penentuan Muatan RKT PENETAPAN TIPOLOGI RKT UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang

UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian

PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP 2 /1999 Tentang Penyelenggraan Transmigrasi

TIPOLOGI RTR KS K

PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RKT Identifikasi Bentuk

DELINIASI

PENETAPAN FOKUS PENANGANAN

Penentuan Skala Peta

PERUMUSAN MUATAN RKT Tujuan, Kebijakan dan

Konsep Pengembangan

Arah Pengendalian Kawasan Transmi rasi

Arah Pemanfaatan Kawasan Transmi rasi

Pengelolaan

16


BAB III. KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT) 3.1.

Delineasi RKT Delineasi merupakan batas yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Kriteria tertentu yang dimaksud disesuaikan dengan tipologi RKT. Delineasi RKT mencakup kawasan yang mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga atau yang tidak mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan. Pertimbangan dalam penentuan delineasi RKT mengacu kepada tipologi kawasan pedesaan yang ditetapkan oleh RTR KS, mencakup:

3.2.

a.

Intreraksi sosial budaya masyarakat

b.

Daya dukung fisik lingkungan, ekologis dan sumber daya air

c.

Sebaran fasilitas perekonomian kawasan

d.

Ketentuan peraturan perundang-undangan

Fokus Penanganan Fokus penanganan merupakan muatan pokok yang menjadi tujuan utama penanganan yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Penetapan fokus penanganan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani RKT.

3.3.

Skala Peta Penetapan skala peta RKT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan kawasan, serta mempertimbangkan luasan geografis yang dinilai strategis. Peta dicetak pada kertas dengan ukuran A1 dan dibuat berdasarkan sumber informasi peta yang memiliki informasi spasial 1 : 25.000. atau/citra satelit resolusi menengah.

3.4.

Muatan RKT Muatan yang diatur dalam RKT dirumuskan dengan mempertimbangkan : a.

Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat pertumbuhan di sekitar kawasan;

b.

Kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar kawasan;

c.

Daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana yang mengancam kawasan; 17


d.

Kondisi sosisl ekonomi masyarakat;

e.

Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan;

f.

Aspek budaya

3.4. 1. Muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut; a. Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai b. Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada: 1.

Kebijakan penetapan kegiatan;

2.

Kebijakan ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman;

3.

Kebijakan penetapan aksesibilitas kawasan;

4.

Kebijakan penetapan standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendukung;

5.

Kebijakan perlindungan kawasan (termasuk didalamnya RTH kawasan).

c. Strategi Perumusan strategi terkait kebijakan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan transmigrasi, meliputi : 1.

Menetapkan jenis kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan bahan baku atau potensi ke pasar lokal, regional dan internasional;

2.

Perumusan strategi terkait kebijakan penataan kawasan dan penyediaan permukiman;

3.

Perumusan strategi terkait kebijakan dukungan sistem jaringan prasarana utama kawasan meliputi penetapan standar pelayanan minimum pelayanan sistem jaringan transportasi

4.

Perumusan strategi terkait kebijakan penetapan standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendukung kawasan termasuk hunian khusus, meliputi: -

Penyediaan permukiman;

-

Penyediaan sistem transportasi;

-

Penyediaan sistem jaringan energi;

-

Penyediaan sistem jaringan telekomunikasi;

-

Penyediaan sistem jaringan sumber daya air;

-

Penyediaan sistem penyediaan air minum; 18


5.

Penyediaan sistem jaringan air limbah.

Perumusan strategi terkait kebijakan perlindungan kawasan (termasuk didalamnya RTH kawasan) meliputi : Pengaturan ruang sekitar kawasan mempertimbangkan dampak keberadaan terhadap kawasan sekitar sekaligus perlindungan kawasan dari kegiatan disekitar kawasan yang berpotensi mengganggu.

3.4. 2. Arahan Rencana Struktur dan Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi Arahan rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi mencakup: a. Mewujudkan permukiman di kawasan transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat bekerja. b. mewujudkan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan c. menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi. 3.4. 3. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Arahan pengendalian pemanfaatan kawasan, mencakup: a. Arahan pembangunan SKP; b. Arahan pembangunan SP; c. Arahan pembangunan KPB; dan d. Arahan pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar Kawasan Transmigrasi. 3.4. 4. Pengelolaan RKT Ketentuan terkait dengan pengelolaan RKT disusun dengan memperhatikan:

a. Kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Keterkaitan RKT dengan kewenangan Pemerintah pusat; c. Keterkaitan RKT dengan kewenangan pemerintah daerah (propinsi/kabupaten); dan d. Pemangku kepentingan lainnya. 3.5

Format Penyajian Konsep RKT disajikan dalam dokumen sebagai berikut: 1. Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta; 2. Buku rencana yang disajikan dalam format A4; dan 3. Album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang disusun sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

19


BAB IV. PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)

4.1.

Proses Penyusunan RKT

4.1.1. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Untuk keperluan pengenalan karakteristik kawasan dan penyusunan rencana kawasan transmigrasi, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi: 1. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui temu wicara,

wawancara orang per-orang, Focus Group Discussion, dan lain sebagainya; 2. Penjaringan informasi kebijakan pembangunan dilakukan dengan melakukan

wawancara di instansi tingkat kabupaten, dan 3. Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara langsung melalui

kunjungan beberapa bagian wilayah terpilih di kawasan transmigrasi. Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi: 1. Peta-peta, meliputi:

a) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1 : 50.000, yang diproduksi oleh instansi yang berwenang berupa file digital atau cetak; b) Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan;

Citra satelit yang digunakan adalah citra satelit resolusi

menengah yaitu resolusi 10 m – 20 m, dengan waktu pengambilan gambar maksimal 5 tahun. c) Peta batas wilayah administrasi; d) Peta kawasan hutan dan perairan; e) Peta-peta masukan untuk analisis kebencanaan; dan f) Peta-peta masukan untuk identifikasi potensi sumber daya alam. g) Peta-peta jaringan jalan 2. Data dan informasi, meliputi:

a. Data kebijakan penataan ruang (RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan rencana rincinya) serta kebijakan sektoral terkait; b. Data kondisi fisik lingkungan dan SDA, meliputi:

– Iklim dari stasiun klimatologi terdekat minimal 10 tahun 20


– Tanah yang telah diklasifikasikan hingga tingkat Great Group menurut USDA – Hidrologi dan Geologi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Nasional Bandung c. Data penggunaan lahan (Hasil interpretasi citra satelit, dan dilakukan pengecekan lapangan terpilih); d. Data tentang kependudukan (minimal data pada tingkat kecamatan minimal 5 tahun), meliputi; jumlah penduduk berdasarkan:

–

Jenis kelamin

–

Usia/umur

–

jenis pekerjaan

e. Data tentang prasarana dan sarana kawasan, meliputi: sistem jaringan transportasi, Jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, pengembangan permukiman dan pengelolaan persampahan, pendidikan dan kesehatan serta perdagangan. f. Data tentang pertumbuhan ekonomi kawasan, meliputi:

–

Produksi masing-masing sub sektor berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota

–

PDRB kabupaten/kota dan Propinsi minimal meliputi 22 sub sektor selama 5 tahun.

g. Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah diperoleh dari data APBD 5 tahun terakhir; h. Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah; i. Data dan informasi tentang kebijakan penataan ruang terkait (RTRW kabupaten yang masih berlaku, RTRW provinsi, RTRW Nasional dan RTR pulau terkait); j. Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat; dan k. Peraturan perundang undangan terkait. Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada kawasan transmigrasi.

21


b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi dihimpun dalam buku data dan analisis. 4.1.2. Tahap Pengolahan dan Analisa Data a. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1. Tujuan dan Manfaat

Pekerjaan analisis dimaksudkan untuk mengkaji daya dukung dan daya tampung lahan lokasi perencanaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. 2. Prinsip Dasar

Metode yang dapat digunakan dalam analisis potensi dan masalah kawasan perencanaan adalah dengan menggunakan prinsip analisis SWOT: 1.

Potensi/kekuatan; kekuatan yang dimiliki oleh indikator perkembangan kawasan perencanaan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga diperlukan suatu kebijakan dan strategi peningkatan/penambahan nilai (value added ) dari indikator tersebut;

2.

Kelemahan/Permasalahan; kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh kawasan perencanaan sehingga menghambat kawasan perencanaan untuk tumbuh dan berkembang;

3.

Kesempatan/peluang yang lebih luas yang memberikan dampak tumbuh dan berkembangnya kawasan perencanaan seperti meningkatnya ekonomi makro, investasi yang tumbuh cepat, terbuka akses kawasan dengan luar, sehingga diperlukan kebijakan dan strategi penguatan akses dan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan kawasan;

4.

Ancaman;

indikator

eksternal

yang

dapat

menghambat

tumbuh

dan

berkembangnya kawasan perencanaan, sehingga diperlukan kebijakan dan strategi penguatan koordinasi, kerjasama, dan sikronisasi pembangunan. Setiap komponen atau variabel SWOT harus terukur secara kuantitatif, bila kualitatif dapat menunjukan faktor keterkaitan antara data dan kecenderungannya. b. Analisis Struktur dan Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi Analisis struktur dan pemanfaatan kawasan dilakukan dengan mengamati dan mengkaji struktur dan pemanfaatan kawasan, baik pada masa sekarang, masa lalu, maupun kecenderungannya di masa depan, akan tetapi dalam lingkup internal 22


wilayah. Penentuan orde kota, skala wilayah pelayanan, dan penstrukturan wilayah agar lebih efektif dan efisien merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis aspek ini. 1. Prinsip analisis a. Ketentuan analisis struktur kawasan perencanaan mengikuti kebijakan yang telah

digariskan oleh RTRWN, RTRWP, dan RTRW; b. Kedudukan dan skala dari sistem pergerakan, pemusatan kegiatan, dan peruntukan

lahan; c. Arah perkembangan pembangunan kawasan; d. Memperhatikan karakteristik dan daya-dukung fisik lingkungan serta dikaitkan

dengan tingkat kerawanan terhadap bencana. 2. Analisis fungsi ruang meliputi:

a. Tujuan, membentuk pola kawasan yang terstruktur dalam peran dan fungsi bagian-

bagian kawasan, yang memperlihatkan konsentrasi dan skala kegiatan binaan manusia dan alami. b. Komponen analisis; 

Perkembangan pembangunan, merupakan kebijakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun swasta;



Pusat-pusat kegiatan, dengan melakukan kajian terhadap pemusatan kegiatan yang ada atau direncanakan oleh rencana diatasnya;



Kesesuaian dan daya dukung lahan, sebagai daya tampung dan daya hambat ruang kawasan dalam berkembang;



Pembagian fungsi ruang pengembangan, merupakan struktur kawasan yang dibagi dalam fungsi dan peran bagian-bagian kawasan.

c. Analisis Sumberdaya dan Kemampuan Lahan

Analisis fisik dasar dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai daya dukung lingkungan fisik. Informasi ini diperlukan di dalam merumuskan dan menempatkan zonasi ruang di wilayah perencanaan seperti kawasan lindung dan kawasan budidaya, hutan lindung, hutan produksi dll. Aspek fisik dasar yang dijadikan sebagai input di dalam analisis adalah topografi wilayah, jenis tanah, iklim, hidrologi, geologi, pola arus. Selain itu di dalam tahap analisis juga dipertimbangkan aspek ketersediaan SDA dan Pola Ruang yang ada (existing).

23


GAMBAR 4.1 ALUR ANALISIS ASPEK FISIK DASAR Karateristik Fisik Dasar Yaitu: Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll

Ketersediaan SDA: Jenis Dan Jumlah

Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis Ketersediaan Dan Pola Sebaran

Analisis Ketersediaan Dan Pola Sebaran

Potensi Pengembangan

Informasi Mengenai Daya Dukung Lingkungan Untuk Berbagai Kebutuhan Pengembangan Wilayah

GAMBAR 4.2 SKEMA ANALISIS KESESUAIAN LAHAN

24


Analisis evaluasi lahan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian, tingkat kemampuan, dan tingkat ketersediaan lahan untuk kawasan lindung dan budidaya. Teknik analisis yang dipergunakan di dalam evaluasi lahan ini adalah teknik scoring dan teknik overlay peta yang didasarkan kepada kriteria penetapan kawasan lindung dan budidaya. Nilai akhir dari kesesuaian lahan diperoleh dengan operasi matematis scoring dan overlay peta tersebut. Kriteria-kriteria yang menjadi model persyaratan penggunaan lahan bagi jenis penggunaan lahan yang dipertimbangkan melalui metoda pohon keputusan. Pohon keputusan ini terdiri dari seperangkat persyaratan penggunaan lahan dengan masing-masing karakteristik-karakteristik pencirinya, di mana satu sama lain (karakteristik pendiri) saling berpengaruh terhadap potensi lahan bagi jenis penggunaan lahan yang dipertimbangkan. Secara umum untuk menilai kelas kesesuaian lahan agregat (satuan lahan) ditentukan berdasarkan faktor pembatas yang paling berat ( maximum limiting factors, FAO, 1976). Evaluasi dilakukan pada satuan lahan (skala 1 : 25.000) sesuai dengan ketersediaan data. Masing-masing satuan lahan di wilayah studi terdiri dari campuran dua jenis tanah atau lebih. Batasan antara dua jenis tanah atau lebih ini tidak dapat didelineasi pada peta yang digunakan, sehingga perlu dilakukan kajian survey pemetaan tanah lebih lanjut pada tingkat kedetilan yang lebih tinggi. Jenis penggunaan lahan yang dipertimbangkan berdasarkan pengelompokkan jenis komoditas yang mempunyai kemiripan (similar land use requirements). Stratifikasi hasil evaluasi lahan disesuaikan dengan kedalaman data yang tersedia yaitu pada tingkat subkelas dengan disertai pencantuman faktor pembatas masingmasing kelas : 1)

Sesuai (S)

2)

Sesuai bersyarat (CS)

3)

Tidak sesuai (N)

Kualitas lahan yang menjadi faktor pembatas kesesuaian diantaranya sebagai berikut :

1)

Hidrologi (h)

5)

Tipe Iklim (i)

2)

Elevasi (k)

6)

Media perakaran (r)

3)

Terrain (s)

7)

Temperatur Udara (t)

4)

Ketersediaan air (w)

8)

Toksisitas (x)

25


Setiap faktor pembatas tersebut ditentukan oleh karakteristik-karakteristik penciri masing-masing

kualitas

lahan

dan

signifikan

menjadi

pembatas

dalam

pengembangan jenis penggunaan lahan yang dipertimbangkan.

d. Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi

1. Analisis Sektor dan Komoditas Unggulan Analisis

sektor

dan

komoditas

unggulan

diperlukan

untuk

mengetahui

sumbangan/kontribusi sektor dan komoditas terhadap PDRB pada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Sektor yang memberikan sumbangan relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan). Variabel yang dapat digunakan sebagai indikator keunggulan suatu sektor diantaranya: penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor, luas usaha dan produktivitas masing-masing sektor, serta kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB di RKT. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameterparameter, seperti: 1) Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi, 2) Komoditas yang mempunyai multiplier effect yang cukup tinggi, 3) Komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah, 4) Memiliki potensi value added yang cukup baik. Untuk mengidentifikasi sektor dan komoditas unggulan dapat digunakan beberapa analisis, diantaranya: Analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Input Output (IO). Untuk menentukan sektor atau komoditas unggulan dapat menggunakan salah satu analisis tersebut.

2. Analisis Potensi dan Peluang Pengembangan Komoditas Unggulan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) memiliki potensi perkonomian yang besar dan membutuhkan adanya dukungan dari seluruh pihak agar potensi pekonomian dapat berjalan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa potensi perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam masa kini maupun masa depan. Salah satu daerah yang potensinya dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang 26


berkembang adalah perekonomian daerah tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal.

Perkembangan

lingkungan

eksternal

perekonomian

RKT

sangat

dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional dan nasional. Lingkungan internal dapat digambarkan melalui besarnya potensi pengembangan komoditas unggulan di RKT, sedangkan lingkungan eksternal digambarkan melalui peluang-peluang pengembangan komoditas unggulan di RKT. Untuk menilai besarnya potensi dan peluang komoditas unggulan di RKT dapat digunakan beberapa metode, diantaranya dengan menggunakan Analisis Matriks SWOT, Matriks QSP (Quantitative Strategy Planning), dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 3. Analisis Sistem Pemasaran Setiap daerah/kawasan harus mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, setiap daerah/kawasan perlu memiliki sistem pemasaran produk yang telah

dihasilkan.

Pemasaran

merupakan

upaya

untuk

mempromosikan,

menginformasikan dan menawarkan kepada konsumen mengenai sebuah produk usaha atau layanan jasa yang dikelola oleh sebuah usaha sebagai upaya untuk meningkatkan angka penjualan dari produk yang dihasilkan. Analisis sistem pemasaran penting dilakukan untuk mengembangkan suatu komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Peranan pemasaran dalam pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi, antara lain: a. Pemasaran untuk mempromosikan komoditas unggulan kepada masyarakat sekitar kawasan transmigrasi. b. Menjelaskan fungsi, manfaat dan keunggulan sebuah komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Efektivitas dan keberhasilan dari sistem pemasaran dalam arti luas harus dievaluasi dalam hubungannya dengan tujuan masyarakat di kawasan transmigrasi tersebut. Pemasaran yang efektif berarti mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen di kawasan transmigrasi. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan suatu sistem pemasaran produk unggulan di kawasan transmigrasi, yaitu: pembelian, penjualan, pengangkutan, penyimpanan, pembuatan standar dan pengelompokkan, keuangan, pengambilan risiko dan informasi pasar. 27


4. Analisis Studi Kelayakan Komoditas Unggulan Studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu kegiatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menentukan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman investasi tertentu dan mempertimbangkan seluruh aspek t ersebut pada setiap tahap dalam perencanaan proyek dan siklus pelaksanaannya. Aspek-aspek analisis kelayakan meliputi aspek teknis, aspek manajerial dan administratif, aspek organisasi, aspek komersial, aspek finansial, dan aspek ekonomis. Jadi kelayakan suatu komoditas unggulan pada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sangat ditentukan oleh aspek-aspek tersebut. a. Aspek Teknis Aspek teknis yaitu analisa yang berkaitan dengan input dan output suatu komoditas unggulan berupa barang dan jasa. Aspek teknis memiliki pengaruh yang besar terhadap kelancaran jalannya kegiatan pengembangan usaha komoditas unggulan di RKT. Evaluasi ini mempelajari kebutuhan teknis usaha, seperti karakteristik produk yang diusahakan, lokasi dimana usaha akan didirikan dan sarana pendukungnya, serta layout bangunan yang dipilih. b. Aspek Institusional-Organisasi-Manajemen Mempertimbangkan pola sosial, budaya dan lembaga yang akan dilayani oleh proyek, struktur kelembagaan disesuaikan dengan negara atau daerah. Pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan untuk menjalankan operasi tersebut, persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk bisa menjalankan pekerjaanpekerjaan tersebut dan juga struktur organisasi yang akan dipergunakan dalam suatu pengembangan usaha komoditas unggulan di RKT. c. Aspek Sosial Aspek sosial mempertimbangkan pola dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Pengembangan komoditas unggulan harus tanggap pada keadaan sosial dan dampak lingkungan yang merugikan. Pertimbangan mengenai aspek sosial dalam komoditas unggulan di RKT penting untuk kelangsungan usaha, dikarenakan tidak ada usaha yang bertahan lama jika tidak ramah terhadap lingkungan.

28


d. Aspek Finansial Aspek-aspek finansial dari persiapan dan analisis komoditas unggulan menerapkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu komoditas unggulan yang diusulkan terhadap para peserta yang tergabung didalamnya. Tujuan utama analisis finansial terhadap usahatani adalah untuk menentukan berapa banyak keluarga produsen komoditas unggulan yang menggantungkan kehidupan mereka kepada usaha dari komoditas unggulan tersebut, untuk membuat proyeksi mengenai anggaran yang akan mengestimasi penerimaan dan pengeluaran pada masa akan datang setiap tahun. e. Aspek Ekonomi Aspek-aspek

ekonomi

persiapan

dan

analisis

proyek

membutuhkan

pengetahuan mengenai komoditas unggulan apa yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomi secara keseluruhan. Sudut pandangan yang diambil dalam analisis ekonomi adalah masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan analisis ekonomi dari suatu komoditas unggulan dapat menggunakan metode-metode atau kriteria-kriteria penilaian investasi tersebut di atas. Melalui metode-metode ini dapat diketahui apakah suatu komoditas unggulan untuk dilaksanakan dilihat dari aspek profitabilitas komersialnya di RKT. Beberapa kriteria dalam menilai kelayakan komoditas unggulan yang paling umum digunakan adalah Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kelayakan dari suatu komoditas unggulan di RKT, yaitu: Net Present Value (NPV), Internal Rate Of Return (IRR), Net/Gross Benefit Cost Ratio(B/C), Profitability Ratio (PV IK), Least Cost Method, dan Pay Back Period. e. Analisis Sosial dan Kependudukan 1. Analisis Sosial

Dalam

upaya

untuk

mencapai

pemanfaatan

sumberdaya

alam

secara

berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan analisis aspek sosial dan pendudukan suatu Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Analisis sosial dan kependudukan pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya pengukuran indikator sosial kependudukan tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan kegiatan 29


lainnya, yaitu aspek ekonomi dan kelembagaan. Seringkali sulit untuk menemukan indikator yang sederhana dan hanya mengukur satu aspek saja karena keberhasilan pengembangan suatu kawasan sangat ditentukan oleh kinerja sektoral dan berbagai pelaku utama pembangunan (stakeholders) seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Analisis sosial dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa indikator sosial (urban social indicator ) yaitu berupa kualitas sumberdaya manusia.

Salah satu indikator yang dipakai pada pedoman ini adalah ‘indikator komposit objektif’ yaitu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat dari berbagai data sensus dan survei. Indikator komposit dipakai untuk membandingkan tingkat indikator tertentu atau tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di kawasan. Indikator komposit objektif yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI ) yang merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal yaitu angka harapan hidup (life expectancy), angka melek huruf (adult literacy rate) dan ratarata lamanya pendidikan yang diperoleh (mean years of schooling). Analisis sosial dapat digunakan antara lain dengan analisis deskriptif kuantitatif. 2. Analisis Kependudukan

Melakukan

analisis potensi kependudukan di RKT. Analisis kependudukan

dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi penduduk, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk, dan untuk

mendapatkan

gambaran

perencanaan

situasi

dan

kondisi

objektif

dari

pengembangan/pemberdayaan masyarakat. Analisis Kependudukan dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa indikator sosial ( urban social indicator ) misalnya: jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan permukiman. Analisis kependudukan dapat digunakan antara lain dengan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi. f. Analisis Prasarana dan Sarana

Analisis kebutuhan prasarana dan sarana dilakukan untuk mengetahui jenis dan tingkat kebutuhan prasarana dan sarana berdasarkan pekembangan kawasan. Penilaian atas kondisi prasarana dan sarana ini dilakukan berdasarkan fungsi dan tingkat pelayanan dari sarana yang bersangkutan. Prasarana dan sarana yang dimaksudkan di sini adalah prasarana dan sarana transportasi, fasilitas umum dan utilitas. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan 30


perkembangan wilayah untuk masa 10 tahun ke depan sesuai dengan hasil proyeksi pada aspek demografi. Alur analisis sarana dan prasarana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada dasarnya analisis kebutuhan prasarana dan sarana akan terkait erat dengan beberapa hal yaitu jumlah penduduk dan hasil proyeksi yang nantinya akan dirumuskan berdasarkan standar jumlah minimal fasilitas yang dimaksud, dan standard kebutuhan ruang untuk masing-masing standard. GAMBAR 4.3 ALUR ANALISIS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH Proyeksi Jumlah Penduduk 15 tahun ke depan

Kebutuhan Fasilitas: Transportasi, Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telekomunikasi Persampahan Permukiman

Kebutuhan Ruang

Standar Perencanaan Penyediaan Prasarana

Rencana Sistem Jaringan Dan Prasarana: Transportasi, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Pengembangan Permukiman Dan Pengelolaan Persampahan

g. Analisis Transportasi

Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sarana/prasarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah. Tujuan adanya transportasi adalah : 1) Terakomodasinya mobilitas penduduk 2) Dimungkinkan adanya pergerakan barang 3) Dimungkinkannya akses ke seluruh wilayah

31


4) Sistem transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang/barang, sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam suatu operasi yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara alami maupun buatan/rekayasa. Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat, air, dan udara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai : 

Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan baik dalam wilayah maupun antar wilayah kabupaten, dengan melihat pengumpul hasil produksi, pusat kegiatan transportasi, dan pusat distribusi barang dan jasa;



Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang ada;



Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kabupaten.

Muatan Analisis Transportasi terdiri dari : 

Analisis Pola Pergerakan (pola pergerakan angkutan penumpang dan barang)



Analisis Sistem Transportasi meliputi : jaringan jalan, hirarki jalan dan jaringan non jalan.



Analisis Sarana dan Prasarana Transportasi meliputi : kondisi jalan dan kebutuhan pengembangan.

4.1.3. Tahap Perumusan Konsepsi Rencana a.

Tujuan, Sasaran dan Konsep Perwujudan RKT Rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan peruntukan tanah bagi : a. Pembangunan SP baru b. Pembangunan pemukiman baru sebagai bagiandari SP Pugar c. Pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi d. Pengembangan investasi e. Pemugaran pemukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP pugar dan/atau

f. SP tempatan b.

Luasan RKT Kawasan Transmigrasi mencakup kawasan yang mempunyai Kawasan Inti dan Kawasan Penyangga

didasarkan

pada

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dan/atau

ketentuan teknis sektoral. Pertimbangan dalam penentuan luas dalam RKT mengacu kepada tipologi kawasan pedesaan, mencakup: 

Intreraksi sosial budaya masyarakat 32




Daya dukung fisik lingkungan , ekologis dan sumber daya air



Sebaran fasilitas perekonomian kawasn



Ketentuan peraturan perundang-undangan

Luasan RKT berdasarkan UU No. 29 Tahun 2009 dan PP No. 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

1997

tentang

Ketransmigrasian

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka ditetapkan sebagai berikut : 

SKP Pusat didalam RKT adalah sebagai KPB yaitu kawasan perdesaan yang direncanakan menjadi kawasan berfungsi perkotaan dan berbasis usaha non pertanian dengan Luasan areal KPB ini berkisar antara 400 - 1000 ha.



SKP Hinterland dari SKP - KPB merupakan SKP berbasis Pertanian adalah SKP yang terdiri atas beberapa Satuan pemukiman (SP) , minimal 3 SP dan maksimal 6 SP dengan daya tampung masing-masing SP antara 300 - 500 KK. Luas SP adalah 1200 - 1600 Ha.



Satuan pemukiman dalam SKP dapat berupa SP baru, SP Pugar dan SP Tempatan. Salah satu SP akan berfungsi sebagai Pusat SKP disebut Desa Utama.

c.

Rencana Struktur dan Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) adalah rencana struktur ruang dan pola ruang kawasan transmigrasi sebagai dasar perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi. 1. Arahan rencana perwujudan kawasan transmigrasi Rencana perwujudan kawasan transmigrasi merupakan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Rencana perwujudan kawasan transmigrasi meliputi: a.

Rencana pembangunan SKP;

b.

Rencana pembangunan KPB;

c.

Rencana pembangunan SP;

d.

Rencana pembangunan pusat SKP; dan

e.

Rencana pembangunan prasarana dan sarana.

f.

Rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.

2. Arahan rencana pembangunan prasarana dan sarana Rencana pembangunan prasarana dan sarana merupakan rencana teknik detail prasarana dan sarana. Rencana teknik detail prasarana dan sarana mencakup : a.

prasarana dan sarana SP;

b.

prasarana dan sarana pusat SKP; 33


3.

c.

prasarana dan sarana KPB; dan

d.

prasarana intra dan antar-kawasan.

Rencana Sistem Transportasi a.

Rencana sistem jaringan jalan (hirarki dan kelas jalan);

b. Rencana peningkatan aksessibilitas dalam hal ini pengembangan jaringan jalan; c.

4.

Rencana pengembangan simpul jaringan transportasi.

Rencana Penataan Persebaran Penduduk Rencana Penataan Persebaran Penduduk didasarkan kepada hasil analisis struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi serta analisis sumberdaya, kemampuan lahan dan daya dukung lahan.

5.

Rencana Pola Pengembangan Usaha Pokok Rencana Pola Pengembangan Usaha Pokok, di dasarkan kepada hasil analisis sektor unggulan yang diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intra kawasan dan antarkawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agribisnis.

6.

Indikasi Program Tujuan Penyusunan Indikasi Program adalah untuk penanganan prasarana lingkungan yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus dengan kriteria sebagai berikut : 1)

Program yang dikelola pemerintah, kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

2)

Program yang dikerjasamakan, kegiatan yang menyangkut pengelolaan fasilitas publik.

3)

Program yang dipihak ketigakan/swasta, kegiatan yang bersifat mencari keuntungan, khususnya bagi pemerintah daerah adalah berkonstribusi kepada APBD.

4)

Sistem pembiayaan : APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.

5)

Program yang dipihak ketigakan/swasta, kegiatan yang bersifat mencari keuntungan, khususnya bagi pemerintah daerah adalah berkonstribusi kepada APBD.

6)

Sistem pembiayaan : 34


a) APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN. b) BOT (Build, Operate and Transfer ), artinya dibangun swasta, dioperasikan swasta dan pada suatu saat diserahkan kepada pemerintah. c) BOO (Build, Own, Operate), yaitu suatu cara penyertaan swasta. d) Modifikasi.

4.2.

LOKASI KEGIATAN Kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi dilakukan untuk lokasi di Lokasi Wilayah Kabupaten Bungo yang telah ditentukan oleh dinas.

4.3.

PRODUK LAPORAN Keluaran hasil kegiatan penyusunan rencana kawasan transmigrasi terdiri dari: 1. Laporan Pendahuluan, 3 eksemplar. Laporan Pendahuluan disusun dan dipresentasikan di Pusat sebelum pelaksana pekerjaan lapangan, laporan pendahuluan menginformasikan data sekunder maupun primer yang akan didapat dari lapangan, metodologi pelaksanaan, menampilkan rencana kerja serta perangkat survei yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan tupoksi masing-masing tim. 2. Laporan Antara, 3 eksemplar Laporan Antara merupakan data dan analisis para tenaga ahli, hasil “desk study”, dan konsep RKT. 3. Laporan Draf Akhir, 3 eksemplar Laporan Draf Akhir merupakan analisa dari data-data dan peta yang telah didapat yang hasilnya dipresentasikan di Pusat sebelum laporan akhir diserahkan. 4. Laporan Akhir A. Buku data dan analisis adalah laporan antara yang telah diperbaiki, yang

dilengkapi dengan data-data lapangan dan peta analisa. B. Buku rencana yang disajikan dalam format A4 dan merupakan laporan hasil

akhir setelah laporan Draf Akhir disempurnakan yang berisikan unsur-unsurnya antara lain meliputi : Tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan transmigrasi. Luasan kawasan transmigrasi. Gambaran tentang kondisi kawasan transmigrasi yang akan di wujudkan. Arahan Rencana Struktur Kawasan Transmigrasi. Arahan Rencana Pemanfaatan Kawasan transmigrasi. 35


Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM. Arahan pengembangan pola usaha pokok dan sistem usaha. Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan. Kerangka jadwal pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Ketentuan pengendalian lingkungan dan pemanfaatan ruang kawasan transmigrasi. C. Album Peta :

Ada 6 macam peta tematik yang harus disajikan diantaranya : 1.

Peta Struktur Kawasan Transmigrasi Peta ini menunjukan deliniasi kawasan terpilih beserta arahan masingmasing Pusat Pertumbuhan Ekonomi (PPE), dicetak dua kali1 : a.

Dicetak dengan kertaS A1, skala menyesuaikan dan

b.

Dicetak dengan skala 1:25.000 kertas menyesuaikan

Pada peta ini diberi penjelasan mengenai: Nama kawasan dan pembagian SKP termasuk KPB (Kawasan Perkotaan Baru). Pusat masing-masing SKP termasuk pusat KPB. Jumlah dan batas desa yang ada dalam kawasan transmigrasi. Daya tampung kawasan. 2.

Peta Pemanfaatan kawasan transmigrasi Peta ini menunjukan deliniasi pola penggunaan ruang terpilih beserta arahan masing-masing penggunaannya beserta luasannya dicetak dua kali . a.

Dicetak dengan kerta A1, skala menyesuaikan dan

b.

Dicetak dengan skala 1:25.000 kertas menyesuaikan

Pada peta ini diberi penjelasan mengenai: Posisi dan Luas kawasan perkotaan baru; Posisi

dan

luas

areal

terekomendasi

untuk

pengembangan

transmigrasi;

1

Jika peta kawasan transmigrasi skala 1:25.000 mampu disajikan dalam format kertas ukuran A1, maka cukup dicetak satu kali. 36


Posisi dan luas areal lahan untuk penggunaan perdagangan dan jasa, permukiman, pertanian, lindung, dan lainnya. Posisi dan luas perijinan peruntukan ruang yang sudah ada (ijin perkebunan,pertambangan). 3.

Peta Jaringan Jalan dan Transportasi Peta jaringan jalan dan transportasi ini memuat tentang semua jenis jalan, baik dilihat dari kewenangan dan fungsinya, termasuk rencana jalan. Peta jaringan jalan dan transportasi ini juga memuat kondisi jaringan jalan dan transportasi di kawasan transmigrasi, termasuk jalan eksisting dan rencana yang akan dikembangkan untuk menghubungkan antar SKP.

4.

Peta Indikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Peta potensi kawasan transmigrasi ini memuat deliniasi – deliniasi potensi disetiap SKP beserta luasannya. Deliniasi potensi ini harus diluar dari

kawasan hutan, konsesi dan berkelerengan diatas ≥ 16 %. 5.

Peta Deliniasi Kawasan Transmigrasi Peta Deliniasi kawasan transmigrasi ini menampilkan deliniasi kawasan transmigrasi yang terpilih yang terbagi dalam SKP (minimal 3 SKP). Dalam peta deliniasi ini harus tegas memuat dasar – dasar yang digunakan untuk batas deliniasi. Peta deliniasi kawasan transmigrasi ini harus menampilakn luasan, desa dan kecamatan yang masuk dalam deliniasi.

6.

Peta Kawasan Strategis Berisi lokasi kawasan-kawasan strategis yang ada berdasar RTRW Kabupaten dan lokasi kawasan transmigrasi yang diusulkan

D. Ringkasan eksekutif

Menginformasikan tentang legalitas kawasan, pencapaian lokasi, letak geografis, batas dan luas kawasan, Jumlah SKP, potensi SP dan daya tampung. Selain itu juga disampaikan perencanaan SDM, Saspras, SAB dan komoditas unggulan beserta perencanaan agribisnisnya. E. Softcopy laporan dan peta

Berupa compact disc (CD) yang berisi tentang isi laporan pendahuluan, laporan antara, draft laporan akhir, dan laporan akhir termasuk data album peta yang dilengkapi source data spasial (bentuk SHP). 37


4.4.

PERSONIL TENAGA AHLI Kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan) dan harus menyediakan tenaga ahli dan

tenaga

pendukung

serta

dipimpin

oleh

Team

Leader

yang

bertugas

mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan, agar kegiatan ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan KAK maupun arahan pemberi kerja ataupun pendamping teknis. Team Leader harus mempunyai kualifikasi pendidikan S1 Planologi dan berpengalaman profesional dibidangnya minimal 5 tahun, dan akan bekerja secara penuh mulai ditandatangani kontrak kerja sampai berakhirnya kegiatan. Uraian kualifikasi dan tugas masing – masing tenaga ahli dapat diuraikan seperti dibawah ini. 1. Ahli perencanaan wilayah Seorang ahli perencanaan wilayah mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang pekerjaannya sekaligus sebagai ketua tim, adapun tugasnya sebagai berikut : A.

Kualifikasi Pendidikan S1 Planologi; Berpengalaman profesional dibidangnya minimal 5 tahun;

B.

Uraian Tugas Mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan agar sesuai dengan KAK; Bertanggung jawab atas semua kualitas hasil pekerjaan; Mempertanggung jawabkan seluruh hasil pekerjaan pada pemberi tugas. Merencanakan / Menyusun rencana pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Memantau, menilai dan melaksanakan seluruh rencana kerja. Bertanggung jawab mengenai aspek-aspek penataan ruang

kawasan

transmigrasi. Memberikan analisa mendalam terhadap aspek-aspek teknis kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Mengidentifikasi kebijaksanaan dan program-program bidang penataan ruang Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli yang dilibatkan dalam pekerjan ini.

38


Mengkaji RTRW Prov/Kab dalam rangka menyusun pemanfatan ruang di kawasan transmigrasi Melakukan analisis tata ruang kawasan untuk mengetahui letak/sebaran pusatpusat kegiatan ekonomi yang ada dalam kawasan, serta letak fasilitas sosial ekonomi terhadap pemukiman yang ada, serta terhadap areal-areal potensial. Melakukan

analisis

Kebijakan

dan

Strategi

Pembangunan

Kawasan

Transmigrasi Malakukan analisis Arahan dan Rencana struktur Ruang Wialayh Kawasan Transmigrasi Melakukan analisis terhadap Rencana Pola Ruang Kawasan dan Rencana Kawasan Strategis Tinjauan terhadap kawasan sector-sektor unggulan. Tinjauan terhadap kawasan-kawasan potensial untuk kawasan investasi. Merumuskan hasil studi ini kedalam peta untuk mendukung pengembangan Kawasan Transmigrasi. Melakukan analisis rencana teknis yang ada untuk disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat. Mengkaji potensi dan kendala pengembangan wilayah berdasarkan aspekaspek yang terkait Melakukan analisis kedudukan wilayah studi dalam konstelasi nasional maupun regional (provinsi) dan kabupaten. Mengidentifikasi

sektor

ekonomi

unggulan

yang

dapat

didorong

perkembangannya dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi seluruh wilayah. Merumuskan skenario pengembangan wilayah Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah jangka menengah dan jangka panjang Melakukan kajian terhadap kebijakan pengadaan prasarana permukiman wilayah. 39


Mengkoordinasikan perumusan program-program pembangun-an jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi yang tertuang dalam indikasi program. 2. Ahli Arsitektur A.

Kualifikasi Pendidikan minimal S1 Arsitektur; Berpengalaman profesional dibidangnya minimal 5 tahun;

B.

Uraian Tugas Bertanggung jawab atas hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi; Melakukan analisa tapak kawasan. Membantu melakukan pemetaan pola ruang kawasan transmigrasi. Melakukan

analisa

secara

mendalam

terhadap

potensi

dan

kendala

pemanfaatan tapak kawasan. 3. Ahli Teknik Lingkungan A.

Kualifikasi Pendidikan minimal S1 Teknik Lingkungan; Berpengalaman profesional dibidangnya minimal 5 tahun;

B.

Uraian Tugas Bertanggung jawab atas hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi; Melakukan analisa kebutuhan sarana prasarana lingkungan. Melakukan

analisa

secara

mendalam

terhadap

potensi

dan

kendala

pengembangan sarana prasarana lingkungan kawasan. 4. Ahli Teknik Sipil A.

Kualifikasi Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil; Berpengalaman profesional dibidangnya minimal 5 tahun;

B.

Uraian Tugas Menganalisis kondisi kawasan perencanaan. Mengidentifikasi potensi dan permasahan pengembangan transportasi. Bertanggung jawab atas perencanaan transportasi kawasan; 40


5. Asisten Ahli Perencanaan Wilayah A.

Kualifikasi Pendidikan minimal S1 Teknik Planologi; Berpengalaman profesional dibidangnya minimal 2 tahun;

B.

Uraian Tugas Membantu menganalisis kondisi kawasan perencanaan. Membantu mengidentifikasi potensi dan permasahan pengembangan kawasan transmigrasi.

6. Operator Komputer A.

Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA; Berpengalaman profesional dibidangnya minimal 2 tahun;

B.

Uraian Tugas Membantu pemasukan data dan informasi. Membantu penyusunan pelaporan.

7. Drafter A. Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA; Berpengalaman profesional dibidangnya minimal 2 tahun; B. Uraian Tugas Membantu pemasukan data dan informasi. Membantu penggambaran untuk kepentingan pelaporan.

4.5.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Untuk melaksanakan kegiatan ini perlu peralatan dan perlengkapan seperti ; Peta RBI Skala 1:50.000, Peta Land System, Dokumen RTRWK, Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka, Citra Satelit Resolusi Menengah dan GPS (Global Possitioning System).

4.6.

BIAYA PELAKSANAAN Biaya pelaksanaan pekerjaan penyusunan RKT sebesar Rp. 249.975.000,- sebagaimana RAB terlampir. 41

KAK RKT OK

Recommend Documents