PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PAKET PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN TROTOAR DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) I.
Latar Belakang
Koridor jalan merupakan suatu lorong ataupun penggal jalan yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain dan mempunyai batasan fisik satu lapis bangunan dari jalan. (kamus tata ruang,1997). Dalam koridor jalan terdapat adanya jalur pejalan kaki atau trotoar yang terletak disisi kanan dan kiri jalan yang berfungsi sebagai jalur untuk berjalan kaki untuk berpindah dari satu tempat ketempat lain. Jalur pejalan kaki atau Pedestrian itu sendiri tentunya tidak bisa lepas dari karakteristik aktifitas atau fungsi guna lahan dan bangunan yang ada di sepanjang sisi jalur pejalan kaki. Selain itu faktor kelengkapan dan kondisi elemen –elemen –elemen pendukung (street furniture) furniture) juga berperan penting dalam kenyamanan jalur pejalan kaki, oleh karena itu penataan jalur pejalan kaki atau pedestrian tidak hanya sebagai pelengkap pembangunan suatu kota akan tetapi perlunya penataan pedestrian yang nyaman. Pedestrian yang nyaman menyangkut diantaranya keamanan pejalan kaki dimana pejalan kaki dapat menggunakan pedestrian tanpa khawatir kecelakaan lalu lintas. Hal lainnya adalah aspek lingkungan yaitu berupa suara menggangu, polusi kesesakan dan kerusakan material dari pedestrian itu sendiri, juga mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki. Kemudian aspek vegetasi, kepadatan pejalan kaki, bentuk fisik trotoar maupun kebebasan bergerak antar pejalan kaki dan pengguna pedestrian lainnya juga j uga mempengaruhi kenyamanan. Oleh karena itu Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melalui Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jakarta Selatan pada tahun anggaran 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk menata kembali trotoar, memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki dan mengakomodir kebutuhan akan penempatan kelengkapan kelengkapan prasarana jalan dan jaringan utilitas umum. Untuk itu Dinas Bina Marga Provinsi DKI membutuhkan penyedia jasa konsultan pengawasan yang kompeten untuk melakukan pengawasan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan dilapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tertib administrasinya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan jasa konsultansi pengawasan ini disajikan sebagai dasar acuan bagi para penyedia jasa dalam mengajukan penawaran.
II.
Maksud dan Tujuan
Maksud pengadaan penyedia jasa konsultansi pengawasan teknis ini adalah :
Membantu Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Jakarta di dalam melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana berhubung adanya keterbatasan tenaga satuan kerja yang bersangkutan baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasi; Meminimalkan Meminima lkan kendala-kendala kendala-kenda la teknis yang sering dihadapi oleh Kontraktor Pelaksana di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya; spesifikasinya;
Memberi kepastian kepastian dan jaminan kepada kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak; Membantu menyelesaikan menyelesaikan revisi desain desain dan perubahan perhitungan volume, bilamana terdapat perbedaan antara desain awal dengan kondisi lapangan;
Tujuan dilaksanakannya jasa konsultansi pengawasan teknis ini, adalah sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya dan tepat waktu.
III.
Referensi Hukum dan Standar Teknis
-
Undang – Undang – Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
-
Undang – Undang – Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
-
Undang – Undang – Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jalan
-
Undang – – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
-
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
-
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
-
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Konstruksi beserta be serta seluruh s eluruh perubahannya
-
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
-
Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
-
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya
-
Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Peraturan Peratura n Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Surat Edaran Sekda Provinsi DKI Jakarta Tanggal 23 April 2008 Nomor 21/SE/2008 Hal : Biaya Langsung Personil dan Non Personil untuk Jasa Konsultansi di Provinsi DKI Jakarta
-
Surat Edaran Nomor : 06/SE/M/2010 Kementerian Pekerjaan Umum
-
Peraturan LPJK No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.
-
Rencana Kerja dan Syarat; Umum, Administrasi dan Teknis yang akan dicantumkan dalam Kontrak.
2000
tentang
Dalam pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis ini agar memperhatikan Spesifikasi Teknis yang merupakan bagian dari dokumen teknis kegiatan pelaksanaan fisik.
IV. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan isi kontrak, sehingga diharapkan trotoar dapat memberikan layanan terhadap kebutuhan pejalan kaki dan penyandang penyandang disabilitas secara s ecara maksimal. Disamping itu sebagian tugas pengawasan lapangan khususnya dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis di lapangan dan administrasi teknik pada umumnya dilimpahkan kepada penyedia jasa ini. Dalam pelaksanaan kegiatan dituntut untuk dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :
V. Lokasi Kegiatan
VI. Nama Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa
VII. Anggaran Pelaksanaan
IV.1
Terawasinya Terawasinya pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
IV.2
Terkendalinya Terkendalinya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai jadwal j adwal dan biaya sebagaimana tertera dalam kontrak.
IV.3
Diterimanya laporan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Jasa Konsultansi Pengawasan tentang kemajuan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
IV.4
Terusulkannya rencana perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian pekerjaan di lapangan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
IV.5
Terperiksanya gambar shop drawing dan as built drawing yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana.
IV.6
Terperiksanya dan tertandatanganinya Berita Acara Bobot pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana sesuai prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
IV.7
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi teknis dilokasi proyek secara berkala (mingguan) dan insidentil sesuai kebutuhan.
IV.8
Tercatatnya usulan perubahan serta penyesuaian pekerjaan dilapangan yang akan dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dalam Buku Harian Lapangan (BHL) oleh konsultan pengawas.
IV.9
Tercatatnya daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaannya.
Kawasan Blok M
SKPD PA KPA
: : :
PPK
:
PPTK
:
POKJA PPHP
: :
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Kepala Dinas Bina Marga Kepala Bidang Kelengkapan Kelengkapan Prasarana Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Kepala Bidang Kelengkapan Kelengkapan Prasarana Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Kelengkapan Prasarana Jalan Pokja UPPBJ Balaikota PPHP Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
VII.1 Sumber
Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 : Organisasi
:
1.03.013 Dinas Bina Marga
Program
:
1.03.01
Program Pembangunan
/Peningkatan /Peningkatan Jalan dan Jembatan
VII.1
Kegiatan
:
1.03.01.013 Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jakarta Selatan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi DKI Jakarta
Kode Rekening
:
5.2.3.21.09
Tahun Anggaran
:
2017
Besarnya biaya Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan ini, mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Standar Minimal Tahun 2013, Biaya Langsung Personil ( Remuneration/Billing Rate) Rate ) dan Biaya Langsung Non Personil ( Direct Cost ) kegiatan jasa konsultansi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). Perkiraan biaya untuk Jasa Konsultansi Pengawasan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp . 437.712.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
VII.2 Metode Pembayaran
Tata cara pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan ini adalah sekaligus.
VIII. Ruang Lingkup
VIII.1 Mengevaluasi
program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh Kontraktor Pelaksana, yang meliputi programprogram pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance /Quality Control , Control , dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
VIII.2 Mengawasi
program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi sumber daya, biaya, waktu, sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, perubahan pekerjaan, tertib administrasi, serta kesehatan dan keselamatan kerja;
VIII.3 Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis
dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan; penyimpangan; VIII.4 Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan konstruksi fisik; pengawasan yang terdiri atas: VIII.5 Melakukan kegiatan pengawasan i.
Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
ii.
Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.
iii.
Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, kuantitas, dan laju pencapaian pencapaian volume / realisasi fisik.
iv.
Mengeluarkan instruksi atau teguran apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja baik dari segi mutu, waktu dan biaya.
v.
Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
vi.
Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
vii. Memeriksa
dan menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana.
viii. Memberikan justifikasi teknis atas perubahan pekerjaan
ataupun pekerjaan tambah kurang (apabila ada). ix.
Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-built Drawings) sebelum serah terima pertama.
x.
Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
xi.
Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
xii. Menyusun
laporan
akhir
pekerjaan
konsultansi
pengawasan. Tanggung Jawab Pengawasan 1)
Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut : i.)
Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen kontrak yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
ii.) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja
pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan laporan-laporan yang disyaratkan. iii.) Hasil
evaluasi ditimbulkan
2)
IX.
Keluaran
pengawasan
dan
dampak
yang
Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat.
Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :
1)
Laporan harian, berisi keterangan tentang : a. Rencana Kerja Harian b. Tenaga Kerja, c. Bahan-bahan Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak, d. Alat-alat, e. Pekerjaan-pekerjaan Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan, f. Waktu pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan.
X.
Proses Pekerjaan Pengawasan
2)
Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
3)
Berita Acara angsuran.
4)
Laporan rapat di lapangan (site meeting).
5)
Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan. Pengawasan.
1)
Pekerjaan Persiapan
2)
3)
Kemajuan
Pekerjaan
untuk
pembayaran
a)
Melaksanakan survey awal (MC0) bersama pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor Pelaksana dan Perencana.
b)
Mereview program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan yang diajukan Kontraktor Pelaksana.
c)
Memeriksa Time Schedule / S-Curve yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendapatkan persetujuan.
Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan a)
Melaksanakan tugas pengawasan secara umum, pengawasan lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait.
b)
Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas terhadap bahan, alat dan tenaga kerja selama pelaksanaan dilapangan.
c)
Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan dapat dipenuhi minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
d)
Memberikan masukan/pendapat teknis tetang penambahan dan pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada persyaratan kontrak, yang mana perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
e)
Memberikan petunjuk, perintah dan persetujuan mutu bahan, sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dimana perubahan tersebut dapat langsung disampaikan kepada Kontraktor Pelaksana, dengan pemberitahuan tertulis serta tembusan pemberitahuan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Konsultasi a)
Melakukan konsultasi dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membahas segala masalah dan
persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
4)
5)
XI. Jangka Waktu Pelaksanaan
XII. Metode Pelelangan
b)
Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Perencana dan Kontraktor Pelaksana dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 m inggu kemudian.
c)
Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak
Laporan a)
Memberikan laporan dan pendapat administrasi dan teknis kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagianbagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
b)
Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
c)
Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan, dan mutu hasil pelaksanaan.
d)
Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Shop Drawings).
Dokumen. a)
Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
b)
Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
c)
Mempersiapkan Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua.
Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan selama 6 bulan (180 hari kalender) / mengikuti selama pelaksanaan Konstruksi Fisik berlangsung, terhitung sejak terbit SPMK dan jika terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan fisik, maka konsultan tetap wajib melaksanakan pengawasan tanpa tambahan biaya pengawasan.
Metode pelelangan yang diusulkan dalam pengadaan jasa konsultansi pengawasan ini adalah menggunakan Seleksi Umum Prakualifikasi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya. Jenis Kontrak adalah memakai kontrak harga satuan.
XIII. Persyaratan Penyedia Jasa Konsultansi
a. Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) Klasifikasi Pengawasan Rekayasa Sub klasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
Pengawasan
(RE202) yang masih berlaku; b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Pengawasan
Rekayasa Sub klasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) yang masih berlaku; c. Memiliki
keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa;
d. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia
Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikecualikan
bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan,
Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. h. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
jasa pengiriman pengiriman (dibuktikan dengan dengan surat keterangan Domisili); Domisili); i. Penyedia Barang/Jasa harus membuat surat pernyataan tidak
menuntut apabila pekerjaan fisik tidak dilaksanakan/dibatalkan. dilaksanakan/dibatalkan.
XIV. Tenaga Ahli yang Dibutuhkan XIV.1. Personil No.
Jabatan Personil
Jumlah
MM
Personil
Pengalaman (tahun)
Pendidikan
Sertifikat Keahlian
S1 Arsitektur atau S1 Arsitektur Lansekap
SKA Arsitek atau SKA Ahli Arsitektur Lansekap
3
S1 Teknik Sipil atau S1 Teknik Lingkungan
SKA Ahli Keselamat an Jalan atau SKA Ahli Teknik Jalan
3
D3 Teknik Sipil/ Arsitektur/ Bangunan
Keterangan
Tenaga Ahli :
1
2
TEAM LEADER Tenaga Ahli Muda Gol. II A
AHLI JALAN Tenaga Ahli Pratama Gol. I C
1
1
6
6
5
Melampirkan -Daftar Riwayat Hidup (CV) - SKA - Ijazah - KTP KTP / NPWP - SPTA Melampirkan -Daftar Riwayat Hidup (CV) - SKA - Ijazah - KTP / NPWP NPWP - SPTA
Tenaga Sub Profesional :
3
INSPEKTUR (Pengawas Lapangan)
4
6
Berijazah
Melampirkan -Daftar Riwayat Hidup (CV) -Copy Ijazah -Copy KTP / NPWP
Berijazah
Melampirkan -Daftar Riwayat Hidup (CV) -Copy Ijazah -Copy KTP /
Tenaga Pendukung :
4
Computer Operator/Typist
1
6
2
SMA/Sederajat Semua Jurusan
NPWP
XIV.2. Non Personil (Data Penunjang) No.
Uraian
Volume
Satuan
Buku
a. Laporan Bulanan
6
set
4
b. Laporan Akhir
1
set
4
Cetak / Penggandaan Dokumen Dokumen 1
XV. Peralatan Penyedia Jasa
Guna menunjang kelancaran pekerjaan dan menjamin hasil dengan mutu yang tinggi, Konsultan minimal m inimal menggunakan peralatan kerja sebagai berikut : No
Peralatan
Jumlah
Status Kepemilikan Kepemilikan *
1.
Camera Drone
1 set
Dukungan/ Sewa / Milik
2.
Komputer / Laptop
2 pcs
Milik
3.
Printer
2 pcs
Milik
4.
Meteran
4 pcs
Milik
5.
Kamera Digital
2 pcs
Milik
*Status Kepemilikan dibutktikan dengan tanda bukti kepemilikan atau surat dukungan atau perjanjian sewa XVI. Personil
Ahli Arsitektur Lansekap) Lansekap) XVI.1 Team Leader (Arsitek atau Ahli Posisi ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut : 1)
Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak; k ontrak;
2)
Bertanggung Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan lapangan;
3)
Menelaah gambar dan desain yang ada dan memantau penerapannya;
4)
Menelaah dan mengevaluasi program, jadwal dan kemajuan pekerjaan serta kinerja Kontraktor Pelaksana;
5)
Menelaah, mengevaluasi dan merekomendasikan merekomendasikan persetujuan terhadap usulan pengggunaan bahan, peralatan dan pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana;
6)
Membantu pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perubahan pekerjaan (Contract Change Order’s) dengan pihak perencana untuk mendapat persetujuan dalam bentuk Justifikasi Teknis;
7)
Membantu pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas
keberatan, permintaan perubahan dan klaim pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana dalam bentuk Justifikasi Teknis; 8)
Bertangggung jawab terhadap pengendalian mutu yang dilakukan oleh Tenaga Pendukung;
9)
Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mempersiapkan Laporan Bulanan (Fisik dan Keuangan), hasil pengujian mutu dan masalah-masalah yang dialami oleh Kontraktor Pelaksana;
10)
Mempersiapkan notulen rapat;
11)
Melaporkan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap Critical Path, mengevaluasi penyebab-penyebab terjadi keterlambatan keterlambatan dan memberikan saran tindakan yang yang harus diambil agar kemajuan kegiatan tetap terjaga;
12) Membantu dan membuat
rekomendasi tanggal PHO dan masa Jaminan Pemeliharaan Pemeliharaan serta serta mempersiapkan daftar kekurangan dan kerusakan pekerjaan (Defect List) yang harus diperbaiki;
Jalan atau Ahli Teknik Jalan) Jalan) XVI.2 Ahli Jalan (Ahli Keselamatan Jalan Posisi ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut : 1)
Membantu tugas-tugas Team Leader dalam menjamin pelaksanaan konstruksi sesuai dengan kaidah keselamatan dan struktural;
2)
Bertanggung Bertanggung jawab terhadap aspek struktural dan aspek K3 di lapangan;
3)
Menelaah gambar dan disain yang ada dan memantau penerapannya;
4)
Menelaah, mengevaluasi dan merekomendasikan merekomendasikan persetujuan terhadap usulan pengggunaan bahan, peralatan dan pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana;
5)
Bertangggung jawab terhadap pengendalian mutu yang dilakukan oleh Tenaga Pendukung;
6)
Memantau hasil pengujian mutu;
7)
Melaporkan kepada Team Leader terhadap metode pelaksanaan dan K3 dan dan memberikan saran tindakan yang yang harus diambil;
8)
Membantu Team Leader mempersiapkan daftar kekurangan dan kerusakan pekerjaan (Defect List) yang harus diperbaiki; diperbaiki;
XVI.3 Tenaga Sub Professional : Inspector (Pengawas Lapangan)
Posisi ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut : 1) Bertanggung jawab menjaga mutu pekerjaan dan menjamin
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak; 2) Memeriksa pekerjaan sementara, peralatan dan metoda kerja
Kontraktor Pelaksana; 3) Membantu melaksanakan instruksi pihak Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) sehubungan dengan dengan pelaksanaan pekerjaan; 4) Membantu melaksanakan instruksi pihak Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) berkaitan dengan manajemen mutu; 5) Memeriksa
dan memastikan kelengkapan peralatan laboratorium laboratorium dan kalibrasi peralatan Kontraktor Pelaksana;
6) Mengawasi
pengambilan semua contoh bahan dan membawanya ke laboratorium untuk diuji. Memberikan saran atas hasil ukuran yang tidak memenuhi kepada Kontraktor Pelaksana, melalui Tenaga Ahli;
7) Menyimpan
catatan kegiatan Kontraktor Pelaksana serta memperingatkan Kontraktor Kontraktor Pelaksana secara tertulis tertulis apabila apabila pekerjaan yang kurang bagus;
8) Memplot kemajuan harian Kontraktor Pelaksana pada bagan
yang telah disetujui; 9) Memantau dan melaporkan kecelakaan dan penyimpangan
yang terjadi di lapangan; 10) Memelihara
catatan kemajuan harian, mencatat cuaca, pengiriman bahan, perubahan ukuran dan dukungan tenaga kerja, peralatan di lapangan, kuantitas pekerjaan yang telah selesai, pengukuran lapangan dan kejadian-kejadian khusus atau pekerjaan tambahan;
11) Bertanggung jawab mengukur semua kuantitas dan pekerjaan
sementara serta menyimpan semua catatan pengukuran, perhitungan kuantitas dan sertifikat pembayaran; menjamin bahwa Kontraktor Pelaksana dibayar sesuai dengan kontrak; 12) Mengawasi survey-survey lapangan yang dilakukan oleh
Kontraktor Pelaksana untuk menjamin ketepatan pengukuran kuantitas yang tergambarkan dalam setiap sertifikat pembayaran (bobot); 13) Melaksanakan
Kontraktor (bobot);
atau Pelaksana
memeriksa perhitungan kuantitas dan semua sertifikat pembayaran
14) Mencatat jadwal progress yang up to date dan membantu pihak
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan data pembayaran dan fisik pada saat diperlukan; 15) Membantu Team Leader membuat laporan dan sertifikat
pembayaran untuk semua kuantitas dan pekerjaan sementara dan PHO.
XVI.4 Tenaga Pendukung : Operator Komputer
Posisi ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai berikut : Membantu team leader dan dan inspector dalam melaksanakan tugas administrasi sesuai dengan tugas dan kebutuhan.
XVII. Pelaporan
Dalam melaksanakan pekerjaan tiap penyedia jasa konsultansi harus mempunyai laporan dan menyampaikan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen sesuai yang dipersyaratkan pada setiap periode yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut : 1) Laporan Bulanan (sebanyak 4 set X 6 bulan)
Berdasarkan kemajuan progres pekerjaan tiap minggu kemudian dikompilasikan dalam laporan bulanan sehingga laporan bulanan ini merupakan rangkuman kegiatan mingguan yang antara lain berisi: Laporan Mingguan Mingguan berisikan antara lain: lain: a) Laporan Umum
Menerangkan tentang evaluasi pelaksanaan pekerjaan pada minggu yang bersangkutan, laporan mengenai prestasi yang dapat dicapai pada minggu bersangkutan, aktifitas kegiatan dalam periode 1 (satu) minggu serta masalah-masalah dan saran-saran Konsultan kepada Penyedia Jasa Konstruksi agar tidak terjadi keterlambatan kegiatan. b) Laporan Kemajuan Kegiatan
Dari laporan mengenai prestasi yang diterangkan dalam laporan Umum diatas, kemudian di break down (diperinci) lebih lanjut bobot prestasi tiap uraian pekerjaan, sehingga akan didapat prestasi kumulatif pada minggu bersangkutan, serta prestasi yang dicapai yaitu prestasi pelaksanaan dikurangi prestasi perencanaan (Time Schedule). c) Laporan Pemasukan Bahan
Konsultan membuat laporan mengenai barang-barang yang ada di lapangan baik dari volume maupun mutu / kualitasnya. d) Laporan Pemakaian Alat
Konsultan membuat laporan mengenai jenis peralatan yang ada di lapangan baik yang dipakai maupun yang rusak, serta memberikan saran-saran pemakaian alat yang lebih cocok (efektif dan efisien) untuk dipakai pada pekerjaan yang bersangkutan. bersangkutan. e) Laporan Jumlah Tenaga Kerja
Dalam laporan ini harus mencakup jumlah tenaga kerja, dari mulai Pelaksana Kegiatan (Site Manager) sampai dengan tukang, serta mengevaluasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan. Begitu juga untuk jenis pekerjaan yang dicapai oleh Kontraktor Pelaksana dalam periode 1 (satu) minggu. Dari hasil Laporan Mingguan jika digabungkan akan menjadi suatu Laporan Bulanan terdiri dari 4 (empat) rangkap, sehingga dalam Laporan Bulanan ini, tidak berbeda dengan Laporan Mingguan, yaitu berisi antara lain : permasalahannya; a) Laporan Umum beserta permasalahannya; b) Laporan Kemajuan Pekerjaan dalam perode 1 (satu)
bulan; c) Time Schedule rencana;
berupa
realisasi
pelaksanaan
dan
d) Laporan Pemakaian Alat dan Bahan dan Tenaga Kerja; e) Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium; f) Laporan hasil rapat (risalah/notulen rapat). 2) Laporan Akhir (sebanyak 4 set)
Pada akhir kegiatan Konsultan membuat Laporan Akhir dari keseluruhan pelaksanaan yang dilengkapi dengan gambargambar realisasi pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing)
dengan jumlah 5 (lima) rangkap. Adapun Laporan Laporan Akhir ini ini berisikan : 1.
Pendahuluan Berisi gambar dilaksanakan.
kegiatan
pembangunan
yang
2.
Uraian umum kegiatan : a) Lokasi kegiatan b) Gambar peta situasi, potongan melintang dan memanjang (alinyemen vertikal dan horizontal) c) Administrasi kontrak d) Data kegiatan e) Bar chart dan time schedule f) Hal-hal khusus yang terjadi selama pelaksanaan
3.
Laporan Laboratorium Laboratorium a) Kualitas/quality Kualitas/quality control (jika ada/perlu) b) Uitzet / peil pengukuran (jika ada/perlu ada/perlu)) c) Kuantitas Kuantitas / Quantity Control (jika (jika ada/perlu) ada/perlu)
4.
Keadaan cuaca
5.
Organisasi kegiatan a) Perincian tugas dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab staf pengawasan b) Struktur organisasi c) Daftar sub penyedia penyedia jasa konstruksi (jika ada)
6.
Pernyataan biaya: a) Biaya total b) Tahapan persentase termin (sesuai yang diatur dalam dokumen kontrak)
7.
Foto-foto pelaksanaan pekerjaan pekerjaan (0%, 50% dan 100%)
8.
Kesimpulan.
3) Technical Report, ,meliputi antara lain :
XVIII. Produksi Negeri
XIX. Persyaratan Kerjasama
a)
Justifikasi teknis (tambah/kurang);
dalam
hal
perubahan
b)
Benefit/Cost Ratio analysis (jika diperlukan)
pekerjaan
Dalam Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan diharuskan menggunakan produksi dalam negeri yang dalam penggunaannya merupakan bahan material yang kokoh dan kuat yang sesuai dengan SNI. Dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis, Konsultan Pengawasan harus memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik secara lisan maupun tertulis dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembayaran biaya Konsultan Pengawas adalah berdasarkan orangbulan (Man-Month). Bagi Konsultan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan maupun ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, denda dan pembatalan/pencabuta pembatalan/pencabutan n SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak. Semua hasil laporan-laporan harus disimpan dalam Compact Disc
(CD) atau flash disk serta diserahkan sebagai produk Konsultan yang bersangkutan. XX. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 1 (satu) berkas yang berisi data dan informasi yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, Rencana Kerja dan Syarat yang akan menjadi lampiran Kontrak. Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyediakan fasilitas pelayanan semaksimal mungkin kepada Konsultan Pengawas, seperti dalam hubungannya dengan Laboratorium Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk Quality Control dan sebagainya.
XXI. Penutup
1. Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijakan pemerintahan yang berlaku maka segala sesuatu yang termaksud di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diteliti dan ditinjau kembali. 2. Hal-hal yang belum belum diatur dalam KAK ini akan ditetapkan ditetapkan lebih lanjut. 3. Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan dipergunakan sebagai sebagai acuan dalam dalam pengadaan jasa konsultansi pengawasan bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Provinsi DKI Jakarta ini.
Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Muhammad Najib NIP 196209041997031002
