Soesastro, Hadi dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. ISEI : Yogyakarta
Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 8. Erlangga : Jakarta
Chik, Abdul razak, Norzilah Hj. Aziz dan Azizah MD. Yusof. 2010. Kerjasama Ekonomi ASEAN Peralihan dan Perubahan. Universiti Utara Malaysia : Kuala Lumpur
Akbar, Ridho. 2014. Tantangan dan Keuntungan AFTA 2015 untuk Indonesia. http://himamanuny.wordpress.com/2014/03/22/tantangan-dan-keuntungan-afta-untuk-indonesia/. Diakses pada tanggal 14 Desember 2014 pukul 23:00
Aulawo, Akhmad. 2014. Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapi Asean Economy Sommunity 2015, hal. 1.
Aulawo, Akhmad. 2014. Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapi Asean Economy Sommunity 2015, hal. 2.
Aulawo, Akhmad. 2014. Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapi Asean Economy Sommunity 2015, hal. 3.
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Disusun oleh:
Muhammad Abdan G 1441180187
Muhammad Avisena N 1441180126
Muhammad Zuhdi 1441180156
Nisa Hidayatul Laili 1441180116
Pandhita Hatma M 1441180018
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2014
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MASYARAKAT EKONOMI ASIA 2015
OLEH KELOMPOK 5
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Suatu dasar ukuran kehidupan atau kualitas kehidupan rakyat dapat bersifat universal, berbagai negara mencoba menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Ukuran inilah yang dapat diidentikkan sebagai ukuran dasar pembangunan. Usaha-usaha untuk mengukur perkembangan pembangunan pada suatu negara dimulai dengan mempergunakan konsep indikator ekonomi, indikator sosial dan indikator eko-sosial. Sehingga indikator-indikator ini dapat dikaitkan dengan usaha perencanaan pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional.
Pada hakekatnya pembangunan itu mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual atau kelompok demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara merupakan hal penting untuk mencapai tujuan meningkatkan kemakmuran dari suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi pasti melalui proses dan tahapan, dibutuhkan pembangunan ekonomi yang terus menerus dalam upaya menuju perbaikan perekonomian dalam suatu negara.
Proses pembangunan perekonomian yang lebih baik ini akan menjadi sebuah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam upaya memacu pembangunan perekonomian dalam suatu negara dapat dilakukan dengan salah cara yaitu melalukan kerjasama internasional dalam berbagai bidang sehingga memberikan kontribusi positif demi percepatan pembangunan ekonomi. Perkembangan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara telah ada sejak 25 tahun yang lalu. Kerjasama ini bermula dari tujuan yang berbeda-beda antar negara dan saling membantu sebagai tingkat kesadaran dalam arti kerjasama
1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1.2.1 Apa hubungan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan MEA 2015?
1.2.2 Mengapa pembangunan di Indonesia harus dipersiapkan dalam menghadapi MEA 2015?
1.2.3 Bagaimana persiapan pembangunan di Indonesia dalam menghadapi MEA 2015?
1.3 Tujuan
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini dideskripsikan sebagai berikut
1.3.1 Untuk mengetahui hubungan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan MEA 2015.
1.3.2 Untuk mengetahui beberapa alasan persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.
1.3.3 Untuk mengetahui persiapan pembangunan di Indonesia dalam menghadapi MEA 2015.
II. PEMBAHASAN
2. 1 Hubungan Pembangunan Ekonomi di Indonesia dengan MEA 2015
Setiap orang bisa saja mengartikan istilah pembangunan secara berbeda sesuai dengan seleranya sendiri, sehingga pada akhirnya definisi tentang pembangunan pun sedemikian banyak yang berbeda satu sama lain. Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencangkup perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Hakekatnya pembangun itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi yang lebih baik, secara material maupun spiritual.
Selain itu, Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu otonom, yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Tantangan utama dari pembangunan ekonomi nasional adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di Negara-negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi.
Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya. Jika beberapa hal tersebut sudah terpenuhi dalam suatu Negara maka negara tersebut sudah mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Untuk saat ini, pembangun ekonomi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan skill nya untuk mengolah limbah menjadi barang berguna. Selain itu daerah-daerah terpencil atau pelosok sekarang sudah ada fasilitas pendidikan dan transportasi ini bertujuan agar seluruh generasi muda bangsa harus mengenal yang namanya pendidikan dan di harapkan mampu bersaing di kanca Internasional.
Dan dengan adanya skill tersebut, maka Industri rumahan (home industry) telah menjamur di Indonesia. Sisi positif dari industri rumahan ini, adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru. Jelas ini telah membantu mengembangkan ekonomi di Indonesia. Maka dengan demikian Indonesia akan mampu bersaing di MEA(Masyarakat Ekonomi Asia) 2015 nanti dengan Negara-negara se- asia.
Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, yaitu MEA(Masyarakat Ekonomi Asia) yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. MEA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura 1992. Awalnya MEA ditargetkan merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008).
Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT- AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan MEA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi semua anggota MEA.
2.2 Pembangunan di Indonesia Harus Dipersiapkan untuk Menghadapi MEA 2015
Peluang Indonesia untuk dapat bersaing dalam MEA 2015 sebenarnya cukup besar, saat ini Indonesia menduduki peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi. Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar. Prospek ekonomi Indonesia yang positif didukung oleh perbaikan peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia serta masuknya Indonesia sebagai peringkat empat prospective destinations berdasarkan UNCTAD World Investment report. Untuk mewujudkan peluang MEA 2015, sudah saatnya kita berbenah dan melakukan tindakan-tindakan efektif dan terarah yang didukung oleh berbagai pihak.
Kepulauan Riau yang 95 persen wilayahnya terdiri atas laut, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor perikanan. Untuk menciptakan perikanan menjadi sektor unggulan perlu didukung oleh beberapa hal, terutama peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan, pengembangan armada perikanan, pengembangan pola kemitraan nelayan, pembangunan kawasan budidaya perikanan yang didukung oleh industri paska budidaya, bimbingan teknis bagi nelayan, serta pengawasan dan penangkapan ilegal fishing. Rencana untuk merebut porsi lalu lintas barang di Selat Malaka adalah dengan membangun Pelabuhan Tanjung Sauh dan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar harus didukung oleh berbagai pihak terkait. Saat ini lalu lintas barang di Selat Malaka masih dikuasai oleh Singapura dan Malaysia. Dengan pembangunan kedua pelabuhan tersebut, diharapkan Kepulauan Riau tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut berkontribusi sebagai pemain dan mengambil manfaat ekonomi dari posisi strategisnya yang berada dalam salah satu wilayah tersibuk jalur perdagangan dunia.
Salah satu sektor unggulan lainnya yang dapat menjadi sektor potensial di Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan adalah sektor pariwisata. Kedekatan jarak dengan Singapura harus dijadikan peluang untuk menarik wisatawan dunia yang banyak berkunjung ke negara tersebut. Untuk mewujudkan keunggulan ini tentu harus didukung oleh perbaikan sarana transportasi, infrastruktur, kualitas SDM terlatih, dsb. Terwujudnya sektor pariwisata menjadi primadona memiliki banyak manfaat terhadap peningkatan sektor-sektor lainnya, seperti Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Jasa-jasa, Sektor Industri Pengolahan melalui peningkatan produksi cinderamata dan handycraft, Sektor Bangunan melalui pembangunan konstruksi pendukung pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Untuk peningkatan daya saing dan antisipasi menghadapai MEA 2015, peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal mutlak diperlukan. SDM ini harus dipersiapkan sebagai insan yang berdaya saing regional bahkan global. Perlu juga dipersiapkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, (UMKM), dan juga penciptaan wisausahawan baru untuk mendukung penguatan sektor potensial. Oleh karena itu diharapkan Indonesia kelak dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dengan sektor yang telah dibangun dan diperbaiki oleh Indonesia.
2. 3 Persiapan Pembangunan di Indonesia dalam Menghadapi MEA 2015
Implemetasi MEA yang semakin dekat, sudah saatnya kita berbenah dan mengambil tindakan sedini mungkin untuk menghadapi persaingan yang akan semakin sengit. Kerjasama dan prioritas kepentingan nasional harus dikedepankan oleh berbagai pihak untuk mendukung terciptanya Indonesia menjadi negara yang mendapatkan keuntungan terbesar dengan diterapkannya MEA 2015. Tidak kurang dari 2 bulan pelaksanaan ASEAN Economic Community akan segera dilaksanakan, yaitu tepatnya tanggal 31 Desember 2015.
Kesan siap dalam menghadapi ASEAN Economic Community masih kurang dari harapan. Sebagai perbandingan yang riil, berdasarkan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya yaitu pada saat Indonesia menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2004, Indonesia bersama ASEAN telah menyepakati perjanjian oleh China yang dikenal dengan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Pasca kesepakatan ini, Indonesia menghadapi dampak langsung. Sampai saat ini Indonesia kebanjiran produk-produk asal negeri China yang bernilai milyaran dolar.
Kesepakatan ini bagaikan pukulan telak karena produk lokal kalah dalam bersaing dengan produk China yang harga jualnya jauh lebih murah. Sebenarnya apa yang perlu untuk dipersiapkan oleh Indonesia tidaklah mudah. Mengingat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di kawasan Asia Tenggara harus mempersiapkan 5 (lima) hal pokok sebagai subjek dari ASEAN Economic Commnunity tersebut, meliputi arus bebas barang, arus bebas perdagangan, arus bebas investasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja terlatih (profesional).
Arus bebas barang dilakukan dengan menghilangkan hambatan non-tarif yang ada melalui peningkatan transparansi tindakan-tindakan non-tarif, dan diberlakukannya aturan dan peraturan yang sesuai dengan standar dan praktek internasional. Selanjutnya, arus bebas perdagangan dilakukan dengan penghapusan semua pembatasan yang berhubungan dengan penyediaan layanan dan pembentukan perusahaan melintasi perbatasan dari 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2015, yang tunduk pada peraturan nasional masing-masing. Kemudian, arus bebas investasi ditandai dengan pembentukan penuh rezim investasi yang bebas dan terbuka, untuk meningkatkan daya saing di negara- negara ASEAN, dan untuk menarik arus investasi ke blok ekonomi.
Selanjutnya, hal lainnya yang cukup penting dengan adalah arus bebas modal dan arus bebas tenaga kerja terlatih (profesional). Untuk arus bebas modal dilakukan dilakukan dengan membentengi pengembangan pasar modal dengan harmonisasi standar keuangan melalui diberlakukannya peraturan di bidang- bidang seperti penawaran surat utang, dan persyaratan pengungkapan, untuk meningkatkan arus modal di seluruh wilayah. Sedangkan terhadap arus bebas tenaga kerja terlatih atau profesional dilakukan dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja di kawasan ASEAN, dengan memfasilitasi penerbitan visa dan pekerjaan lolos untuk para profesional dan tenaga kerja terampil, sehingga mengintensifkan kompetisi untuk kesempatan kerja di wilayah ini pada tahun 2015. 5 (lima) subjek pokok dari ASEAN Economic Community itu tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Butuh persiapan yang matang dan sistematis baik mencakup perangkat peraturannnya maupun infra struktur untuk mendukungnya. Hal ini tentunya tidak menjadi suatu hal yang berlebihan, mengingat, ASEAN Economic Community bukan hanya produk-produk barang saja yang bisa keluar masuk Indonesia, namun juga tenaga kerja, jasa, dan modal. Apalagi sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar dan sumber daya alam terbanyak dibanding negara-negara ASEAN lainnya, tentu Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi produk mereka.
Salah satu perangkat yang penting yang perlu untuk dipersiapkan untuk menghadapi ASEAN Economic Community adalah pembangunan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terhadap kebutuhan ASEAN Economic Community. Persiapan perangkat hukum yang mensupport AEC juga bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan penerapan integrasi ekonomi ASEAN ini masih dibatasi oleh kebijakan-kebijakan dan keputusan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN. Hal ini menimbulkan tantangan, yaitu ketika Indonesia ingin bekerjasama lebih erat dengan negara ASEAN lain, mau tidak mau Indonesia harus mampu membuat keputusan bersama. Persoalannya, di satu sisi Indonesia masih enggan untuk membagi sebagian kedaulatan, namun dilain pihak kenyataan di lapangan pemerintah harus realistis untuk menghadapi tuntutan pasar ekonomi dan perdagangan. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia akan berada dalam situasi yang memaksa untuk mengambil kebijakan secara bersama dan kolektif.
Tertera dalam pembangunan jangka panjang Nasional 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, belum terlihat secara konkret dukungan pembangunan hukum nasional dalam menghadapi perubahan perdagangan internasional yang salah satunya dalam bentuk AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam salah satu visi pembangunan nasional yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disebutkan bahwa visi pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional dengan cara memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional, dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang. Sedangkan sasaran pokok dari visi ini di antaranya adalah memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional; terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global dan meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri..
Sehingga bila negara Indonesia sudah siap sedia dengan ASEAN Economic Community maka tidak akan menjadi masalah lagi, karena dengan datangnya ASEAN Economic Community akan terjadinya ledakan besar dari luar negeri yang berupa sumber daya manusia jadi akan membuat iklim persaingan pekerjaan akan semakin lebih ketat dan luas. Mungkin saja lulusan dari negara malaysia untuk menjadi tenaga ahli dengan upah yang lebih manusiawi atau tak ada upah tambahan dari visa lagi, bisa juga sarjawan indonesia pergi ke singapura menjadi praktisi IT disana karena sudah tidak ada lagi kendala dalam hal visa lagi.
III. KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
3.1. Hubungan Pembangunan Ekonomi di Indonesia dengan MEA 2015
Dengan adanya pendidikan yang baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan peletarian ragam kehidupan di negara kita maka pembangunan ekonomi di Indonnesia sangat siap dan berpengaruh terhadap persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi Asia 2015 .
3.2 Pembangunan di Indonesia Harus Dipersiapkan untuk Menghadapi MEA 2015
Negara besar seperti Indonesia wajib melakukan pembangunan guna menghadapi MEA 2015 karena peluangnya yang cukup besar. Diantara peluang tersebut, Indonesia bisa memanfaatkan Kepulauan Riau yang hampir seluruh wilayahnya diisi oleh laut, daerah-daerah perbatasan dengan negara lain bisa dijadikan tempat wisata, dan juga untuk mengantisipasi daya saing maka SDM harus lebih terlatih.
3.3 Persiapan Pembangunan di Indonesia dalam Menghadapi MEA 2015
Didalam MEA 2015, persiapan dan kesiapan Indonesia masih juah dari harapan untuk itu kita bangsa Indonesia seharusnya mulai berbenah dan mengambil tindakan untuk menghhadapi persaingan pasar di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama dan prioritas kepentingan harus dikedepankan untuk mendukung terciptanya Indonesia menjadi negara yang mendapatkan keuntungan dari MEA 2015 mendatang.
IV. DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Ridho. 2014. Tantangan dan Keuntungan AFTA 2015 untuk Indonesia. http://himamanuny.wordpress.com/2014/03/22/tantangan-dan-keuntungan-afta-untuk-indonesia/. Diakses pada tanggal 14 Desember 2014 pukul 23:00.
Arifin, Sjamsul, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman. 2008. Masyarakat Eknomi ASEAN (MEA) 2015. Elex Media Komputindo : Jakarta.
Aulawo, Akhmad. 2014. Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapi Asean Economy Sommunity 2015, hal. 1.
Chik, Abdul razak, Norzilah Hj. Aziz dan Azizah MD. Yusof. 2010. Kerjasama Ekonomi ASEAN Peralihan dan Perubahan. Universiti Utara Malaysia : Kuala Lumpur.
Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Erlangga : Jakarta.
Mandagie, Revli Orelius. 2014. AFTA 2015; Perdagangan Bebas dan Kesiapan SDM Indonesia. mhttp://manadaposstonline.com/read/2014/09/02/AFTA-2015-Perdagangan-Bebas-dan-Kesiapan-SDM-Indonesia/5408. Diakses pada tanggal 13 Desember 2014 pukul 22:16.
Plummer, Michael G. dan Chia Siow Yue. 2009. Realizing the ASEAN Economic Community. ISEAS Publishing: Pasir Panjang.
Soesastro, Hadi dkk. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. ISEI : Yogyakarta.
Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 8. Erlangga : Jakarta.
Peranyaan
1. Pembangunan mencakup tentang seluruh perubahan yang mendasari atas strukur soosial ?
(Aulia/TI IA)
Maksud struktur social secara umum adalah gerakan perubahan dari suatu kelompok masyarakat sedangkan pada pertanyaan di atas maksud dari perubahan yang mendasar dari struktur social masyarakat dituntut untuk lebih dewasa, produktif, pintar dalam hal menangani suatu masalah. Dengan demikian maka proses pembangunan untuk masyarakat ekonomi ASEAN dengann dilandasi oleh perubahan yang mendasar akan lebih maju dan sukses dalam pembangunnan suatu Negara.
(Hatma/TI1A)
2. Sebutkan hukum dagang selain hukum dagang syariat ?
(Fadli/TI1A)
Berdasarkan pengetahuan yang kami ketahui, hanya mengetahui hukum dagang syariat merupakan salah satu hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Hukum dagang lainnya dapa juga berlaku dalam perdagangan di Indonesia.
(Abdan/TI1A)
3. Program pemerintah untuk perbaiki rakyat kecil ?
(Boby/TI1B)
Meningkatkan pendidikan pada daerah terpencil, meningkatkan SDM pada daerah-daerah terpencil dan memberikan usaha kecil menengah demi meningkatkan produktifitas daerah tersebut.
(M.Avisena/TI1A)
