Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD: Pengertian APBD APBD adalah Rencana Pendapatan dan Belanja suatu Daerah(APBD) untuk satu tahun berjalan berjalan (1 periode) periode) yang ditetapka ditetapkan n dengan dengan Peraturan Daerah (Perda) Alur Proses dan Jadwal penyusunan APBD Proses penyusunan APBD digambarkan sebagai berikut: I. Pros Proses es pene penent ntua uan n renc rencan ana a plaf plafon on AP APBD BD 1 Bagian keuangan, dinas pendapatan propinsi dan dinas-dinas yang mengurus sumber penerimaan daerah, secara bersama-sama memperkirakan memperkirakan target anggaran pendapatn rutin dan pembangunan 2 Bahan penentuan penentuan rencana rencana plafon plafon anggaran anggaran belanja rutin diperol diperoleh eh dinas/in dinas/instans stansi/un i/unit it satuan satuan kerja/lem kerja/lembaga baga daerah daerah didasarka didasarkan n kepada kepada surat edaran kepala daerah. 3 Badan perencana perencanaan an pembangun pembangunan an daerah daerah propinsi propinsi,, bagian bagian keuangan, bagian penyusunan program secara bersama menentukan rencana anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas program dan proyek proyek didal didalam am rencan rencana a pemban pembangun gunan an lima lima tahuna tahunan n daerah daerah (REPELITADA) II. II. Pros Proses es pene penent ntua uan n proy proyek ek-p -pro roye yek k pem pembang bangun unan an 1. Dina Dinas/ s/le lemb mbag aga a prop propin insi si meny menyus usun un dan meng mengaj ajuk ukan an perencanaan fusik dan perincian pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan 2. Bapp Bapped eda a pro propi pins nsii men menga gada daka kan n pen penel elit itia ian n ten tenta tang ng proy proyek ek berdasarkan sekala prioritas Repelitada 3. Bagi Bagian an keu keuan anga gan n dan dan bagi bagian an pen penyu yusu suna nan n prog progra ram m mengadakan penelitian jumal biaya. III. III. Proses oses Pen Penentu entuan an Belan elanjja Ruti utin 1. Penentuan Belanja Belanja Unutk Gaji dan Pensiun Angga An ggaran ran belanj belanja a untuk untuk gaji gaji , biaya biaya pensio pension n dan tunjan tunjangan gan lainnya lainnya direncana direncanakan kan oleh bagian bagian keuangan, keuangan, Bagian Bagian kepegawaian dan dinas/lembaga propinsi didasarkan oleh surat keputusan kepegawaian. 2. Penen enenttuan uan Bel Belan anjja No Non Peg Pegaw awai ai dal dalam ang anggaran aran ruti utin dilakukan sebagai berikut: Dinas/Lembaga Daerah menyusun dan merencanakan usulan kegiatan beserta pembiayaannya Bagian Keuangan mengadakan penelitian dan penentuan prioritas Hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu oleh bagian bagian keuangan, keuangan, bagian penyusunan penyusunan program dan Bappeda Bappeda kabupaten/kota, selanjutnya diajukan ke kepala daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada •
•
1
DPRD sebagai rencana Anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD),guna pembahasan dan persetujuan DPRD dan penetapannya di tuangkan dalam bentuk peratuaran daerah (Perda)
TAHAPAN-TAHAPAN PENYUSUNAN APBD
Mei-Juni: MUSBANGKEL Pengajuan program pembangunan dari masyarakat
1
Juni: UDKP Kecamatan. Pemilihan jenis program yg layak dibiayai yg diajukan kelurahan
2
ra n c a n g a n p ro y e
d a n k e g ia ta n
P e m b a h a s a n
d o k u m e n
R a k o rb a n g
K a b k/ o ta
A g u s tu s :
k
3 m e n ja d i D S P
D U P D A d ip ro s e s
P e m b a n g u a n
K o n s u lt a l s i N a s oi n a
N o v e m b e
5
r:
naayai b mep hal as a m s ahabi di ni pahati D naugna b me P l a noi ge Ri s atl us no K : r e bot k O
4
nat ai gek nad k eyor p nagnac nar ne muk od nas ahab meP DBP ARf ar D na pai y ne P : r e b met peS
6
November: Pembahasan RAPBD Panggar & Timgar Finalisasi draf RAPBD
7
Desember: Pengesahan DPRD & Eksekutif mengesahkan RAPBD menjadi APBD
8
A P B D
m e al k s a n a k a n f
ti
E k s e k u
P e la k s a n a a n
D e s e m b e
Ja n u a r
i r -
9
Januari - Maret: Januari - jawaban Maret: Pertanggung Pertanggung jawaban Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban eksekutif kepada DPRD eksekutif kepada DPRD
Atau lebih singkatnya Proses penyusunan APBD atau yang sering dikenal sebagai daur APBD adalah sebagai berikut: No Tahapan Durasi Rentang Waktu 1 Penyusunan 6 Bulan April-September 2 Pengesahan 3 Bulan OktoberDesember 3 Pelaksanaan 12 Bulan JanuariDesember 4 Pertanggungjawaban 3 Bulan Januari-Maret
2
Akibat Penyusunan Anggaran Versi Pemerintah seperti diatas, maka banyak sekali penyimpangan yang terjadi diantaranya: Jumlah dan Alokasi APBD tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Sebagain APBD dinikmati oleh kalagan birokrat (Eksekutif & Legislatif) Tidak memperhatikan kebutuhan Masyarakat korban (Maskor). •
•
•
Teknik Penyusunan APBD 1. Proses Teknis Ekonomi Kalkulasi ekonomi berdasarkan standart yang berlaku dan trend yang berkembang.
2. Proses Politik Proses-proses dengan mekanisme politik. Dalam Proses Penyusunannya Ditentukan oleh ideologi dan sistem penyelenggaran nya. Dipengaruhi moral/sikap penyelenggara negara Sistem penyusunan APBD dapat dilihat dalam dua proses. Pertama proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif. 1. Proses yang terjadi di Eksekutif Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). 2. Proses di legislatif Di DPRD Kota Malang, proses penyusunan APBD dilakukan berdasarkan Tatib DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tentang peraturan tata tertib DPRD Kota Malang. Alur penyusunan APBD ditingkat Dewan : 1. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, Walikota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD. Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan UU 22/99 yang menyatakan bahwa Perda dibuat bersama-sama, dan ketentuan Tatib seharusnya berlaku secara internal dewan sehingga tidak boleh memberikan keharusan kepada lembaga diluar dewan yang dalam hal ini Walikota untuk menyampaikan rancangan peraturan Daerah
3
tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD. 2. Pimpinan DPRD menyerahkan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya. 3. pendapat panitia anggaran diserahkan ke komisi-komisi sebagai bahan pembahasan 4. Pembahasan Raperda tentang APBD. Dalam pembahasan Raperda tentang APBD, dilakukan proses sebagai berikut : a. Penyampaian RAPERDA, Rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan kepada DPRD melalui nota pengantar Walikota. Sedangkan Raperda yang berasal dari usulan DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Kedua rancangan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku. b. Tahap pembahasan Raperda, Pembahasan Raperda dilakukan melalui 4 tahap kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. 1. Pembahasan tahap I meliputi : a) Penjelasan Walikota dalam rapat Parpurna DPRD jika Raperda merupakan prakarsa dari Walikota b) Penjelasan Pimpinan DPRD jika Raperda merupakan usul DPRD. 2. Pembahasan tahap II meliputi : a) dalam hal Raperda Walikota: 1. pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna 2. Jawaban Walikota dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum. b)
3.
4.
Dalam hal Raperda dari DPRD: 1. Pendapat Walikota dalam rapat Paripurna terhadap Raperda. 2. Jawaban DPRD melalui pimpinan dalam rapat paripurna terhadap pendapat Walikota. Pembahasan tahap III meliputi: a) Pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk Walikota. b) Laporan hasil pembahasan oleh komisi atau Pansus kepada pimpinan DPRD dan rapat paripurna khusus DPRD. Pembahasan tahap IV meliputi: a) Pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan :
4
pendapat akhir fraksi-fraksi. 2. kesimpulan rapat oleh pimpinan rapat b) Pemberian kesempatan kepada Walikota untuk memberikan sambutan Pengertian Perubahan APBD Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Kreteria Perubahan APBD LATAR BELAKANG PERUBAHAN
Perkembangan asumsi KUA yang tidak sesuai Dilakukan pergeseran
Penggunaan Saldo anggaran dalam tahun anggaran berjalan
Darurat
Luar biasa >50% Luar biasa <50%
Dokumen PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPAL-SKPD
DPAL-SKPD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
RKA-SKPD
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
DPPA-SKPD
KETERANGAN
Dapat mendahului perubahan atas persetujuan DPRD Antar rincian obyek → PPKD Antar obyek → SEKDA Antar jenis, program/kegiatan, organisasi →atas persetujuan DPRD
Dapat mendahului perubahan dan menunggu perubahan → Atas persetujuan DPRD
Dapat mendahului perubahan, dan jika terjadi setelah perubahan ditampung dalam laporan realisasi anggaran
Setelah perubahan kedua APBD
Format DPPA-SKPD dan Tata cara penyusunan RKA-SKPD dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan APBD Perubahan DPA-SKPD berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan, diformulasikan dlm DPPA-SKPD. Format DPPA-SKPD menjelaskan mengenai capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan
5
Struktur APBD Struktur APBD dibuat sesuai contoh yang harus digunakan dalam penyusunan APBD, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Tanggal 17 November 2000,yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun Menurut Bentuk A.I yang terdiri dari a. Bab I, Pendapatan b. Bab II, yang terdiri dari: 1. Belanja Rutin 2. Belanja Pembangunan c. Ringkasan Pendapatan dan belanja , yang terdiri dari : 1 Lampiran A/1-Ringkasan Pendapatan 2 Lampiran A/2/R-Ringkasan Belanja Rutin 3 Lampiran A/2/P-Ringkasan Belanja Pembangunan 4 Lampiran A/1/UKP-Ringkasan Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan 5 Lampiran A/1/UKP-Ringkasan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Pergesaeran pasal-pasal anggaran diperkenankan sesuai peraturan yang berlaku, dan supaya diberikan penjelasan atas pasal-pasal yang dilakukan pergeseran. Ringkasan dari Anggaran Pendapatan, Belanja Rutin dan belanja Pembangunan, dimuat dalam Lampiran A.
Daftar Pustaka http/www.google.com Bastian,Indra.2001.Akuntansi Indonesia.Erlangga.Jakarta • •
Sektor
Public
di
6