Hukum Perorangan

HUKUM PERORANGAN Hukum Perorangan dalam arti luas adalah Ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subyek hukum dan kekeluargaan. Dalam arti sempit Hukum Perorangan memiliki makna yaitu Ketentuanketentuan orang sebagai subjek hukum saja I. Subjek Hukum

Menurut hukum bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti pembawa hak yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban) dan disebut subjek hokum . Apabila dikatakan bahwa setiap manusia merupakan orang, maka berarti : 1. bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, baik manusia itu beragama Islam, Kristen maupun agama lain, mereka semua merupakan orang 2. bahwa antara kelamin yang satu dengan yang lainnya, tidak diadakan pembedaan, jadi baik wanita maupun pria merupakan orang 3. bahwa tidak diadakan pembedaan antara orang kaya dan miskin, semua dinggap sebagai orang 4. bahwa tidak dibedakan apakah manusia itu warga Negara atau orang asing, jadi kalau semua hokum perdata barat ini berlaku bagi orang asing, maka ia dinggap orang. Sebelumnya didalam Buku I BW disebut subjek hukum hanya orang (pribadi kodrati) tidak termasuk badan hukum, namun selanjutnya dalam perkembangan selanjutnya, badan hukum telah dimasukan sebagai subjek hukum yang disebut dengan Pribadi Hukum. Badan Hukum tidak tercantum didalam Buku I BW karena orang mempelajari masalah badan hukum, setelah kodifikasi BW dibuat dengan demikian badan hukum kedalam golongan subjek hukum, dengan demikian Subjek Hukum terdiri dari : 1. Orang (Pribadi Kodrati) 2. Badan Hukum (Pribadi Hukum) II.Subjek Hukum :

Setiap penyandang/pendukung hak dan kewajiban, artinya undang-undang memberi wewenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban didalam lalu lintas hukum. Menurut Algra subjek hokum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (rechtsbevoegheid) A. Manusia (Natuurlijk Persoon).

Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga pengertian : 1. Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang mempunyai anggota tubuh,kepala, tangan, kaki dan sebagainya. 2. Persoon, yaitu manusia dalam pengertian yuridis,baik sebagi individu/pribadi maupun sebagai makhluk yang melakukan hubungan Hukum dalam masyarakat. 3. Rehts Subject (Subjek Hukum).yaitu manusia dalam hubungan dengan hubungan hukum (rechts relatie), maka manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada azasnya manusia (naturlijk persoon) merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban ) sejak lahirnya sampai meninggal. Dapat dihitung surut, apabila memang untuk kepentingannya, dimulai ketika orang tersebut masih berada di dalam kandungan ibunya.

(Teori Fiksi Hukum). Bahkan pasal 2 KUH.Perdata mengatakan : “ Anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan (menjadi subjek hukum) bila mana kepentingan sianak menghendakinya misal mengenai pewarisan dan jika sianak mati sewaktu dilahirkan dianggap sebagai tidak pernah ada.” Orang (Pribadi Kodrati) Orang sebagai subjek hukum adalah mulai sejak dilahirkan hidup sampai meninggal dunia, terdapat perluasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHPer yang menyatakan “bayi yang berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan hidup, jika ada kepentingan si anak (bayi) yang menghendakinya. Namun apabila mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada (pengertian subjek hukum diperluas). Menurut Chaidir Ali , mengartikan manusia adalah mahkluk yang berwujud dan rohani, yang berfikir dan berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak, sehingga menempatkan dirinya berbeda dengan makhluk lainnya. Pasal 2 KUHPer tersebut berlaku apabila memenuhi syarat-syarat : 1. Si anak dibenihkan pada saat adanya kepentingan si anak timbul 2. Si anak harus hidup pada saat dilahirkan, arti hidup bahwa anak i tu bernafas. 3. Adanya kepentingan si anak yang menhendaki bahwa anak itu dianggap telah lahir. Tujuan ketentuan tersebut oleh pembuat undang-undang adalah melindungi kepentingan masa depan sia anak yang masih didalam kandungan ibunya, dmana pada suatu waktu ada kepentingan anak yang timbul dan kemudian anak itu dilahirkan hidup. Walaupun setiap orang adalah subjek hukum namun tidaklah setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum/tidak cakap hukum, menurut pasal 1330 BW ada beberapa golongan orang yang oleh hukum dianggap tidak cakap dalam arti hukum, yakni : 1. Orang-orang belum dewasa (dibawah umur). Dewasa menurut hukum adalah orang-orang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas atau yang telah/pernah kawin. 2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele), antara lain : a. Orang-orang yang terganggu jiwanya b. Orang-orang yang tidak normal fisiknya c. Orang-orang tertentu karena pemboros 3. Wanita yang telah berseuami (golongan ini tidak berlaku di Indonesia berdasarkan SEMA RI No. 3 tahun 1963 yang kemudian dipertegas dengan UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana diatur dalam pasal 34,35 dan 36) Kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dapat dipengaruhi oleh beBerapa factor, antara lain :

B. Badan Hukum (Recht Person)

Badan Hukum adalah subjek hukum yang bukan manuia yang mempunyai wewenang dan cakap bertindak dalam hukum melalui wakil-wakil atau pengurusnya. Sebagai subjek hukum yang bukan manusia tentu Badan Hukum mempunyai perbedaaan dengan Subjek hukum manusia terutama dalam lapangan Hukum Kekeluargaan seperti kawin,beranak,mempunyai kekuasaan sebagai suami atau orangtua dan sebagainya.

Menurut pasal 1653 BW badan hokum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu: 

Badan hukum yang “diadakan” oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya pemerintahan

daerah [pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota], bank bank yang didirikan oleh Negara dan sebagainya. 

Badan hokum yang “diakui” oleh pemerintahan/ kekuasaan umum, misalnya perkumpulan -

perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya. Badan hokum yang ”didirikan” untuk suatu m aksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan, seperti perseroan terbatas, perkumpulan, asuransi, perkapalan,dan lain sebagainya. Jika dipandang dari segi wujudnya atau sifatnya, badan hokum dibedakan menjadi dua, yaitu: 

Korporasi (corporatie) adalah gabungan atau kumpulan orang orang yang dalam pergaulan hokum

bertindak bersama sama sebagai subjek hokum tersendiri. Karena itu korporansi ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Misalnya: Perseroan Terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan lain sebagainya. 

Yayasan atau stichting yaitu suatu badan hukum yang didirikan oleh banyak orang namun

dikelolah oleh pengurus atau satu oang sebagai subjek hukum didalamnya. Missal: yayasan panti asuhan, panti jompo, rehabilitasi narkotika dan sebagainya

TEORI-TEORI BADAN HUKUM

1. teori fictie (Von Savigny) Badan hukum semata-mata buatan manusia 2. teori harta kekayaan bertujuan (A. Brinz) hanya manusia yang menjadi subyek hukm dan ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan kekayaan seorang tetapi kekayaan itu terikat (badan hukum) tujuan tertentu 3.teori organ (otto van gierke) Badan hukum adalah suatu organisme yang riil , yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum 4. teori propriete collective (planiol dan molengraff) Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama 5. teori kenyataan yuridis /juridische realiteitsleere (majer) Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja .

1. Syarat syarat Badan Hukum Suatu badan hokum bisa dikatakan sebagai badan hokum apabila memiliki beberapa syarat sebagaai berikut: Adanya harta kekayaan yang terpisah Memiliki tujuan tertentu  Memiliki kepentingan sendiri  Ada organisasi yang teratur

2. Perbuatan Badan Hukum Mengacu pada pasal 1656 BW, yang menyatakan bahwa “segala perbuata, untuk mana pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan  perbuatan itu terkemudian telah disetujui ecara sah” Kemudian pasal 45 WvK menyatakan: Tanggungjawab para  pengurus adalahtak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang bdiberikan kepada mereka dengan sebaik baiknya, merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.  Sementara itu, apabila meeka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannyamengenai syarat syarat pendirian, maka, atas kerugaian karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing masing dengan diri sendiri bertanggungjawabuntuk seluruhnya. TANGGUNG JAWAB PERBUATAN BADAN HUKUM

Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum di sebut organ (alat pelengkapan seperti pengurus, direksi dsb.) Perbuatan badan hukum ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum , yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya Dengan demikian , organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenwng , sebab tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan , tidak  menjadi tanggung jawab badan hukum akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ , terkecuali menguntungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1656 BW.

C. KETIDAKCAKAPAN

Orang-orang yang menurut UU dinyatakan “tidak cakap “ untuk melakukan perbuatan hukum adalah : 1. orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun atau belum melakukan pernikahan) (pasal 1330 BW Jo pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974) 2. orang yang ditaruh dibawah pengampunan , yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 BW Jo. Pasal 433 BW) 3. orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu , misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW Jo. Kepailitan )

orang yang cakap adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu UU untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu D.PENDEWASAAN

Pendewasaan ((handlichting) yang diatur dalam pasal 419 s.d 432) . pendewasaan maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum (penuh,terbatas) sebagai orang dewasa kepada orangorang yang belum dewasa Pendewasaan penuh ,hanya di berikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun , yang diberikan dengan keputusan pengadilan negeri E.TEMPAT TINGGAL 1. definisi

Tempat tinggal adalah dimana seorang berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Dalam pengertian yuridis , tempat tinggal atau domicilie adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir didalam hubungannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban,  juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut. 2. hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam bidang hukum public dan hukum perdata : 1) dalam bidang hukum public misalnya: a) hak mengikuti pemilihan umum b) kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan c) kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor 2) dalam bidang hukum perdata misalnya : a) debitur wajib membayar wesel / cek kepada kreditur b) debitur berhak menerima kredit dari kreditur 3. status hukum

Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal /alamat yang dipilih berdasarkan perjanjian

4. jenis tempat tinggal

Menurut terjadinya peristiwa hukum dapat digolongkan menjadi 4 jenis : 1) tempat tinggal yuridis : karena peristiwa hukum kelahiran , perpindahan atau mutasi

2) tempat tinggal nyata : karena peristiwa hukum keberadaan sesungguhnya 3) tempat tinggal pilihan : karena peristiwa hukum membuat perjanjian 4) tempat tinggal ikutan : karena peristiwa hukum keadaan status hukum seseorang yang ditentukan oleh UU.

F. KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) 1. definisi

Afwezigheid adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izinmaupun tanpa izin 2. pengaruh keadaan tak hadir , ialah pada :

a) penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan b) status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan menganai perkawianan dan perwarisan 3. tahap-tahap penyelsaian keadaan tak hadir :

1) tahap tindakan-tindakan sementara (pasal 463 KUHpdt) 2) tahap pernyataan barang kali meninggal dunia 3) tahap perwarisan secara definitive

G. CATATAN SIPIL  



· Catatan sipil adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang · Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa hukum yang berlaku untuk umum untuk semua warga Negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia yang beragama islam mengenai perkawinan perceraian , lembaga catatan sipil yang berlaku umum di bawah departemen dalam negeri sedangkan lembaga catatan sipil yang berlaku khusus berada dibawah departemen agama · Lembaga catatan sipil umum di kabupaten / kota madya dan lembaga catatan sipil khusus kantor departemen agama di daerah



· Fungsi kantor catatan sipil adalah :

1) mencatat dan menerbitkan akta kelahiran, perceraian , kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama 

· UU mengenai catatan sipil maka dapat dihimpun 3 macam catatan sipil yaitu :

1. catatan sipil untuk warga Negara Indonesia tentang :kelahiran, kematian, dan penggantian nama 2. catatan sipil untuk warga negara non islam tentang :perceraian, dan perkawinan 3. catatan sipil untuk warga Negara islam tentang, perkawinan dan perceraian III. Catatan Sipil. Lembaga ini pertama kali muncul di Perancis, yaitu pada zaman Revolusi Perancia. Di Belanda, lembaga catatan sipil ini baru diperkenalkan pada zaman Raja LodewijkNapoleon dan bersamaan waktunya ketika kodifikasi (1838) dimasukkan dalam BW. Di Indonesia, Lembaga pencatatan telah ada pada masa sebelum kemerdekaan yaitu sejak 1848 (asas konkordansi) akan tetapi baru diundangkan pada tahun 1849. Pengetian Catatan sipil ialah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan perkawinan dan kematian. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 19 83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya, disebutkan lima jenis dar i Catatan sipil yaitu: Akta kelahiran Akta perkawinan Akta perceraian Akta pengakuan dan Pengesahan Anak Akta kematian Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan y ang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi indifidu maupun pemerintah . Bagi individu, manfaatnya ialah: Menentukan status hokum seseorang Merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka pengadilan dan dimuka hakim Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri Adapu manfaat bagi pemerintah : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang keindonesia