KERA KERANG NGKA KA ACUA ACUAN N KERJ KERJA A PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBE SUMBER R DAYA DAYA AIR AIR WILA WILAYAH YAH SUNGA SUNGAII BARIT BARITO O TAH TAHAP AP I
1. LATAR BELAKA LAKAN NG Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Sejalan dengan itu, Undang–Undang tentang Sumber Daya Air UU Nomor 7 Tahun 2004 dimana pembuatan Undang–Undang dimaksudkan untuk memfasilitasi strategi pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai di seluruh tanah air untuk memenuhi kebutuhan, baik jangka menengah maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Pada Pasal Pasal 11 ayat 1 dan dan 2 UU No. 7 Tahun 2004 2004 menyebutkan menyebutkan bahwa bahwa : “Ayat 1: Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Ayat 2 : Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada p ada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah”. Pada Pasal 59 ayat 1 dan 3 UU No. 7 Tahun 2004 menyebutkan menyebutkan bahwa : “Ayat 1 : Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Ayat 3 : Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11”. Undang–Undang tersebut (dan Peraturan Pemerintah yang terkait) mencerminkan arah pemikiran yang berkembang saat ini berkaitan dengan penataan ulang tanggung jawab dalam sektor sumber daya daya air. Dengan terbitnya UU UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut tersebut diatas, bahwa sebelum dilakukannya penyusunan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai, terlebih dahulu perlu dilakukan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang berisi tentang : (1) tujuan umum pengelolaan SDA, (2) dasar– dasar pengelolaan SDA, (3) prioritas dan strategi dalam mencapai tujuan, (4) konsepsi kebijakan–kebijakan dasar pengelolaan SDA, dan (5) rencana pengelolaan strategis.
Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Pola Pengelolaan SDA WS tersebut, perlu disusun Rencana Pengelolaan SDA yang merupakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu, dimana perencanaan tersebut disusun dengan berpedoman kepada Pola Pengelolaan SDA. Untuk mengimplementasikan kebijakan operasional pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barito ke dalam rencana program kegiatan, maka pada Tahun Anggaran 2013, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II bermaksud menyusun rancangan rencana PSDA WS Barito (Tahap I) guna mewujudkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air di wilayah sungai tersebut secara serasi dan optimal, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud kegiatan ini adalah untuk menyusun rancangan rencana PSDA WS Barito (Tahap I) dengan melakukan inventarisasi data, mempelajari RTRW, pemilihan strategi PSDA yang serasi dan dapat diintegrasikan dengan RTRW serta mewujudkan kemanfatatan SDA yang berkelanjutan, analisis data dan PKM I. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barito (Tahap I) yang merupakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor terkait dalam pengelolaan sumber daya air serta digunakan sebagai pedoman arahan serta dasar/landasan penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi; konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, keterbukaan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya air, serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah. 3. SASARAN Tersusunnya Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barito (Tahap I) sebagai arahan dan indikasi program bagi lembaga dan instansi pengelola sumber daya air beserta sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya air dalam mengelola sumber daya air untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan di wilayah sungai Barito yang antara lain memuat: a. Strategi terpilih pengelolaan sumber daya air yang terdapat di Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barito; b. Peta Daerah Resapan Air (DRA), Peta Daerah Tangkapan Air (DTA) dan Peta Zona Pemanfaatan Sumber Air (ZPSA); c. Peta Tematik Rancangan penanganan daya rusak air di masing-masing DAS yang ada di Wilayah Sungai Barito ; dan d. Matrik Upaya Fisik Dan Upaya Nonfisik.
Adapun substansi Rancangan Rencana Pengelolaan SDA mengacu pada Permen PU tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA. 4. PENGGUNA JASA Pengguna Jasa adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum c/q Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Satker Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, PPK Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Selatan. 5. SUMBER PENDANAAN Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2013 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II sebesar Rp.1.558.115.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan Waktu Pelaksanaan kegiatan ditetapkan 7 bulan (210 hari kalender) dan dengan total Man Month 70 MM. 6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Pejabat Pembuat Komitmen : PPK : Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Selatan Satuan Kerja : BWS Kalimantan II 7. LINGKUP KEGIATAN a. Kajian Pola Pengelolaan SDA Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barito, perlu dikaji kembali untuk mendapatkan gambaran awal tentang skenario pengelolaan Sumber Daya Air. Kegiatan kajian dilakukan untuk memeriksa dokumentasi sebagai berikut : 1. Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air, 2. Dasar-dasar pengelolaan sumber daya air (asumsi, standar dan kriteria) 3. Alternatif skenario dan strategi untuk mencapai tujuan, dan 4. Konsepsi kebijakan dasar pengelolaan sumber daya air. Berikut ini juga merupakan konsep-konsep dasar yang perlu untuk diperhitungkan dalam evaluasi Pola, yaitu : 1. Kebutuhan dan kebijakan yang ada pada DAS yang bersangkutan. 2. Kebutuhan/permintaan sumber daya air untuk semua user (sektor) di DAS yang bersangkutan. 3. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terintegerasi. 4. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan harus dilakukan untuk menjamin pemanfaatan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.
Kajian terhadap pola PSDA menghasilkan rekomendasi strategi pengelolaan SDA yang sesuai dengan kondisi terkini, berdasarkan masing – masing aspek yang tertuang dalam tabel kebijakan operasional pengelolaan SDA.
b. Pemilihan strategi Pemilihan strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan untuk menetapkan strategi yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air. Strategi dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai strategi terpilih. Strategi yang dipilih oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai merupakan strategi yang memiliki outcome terbaik dengan kelayakan ekonomi tertinggi dengan melakukan tinjauan terhadap:
-
-
kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan, kecenderungan pertumbuhan anggaran Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada wilayah sungai yang bersangkutan, kecenderungan pertumbuhan investasi swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya air secara nasional dan pemerintah daerah pada wilayah sungai yang bersangkutan, kecenderungan tata kelola pemerintahan dan dukungan politik, kecenderungan perubahan kondisi lingkungan dan perubahan iklim,
Strategi terpilih oleh wadah koordinasi harus dibuatkan Berita Acara dan Pengesahan yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekertaris Wadah koordinasi. c. Pengumpulan Data dan Informasi SDA Data dan informasi sumber daya air terdiri dari:
-
Seluruh data dan informasi sumber daya air yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air.
-
Tambahan data dan informasi sumber daya air yang digunakan dalam menyusun pola pengelolaan sumber daya air sampai periode tahun disusunnya rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.
-
Data dan informasi sumber daya air yang diperlukan sehubungan dengan strategi terpilih
-
Data berupa laporan hasil studi kelayakan, perencanaan detail infrastruktur sumber daya air yang telah dilakukan.
-
Penambahan data sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi wilayah sungai, meliputi: pemutakhiran atau pendetailan.
-
Data primer hasil survei/tinjauan investigasi/penyelidikan.
lapangan
hasil
pengukuran
dan
Pengumpulan data dan informasi sumber daya air meliputi : 1) Kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis; 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air, termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan, dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi); 3) Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber air . kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air (kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air, dan kondisi sanitasi lingkungan); Potensi yang terkait dengan sumber air (misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan, dan par iwisata); 4) Data sumber air dan prasarana sumber daya air (termasuk jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisinya); 5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air; 6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. 7) Rencana Tata Ruang Wilayah 8) Kebijakan pengelolaan SDA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 9) Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah 10) Data untuk Desain Dasar Upaya Fisik yang berupa : a) pengukuran topografi untuk prasarana sumber daya air − −
peta situasi / lay out skala 1: 5000 gambar potongan memanjang dengan skala horisontal 1:2000, skala vertikal 1:200
gambar potongan melintang dengan skala horisontal vertikal 1:200 penyelidikan geologi dan geoteknik untuk prasarana sumber daya air minimal 1 titik/sampel, kecuali untuk bendungan minimal 3 titik/sampel di palung sungai yang mewakili tiga 3 (tiga) alternatif as bendungan. Untuk bendungan kedalaman minimum penyelidikan 1,5 – 2 kali tinggi urugan, kecuali ditemukan lapisan keras. Jika masih ditemukan perlapisan tanah lunak dibawah 1,5 – 2 kali tinggi urugan, penyelidikan dilanjutkan sampai cukup dalam menembus perlapisan tanah lunak dan menemukan perlapisan tanah yang kuat (misal tanah lempung kaku /tanah berbulir kasar padat atau batuan dasar) −
b)
d. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan standar dan kriteria serta cara/metode analisis yang sama dengan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air terhadap 3 (tiga) aspek utama dan 2 (dua) aspek penunjang dalam pengelolaan sumber daya air. Analisis data dilakukan minimal mengacu pada variabel – variabel yang terdapat Permen PU tentang Pedoman Penyusunan Rencana PSDA. Variabel-variabel
analisis dapat dikembangkan ataupun ditambah dengan variabel baru sesuai dengan kondisi wilayah sungai setempat.
e. Penyusunan peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air (DRA) dan daerah tangkapan air (DTA) Untuk mengetahui lokasi dan batas-batas daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada wilayah sungai maka diperlukan analisis spasial (analisis keruangan) terhadap daerah resapan air dan daerah tangkapan air yang masingmasing dilakukan tinjauan terhadap beberapa variabel spasial (layer peta), kriteria analisis, klasifikasi spasial dan bobot . Daerah resapan air dan daerah tangkapan air menggunakan peta dasar (basic map)dengan skala 1:25.000 atau 1:50.000. Adapun hasil analisis dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000. Dalam peta daerah resapan air dan daerah tangkapan air harus memuat informasi antara lain: - Lokasi daerah resapan air dan daerah tangkapan air; - Batas-batas daerah resapan air dan daerah tangkapan air; dan - Luas daerah resapan air dan daerah tangkapan air. f. Penyusunan Peta Zona Pemanfaatan Sumber air Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budidaya. Analisis untuk menentukan zona pemanfaatan sumber air pada wilayah sungai, dengan melakukan tinjauan terhadap: - Inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan, - Data parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia dan biologi sumber air, - Hasil analisis kelayakan lingkungan, - Potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada. Dalam peta zona pemanfaatan sumber air harus memuat: -
Lokasi zonasi pemanfaatan sumber air;
-
Batas-batas zonasi pemanfaatan sumber air; dan
-
Luas zonasi pemanfaatan sumber air
Peta Zona Pemanfaatan Sumber air dibuat dengan skala 1 : 50.000 g. Penyusunan Peta Konsep Penanganan Daya Rusak Air Konsep penyusunan secara menyeluruh terhadap DAS-DAS yang ada di Wilayah Sungai Barito, antara lain mencakup perubahan-perubahan fungsi sungai, daerahdaerah rawan banjir, daerah-daerah rawan erosi, lokasi-lokasi rencana sabo dam
(berdasarkan kajian pola), rencana embung/bendungan, dan sebagainya, dimana seluruhnya dituangkan dalam peta skala 1 : 25.000 serta peta tematik skala 1 : 50.000 h. Penyusunan konsep matrik upaya fisik dan nonfisik rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Konsep matrik upaya fisik dan nonfisik rencana pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan strategi terpilih dalam pola pengelolaan sumber daya air. Apabila berdasarkan hasil kajian Pola PSDA serta analisis konsultan terdapat strategi yang kurang sesuai dengan kondisi lingkungan terkini, maka konsultan dapat mengusulkan strategi serta upaya fisik dan nonfisik yang direkomendasikan untuk kemudian disampaikan dalam PKM I dan dibahas oleh Wadah Koordinasi PSDA. Matrik upaya fisik dan nonfisik yang disampaikan pada PKM I disusun sampai dengan lokasi kegiatan, belum termasuk desain dasar dan prakiraan kelayakan untuk masing – masing upaya. i. Konsultasi Tim Teknis Selain melaksanakan konsultasi dan asistensi dengan Direksi Pekerjaan, konsultan juga wajib melakukan konsultasi dengan Unit Perencanaan di tingkat balai maupun Unit Perencanaan / Tim Teknis di tingkat pusat. j. Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Wilayah Sungai Tahap I Dalam penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, PKM Tahap I dilaksanakan 1 (satu) kali. Sebelum dilakukan PKM, konsultan secara langsung harus mencari dan menjaring aspirasi para pemilik kepentingan. PKM Tahap I dilaksanakan untuk menyampaikan: 1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; 2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya air; 3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis; dan 4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air (DRA) dan daerah tangkapan air (DTA) , peta zona pemanfaatan sumber air, dan konsep matrik upaya upaya fisik dan nonfisik Konsultan melakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap konsep peta DRA, peta DTA, peta zona pemanfaatan sumber air dan matrik upaya fisik dan upaya nonfisik berdasarkan hasil PKM I, sehingga siap dibahas oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA.
k. Analisis Desain Dasar Desain dasar upaya nonfisik dan upaya fisik dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, masing-masing harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. Desain dasar upaya nonfisik memuat: jenis kegiatan, lokasi, dan waktu pelaksanaan; b. Desain dasar upaya fisik memuat: lokasi, tata letak dan perkiraan tipe dan ukuran bangunan, ketersediaan bahan bangunan, lokasi buangan bahan galian dan atau sumber bahan timbunan, termasuk alokasi ruang/lahan permukiman kembali untuk penduduk yang dipindahkan, agenda pelaksanaan/penjadwalan. 8. LOKASI KEGIATAN Lokasi kegiatan ini terletak di WS Barito dan secara administratif meliputi : a. Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas. b. Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Kotamadya Banjarmasin. 9. DATA DAN FASILITAS PENUNJANG a). Penyediaan oleh Pengguna Jasa Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa yaitu: i) Laporan dan data Pengguna Jasa akan menyediakan semua dokumen–dokumen yang ada, gambar–gambar, data, laporan dan informasi lain yang berhubungan dengan pekerjaan Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila ada). ii) Staf Pengawas dan Pendamping Pengguna jasa akan mengangkat petugas direksi pekerjaan atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas dan pendamping (counterpart), atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi. b. Penyediaan oleh Penyedia Jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan i) Dalam melaksanakan pekerjaan, konsultan harus menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan, seperti: kantor yang resmi, alat -alat kantor, dll. ii) Konsultan harus memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
10. METODOLOGI Dalam menyelesaikan pekerjaan Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barito (Tahap I), konsultan menggunakan metodologi sesuai dengan standar dan kriteria baku yang ada. Adapun terkait dengan tatacara dan substansi penyusunan rancangan Rencana PSDA harus mengacu pada Permen PU tentang Pedoman Penyusunan Rencana PSDA. 11. TENAGA AHLI/ TENAGA PENDUKUNG Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk menyusun Pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
No
Posisi
Pengamalan (th) minimal
Sertifikat Keahlian minimal
Jumlah Orang Bulan
7 Tahun
Ahli
6.0
5 Tahun
Ahli
3.0
5 Tahun
Ahli
3.0
5 Tahun
Ahli
3.0
5 Tahun
Ahli
3.0
5 Tahun
Ahli
3.0
5 Tahun
Ahli
3.0
5 Tahun 5 Tahun
Ahli Ahli
3.0 4.0
5 Tahun
Ahli
3.0
5 Tahun
Ahli
2.0
S-1 Teknik Lingkungan
5 Tahun
Amdal A
3.0
Pendidikan/Jurusan minimal
Tenaga Ahli 1 2 3 4 5
Team Leader/Ahli SDA Ahli geoteknik Ahli hidrologi dan geohidrologi Ahli sungai dan pengendalian banjir Ahli bendungan/bangunan air
6
Ahli irigasi /rawa
7
Ahli Air Baku
8 9
Ahli planologi/tataruang Ahli GIS
10
Ahli Kehutanan/ Konservasi DAS
11
Ahli Sosial Ekonomi
12
Ahli Lingkungan
S-2 Teknik Sipil / Teknik Pengairan (Manajemen Rekayasa SDA) S-1 Teknik Geologi / Sipil S-1 Teknik Sipil / Teknik Pengairan S-1 Teknik Sipil / Teknik Pengairan S-1 Teknik Sipil / Teknik Pengairan S-1 Teknik Sipil / Teknik Pengairan S-1 Teknik Sipil / Teknik Pengairan S-1 Teknik Planologi S-1 Geografi/Geodesi S-1 Kehutanan / Pertanian S-1 Ekonomi / Pertanian / Sosiologi
Tenaga Pendukung 1
Administasi Kantor / Sekretaris
SLA-Sederajat
--
--
6.0
2
Operator Komputer
SLA Sederajat
--
--
6.0
3
Surveyor (2org x 4 bln)
STM Bangunan Air
--
--
8.0
4
Operator CAD
SLA-Sederajat
--
--
5.0
5
Pesuruh Kantor
SLP-Sederajat
--
--
6.0
12. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN Jangka Waktu Pelaksanaan kegiatan ini adalah 6 bulan (180 hari kalender). Mengingat volume pekerjaan, tenaga dan instansi yang terlibat, maka Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan harus menguraikan lebih lanjut jadwal dengan lebih terinci. 13. DISKUSI DAN PEMBAHASAN Konsultan yang menangani pekerjaan ini harus mengadakan diskusi Direksi Pekerjaan dan Unit Perencanaan di tingkat balai maupun Unit Perencanaan / Tim Teknis di tingkat pusat apabila diperlukan. Asistensi kepada pemberi pekerjaan harus dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulannya, dengan agenda pembahasan progress pelaksanaan pekerjaan serta permasalahan yang dihadapi. Segala permasalahan yang timbul selama masa pelaksanaan juga harus segera diinformasikan kepada PPK Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Selatan Satuan Kerja BWS Kalimantan II. Selain diskusi rutin, konsultan juga dihar uskan melaksanakan diskusi sebagai berikut: 1) Technical Meeting Dilaksanakan sebelum konsultan memulai kegiatan lapangan. Dalam Technical Meeting ini dibahas segala macam persiapan dan program kerja yang harus dilakukan tim konsultan dalam melaksanakan pekerjaan. 2) Diskusi Pendahuluan Pembahasan Laporan Pendahuluan mengenai landasan teori, metode pelaksanaan pekerjaan, analisis yang dibutuhkan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan hasil peninjauan Lapangan. Diskusi dilakukan 1 (satu) bulan setalah SPMK diterbitkan dan dibahas bersama Tim teknis BWS Kalimantan II dan Tim Direktorat Pembina. 3) Diskusi Interim/Antara Konsultan harus melakukan presentasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan awal bulan keempat dan disampaikan dihadapan Tim Teknis BWS Kalimantan II. 4) Diskusi Akhir Diskusi Akhir dilaksanakan pada minggu pertama bulan keenam untuk membahas Laporan Akhir (Draft). Konsultan harus melakukan presentasi terhadap isi dari draft laporan akhir kepada Pengguna Jasa, Direksi Pekerjaan/Pengawas serta Tim Teknis BWS Kalimantan II dan Direktorat Pembina. Komentar dan usulan-usulan akan dimasukkan dalam Laporan Akhir (Final).
14. PELAPORAN 1. Laporan RMK (Rencana Mutu Kontrak) Laporan ini memuat rencana dan hasil tiap tahap kegiatan pada pekerjaan ini yang digunakan dalam evaluasi dan monitoring mutu tiap tahap kegiatan, sehingga mutu akhir dari tahapan pekerjaan dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Laporan ini harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah SPMK diterbitkan dan dibuat rangkap 10 (sepuluh). 2.
Draft Laporan Pendahuluan Draft Laporan Pendahuluan memuat : •
uraian garis besar tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Barito (Tahap I),
•
Hasil pengumpulan data sekunder dan survey pendahuluan,
•
Program kerja konsultan, meliputi struktur organisasi dan personalia pelaksana,
•
uraian tugas tenaga ahli,
• •
jadual kegiatan, metode pelaksanaan pekerjaan (termasuk metode analisis),
peralatan yang akan digunakan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan presentasi laporan pendahuluan, diterbitkan sebanyak 20 (dua puluh) buku laporan. •
3.
Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat : Penyempurnaan Draft Laporan Pendahuluan berdasarkan masukan dan koreksi pada pelaksanaan presentasi Inception Report Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : selambat-lambatnya 10 hari sesudah pelaksanaan presentasi aporan pendahuluan, diterbitkan sebanyak 20 (dua puluh) buku laporan.
4.
Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat : - Pendahuluan, berupa uraian garis besar tentang pekerjaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Barito (Tahap I). - Kegiatan Konsultan pada triwulan yang bersangkutan. - Rencana kegiatan dan target yang diinginkan. - Realisasi kegiatan dan pencapaian target, disertai kurva-S. - Metode/ prosedur kerja yang diterapkan. - Hambatan/ masalah yang dihadapi dan cara mengatasi masalah. - Rencana kegiatan pada triwulan yang akan datang.
Laporan bulanan harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir minggu ketiga setiap bulan sebanyak 5 (lima) buku laporan 5.
Laporan Interim Laporan Interim memuat : •
•
Pendahuluan, berisi uraian garis besar tentang Pekerjaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Barito Berisi analisa dan evaluasi data dan informasi analisis lainnya.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : selambat-lambatnya 10 hari sesudah pelaksanaan presentasi Interim Report, diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan. 6.
Draft Laporan Akhir Draft Laporan Akhir memuat : Rekapitulasi/ kumulatif dari semua laporan sebelumnya, yang berisi rekomendasi dari presentasi sebelumnya, hasil kajian dari survey dan analisa–analisa data, hasil Public Consultation Meeeting (PCM), peta dan gambar rencana hasil kajian. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (hari) hari sebelum pelaksanaan presentasi final report sebanyak 20 (dua puluh) set laporan untuk dibahas dan didiskusikan.
7.
Laporan Utama/Akhir Laporan Akhir Final memuat : Penyempurnaan Draft Laporan Akhir berdasarkan masukan dan koreksi pada pelaksanaan presentasi Final Report Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pelaksanaan presentasi final Report, diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
8.
Laporan Ringkas Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kontrak berakhir, diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
9.
Laporan Penunjang Laporan penunjang terdiri dari: - Buku 1 : Inventarisasi data - Buku 2 : Analisis Hidrologi - Buku 3 : Analisis Data/Survei Investigasi - Buku 4 : Kriteria Perencanaan - Buku 5 : Analisis Sosial Ekonomi - Buku 6 : Laporan PKM - Buku 7 : Proses Pembuatan Model
-
Buku 8 : Desain Dasar dan Pra Kelayakan Buku 9 : Gambar/Peta
Semua laporan di atas berukuran kertas A4 kecuali album peta berukuran kerta A2 dan eksternal harddisk 1 buah (kapasitas minimal 500 GB). 15. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN Perincian kegiatan dibuatkan dalam bentuk jadwal pelaksanaan kegiatan, disepakati oleh pihak Konsultan dengan pihak Pemberi Pekerjaan. Tahapan minimal pelaksanaan pekerjaan meliputi: JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN No 1.
Kegiatan Tahap Pendahuluan a. Kajian Pola Pengelolaan SDA
2.
b. Pemilihan Strategi c. Pengumpulan data dan informasi SDA Analisis Data
3.
Penyusunan Peta DRA dan Peta DTA
4.
Penyusunan Peta Zona Pemanfaatn Sumber Air
5
Penyusunan Konsep Matrik Upaya FIsik dan Nonfisik
6.
Konsultasi Tim Teknis
7.
PKM I
8.
Analisis Desain Dasar
9.
Diskusi dan Pembahasan a. Technical meeting b. Diskusi Pendahuluan c. Diskusi Interim d. Diskusi Akhir
10.
Penyusunan Laporan a. Laporan Pendahuluan b. Laporan Bulanan c. Laporan Interm d. Laporan PKM e. Laporan Utama f.
Laporan Ringkas
g. Laporan Penunjang
Tahap I (Bulan) 1
2
3
4
5
6
16. LAIN-LAIN a. Sewaktu-waktu konsultan dapat dipanggil oleh pemberi tugas untuk mengadakan diskusi atau memberikan penjelasan tentang hasil kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan ini. b. Konsultan harus menunjuk seorang wakilnya sewaktu-waktu dapat dihubungi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut dan mempunyai kuasa penuh untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama konsultan. c. Semua peralatan dan software yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan oleh konsultan dan diserahkan pada pemberi pekerjaan setelah berakhirnya kontrak. e. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan ini akan dijelaskan dalam acara penjelasan pekerjaan.
Mengetahui/Menyetujui PPK Perencanaan dan Program Provinsi Kalimantan Selatan
( Dedi Yudha Lesmana, ST, MT. ) NIP. 197401182003121001
14
