KA ANDAL Bandara Teluk Dalam

Peraturan Menteri Negara LH Nomor 308 Tahun 2005

KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pembangunan Bandara Udara Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Tim Teknis AMDAL Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias Pasca Gempa dan Tsunami Januari 2007

Peraturan Menteri Negara LH Nomor 308 Tahun 2005

KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pembangunan Bandara Udara Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Tim Teknis AMDAL Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias Pasca Gempa dan Tsunami Januari 2007

Tim Teknis AMDAL Khusus: Ir. Eddy Utama, SmHk Waonasokhi Buulolo Salmonius Girsang, SE, Msi Ir. Wirman Jambak Hamzah Lubis, SH, Msi Dr. Imam Santoso Widhi Handoyo, SKM, MT

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan

Ridho-

Nya, Tim Teknis telah selesai menyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA.ANDAL) pembangunan Bandara Udara di kabupaten Nias Selatan. Pelingkupan untuk KA. ANDAL Khusus ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 38 Tahun 2005 tentang Pelaksana AMDAL, UKL – UPL untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Tim Teknis terdiri dari instansi teknis yang terkait, dari Bapedalda Sumatera Utara, ahli dari perguruan tinggi, pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pelingkupan untuk proses AMDAL khusus di Aceh dan Nias sesuai ketentuan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Thn 2005 guna percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Nias Selatan Diharapkan kepada pemrakarsa kegiatan, Konsultan dan semua pihak yang terkait dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan Bandara Udara di Nias Selatan tersebut agar mempedomani KA ANDAL ini. Yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari ANDAL, RKL dan RPL Bandara Udara Nias Selatan. Kami menyadari, KA ANDAL tersebut merupakan hasil pelingkupan Tim Teknis dan tentunya masih terdapat kekurangan , untuk itu kepada semua pihak memberi masukan dan saran perbaikan guna perbaikan dan penyempurnaan KAyang telah diberikan pada paparan KA. ANDAL kami ucapkan banyak terimakasih. Medan, Desember 2006

Tim Teknis AMDAL Khusus Rencana Pembangunan Bandara Udara Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

v

DAFTAR ISI SK KESEPAKATAN KA-ANDAL …………………………………………………………………

i

TIM TEKNIS AMDAL KHUSUS ………………………………………………………………….

iv

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………….

v

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………….

vi

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………………..

vii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………

viii

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………………………….

ix

I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………

1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………….

1

1.2 Landasan Peraturan dan Perundang-undangan …………………….

1

1.3 Tujuan Umum ………………………………………………………………………..

6

1.4 Tujuan Khusus ………………………………………………………………………..

7

1.5 Ringkasan Rencana Kegiatan ………………………………………………..

8

II. PENJELASAN PROSES AMDAL KHUSUS ……………………………………………..

12

2.1 Pemahaman AMDAL Khusus …………………………………………………….

12

2.2 Tahapan Proses AMDAL Khusus ……………………………………………….

15

2.3 Sistematika AMDAL Khusus …………………………………………………..

17

III. ISU-ISU UTAMA ………………………………………….............................

20

3.1 Pentingnya Pelaksana Rencana Kegiatan ……………………………….

20

3.2 Kajian Terhadap Dampak Kegiatan ………………………………………..

22

3.3 Kajian Terhadap Alternatif Rencana Kegiatan ……………………….

26

3.4 Batas Wilayah Studi ………………………………………………………………

27

3.5 Kepakaran Yang Di Butuhkan ………………………………………………….

29

IV. PELAKSANA STUDI PELINGKUPAN ………………………………………………….

31

4.1 Pemrakarsa Kegiatan ……………………………………………………………..

31

4.2 Penyusun Studi Pelingkupan …………………………………………………..

31

DAFTAR REFERENSI……………………………………………………………………………….

32

LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………..

37


vi

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1. Peta Kepulauan Nias ……………..…………………………………..

8

Gambar 2. Peta Kabupaten Nias Selatan …………………………………….

9

Gambar 3. Skema Proses AMDAL Khusus …….……………………………….

14

Gambar 4. Peta Lalulintas Darat Pulau Nias ……………..……..…………

27


vii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1. Kebutuhan Fasilitas Sisi Udara …………………………………………..

10

Tabel 2. Kebutuhan Fasilitas Sisi Darat ……………………………………….....

11


viii

DAFTAR LAMPIRAN Hal Lampiran 1. Deskripsi Rencana Kegiatan …………………………………………..

38

Lampiran 2. Dokumentasi Foto …………….……………………………………….....

65

Lampiran 3. Surat Perintah Tugas (SPT) Tim AMDAL Khusus ……………

70


ix

I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005, Tim Teknis AMDAL khusus telah dibentuk untuk melaksanakan proses pelingkupan (penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL) bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pasca bencana gempa dan tsunami. Salah satu kegiatan yang diajukan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – NIAS adalah rencana pembangunan Bandara Udara di Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan pembangunan Bandara Udara ini dilaksanakan di bawah koordinasi Satuan Kerja (Satker) BRR

Pemeliharaan Rehabilitasi

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias (Sumber: deskripsi proyek, 2006). Satker ini bersama dengan Pemerintah Daerah yang akan berperan sebagai pemrakarsa kegiatan pembangunan bandara udara ini. 1.2.

Landasan Peraturan Dan Perundang-Undangan Peraturan

perundang-undangan yang relevan dan berkaitan

dengan penyusunan AMDAL Pembangunan Bandara Udara Nias Selatan serta fasilitas pendukung lainnya diantaranya adalah: A. Undang–Undang 1.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air.

2.

Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja.

3.

Undang–Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Jaminan Tenaga Kerja.


1

6.

Undang–Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

7.

Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

8.

Undang–Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

9.

Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Undang–Undang

RI

Nomor

18

Tahun

1999

tentang

Jasa

konstruksi. 11. Undang–Undang

RI

Nomor

20

Tahun

2002

tentang

Ketenagalistrikan. 12. Undang–Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga Kerja. 13. Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 14. Undang-Undang RI nomor 15 Tahun 1993 tentang Penerbangan. 15. Undang–Undang RI Nomor 25 Tahun 1999tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 16. Undang–Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. B. Peraturan Pemerintah 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penataan Ruang.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.


2

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaraudaraan.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pengembangan Bandara Udara. 11. Keputusan Presiden RI Nomor Kep. 48/11/1996 tentang Baku Mutu Lingkungan. C. Keputusan dan Peraturan Menteri 1.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-04/MEN/1984 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 718/MENKES/PER/IX/ 1987 tentang Kebisingan Yang Berhubungan dengan Kesehatan.

3.

Peraturan

Menteri Kesehatan RI

No. 02/KPTS/1985 tentang

Ketentuan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan. 4.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/ MENKES/PER/1990 tentang Syarat Syarat Pengawasan Kualitas Air.

5.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.69 Tahun1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan barang di Jalan.

6.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep048/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

7.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep049/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkatan Getaran.


3

8.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 50 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan.

9.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL. 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor Kep-40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL. 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor Kep02/MENLH/11/2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL. 14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup. 15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 127 tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 16.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/ 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air permukaan. 18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 110 Tahun 2003 tentang Limbah Domestik. 19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 112 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air. 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan


4

Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air. 21. Keputusan Menteri Perhubungan

No. 14 Tahun 2006 tentang

Manajemen dan Rekayasa Lalulintas di Jalan. 22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 1994 tentang Baku Mutu Sumber Emisi Tidak Bergerak. 23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 55 Tahun 1995 tentang Baku AMDAL Regional. 24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 45/MENLH /Tahun 1997 tentang indeks Standart Pencemaran Udara. 25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik. 26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standarat Pelayanan Minimal Bidang LH di daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 27. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 77 Tahun 1998 tentang Penetapan bentuk Pengembangan Bandara Udara. 28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005 tentang

Pelaksanaan

AMDAL,

UKL&UPL

untuk

Kegiatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Prov.Sumatera Utara. D. Keputusan Kepala Bapedal dan Dirjen Perhubungan Udara Dephub 1.

Keputusan

Kepala

Bapedal

No. 056 Tahun 1994 tentang

Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. 2.

Keputusan tentang

Kepala

Pedoman

Bapedal

No. 205 / BAPEDAL/07/1996

Teknis Pengendalian

Pencemaran

Udara

Sumber Tidak Bergerak. 3.

Keputusan Kepala Bapedal No. 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.


5

4.

Keputusan

Kepala

Bapedal

No. 124 / 12/1997 tentang

Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5.

Keputusan Kepala Bapedal No. KEP 105 Tahun 1997 tentang Pedoman

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan

dan

Rencana Pemantauan Lingkungan. 6.

Keputusan

Kepala

Bapedal

No. 08 Tahun 2000

tentang

Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 7.

Keputusan

Kepala

Bapedal

No. 09 Tahun 2000

Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

tentang

Lingkungan

Hidup. 8.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Skep/120/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentaang

Nomor: Petunjuk

Pelaksanaan Pembuatan rencana Induk Bandara Udara. E. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Provinsi daerah Tk. I Sumatera Utara. 1.3.

Tinjauan Umum Semua pembangunan, termasuk pembangunan Badar Udara di Nias

Selatan, yang wajib AMDAL, maka kegiatan konstruksi fisik di lapangan tidak diperkenankan untuk mulai dikerjakan sebelum kajian kelayakan lingkungan di dalam studi AMDAL selesai dilakukan. Karena Pulau Nias juga terkena dampak gempa bumi maka AMDAL untuk

pembangunan

dalam

rangka

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308/2005. Dengan dibahasnya dokumen pelingkupan oleh Komisi AMDAL Provinsi Sumatera Utara, dan setelah


dilakukan perbaikan sesuai saran

6

masukan dari anggota komisi atas hasil pelingkupan ini, maka tugas dari Tim Teknis AMDAL Khusus dalam melakukan pelingkupan bagi kegiatan pembangunan Bandara

udara di Kabupaten Nias Selatan.telah dapat

diselesaikan. Tahap selanjutnya merupakan tahap penyusunan Andal, RKL dan RPL oleh pemrakarsa dan atau konsultan. 1.4.

Tujuan Khusus Proses pelingkupan

bagi

pembangunan Bandara udara di

Kabupaten Nias Selatan mulai dilakukan pada tanggal 5 Desember 2006 saat dilakukan diskusi tentang rencana kegiatan yang disampaikan oleh Satker BRR di Hotel Garuda Plaza Medan. Selanjutnya diskusi yang lebih mendalam dengan BRR di Binaka, Gunungsitoli dilanjutkan dengan peninjauan lapangan mulai tanggal 15 Desember 2006. Tim Teknis AMDAL khusus yang melaksanakan pelingkupan terdiri ahli yang berasal

dari praktisi, akademisi, ahli dari Kementrian

Lingkungan Hidup, ahli dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, serta unsur pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Tim Teknis AMDAL khusus yang telah dibentuk kemudian mulai melakukan proses pelingkupan mulai tanggal 15 Desember 2006. Secara keseluruhan kegiatan pelingkupan meliputi tahap-tahap sebagai berikut 1. Pengkajian terhadap rencana kegiatan yang disampaikan oleh Satker. 2. Penggalian

informasi

tambahan

dari

pembahasan di Kantor BMG Gunung Sitoli

Satker

melalui

diskusi

dan selama kunjungan

lapangan. 3. Pelaksana tinjauan lapangan. 4. Identifikasi dampak potensi oleh masing-masing anggota Tim Teknis. 5. Diskusi evaluasi dampak hipotetik oleh seluruh anggota Tim Teknis. 6. Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak hipotetik. 7. Penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen Kerangka Acuan studi ANDAL KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

7

Gambar 1. Peta Kepulauan Pulau Nias 1.5.Ringkasan Rencana Kegiatan Pembangunan Bandara udara Nias Selatan masuk dalam klas IV untuk pendaratan pesawat sejenis Cassa di Kabupaten Nias Selatan ini berupa pembangunan landasan (airstrip) sepanjang 30 x 1400 m beserta jalan masuk dan prasarana lainnya. Lokasi kegiatan berada di desa Botohilitano, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, berjarak 15 km dari pusat kota. Kebutuhan lahan 200 hekta are (ultimate) untuk sisi udara dan sisi darat. Kondisi lokasi adalah daerah perbukitan membentang dari Utara ke Selatan dan daerah dataran rendah sepanjang jalur pantai Timur dan Barat yang berbatas dengan laut. Status tanah sampai

saat

ini

belum

dibebaskan

Pemerintah

Daerah

(Pemda)

Kabupaten Nias Selatan. KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

8

Rencana kegiatan Pembangunan Bandara Udara di Nias Selatan, meliputi tahapan pra konstruksi, kontruksi dan pasca kontruksi (tahap operasi). Pembangunan Bandara Udara meliputi pembangunan air strip, sarana dan prasarana Bandara udara dan pembangunan jalan menuju Bandara udara. Lokasi Bandara Udara, seperti terlihat dalam gambar di bawah.

Gambar 2. Peta Kabupaten Nias Selatan Kebutuhan sarana dan prasarana bandara udara yang akan dibangun dan atau peralatan yang akan diadakan pada tahap kontruksi dan dioperasikan

pada tahap pasca kontruksi, disajikan dalam tabel.

kebutuhan fasilitas sisi udara dan kebutuhan fasilitas sisi darat, sebagaimana tabel di bawah.


9

Tabel 1. Kebutuhan Fasilitas Sisi Udara

No

Keterangan

Tahap 1 Stage 1

Tahap 1 Stage 2

Tahap II

Tahap III

2010

2015

2020

2025

2C

3C

3C

3C

1

Aerodrome Reference Code

2

Operasional Category

RW, 15 – 33

Non Instrumen

Non Instrumen

3

Dimensi Runway

RW, 15 – 33

(1050 x 30 ) m

(1,350 x 30 ) m

4

Runway Strip

RW, 15 – 33

(1170 x 80 ) m

5

RESA

RW, 15 – 33

6

Taxiway

7

PCN

8

9

Non Instrumen

(1,500 x 30) m

(1,750 x 30) m

(1,470 x 150 ) m

(1,620 x 150) m

(1,870 x 150 )m

(90 x 60 ) m

(90 x 60) m

(90 x 60 ) m

(90 x 60 ) m

RW, 15 – 33

(150 x 15 m)

(150 x 15m )

(150 x 18 m)

(150 x 18m)

Runway

5/F/Z/U

8/ F/C/Y/U

22/ F/C/Y/T

22/ F/C/Y/T

Taxiway

5/ F/Z/U

8/ F/C/Y/U

22/ F/C/Y/T

22/ F/C/Y/T

Apron

5/ F/Z/U

8/ F/C/Y/U

22/ F/C/Y/T

22/ F/C/Y/T

Apron

Klasifikasi Pesawat

(di Runway 15 – 33)

M25

1

M50

-

M75

-

-

1

-

1

-

-

1

1

Pesawat Menginap

-

1

1

-

Total Stands

1

2

2

2

Luas Apron

(60 x70) m

(60 x70) m

(110 x 80 ) m

(110 x 80 ) m

RW. 15 – 33

SSB, A/G,HT

AMS ( VHF I, VHF II

AMS ( VHF I, VHF II

AMS ( VHF I, VHF II

Freg.Vhf trans, SSB

Freg.Vhf trans, SSB

Freg. Vhf trans, SSB

Freg.Vhf trans, SSB

CAT. IV

CAT. VI

CAT. VII

CAT. VII

RW, 15

Marka

Marka, PAPI

Marka PAPI

Marka PAPI

RW, 33

Marka

Marka, PAPI

Marka, PAPI, RW th ligth

Marka, PAPI, RW th light

Alat Bantu Navigasi

DVOR /DME

DVOR /DME

DVOR /DME

DVOR /DME

Pelayanan Lalu Lintas Udara

An Attended

AFIS

AFIS

AFIS

Fasilitas Telekomunikasi

10

Ketegori PKPPK

11

Alat Bantu Visual

12

Non Instrumen


10

Tabel 2. Kebutuhan Fasilitas Sisi Darat KEBUTUHAN FASILITAS

No

BANGUNAN

FUNGSI ZONA

1

Gedung Operasional

2

Gedung Tower/menara Pengawas

3

GSE Park

4

Gedung Genset (Power House)

5

Bangunan Pompa / Distribusi Air Bersih

6

Taman Meteo

7

Technical Area

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 2

2015

2020

2025

Luas Bangunan

Luas Bangunan

Luas Bangunan

302

302

302

-

-

-

Gedung PKP-PK (Fire Station)

288

388

388

9

Maintenance

310

310

310

10

Bangunan Administrasi

454

454

454

11

Aula

12

Kantin Karyawan

140

140

140

13

Incenarator (Pembakaran Sampah)

56

56

56

1

Bangunan Terminal Penumpang

1680

5840

Tempat parkir kendaraan

2540

3650

Public Area

3

VIP

4

Tempat Ibadah

1

Rumah Dinas

2

Bangunan DPPU / Fuel Farm

3 4

Kantor Keamanan Supporting Area

Lahan ( 900 m2)

Bangunan Pengolahan Limbah (STP)

8

2

Keterangan

240

240

400

400

400

990

1890

2790

-

-

-

124

124

124

244

244

Lahan (2.800m2)

Poliklinik (Sentra Medica)

5

Gardu Jaga

6

Terminal Kargo

7

Asrama


204

11

II. PENJELASAN PROSES AMDAL KHUSUS 2.1. Pemahaman AMDAL Khusus Sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL dan UPL Untuk Kegiatan

Rehabilitasi dan Rekontruksi di Provinsi

Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka pembangunan Bandara Udara di Nias Selatan masuk dalam daftar pembangunan yang wajib AMDAL. Analisis Megenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL untuk kegiatan pembangunan bandara udara di Kabupaten Nias Selatan menggunakan mekanisme khusus yang hanya berlaku di Provinsi NAD dan Pulau Nias sesuai dengan Peraturan Menteri LH 308/2005. Untuk mendapat pemahaman yang lebih lengkap, semua pihak terkait agar dapat membaca isi dari Peraturan Menteri LH 308/2005 secara lengkap agar memperoleh kejelasan tentang kerangka kerja proses AMDAL khusus. Sebagai bahan perbandingan dengan proses AMDAL konvensional yang berlaku di tempat lain di Indonesia, pengguna dokumen ini dapat melihat Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Secara khusus perbedaan AMDAL dengan AMDAL Khusus, bahwa pelingkupan pada AMDAL yang biasa

dilakukan oleh

pemrakarsa atau konsultan, sedangkan AMDAL khusus dilakukan oleh tim teknis. Tim teknis yang membantu Komisi Penilai AMDAL, terdiri atas ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, ahli dari instansi

yang ditugasi dibidang Pengendalian

Dampak Lingkungan Provinsi, ahli dari Kementrian Lingkungan Hidup dan ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait. Susunan keanggotaan tim teknis terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan Sekretaris KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

12

merangkap anggota serta anggota lainnya dengan ketentuan maksimum 7 (tujuh) orang anggota. Pembentukkan tim teknis dilakukan pada saat proses pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan. Tim Teknis bertugas : a. Melakukan koordinasi dengan pemrakarsa kegiatan dalam proses pelingkupan. b. Menentukan kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. c. Melaporkan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup kepada Komisi Penilai AMDAL. d. Memberikan pengarahan teknis pada saat penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. e. Memberikan penilaian secara teknis terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. f. Melaporkan hasil penilaian kepada Komisi Penilai AMDAL dan memberikan rekomendasi atas hasil kajian AMDAL. g. Membantu Komisi Penilai AMDAL merumuskan rekomendasi atas hasil kajian AMDAL kepada Gubernur dalam rangka proses pengambilan keputusan. Skema AMDAL Khusus, pada gambar tanda panah menunjukkan tahaptahap proses AMDAL yang telah dilakukan dan yang harus segera dilakukan karena telah terlambat dan tidak mengikuti sekuensial yang seharusnya

dilakukan.

Pekerjaan

pembangunan

fisik

tidak

boleh

dilakukan sebelum proses kajian AMDAL selesai dilakukan. Tahap pengumuman, yang diberi tanda panah terputus, belum dilakukan. Karenanya, seiring dengan proses pelingkupan ini, pemrakarsa harus segera

melaksanakan

pengumuman

dan

mengakomodasi

masukan

masyarakat di dalam proses konsultasi masyarakat pada saat melakukan pelibatan masyarakat dan studi ANDALnya


13

Proses Penapisan melalui daftar Kegiatan wajib AMDAL

AMDAL disyaratkan

Belum dilakukan

Proposal kegiatan dari pemrakarsa Dan pengumuman

Selesai dilakukan

Penyusunan Kerangka Acuan (KA ANDAL) oleh Tim Teknis dan Pembahasan KA ANDAL oleh Komisi & Pemrakarsa

AMDAL tidak diperlukan

Penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan (UKL – UPL)

Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL oleh Pemrakarsa

Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi

Persetujuan Oleh Gubernur

Perijinan

Pembangunan fisik

Gambar 3. Skema Proses AMDAL Khusus


14

2.2. Tahapan AMDAL Khusus Sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL dan UPL Untuk Kegiatan

Rehabilitasi dan Rekontruksi di Provinsi

Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka tahapan AMDAL khusus meliputi: 1. Pengumuman Pemrakarsa yang akan memulai menyusun dokumen AMDAL wajib : a. Memberitahukan rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab. b. Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada masyarakat sesuai jadwal pengumuman atau media massa cetak atau media massa elektronik. Pengumuman tersebut memuat hal-hal sebagai berikut. a. Nama dan alamat pemrakarsa b. Lokasi dan skala /besaran/luas rencana usaha dan/atau kegiatan c. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan d. Produk yang akan dihasilkan e. Dampak lingkungan hidup yang akan timbul f. Tanggal pemasangan pengumuman dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat dan g. Nama

dan

menerima

alamat saran,

instansi pendapat,

yang

bertanggungjawab

dan

tanggapan

dari

dalam warga

masyarakat. 2. Pelingkupan Dalam rangka pelingkupan kajian AMDAL, pemrakarsa wajib memberikan data dan informasi secara tertulis kepada Komisi Penilai AMDAL.Data dan informasi teersebut meliputi : a. Rencana usaha dan /atau kegiatan beserta alternatif-alternatif yang akan dikaji dalam AMDAL. KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

15

b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. c. Komponen-komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. d. Batas wilayah persebaran dampak dari aspek ekologi dan sosial. e. Masyarakat yang potensial terkena dampak f. Instansi pemerintah atau pihak-pihak yang berpotensi terpengaruh atau mempengaruhi rencana dan/atau kegiatan. g. Informasi-informasi lain yang relevan. 3. Pembahasan Ka Andal Komisi Penilai AMDAL, tim teknis, dan pemrakarsa secara bersama-sama membahas kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup untuk menyepakati ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup. Komisi Penilai AMDAL berdasarkan hasil pembahasan menetapkan kesepakatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup. 4. Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL Analisis Dampak Lingkungan adalah suatu kajian yang mendalam terhadap hasil pelingkupan dengan data-data hasil hasil pengujian dan penelitian khususnya terhadap dampak besar dan penting. Sedangkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hiup (RKL), adalah dokumen yang mencakup upaya-upaya dan rencana –rencana untuk

menghindarkan

dampak, mengurangi dampak (mitigasi), mengelola, serta mengendalikan dampak. Rencana Pementauan Linmgkungan (RPL) adalah sistem atau metoda dan waktu pementauan dari pengelolaan lingkungan dari hasil kajian ANDAL. 5. Penilaian ANDAL, RKl dan RPL Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian teknis atas hasil kajian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

16

lingkungan hidup disampaikan oleh Pemrakarsa. Penilai secara teknis meliput penilaian terhadap: a. Kesesuaian dengan muatan dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup b. Kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis sektor bersangkutan c. Ketepatan penerapan metode penelitian/analisis d. Kesahihan data yang digunakan e. Kelayakan desain dan/atau teknologi dan/atau proses produksi yang digunakan. 6. Pengambilan Keputusan Komisi Penilai AMDAL memberikan rekomendasi atas hasil penelitian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Gubernur untuk proses pengambilan keputusan. Pejabat yang berwenang menerbitkan

izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menolak

permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan apabila Gubernur memberikan keputusan menerima dan /atau menolak AMDAL rencana kegiatan. 2.3. Sistematika AMDAL Khusus Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang dihasilkan dari studi ANDAL harus didasarkan pada dokumen Kerangka Acuan. Prinsip konservasi lingkungan harus diakomodasi dengan baik dalam kajian AMDAL. Dokumen-dokumen ini harus dilengkapi dengan suatu ringkasan yang disusun dengan bahasa yang sederhana, non teknis, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca dan pengguna dokumen ini. Ringkasan ini tidak saja ditujukan untuk dibaca oleh para eksekutif tetapi sedapat mungkin dapat dipahami oleh masyarakat luas.


17

Dokumen ANDAL secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Maksud

dan

tujuan

dilaksanakannya

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan pembangunan bandara udara di Kabupaten Nias Selatan 2. Uraian tentang kesesuaian kegiatan pembangunan bandara udara di Kabupaten Nias Selatan dengan tata ruang, kebijakan pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Deskripsi kegiatan pembangunan bandara udara di Kabupaten Nias Selatan yang memungkinkan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. 4. Kondisi rona lingkungan awal di wilayah studi 5. Kajian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan bandara udara di Kabupaten Nias Selatan 6. Arahan pengelolaan dan pemantau lingkungan. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hiup, secara mendasar harus

mencakup

upaya-upaya

dan

rencana–rencana

untuk

menghindarkan dampak, mengurangi dampak (mitigasi), mengelola, serta mengendalikan dampak yang mungkin terjadi. Dokumen RKL ini secara umum harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil analisis dampak lingkungan hidup. 2. Sumber dampak 3. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup 4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup 5. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup 6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup 7. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup


18

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau 2. Sumber dampak 3. Tujuan pemantau lingkungan hidup 4. Metode pemantau lingkungan hidup 5. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan 6. Lokasi pemantau lingkungan hidup 7. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantau lingkungan hidup Penggunaan sumber-sumber data dan informasi yang sahih di dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL, baik dari penelitian langsung (data primer) ataupun data sekunder, literatur, penelitian lain, atau hasil konsultasi dengan instansi terkait dan dengan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan referensi yang benar. Ketika penilaian (judgment) atau pendapat para ahli digunakan, hal tersebut harus disebutkan secara jelas sebagai suatu hasil penilaian ahli.

Dasar

penilaian

atau

pendapat

para

ahli

tersebut

harus

dikemukakan alasan atau dasar pembenarannya. Keahlian yang membuat penilaian

atau

pendapat

tersebut,

termasuk

kualifikasi

dan

pengalamannya, harus disampaikan pula. Jika ulasan terhadap suatu isu dampak memerlukan penelitian

dan perhitungan yang bersifat teknis

(misalnya untuk emisi debu dan gas buang, erosi, pengelolaan limbah cair atau drainase), hal ini diharuskan melaui pertimbangan profesional untuk memferifikasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan.


19

III. ISU-ISU UTAMA 3.1. Pentingnya Pelaksanaan Rencana Kegitan Nias Selatan sebelumnya adalah bagian Kabupaten Nias. Status otonom diperoleh pada 25 Februari 2003. Kabupaten ini terdiri dari 104 gugusan pulau besar dan kecil. Letak pulau-pulau itu memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu lebih kurang 60 kilometer, lebar 40 kilometer. Kabupaten Nias Selatan dibentuk dalam UU Nomor 9 Tahun 2003 oleh Presiden Republik Indonesia. Teluk Dalam adalah ibu kota Kabupaten Nias Selatan. Pusat kegiatan pemerintah daerah setempat termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan serta pendidikan masyarakat setempat. Di bidang parawisata, potensi wisata Kabupaten

terletak pada

jalur yang disebut Segitiga Emas Industri Parawisata Nias Selatan, yakni Kecamatan Lolowa’u-Gomo-Pulau-pulau Batu, porosnya adalah Omo hada, rumah tradisional di Desa Bawomataluo, Kecamatan Teluk Dalam. Berada di Desa Bawomataluo seakan terlempar ke masa silam. Deretan rumah tradisional terbuat dari kayu dengan arsitektur khas Nias itu dihuni sebagai mana layaknya kompleks perumahan. Ukiran batu megalitik menghias di beberapa tempat. Diperkampungan itu bisa juga disaksikan tradisi hombo batu atau lompat batu. Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi sumberdaya alam yang sampai saat ini belum dikembangkan

secara optimal. Keterbatasan

sarana dan prasarana transportasi yang ada dengan hanya mengandalkan angkutan darat dan laut salah merupakan satu kendala pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Nias Selatan. Salah satu alternatif untuk mengatasi keterisolasinya Nias Selatan dan untuk mempercepat perkembangan perekoniman Nias Selatan dengan Pembangunan Bandara Udara di Nias Selatan. Untuk persiapan pembangunan Badar Udara di Nias Selatan, telah dususun Studi Rencana Induk Pembangunan Bandara di Kabupaten Nias Selatan. Studi rencana induk ini sebagai kajian awal untuk mewujutkan KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

20

suatu Bandara Udara yang ideal dengan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan, dan memberikan hasil studi dan produk perencanaan yang sesuai. Tujuan dari Pembangunan Bandara Udara di Kabupaten Nias Selatan ini adalah agar dapat dicapai pelayanan Bandara Udara yang cepat, aman, nyaman, efektif, effisien

dan optimal baik terhadap

keselamatan operasi penerbangan, penumpang maupun pengguna jasa Bandara Udara lainnya. Sebagai efek positif keberadaan badara udara ini akan semakin terbukanya Nias Selatan terhadap daerah luar dan semakin meningkatnya

perekonomian

daerah

yang

pada

akhirnya

akan

meningkatkan kesejahteran masyarakat. Secara spesifik, pembangunan Bandara Udara di Nias Selatan akan memberikan dampak positif berupa: Peningkatan ekonomi masyarakat akibat ganti rugi konversi lahan. 1. Penyerapan tenaga kerja 2. Penambahan penduduk terutama di jalan menuju Bandara Udara 3. Membuka lapangan usaha bagi masyarakat setempat 4. Kelancaran pergerakan (movement) 5. Meningkatkan perekonomian lokal dan regional 6. Menumbuhkan mata pencaharian bagi masyarakat 7. Meningkatkan kunjungan wisatawan sebagai akibat terbukanya arus transportasi udara. 8. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk masuk dan keluar ke Teluk Dalam


21

3.2. Kajian Terhadap Dampak Kegiatan Kajian isu-isu lingkungan baik tahap prakontruksi, kontruksi dan pascakontruksi dapat dikelompokkan berupa: 3.2.1. Isu Lingkungan 1. Kaji dan evaluasi dampak kebisingan terhadap manusia pada tahap kontruksi dan operasi bandara udara. 2. Kaji dan evaluasi dampak perubahan pola drainase khususnya limpasan permukaan akibat pembangunan bandara udara yang berpotensi menyebabkan genangan. 3. Kaji kestabilan lereng dan potensi erosi serta longsoran pada bandara udara ketika tahap konstruksi dan operasi akibat kegiatan gali dan timbun (cut and fill). Sarankan cara-cara penanganan untuk menjaga kestabilan lereng tersebut. Kaji potensi sedimentasi akibat longsoran dan erosi yang mungkin dari kegiatan tersebut terhadap sungai dan laut. 4. Kaji dan evaluasi perubahan bentang alam akibat pembangunan bandara udara. 5. Kaji

dampak perubahan kualitas udara pada tahap konstruksi dan

operasi. 6. Lakukan studi tentang keragaman flora dan fauna disepanjang lokasi Bandara Udara, sungai dan perairan laut, apakah memiliki flora dan fauna endemik, demikian juga jalur jelajah satwa. Jika ada yang endemik dan atau jalur jelajah satwa terganggu, antisipasi masalah tersebut dan sarankan langkah-langkah pengelolaan terhadap flora dan fauna endemik tersebut. 7. Kaji dampak lingkungan dari pembangunan Bandara terhadap daerah aliran sungai (DAS) Sungai Silabo: kualitas air sungai, debit air sungai, daerah resapan air, dan erosi.


22

3.2.2. Penggunaan Material Konstruksi Jalan Kajian estimasi volume

bahan dan material galian untuk

kebutuhan pembangunan yang diambil untuk seluruh rencana kegiatan. 1. Kaji alternatif sumber penyediaan bahan baku untuk pembangunan bandara udara dan bahan material lainnya yang akan digunakan selama

pelaksanaan

pembangunan.

Sarankan

agar

penggunaan

material konstruksi tidak diambil dari sungai dekat lokasi bandara udara (sungai Silabo), tidak diambil secara terkonsentrasi di satu lokasi/titik, tetapi pada beberapa beberapa tempat/sungai sehingga kerusakan dapat diminimalkan. Sarankan pula langkah-langkah rehabilitasi setelah material diambil dari lokasi tersebut. 2. Kaji jalur transportasi dan pengaruh mobilisasi alat berat dan pengangkutan material terhadap kondisi jalan eksisting sehingga dapat disarankan langkah-langkah pengelolaan terhadap jalan yang ada. 3. Sarankan berbagai alternatif pengelolaan lahan bekas Bahan galian C (lubang-lubang bekas galian) yang tepat guna dan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka rehabilitasi dan perbaikan bentang lahan. Sejalan dengan hal ini, pemrakarsa diarahkan dalam pengelolaannya untuk menggunakan suplier Bahan Galian C yang telah memenuhi syarat izin dan memiliki UKL dan UPL. 3.2.3. Tata ruang, fungsi lahan, dan pengembangan wilayah 1. Kaji dan uraikan keterkaitan antara pembangunan bandara udara dengan kegiatan ekonomi, seperti: pengembangan parawisata, prikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain. 2. Kaji dan analisa keterkaitan antara kegiatan pembangunan Bandara Udara dengan rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan RT RW Kabupaten Nias Selatan. 3. Kaji potensi-potensi desa yang akan terkena dampak (antara lain tanaman dari kebun masyarakat dan perladangan akibat pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Udara). Lakukan valuasi ekonomi KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

23

sehingga dapat memprediksi

kerugian dan keuntungan masyarakat

akibat kegiatan pembebasan lahan tersebut. 4. Kaji dan konfirmasi (dengan instansi terkait) status kepemilikan lahan proyek yang direncanakan dari sisi kepemilikan masyarakat ataupun dari sisi kepemilikan tanah adat terkait dengan tata guna lahan yang berlaku. 5. Kaji pengaturan pemukiman sepanjang jalan baru menuju bandara udara dengan menerapkan pentaatan DMJ dan sempadan bangunan agar tidak ada potensi kecelakaan dan masalah klaim dimasa mendatang . 3.2.4. Sosial Ekonomi Budaya 1. Kaji persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan pembangunan Bandara Udara mencakup keinginan masyarakat terhadap bandara udara, partisipasi masyarakat terhadap pengadaan lahan, dan potensi masalah yang mungkin timbul. 2. Kaji aspek sosial budaya dan adat istiadat lokal dalam menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang mungkin timbul akibat rencana kegiatan dan konsekuensi pembebasan rumah dan lahan. 3. Kaji potensi perubahan tingkah laku masyarakat dan adat istiadat akibat kehadiran bandara udara, sehingga dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan penurunan nilai-nilai budaya. Sarankan upaya-upaya penanganannya. 4. Kaji dan evaluasi dampak pembangunan Bandara Udara terhadap kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk disekitar proyek baik pada tahap konstruksi maupun pada tahap operasi. 5. Lakukan inventarisasi potensi penggunaan tenaga kerja dan sarankan agar mengutamakan tenaga lokal untuk kegiatan pembangunan bandara udara sesuai dengan keahlian yang tersedia dan diperlukan sehingga tidak ada kesenjangan antara pendatang dan penduduk lokal.


24

6. Kaji dan uraikan peluang dan penggunaan tenaga kerja lokal yang mungkin terpakai sesuai dengan keahlian yang diperlukan selama pekerjaan pembangunan Bandara Udara untuk mengurangi gejolak/ kecemburuan sosial, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi setempat. 7. Kaji potensi kesenjangan sosial ekonomi dan budaya dari pekerja pendatang dan pekerja setempat serta penduduk lokal. Rencanakan upaya penanganan dampaknya. 3.2.5 Lain-lain 1. Mengkaji kemungkinan peningkatan dampak lain dari pembangunan bandara udara disekitar bandara udara seperti pembangunan jalan baru, pemukiman baru, peningkatan arus lalu lintas dan lainnya. 2. Mengkaji potensi kecelakaan akibat pembangunan dan pengoperasian Bandara Udara. 3. Pengkajian arah angin dengan perencanaan lokasi dan desain bandara udara. 4. Uraikan upaya-upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. 3.2.6. Konsultasi Masyarakat 1. Lakukan konsultasi dengan pihak terkait seperti pemda/dinas-dinas di lingkungan Kabupaten Nias selatan terutama instansi yang menangani lingkungan

(Bapedalda/Dinas

Lingkungan),

Bappeda

(untuk

perencanaan pengembangan wilayah), BPN (untuk pengaturan alokasi lahan dan potensi klaim lahan dari masyarakat), PU (untuk rencana jaringan jalan dan penataan pemukiman), dan Dinas Perhubungan (untuk pengendalian lalu lintas), Polri dan TNI, lembaga adat dan lembaga agama (untuk masalah sosial) dan instansi lainnya. 2. Mengumumkan

dan

mensosialisasikan

kegiatan

pembangunan

bandara udara kepada masyarakat setempat khususnya penduduk disekitar lokasi pembangunan melalui tatap muka, pengumuman di KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

25

kantor desa/kecamatan, di media masa lokal maupun radio lokal. Tampung

berbagai

usulan

masyarakat,

kaji

implikasi

dan

pemecahannya. 3.3. Kajian terhadap Alternatif Rencana Kegiatan 3.3.1. Argumentasi Pentingnya Kegiatan Uraikan alasan atau argumentasi pembangunan bandara udara di Kabupaten Nias Selatan, kaitkan dengan berbagai asfek seperti: potensi penumpang, pengembangan usaha sesuai potensi daerah, pengembangan wilayah, kelancaran transportasi, peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan ekonomi pedesaan, penyebaran penduduk, partisipasi angkatan

kerja,

menurunkan

tingkat

pengangguran,

peningkatan

pendapatan petani, peningkatan mobilisasi penduduk, peningkatan pendidikan formal, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kegiatan keagamaan dan lain-lain dan hubungkan dengan keberadaan Bandara Udara Binaka di Gunung sitoli yang sudah ada dan setelah bandara udara Binaka ditingkatkan dari kelas IV menjadi kelas III demikian juga pengembangan pelabuhan laut Teluk Dalam dari kelas V menjadi kelas IV serta pengembangan pelabuhan laut Gunungsitoli dari klasifikasi IV menjadi kelas III. 3.3.2. Alternartif Jalan Darat Kaji alternatif lain peningkatan transportasi ke Teluk Dalam (Nias Selatan) misalnya dengan peningkatan jalan darat antara Teluk Dalam – Gunung Sitoli (Bandara Udara Binaka), sehingga kenyamanan meningkat dan waktu tempuh kurang dari dua jam. Bandingkan dengan mamfaat dan besarnya investasi pembangunan bandara udara di Botohilitano. Untuk alternatif pengangkutan barang dan orang, pertimbangkan pula peningkatan dermaga laut Teluk Dalam dari kelas V menjadi kelas IV dan rencana pembangunan penyeberangan dari Sibolga-Teluk Dalam.


26

Gambar 4. Peta Lalulintas Darat Pulau Nias 3.3.3. Alasan Pemilihan Lokasi Uraikan dan berikan alasan penggunaan lokasi-lokasi alternatif bandara udara berdasarkan situasi nyata di lapangan di Kab. Nias Selatan. Berikan alasan alasan dari berbagai lokasi alternatif sehingga pilihan terbaik adalah di Desa Botohilitano. 3.3.4 Kajian Pembatalan Kegiatan Kaji secara mendalam pilihan “do nothing” atau skenario jika kegiatan pembangunan bandara udara tersebut tidak dilakukan di Botohilitano dan atau tidak di Kabupaten Nias Selatan. 3.4. Batas Wilayah Studi Pemrakarsa kegiatan pembangunan bandara udara di Kab. Nias Selatan harus menetapkan batas-batas wilayah studi sebagaimana lazimnya dilakukan di dalam suatu studi ANDAL untuk memastikan pelaksanaan studi yan fokus dan tepat serta efektif. Batas-batas studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik sampel untuk keperluan pengambilan data primer dan sekunder guna kebutuhan penelitian dan pengkajian serta prediksi dampak. Selain KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

27

mengacu kepada definisi batas-batas wilayah studi yang berlaku, setiap penarikan garis batas pada peta dengan skala yang memadai harus dilengkapi

dengan alasan yang tepat dan rasional. Alasan serta

justifikasi tersebut harus juga dilakukan pada saat menentukkan titiktitik sampel yang berada di dalam resultante batas wilayah studi yang dimaksud. Dalam menentukan batas-batas wilayah tersebut, pemrakarsa agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 3.4.1. Batas Proyek Batas proyek adalah seluruh luas lahan proyek untuk sisi udara dan sisi darat lahan

±200

sebuah Bandara Udara. Batas proyek difokuskan pada hektar,

yang

ditengah-tengahnya

terdapat

landasan

sepanjang 30 x 1400 m, dan prasarana bandara udara lainnya. 3.4.2. Batas ekologis Batas ekologi meliputi cakupan daerah yang terkena dampak ekologi dari pembangunan bandara udara. Batas-batas ekologis harus dapat dijelaskan secara ilmiah mengapa garis batas tersebut dipilih. Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan badan air (DAS) di sekitar lokasi Bandara yang terkena dampak ekologi.. Batas ekologis juga agar mempertimbangkan arah angin dominan (yang dianalisis melalui kajian wind rose) di sekitar lokasi kegiatan guna memperkirakan daerah dampak kebisingan dan penyebaran emisi debu. Selain itu, batas ekologis harus mempertimbangkan keberdaan/lokasi proyek yang berbatasan dengan laut. 3.4.3. Batas administrasi Batas administrasi agar difokuskan pada wilayah administrasi kecamatan tempat proyek yaitu kecamatan Teluk Dalam walaupun terbuka kesempatan untuk menarik batas yang lebih luas selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Penentuan batas KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

28

administrasi ini sedapat mungkin harus mengacu pada rencana tata ruang Kabupaten Nias Selatan serta memperhitungkan kewenangan pengawasan dari wilayah administrasi terhadap dampak yang mungkin timbul. 3.4.4. Batas Sosial Batas sosial agar difokuskan pada Desa Botohilitano dan desa Hilimaenamolo yang berada di lokasi proyek dan desa-desa lain di kec. Teluk Dalam. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapat informasi lain yang lebih menentukan. Jelaskan pula mengapa batas-batas tersebut dipilih. Pertimbangkan pula rencana-rencana pemukiman yang ada pada rencana tata ruang Kabupaten Nias Selatan. Penentuan keseluruhan batas studi merupakan delineasi wilayah studi sebagai resultante dari batas-batas di atas. Penentuan resultante ini agar dilakukan menarik

garis

alasan dan justifikasi yang rasional bukan sekedar

terluar

dari

keseluruhan

batas-batas

yang

ada.

Penggambaran batas wilayah studi diharapkan menggunakan peta-peta yang representatif, jelas, dan sesuai tema pembahasannya. Sebagai hasil akhir penentuan batas wilayah studi, resultante tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan lokasi-lokasi atau titik-titik sampling berdasarkan alasan-alasan yang kuat. 3.5. Kepakaran Yang dibutuhkan Dalam studi ANDAL ini agar pemrakarsa dapat menunjukkan pelaksana studi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Kepakaran Tim, minimal (dapat dikembangkan sesuai kebutuhan), memiliki tenaga-tenaga ahli minimal sebagai berikut: 1. Ahli transportasi Udara 2. Ahli antropologi sosial 3. Ahli Planologi 4. Ahli Geologi KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

29

5. Ahli Biologi / lingkungan 6. Ahli lingkungan / fisik 7. Ahli Kesehatan Ketua tim dipilih dari tenaga-tenaga ahli tersebut di atas dan harus bersertifikat AMDAL penyusun.


30

IV. PELAKSANA STUDI PELINGKUPAN 4.1. Pemrakarsa Kegiatan Pemrakarsa kegiatan Pembangunan bandara Udara Nias Selatan adalah BRR-Pemeliharaan Rehabilitasi Peningkatan Dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. 4.2. Penyusun Studi Pelingkupan Ketua Tim: Ir.Eddy Utama, SmHk Anggota Tim: 1. Drs.Waonasakhi Buulolo 2. Ir.Wirman Jambak 3 Salmonius Girsang,SE,MSi 4. Hamzah Lubis,SH,MSi 5. Dr. Imam Santoso 6. Widhi Handoyo, SKM, MT


31

DAFTAR REFERENSI Adiwisastra,

A,

1993,

Keracunan

Sumber

Bahaya

Serta

Penanggulangannya, Angkasa, Bandung. Anonimus,

2000,

Himpunan

Peraturan

di

Bidang

Pengendalian

Dampak Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Jakarta Ansyary, F. 1976. Prinsip-prisip Masalah Pencemaran Lingkungan. Penerbit Galia Indonesia, Jakarta Askary, M. dan Wijayanti, L; Panduan Umum Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Untuk Penyusunan AMDAL, Pusat Pengembangan Dan Penerapan AMDAL, BAPEDAL, Jakarta, 2001 Arceivela, S.J.; Waste Water Treatment And Disposal : Engineering And Ecology In Pullution Control, Mareel Dekker, New York, 1981 Arifin, Syamsul, H., 2000, Penegakan

Hukum Lingkungan Menuju

Pembangunan Berkelanjuatan Yang Berwawasan Lingkungan, USU, Medan Azwar, A. 1979. Pengantar

Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penerbit

Mutiara Sumber Widya. Jakarta ---------, 1998, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat dan Direktorat

Bina Sistem Lalu – Lintas dan Angkutan Kota. ---------, 1996, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu – Lintas dan Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta. --------, 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Baratz, B, 1984. Environmental Guidelines Office Of Environmental Affair The Wort Bank. Washington DC. Brower. J., J. ZAR, C.V. ENDE, 1990. Field and Laboratory Methods for General Ecology. 3

rd

edition. Wm. C. Brown Publisher, USA.


32

Canter, L.W.; Environmental Impact Assessment, Mc Graw Hill Book Company, New York, 1996 Chang, William, OFM Cap, Dr, 2001, Moral Lingkungan Hidup, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Davis, Mac Kenzie L, And Cornwell, David A.; Introduction To Environmental Engineering, Second

Edition, Mc Graw-Hill Int.

Editions, New York, 1991 Doby, Alan, 1984, Conservation and Planning, Hutchinson, London Environmental Resources Limited, 1984, Prediction in Environmental Impact Assessment, A Summary Report of a Research Project to Identity Methods of Prediction for Use in Environmental impact Assessment Fandeli. C, 1992. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar Dan Pemapanannya. Penerbit Liberti, Cetakan Pertama, Yogyakarta Fardiaz, S.; Polusi Air Dan Udara, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992 Hadari Nawawi, H, Prof. Dr, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press. HD-WHO; Water Quality Surveys : A Guide For The Collection And Interpretation Of Water Quality Data, UNESCO/WHO, UK, 1978 Horton, Paul B. and Hunt, Chester L. 1999, Sosiologi

Jilid I dan II,

Erlangga, Jakarta Institute

of

Transportation

Engineering,

1994.

Manual

of

Transportation Engineering Studies, New Jersey Irwan, Sohartono, 2000, Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu lainnya, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Kinzelbach, W,; Development In Water Sciences, Groundwater Modelling, An Introduction With Sample Programs In Basic, Vol. 25, Elsevier, Amsterdam, 1986 Keating, Michael, 1996, Bumi Lestari Menuju Abad 21, Agenda 21 dan Hasil KTT Bumi, KONPHALINDO, Jakarta KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

33

Liliawati

Muljono, Euginia, 1997, Peraturan Perundang-undangan

tentang

Perkembangan

Kependudukan

dan

Pembangunan

Keluarga Sejahtera, Harvarindo, Jakarta. Longres, John F, 1990 Human Behavior in the Social Environment, F.E Peacock Publisher, Inc. Itaca, Illionis. Maryono, Agus, Ir, Dr-Ing, 2002, Eko-Hidraulik, Pembangunan Sungai, Program Magister Sitem Teknik, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. McGuiness, William J, Benyamin Stein, John S Reynolds, 1981, Mechanical and Electrical Equipment for Building, John Wiley and Sons Inc. Singapura. McKinnon, J., Karen Philips, And Bas van Balen; Burung-Burung Di Suamtera, Jawa, Bali, Dan Kalimantan, Puslitbang Biologi LIPI Dan Bird Life International, Bogor, 1992 Mitchell, Bruce, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 2000, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Gadjah Mada University press, Yogyakarta Nazaruddin, Ir., 1996, Penghijauan Kota, Penerbit Swadaya, Jakarta, 1996 Odum, H.T.; Ekologi Sistem : Suatu Pengantar, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992 Odum, Eugene P, Dasar-dasar Ekologi, gadjah Mada University Press, Yogyakarta O’Flaherty, CA, 1986 Highways, Third Edition, Traffiic Pla Patt,et al, 1999, Narumaher

Gewaesserrausbau, Springer

Verlag,

Berlin. Peavy, H.E. et.al; Environmental Engineering, Mc Graw Hill Book Co., New York, 1988 Putra, Eddy, RS, SH, CN dan Kawan-kawan, 2003 Informasi Produk Peraturan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta. KA ANDAL Bandara Udara Nias Selatan

34

Ruslan H. Prawiro. 1998. Ekologi Lingkungan dan Pencemaran. Penerbit Satya Wacana. Semarang. Salim, E. 1979. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Mutiara Sumber Mulia. Jakarta Silalahi, Bennet NB, Dr, MA, Rumondang B. Silalahi

MPH, 1985,

Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, PT. Puistaka Binaman Pressindo, Jakarta Splizt, K.And Moreno, J.; A Practical Guide To Groundwater

And

Solute Transport Modelling, John Wiley & Sons, New York, 1996 Sugiharto, 1987. Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah. Penerbit UI Press. Cetakan Pertama. Jakarta Sukanto. R, 1992. Ekonomi Lingkungan . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta Sumarsono, H Dkk, 1986. Pengantar Ekologi, Penerbit CV. Rajawali. Jakarta Supardi, Imam. Dr. Prof, 1994, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Penerbit Alumni, Bandung. Suparmoko. M..; Buku Pedoman Penilaian Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, BPFE Yogyakarta, Ed.1, 2002 Surna T. Djajadiningrat, Harry Harsono Amir; Penilaian Secara Cepat Sumber-sumber Pencemaran

Air, Tanah, dan Udara, Gajah

Mada University Press, Yogyakarta, 1990 Surahmad, Winarno, 1979, Dasar dan Teknik Riset : Pengantar Metodologi Ilmiah, Tarsito, Bandung. Suratmo, G, 1991. Analisi Mengenai dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Suryabrata, Sumadi, BA, 1997, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Tarmin, Ofyar Z. 1997 Perencanaan Dan Pemodelan Transportasi. Penerbit ITB, Bandung


35

Tarmin, Opyar Z. & Nahdalina, September 1998. Analisis Dampak Lalulintas. Journal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 9 No. 3 (3) : 22 – 38 Tanjung, Djalal Shalihuddin, Dr., 1998, Dasar-dasar Ekologi, Kursus Dasar-dasar

Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL

Type A), Bapedal dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup University Gadjah Mada Yogyakarta. Tjokrokusumo, KRT, Ir., 1995. Pengantar Injiniring Lingkungan. Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yayasan Lingkungan Hidup. Yogyakarta Tresna

Sastrawidjaya, A. 1991. Pencemaran Lingkungan. Penerbit Rineka Cipt. Jakarta.

United Nations; Assessment Of The Environmental Impact Of Port Development, New York, 1992 Wells, GR, 1993, Rekayasa Lalu Lintas, Penerbit Bahratara, Jakarta Widyatmoko Dr.rer.nat. H, Dra. MM. Sintorini Moerdjoko, M. Kes., 2002, Menghindari, Mengolah, dan Menyingkirkan Sampah, Abdi Tandur, Jakarta Wisnu

Arya

Wardhana, 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan.

Penerbit Andi Ofsett Jakarta. Yu J.C. 1982. Transportation Engineering : Introduction to Planning, Design and Operations. Elsevier North Holland Inc. New York Zetter, Roger, 1982, Conservation of Building in Developing Countries, Oxford Polytechnic


36

LAMPIRAN


37

Lampiran 1. Deskripsi Rencana Kegiatan


38

Lampiran 2. Foto Dokumentasi


65

Lokasi bandar udara

Topokrafi tanah berbukit

Tim dan BRR di Lokasi


66

Jalan tanah menuju lokasi

Pohon mangga di lokasi

Pohon kelapa di lokasi


67

Pohon pisang di lokasi

Lapangan bola kaki di lokasi

Rumah penduduk di sekitar lokasi


68

Sekolah terbuka

Pabrik batubata yang tutup Sunset di Pantai Sorake


69

Lampiran 3. Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus


70

KA ANDAL Bandara Teluk Dalam

Recommend Documents