UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara
2http://bali.tribunnews.com/2015/09/04/hadapi-mea-ini-tugas-berat-imigrasi-saring-pekerja-luar-masuk-indonesia. Diakses pada 23 september 2018 pukul 13.39
JURNAL
INTELIJEN KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ( MEA )
DISUSUN OLEH :
ARIKSON
2016.962.1.01
POLITEKNIK IMIGRASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM
2018
PERAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DALAM MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN)
Arikson
NRT: 962
Program Studi Hukum Keimigrasian
ABSTRAK
Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia.
Diharapkan terbentuknya pasar tunggal tersebut mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan secara global. Namun dengan adanya MEA maka akan menimbulkan arus migrasi yang semakin padat. Misalnya arus migrasi pekerja, penanam saha, atau bahkan narkoba atau hal – hal negatif lainnya. Karena itu dibutuhkan peran Intelijen Imigrasi untuk mengawasi kegiatan – kegiatan migrasi yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: MEA, Intelijen Imigrasi
ABSTRACT
With the establishment of an integrated economic region in Southeast Asia region known as the ASEAN Economic Community (MEA) or ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia and nine other ASEAN members are entering a very tight competition in the economic field. Basically, MEA is a very important container for the progress of ASEAN countries in realizing prosperity so that its existence must be responded positively. And it is expected that countries in Southeast Asia can compete and can put ASEAN into the largest market in the world.
It is expected that the single market will encourage ASEAN countries to achieve stability and strong economic progress in the face of global competition. However, with the existence of the MEA it will cause an increasingly crowded migration. For example the flow of workers migration, planting saha, or even drugs or other negative things. Therefore, the role of Immigration Intelligence is required to monitor the migration activities occurring in Indonesia.
Keywords: MEA, Immigration Intelligence
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional . Ruang lingkup Intelijen negara meliputi intelijen dalam negeri dan luar negeri, intelijen pertahanan dan/atau militer, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Imigrasi sangat berperan penting terhadap intelijen untuk memantau proses berjalannya MEA. Terpantau saat para investor asing atau tamu asing yang hendak menanam modal di Indonesia, maka imigrasi lah yang akan menjadi pintu gerbang pertama bagi mereka untuk masuk wilayah Indonesia. Tidaklah mudah jika orang asing yang hendak datang ke Indonesia untuk menjalankan bisnis. Mulai dari dokumen perjalanan, perizinan dari lembaga/instansi lain seperti BKPM, kemenakertrans, dll. Selain orang asing yang hendak masuk, imigrasi juga berperan terhadap orang asing yang sudah memasuki wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing. Diawali pertemuan 10 kepala negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Philipina, Myanmar, Singapura, Malaysia dan Kamboja di Chebu Philipina. Pertemuan para pemimpin ASEAN ini menghasilkan penandatanganan bersama sebuah deklarasi yaitu Chebu Declaration pada tanggal 13 Januari 2007. Inti deklarasi ini untuk membuat Asean lebih terintegrasi pada tahun 2020 dengan menyusun konsep pasar ekonomi yang menyatu yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015. Untuk mewujudkan konsep pemikiran tersebut disepakati pertemuan guna membahas berbagai aspek disemua level pemerintahan masing-masing anggota. Pada tahun tanggal 20 November 2007, para pemimpin 10 negara Asean tersebut bertemu lagi di Singapura dan menandatangani Piagam Asean (Asean Charter).1
Salah satu kebijakan dalam rangka MEA yang akan dimulai pada akhir tahun 2015 adalah kebebasan bergerak bagi orang perorang (free movement), khususnya bagi tenaga profesional/pebisnis dan pekerja terampil (skilled labour). Pemberlakuan MEA akan menimbulkan gelombang migrasi pekerja regional Asean serta menciptakan faktor baru yang mendorong dan menarik migrasi (push and pull factors), baik secara sah maupun tidak sah (legal and illegal migration). Besar kemungkinan akan terjadi gelombang migrasi pekerja tidak tertampil (unskill migration) karena atas dasar prinsip Piagam Asean yang sudah disepakati. MEA mensyaratkan penghapusan aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA), sehingga membuka peluang TKA yang berasal dari warga negara anggota Asean untuk mengisi jabatan serta profesi di Indonesia. Kita harus menyiapkan strategi khusus menghadapi situasi ini antara lain jabatan dibuka dan sektor diperluas tapi persyaratan diperketat, jadi intinya bebas tapi tidak asal bebas dan buka tidak asal buka (Bebas Terbatas). Melihat kondisi tersebut, sebagai penjaga tembok pertahanan perbatasan Indonesia, Imigrasi harus bekerja ekstra. Petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) harus bisa selektif Selektifnya adalah menimbang dan mengetes pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Melalui wawancara sejenak, apakah dia (pekerja asing) benar-benar memiliki kemampuan dan niat menghibahkan ilmunya buat orang Indonesia. Setidaknya tenaga kerja di Indonesia yang berpendidikan sarjana baru terdapat delapan persen.2 Sedangkan angka terbesar pendidikan pekerja di Indonesia, masih didominasi lulusan SD yakni 54 persen. Sisanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA atau sederajat. Ini menjadi tantangan terbesar buat imigrasi setelah diaplikasikannya MEA. Selain mengawasi pelanggaran warga asing di Indonesia, imigrasi juga berperan cepat dan harus zero complain. Dunia intelijen bisa dikatakan kejam. Petugas intelijen mempunyai motto "berangkat tugas dianggap mati, berhasil tidak dipuji, gagal dicacimaki dan diinterogasi, hilang tidak dicari, mati tidak diakui", dan sekarang bertambah lagi dua frase "kaya dicurigai, miskin salah sendiri". Dari motto tersebut dapat disimpulkan bawa dunia intelijen hampir tidak ada enaknya, yang tersisa untuk dapat bertahan bagi seorang petugas intelijen adalah kebanggaan atas kepercayaan negara. Tidak semua operasi intelijen berjalan sukses, bahkan ada operasi intelijen yang sudah dianggap sukses dikemudian hari ternyata terbongkar, dan akhirnya operasi ini menjadi gagal. Salah satu parameter kegagalan operasi intelijen adalah jika operasi tersebut diketahui oleh pihak lain (oposisi). Dengan reformasi demokrasi dan hukum di Indonesia maka gagalnya operasi intelijen akan berdampak pada jeratan hukum, petugas intelijen bisa masuk bui. Jika penyebab utama kegagalan operasi intelijen adalah diketahuinya operasi tersebut oleh pihak luar maka harus dianalisis mengapa suatu operasi intelijen bisa diketahui dan menjadi konsumsi pihak luar.
TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memberi pengetahuan tentang peranan intelijen keimigrasian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Intelijen sebelum membumi menjadi sebuah taktik dan strategi perang sudah dilakukan oleh masyarakat biasa yang tidak melakukan perang. Bagi pembaca karya-karya Karl May tentang Winnetou Kepala Suku Apache tentu akan sangat menimmati alur cerita yang banyak mengandung strategi intelijen. Terlepas cerita tersebut hanya sebuah fiksi atau imajinasi tapi ini sedikit menggambarkan bahwa kehidupan Suku Indian penuh dengan strategi intelijen. Lebih dekat lagi mari kita menengok saudara-saudara kita suku dayak di pedalaman yang menggunakan strategi intelijen dalam kehidupan sehari-hari, saudara kita suku dayak melakukan pengintaian saat berburu, mereka berjalan berhati-hati tidak menimbulkan suara. Ketrampilan masyarakat suku dayak ini tentunya sangat layak dipelajari oleh siswa di Pusdikintel. Polisi tentu juga membutuhkan intelijen. Polri saat ini gencar memerangi teroris yang tentu juga menguasai ilmu intelijen. Selain untuk menumpas teroris Polri juga memerlukan ilmu intelijen untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan, mencegah peredaran narkoba. Debt Collector alias tukang tagih juga membutuhkan ilmu intelijen, selain untuk mengintai para pengemplang tunggakan, tukang tagih juga menggunakan strategi elisitasi untuk mengungkap keberadaan pengemplang tagihan lewat orang terdekatnya. Indonesia sedang dalam fase reformasi, salah satu produk reformasinya adalah bidang intelijen, tentu akan menyoroti dengan sangat awas aktivitas lembaga intelijen. Kesalahan sedikit saja dalam organisasi intelijen akan menjadi bulan-bulanan secara politis.
LANDASAN TEORI
Salah satu kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada akhir tahun 2015 ini adalah kebebasan bergerak bagi orang per orang (free movement), khususnya bagi tenaga profesional/ pebisnis (professional/ business persons) dan pekerja yang berketerampilan (skilled labour). Harmonisasi Hukum Keimigrasian negara-negara ASEAN tentu menjadi konsekuensi dari kebijakan regional tersebut. Namun wujud harmonisasi Hukum Keimigrasian antara negara-negara anggota ASEAN tidak sekedar diarahkan pada akomodasi migrasi para profesional, pebisnis dan pekerja berketerampilan, namun juga perlu dititikberatkan pada migrasi pekerja-pekerja yang berketrampilan khusus, misalnya para pekerja domestik atau pekerja sektor informal lainnya. Hal tersebut menjadi penting, karena MEA 2015 akan menciptakan faktor – faktor baru yang mendorong dan menarik migrasi (push and pull factors), baik secara sah mau pun tidak sah (legal and illegal migration). Dapat dipastikan, walaupun MEA 2015 akan membuka gelombang migrasi pekerja dalam regional ASEAN, bukan hanya pekerja/tenaga profesional atau yang berketrampilan, namun juga kemungkinan besar, juga terjadi gelombang migrasi para pekerja yang tak berketrampilan spesifik atau pekerja sektor informal.
Tujuan dari Dibentuknya MEA
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembentukan MEA memiliki tujuan utama menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Jika diuraikan dengan lebih mendalam berdasarkan Deklarasi Cebu, tujuan utama dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu:3
Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi (production base) dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan.
Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas e-Commerce, dan pengembangan infrastruktur.
Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV). Sebagaimana diketahui bersama negara CMLV telah lama dan berulang kali didera dengan beragam masalah politik, sosial, dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian, sebagaimana terangkum dalam ASEAN Vision 2020 serta Pakta ASEAN Concord II, MEA dibuat dengan maksud untuk memeratakan ekonomi hingga ke seluruh penjuru kawasan. Berlakunya MEA yang pada awalnya akan diberlakukan pada tahun 2020 di majukan menjadi tahun 2015. Ini disepakati pada pertemuan KTT tahun 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, dimana melahirkan suatu konsensus baru yang disebut dengan Deklarasi Cebu. Ditandatanganinya Deklarasi Cebu ini menandakan bahwa keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah yang nyata dalam menjadikan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas. Hal ini meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi, seperti investasi, modal, jasa, barang, dan lain sebagainya.
3Hemat Tarigan, "Kesiapan Hukum Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015" Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 6, No.3, 2015, h 88
Tujuan Dibentuknya MEA
Secara singkat, tujuan di bentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan dibidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Usaha yang di lakukan di tuangkan dalam 4 pilar utama, yaitu:
ASEAN menjadi suatu kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata antar negara anggota. Adanya pengembangan usaha kecil menengah dan prakarsa integrasi ASEAN, terutama untuk negara-negara Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam atau yang sering disebut sebagai negara CMLV.
ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan berbasis produksi internasional, dengan pengembangan aliran investasi dan modal yang lebih bebas, bebas barang dan jasa, serta mengembangkan tenaga kerja terdidik.
ASEAN menjadi suatu kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, dengan adanya perlindungan konsumen, peningkatan infrastruktur, kebijakan kompetisi, e-commerce, kebijakan perpajakan, serta hak atas kekayaan intelektual bagi negara anggota ASEAN.
ASEAN menjadi secara penuh menjadi suatu kawasan yang terintegrasi perekonomian global, dengan beberapa usaha pendekatan hubungan ekonomi dengan luar kawasan Asia Tenggara, serta peningkatan peran dalam jejaring produksi ekonomi global.
Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global. Hal ini tentu adalah salah satu sisi positif sebab nantinya masukan negara-negara ASEAN dianggap penting.
Tujuan dari pembentukan MEA sesuai dengan pakta dalam Deklarasi Cebu tersebut tentu memberikan corak baru bagi ciri ekonomi di kawasan MEA. Ciri tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:4
Iklim ekonomi kawasan menjadi lebih kompetitif.
Usaha untuk pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
Integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal.
Mengingat betapa besar tujuan serta ketatnya corak ekonomi global kawasan MEA, tentu dirasa perlu bagi masyarakat Indonesia untuk tahu lebih mendalam seluk-beluk di balik MEA serta manfaatnya.
4 ibid.
Pengertian Intelijen
Pengertian Intelijen secara umum : asal kata dari kata " Intelencia" artinya kecerdasan yang di sinonimkan dengan kepandaian , brilian , bersinar ( intelektual ), serba tahu , berakal dan flexibel . Bahwa orang 2 yang bertugas di intelijen harus memiliki standrad tingkat kecerdasan di atas rata2. Sehingga mampu mengetahui banyak informasi tapi rendah hati , tidak sombong , mudah bergaul / luwes , pandai membawa diri dan mudah bekerja sama.5
Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. (Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).6
5 Handa S. Abidin, "Pengertian Intelijen Keimigrasian", https://penelitihukum.org/tag/pengertian-intelijen-keimigrasian/ , dikunjungi pada tanggal: 22 September 2018.
6Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
PEMBAHASAN
Tugas dan Fungsi Umum Direktorat Intelijen keimigrasian7
Pasal 595
Direktorat Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
Pasal 596
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Direktorat Intelijen Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:
penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang intelijen keimigrasian;
pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang intelijen keimigrasian;
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang intelijen keimigrasian;
perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian dan kerja sama intelijen keimigrasian;
pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian, dan kerja sama intelijen keimigrasian
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian dan kerja sama intelijen keimigrasian; dan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Intelijen Keimigrasian.
Peran Intelijen Imigrasi dalam Menghadapi MEA
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 bisa jadi merupakan momok yang luar biasa buat negeri kita. Bahkan, matinya pekerja profesional dan terpuruknya pekerja Indonesia, akan terasa dengan persaingan antar pekerja di Asean.
Bagaimana tidak, menurut data pekerja berpendidikan tinggi dan pendidikan rendah, Indonesia masih didominasi oleh pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara.Melihat kondisi tersebut, sebagai penjaga tembok pertahanan perbatasan Indonesia, Imigrasi harus bekerja ekstra.
7 Kemenkumham, Tugas dan Fungsi Direktorat Intelijen Keimigrasian, http://itjen.kemenkumham.go.id/ , diakses pada 23 September 2018
B. Konsep dasar Doktrin Intelijen Imigrasi
Imigrasi sebagai pengawal pintu gerbang negara yang dalam pelaksanaan tugasnya berlandaskan tri fungsi Imigrasi, khususnya sebagai aparatur sekuriti dibidang keimigrasian baik pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang harus tetap memperkirakan dan memperhitungkan hakekat ancaman yang setiap saat dapat terjadi.
Sebagai aparatur penegak hukum di tuntut adanya asas perlindungan, yaitu mampu memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang benar dan sebaliknya dalam rangka perlindungan hukum berani menindak oknum asing maupun domestik yang kedapatan membahayakan sekuriti nasional. Sebagai aparatur sekuriti dibidang keimigrasian, imigrasi dituntut adanya kewaspadaan yang tinggi dalam rangka mengamankan setiap peraturan dan ketentuan keimigrasian terhadap setiap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar yang pelaku ancaman dapat terdiri dari oknum asing maupun domestik. Sebagai aparatur pelayanan masyarakat dibidang keimigrasian dituntut untuk melakukan tindak pengawasan baik secara internal maupun eksternal agar setiap ketentuan dan peraturan keimigrasian dapat terlaksana dengan tertib dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang memerlukan pelayanan keimigrasian. Hakekat perlindungan, pengamanan, dan pengawasan ditinjau dari aspek manajemen memerlukan penerapan sistem, yaitu : PisahPilah Pilih.
Memisahkan unsur unsur negatif dari positif yang dapat mengganggu aspek sekuriti. Memilah keterkaitan dan interaksi unsur negatif dan positif untuk mencegah terjadinya dampak dibidang sekuriti. Memilih secara cermat, tepat dan cepat tindakan yang perlu dan dapat dikenakan terhadap unsur unsur negatif. Ditinjau dari aspek perlindungan hukum hal ini berarti memisahkan unsur yang taat hukum dari unsur pelaku ancaman terhadap hukum yang berlaku. Dari aspek pengamanan, memilah berarti mampu memperkirakan dan memperhitungkan tingkat dan dampak kerawanan sekuriti. Dari aspek pengawasan, memilih berarti mampu menentukan secara cermat, tepat, dan cepat tindakan yang dikenakan sebagai akibat terjadinya kerawanan dan dampak sekuriti secara internal maupun eksternal. Prinsip pisah-pilah-pilih dalam pelaksanaan dibidang manajemen sekuriti keimigrasian, perlu didukung dengan sarana elektronika dan persandian yang memadai untuk memudahkan proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Apabila sekuriti ditinjau dari aspek manajemen mempergunakan asas : perlindungan, pengamanan, dan pengawasan dengan rumus proses : pisah, pilah, pilih, maka intelijen ditinjau dari aspek operasional mempergunakan asas : penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Sekuriti yang pada dasarnya merupakan sisi balik dari intelijen demikian pula sebaliknya dengan sifat saling mengisi dan melengkapi, maka pada pelaksanaannya intelijen juga tidak terlepas dari pada rumus proses : pisah, pilah, pilih. Penyelidikan yang pada tingkat pertama berperan sebagai pengumpul bahan keterangan ( pulbaket ), harus mampu untuk memisahkan setiap jenis dan bentuk informasi yang masuk yang terbagi atas : Informasi Umum ( General Information ), Informasi yang diperlukan ( Essential Element of Information dalam lingkup Intelligence Cycle. ), Informasi Khusus ( Specified, Privileged Information ). Proses beruntun yang diawali dengan pemisahan informasi umum sehingga terjadi pemilahan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan menghasilkan pemilahan informasi khusus untuk pimpinan dalam mendukung pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk penindakan. 8
8Saleh, John Sarodja 2007, "Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian". Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
C. Ancaman proses Intelijen
Beberapa keumngkinan penyebab kegagalan operasi intelijen adalah :
Perencanaan yang kurang matang, suatu operasi intelijen yang direncanakan dengan baik tidak dijamin operasi tersebut akan sukses, namun operasi intelijen yang direncaakan dengan tidak baik justru dijamin operasi tersebut akan gagal. Salah satu fase perencanaan dalam operasi inteligen adalah analisa sasaran dan analisa tugas. Petugas Intelijen yang sudah berpengalaman akan lebih mudah membuat analisa sasaran dan analisa tugas.
Adanya pembelotan, kegiatan intelijen biasanya dilakukan dalam sebuah tim. Jika anggota tim ada yang berkhianat dan membocorkan operasi intelijen kepada pihak lain maka operasi tersebut dapat dipastikan gagal. Aksi ini bisa terjadi jika muncul ketidakpuasan anggota tim atau terjadi penggalangan dari pihak lain terhadap anggota tim.
Adanya aksi kontra intelijen dari pihak oposisi. Kegiatan intelijen hampir dilakukan oleh semua organisasi sehingga muncul secara otomatis kegiatan kontra intelijen yaitu suatu kegiatan untuk menangkal operasi intelijen dari pihak lain. Dampak dari operasi intelijen yang gagal karena aksi kontra intelijen pihak lain sangat fatal. Sekali cover/kedok terbongkar maka dapat dipastikan karir petugas yang terbongkar akan habis.
Contoh operasi intelijen yang bisa dianggap gagal adalah operasi yang dilakukan oleh Tim Mawar, dengan maksud berniat baik dan melepaskan kembali aktivis yang telah diculik maka akibatnya adalah aktivis tersebut bernyanyi dan operasi Tim Mawar akhirnya terbongkar. Jeratan hukum menyerang Tim Mawar bahkan petingginya diberhentikan dari TNI. Kegagalan operasi Tim Mawar kemungkinan karena perencanaan terhadap opsi aktivis dilepas kembali kurang rapi. Atau justru petinggi Tim Mawar berniat baik dengan mengembalikan aktivis untuk kembali ke masyarakat, namun niat baik tersebut tetap menjadi hukuman yang menjadi resiko tugas seorang intelijen. Salah satu cara mencegah kegagalan operasi intelijen adalah menerapkan teknik-teknik intelijen dengan benar. Teknik intelijen tersebut antara lain elisitasi dan penyamaran. Dengan menggunakan teknik yang tepat saat elisitasi dan memanfaatkan kedok yang tepat saat penyamaran, minimal hal tersebut merupakan langkah awal dari operasi intelijen yang dilakukan dengan teknik yang benar. Operasi intelijen tidak boleh terbongkar, untuk itu petugas intelijen dicari dari manusia yang cerdas supaya kreatif mampu mencari pemecahan masalah yang menghadang. Petugas intelijen harus loyal, berintegritas, dan bermental baja supaya tidak mudah "menyanyi" yang berakibat terbongkarnya operasi. 9
Namun tidak boleh hukuman langsung ditimpakan kepada petugas intelijen jika operasi intelijen mengalami kegagalan. Jika ada seorang petugas intelijen yang gagal dalam melaksanakan tugas maka sebaiknya petugas tersebut dididik / disekolahkan lagi. Memberi hukuman dan menyalahkan secara kaku justru akan membuat petugas tersebut sakit hati dan ini merupakan peluang besar bagi pihak oposisi untuk merangkulnya. Dengan sering berlatih dan melakukan operasi intelijen maka seorang petugas intelijen, (analis atau agen) dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tentu saja berlatih dengan metode dan teknik yang tepat.
9 https://jurnalintelijen.net/2015/02/06/mengenal-intelijen/. Diakses pada Senin, 1 Oktober 2018, pukul 09.20.
Mengawasi Warga Negara Asing
Pengawasan harus dilakukan baik terhadap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia maupun pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan luasnya Indonesia menjadikan pengawasan terhadap orang asing khususnya tenaga kerja asing, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pengawasan ini harus menjadi poin utama dalam persiapan menghadapi MEA.
Oleh karena itu, untuk menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka keberadaan orang asing harus di control dan diawasi keberadaannya, Pengawasan tersebut guna mengantisipasi terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan yang datang. Dengan tantangan nyata yang akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, tentu diperlukan sejumlah strategi serta program jitu.
Salah satu programnya diantaranya dengan membentuk Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) disetiap wilayah dengan melibatkan Instansi / Lembaga didalamnya untuk bersama-sama mengontrol dan mengawasi orang asing sesuai dengan tugas dan kewenangan instansi masing-masing.10
Mengawasi Pemberian Fasilitas Bebas Visa
Kerjasama regional Asean ini diikuti dengan kebijakan seperti fasilitas bebas visa dan kemudahan dibidang visa dengan prinsip kesetaraan/azas timbal balik atau resiprokal antar negara. Kebijakan di bidang visa adalah kebijakan Imigrasi sesuai perannya sebagai fasilitator pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.11
Pemberian fasilitas bebas visa ini akan menimbulkan kerawanan diantaranya:
Rawan kejahatan internasional, memungkinkan bagi orang asing yang merupakan anggota sindikat internasional atas kejahatan.
Rawan ekonomi, bisa saja melakukan kegiatan ekonomi diluat tujuan wisata seperti membuka usaha bisnis.
Rawan terlantar, tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai hidupnya selama di Indonesia dan akhirnya terlantar.
Rawan manfaat, tidak membawa manfaat bagi Indonesia.
10 Handa S. Abidin, "Masyarakat Ekonomi Asean" http://www.antarapapua.com/berita/454499/imigrasi-siapkan -hadapi-mea-dan-bebas-visa-kunjungan , dikunjungi pada tanggal: 23 September 2018.
11 ibid.
Solusi atas kebijakan fasilitas bebas visa kunjungan singkat ini:
Pengawasan dan peningkatan kerjasama intelejen.
Imigrasi harus lebih meningkatkan kegiatan pengawasan di lapangan.
Wisatawan yang akan berkunjung dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan singkat diwajibkan menunjukkan bukti keuangan yang cukup & return ticket, sehingga kita terhindar dari wisatawan gadungan.
Bekerja sama dengan Badan Intelijen lain demi menjaga keamanan Negara
Banyaknya orang asing itu perlu diawasi tak hanya dari Imigrasi, namun juga berbagai instansi termasuk BNN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri dan Detasemen Khusus 88 Antiteror. Instansi pemerintah lain wajib bekerja sama dalam menghadami MEA, karena dengan meningkatnya orang asing yang berkunjung untuk kerja atau lainnya dapat menimbulkan dampak negatif seperti:12
Potensi perdagangan narkoba terutama opiun bisa lebih semarak karena kawasan segi tiga emas (Burma, utara Laos dan bagian utara Thailand) masuk cakupan wilayah ASEAN. Bisa anda bayangkan jika orang Indonesia mendapat barang selundupan lewat perdagangan umum.
Sisi lain tenaga kerja bisa timbul berbagai motif. misalnya datang sebagai buruh nyambih sebagai pelacur, ini sangat mengkhawatirkan terutama peredaran penyakit menular seperti HIV.
Masalah keamanan dalam negeri juga perlu diperhatikan terutama pendatang gelap yang tidak menutup kemungkinan mereka berasal dari organisasi kriminal antar negara.
Administrasi Indonesia yang begitu rapuh hingga proses di administrasi dimudahkan jika ada uang, para pendatang bisa saja tidak mau balik lagi ke negara, dan tinggal lah mereka di Indonesia merebut kesempatan usaha pribumi.
Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar.
Orang-orang asing akan lebih leluasa mengekploitasi alam indonesia.
Imigrasi berada di Kementeriah Hukum dan Ham Republik Indonesia. Oleh karena itu perlunya dan tingkatkan kerja sama dengan BIN pada Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah hukum dan hak asasi manusia.13
12 ibid
13Perpres 90 tahun 2012.
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini dapat berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Selain itu dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Para tenaga kerja Indonesia juga dapat bekerja di negara anggota ASEAN dengan bebas dan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.
Namun, memang dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini juga memiliki dampak negatif seperti dari sisi kompetisi, eksploitasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Untuk mengurangi dampak-dampak yang dihasilkan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Negara kita menganut system selective policy yang dimana tidak semua negara bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Oleh karena itu, intelijen keimigrasian mempunyai peran yang sangat penting demi tegaknya menjaga kedaulatan NKRI. Disisi lain, pekerja pekerja asing yang berada di wilayah Indonesia harus diawasi
SARAN
Mempersiapkan diri menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN guna terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan ekonomi Indonsesia.
DAFTAR PUSTAKA
Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara
Hemat Tarigan, 2015, "Kesiapan Hukum Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015". Jurnal Hukum No 3Th. V/ 6. Medan : FH Univ. Sumatera Utara.
Handa S. Abidin. 2014. Masyarakat Ekonomi Asean
http://www.antarapapua.com/berita/454499/imigrasi-siapkan -hadapi-mea-dan-bebas-visa-kunjungan , dikunjungi pada tanggal: 25 September 2018.
BBC Indonesia. 2015. Pengertian MEA
http://pengertian.website/pengertian-mea-dan-ciri-ciri-masyarakat-ekonomi-asean// , dikunjungi pada tanggal: 1 Oktber 2018.
Perpres 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara
Saleh, John Sarodja 2007, "Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian". Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
https://jurnalintelijen.net/2015/02/06/mengenal-intelijen dikunjungi pada tanggal 1 oktober 2018, pulul 09.20
