1. B. TAHAP PENYUSUNAN KONTRAK Ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia, yaitu: 1. 1. Pembuatan draft pertama yang meliputi: a. Judul kontrak
Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya kontrak atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, namun demikian sebagai identitas suatu kontrak, judul adalah mutlak adanya. Dengan demikian, setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis kontrak apa yang sedang mereka baca/lihat. Walaupun pemberian judul atas suatu kontrak merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang atau pembuat kontrak seyogianya memiliki k emampuan untuk membuat suatu judul kontrak yang dibuatnya. Artinya, antara judul dengan isi kontrak harus ada korelasi dan relevansinya. relevansinya .[8] Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman dapat dihindari. b. Pembukaan
Berisi tempat dan waktu pembuatan kontrak 1. c. Pihak-pihak dalam kontrak Para pihak yang dimaksudkan di sini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, baik kontrak perorangan maupun kontrak yang bersifat publik. Para pihak tersebut oleh hukum lazimnya dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu: yaitu :[9] 1)
perorangan
2)
badan usaha 1. badan usaha berbadan hukum 2. badan usaha bukan badan hukum
d. Recital
Recital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian/kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan. Dalam recital biasanya juga dicantumkan tentang sebab ( consideration) masing-masing pihak, hal ini berguna karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hal tidak ada yang perlu dijelaskan, maka recital tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian/kontrak. Suatu perjanjian yang merupakan novasi kiranya dalam recital-nya perlu dituangkan tentang perikatan lama yang digantikan oleh perikatan baru, karena bila perikatan lamanya tidak dijelaskan, maka tidaklah teerjadi novasi ((Hardijan Rusli). e. Isi Kontrak
Dalam suatu kontrak, hampir pasti kita selalu menemukan kata “pasal”. Secara sederhana dapat
digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun tersirat. Untuk mengoptimalkan fungsinya dalam suatu kontrak maka pasal-pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) urutan, artinya oleh karena pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan, maka ia harus dibuat secara kronologis sehingga memudahkan menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal. 2) ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin menghindari kata-kata bersayan (ambigu) yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Bunyi pasal tersebut harus tegas dan tidak mengambang. 3) keterpaduan, artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu pasal harus ada keterpaduan, mempunyai hubungan satu sama lain. 4) kesatuan, artinya satu pasal mencerminkan satu kondisi, namun demikian antara satu pasal dengan pasal yang lain saling mendukung. 5) kelengkapan, artinya oleh karena satu pasal harus mncerminkan satu kondisi, maka pasal-pasal dalam suatu kontrak juga harus lengkap informasinya. 1. f. Penutup Setidaknya ada empat hal yang perlu diingat pada bagian ini, yaitu: 1)
sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti
2)
sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan
3)
sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak
4)
sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.
g. Lampiran-lampiran (bila ada)
Yang perlu diketahui mengenai lampiran ini antara lain: 1)
tidak semua atau tidak selalu kontrak memiliki lampiran
2)
diperlukannya lampiran dalam kontrak, adalah karena terdapat bagian-bagian yang
memerlukan penjelasan yang apabila dimasukkan dalam kontrak akan sengat panjang, atau memuat gambar, peta dan penjelasan lainnya 3)
lampiran merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian yang
melampirkannya.
4)
lampiran bukanlah perubahan salah satu atau beberapa pasal/isi kontrak yang telah
ditandatangani 1. 2. Saling menukar draft kontrak 2. 3. jika perlu diadakan revisi 3. 4. dilakukan penyelesaian akhir 4. 5. penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak
