Peraturan Menteri Negara LH Nomor 308 Tahun 2005
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN KOMERSIL SINABANG KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Tim Teknis AMDAL Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami Januari 2007
Peraturan Menteri Negara LH Nomor 308 Tahun 2005
KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN KOMERSIL SINABANG KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Tim Teknis AMDAL Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami Januari 2007
Tim Teknis AMDAL Khusus :
DR. Suyud Warno Utomo Ir. Wiyono DR. Norma Afiati, MSc Ir. Drs. Johan Yunus, SE., M.Si Bambang Sudarjanto, SE, MT Nugroho Indra W., ST Musfian, SP
(Ketua) (Sekretaris) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 memuat pembentukan Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Bapedalda Provinsi NAD membantu pembuatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005, pelaksanaan kegiatan ini harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan tersebut diprakirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga perlu dirumuskan lingkup dan kedalaman studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dilakukan melalui penyusunan Kerangka Acuan (KA) ANDAL agar studi ANDAL dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dokumen KA-ANDAL ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 dan panduan pelingkupan yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Semoga Dokumen KA-ANDAL ini menjadi acuan bagi pemrakarsa dalam menyusun dokumen ANDAL, RKL-RPL dan juga bermanfaat baik instansi yang berkepentingan maupun pihak-pihak lain. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas selesainya penyusunan dokumen Kerangka Acuan ini.
Banda Aceh,
Januari 2007
Tim Teknis AMDAL Khusus Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Komersil Sinabang Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
i
DAFTAR ISI
Halaman SK Kesepakatan KA-ANDAL Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Gambar
ii
I
Pendahuluan
1
II
Proses AMDAL Khusus
6
III
Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Pelabuhan Komersil Sinabang
7
IV
Isu-isu Utama
9
V
Daftar Lampiran
16
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1
Lokasi proyek Pelabuhan Komersial Sinabang
3
Gambar 2
Pandangan atas lay out lokasi Pelabuhan Komersial Kota Sinabang
Pembangunan
4
Gambar 3
Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang
6
Gambar 4
Status pelaksanaan proses AMDAL pembangunan Pelabuhan Komersil Sinabang
7
ii
I. Pendahuluan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang pulau Simeulue merupakan kegiatan pengembangan daerah terutama di kawasan perairan barat Aceh. Kawasan pelabuhan yang semula ada mengalami musibah gempa, terutama gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 yang lalu. Bencana tersebut menghancurkan sarana prasarana yang rusak oleh bencana terdahulu, dan menyebabkan terbakarnya sekitar 50 – 60% areal perdagangan di Sinabang, yang merupakan ibukota Kabupaten Simeulue. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 308 tahun 2005 ditetapkan untuk melaksanakan secepatnya pembangunan kembali daerah terkena bencana di Aceh. Banyak di antara pekerjaan pembangunan tersebut yang harus melalui proses AMDAL. Dalam rangka pelaksanaan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maka dibentuklah Tim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan (penyusunan dokumen Kerangka Acuan, KA) bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di propinsi Nanggroe Aceh Darusalam pasca bencana gempa dan tsunami. Tim Teknis AMDAL Khusus untuk Pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang terdiri berbagai ahli yang berasal dari praktisi, akademisi, ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan ahli dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi NAD, serta unsur dari pemerintah Kabupaten Aceh Simeuleu. Sinabang, pada saat ini direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan komersial dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dengan berbagai pertimbangan, kegiatan ini kemudian dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, World Bank-UNDP, dan BRR (Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Pada tahap awal ini pelabuhan Sinabang dibangun dalam areal seluas sekitar 4Ha dengan sistem jembatan (Trestle) untuk menampung kapal-kapal dengan bobot 5.000DWT. Dengan luas prasarana pendukung kegiatan kepelabuhanan sekitar <5Ha maka sebagai akses dari jalan raya Tgk. Diujung Sinabang juga akan dibangun jalan masuk yang melalui sebuah kampung nelayan. Berdasar informasi dari bagian perekonomian Kabupaten Simeulue bahwa pemerintah daerah setempat bersedia membantu pelaksanaan relokasi penduduk dimaksud. Ke semua sarana prasarana tersebut tidak memerlukan pengerukan, namun memerlukan pengurugan lahan dengan peil/ketinggian akhir +3m sesuai dengan ketinggian dermaganya. Dalam peruntukannya kelak, pelabuhan tersebut mungkin menjadi dermaga ekspor CPO (Crude Palm Oil), sehingga kemungkinan besar akan dikembangkan arealnya hingga ±10Ha sebagaimana disebutkan dalam dokumen Sinabang Port Reconstruction Project, Investigations and 1
Design Master Plan Layout (Final) oleh UNDP Indonesia, Witteveen+Bos Indonesia dan PT Diagram Triproporsi butir 4.2.5. Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan pelabuhan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005 adalah sebagai berikut: Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. dermaga dengan konstruksi masif, panjang: ≥ 200 m atau luas: ≥ 6.000 m2 b. prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dll),
luas: ≥ 5
ha c. single point mooring boey, untuk kapal: ≥ 10.000 DWT d. pengerukan (capital dredging), volume: ≥ 250.000 m3 e. reklamasi (pengurugan), luas: ≥ 25 ha atau volume: ≥ 5.000.000 m3 f.
kegiatan penempatan hasil keruk (dumping), didarat volume: ≥ 250.000 m3 atau luas area dumping: ≥ 5 ha; di laut: semua besaran.
Dengan luasan dan sarana yang akan dibangun pada saat ini dan pengembangan masa yang akan datang hingga ±10Ha, maka pelabuhan Komersial Sinabang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 308/2005 masuk dalam kategori wajib AMDAL. Tugas Tim Teknis AMDAL Khusus adalah melakukan pelingkupan untuk Kerangka Acuan pekerjaan. Tahap selanjutnya merupakan tahap pembahasan dokumen Kerangka Acuan ini bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Komisi Penilai AMDAL Provinsi NAD akan memprakarsai proses pembahasan untuk selanjutnya meneruskan proses AMDAL hingga penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Pada saat dilakukan penentuan potensi dampak penting pada tanggal 21 s/d 25 Nopember 2006 oleh tahap pengumuman rencana kegiatan belum dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan. Tim Teknis AMDAL Khusus kemudian mulai melakukan proses pelingkupan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: 1. Pengkajian rencana kegiatan. 2. Penggalian informasi terkait dengan rencana pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang dari Satker dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Simeuleu. 3. Identifikasi dampak potensial (desk study) oleh masing-masing anggota Tim Teknis. 4. Diskusi evaluasi dampak hipotetik. 5. Pelaksanaan tinjauan lapangan. 2
6. Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak hipotetik. 7. Penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen Kerangka Acuan (KA) studi ANDAL.
Deskripsi Lokasi Calon Tapak Pelabuhan Sinabang Calon tapak pelabuhan berada di teluk Sinabang (02 28’ 35”U & 96 22’ 35”T) pada bagian sebelah Tenggara pulau Simeulue; lokasi termasuk Kabupaten Simeulue Timur, desa Suka Jaya, dusun La Nge Nget. Batas proyek kawasan calon tapak pelabuhan adalah Jalan Tengku Diujung, Jalan TVRI, dan garis pantai. Lokasi pemukiman permanen penduduk relatif jauh, berada sekitar radius 5 km sepanjang teluk Sinabang yang landai, namun terdapat beberapa kelompok pemukim tepat di luar areal calon tapak pelabuhan. Banyak pulau kecil terdapat di mulut teluk tersebut, sehingga terbentuklah daerah yang relatif tenang di dalam teluk. Walaupun demikian terdapat cukup ruang dan kedalaman air (7,5m pada saat surut terendah/LLWS) untuk berputarnya/manuver kapal. Jetty memiliki dermaga masif sepanjang 150m; dengan panjang dermaga 120m dan lebar 15m memungkinkan manuver truk dan kontainer kargo. Secara umum di kawasan calon tapak saat ini tidak terdapat kegiatan komersial. Lokasi proyek Pelabuhan Komersial Sinabang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Lokasi proyek Pelabuhan Komersial Sinabang
3
Kegunaan Pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang Berikut ini adalah beberapa informasi yang terkait dengan kegunaan pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang: 1. Momentum pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang dimanfaatkan untuk sekaligus memperbaiki infrastruktur jaringan transportasi di Propinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Simeulue, sehingga arus barang dan jasa melalui jalur perairan dapat terselenggara dengan lebih baik. Hal ini terutama untuk mengantisipasi kelancaran pergerakan barang dari dan ke kapal ke Pelabuhan, pemasaran hasil perikanan laut, dan kelak pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit (CPO). 2. Pembangunan
Pelabuhan
Komersial
Sinabang
juga
dimanfaatkan
untuk
mengantisipasi perkembangan wisata pantai di Kabupeten Aceh Simeulue yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata bahari. 3. Pelabuhan Komersial Sinabang berfungsi sebagai sarana yang meningkatkan mobilitas penduduk dan barang antar wilayah dari dan ke Kabupaten Aceh Simeulue khususnya Kota Sinabang. 4. Pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan wilayah di Kabupaten Aceh Simeulue.
Gambar 2. Pandangan atas lay out lokasi Pembangunan Pelabuhan Komersial Kota Sinabang
4
Secara detil fasilitas fisik pelabuhan Sinabang yang akan dibangun antara lain adalah: 1. Sheet pile wharf dan berthing sepanjang 120 x 15m untuk kapal kargo 5.000 DWT 2. Dermaga kapal Ro-Ro 3. DOK/workshop 4. Fasilitas Transit Penumpang Ferry/Ro-Ro 5. Tempat pengepakan kontainer (packing) 6. Jalan masuk, jalan lingkungan, dan paving 7. Saluran/drainase 8. Area parkir (truk, kontainer, penumpang ferry, public transport) 9. Menara pengawas/pandu laut 10. Lampu mercu suar 11. Rumah mesin/genset 12. SPBU 13. Fasilitas Unit Pemadam kebakaran
14. Gudang terbuka 15. Gudang alat berat dan kontainer 16. Kantor pengelola dermaga/ kesyahbandaran 17. Musholla 18. Kantin 19. Fasilitas MCK 20. Pos penjagaan 21. Utilitas (menara air, rumah genset) 22. Jaringan instalasi air bersih 23. Jaringan instalasi listrik 24. Jaringan instalasi telepon 25. Kemungkinan pengembangan hingga 10.000DWT 26. Kemungkinan pengembangan untuk dermaga ekspor CPO
5
II. Proses AMDAL Khusus Sebagaimana telah disebutkan di atas, proses AMDAL untuk pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang menggunakan mekanisme khusus yang hanya berlaku di Propinsi NAD dan Pulau Nias sesuai dengan Peraturan Menteri LH 308/2005. Secara singkat, proses AMDAL secara keseluruhan mengacu pada skema berikut ini (Gambar 3): Proses penapisan melalui daftar kegiatan wajib AMDAL
AMDAL disyaratkan
AMDAL tidak diperlukan
Proposal kegiatan dari pemrakarsa dan pengumuman
Penyusunan Kerangka Acuan (KA ANDAL) oleh Tim Teknis dan Pembahasan KA ANDAL oleh Komisi & Pemrakarsa
Penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan (UKL-UPL)
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL oleh Pemrakarsa
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi
Persetujuan oleh Gubernur
Perijinan
Gambar 3. Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang Untuk mendapat pemahaman yang lebih lengkap, semua pihak yang terkait dengan studi ini agar membaca dan memaknai isi Peraturan Menteri LH 308/2005 secara lengkap sehingga memperoleh kejelasan tentang kerangka kerja proses AMDAL khusus. Sebagai bahan perbandingan dengan proses AMDAL konvensional yang berlaku di tempat lain di Indonesia, pengguna dokumen ini agar merujuk pula Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan proses AMDAL khusus untuk pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang yang harus dilalui dan diikuti oleh seluruh pihak (stakeholders AMDAL) disajikan sebagai Gambar 4 berikut ini. 6
Belum dilakukan
Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan oleh Pemrakarsa untuk mendapat tanggapan selama 10 hari kerja
Laporan awal pelingkupan dari Tim Teknis kepada Komisi
Perintah terhadap pemrakarsa untuk konsultasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait
Permintaan informasi tambahan dari pemrakarsa jika diperlukan
Penyusunan Kerangka Acuan (KA ANDAL) oleh Tim Teknis berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan hasil konsultasi masyarakat
Tahap pada saat ini Pembahasan KA ANDAL oleh Komisi & Pemrakarsa
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL oleh Pemrakarsa
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi
Gambar 4. Status pelaksanaan proses AMDAL pembangunan Pelabuhan Komersil Sinabang
III. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Pelabuhan Komersil Sinabang Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang dihasilkan untuk studi ANDAL Pelabuhan Komersial Sinabang harus didasarkan pada dokumen Kerangka Acuan ini dan harus mencakup beberapa hal utama. Dokumen-dokumen ini harus dilengkapi dengan suatu dokumen ringkasan yang disusun dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca dan pengguna dokumen ini. Ringkasan ini tidak saja ditujukan untuk dibaca oleh para eksekutif tetapi sedapat mungkin diharapkan mampu dipahami oleh masyarakat luas.
7
Dokumen AMDAL tersebut secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan khusus dilaksanakannya rencana kegiatan pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang; 2. Uraian tentang kesesuaian rencana kegiatan pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang dengan tata ruang, kebijakan pembangunan, dan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 3. Deskripsi
rencana
kegiatan
pembangunan
Pelabuhan
Sinabang
yang
memungkinkan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; 4. Kondisi rona lingkungan awal di wilayah studi; 5. Kajian dampak lingkungan akibat rencana kegiatan pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang yang mencakup seluruh isu penting dan dampak hipotetik yang tercantum di dalam Bab IV dari dokumen KA ini; 6. Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
Dokumen RKL secara mendasar harus mencakup upaya-upaya dan rencana-rencana untuk menghindarkan dampak, mengurangi dampak (mitigasi), mengelola, serta mengendalikan dampak yang mungkin terjadi. Dokumen ini secara umum harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil analisis dampak lingkungan hidup; 2. Sumber dampak yang telah dikaji pada dokumen ANDAL; 3. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup; 4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan lingkungan dampak lingkungan hidup; 5. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup; 6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 7. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun dokumen RPL secara medasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau; 2. Sumber dampak; 3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau; 4. Tujuan pemantauan lingkungan hidup; 5. Metode pemantauan lingkungan hidup; 6. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan;
8
7. Lokasi pemantauan lingkungan hidup; 8. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantauan lingkungan hidup. Penggunaan sumber data dan informasi yang sahih di dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL, baik dari penelitian langsung (data primer), data sekunder, studi pustaka, penelitian lain yang sejenis, atau hasil konsultasi dengan instansi terkait dan dengan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan referensi ilmiah yang benar. Apabila penilaian (professional judgment) atau pendapat para ahli digunakan,
hal
tersebut harus disebutkan secara jelas sebagai suatu hasil penilaian ahli. Dasar penilaian para ahli tersebut harus dikemukakan alasan atau dasar pembenarannya. Keahlian yang membuat penilaian atau pendapat tersebut, termasuk kualifikasi dan pengalamannya, harus disampaikan pula. Jika ulasan terhadap suatu isu dampak memerlukan penelitian dan perhitungan yang bersifat teknis (misalnya untuk emisi debu dan gas buang, kepadatan lalu lintas, erosi, pengelolaan limbah cair atau drainase), maka pernyataan diharapkan didampingi pertimbangan profesional untuk pembenaran kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan. Sebagai tuntunan, penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat juga mengacu dan mengikuti Keputusan Kepala BAPEDAL nomor 09 tahun 2000.
IV. Isu-isu Utama
Berikut adalah isu-isu pokok yang terkait dengan potensi dampak akibat rencana kegiatan pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang. Pemrakarsa pembanguan Pelabuhan Komersial Sinabang harus sedapat mungkin memenuhi permintaan dari dokumen Kerangka Acuan dan menjawab isu-isu utama berikut ini.
Bagian 1. Pentingnya Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang sangat penting dan mendesak mengingat pelabuhan yang ada sebelumnya rusak parah akibat gempabumi dan tsunami beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian pembangunan pelabuhan ini sangat mendesak untuk segera dilakukan. Selain itu dengan adanya pemekaran Aceh Simeulue menjadi Kabupaten sangat dibutuhkan percepatan pembangunan di segalasektor termasuk pelabuhan Bagian 2. 1. Uraikan
Pertimbangan atas alternatif-alternatif dan
jelaskan
pertimbangan
alternatif
atas
lokasi
penambangan/pengambilan material pada tahap konstruksi;
9
2. Kaji alternatif dilakukannya atau tidak dilakukannya pengerukan dasar laut khususnya pada tahap konstruksi pelabuhan. 3. Uraikan dan jelaskan pertimbangan alternatif atas lokasi pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang; khususnya terkait dengan isu pokok pembebasan lahan dan relokasi penduduk 4. Pada hakekatnya lokasi calon tapak secara fisik-oseanografis dipilih agar kelak tidak diperlukan capital maupun maintenance dredging untuk pemeliharaan kedalaman alur layar. Kaji alternatif dilakukannya atau tidak dilakukannya pengerukan dasar laut
khususnya
pada
tahap
operasional
pelabuhan;
termasuk
rencana
pengembangan pelabuhan hingga mencapai kapasitas untuk kapal berbobot 10.000 DWT. Hal ini berkaitan dengan kondisi alamiah teluk Sinabang yang potensial untuk perikanan laut dan wisata bahari, serta konservasi ekosistem laut keseluruhan. 5. Kaji secara singkat pilihan “do nothing” atau skenario jika rencana kegiatan pembangunan pelabuhan ini dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Bagian 3. Isu Lingkungan Kaji, prakirakan, evaluasi serta rumuskan Pengelolaan dan Pemantauan untuk isu-isu sebagai berikut: : 1). Dampak terhadap lingkungan Fisik-Kimia 1. Penurunan kualitas udara akibat pengangkutan material dan pematangan lahan pada tahap kontruksi serta emisi gas buang akibat penggunaan generator, kendaraan angkutan barang dan kunjungan kapal pada tahap operasi pelabuhan; 2. Fisiografi dari kegiatan pengurugan dan pematangan lahan 3. Penurunan kualitas air tanah sebagai sumber air tawar di lokasi pelabuhan dan sekitarnya akibat kemungkinan ceceran minyak dari kegiatan lalu lintas laut dan kunjungan kapal, dan limbah cair baik dari kegiatan operasional pelabuhan maupun kegiatan domestik dalam pelabuhan; 4. Penurunan kualitas air laut yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi bawah air serta pada saat operasi berupa ceceran minyak dari kegiatan lalu lintas laut dan kunjungan kapal, dan limbah cair baik dari kegiatan operasional pelabuhan maupun kegiatan domestik dalam pelabuhan; 5. Kajian terhadap hidrooceanografi, terutama akibat dari kegiatan konstruksi bawah air, serta kegiatan operasi dari pelabuhan
10
6. Kebisingan dan getaran akibat pembangunan konstruksi bawah air suara kapal, dok, generator, dan kendaraan; 7. Kemungkinan erosi dan pendangkalan pantai akibat pembangunan dermaga dan sekitarnya , yang menyebabkan pendangkalan perairan pelabuhan dan sekitarnya 8. Kemungkinan naiknya beban sedimen di pelabuhan dan sekitarnya akibat konstruksi jetty dan ro-ro yang dapat menyebabkan pendangkalan; 9. Lokasi pengambilan, jenis serta persyaratan material urug untuk persiapan lahan.
2). Ruang, Lahan, Tanah dan pengembangan ekonomi wilayah 1. Lakukan kajian kesesuaian dengan rencana detail tata ruang (minimal lima tahun ke depan). Hal ini harus dapat mempertimbangkan dan menguraikan kemungkinan pengembangan/peningkatan
ekonomi
lokal
dan
regional
terkait
dengan
pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang. 2. Lakukan kajian terhadap rencana relokasi penduduk di kawasan pelabuhan 3. Uraikan dengan menggunakan data sekunder yang ada dan prediksi skenario rencana pengembangan ekonomi lokal di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang dan dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi regional. 4. Lakukan kajian terhadap kemungkinan keresahan dan konlik akibat perubahan penggunaan lahan 5. Lakukan terhadap perubahan estetika yang akan terjadi. 6. Deskripsikan rencana pasca operasi pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang, terutama rencana rehabilitasi kawasan wilayah pesisir dan laut di sekitar wilayah tersebut. 3). Dampak dari Transportasi 1. Uraikan rencana rute transportasi khususnya jalur-jalur yang digunakan untuk pengangkutan bahan dari lokasi sumber bahan galian ke lokasi pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang. Prediksikan dampaknya (a.l. kepadatan lalu-lintas, kerusakan jalan, kecelakaan lalu-lintas, ceceran bahan galian) terhadap kondisi dan pengguna jalan yang dilalui termasuk pemukim di sepanjang rute jalan tersebut). 2. Prediksikan dampak positif terkait dengan kelancaran dan kecepatan arus barang dan jasa akibat adanya pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang, utamanya dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal dan regional.
11
4). Dampak terhadap Flora dan Fauna 1. Penurunan kualitas dan kuantitas flora darat dan mangrove akibat pembangunan jalan masuk dan kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi; 2
Penurunan kualitas dan kuantitas fauna darat akibat pembangunan jalan masuk dan kegiatan pematangan lahan tahap konstruksi;
3. Penurunan kualitas dan kuantitas biota laut akibat pembangunan konstruksi bawah air pada tahap konstruksi; 4. Penurunan kualitas dan kuantitas biota laut akibat penurunan kualitas air laut karena lalu lintas dan kunjungan kapal selama pelabuhan beroperasi; 5. Penurunan kualitas dan kuantitas biota laut akibat pengelolaan limbah pelabuhan selama tahap operasi.
5). Sosial, Ekonomi, dan Budaya 1. Uraikan rencana penggunaan tenaga kerja dan keterkaitannya dengan rekruitmen tenaga kerja serta potensi dampak sosial-ekonominya. 2. Kaji skenario penggunaan tenaga kerja untuk kegiatan tahap konstruksi dan operasi dalam kaitannya pada pemanfaatan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan tenaga kerja pendatang. 3. Uraikan tentang dampak positif dari pelabuhan Komersial Sinabang terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana-prasarana wilayah studi; 4. Deskripsikan tentang kepemilikan lahan yang ditempati oleh penduduk yang kemungkinan terkena relokasi; 5. Kaji potensi kesenjangan sosial dan eksklusivisme antara pekerja pendatang dan masyarakat lokal. 6. Kaji dampak terhadap perubahan nilai-nilai atau pranata sosial dan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat akibat meningkatnya pendatang dari daerah lain; 7. Kaji dampak meningkatnya mobilitas dari dan ke wilayah Aceh Simeulue terhadap kepadatan penduduk khususnya di kota Sinabang; 8. Antisipasi munculnya kegiatan ikutan (informal) di sekitar lokasi pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang. Siapkan skenario tentang pertumbuhan kegiatan informal dan usulkan solusinya untuk masa mendatang. Antisipasi kemungkinan
12
munculnya aktivitas yang melanggar susila/agama dengan adanya pekerja pendatang, terutama pada fase konstruksi dan operasi pelabuhan; 9. Deskripsikan dan prediksikan pengaruh dari pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang terhadap pendapatan daerah dan perekonomian lokal. Bila tidak cukup informasi dari data primer, dapat digunakan data sekunder dari Pemda setempat dan sumber lainnya; 10. Sebagai dampak positif, kaji upaya peningkatan aktivitas pariwisata bahari Kabupaten Aceh Simeulue sebagai akibat dari peningkatan akses transportasi, misalnya pemanfaatan pantai dan pulau-pulau kecil sebagai lokasi pariwisata; 11. Kaji tentang insidensi dan prevalensi penyakit serta sanitasi lingkungan secara keseluruhan di lokasi tapak pelabuhan pada tahap konstruksi; 12. Kaji tentang perubahan status gizi masyarakat baik pada tahap konstruksi maupun pada tahap operasi pelabuhan; 13. Kaji tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan di lokasi pada tahap operasi pelabuhan; 6). Lain-lain 1. Kaji kemungkinan terjadinya gemba dan dampaknya 2. Kaji kemungkinan-kemungkinan dampak turunan dari isu-isu utama yang telah disebutkan di atas dan gambarkan keterkaitan dari isu-isu tersebut dalam suatu flow chart dampak. Siapkan antisipasi terhadap dampak-dampak turunan tersebut dan siapkan rencana pemantauan dan pengelolaannya. 3. Dalam rangka melakukan kajian-kajian terhadap isu-isu di atas gunakan data primer dan atau sekunder yang relevan dengan isu-isu kajian. 4. Lakukan analisis data oseanografi untuk memperoleh informasi tentang kondisi pesisir dan laut terhadap kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap ekosistem tersebut terkait dengan pembangunan pelabuhan 5. Deskripsikan keseluruhan rencana tentang reklamasi, penghijauan, pasca operasi pelabuhan, terutama yang terkait dengan upaya pencegahan erosi/sedimentasi dan ancaman terhadap wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem. 7). Konsultasi masyarakat dan pihak-pihak terkait 1. Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti: Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, UNDP,
13
Pemerintah Kecamatan, Desa, Dinas-dinas lain di Kabupaten Aceh Simeulue yang relevan, BRR Aceh, lembaga-lembaga donor rekonstruksi Aceh, dsb. 2. Lakukan proses konsultasi masyarakat dengan baik selama pelaksanaan studi ANDAL untuk menggali masukan dan informasi tambahan serta untuk memperoleh perhatian (concerns) dan dukungan masyarakat, khususnya terkait dengan isu pokok relokasi penduduk 3. Pemrakarsa harus mempertimbangkan dan sedapat mungkin mengakomodasi masukan dari masyarakat baik selama proses pengumuman, ataupun pada saat sosialissasi kegiatan dan konsultasi masyarakat pada saat melakukan studi AMDAL. 4. Pemrakarsa dan konsultan AMDAL harus menggali isu-isu penting terkait dengan rencana pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang dari sumber media massa dan elektronik (lokal, propinsi dan nasional). 8). Batas wilayah studi Pemrakarsa melalui konsultan AMDAL yang ditunjuk dalam pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang harus menetapkan batas-batas wilayah studi sebagaimana lazimnya dilakukan di dalam suatu studi ANDAL untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan tepat serta efektif. Batas-batas studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik pengambilan sampel untuk keperluan pengambilan data primer dan sekunder guna kebutuhan penelitian dan pengkajian serta prediksi dampak. Selain mengacu kepada definisi batas-batas wilayah studi yang berlaku, setiap penarikan garis batas pada peta dengan skala yang memadai harus dilengkapi dengan alasan yang tepat dan rasional. Alasan serta justifikasi tersebut harus juga dilakukan pada saat menentukan titik-titik pengambilan sampel yang berada di dalam resultante batas wilayah studi yang dimaksud. Dalam menentukan batas-batas wilayah tersebut, pemrakarsa proyek melalui konsultan AMDAL yang ditunjuk agar merujuk batas-batas sebagai berikut: 1. Batas proyek Batas proyek agar difokuskan pada batas fisik rencana pembangunan Pelabuhan Komersial Sinabang dan rencana areal pengembangan. 2. Batas ekologis Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan teluk Sinabang dan wilayah pesisir dan laut, jalan raya, serta kegiatan lain di sekitar calon tapak pelabuhan
14
dengan mempertimbangkan dampak dan penyebaran dampak melalui media air dan udara. Batas ekologis juga agar mempertimbangkan kemungkinan dampak keberadaan pelabuhan terhadap ekosistem pulau-pulau kecil yang banyak terdapat di mulut teluk Sinabang di sekitar pelabuhan. Dalam kaitannya dengan kemungkinan dampak terhadap ekosistem wilayah sekitar, kaitkan dampaknya terhadap keberadaan teluk Sinabang.
Dengan demikian, bentuk batas ekologis dapat dijelaskan secara ilmiah
mengapa garis batas tersebut dipilih. 3. Batas administrasi Batas administrasi agar difokuskan pada desa-desa di kecamatan Simeulue Timur yang relevan di Kabupaten Aceh Simeulue, walaupun terbuka kesempatan untuk menarik batas yang lebih luas selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Khusus untuk batas administrasi ini perlu mengacu pada RTRW Kabupaten. 4. Batas sosial Batas sosial agar difokuskan pada pemukiman di daerah-daerah kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Aceh Simeulue. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapat informasi lain yang lebih menentukan. Jelaskan pula mengapa batas-batas tersebut dipilih. Sebagai hasil akhir, penentuan keseluruhan batas studi merupakan delineasi wilayah studi sebagai resultan dari batas-batas di atas. Penentuan resultan ini agar dilakukan dengan alasan dan justifikasi yang rasional bukan sekedar menarik garis terluar dari keseluruhan batas-batas yang ada. Penggambaran batas wilayah studi diharapkan menggunakan peta-peta yang representatif, jelas, skalanya memadai, dan sesuai dengan tema pembahasannya. Sebagai hasil akhir penentuan batas wilayah studi, resultan tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan lokasi-lokasi sampling berdasarkan alasan-alasan yang kuat. 9). Kepakaran yang diperlukan Dalam studi ANDAL ini agar pemrakarsa dapat menunjuk pelaksana studi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Secara minimum, tim studi ANDAL harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut: 1. Ahli AMDAL (team leader, AMDAL B) utamakan sarjana teknik. 2. Ahli Biologi & Perikanan
15
3. Ahli Kualitas udara 4. Ahli Sosial-Ekonomi-Budaya: a. Ahli Sosial-Ekonomi budaya b. Ahli Kesehatan Masyarakat 5. Ahli Oceanografi 6. Ahli Konstruksi Pelabuhan 7. Ahli Hidrologi 8. Ahli Geologi
V. Daftar Lampiran
Lampiran :
Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus
16
LAMPIRAN
17
Lampiran 1 Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus
