BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Un -Undang menga engam manat anatka kan n
Nomor
bah bahwa
26
sem semua
Tahun
perat eratur uran an
2007
tentang
daera aerah h
Penataan aan
ten tentang tang
RTRW RTRW
Ruang haru haruss
disusun/disesuaikan paling lambat 2 tahun untuk provinsi dan 3 tahun untuk kabupaten/kota sejak undang-undang tersebut ditetapkan (27 April 2007).
Penyu Penyusun sunan an RTRW RTRW Provin Provinsi si dan Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota ta beserta beserta legalis legalisasin asinya ya merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang kini menjadi sebagi sebagian an tugas tugas dan tanggu tanggung ng jawab jawab pemeri pemerintah ntah daerah daerah.. Hal ini sejalan sejalan dengan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nom Nomor 38 Tahu Tahun n 2007 2007 tent tentan ang g Pemb Pembag agia ian n Uru Urusan san Peme Pemeri rint ntah ahan an
anta antara ra
Peme Pemeri rint ntah ah,,
Pem Pemerin erinta tah h
Prov Provin insi si,,
dan dan
Peme Pemeri rint ntah ah
Kabupaten/Kota, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelolah mengelolah wilayahny wilayahnyaa termasuk termasuk menyelengg menyelenggarakan arakan penataan penataan ruang. Hingga kini, belum satupun RTRW di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah di-PERDA-kan. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Barat memfasi memfasilita litasi si kegiata kegiatan n percep percepata atan n rekom rekomend endasi asi substan substansi si tingka tingkatt provin provinsi si untuk untuk memper memperoleh oleh rekom rekomend endasi asi gubern gubernur ur sebelum sebelum dibaha dibahass di BKPRN BKPRN (Badan (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) untuk memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum.
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksu Maksud d kegi kegiat atan an ini ini adal adalah ah memp memper ercep cepat at peny penyele elesai saian an Revi Revisi si RTRW RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. lainnya.
1
Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi percepatan rekomendasi substansi tingkat provinsi untuk memperoleh rekomendasi gubernur agar dapat dibahas di BKPRN untuk memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum. Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: a)
Dilakukannya telaahan teknis terhadap substansi RTRW Kabupaten/Kota
berdasarkan peraturan perundangan bidang penataan ruang, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, termasuk RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan; b)
Dilakukannya pemeriksaan kelengkapan RTRW sebelum dibahas di BKPRD
Provinsi (Raperda dan penjelasan, materi teknis, album peta, berita acara konsultasi publik,
berita
acara
kesepakatan
dengan
kabupaten/kota
yang
berbatasan,
dokumentasi, dan surat permohonan rekomendasi bupati ke gubernur); c)
Diselenggarakannya
pembahasan
Raperda
RTRW
Kabupaten/Kota di
BKPRD Provinsi; d)
Dikeluarkannya Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat.
1.3 Lingkup Wilayah
RTRW Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat.
1.4 Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini meliputi: a)
Menelaah
substansi
RTRW
Kabupaten/Kota
berdasarkan
peraturan
perundangan bidang penataan ruang, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, termasuk RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan; b)
Memeriksa kelengkapan RTRW sebelum dibahas di BKPRD Provinsi
(Raperda dan penjelasan, materi teknis, album peta, berita acara konsultasi publik, berita acara kesepakatan dengan kabupaten/kota yang berbatasan, dokumentasi, dan surat permohonan rekomendasi bupati ke gubernur); c)
Menyelenggarakan pembahasan Raperda RTRW Kabupaten/Kota di BKPRD
Provinsi; d)
Mendorong
percepatan
dikeluarkannya
Kalimantan Barat.
2
Surat
Rekomendasi Gubernur
BAB II TINJAUAN PERMENPU NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RAPERDA
3
TENTANG RTRW PROVINSI DAN RTRW KABUPATEN/KOTA
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009, persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang. Materi muatan teknis RTRW adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang RTRW yang bersifat teknis, meliputi: a) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang; b) Rencana Struktur Ruang; c) Rencana Pola Ruang; d) Penetapan Kawasan Strategis; e) Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan f) Arahan/Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Prosedur persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW merupakan tahapan kegiatan untuk memperoleh persetujuan substansi sejak pengajuan oleh pemerintah daerah hingga persetujuan substansi yang diberikan oleh Menteri sebelum rancangan peraturan daerah tentang RTRW diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur persetujuan substansi meliputi: A) pengajuan rancangan peraturan daerah tentang RTRW; B) evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang RTRW; dan C) persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW.
4
Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi meliputi: a) Penilaian sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi melakukan penilaian sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan peraturan daerah yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan substansi; b) Permintaan asistensi. Pemerintah Provinsi dan/atau DPRD Provinsi dapat meminta asistensi kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi; c) Pembinaan Teknis. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Provinsi dalam penyiapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang RTRW Provinsi hingga siap untuk diajukan permohonan persetujuan substansi.
Pengajuan
rancangan
peraturan
daerah
tentang
rencana
tata
ruang
kabupaten/kota meliputi: a) Penilaian sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penilaian sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan peraturan daerah yang akan diajukan untuk mendapat rekomendasi dari Gubernur; b) Permintaan
asistensi.
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dan/atau
DPRD
Kabupaten/Kota dapat meminta asistensi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota; c) Pembinaan teknis. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyiapan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota hingga siap untuk diajukan permohonan persetujuan substansi.
Evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi meliputi:
5
a) Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap isu-isu strategis nasional; b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi yang ditunjukkan dengan adanya analisis pengembangan potensi ekonomi wila yah; c) Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi yang ditunjukkan dengan adanya analisis
kesesuaian
rencana
pembangunan
provinsi
dengan
rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan kabupaten/kota; d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya; e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap indikasi program jangka panjang; f) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap keterkaitan fungsional dengan wilayah sekitar; g) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditunjukkan dengan adanya penetapan kawasan strategis provinsi terkait di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan h) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dengan adanya kesesuaian sistem provinsi dengan sistem kabupaten/kota.
Evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota meliputi: a) Perkembangan permasalahan nasional dan provinsi, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap isu-isu strategis nasional dan provinsi; b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap pengembangan potensi ekonomi wilayah;
6
c) Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap kesesuaian rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan
provinsi
dengan
rencana
pembangunan
kabupaten/kota; d) Daya dukung dan daya tampung Iingkungan hidup yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam Iainnya; e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap indikasi program jangka panjang; f) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan yang ditunjukkan dengan adanya analisis terhadap keterkaitan fungsional dengan wilayah sekitar; dan g) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dengan adanya penetapan kawasan strategis kabupaten/kota di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Untuk persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, Menteri Pekerjaan Umum memberikan persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan menyampaikan surat persetujuan substansi dengan dilampiri dokumen hasil evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua BKPRN dan Menteri Dalam Negeri. Untuk persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota, Menteri Pekerjaan Umum memberikan persetujuan substansi terhadap rancangan
peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota dan
menyampaikan surat persetujuan substansi dengan dilampiri dokumen hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Ketua BKPRN, dan Menteri Dalam Negeri. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. Gambar 2.1 Proses Penetapan Raperda tentang RTRW Provinsi
Rapat Koordinasi BKPRN (Berita Acara Rapat) Pemeriksaan terhadap Kelengkapan Dokumen
Pengajuan Raperda tentang RTRWP untuk Persetujuan memperoleh Substansi oleh persetujuan Menteri PU substansi (Surat 7 Permohonan Persetujuan Substansi)
Disetujui oleh Gubernur dan DPRD Provinsi
Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi
Evaluasi Materi Muatan Teknis Raperda tentang RTRW Provinsi (oleh DJPR, Kem. PU
Evaluasi oleh Mendagri
*) Surat Permohonan Persetujuan Substansi disampaikan oleh Gubernur dengan disertai Rancangan Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan dokumen pendukung lainnya (dokumen materi teknis RTRW Provinsi dan Album Peta). **) Hasil Evaluasi : 1. Tabel Hasil Pemeriksaan Pencantuman Materi Muatan Teknis Raperda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan kesesuaiannya dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya. 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis BKPRN dalam Pembahasan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
*)Surat Permohonan Persetujuan Substansi disampaikan oleh Gubernur dengan disertai Rancangan Perda (Provinsi tentang RTRW Provinsi dan dokumen pendukung lainnya (dokumen materi teknis RTRW Provinsi dan Album Peta). **)Hasil Evaluasi : Gambar 2.2 1. Tabel Hasil Pemeriksaan Proses Penetapan Raperda tentang RTRW Kabupaten/Kota Pencantuman Materi Muatan Teknis Raperda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan Pengajuan Raperda Pengajuan Raperda kesesuaiannya dengan UU No. 26 Tahun tentang tentang RTRW RapatRTRW Persetujuan Disetujui oleh Penataan Ruang, Perda 2007 tentang PP No. 26 Kab/Kota untuk Kab/Kota untuk Koordinasi Substansi oleh Bupati/Walikota Kab/Kota Tahun 2008 tentang RTRWN beserta Evaluasi Materi memperoleh memperoleh rencana rincinya, pedomantentang penyusunan BKPRN (Berita Menteri PU dan DPRD Muatan Teknis Rekomendasi Persetujuan rencana tata ruang, dan peraturan perundangAcara Rapat) Kab/Kota RTRW Raperda tentang Gubernur* (Surat Substansi** (Surat undangan bidang penataan ruang lainnya. Kab/Kota Pemeriksaan RTRW Permohonan Permohonan 2. Berita Acara Rapat Koordinasi 8 terhadap Kab/Kota*** Kelompok Kerja Teknis BKPRN dalam Rekomendasi) Persetujuan Kelengkapan Evaluasi oleh Rancangan Perda Pembahasan Provinsi (oleh DJPR, Substansi) Dokumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Mendagri Kem. PU)
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA KABUPATEN / KOTA
9
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Sebagai salah satu tahapan guna melengkapi syarat penetapan peraturan perda, masing-masing Raperda yang diajukan oleh kabupaten / kota akan dibahas dalam forum BKPRD Provinsi guna melakukan persetujuan substansi dan rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat. Berikut dapat dilihat materi paparan yang telah disampaikan serta hasil diskusi yang telah terjadi untuk masing-masing kabupaten / kota.
3.1
Paparan
3.1.1
Kabupaten Bengkayang
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Bengkayang yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Jagoi Babang sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kota Bengkayang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), serta Kota Seluas, Kota Ledo, Kota Samalantan, dan Kota Sungai Duri sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berikutnya mengenai Jaringan Jalan Kolektor Primer Antara PKSN-Gerbang Lintas Negara yang melintasi Kabupaten Bengkayang, yakni Jagoi Babang – Batas Negara (ke Serikin/Bau). Sedangkan untuk Jaringan Jalan Kolektor Primer Antara PKW – PKSN antara lain jalan Singkawang – Bengkayang serta Bengkayang – Jagoi Babang. Mengenai Jaringan Jalan Kolektor Primer Antar-PKW dan Antara PKW dan PKWp/PKL ada di Jalan Simpang Tiga – Bengkayang. Dan untuk Jaringan Jalan Kolektor Primer Strategis Nasional yakni Jalan Paralel Perbatasan Jagoi Babang – Entikong. Jaringan Jalan Kolektor Primer yang Menghubungkan Antara Ibukota Provinsi dengan Kota/Ibukota Kabupaten terapat di jalan Sambas – Ledo, Sambas – Bengkayang, Sidas – Simpang Tiga, dan Bengkayang – Ngabang. Untuk Terminal angkutan penumpang di Kabupaten Bengkayang terdapat terminal tipe
B
(antar
kota
dalam provinsi). Sedangkan
untuk
Jaringan
perkeretaapian dilintasi rencana jaringan dari Pontianak-Sungai Duri-PemangkatSambas-Bengkayang-Landak. Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat batubara di Tanjung Gundul di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Bandar udara pengumpan (status provinsi) di Sanggau Ledo, Bandar
10
udara pengumpan yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten yang ditetapkan sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa rencana yaitu Bandar Udara Bengkayang. Pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya, yakni PLTMH Merasap-Bengkayang 1,5 MW di Kec. Tujuh Belas, PLTU 1 Kalbar-Parit Baru 2 X 50 MW di Kota Sungai Raya, dan PLTU 2 Pantai Kura 2 X 27,5 MW di Tj. Gundul. Jaringan transmisi tegangan tinggi berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Untuk Daerah Rawa (DR) Provinsi yakni Sei. Keran sekitar 1.000 Ha sedangkan Daerah Irigasi (DI) Provinsi Madi 1.120 Ha; Mengenai substansi Pola Ruang di Kabupaten Bengkayang, Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Bengkayang terdapat di Kawasan Cagar Alam NiutPenrissen, dan Kawasan Taman Wisata Alam Laut Bengkayang. Sedangkan Kawasan Lindung Provinsi, antara lain Kawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, Kawasan rawan gelombang pasang, Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan abrasi, dan Kawasan terumbu karang. Untuk Kawasan Budidaya Provinsi yang terdapat di Kabupaten Bengkayang, antara lain Kawasan Industri di Sungai Raya Kepulauan dan Kawasan Peruntukan Pertahanan-Keamanan. Sedangkan materi terakhir terkait Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kab. Bengkayang yakni Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa.
3.1.2
Kabupaten Sambas
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Sambas yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Temajuk (Kec. Paloh) dan Kota Aruk (Kec. Sajingan Besar) sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Kota Sambas sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Liku, Kota Sekura, Kota Sentebang, Kota Tebas, Kota Pemangkat, dan Kota Selakau sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berikutnya mengenai Jaringan Jalan Arteri Primer ada di jalan Singkawang – Pemangkat – Tebas – Sambas. Untuk Jaringan Jalan Kolektor Primer (K2) teradapat
11
di jalan Sambas – Tanjung Harapan – Tanjung – Aruk (perbatasan Malaysia), jalan Tanjung Harapan – Teluk Kalong – Tanah Hitam – Sungai Sumpit – Temajuk (perbatasan Malaysia), serta jalan Sambas – Subah – Ledo; dan jalan Tebas – Sentebang – Tanah Hitam. Untuk Terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Pemangkat, Kota Sambas, dan Kota Aruk (antar kab/kota dalam provinsi). Untuk Jaringan kereta api umum ada di rencana jaringan dari Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang – Pemangkat, dan Sambas dengan Stasiun kereta api di Kota Sambas. Untuk Pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Merbau Paloh dan Pelabuhan Sintete. Pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional/lokal yaitu Pelabuhan Temajuk Paloh dan Pelabuhan Pemangkat dan Terminal khusus untuk kepentingan pendistribusian gas di Tanjung Api Kecamatan Paloh. Sedangkan untuk Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Paloh di Kota Liku. Mengenai Jaringan distribusi pipa minyak dan gas bumi berupa pengolahan gas di Tanjung Api serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi: Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya. Dan Pembangkit tenaga listrik: PLTMH Pancarek-Sajingan (2 X 0,4 MW) di Aruk serta PLTMH Merasap – Aruk (1,5 MW) di Kec. Sajingan. Jaringan transmisi tegangan tinggi berupa jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Untuk Sistem prasarana sumber daya air Nasional, terdiri atas CAT lintas negara di Paloh serta Daerah Rawa (DR) Nasional di Segarau, Jawai Laut, Pimpinan Komplek, Simpang Empat, Tebas Komplek, Sebangkau, Jawai, Lela, Tekarang, Sebawi, Malek Nibung, Selakau Sungai Wie, Pemangkat Komplek, Sarang Burung Komplek, Sebubus Komplek, dan Semelagi Komplek dengan luas > 3.000 Ha. Sedangkan untuk Sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi, terdiri atas WS lintas kabupaten/kota, antara lain WS Sambas (meliputi DAS Paloh, DAS Sambas, DAS Sebangkau, dan DAS Selakau), CAT Sambas dan DR Provinsi di Seranggam Komplek, Buduk Sempadang, Selakau-SebangkauSei. Daun, Serunai Komplek, Seburing, Sei. Nyirih, Semperiuk, Tebas Komplek, Serindang Komplek, Batu Mak Jaga, Sebawi, dan Sebubus dengan luas > 1.000 Ha.
12
Mengenai pola ruang, Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Sambas terdapat di Kawasan Kawasan Suaka Alam Laut (SAL) Sambas dan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Belimbing, TWA Asuansang, TWA Dungan, dan TWA Gunung Melintang. Untuk Kawasan Lindung Provinsi, antara lain Kawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, Kawasan sempadan sungai besar (WS Sambas), Kawasan sekitar danau atau waduk, Kawasan rawan gelombang pasang, dan Kawasan rawan abrasi. Sedangkan untuk Kawasan Budidaya Provinsi, antara lain Kawasan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil serta Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Pemangkat dan sekitarnya dan Kawasan industri di Semparuk dan kawasan industri khusus pertambangan di Tanjung Api. Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kab. Sambas, yakni Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa.
3.1.3
Kubu Raya
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Kubu Raya yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan Kota Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, dan Batu Ampar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berikutnya mengenai Jaringan Jalan Arteri Primer ada di jalan Pontianak – Tayan, Jaringan Jalan Kolektor Primer (K2) ada di Sungai Durian – Rasau Jaya. Dan Jaringan Jalan Kolektor Primer (K3) ada di Pontianak – Sungai Kakap. Untuk Terminal Angkutan Penumpang Tipe A di Sungai Raya. Terminal Angkutan Penumpang Tipe B di Sungai Raya (Sungai Durian). Untuk Jaringan Kereta Api Umum rencananya akan melintasi Pontianak – Tayan. Untuk Bandar Udara Pengumpul Dengan Skala Pelayanan Sekunder yaitu Bandar Udara Supadio di Kota Sungai Raya. Jaringan Distribusi Pipa Minyak dan Gas Bumi: Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya. Pembangkit Tenaga Listrik: PLTU 1 Kalbar-Parit Baru (2 X 50 MW) di Kota Sungai Raya. Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi Berupa
13
Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Untuk Sistem Prasarana Sumber Daya Air Nasional, terdiri atas Daerah Rawa (DR) Nasional di Kapuas Kecil I, Kapuas
Kecil
II,
Kapuas
Kecil
III,
Jawi
-
Kalimas
–
Betutu,
Rasau
JayaI,II,III,IV(Bintang Mas), Sungai Bulan, Pinang Komplek, Olak Olak Kubu, Punggur- Selat Kering, Radak I + II, Sungai Nipah, Sungai Selamat Seruat, Jangkang I + II, Tebang Kacang, Terentang, Nipah Panjang - Teluk Nibung, Teluk Batang II/1 - II/3, Dabung SP II, Terentang Hulu, Dabung, Sungai Asam Bengkarek, Kubu Komplek (Kelang, Tl. Nangka, Sungai Terus), Sei Ambawang, Teluk Pakedai, Air Putih, dan Mendawak Linda dengan luas > 3.000 Ha. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi, terdiri atas: DR Provinsi di Punggur, Air Putih, dan Ambangah dengan luas > 1.000 Ha. Sistem Jaringan Air Minum Provinsi, terdiri atas Intake air baku di Kabupaten Kubu Raya; dan Jaringan pipa transmisi air baku melalui Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Regional di Kawasan Metropolitan Pontianak. Sistem Pengolahan Air Limbah Industri dan Pengolahan Limbah Rumah Tangga dengan menggunakan on site treatment atau off site treatment di Kota Sungai Raya. Mengenai substansi pola ruang di Kabupaten Kubu Raya Kawasan Lindung Provinsi, antara lain Kawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, Kawasan sekitar danau atau waduk, Kawasan rawan gelombang pasang; dan Kawasan rawan abrasi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kab. Kubu Raya untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi ada di Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata.
3.1.4
Kota Pontianak
Mengenai rencana struktur ruang di Kota Pontianak yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Untuk Jaringan Jalan Arteri Primer, yakni jalan Batas Kota Pontianak – Sungai Pinyuh (eksisting), Jln. Katulistiwa, Jln. Gst. Situt Mahmud, Jln. Sultan Hamid II (Jln. Perintis Kemerdekaan), Jln. Kom. Yos Sudarso,
14
Jln. Pak Kasih, Jln. Rahadi Usman, Jln. Tanjungpura, Jln. Pahlawan, Jln. Veteran, Jln. Ahmad Yani, dan Jln. Ya' M. Sabran (eksisting), jalan Batas Kota Pontianak – Tayan (eksisting). Dan Jaringan Jalan Kolektor Primer (K3) Pontianak – Sungai Kakap. Terminal Angkutan Penumpang Tipe B di (Batu Layang). Terminal Angkutan Barang (Terminal Truk) di sekitar kawasan pergudangan/pelabuhan laut. Jembatan Timbang dan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Jaringan Kereta Api Umum terdiri dari Lintas Utara: Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang – Pemangkat – Sambas Lintas Timur: Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau, Lintas Tengah: Pontianak – Tayan; dan Stasiun Kereta Api di Kota Pontianak. Untuk Pelabuhan Utama (Pelabuhan Internasional) di Kota Pontianak. Jaringan Distribusi Pipa Minyak dan Gas Bumi di Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya. Pembangkit Tenaga Listrik di PLTU Parit Berkat (2 X 25 MW). Sistem Prasarana Sumber Daya Air Nasional Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional di WS Kapuas, Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi Sistem jaringan air minum berupa jaringan pipa transmisi air baku melalui Kab. Kubu
Raya
dan
Kota
Pontianak. Sistem
Prasarana
Persampahan
berupa
pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Regional di Kawasan Metropolitan Pontianak. Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah industri dan pengolahan limbah rumah tangga dengan menggunakan on/off site treatment . Untuk Substansi Pola Ruang, Kawasan Lindung Provinsi di Kota Pontianak, antara lain Kawasan sempadan sungai besar di WS Kapuas dan Kawasan rawan gelombang pasang. Sedangkan Kawasan Budidaya Nasional, meliputi Kawasan Andalan Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Laut Pontianak dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. Kawasan Budidaya Provinsi, antara lain Kawasan industri di Kota Pontianak Kawasan pariwisata di Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) untuk menunjang pengembangan kawasan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau Kecil.
15
Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kota Pontianak untuk Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak. Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kota Pontianak untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan Kawasan Perkotaan Sungai Raya-Sungai Ambawang dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata.
3.1.5
Kabupaten Pontianak
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Pontianak yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kota Mempawah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, dan Anjongan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk substansi mengenai Jaringan Jalan Arteri Primer di Kabupaten Pontianak ada di Jalan Pontianak – Sungai Pinyuh (eksisting) dan Jalan Sungai Pinyuh – Mempawah – Sungai Duri – Singkawang Pemangkat – Tebas – Sambas. Untuk Jaringan Jalan Kolektor Primer (K1) ada di Jalan Sungai Pinyuh – Anjongan – Sidas – Ngabang – Sosok dan Anjongan – Simpang Tiga – Bengkayang. Untuk substansi terkait Terminal Angkutan Penumpang Tipe B di Sungai Pinyuh dan Mempawah, sedangkan Terminal Angkutan Barang (Terminal Truk) yang lokasinya di dekat pergudangan/pelabuhan laut/pos lintas batas negara di Sungai Kunyit. Untuk Jaringan Kereta Api Umum Lintas Utara: Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang – Pemangkat – Sambas dan Lintas Tengah: Sungai Pinyuh – Ngabang. Jaringan Kereta Api Khusus Untuk Kepentingan Kegiatan Pertambangan di Toho – Sungai Kunyit, dan Stasiun Kereta Api di Mempawah dan Sungai Pinyuh. Pelabuhan Utama (Pelabuhan Internasional) yaitu Pelabuhan Pontianak di Kota Pontianak dan Terminal Temajok sebagai bagian dari Pelabuhan Pontianak yang dikembangkan di Kec. Sungai Kunyit. Pelabuhan Pengumpan (Pelabuhan Regional/Lokal) di Mempawah. Untuk Jaringan Distribusi Pipa Minyak dan Gas Bumi di Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya, dan Pembangkit Tenaga Listrik di PLTU Gambut Mempawah (3 x 67 MW) di Mempawah.
16
Sistem Prasarana Sumber Daya Air Nasional Daerah Rawa (DR) Nasional di Sei Pinyuh Komplek, Sei Kunyit Komplek, Mempawah Komplek, Jungkat Komplek, dan Penepat Komplek dengan luas ≥ 3.000 Ha. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi terbagi 3, yakni Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten/Kota di Mempawah (meliputi DAS Lemukutan, DAS Karimunting, DAS Raya, DAS Duri, DAS Mempawah, dan DAS Pinyuh), DR di Pinyuh Komplek, Siantan Komplek, Segedong Komplek, Kunyit Komplek, dan Kampung Pasir dengan luas ≥ 1.000 Ha, dan Daerah Irigasi (DI) di Toho Komplek dan Anjungan Komplek dengan luas ≥ 1.000 Ha. Untuk substansi pola ruang, Kawasan Lindung Provinsi yang ada di Kabupaten Pontianak antara lainKawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, kawasan sempadan sungai besar di WS Mempawah (meliputi Sungai Raya, Sungai Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti), Kawasan rawan gelombang pasang/banjir dan Kawasan rawan abrasi. Untuk substansi Kawasan Budidaya Provinsi, antara lain Kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil di Mempawah dan Sekitarnya, Kawasan industri dan kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit dan untuk menunjang pengembangan kawasan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau Kecil, dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Mempawah. Sementara itu Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kab. Pontianak untuk Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ada di Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak. Dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kab. Pontianak untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi ada di Kawasan Pelabuhan Utama di Kecamatan Sungai Kunyit dan Sekitarnya dengan sektor unggulan industri dan Kawasan pertambangan bauksit.
3.1.6
Kabupaten Kayong Utara
Mengenai rencana struktur ruang di Kabupaten Pontianak yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Dimana Kawasan Perkotaan Sukadana-Teluk Melano sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan Kota Teluk Batang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk Jaringan Jalan Arteri Primer ada di jalan Simpang Dua – Teluk Melano – Teluk Batang. Jaringan Jalan
17
Kolektor Primer (K1) ada di Jalan Nanga Tayap – Siduk dan Ketapang – Siduk – Sukadana – Teluk Melano. Untuk Terminal Angkutan Penumpang Tipe B di Teluk Melano dan Sukadana. Pelabuhan Pengumpan yang akan dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul di Pelabuhan Teluk Batang. Pelabuhan Pengumpan yang merupakan pelabuhan regional/lokal di Sukadana dan Kuala Satong. Bandar Udara Pengumpan yang dikembangkan untuk menunjang fungsi ibukota kabupaten yang ditetapkan sebagai PKWp agar mampu berfungsi sebagai PKW pada masa rencana yaitu Bandar Udara Sukadana. Pembangkit Tenaga Listrik di PLTU Sukadana-Ketapang (2 X 10 MW) di Sukadana. Sistem Prasarana Sumber Daya Air Nasional Daerah Rawa (DR) Nasional di Teluk Batang dan Padu Banjar dengan luas ≥ 3.000 Ha. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi DR Provinsi di Mata-Mata, Rantau Panjang, dan Siduk dengan luas ≥ 1.000 Ha dan Daerah Irigasi (DI) Provinsi di Sedahan Komplek dengan luas ≥ 1.000 Ha. Mengenai substansi Pola Ruang, untuk Kawasan Lindung Nasional di Kab. Kayong Utara ada di Kawasan Cagar Alam Laut di Kepulauan Karimata dan Kawasan Taman Nasional di Gunung Palung. Kawasan Lindung Provinsi di Kab. Kayong Utara, antara lain Kawasan sempadan pantai dengan lebar jalur paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, Kawasan rawan gelombang pasang, Kawasan rawan abrasi dan Kawasan terumbu karang. Kawasan Budidaya Provinsi di Kab. Kayong Utara, antara lain Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil di Pulau Maya dan sekitarnya dan Selat Karimata dan sekitarnya, Kawasan peruntukan industri di Teluk Batang, Kawasan peruntukan pariwisata di Gunung Palung dan sekitarnya dan Pulau Karimata dan Sekitarnya, untuk menunjang pengembangan kawasan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil, dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Batang. (usulan PP Pantai-DKP KKU-Santun). Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kab. Kayong Utara untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung berada di Kab. Kayong Utara dan Kab. Ketapang.
18
