63
BAB VI. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DED JALAN AKSES TOL KARAWANG TIMUR 1. Latar Belakang
Jalan yang ada strukturnya tidak mampu melayani lalu lintas yang ada pada saat ini, peningkatan struktur rnerupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalarn kondisi tidak mantap atau kritis agar 'ruasruas jalan tersebut mernpunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Pelayanan infrastruktur terutama jalan semakin buruk disebabkan perbedaan yang sangat signifikan antara pertumbuhan lalulintas dengan infrastruktur jalan. Hal tersebut diperparah dengan kecenderungan pertumbuhan pemanfaatan ruang milik jalan yang bukan semestinya, memberikan andil yang cukup besar terhadap kerusakan jalan. Jalan Mekarbuana – Kebon Jambe merupakan akses menuju ke Mekerbuana. Mekerbuana. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKarawang dengan bantuan Penyedia Jasa Konsultansi, bermaksud membuat DED Jalan Akses Tol Karawang Timur. T imur. Berdasarkan program tahunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2017 menganggarkan dana untuk Pekerjaan DED Jalan Akses Tol Karawang Timur pada Kegiatan Penyusunan DED Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan oleh Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari pekerjaan DED Jalan Akses Tol Karawang Timur ini adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis jalan baik menyangkut konstruksi jalan dan bangunan pelengkap, sehingga didapat hasil
64
perencanaan jalan yang komprehensif, mencakup analisa perencanaan teknik struktur jalan, gambar rencana, spesifikasi pekerjaan konstruksi, dan rencana anggaran biaya, serta kebutuhan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan standar keteknikan berdasarkan norma, standar dan pedoman yang berlaku yang sesuai dengan kondisi serta situasi lapangan. Tujuan perencanaan ini adalah mendapatkan hasil perencanaan teknik jalan yang berdayaguna dan berhasil guna, efektif serta efisien berdasarkan kondisi dan situasi objek perencanaan 3. Sasaran
Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaranpokok dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan suatu produk dokumen lengkap perencanaan teknis jalan. Dokumen ini harus dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat guna sehingga mendukung tercapainyapelaksanaan fisik yang tepat waktu, struktur yang berkualitas, berfungsi baik, dan dapat dipertanggungjawabkan baik biaya maupun teknis, serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karawang. Dokumen dimaksud, terdiri dari Laporan pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir, Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya.
4. Lokasi Kegi ata n
Lokasi perencanaan adalah Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang.
5. Sumber Pendanaan
Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelola DED Jalan Akses Tol Karawang Timur adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
65
Data Penunjang 7. Standar Teknis
8. Referensi Hukum
Pedoman Perencanaan Perkerasan jalan Beton Semen Pd T-14-2003(Dep. Kimpraswil) SNI 03-3424,1994 tatacara perencanaan drainase permukaan jalan SNI 03- 1732,1989, Tatacara perencanan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan analisa metode komponen SNI No. 03-2442-1991, Spesifikasi Kerb Beton untuk jalan SNI No. 03-2447-1991, Spesifikasi trotoar Standar No. 031/T/BM/1999/SK, Tatacara Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan SNI No. 03-2444-2002, Spesifikasi Bukaan Pemisah Jalur (Separator) Pd.T –XX-2005-B Pedoman Perencanan Teknis Jalan Peraturan-peraturan lain yang relevan dengan penyusunan perencanaan ini Pedoman lain yang relevan dengan pekerjaan ini Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa konstruksi PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
Ruang Lingkup 9. Lingkup Kegiatan
Lingkup pekerjaan jasa konsultan yang termasuk ke dalampekerjaaninimeliputi: a. Survei pendahuluan untuk menentukan lokasi pengambila sampel tanah (bor dan sondir) serta pengukuran.
66
10. Keluaran
b. Survei geologi dan mekanika tanah untuk menentukan daya dukung tanah setempat baik lapangan maupun hasil laboratorium. c. Pengumpulan data hidrologi. d. Perencanaan Jalan berdasarkan hasil survei lalu lintas dan data teknis yang ada. e. Penentuan jenis konstruksi atau alternatif lain yang sesuai dengan kebutuhan. f. Membuat gambar rencana jalan sebagai dasar perhitungan volume. g. Pehitungan volume perencanaan serta membuat analisa harga satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Membuat dokumen pengadaan dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy dengan jenis dokumen eprocurernent dan non e-procurement yang dikeluarkan oleh LKPP edisi terbaru. i. Membuat buku sistern operasi dan pemeliharaan jalan. Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah berupa Buku Perencanaan Teknis Jalan untuk DED Jalan Akses Tol Karawang Timur sesuai dengan target jalan yang ditetapkan, baik dalam bentuk deskripsi, detail engineering design (gambar, spesifikasi, analisa dan perhitungan pembiayaan).
11. Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberikan fasilitas peralatan, material kepada penyedia jasa. PPK akan menyediakan tim teknis yang akan memberikan arahan/saran/masukan selama proses pekerjaan dan penyedia jasa wajib melaksanakan asistensi kepada tim teknis secara periodik.
12. Peralatan d an Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Penyedia jasa menyediakan prasarana dan sarana pendukung baik yang menyangkut alat, tempat maupun material selama proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung sesuai dengan rincian rencana biaya.
13. Lingkup Kewenangan
Dalam penyusunan prioritas penanganan, penyedia jasa mengajukan segmen-segmen yang terpilih
67
Penyedia Jasa
14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 15. Personil
berdasarkan penilaian menurut NSPM yang berlaku untuk diajukan dalam rencana penanganan konstruksi. Prioritas penanganan DED Jalan ditentukan oleh PPK pada saat penandatanganan kontrak. Jangka waktu pelaksanan paket kegiatan ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender.
Posisi TENAGA AHLI Team Leader/ Ahli Jalan
Geodetic Engineer
Estimate Engineer
Kualifikasi
S1 Teknik Sipil/Transportasi, ≥5 tahun SKA Madya Ahli Teknik Jalan. S1 Teknik Geodesi, ≥4 tahun SKA Madya Ahli Geodesi. S1 Teknik Sipil, ≥4 tahun SKA Madya Ahli Teknik Jalan.
TENAGA PENUNJANG Asisten Higway Engineer
16. Pendekatan dan Metodologi
Jumlah Orang Bulan 1 Orang, 2 Bulan
1 Orang, 1 Bulan
1 Orang, 1 Bulan
1 Orang, 1 Bulan
Surveyor Teknisi
2 Orang, 1 Bulan 1 Orang, 1 Bulan
Operator CAD Operator Komputer
1 Orang, 1 Bulan 1 Orang, 2 Bulan
1. Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pekerjaan ini harus: Menjelaskan proses kegiatan dari mulai sampai selesai disertai alur kerjanya; Menjelaskan tahapan kerja per sub item
68
pekerjaan; Menjelaskan jenis peralatan yang digunakan untuk menunjang perencanaan yang akan dilaksanakan; Menjelaskan produk/hasil yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini; Diperkenankan, bahkan dinilai positif terhadap inovasi dan penambahan lingkup pekerjaan yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari perencanaan yang positif. 2. Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam perencanaan 3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan
17. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan dan Softcopy File memuat: 1. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh; 2. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya; 3. Jadwal kegiatan penyedia jasa; 4. Gambaran umum wilayah pekerjaan; 5. Keluaran yang akandihasilkan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dalam format kertas A4.
18. Laporan Antara
Laporan Antara dan Softcopy File memuat hasil pekerjaan lapangan yang terdiri dari: 1. Laporan Pengukuran; 2. Laporan Geologi dan Mekanika Tanah; Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dalam format kertas A4.
19. Laporan Draft Akhir
Laporan Draft Akhir dan Softcopy File memuat konsep perencanaan teknis. Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dalam format kertas A4.
20. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan dan Softcopy File memuat laporan konsultan setiap bulan sebanyak 5 (lima) Unit per
69
21. Laporan Akhi r
bulan. Laporan Akhir dan Softcopy File memuat semua laporan kegiatan konsultan di buat dalam rangkap 10 (sepuluh), disamping laporan akhir konsultan diwajibkan membuat laporan pendukung diantaranya: Laporan Pengukuran 5 (lima) Unit; Lapoan Geoteknik 5 (lima) Unit; Laporan Nota Desain 5 (lima) Unit; Laporan BOQ, RAB dan Analisa Harga Satuan 5 (lima) Unit; Laporan Dokumen Lelang dan Sepesifikasi Teknis 5 (lima) Unit Laporan Sistem Operasi dan Pemeliharaan 5 (lima) Unit; Album Gambar dan Softcopy File sebanyak 10 (Unit);
22. Produksi dalam Negeri
Hal-Hal Lain Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
23. Persyaratan Kerjasama
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: 1. Membuat Surat Perjanjian Kemitraan/KSO 2. Memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis
24. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Dalam proses pelaksanaan pekerjaan pada tahapan pengumpulan data lapangan, penyedia jasa konsultan harus melengkapi data primer yang diambil langsung di sekitar lokasi objek kajian maupun data sekunder dengan menyebutkan sumber data dan validitas data sesuai tahapan pekerjaan.
25. Alih Pengetahuan
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan
70
dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen. 26. Persyaratan & ketentuan lainnya
Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konsultan harus kosisten dalam penyediaan personil sesuai dengan data yang diajukan. Apabila dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan/penggantian personil harus mendapat persetujuan PPK, dengan terlebih dahulu penyedia jasa konsultan mengajukan permohonan pergantian personil kepada PPK. Personil yang akan menggantikan harus memiliki kualifikasi minimal sama atau lebih dari personil yang akan digantikan dan apabila menurut pertimbangan PPK menolak pergantian personil, maka penyedia jasa wajib memakai personil yang sesuai dengan dokumen prakualifikasi yang diajukan. Dalam proses analisis data penyedia jasa wajib merencanakan/merangcang objek kajian sesuai dengan standar/kaidah keteknikan serta peraturan yang terkait yang berlaku di Indonesia.
27. Penutup
Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman penyedia jasa dalam tahapan proses pelaksanaan pekerjaan. Karawang, Juli 2017.
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN LAMPIRAN A: BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)
