Isi Pokok Batang Tubuh Uud 1945

F. ISI POKOK BATANG TUBUH UUD 1945 HASIL AMADEMEN 2002

1.

Bentuk dan Kedaulatan (Bab I)

Dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dari ketentuan pasal jelaslah bahwa bentuk Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan bentuk Pemerintah Indonesia adalah Republik, dengan Presiden sebagai kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu jangka waktu tertentu. Kemudian dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat diseluruh Negara, dan kekuasaan tertinggi itu dijalankan sepenuhnya oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian kekuasaan rakyat itu didistribusikan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian dalam system ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, tidak dikenal lagi adanya lembaga Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi. 2.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (Bab II)

Dalam pasal 2 UUD 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Keanggotaan MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 ini menunjukkan bahwa seluruh anggota MPR, sepenuhnya merupakan hasil dari pemilihan umum ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah. Adapun kewenangan MPR merubah bukan lagi sebagai  pemilik kekuasaan tertinggi, melainkan terbatas pada 3 hal, yaitu ayat (1) MPR mengubah serta menetapkan UUD, ayat (2) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan ayat (3) MPR dapat memberentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa  jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, yang menurut istilah hukum tata negara disebut sebagai impeachment (jika melanggar hukum-Konstitusi). 3.

Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab III)

Dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, pasal 4 ayat (2). Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

1

4.

Kementrian Negara (Bab V UUD 1945)

Dalam pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen 2002 ditegaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri, ayat (1) , dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh  presiden ayat (2), menteri-menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, ayat (3) Berdasarkan pasal ini terlihat jelas bahwa menteri Negara adalah pembantu  presiden. Mereka tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Oleh karena itu kedudukan menteri-menteri Negara tidaklah tergantung kepada DPR. Dalam pengertian ini system UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensial. 5.

Pemerintahan Daerah (Bab VI)

Disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. Ayat (1) menjelaskan bahwa Negara republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah provisnsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi , kabupaten,dan kota itu mempunyai pemeritahan daerah yang diatur dengan undangundang. Asas Otonomi

Pasal 18 ayat (2) mengatur tentang otonomi pemerintahan daerah. Dijelaskan dalam  pasal tersebut bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, ayat (4). Dalam hubunganya dalam pemerintaha pusat, pemerintah daerah memiliki otonomi yang seluasluasnya, terkecuali jikalau dalam hubungan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, ayat (5). Dalam mewujudkan otonomi dalam daerah itu, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan  peraturan lain, ayat (6). Adapun susunanan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang, ayat (7). Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara  provinsi

dengan

kabupaten

dan

kota

diatur

dengan

undang-undang

dengan

memperhatikan keregaman masing-masing, pasal 18A, ayat 1 . Demikian juga pengaturan  pembagian keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang pasal 18A ayat (2). Pengakuan Keistimewaan Pemerintahan Daerah

Selain asas otonomi sebagaimana tersebut diatas menurut sistem UUD 1945 hasil amandemen 2002, hubungan pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota 2

diatur dalam suatu undang-undang dengan memperhatikan keistimewaan daerah masingmasing pasal 18B ayat (1). Selain itu Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, pasal 18B a yat (2). Pasal ini sebagai suatu perwujudan kebhinnekaan masyarakat dan wilayah Negara Indonesia, dengan segala kekayaan etnisnya, budayanya, adat-istiadatnya serta karakter mereka masing-masing selama sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 6.

Dewan Perwakilan Rakyat (Bab VII)

Mengenai DPR diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 UUD 1945. Susunan DPR ditetapkan dalam Undang-Undang, dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (pasal 19). Mengingat keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR maka kedudukan Dewan ini adalah kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. DPR memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang (pasal 20 ayat 1). Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen 2002, dimana DPR Nampak lebih pasif karena sesuai dengan UUD sebelum amandemen pasal 20 DPR dapat menyetujui rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah, dan pasal 21 berhak mengajukan rancangan undang-undang disamping itu. Adapun menurut undang-undang, DPR ini mempunyai hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang (pasal 21 ayat 1). Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menetapkan, bahwa jikalau rancangan Undang-Undang yang diajukan pemerintah tidak dapat persetujuan DPR maka rancangan ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Demikian pula halnya jika rancangan Undang-Undang yang dikeluarkan pihak DPR tidak disahkan oleh Presiden,  juga tidak t idak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu (pasal 21 ayat 2). Selain itu pasal 20 ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, untuk menjadi undang-undang. Adapun jikalau dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujiui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui., maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 tersebut secara eksplisit juga mencantumkan hak dan fungsi DPR. DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran 3

dan fungsi pengawasan, pasal 20A ayat (1). Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakn pendapat pasal 20A ayat (2). Selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, pendapat serta hak imunitas, pasal 20A ayat (3) adapun ketentuan lebih lanjut tentang DPR diatur dalam undang-undang, undang-undang, yaitu dalam dal am Undang-Undang No 20 tahun t ahun 2003. Pasal 22 UUD 1945 adalah mengenai noodverordeningsrecht untuk menghadapi keadaan darurat, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UndangUndang (Perpu). Walaupun demikian hak itu masih ada batasnya, yaitu jika peraturan ini tidak mendapat persetujuan DPR maka harus dicabut. Adapun menurut pasal 22B dinyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyaratnya diatur dalam undang-undang. 7.

Dewan Perwakilan Daerah (Bab VIIA)

Hal lain yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 adalah tentang Dewan Perwkilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum,  pasal 22C ayat (1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi, jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga  jumlah anggota DPR, pasal 22C ayat (2). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, serta susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2003. Dewaan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,  pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pasal 22D ayat (1). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,  pembentukan, pemekaran, dan penggabungan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama pasal 22D ayat (2). Dalam hubungan ini Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan 4

agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai pertimbangan untuk ditindak lanjuti, pasal 22D ayat (3). Adapun anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam suatu undang-undang pasal 22D ayat (4). Pasal-pasal ini termasuk materi yang baru yang diatur secara eksplisit tentang Dewan Perwakilan Daerah. 8.

Pemilihan Umum (Bab VIIB)

Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 ini diatur secara eksplisit tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali, pasal 22E ayat (1). Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR Daerah, pasal 22E ayat (3). Peserta pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, pasal 22E ayat (4), serta pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum, pasal 22E ayat (5). Pelaksanaan pemilu secara rinci diatur dalam suatu undang-undang. 9.

Hal Keuangan (Bab VIII)

Dalam pasal 23 UUD 1945 ditegaskan bahwa Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang secara terbuka dan  bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (1). Ketetuan ini mengenai

hak

DPR

untuk

mengadakan

pengawasan

terhadap

pemerintah

di

 bidang keuangan untuk memeriksa tanggung jawab j awab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemeriksaan itu harus diberitahu kepada DPR (Undang-Undang No. 5 tahun 1973). Apabila suatu rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara tidak disetujui DPR, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu hal ini sudah tentu telah disetujui oleh DPR, ayat (3). Hal ini perlu untuk mencegah adanya kekosongan anggaran  belanja Negara. Anggaran belanja merupakan oleh DPR adalah suatu tanda dasar suatu Demokrasi. Dalam Negara Fasis anggaran belanja semata-mata ditentukan oleh  pemerintah. Segala pemungutan pajak untuk keperluan Negara harus ditetapkan dengan UndangUndang (Pasal 23A UUD 1945), yang berarti bahwa DPR juga ikut serta, bahkan pada hakikatnya DPR lah yang memutuskannya. Inipun suatu tanda yang khas dari Negara Demokrasi. Pasal 23D menentuka bahwa, Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undangundang. 5

10. Badan Pemeriksa Keuangan (Bab VIIIA) Dalam reformasi dewasa ini salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan dan  penyelenggaraan Negara adalah pengelolaan keuangan Negara secara transparan. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri pasal 23E ayat (1). Hasil  pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan kewenangannya, pasal 23E ayat (2). Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang  pasal 23E ayat (3). Dalam proses reformasi dewasa ini fungsi BPK menjadi sangat  penting, karena salah satu agenda utama dalam reformasi adalah memberantas KKN. Oleh karena itu sistem pemeriksaan keuangan Negara melalui BPK ini harus benar-benar mampu membersihkan praktek-praktek korupsi. 11. Kekuasaan Kehakiman (Bab IX UUD 1945)

Menurut pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (1). Pengertian merdeka dalam hal ini tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun baik pemerintah maupun DPR. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, ayat (2). 12. Wilayah Negara (Bab IXA)

Pasal 25A UUD 1945 hasil amandemen 2002, memuat ketentuan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 13. Warga Negara dan Penduduk (Bab X)

Dalam pasal 26 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan, bahwa yang menjadi warga  Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli orang-orang bangsa lain yang disahkan dis ahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara, ayat (1). Hal ini berarti bahwa yang dapat menjadi warganegara Indonesia adalah juga dari orang-orang dari keturunan  bangsa lain (bangsa asing). Hal tersebut diatur dalam undang-undang kewarganegaraan (antara lain UU No. 62 Tahun 1958). Kemudian pengertian penduduk menurut pasal ini adalah warganegara Indonesia dan warganegara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, ayat (2). Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan warganegara, diatur dalam suatu undang-undang. 14. Agama (Bab XI)

Dalam pasal 29 UUD 1945 diatur perihal keyakinan warga Negara dalam kehidupan keagamaan sebagai berikut: 6

a.  Negara berdasarkan atas ketuhan yang maha Esa (Pasal 29 ayat 1)  b.  Negara menjamin kemerdekaan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2). Ketentuan pasal ini adalah sebagai pelaksanaandari sila pertama dari dasar Negara Pancasila. Pasal 29 UUD 194, ini nampaknya tidak mengalami perubahan dalam amandemen, dan makna pasal ini sebenarnya telah memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada seluruh warganegara untuk menjalankan agamanya masing-masing. 15. Pertahanan dan Keamanan Negara (Bab XII)

Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara, ayat (1). Dengan demikian adalah merupakan suatu hak dan kewajiban serta tanggungjawab setiap warganegara Indonesia untuk ikut serta dalam pertahanan Negara, mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun usaha pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya, ayat (2). Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat,

Angkatan

Laut,

dan

Angkatan

Udara,

sebagai

alat

Negara

bertugas

mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, ayat (3). Adapun kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyaraka, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, ayat (4). Adapun susunan dan kedudukan Tentara  Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang, ayat (5). 16. Pendidikan dan Kebudayaan (Bab XIII)

Pasal 31 UUD 1945 diatur bahwa, tiap-tiap warganegara berhak mendapat pendidikan, ayat (1), dan setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (2). Pemerintah mengusahakan dan penyelenggaraan suatu sistem  pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, ayat (3).

Konsekuensinya

Negara

memperioritaskan

anggaran

pendidikan

sekurang-

kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran dan  pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pen yelenggaraan pendidikan nasional, ayat (4). Selanjutnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 7

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan  peradaban serta kesejahteraan umat manusia (5). Tentang Kebudayaan

Dalam pasal 32 secara eksplisit diatur tentang kebudayaan, mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnis, yang sekaligus memiliki beraneka ragam kebudayaan. Dalam hubungan ini Negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah-tengah  peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, ayat (1). Dalam hubungan ini Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, ayat (2). 17. Perekonomian Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (Bab XIV)

Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranan. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 ini dikembangkan dengan lebih memperjelas paradigma perekonomian nasional, walaupun ditengah-tengah persaingan global, krisis dunia, namun bangsa Indonesia tetap menekankan prinsip moral ekonomi yaitu asas kemakmuran bersama. Kemudian dalam pasal 34 UUD 1945 hasil amandemen ini menegaskan tentang nasib warga bangsa yang miskin. 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. 2) Negara 2)  Negara

mengembangkan

sistem

jaminan

sosial

bagi

seluruh

rakyat

dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3) Negara 3)  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan d an fasilitas  pelayanan umum yang layak. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai realisasi penjabaran sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu juga merupakan manifestasi hak-hak warganegara Indonesia. 8

18. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Bab XV)

Pasal 35 UUD 1945 menegaskan bahwa Bendera Bangsa Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A UUD 1945 menyatakan Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B UUD 1945 menyatakan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Jikalau kita cermati makna pasal 35 sampai dengan pasal 36C tersebut, maka mutlak  penting bagi kita untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional, terutama melalui jalur pendidikan, seperti dikembangkannya mata kuliah Pendidikan Pancasila di  perguruan tinggi dan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun agar seluruh warganegara memahami kekayaan dan hasil pemikiran bangsa tersebut, maka mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan harus dibahas secara ilmiah, bukan untuk kepentingan orde tertentu termasuk orde reformasi. Apalagi saat ini nasionalisme Indonesia dalam kondisi yang sangat rapuh. 19. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Bab XVI)

Pasal terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen juga memuat tentang  perubahan Undang-Undang Dasar, terutama mengingat agar Undang-Undang Dasar itu senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Pasal 37 , memuat 5 ayat berkaitan dengan ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar, sebagai  berikut: 1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dar i jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan  persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan  perubahan. 9

20. Aturan Peralihan

Aturan Peralihan dalam UUD 1945 terdiri atas 3 pasal sebagai berikut: Pasal I : Selama peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar i ni. Pasal II : Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

21. Aturan Tambahan

Pasal I : Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003. Pasal II : Dengan ditetepkannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

G. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945 Dalam kehidupan kenegaraan kita dan sesuai dengan ketentuan-ketentun dalam UUD 1945, kita tidak menganut ajaran Trias politica dengan adanya pemisahan kekuasaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya, pemegang kekuasaan itu di  Negara kita adalah sebagai berikut:

Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh presiden Kekuasaan legislatif, dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR Kekuasaan yudikatif, dipegang oleh Mahkamah agung dan badan-badan peradilan lainnya. 1.

Hubungan Antara MPR dan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah majelis yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang presiden sebagai mandataris DPR yaitu penyelenggara  pemerintahan tertinggi di bawah majelis yang harus menjalankan ghaluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR.

10

2.

Hubungan Antara MPR dan DPR 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguhsungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaran Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk  persidangan istimewa agar supay bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden. 3.

Hubungan Antara DPR dan Presiden

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (pasal 5 ayat 1,20 dan 21) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (pasal 23 ayat 1) Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan,berarti juga Presiden tidak tergantung kepada dewan. 4.

Hubungan Antara DPR dengan Menteri-Menteri

Menteri Negar tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menterimenteri tidak dapat dijatuhkan dan atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi dikarenakan kedududkan Presiden harus memperhatikan suara DPR,maka menteri-menteri pun tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang berakibat di berhentikannya menteri oleh Presiden. 5.

Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-menteri

Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri,kedudukannya tergantung pada Presiden ( pasal 17 ayat 1 dan 2). Menteri-menteri sebagai pemimpin Departemen (pasal 17 ayat 3). Para menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menuntun politik Negara yang menyangkut departemennya. 6.

Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara Lainnya

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga-lembaga lainnya (pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi  Negara dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yang lebih tinggi. 7.

Hubungan Antara BPK dengan DPR 

Badan Pemeriksa Keungan (BPK) bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD (pasal 23E ayat 2) untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomis finansial 11

 pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi Negara yang dipimpin oleh  pemerintah. Jadi, BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan  Negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR (Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD. DPRD. H. HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1.

Hak Asasi Manusia dan Permasalah Permasalahannya annya dan Permasalahnnya. Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta konseptual tidak lahir mendadak sebagaimana kita lihat dalam “Universal Declaration of Human Right” 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Dari prespektif sejarah deklarasi yang ditanda tangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia sebelum telah muncul ditengah-tengah masyarakat umat manusia, baik dibarat maupun ditimur kendatipun upaya tersebut masih bersifat lokal, partial dan sporadikal.

Pada zaman Yunani Kuno Plato (428  –  348)  348) telah memaklumkan kepada warga polisnya  bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan Indonesiapun pengakuan serta penghormatan tentang hak-hak asasi manusia telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat jawa telah dikenal dengan istilah “ Hak Pepe Pepe”” yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh  penguasa seperti hak mengemukakan pendapat walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika “Human  Right” dirumuskan untuk pertama kalinya secara resmi dalam“Declaration of  Amerika Serikat pada tahun 1776.  Indepedence”   Indepeden ce”  Amerika Dalam deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjdai  pokok konstitusi Negara Amerika Serikat pada tahun 1781 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 1789. Perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali Perancis sejak Rousseau, dan perjuangan itu memuncak dalam Revolusi Perancis pada tahun 1780 yang  berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam “Declaration des Droits L’Homme et “ Assemblee Nationale” Perancis dan pada du Citoyen” yang kemudian di tetapkan oleh “ Assemblee tahun 1791 berikutnya dimasukan kedalam Constitution. (Van Asbek dalam Purbopranoto 1976 : 18). Semboyan Revolusi Perancis yang terkenal yaitu :   

Liberte (kemerdekaan) Egalite (kesamarataan) Fraternite (kerukunan atau persaudaraan).

12

Maka menurut konstitusi Perancis yang dimaksud hak-hak asasi manusia adalah hak hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya. Dalam rangka konseptualisasi dan reiterpretasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas, Franklin Droosevelt (Presiden Amerika pada  permulaan abad ke 20) memformlasikan mem formlasikan empat macam hak-hak asasi dan hal inilah yang clarr ati on of of H um uma an R i ght 1948 yang kemudian kemudian menjadi inspirasi dari D ecla dikenal dengan “The Four Freedoms”  yaitu  yaitu : 1.  Freedom of Speech Speech (kebebasan  (kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat) 2.  Freedom of Religion (kebebasan Religion (kebebasan beragama) 3.  Freedom from Fear  (kebebasan  (kebebasan dari rasa ketakutan) 4.  Freedom from Want  (kebebasan  (kebebasan dari kemlaratan) Terhadap deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia PBB tersebut bangsa bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal walaupun realisasinya juga disesuaikan dengan kondisi serta peraturan  perundang-undangan yang yang berlaku. 2. Penjabaran Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai mahluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konseksuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia senantiasa memilik hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebaga individu dan mahluk sosial. Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia PBB , karena Pembukaan UUD 1945 dan pasasl-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 , adapun Deklarasi PBB  pada tahun ta hun 1948. Hal itu merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, telah mengangkat hakhak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para pendiri negara, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut : “Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan  beberapa hak dari warga Negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (Machsstaat atau negara penindas)”. Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normativ bagi hukum  positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal pasal UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I. 13

Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, malainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia .Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan  dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Penyataan tentang “ atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” mengandung arti  bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang  berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata “…supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…” dalam pengertian bangsa maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea empat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara yang neve er endi nding ng goa oall) adalah sebagai berikut merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir ( nev : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.    

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama.

14