KAK Identifikasi UKM

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Jl. Senam No. 1

KERANGKA ACUAN KERJA IDENTIFIKASI TERHADAP KEGIATAN DAN/ATAU USAHA DAN UKM DI KOTA BOGOR TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

2013


BAB I PENDAHULUAN

I.

Pendahuluan Usaha Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan istilah UKM memegang

peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Disaat perusahaan-perusahaan besar bertumbangan akibat badai krisis moneter tahun 1996 silam, justru UKM-UKM yang ada masih mampu bertahan untuk terus menjalankan operasional usahanya. Selain berperan penting di bidang perekonomian Indonesia, UKM-UKM juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya di bidang lingkungan hidup ( environment ), khususnya dalam menjaga kestabilan ekosistem alam. Penggunaan materi operasional usaha berupa kertas, plastik, dan lain-lain secara lambat laun akan dapat merusak ekosistem alam, hal ini dikarenakan semua materi tersebut bersifat merusak alam (kertas diproduksi dari bahan baku kayu, sedangkan plastik memiliki sifat sulit untuk terurai). Masalah-masalah dalam lingkungan hidup hanya mungkin dikendalikan dengan memakai orientasi menjaga kelestarian kondisi lingkungannya, karena pemanfaatan berbagai sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan tetap saja akan berlangsung dengan negatif sebagai akibat perubahan yang terjadi. Untuk itu semua pihak, termasuk Usaha Kecil diharapkan ikut pula melestarikan lingkungan usahanya, terutama melalui upaya pelaksanaan proses menghasilkan produknya maupun dalam hal produk yang dihasilkannya. Secara nasional hal itu menjadi signifikan, dalam kaitan adanya sejumlah besar Usaha Kecil dengan lokasi usaha yang tersebar, dan dilakukan dengan orientasi utama memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya melalui kegiatan memasok produkproduk kebutuhan masyarakat atau industri lain (aspek ekonomi). Sebagian besar dari mereka

umumnya

belum

sepenuhnya

terlibat

dalam

upaya

memperhatikan

dan

mengakomodasi kepentingan pihak lain (aspek etika dan keadilan dalam lingkup sosial budaya), apalagi ikut pula merawat dan menjaga kelestarian lingkungan dan ekologinya, di mana mereka berusaha dan mengeksploitasi sumber-dayanya (aspek lingkungan hidup). Pesan penting dalam pengendalian lingkungan hidup di sini adalah bahwa berbagai keputusan yang diambil saat ini, tanpa dikompromikan dengan memperhatikan kepentingan generasi masa depan, akan berdampak negatif bagi kehidupan generasi tersebut dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu dalam kaitan upaya mendukung 1


berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, serta kebijakan publik yang terkait dan telah diterbitkan pemerintah sampai saat ini, adalah menjadi suatu hal mendesak untuk segera menyiapkan para pengusaha kecil tersebut, agar khususnya dalam melakukan kegiatan produksinya, juga mampu melakukan langkah preventif untuk dapat mengakomodasi berbagai aspek dan dampak negatif dari kegiatan usahanya bagi lingkungan hidup, di samping mewujudkan pemerataan dan keadilan diantara mereka, serta sekaligus juga dapat menerapkan etika lokal, yang tercantum dalam adat kebiasaan umumnya, guna melestarikan lingkungan hidup. Di sisi lain berbagai perubahan, sebagai dampak dinamika pembangunan dan penemuan teknologi baru, telah pula mendorong perlunya mencermati dengan intensif berbagai

proses

pengelolaan

lingkungan

hidup.

Apalagi

dengan

terjadinya

sejumlah perubahan kritis, seperti misalnya: 1. Peningkatan jumlah penduduk, dengan penyebaran yang kurang merata, telah menumbuhkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan sumberdaya alam. Kondisi tersebut memerlukan pengendalian karena diduga akan terjadi peningkatan secara berlebihan dalam upaya eksploitasi sumberdaya alamnya; 2. Peningkatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui ( non renewable resources), menyebabkan penurunan kemampuan lingkungan, disamping dapat mendorong menumbuhkan sikap tidak tertib dalam menerapkan tata cara yang disusun untuk memanfatkan maupun menggunakan teknologi yang baru; 3. Perkembangan yang pesat dari teknologi baru serta perubahan kebudayaan, telah berdampak dalam wujud yang tidak menguntungkan di samping tidak juga dapat mendukung serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; 4. Semakin intensifnya hubungan internasional, juga berdampak pada meningkatnya “tuntutan terbuka” dari dunia internasional terhadap perlakuan pengelolaan lingkungan hidup dalam negara anggota tertentu (misalnya tuntutan perlunya mencantumkan ecolabel , bagi produk-produk yang dihasilkan dari kayu maupun sumber tanaman lainnya). Dalam menghadapi kondisi seperti itu, para pengambil keputusan akan terus menerus dihadapkan pada situasi yang dilematis, yang memerlukan proses keputusan yang efektif dan partisipasi aktif para pelaku ekonomi bersangkutan (sesuai dengan paradigma pembangunan baru yang menekankan minimisasi pola intervensi pemerintah dan meningkatnya partisipasi masyarakat ), karena di satu sisi ada kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan

hidup

(ekonomi)

dan

di

sisi

lain

ada

keharusan

untuk

dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat luas (sosial ekonomi). Aplikasinya berkaitan 2


erat dengan upaya pengembangan kegiatan Usaha Kecil Menengah khususnya. Dengan demikian masalahnya menjadi signifikan mengingat besarnya jumlah UKM, sebagai komponen pelaku ekonomi nasional. Mereka itulah yang saat ini tergolong dalam Usaha Kecil

Menengah

(UKM), yang secara konseptual

berpotensi untuk

ikut membantu

melestarikan lingkungan hidup di sekitar wilayah usahanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, UKL-UPL dan SPPL. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL dilakukan berdasarkan kriteria: a. tidak termasuk dalam kategori wajib AMDAL dan UKL-UPL b. kegiatan usaha mikro dan kecil. Ringkasnya

undang-undang

orang termasuk para

tersebut

pengusaha khususnya, tidak

menunjukkan, bebas

dari

bahwa setiap

tanggung

jawab untuk

ikut melakukan pengelolaan lingkungan hidup, berdasar asas tanggung jawab maupun asas berkelanjutan serta asas manfaat yang dipakai sebagai petunjuk dalam menghadapi masalah lingkungan hidup, agar akhirnya dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Soemarwoto (1999), menyatakan bahwa dari sisi ekologi, pembangunan sebenarnya merupakan satu ”gangguan”. Gangguan itu berpengaruh pada keseimbangan lingkungan, yang diharapkan akan dapat mencapai keseimbangan kembali pada kondisi lingkungan yang baru. Karena itu yang diperlukan di sini adalah bagaimana

menjaga

lingkungannya. Dapat

kelestarian

disimpulkan

bahwa yang

lingkungan, dan bukan menjaga kondisi perlu

dilestarikan

justru kemampuan

lingkungannya dalam upaya mendukung proses pembangunan dimaksud. Di sinilah nampak keterkaitan antara peran kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan masalah lingkungan hidup. Bagaimana kita menyikapi dan menyiapkan mereka, agar mereka tidak menjadi pencetus masalah baru dalam proses pengelolaan lingkungan hidup merupakan acuan yang perlu segera diwujudkan. Harus diakui bahwa sampai sekarang kebijakan pembangunan UKM yang ada belum lagi dikaitkan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Namun demikian perlu dicatat bahwa sampai saat ini, sudah ada beberapa jenis industri kecil yang mulai dibina agar hasil limbahnya (sebagian mereka itu adalah Usaha Kecil Menengah dimaksud) dapat terkendali. Pembinaan itu didasarkan pada ketentuan dan tata cara yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Evaluasi mereka terhadap para pelaku industri kecil dan menengah menunjukkan bahwa 80% diantaranya masih dinilai tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam usahanya. Salah satu sebab kurang efektifnya pembinaan adalah karena kurang efektifnya koordinasi dalam menerapkan rangkaian program-program pembinaannya. Ada pula 3


informasi lain yang menyatakan adanya kesulitan dalam menumbuhkan sikap dan perilaku yang berorientasi pada upaya ”melestarikan lingkungan” pada para pengusaha kecil, sehingga akibatnya mereka menjadi tidak pernah merasa memiliki kepentingan untuk melakukan hal itu. Mungkin juga karena langkah melestarikan lingkungan belum mampu menunjukkan insentif bagi yang melakukannya. Identifikasi kegiatan UKM terhadap dampak lingkungan hidup di Kota Bogor sangatlah penting untuk mengetahui potensi pencemar, sehingga selanjutnya akan menjadi indikator pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan. Saat ini baru beberapa saja usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan tetapi pada umumnya merupakan usaha dan/atau kegiatan di luar UKM. Kegiatan identifikasi UKM ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan seluruh Kota Bogor. Pada Tahun Anggaran 2013 ini kegiatannya meliputi: 1. Pengumpulan data sekunder berupa jenis dan/atau usaha di bidang makanan dan minuman di wilayah Kota Bogor 2. Pengumpulan data primer berupa data kualitas limbah cair sesuai dengan baku mutu lingkungan untuk kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di wilayah Kota Bogor. 3. Membangun Sistem Informasi Data Base UKM jenis kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman. 4. Melakukan pemetaan identifikasi UKM kegiatan dan/atau usahan makanan dan minuman di wilayah Kota Bogor.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2014 direncanakan akan melanjutkan pendataan dan identifikasi UKM kegiatan dan/atau usaha lainnya di wilayah Kota Bogor.

II.

Maksud dan Tujuan Maksud dari identifikasi terhadap kegiatan dan/atau usaha dan UKM di kota bogor terhadap dampak lingkungan adalah untuk: 1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan/atau usaha terhadap dampak lingkungan 2. Evaluasi secara periodik terhadap dampak lingkungan 3. Perencanaan sistem pengolahan limbah. Tujuan dari kegiatan identifikasi terhadap kegiatan dan/atau usaha dan UKM di Kota Bogor terhadap dampak lingkungan adalah:

4


1. Dapat mengidentifikasi usaha dan/atau kegiatan UKM yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan di Kota Bogor sesuai dengan kegiatan dan/atau usaha yang dapat berdampak terhadap lingkungan. 2. Data dasar dalam melaksanakan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam menentukan teknologi yang ramah lingkungan dan sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan

baik itu limbah cair, limbah padat maupun

pencemaran udara. 3. Dapat menyediakan informasi terkait dengan hasil identifikasi usaha kegiatan dan/atau usaha yang meliputi: a.

Data pengelolaan lingkungan hidup dari suatu kegiatan dan/atau usaha

b.

Data hasil monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan

c.

Data kuantitas dan kualitas limbah cair, padat dan udara yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan/atau usaha

III.

d.

Informasi proses produksi dan pengelolaan lingkungan hidup.

e.

Sistem pengolahan limbah yang tepat untuk suatu kegiatan dan/atau usaha.

Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah: 1. Tersedianya sistem informasi tentang pengawasan dan pengendalian terhadap identifikasi UKM kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor terhadap dampak lingkungan. 2. Tersedianya data identifikasi UKM terhadap usaha dan/atau kegiatan makanan dan minuman yang terkena dampak lingkungan di Kota Bogor.

IV.

Manfaat Manfaat dari kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan

kualitas

kinerja

operasional

pengawasan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup di Kota Bogor. 2. Memberikan

kemudahan

untuk

mengakses

data/informasi

terkait

dengan

pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor.

5


V.

Ruang Lingkup Ruang lingkup darikegiata ini adalah: 1. Analisa desain program database identifikasi terhadap kegiatan dan/atau usaha dan UKM di Kota Bogor berbasis SIG. 2. Penyusunan Program Data Base pengelolaan lingkungan hidup bagi UKM dengan informasi yang terdiri dari: a.

Kepemilikan, proses produksi, bahan baku, kuantitas dan kualitas limbah cair, padat dan udara, penggunaan sumber air bersih, badan air penerima, kesesuaian antara jenis usaha dan/atau kegiatan dengan pengelolaan lingkungannya serta tata ruang wilayahnya, sistem pengolahan limbah cair, padat dan udara.

b.

Dokumentasi yang terkait dengan perizinan kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman

c.

Indikasi pelanggaran administrasi, pelanggaran persyaratan pengelolaan lingkungan hidup

d.

Penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup

3. Penyediaan 1 (satu) unit Personal Computer (PC) dan instalasi perangkat lunak program data base identifikasi kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman terhadap UKM di kota bogor 4. Pengolahan data Pengolahan data merupakan kegiatan memasukkan data primer hasil survey ke dalam program database identifikasi terhadap kegiatan dan/atau usaha dan UKM di kota bogor terhadap dampak lingkungan 5. Survey titik koordinat seluruh UKM kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor 6. Pemetaaan identifikasi UKM kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor, dimana didasarkan pada titik-titik koordinat dari hasil survey dan di overlay dengan peta rencana pola ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Tahun 20011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. 7. Uji coba dan pelatihan program data base identifikasi UKM kegiatan dan/atau usaha dan makanan dan minuman di Kota Bogor terhadap dampak lingkungan. Uji coba ini merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka penerapan program data base dan melatih staf/pelaksana yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara program database tersebut.

6


8. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan perangkat keras (PC) melalui dukungan teknis 3 (tiga) bulan setelah masa pekerjaan dan 1 (satu) tahun dukungan garansi terhadap seluruh perangkat sistem terpasang.

VI.

Bahan dan Alat Bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan identifikasi terhadap kegiatan dan/atau usaha dan UKM di kota bogor terhadap dampak lingkungan berbasis SIG adalah: 1. Data administrasi berupa kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman untuk UKM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Kantor Koperasi Kota Bogor dan Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Kota Bogor. 2. Data titik koordinat UKM terhadap identifikasi terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor yang disediakan oleh pihak ketiga (jasa konsultan) 3. Peta citra satelit terbaru dan Peta Rencana Pola Ruang RTRW 2011-2031. Alat yang dibutuhkan untuk kegiatan in iadalah: 1. Kuisioner pendataan kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman untuk UKM di Kota Bogor 2. GPS

VII.

Output (Keluaran) 1. Laporan Pendahuluan 10 (sepuluh) buku) 2. Laporan Antara 10 (sepuluh) buku) 3. Laporan Akhir 10 (sepuluh) buku 4. Peta 6 lembar dengan skala 1:50.000 5. Laporan Eksekutif 6. Perangkat lunak Program Database identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman, dalam salinan digital berupa CD 1 (satu) keping. 7. Dokumentasi panduan administrasi dan penggunaan program identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman UKM di Kota Bogor dalam salinan digital berupa CD dan tercetak 3 (tiga) keping. 8. Dokumen teknis komponen pendukung program identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor dalam salinan digital berupa CD dan tercetak 3 (tiga) keping.

7


9. Beroperasinya aplikasi program data base identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau

usaha

makanan

dan

minuman

di

Kota

Bogor

sehingga

dapat

dimanfaatkan oleh pengguna dari Bidang Tata lingkungan dan Kemitraan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Air untuk mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor.

VIII. Pelaksanaan Kegiatan Tahapan-tahapan menganalisa kbutuan dan pengembangan sistem sebagai berikut: 1. Survey terhadap UKM jenis kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor 2. Analisa sistem 3. Desain sistem 4. Pengadaan elemen sistem Perangkat lunak 5. Instalasi elemen sistem Perangkat lunak 6. Entri data dasar ke sistem dari setiap fitur/model yang disediakan. 7. Finalisasi sistem 8. Pelatihan

Komponen perangkat lunak pembentuk sistem dalam kegiatan ini adalah: 1. Komponen basis data: a. Merupakan sistem manajemen basis data b. Memiliki konsol administrasi dan pemeliharaan basis data yang mandiri c. Mendukung penyimpanan tipe data bitmap dan geospasial 2. Komponen aplikasi dasar Berbasis open source baik melalui teknologi aplikasi PHP dan/atau java 3. Komponen geospasial Merupakan pemetaan yang kompatibel dengan GIS ( Geographical Information System) yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial dan/atau memalui Google Earth

Persyaratan Implementasi Program identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor. 1. Persyaratan desain program database Aplikasi harus disiapkan untuk pengembangan lebih lanjut tanpa terikat pihak ketiga

8


2. Persyaratan Menu/Fitur Perangkat Lunak Program identifikasi UKM kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor, minimal menyediakan: a. Menu LIHAT DATA, dengan fitur: 1) Cari kegiatan dan/atau usaha, dengan filter dan layer: a) Kegiatan dan/atau usaha milik perseorangan b) Kegiatan dan atau usaha milik perusahaan c) Kegiatan dan/atau usaha milik pemerintah 2) Filter STATUS PERIZINAN dengan layer: a) Bangunan sudah ber-IMB b) Bangunan belum ber-IMB c) Bangunan sudah ber- HO d) Bangunan belum ber-HO 3) Filter LOKASI KEGIATAN DAN/ATAU USAHA dengan layer: a) Lokasi kegiatan dan/atau usaha menurut Kelurahan b) Lokasi kegiatan dan/atau usaha menurut Kecamatan c) Lokasi badan Air penerima 4) Lihat peta lokasi kegiatan dan/atau usaha 5) Lihat peta aliran air, dengan sub layer: a) Air bersih b) Air buangan 6) Lihat informasi kegiatan dan/atau usaha, dengan filter dan layer: a) Filter Data Umum, dengan layer: (1) Data pemilik kegiatan dan/atau usaha (2) Data kepemilikan lahan (3) Data luas lahan (4) Data luas bangunan b) Filter Data Teknis, dengan layer: (1) Bahan baku (2) Penggunaan Air Bersih (3) Debit Air Limbah b. Menu EDIT DATA dengan fitur: 1) TAMBAH DATA dengan layer: a) Tambah variable b) Tambah data baru 2) HAPUS DATA dengan layer: a) Hapus variable 9


b) Hapus data baru c.

Menu

PENGAWASAN

KEGIATAN

DAN/ATAU

USAHA

DI

KOTA

BOGOR

TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN, dengan layer: 1) Kesesuaian kegiatan dan/atau usaha dengan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesesuaian kegiatan dan/atau usaha dengan peruntukan tata ruang. 3) Kesesuaian kegiatan dan/atau usaha dengan pengolahan limbah

3. Persyaratan Pelatihan Melaksanakan pelatihan penggunaan program data base identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor terhadap dampak lingkungan

yang

dilakukan

untuk

operator,

teknisi

dan

administrator

setelah

dilaksanakan instalasi. Pelatihan juga mencakup pelatihan/pemeliharaan, serta pelatihan aspek non teknis (untuk optimalisasi dan pengembangan system dan peralatan serta peningkatan kuaitas SDM yang terkait dengan pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan sistem). Rinciannya adalah sebagai berikut: a. Durasi : 12 jam b. Materi yang akan diajarkan: 1) Perangkat keras dan infrastruktur jaringan : 4 jam 2) Perangkat lunak – dasar administrasi dan penggunaan : 4 jam 3) Perangkat lunak – lanjut pengembangan dan pemeliharaan : 4 jam c. Peserta :5 orang d. Asal peserta : personel sub bidang dampak lingkungan e. Tempat pelatihan: ruang rapat BPLH 4. Persyaratan Uji Sistem a. System/Alication User Acceptance Test (UAT) oleh Tim Uji Sistem akan ditentukan bersama. Kasus pengujian yang dibuat meliputi : Pengujian Fungsional, Pengujian Keandalan, Pengujian integritas dan Pengujian Beban. Tujuan dari fase ini adalah untuk memastikan system yang dibangun telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Deliverables yang dihasilkan: 1) Dokumen User Acceptance Test 2) Skenario User Acceptance Test 3) Bukti Hasil Uji Teknis b. On Site Acceptance (OAT), yaitu uji terima barang dan instalasi di lokasi pemasangan.

10


5. Persyaratan Pendampingan Operasional Memberikan dukungan teknis selama 3 (tiga) bulan setelah masa pekerjaan dan 1 (satu) tahun dukungan garansi terhadap seluruh perangkat sistem terpasang. 6. Persyaratan Pemeliharaan Sistem Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun masa pemeliharaan sejak serah terima hasil pekerjaan, penyedia jasa berkewajiban memantau sistem dan melakukan perawatan serta perbaikan/penyempurnaan dengan cakupan berada dalam f itur/modul terpasang di sistem berdasarkan permintaan pengguna dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemantauan dan perawatan sistem dilaporkan secara berkala dan tertulis; 2) Pelaksanaan perbaikan/penyempurnaan dan didiskusikan dengan Tim Teknis didukung dengan catatan tertulis dan lengkap. 7. Persyaratan Dokumen Teknis Penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk melengkapi hasil pekerjaannya dengan dokumentasi sebagai berikut: a. Perangkat lunak Program Database Identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman terhadap dampak lingkungan di Kota Bogor dalam salinan digital berupa CD 1 (satu) keping. b. Dokumentasi Panduan Administrasi dan Penggunaan Program Data base identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman terhadap dampak lingkungan di Kota Bogor dengan salinan digital berupa CD dan tercetak 3 (tiga) keping. c. Dokumentasi Teknis Komponen Pendukung Program Identifikasi UKM terhadap kegiatan dan/atau usaha makanan dan minuman di Kota Bogor dala salinan digital berupa CD tercetak 3 (tiga) keping.

IX.

KEBUTUHAN PERSONIL Tenaga ahli pendukung yang harus disediakan oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan penyusunan program berbasis SIG adalah sebagai berikut:

11


NO. A. 1.

2.

3.

POSISI Tenaga Ahli Team Leader merangkap Analis Senior (1 orang)

KUALIFIKASI

-

Ahli database/programer (1 orang)

-

Ahli Sistem Informasi (1 orang)

-

-

-

4.

Ahli lingkungan hidup (2 orang)

-

B. 1. 2.

3.

Tenaga Pendukung Sekretaris Surveyor (5 orang)

Drafter (1 orang)

-

4.

5.

Operator Komputer (2 orang) Office Boy (1 orang)

-

Minimal Pasca Sarjana (S2) bidang Teknik Komputer/Informatika Pengalaman 5 (lima) tahun di bidang sistem Informatika Minimal Pasca Sarjana (S2) bidang Informatika Berpengalaman 5 tahun di bidang penyusunan data base dan aplikasi Sarjana (S1) bidang Geodesi/Geografi/Penginderaan Jauh Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang penyusunan sistem informasi geografis Sarjana (S1) bidang teknik lingkungan/kimia Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang analisa lingkungan hidup Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun Minimal tenaga ahli madya (D3) Berpengalaman minimal 5 (lima)tahun di bidang survey Minimal Tenaga ahli madya (D3) Berpengalaman minimal tenaga ahli madya (D3) bidang geodesi/geografi/penginderaan jauh. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang sistem informasi GIS Minimal Tenaga Ahli Madya (D3) bidang Komputer Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun Minimal SMA

JUMLAH BULAN 5 OB

5 OB

5 OB

10 OB

5 OB 15 OB

2 OB

10 OB

5 OB

12


a. Personal Computer (PC) dengan spesifikasi GIS: 1) Platform: Desktop PC 2) Prosessor: Intel Core-i5 Processor 3) Processor Onboard: Intel® Core™ i5-2500 Processor (6M Cache, 3.30 GHz) 4) Chipset: Intel® H61 5) Memori Standar: 4GB DDR3 PC-10600 6) Max. Memori: 8GB (2 x 4GB) 7) Memori Slot: 2 VGA Card1GB 8) Audio: Integrated 9) Storage Controller: Serial ATA 10) Hard Drive: 1TB Serial ATA, 7200RPM 11) Optical Drive: DVD±RW 12) Networking: Gigabit LAN WIFI 13) Sistem Operasi: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bit 14) Garansi: 1-Tahun Garansi Terbatas oleh Distributor Resmi 15) Monitor: 20" LED b. Lingkup kewenangan penyedia jasa adalah: 1) Melaksanakan komitmen kontrak dengan sungguh-sungguh 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan pada kerangka acuan kerja dan dokumen usulan teknis 3) Merespon dan menindaklanjuti arahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis 4) Untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan harus membuat struktur organisasi, menyusun jadwal pelaksanaan danmengadakan pertemuan berkala dengan pemberitahuan tugas/staff yang ditunjuk oleh pemberi tugas 5) Dalam pertemuan berkala tersebut dilakukan pembahasan produk yang harus dihasilkan oleh konsultan sesuai dengan pengarahan penugasan dari pemberi tugas berdasarkan standar hasil perencanaan. 6) Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus menempati waktu pelaksanaan dan ketentuan tersebut adalah mengikat 7) Konsultan bersedia panggilan PPK di luar jadwal pertemuan berkala apabila dibutuhkan.

X.

SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 244.860.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) 13


XI.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender

XII.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.

KEGIATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Persiapan Survey Analisa sistem Desain sistem Pengadaan elemen sistem Perangkat lunak Instalasi elemen sistem Perangkat lunak Entri data dasar ke sistem dari setiap fitur/model yang disediakan Finalisasi dan uji coba sistem Pelatihan Laporan Pendahuan Laporan Antara Laporan Akhir

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

2

3

4

5

Bulan 6 7

8

9

10

Ditetapkan di: Bogor Pada tanggal 30 April 2013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengguna Anggaran

Mari Mariam, BE NIP. 19610913 198703 2 003

Dra. Lilies Sukartini, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601121 198603 2007

14

11

12

KAK Identifikasi UKM

Recommend Documents