TUGAS I TEKNIK PELABUHAN
Oleh : I GEDE GEGIRANANG WIRYADI I PUTU GEDE MAHENDRA I GEDE ANDIKA WIJAYA
(0904105001)
(0904105065) (0904105093)
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
5 Oktober 2011
2
PENDAHULUAN Transportasi
laut
berperan
penting
dalam
dunia
perdagangan
internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah sudah yang maju maupun yang masih terisolasi. Sebagai negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia. Sehingga peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah ini sangat besar. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian negara. Secara garis besar, kegiatan pelayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelayaran niaga dan pelayaran bukan niaga. Pelayaran niaga adalah usaha pengangkutan
barang
terutama
barang
dagangan
melalui
laut
antar
tempat/pelabuhan. Pelayaran bukan niaga meliputi pelayaran kapal patroli, surveykelautan dan sebagainya. Kapal sebagai sarana pelayaran mempunyai peran penting dalam sistem angkutan laut. Pelabuhan dahulu hanya merupakan suatu tepian dari lautan yang sangat luas di mana kapal-kapal dan perahu-perahu bersandar dan membuang jangkar untuk melakukan pekerjaan membongkar dan memuat barang-barang, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi, pelabuhan yang pada jaman dahulu sederhana berkembang menjadi suatu daerah atau lingkungan yang cukup luas yang perlu perhatian dari pemerintah dimana pelabuhan itu berada. Pelabuhan yang telah dikelola terdapat berbagai fasilitas yang diperlukan guna menyelenggarakan pemuatan dan pembongkaran barang dari dan ke kapal sesuai dengan bentuk atau desain kapal untuk pelayanan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang, barang dan hewan. Perkembangan sosial ekonomi
menuntut dibangunnya
konstruksi
pelabuhan yang berkembang pula. Misal untuk perdagangan sandang, pangan, hasil produksi suatu daerah, maupun untuk keperluan yang spesifik sifatnya. 1
Kapal yang semula sederhana dan berukuran kecil, meningkat menjadi kapal berukuran besar dengan teknologi moderen. Bahkan kemudian berkembang pula kapal-kapal khusus, seperti kapal barang yang bisa berupa kapal barang umum
(general cargo ship) , kapal barang curah, kapal peti kemas, kapal pengangkut gas alam cair (LNG tanker), kapal penumpang, kapal ferry, kapal ikan, kapal keruk, kapal perang dan lain sebagainya.
A.
Pengertian pelabuhan Dalam bahasa Indonesia dikenal dua istilah yang berhubungan dengan
arti pelabuhan yaitu bandar dan pelabuhan . Bandar (harbour) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang dan angin untuk berlabuhnya kapalkapal. Suatu estuari atau muara sungai dengan kedalaman air yang memadai dan cukup terlindung untuk kapal-kapal, telah memenuhi kondisi sebagai suatu bandar. Pelabuhan (port) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas terminal laut meliputi dermaga, kran-kran untuk untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudanggudang dimana barang-barang dapat disimpan alam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api, jalan raya atau saluran pelayaran darat. Daerah pengaruh pelabuhan bisa sangat jauh dari pelabuhan tersebut. Dengan demikian, pelabuhan merupakan bandar yang dilengkapi dengan bangunan-bangunan untuk pelayanan bongkar-muat barang dan penumpang. Karena dalam kenyataannya sebuah kapal yang berlabuh juga berkepentingan untuk melakukan bongkar-muat barang dan menaik-turunkan penumpang, maka nama pelabuhan lebih tepat dibanding bandar. Pelabuhan tidak lagi harus berada di daerah terlindung secara alami, tetapi bisa berada di laut terbuka, untuk medapatkan perairan yang luas dan dalam. Sangat sulit untuk mendapatkan areal yang relatif dalam yang berada di dekat pantai, terlebih lagi jika pantainya merupakan jenis pantai lumpur. Sehingga
2
kapal tanker yang mempunyai draft yang sangat besar merapat jauh di lepas pantai. Di samping itu, kebutuhan pemecah gelombang untuk melindungi daerah perairan semakin meningkat pula. Tipe pelabuhan juga disesuaikan dengan jenis dan ukuran kapal-kapal yang menggunakannya Bila ditinjau dari segi pengusahaanya maka pelabuhan arti pelabuhan dibedakan atas ,
Pelabuhan yang diusahakan, yaitu pelabuhan yang sengaja
diselenggarakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan lainnya.
B.
Sejarah Perkembangan Pelabuhan Sekitar
tahun
3500
SM,
Kekaisaran
Romawi
sudah
mulai
mengembangkan pelabuhan. Hal ini terbukti dari penemuan-penemuan dokumen yang terkait dengan pelabuhan, penemuan ini didukung oleh keberadaan bangunan pelabuhan yang banyak dijumpai di Laut Tengah, Laut Merah serta Teluk Persia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa teknik pembuatan pelabuhan telah cukup maju dan direncanakan dengan baik seperti menentikan letak bangunan pemecah ombak yang efisien dan efektif.
Gambar. Situasi pelabuhan pada zaman Romawi SM
3
Mulai abad ke-18, banyak bangsa-bangsa di dunia berkeinginan menjelajahi lautan serta pencarian jalur perdagangan, pencarian tanah-tanah baru untuk memperluas pengetahuannya. Mulai saat itu pekrjaan konstruksi pelabuhan berkembang pesat, jumlah kapal-kapal berkembang pesat dengan kebuthan yang meningkat yang jelas membutuhkan fasilitas-fasilitas yang semakin kompleks. Di Indonesia, pengelolaan pelabuhan telah
dilaksanakan sejak tahun
1960 oleh pemerintah melalui Perusahaan Negara (PN) I sampai dengan VIII. Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1964 aspek operasional Pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority , sedangkan aspek komersial tetap dibawah pengelolaan PN Pelabuhan I sampai dengan VIII. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969, pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Pada tahun 1983, BPP diubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan yang hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. PERUM Pelabuhan dibagi menjadi 4 wilayah operasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983. Status PERUM ini kemudian diubah lagi menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sampai IV pada tahun 1992 sampai saat ini. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III pada awal berdirinya adalah sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 1960, selanjutnya pada kurun waktu 1969 s/d 1983 bentuk Perusahaan Negara telah diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan(BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969 dan selanjutnya pada kurun waktu tahun 1983 s/d 1992 untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985, dan sejak tahun 1992 seiring dengan pesatnya Perkembangan dunia usaha maka status Perum diubah menjadi Perseroan hingga saat ini dan tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 4
