tl
;r. i 4
' f $
'
f!.
i,.
{
+
'ii !
l
,.1
.I
, +
t t t'
t.
:
:l i
ETIKA KEDOKTERAN
& HUKUM KESEHATAN
Kutipan PasalT2: Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002) 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara ma-
sing-masing paling singkat 1 (satu) bulan daniatau denda paling sedikit Rp. 1 .000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan' atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahut dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
PnNrrnc Dlxrranur Penerbit adalah rekanan pengarang untuk menerbitkan sebuah buku. Bersama pengarang, penerbit menciptakan buku untuk diterbitkan. Penerbit mempunyai hak atas penerbitan buku tersebut serta distribusinya, sedangkan pengarang memegang hak penuh atas karangannya dan berhak mendapatkan royalti atas penjualan bukunya dari penerbit.
Percetakan adalah perusahaan yang memiliki mesin cetak dan menjual jasa pencetakan. Percetakan tidak memiliki hak apa pun dari buku yang dicetaknya kecuali upah. Percetakan tidak bertanggungjawab atas isi buku yang dicetaknya.
Pengarang adalah pencipta buku yang menyerahkan naskahnya.untuk diterbitkan di sebuah penerbit. Pengarang memiliki hak penuh atas karangannya' namun menyerahkan hak penerbitan dan distribusi bukunya kepada penerbit yang ditun-
juknya sesuai batas-batas yang ditentukan dalam perjanjian. Pengarang berhak mendapatkan royalti atas karyanya dari penerbit, sesuai dengan ketentuan di dalam ped anj ian Pengarang-Penerbit.
Pembajak adalah pihak yang mengambil keuntungan dari kepakaran pengarang dan kebutuhan belalar masyarakat. Pembajak tidak mempunyai hak mencetak, tidak memiliki hak menggandakan, mendistribusikan, dan menjual buku yang digandakannyakarena tidak dilindungi copyrighl ataupun perjanjian pengarangpenerbit. Pembajak tidak peduli afas jerih payah pengarang. Buku pembajak dapat lebih murah karena mereka tidak perlu mempersiapkan naskah mulai dari pemilihan judul, editing sampai persiapan pracetak, tidak membayar royalti, dan tidak terikat perjanjian dengan pihak mana pun. PnMn.q,lA.KAN BuKU An.q.LaH
KnrurNll!
Anda jangan menggunakan buku bajakan, demi menghargai jerihpayahpara pengarangyangnotabene adalah para guru.
ETIKA
KEDOIffERAN
& HUKUM KESEHATAN EDISI 4 Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp.OG(K) Prof. dr. Amri Amir, Sp.F(K), SH
PENERBIT BUKU KEDOKTERAN
ME
EGC 1807
ETIKA KEDOKTERAIN
S.
UUXUM KESEHATAN, EdiSi4
Oieh: Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp'OG(K) & Prof. dr' Amri Amir,i Sp'F(K), SH Copy editor: Rusmi
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Buku Kedokteran EGC @ 2007
Penerbit Buku Kedokteran EGC
P.O. Box 4276llakarta 1'0042 Telepon: 6530 6283
Anggota IKAPI Desain
kulit muka: Yohanes Duta Kurnia Utama
Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk upu p.tt-t, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, *er"ku*, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Cetakan 2012
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
|usuf Hanafiah, M
Etika kedokteran & hukum kesehatan / M. iusuf Hanafiah & - Ed. 4. - Jakarta : EGC, 2008' xiv,324 him. ; 15,5 x24 crn.
Amri Amir.
rsBN 978-979-448-955-0 1. Etika kedokteran. I. Judu1. II. Amri Amir. 174.2
lsi di luar tanggung jawab percetakan
Rqrulullqh rqw berrqbdq: Bua seseomNc
TEI-AH MENTNGGAL DUNIA TERpurusLAH UNTUKNVA
PAHALA SEGALA AMAL KECUALI DARITIGA HAL VANG TETAP KEKAL SHADAQAH IARIAH, ILMU VANG BERMANFAAT, DAN ANAK SALEH VANG SENANTIASA MENDOAKANNVA
(Riwcyct lmqm Buhhori don Murlim)
KnuI
PERsEMBAHKAN KEPADA ALMARHUM AVAH DAN IBU KAMI
Karn PercmrrAR Eou I Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (1994), telah ditetapkan kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Ilmu Kesehatan dan Kurikulum Inti Pendidikan Doker Indonesia (KIPDD yang merupakan KIPDI IL KIPDI II bertolak dari kompetensi lulusan, dan penjabaran selanjutnya menggunakan pendekatan perumuSan tujuan pendidikan cabang ilmu. Struktur kurikulum pe_ndidikan terdiri atas uraian kelompok ilmu, pengalaman belajar dan evaluasi hasil belajar. Oleh karena pendidikan dokter merupakan pendidikan akademik profesional, ia memiliki landasan ilmu pengetahuan dan landasan keprofesian. Dengan mengantisipasi perkembangan iptek kedokteran serta perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kesehatan di masa datang, pendidikan dokter di Indonesia berorientasi kepada iptek kedokteran dan masyarakat. Ini berarti bahwa dokter dituntut menguasai iptek, mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah, memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan etik keprofesian, serta mampu bekerja di tengah-tengah masyarakatyang semakin maju dan modern. Mata kuliah Etik Kedokteran dan Hukum Kesehatan termasuk kelompok Humaniora dengan beban studi 2 SKS. Untuk itu diperlukan buku pegangan bagi mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar mata kuliah ini. Buku-buku Etik Kedokteran dan Hukum Kesehatan dalam Bahasa Indonesia telah ada, nalnun masih langka, terutama tentang hukum kesehatan yang relatif masih muda. Oleh karena itu, penulis mencoba menyrsun buku ini yang merupakan kumpulan kuliahkuliah yang diberikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (sejak 1983), dan Universitas Islam SumateraUtara (sejak 1990), serta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (sejak 1997). Buku ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan bag mahasiswa Fakultas Kedokteran dan juga mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan lain (Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, dan Farmasi Klinik). Oleh karena itu, buku ini dilengkapi dengan tujuan instruksional, pokok bahasan dan sub-pokok bahasan sebelum pembahasan setiap Bab. Di bagian belakang buku ini dilampirkan contoh soal ujian dan jawabannya, serta lampiran, termasuk beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa depan, kami terima dengan senang hati disertai ucapan terima kasih. Kepada USU Press yang telah menerbitkan buku ini kami ucapkan terima kasih yang tulus. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran USU, Prof dr. Sutomo Kasiman, SpPD, KKV yang telah memberikan kata sambutannya, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi yang menggunakannya dan mencapai sasaran yang diharapkan.
Medan,20 Agustus
1997.
Prof M. Jusuf Hanafiah, SpOG dr. Amri Amir, SpF. ui
Klrl
FencnrrAR Eorr 4
Puji slukur kehadirat Allah, Tirhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya karena akhirnya Edisi 4 buku Etiha Kedofrteran dan Hurtum Kesehatan ini dapat diselesaikan sebelum tahun akademik 2008/2009 dimulai. Sejak diterbitkannya Edisi 3 pada tahun 1999, telah banyak terjadi perkembangan dalam kedua cabang ilmu ini. Perkembangan penting yang terjadi, antara lain: 1. Terselenggaranya Pertemuan Nasional Jaringan Bioetika dan Humaniora ' Kesehatan di Yogyakarta pada tahun 2000, di Bandung pada tahun 2002, di Jakarta pada tahun 2004 dan di Surabaya pada tahun 2006, yang telah membahas tentang pendidikan, penelitian dan penerapan Bioetika dan Humaniora
2.
3.
4.
untuk tenaga-tenaga kesehatan. Diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1334,/ Menkes,/SWX/2002 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 187lMenkes/SWLV 2003 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, yang telah menghasilkan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan beserta suplemennya. Diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Timbahan Lembaran Negara RI No 4431) diikuti Peraturan Menteri.Kesehatan No. 1419,/Menkes,/PER lX/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Fakultas Kedokteran mulai tahun akademik 2006/2007 dan telah disusunnya Course Study Guide untuk setiap bloVmodul di tiap-tiap Fakultas Kedokteran, yang anlara lain berisi Program Pedidikan Bioetika dan Humaniora Kesehatan yang memerlukan buku ajar tersendiri.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Edisi 4 buku Etiha Kedokteran dan Huhum Kesehatanini,telah dilakukan berbagai revisi dan pemutakhiran bahan pada bab-bab terkait serta ditambah dengan beberapa bab baru sebagai berikut. 1. UU RI No;29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Imbalan jasa dokter
3. 4.
Etika Klinis Etik Penelitian Kesehatan sebagai pengganti Bab Riset Biomedik pada
5.
Manusia Peraturan Internal Rumah Sakit dan StafMedis (IlorpinlBy Law dan Medical
StaffBy Lazns). Pada lampiran buku
ini ditambahkan pula beberapa Surat Keputusan yang re-
Ievan. Penulis berpendapat pembahasan etika kedokteran dan hukum kesehatan perlu
digabung karena adanya masalah-masalah etik kedokteran yang bersinggungan
vil
vltl
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
dengan peraturan perundangan yang berlaku (etikolegal), seperti rahasia kedokteran, maipraktik medih dan persetujuan setel'ah penjelasan baik untuk tindakan medik ataupun untuk penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek. Kepada Penerbit Buku Kedokteran EGCJ akartayangtelah bersedia menerbitkan dan memasarkan buku ini sejak Edisi-3 (1999) diucapkan terima kasih. Semoga buku ini tetap bermanfaatbagS penggunanya.
Medan, 01April2008
Prof M. Jusuf Hanafiah, SpOG(K) Prof Amri Amir, SpF(K), DFM, SH
$lugurlr.l Dexan Fnxulrar KepoKTERAN UuvnntmAt tuunrenl Urnna Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas sukses penyusunan F.ltkt Etifra Kedohteran dan Huhunt Keseltatan, yang disusun oleh penulis yang mengasuh mata ajar Etik Kedokteran dan Hukum Kesehatan, di Fakultas Kedokteran
USU Medan ini. Buk:l- Etiha Kedoh,teran dan Huhum Kesehatan ini merupakan suatu kebutuhan dasar yang seharusnya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan di tempat seluruh petugas kesehatan baik dokter ahli, dokter umum, peserta PPDS, bahkan mahasiswa. Sebagai rujukan standar, buku ini kiranya dapat merupakan
referensi serta pegangan bagi mahasiswa fakultas kedokteran, doker, serta pelaksana pelayanan kesehatan lainnya dalam melayani penderita yang merupakan konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan baik di praktik maupun rumah sakit. Buku ini disusun oleh pakar yang telah cukup berpengalaman dalam memberikan
kuliah etika kedokteran dan hukum kesehatan baik bagi mahasiswa fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat maupun keperawatan, yang isinya menga.cu kepada Kurikulum Inti Pendidikan Dokter di Indonesia Harapan kami kiranya buku Etiha Kedohteran dan Huhum Keseltatan ini akan memberi arti bukan saja dalam proses belajar tetapi juga merupakan panduan bagi seluruh pelaksana pelayanan termasuk para peserta program pendidikan yangada di lingkungan Fbkultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara khususnya maupun dari institusi lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan rujukan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan secara umum dapat terlaksana dengan baik dan aman secara etis. Buku inijuga merupakan sumbanganbagil
Prof dr. Sutomo Kasiman, SpPD, KKV NIP. 130 365 293 lx
GARI'.GARI' BE'AR PROGRAM PENGAIARAN JUDUL MAIA KULIAH: Etika Kedokteran dan Hukum NOMOR KODE/SKS : EK.13V2 SKS
Kesehatan
DESKRIPSI SINGKAT ; Mata kuliah ini membahas dua bidang yaitu etika kedokteran dan hukum kesehatan, yang meliputi pengertian etika kedokteran, bioetika, dan hukum kesehatan, lafal sumpah dokter, kode etik kedokteran Indonesia, Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang RI No. 29 Thhun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, transaksi terapeutilq hak dan kewajiban dokter serta'pasien, rekam medis, persetujuan tindakan medik, ruhasia jabatan
dan pekerjaan dokter, etika ldinis, surat-surat keterangan dokter, malpraktik medik, reproduftsi manusia, eutanasia, transplantasi organ dan jaringan tubuh, aspek hukum dan etik kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan penyakit menular, penyembuhan tradisional dan kedokteran modern, hukum dan etik rumah sakit, peraturan internal rumah sakit dan stafmedis, penanganan penderita gawat darurat, sanksi pelanggaran etik kedokteran, etik penelitian kesehatan, dan penulisan ilmiah kedokteran,/kesehatan
TUIUAN IN'TRUKJIONAL UMUM: Setelah mengikuti proses belajar mengajar, mahasiswa./calon dokter akan dapat memahami, menghayati dan mengamalkan etika kedokteran dan hukum kesehatan sejak dini dan dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan profesi kedokteran/kesehatan kelak di tengah masyarakat"
METODE PENGATARAN: 1.
Kuliah
2. Diskusi kasus
J. Membuat makalah kelompok dengan judul yang sumpafi dokter, KODEKI, dan sebagainya. 4. Ujian tulisan:
a. b. c.
x
Ujian pilihan berganda Analisis kasus dugaan malpraktik Esai.
dipilih dari butir-butir lafal
Darrnn ln Kata Pengantar Edisi 1..........,..,"".."." ..""..' vii Kata Pengantar Edisi Vtzrra.......tx Universitas Sumatera Kedokteran Sambutan Dekan Fakultas Garis-Garis Besar Program '.,....,.'.,.,.,...x
4..:.................
Pengajaran
Bab
1.
Pengertian Etika Kedokteran, Bioetika, dan
Hukum Kesehatan.. (A[. JusufHanaltah)
,......"......"...,,.1
Bab2,LafalSumpahDokter...''''''.'..',.,...'...'' (X[. JusufHanafah) Bab
3.
Kode Etika Kedokteran Indonesia
(KODEKD
............L3
(X[. Just{Hanafah) Bab
4.
Undang-Undang RI Nomor 23 Talwn L992 Tentang
Kesehatan..
,.,.".,,.,.....,.26
(Ann'Antl Bab
5,
Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun2004 Tentang Praktik
Kedokteran
,....,".."..,...........34
(Ann'Antl Bab
6. tansaksi Terapeutik. (z4mn''4mt)
Bab
7.
Hak dan Kewajiban Dokter dan WL JusrfHanafah)
Bab
8.
ImbalanJasa
Dokter.....
Pasien.
,.,.","..".,......,......47
....'...'.'.'57
(M. Just{Hanafah) Bab
9.
Rekam
Medis".........
.......;.........,..........,..'.,.,.,...,.62
(Ann'Amir) Bab 10. Persetujuan Tindakan Medik(Info rmed Consent).""'.."....".".'..'.'..'.'.'..72
('4mn'Amt) Bab 11. RahasiaJabatan dan Pekerjaan Dokter,....,.....r...,.........,.............'.'.'....."78 (IVI. JusufHanafah.)
Klinis
Bab l2.Etika (M. Just{Hanafah)
.,"".....".84
xi
Doftor
Bab 13. Surat-Surat Keterangan (M. JtuufHannfah)
Dokter
lsi
..................88
Bab 14. Malpraktik Medik......... (M. Jusr{Hanafah) Bab 15. Reproduksi Manusia..... (M. JrcufHanafa/) Bab 16. Eutanasia...
(Ann'Ami) Bab lT. Transplantasi Organ danJaringan Tirbuh..... (M. JusufHanafah) Bab 18. Aspek Etik dan Hukum Kesehatan
Lingkungan
.......128
Kerja............
........134
(Ann'Anir\ Bab 19. Aspek Etik dan Hukum Kesehatan
(Ann'Anir) Bab 20. Aspek Etik dan Hukum Penyakit
Menular
.................140
(Amn'Ami) Bab 21. Penyembuhan Tiadisional dan Kedokteran Modern....................,fn8 (A[. Ju:ufHanaftal)
Bab22.Etik dan Hukum Rumah
(Ann'Anfi
Sakit.............
...............;............156
Bab 23. Peraturan Internal Rumah Sakit dan Staf Medis (Hotspital Bylaws dan Medical Staff
Bylaws)
..............161
(Ann Anir) Bab24. Penanganan Pasien Gawat (M. JusufHanafah) Bab25. Sanksi Pelanggaran Etika (M. JusufHanafuh) Bab 26. Etika Penelitian
Darurat.......
.........................168
Kedokteran..........
Kesehatan................r.
..................173
.......183
(M. Just{Hanafa/) Bab 27. Penulisan
IlmiahKedokteran/Kesehatan.........
.............196
(M. JusufHanafal)
Daftar Pustaka...... Contoh Soal-Soal Ujian Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan......21L
Jawaban.......,...............
........224
Doftor
lsi
Daftar Lampiran: 1. The Hippocratic Oath (B.C) 2. Nuremberg Code (1947)................................. ....226 3. The World Medical Association: Declaration of Geneva (19a8) ......227 ....................228 4. International Code of Medical Ethics (1949) 5. World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki............230 6. Peraturan Pemerintah No. 10 Thhun 1966 ......................235 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran '7. Declaration of Sydney, A Statement of Death.........................................239 B. Constitution of The World Health Organization (1976)......................240 9. Peraturan.Pemerintah RI No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis & Bedah Mayat Anatomis serta tansplantasi Alat dan/ata-uJaringan Tubuh Manusia.........................24I 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 554/Menkes/Per/XII/ 1982 Tentang Panitia Pertimbangan & Pembinaan ..............250 Etika Kedokteran.............. ...................256 11. Lafal Sumpah Dokter 12. Pernyataan IDI Tentang Rekam Medis,/Kesehatan (Medical Record)(Lampiran SK PB IDI No. 315/PB/A.4/BB) ........258 13. Pernyataan IDI tentang Informend Consent
(LampiranSKBIDINo.3lg,zPB/A.4/88).....
....................260
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.749a/ Menkes/Per /XIl / 1989 Tentang Rekam Medis,/
Medical
Record.'.....
................'.'.'..262
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585,2 Menkes,/Pe r / IX/ 19 89 Tentang Persetujuan Tindakan Medik........... 2 66 t6. Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Mati...........................'...270 17. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.. '.'.'..276 18. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1334,zMenkes/SK/X/ 2002 Tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan...'..............288 19. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. l4l9/Menkes/Per/X'/ 2005 Tentang PenyelenggaraanPraktik Dokter & Dokter Gig: '.......29I 20. Surat-Surat Keterangan Dokter..................... ................'...'.'...302
21. Contoh-ContohSuratPernyataanPasien//vili........'.. .....307 22. Contoh Surat Pernyataan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP).'.'.'311 Daftar Singkatan.. Ketentuan Hukum"""
Indeks
............313
""316 .........319
FeNcrnflAN EnxE KepoxrERANt
Bpenxn,
DAN Huxultt
Kelgnarlx
Tujuon lnrtrqhlionql Khurut 1. Menyebuthqn definisi etihq hedohterqn dqn bioetihs serto tuiusnnys. 2. Menyebuthsn definisi huhum dqn huhum hesehston lerts tuiuqnnyo.
l.
4. 5.
MenjelqshEn persomson dsn perbedoqn etihq don huhum. Menjeloshon ciri-ciri peherioon don etihs profesi. Mengurqihon perhembqngsn huhum herchoton di lndonesis.
fohoh Bqhqrqn 1. Etiho Kedohterqn z. Bioetihs 3. Huhum hesehstsn
tub-Fohoh Bqhqrsn 1. Pengertisn etihs hedohtersn don bioetiho 2. Pengertiqn huhum don huhum hesehqton 3. Penomoon dsn perbedoon etihq don huhum 4. Ciri-ciri peherjssn don etihE profesi 5. Perhembsngon huhum hesehotan dilndonesio
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Etihq Kedohterqn Etik (Ethicl berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti a-khlah adat kebiasaan, watah perasaan, sikap, yang baik, yang layak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta, 1953), etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan t
2. 3.
moral Kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak Nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat
Menurut Kamus Kedokteran (Ramali dan Pamuncak,1987), etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam satu profesi. Istilah etika dan etik sering dipertukarkan pemakaiannya dan tidak jelas perbedaan antarakeduanya. Dalam buku ini, yang dimaksud dengan etika adalah ilmu yang mempelaja.ri azas akhlah sedangkan etik adalah seperangkat asas atau nilai
yang berkaitan dengan akhlak seperti dalam Kode Etik. Istilah etis biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu sikap atau pandangan yang secara etis dapat diterima (xhically acceptable) atau tidak dapat diterima (ahically unacceptable, tidak etis). Pekeq'aan profesi (proj?ssrb berarti pengakuan) merupakan pekerjaan yang me-
merlukan pendidikan dan latihan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, seperti ahli hukum (hakim, pengacara), wartawan, dosen, dokter, dokter gigi, dan apoteker. Pekeq'aan profesi umumnya memilikii ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pendidikan sesuai standar nasional
2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan 3. Berlandaskan etik profesi, mengikat seumur hidup. 4. Legal melalui perizinan 5. Belajar sepanjang hayat 6. Anggota bergabung dalam satu organisasi profesi. Dalam pekerjaan profesi ,*g"i dihandalkan etik profesi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Etik profesi merupakan seperangkat perilaku anggota profesi dalam hubungannya dengan orang lain. Pengamalan etika membuat kelompok menjadi baik dalam arti moral.
Ciri-ciri etik profesi adalah sebagai berikut.
1. Berlaku untuk lingkungan profesi 2. Disusun oleh organisasi profesi bersangkutan 3. Mengandung kewajiban dan larangan 4. Menggugah sikap manusiawi. Profesi kedokteran merupakan profesi yang tertua dan dikenal sebagai profesi yang
mulia karena ia berhadapan dengan hal yang paling berharga dalam hidup seorang yaitu masalah kesehatan dan kehidupan.
se-
?41
I
Pengertian Etiho Kedohteron, Bioetiho, don Huhum Kesehoton
Menurut Pasal 1 butir 11 Undang Undang Nomor 29 Tfiun 2004 tentang Praktik Kedokteran profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekeriaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa (toili"g), untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang (compasubn), dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Dengan demikian, seorang dokter tidaklah boleh egois melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit (ahrutsm). Seorang dokter harus memiliki Intellectual Quotient (IQ), Enoh'onal Quottbnt (EQ), dan Spintual Quoh'ent (SQ) yang
'tKrtTt"J:THili"
datam pendidikan dokter adalah untuk menjadikan ",,0" calon dokter lebih manusiawi dengan memiliki kematangan intelektual dan emosional. Para pendidik masa lalu melihat perlu tersedia berbagai pedoman agar anggotanya dapat menjalankan profesinya dengan benar dan baik. Para pendidik di bidang kesehatan masa lalu melihat adanya peluang yang diharapkan tidak akan terjadi sehingga merasa perlu membuat rambu-rambu yang akan mengingatkan para peserta didik yang dilepas di tengah-tengah masyarakat selalu mengingat pedoman yang membatasi mereka untuk berbuat yang tidak layak. Etik profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku para dokter dan dolter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja. Rumusan perilaku para anggota profesi disusun oleh organisasi profesi bersama-sama pemerintah menjadi suatu kode etik profesi yang bersangkutan. Tiap-tiap jenis tenaga kesehatan telah memiliki Kode Etiknya, namun Kode Etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKD.
Bioetihq Perkembangan yang begitu pesat di bidang biologi dan ilmu kedokteran membuat etika kedokteran tidak mampu lagi menampung keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan. Etika kedokteran berbicara tentang bidang medis dan proGsi kedokteran saja, terutama hubungan dokter dengan pasien, keluarga, masyarakat dan teman sejawat. Oleh karena itu, sejak 3 dekade terakhir ini telah dikembangkan bioetika atau disebut juga etika biomedis. Bioetika berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan et/tos yang berarti norma-norma atau nilai-nilai moral. Bioetika atau bioetika medis merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang (Bertens, 2001). Bioetika mencakup isu-isu sosial, agama, ekonomi dan hukum bahkan politik. Bioetika selain membicarakan bid4ng medis, seperti abortus, eutanasia, transplantasi organ, teknologi reproduksi buatan, dan rekayasa genetik,
Etiho Kedohteron don Huhum Kelehoton
membahas pula masalah kesehatan, faktor budayayang berperan dalam lingkup kesehatan masyarakat, hak pasien, moralitas penyembuhan tradisional, lingkungan kerja, demografi, dan sebagainya. Bioetika memberi perhatian yang besar pula terhadap penelitian kesehatan pada manusia dan hewan percobaan. Masalah bioetika mulai diteliti pertama kali oleh Institutefor the Sndy of Sone$, Ethics and the Ltfr Salences, Hastrng Centen Neus Yorfr (Amerika Serikat ) pada tahun 1969. Kini terdapat banyak lembaga di dunia yang menekuni penelitian dan diskusi mengenai berbagai isu etika biomedik. - Di Indonesia, bioetika baru berkembang sekitar satu dekade terakhir yang dipelopori oleh Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya Jakarta. Perkembangan ini sangat menonjol setelah Universitas Gajah Mada Yogyakartayang melaksanakan pertemuan Bioethics 2000 An Internatnna/ Exc/tange dan Pertemuan Nasional I Bioetika dan Humaniora pada bulan Agustus 2000' Pada waktu itu, Universitas Gajah Madajuga mendirikan CenterifbrBt'oethics and Medical Humanih'es. Dengan terselenggaranya Pertemuan Nasional II Bioetika dan Humaniora pada tahun2002 di Bandung Pertemuan III pada tahun 2004 diJakarta, dan Pertemuan IV pada tahun 2006 di Surabaya serta telah terbentuknyaJaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia IBHKI) pada tahun 2002, diharapkan studi bioetika akan lebih berkembang dan tersebar luas di seluruh Indonesia pada masa datang.
Humaniora atau hwnant'hes merupakan pemikiratt yu.tg berkaitan dengan martabat dan kodrat manusia, seperti yang terdapat dalam sejarah, filsafat,'etika, agam3, bahasa, dan sastra.
Huhum
Kerehotqn
,
Definisi hukum tidak dapat memuaskan semua pihak karena banyak seginya,dan demikian luasnya sehingga sulit disatukan dalam satu rumusan. Untuk praktisnya, dalam buku ini yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan perundangan, seperti yang terdapat dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Dalam lebih dari dua dekade terakhir terasa sekali disiplin hukum memasuki wilayah kedokeran atau bisa juga dikatakan kalangan kesehatan makin akrab dengan bidang dan pengetahuan hukum. Dua disiplin tertua di dunia itu, pada awalnya berkembang dalam wilayahnya masing-masing, yang satu dalam mengatasi masalah kesehatan yang timbul pada anggota masyarakat, yang satu lagi mengatur
tentang ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat. Keduanya diperlukan untuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Dalam perkembangan kedua disiplin ini untuk mencapai tujuan dimaksud, ternyatadisiplin yang satu diperlukan oleh disiplin lain dalam cabang ilmunya. Dalam proses penegakan hukum, peran ilmu dan bantuan dokter diperlukan oleh jajaran penegak hukum yang dikenal sebagai Ilmu Kedokteran Forensik, yaitu cabang ilmu kedokteran yang sejak awal berkembangnya telah mendekatkan disiplin ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Sebaliknya, dalam perkembangan dan peningkatan upaya pemeliharaan dan pelayanankesehatan diperlukan pula pengetahuan dan aturan hukum dan ini berada dalam cabang ilmu hukum yang kemudian hadir sebagai Hukum Kesehatan.
gdl
I
Pengerlion Etiho Kedohteron, Bioetiho, don Huhum Kesehoton
Padawaktu ini, tidakmungkin lagi para dokter tidak mengetahui dan memahami hukum kesehatan, apalagl setelah terbitnya Undang-undang Kesehatan (L992) dan Undang-undang Praktik Kedokteran (2004), yaitu aturan hukum atau ketentuan hukum yang mengatur tentang pelayanan kedokteran,&esehatan. Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKD, adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik bagi perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek, orga.nisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medih ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lain. Hukum Kedokteran merupakan bagian dari Hukum Kesehatan, yaitu yang menyangkut pelayanan kedokteran (rnedtcat careheruic) Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulaipadawakttt, World Congress on Medtlcal Lazts di Belgia pada tahun L967 dan diteruskan secara periodik untuk beberapa lama. Di {ndonesia, perkembangan Hukum Kesehatan dimulai sejak terbentuknya Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran ULIRS Ciptomangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKD, terbentuk di Jakafta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKD pada Kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987. PERHUKI Wilayah Sumatera Utara terbentuk pada tanggal 14 April 1986 di VIedan.
Hukum kesehatan mencakup komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lain, yaitu hukum Kedokteran,/Kedokteran Gigi,
Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan, dan sebagainya (Konas
PERHUKT, 1993) Di atas telah diuraikan pengertian etik dan hukum. Persamaan dan perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Persamaan etik dan hukum 1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. 2. Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia. 3. Mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat agar tidak saling me-
rugikan. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. 5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota
4.
senior. Perbedaan etik dan hukum
1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi, hukum berlaku untuk umum. 2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, hukum disusun oleh badan pemerintah.
3. Etik tidak seluruhnya
terhrlis, hukum tercantum secara terinci dalam kitab
undang-undang dan lembaran/berita negara.
Etiho Kedohterqn don Huhum Kesehoton
4. 5.
Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan, sant
6.
.
Penlelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etik merupakan seperangkat perilaku yang benar dan baik dalam suatu profesi. Etika kedokeran adalah pengetahuan tentang prilaku profesional para dokter dan dokter gigi dalam menjalankan pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam lafal sumpah dan kode etik masing-masing yang telah disusun oleh organisasi profesinya bersama-sama pemerintah. Hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan. Hukum kesehatan merupakan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan baik untuk penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan. Pelanggaran etika kedokteran tidak selalu berarti pelanggaran hukum, begitu pula sebaliknya pelanggaran hukum belum tentu berarti pelanggaran etika kedokteran. Pelanggaran etika kedokteran diproses melalui MKDKI dan MKEK IDI, sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
Laml tuupln Doxren
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurur
t.
Menjeloshon proses penyusunon LofolSumpoh Dohter Indonesio. 2. Menyebuthon don menjeloshon. butir-butir Lqfql Sumpoh Dohter. 3. Mdnyebuthon persomoon don perbedoon isilqfol Sumpoh Hippohrotes dengon Lofol Sumpoh Dohter moso hini.
Pohoh Bqhqrqn
l.
Sejoroh tersusunnyo Lofol Sumpoh Dohter lndonesio. 1960 dqn 5K Menhes Rl. No.434lMenhes/SK/X/1983
2. PP.No.26 Tohun
tub-Pohoh Bqhqrqn
l.
Sejoroh Sumpoh Dohter.
2. Lqfol Sumpoh Hippohrotes. 3. Dehlorosi Jenewq l9zt8. 4. 5K Menhes Rl. No.434/Menhes/5K/Xfl983 tentong Lofol Sumpqh Dohter tndonesio beserto penjelosonnyo.
5. Bedo
isi Sumpoh Hippohrotes
don Sumpoh Dohter lndonesiq.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Lafal Sumpah Dokter Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tiahun 1960 yang disusul dengan SK Menkes R.[ No. 434lMenkes/SK/X/L983 adalah berdasarkan Sumpah Hippokrates dan DeklarasiJenewa dari Ikatan Dokter Sedunia (World Medical,:Isnuation,I'I/MA lg4E.Hippokrates (460-377 S.M.) adalah seorang
dokter bangsa Yunani yang berjasa mengangkat ilmu kedokteran sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh Syamanisme, yaitu anggapan bahwa penyakit berasal dari roh jahat, kutukan dewa, pelanggaraan tabu, dan pengaruh mistik lainnya, menjadi pengetahuan berdasarkan ilmiah dengan body ofhnoaledge. Karena itd, ia dianggap sebagai Bapak Ilmu Kedokeran. Kesadarannya yang tinggi akan moral profesi kedokteran dituangkannya dalam bentuk Sumpah Hippolsates, yang harus ditaati dan diamalkan oleh murid-muridny'a.
tumpqh Hippohrcter Sumpah Hippokrates jika diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia beibunyi
sebagai berikut. "Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius, dan Hygeia, danPanacea, dan semuadewa-dewasebaga.i saksi,bahwasesuai dengankemampuan dan pikiran saya, saya akan mematuhi janji-janji berikut ini.
1. Saya akan memperlakukan guru yang
2. 3.
4. 5.
6.
telah mengajarkan ilmu ini dengan penuh kasih sayang sebagaimana terhadap orang tua saya sendiri, jika perlu akan sayabagikan harta saya untuk dinikmati bersamanya. Sayaakan memperlakukan anak-anaknya sebagai saudara kandung saya dan saya akan mengajarkan ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya, kalau
mereka memang mau mempelajarinya, tanpa imbalan apapun. Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anak-anak saya sendiri, dan kepada anak-anak guru saya, dan kepada mereka yang telah mengikatkan diri dengan janji dan sumpah untuk mengabdi kepada ilmu pengobatarr, dan tidak kepada hal-hal yang lainnya. Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut pengetahuan dan kemampuan saya akan membawa kebaikan bagi pasien, dan tidak akan merugikan siapa pun. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan. Saya ingin menempuh hidup yangsayabaktikan kepada ilmu saya ini dengan
tetap suci dan bersih.
7. Saya tidak 8.
akan melakukan pembedahan terhadap seseorang, walaupun ia menderiia penyakit batu, tetapi akan menyerahkannya kepada mereka yang berpengalaman dalam pekerjaan ini. Rumah siapa pun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat-niat buruk atau mencelakakan, dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita ataupun pria, baik merdeka maupun hamba sahaya.
?al
2
9.
LololSumpoh Dohter
Apapun yangsaya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang tidak patut untuk disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena saya harus merahasiakannya.
10. Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah saya menikmati hidup dalam mempraktikkan ilmu saya ini, dihormati oleh semua orang, di sepanjang waktu! Akan tetapi, jika sampai saya mengkhianati sumpah ini, balikkanlah nasib saya.
Dehlqrqsi fenewq Lafal Sumpah Dokter sesuai dengan DeklarasiJenewa (1948) yang disetujui oleh General Assembly World Medical Assocation (WMA) dan kemudian di amander di Sydney (1968) dalam Bahasa Indonesia, berbunyi sebagai berikut. Pada saat diterima sebagai anggota profesi kedokteran, saya bersumpah bahwa: 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan; 2. Saya akan menghormati dan berterima kasih kepada guru-guru saya sebagai-
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
mana layaknya; Saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan hati nurani dengan cara yang terhormat; Kesehatan pasien senantiasa akan saya utamakan; Saya akan merahasiakan sega.la rahasia yang saya ketahui bahkan sesudah pasien meninggal dunia; Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur iabatan kedokteran; Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara-saudara saya; Dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien, saya tidak mengizinkan untuk terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial; Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan bebas, dengan mempertaruhkan kehormatan diri sayal'
Lolcl $umpqh Dohter lndoneriq Pada zaman Belanda Lafal Sumpah Dokter
di
Indonesia adalah berdasarkan
Reglement op de Dtenst de Volsgezondheid Staatsblad 1882
No. 97 pasal36 sebagai
berikut. "Saya bersumpah,he4anji, bahwa saya akan melakukan pekeq'aan Ilmu Kedokteran, Ilmu Bedah dan Ilmu Kebidanan dengan pengetahuan dan tenaga saya yang sebaik-baiknya, menunrt peraturan yang telah ditetapkan undang-undang dan saya tidak akan memberitahukan kepada siapa punjuga segala sesuatu yang dipercayakan kepada saya dan segala sesuatu yang saya ketahui ketika melakukan pekeq'aan saya sebagai dokter, kecualijika di depan hakim. atau atas Undang-undang saya diharuskan memberikan keterangan yang tidak bertentangan dengan azas-azas rahasia jabatan. "
lo
Etiho Kedohteron dqn Huhum Kesehoton
Sesuai dengan Deklarasi Jenewa (1948), Sumpah Dokter Internasional, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lafal sumpah ini diucapkan pertama kali oleh lulusan Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1959. Lafal sumpah ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960. Lulusan pertama Fakultas Kedokteran USU Medan sebanyak 6 orang telah mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan PP No. 26/1960 tersebut pada tanggal 25 Februari 1961. - PadaMusyawarah Kerja Nasional Etika kedokteran ke-2 yang diselenggarakan di -|akarta pada tanggal 14-16 Desember 1981 oleh Departemen Kesehatan RI, telah disepakati beberapa perubahan dan penyempurrutan lafal sumpah dokter sehubungan dengan berkembangnya bidang kesehatan masyarakat. Lafal sumpah dokter terakhir diperbarui dengan SK Menkes R.L 434/Menkes/SK/X/ 1983 dan berbunyi sebagai berikut.
"Demi Allah saya bersumpah,/berjanji, bahwa: 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan; 2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabalan kedokteran;
3.
Saya akan menjalankan tugas saya dengan caruyangterhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter;
4.
Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan
5.
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter; Saya tidak akan mempergrnakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu
masyarakat;
6.
yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam;
7. Sayaakan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; 8. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien; g. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien;
10.
Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan
terima kasih yang selayaknya;
11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan;
12. Sayaakan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia; 13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sunggrh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Sumpah dokter di Indonesia diucapkan pada suatu upacara di Fakultas Kedokteran setelah Sarjana Kedokteran (S.Ked.) lulus ujian profesinya. Acara ini dihadiri oleh pimpinan fakultas, senat fakultas, pemuka agarrra, para dokter baru beserta telu.rga.rya. Sebelum para dokter baru mengucapkan butir-butir lafal sumpah
€al
2
LalolSumpoh Dohter
tersebut, bagi yang beragama Islam mengucapkan: Wallahi, Wabillahi, Wathallahi, Demi Allah, sbya bersumpah", bagi yang beragama Katolik mengucapkan juga
"Demi Allah saya bersumpah", bagi yang beragama Kristen Protestan: "Saya berjanji", bagi yang betagamaBudha: "Om Atah Parama Wisesa Om Shanti Shanti Shanti Om" dan bagi yang beragama Hindu: "Mai Kasm Khanahanl' Setelah para dokter baru mengucapkan lafal sumpahnya, mereka menandatangani berita acara sumpah dokter beserta saksi-saksi. Yang wajib mengucapkan lafal sumpah dokter adalah semua dokter warga
negara Indonesia baik lulusan pendidikan dalam negeri maupun luar negeri. Mahasiswa asing yang belajar di Fakultas Kedokteran di Indonesia diharuskan juga
mengucapkan lafal sumpah dokter Indonesia. Dokter asing yang bertugas di Indonesia tidak harus diambil sumpahnya karena ia menjadi tanggung jawab instansi yang mempekerl'akannya, namun dokter asing tersebut harus tunduk pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKD. Jika Lafal Sumpah Hippokrates dibandingkan dengan Lafal Sumpah Dokter Indonesia, dapat dilihat bahwa Lafal Sumpah Dokter Indonesia mengandung intisari yang berakar dari Lafal Sumpah Hippokrates. Lafal Sumpah Hippokrates itu mengandung butir-butir yang berkaitan dengan larangan melakukan eutanasia akti{ abortus provocatus, dan melakukan pelecehan seksual. Juga mengandung kewajiban melakukan rujukanjika tidak mampu dan memelihara rahasia pekerjaan dokter. Secara lebih terinci Lafal Sumpah Hippokrates mengandung perlakuan yang selayaknya terhadap guru-guru beserta anak-anaknya, bahkan jika perlu memberikan sebagian harta kepada gurunya, yang tentunya di saat gum membutuhkannya.
Butir-butir lain dalam Sumpah Hippokrates juga terdapat dalam bentuk yang sedikit berbeda, namun prinsipnya sama. Hanya sesuai perkembangan ilmu kedokteran pada masa Hippokrates, pengobatan ditujukan pada individu, karena belum diketahuinya tentang penyakit menular dan belum berkembangnya ilmu kesehatan masyarakat.Juga karena belum diketahuinya tentang fisiologi reproduksi manusia, butir khusus tentang hidup insani sejak saat pembuahan tidak tercantum. Sumpah dokter adalah sumpah profesi kesehatan yang tertua di dunia. Sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran,/kesehatan, jenis tenaga kesehatan pun bertambah. Kini tenaga kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, sarjana keperawatan, sarjana kesehatan masyarakat, apoteker, bidan, tenaga g4i,tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medik, dan sebagainya. Lafal sumpaVjanji tenaga-tenaga kesehatan selain dokter, umumnya mengacu kepada Lafal Sumpah Dokter. Berikut ini diturunkan lafal sumpah/janji dokter gigi.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehqton
12
Lqfql tumpqh/fqnii Dohter Gigi
.
(PP No. 33 Tqhun 1963) Demi Allah saya bersumpah,/berjanji, bahwa: 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, ter-
2. . 3. 4. 5. 6.
utama dalam bidang kedokteran gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter gigi. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran g1g1 saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguhsungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya ikrarkan sumpaVjanji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.
Kooe Enx KrooxrERAN lr.roorueln (KODEKI)
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurut
t.
Menjeloihon riwoyot tersusunnyo KODEKI.
2. Menyebuthon 4 helompoh hewojibon dohter. 3. Menguroihon posol-posol KODEKI don penjelosonnyo mosing-mosing. Pohoh Bqhqrqn
l.
Kewojibon umum dohter.
2. Kewqjibon terhodop posien. 3. Kewqjibon.terhodop temqn sejowot 4. Kewojibon terhodop diri sendiri.
tub-Pohoh Bqhqrqn
l.
1. Mengomolhon sumpoh dohter.
2. Pr:ofesionqlisme dohter. 3. Kebebosqn don hemqndirion profesi 4. Hql-holyong tidoh loyoh dilohuhqn dohter. 5. Mengutqmqhon hepentingon posien don memperhotihqn
ll.
6. 7. 8. 9.
hepentingon mosyorohot. Hoti-hotidengqn penemuon pengoboton boru. Prinsip dosqr: hebenqron. Peloyonon hesehqton poripurno. Kerjo somo dengqn berbogoi instqnsi.
1. Melindungihidup mqhhluh insqni.
2. Stondor peloyonon medih. 3. Hqh posien berhubungqn dengon heluqrgq dqn lqin-loin. 4. Kewojibon memelihorq rohqsiq jqboton dqn peherjqon dohter. 5. Kewojibon memberihon pertolongon dorurot
lll.
1. Sihqp terhodop temon sejowot. 2. Tidqh mengombil olih posien sejowot tonpo persetujuonnyo. lV. l. Kewojibqn dohter memelihoro hesehotonnyo. 2. Mengihuti perhembongbn lpteh hedohteron. 13
Etiho Redohteron don Huhum Kesehoton
Sejak awal sejarah umat manusia, sudah dikenal hubungan kepercayaan antara dua insan yaitu manusia penyembuh dan pasien. Dalam zamar' modern, hubungan ini
disebut transaksi atau kontrak terapetik antara dokter dan pasien. Hubungan ini. dilakukan secara konfidensial, dalam suasana saling percaya mempercayai, dan
hormat menghormati. Sejak terwujudnya praktik kedokteran, masyarakat mengetahui dan mengakui adanya beberapa sifat mendasar yang melekat secara mutlak pada diri seorang dokter yang baik dan bijaksana, yaitu kemurnian niat, kesungguhan ke{a, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan moral yang tidak diragukan. Imhotep dari Mesir, Hippokrates dari Yunani, dan Galenus dari Roma, mempakan beberapa pelopor kedokteran kuno yang telah meletakkan dasar-dasar dan sendi-sendi awal terbinanya suatu tradisi kedokteran yang luhur dan mulia. Tokohtokoh ilmuwan kedokteran Internasional yang tampil kemudian seperti Ibnu Sina (Avicena) dokter Islam dari Persi dan lainlain, menyusun dasar-dasar disiplin kedokteran tersebut atas suatu Kode Etik Kedokteran internasional yang disesuaikan dengan perkembangan zarrran. Di Indonesia, Kode Etik Kedokteran sewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila, sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan strukturil. Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, para dokter baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun secara fungsional terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian telah menerima Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Ada 2 versi KODEKI, yaitu yang sesuai dengan Surat Keputusan Menkes RI No. 434,/Menkes/SKA/1983 dan yang sesuai dengan Surat Keputusan PB IDI. No.22VPB/A-4/04/2002. Keduanya serupa tetapi tidak sama dari segi substansial dan urutannya. Oleh karena salah satu ciri kode etik profesi adalah disusun oleh organisasi profesi bersangkutan, kita berpedoman pada KODEKI yang diputuskan PB IDI yangtelah menyesuaikan KODEKI dengan situasi kondisiyangberkembang seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta dinamika etika global yang ada. KODEKI tersebut berbunyi sebagai berikut.
Kewqiibon Umum Pasal
1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter Pasal 2
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar proGsi yang tertinggi. Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4 Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri'
9al
3
Rode Etih Kedohteron lndonesio (KODEKI)
l5
Pasal 5
Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh perserujuan pasien.
Pasal 6 Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan halhal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat
PasalT Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
PasalTa Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
Pasal 7b Seorang dokter harus bersikapjujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan,
dalam menangani pasien.
Pasal 7c Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.
Pasal 7d Setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makluk insani. Pasal 8
Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotifl preventi{ kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psikososial, serta berusaha rnenjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.' Pasal 9 Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
Kewoiibqn Dohter Terhodcp Pqrien Pasal 10 Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukdn suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai.keahlian dalam penyakit tersebut.
Pasal 11 Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehdton
16
Pasal 12 Setiap dokter wajib merahasiakan segala besuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Pasal 13 Setiap dokterwajib melakukan pertolongan damrat sebagai suafu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
Kewqjibqn Dohter Terhqdqp Temon teiqwqt Pasal 14 Setiap doker memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Pasal 15 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
Kewqiibqn Dohter Terhcdop Diri tendiri Pasal 16 Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik
Pasal 17 Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.
Jika ditinjau butir-butir KODEKI tersebut di atas, dapat dikelompokkan sebagai berikut.
A. Kewajiban dan larangan I. Kewajiban-kewajiban dokter 1. Mengamalkan sumpah dokter 2. Melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi 3. Kebebasan dan kemandirian proGsi 4. Memberi surat keterangan dan pendapat sesudah memeriksa sendiri kebenarannya
5. Rasa kasih sayang Qonpassnr) dan penghormatan
atas martabat ma-
nusia
6. Jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya 7. Menghormati hak-hak pasien, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. 8. Melindungi hidup makhluk insani 9. Memperhatikan kepentingan masyarakat dan semua aspek pelayanan kesehatan
10. Tulus ikhlas menerapkan ilmunya. Bila tidak mampu merujuknya
11. Merahasiakan segala sesuatu tentang pasiennya 12. 13. 14. 15.
Memberi pertolongan darurat Memperlakukan sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan Memelihara kesehatannya Mengikuti perkembangan iptek kedokteran
9al
3
Rode Etih Kedohteron lndonesio (RODEKI)
17
II. LaranganJarangan 1. Memujidiri 2. Perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien. 3. Mengumumkan dan menerapkan teknik atau pengobatanyang belum diuji kebenarannya
4. Mengambil alih pasien sejawat lain tanpa persetujuannya. 5. Melepaskan kebebasan dan kemandirian profesi karena pengaruh
.
se-
suafu
B. Etik murni dan etikolegal I. Pelanggaran Etik murni 1. Menarik imbalan jasa yang tidak wajar dari pasien
atau menarik imbalan jasa dari sejawat dan keluarganya 2. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya 3. Memuji diri sendiri di depan pasien, keluarga atau masyarakat 4. Pelayanan kedokteran yang diskriminatif 5. Kolusi dengan perusahaan farmasi atau apotik 6. Tidak mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan 7. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri
II. Pelanggaran Etikolegal 1. Pelayanan kedokteran di bawah standar 2. Menerbitkan surat keterangan palsu 3. Melakukan tindakan medik yang bertentangan 4. Melakukan tindakan medik tanpa indikasi 5. Pelecehan seksual 6. Membocorkan rahasia pasien
dengan hukum
Penielqrqn dqn Pedomon Pelqhtqnqqn KODEKI Profesi dokter sejak perintisannya telah terbukti sebagai profesi yang luhur dan mulia dan ditunjukkan oleh 6 sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan, kemurniaan niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah, dan sosial. Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatantera' peutik. Agar dalam hubungan tersebut ke enam sifat dasar dapat tetap terjaga, disusun KODEKI yang merupakan kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi. Penerimaan dan pengamalan KODEKI hanya dapat dilakukan para dokter dengan baik jika para dokter memahami dan menghayati butir-butir KODEKI itu dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Godaan, termasuk materi dapat menjuruskan para dokter melanggar etik profesinya, bahkan rela melakukan malpraktik pidana. Berikut ini adalah penjelasan dan pedoman pelaksanaan KODEKI pasal demi pasal. Pasal
1.
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
Tentang sumpah dokter telah dibahas dalam Bab 2.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehotqn
18
Pasal
2.
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang teninggi.
Yang dimaksud dengan standar profesi tertinggi dalam butir ini, ialah bahwa seorang dokter hendaklah memberi pelayanan kedokteran,/kesehatan sesuai kemajuan iptek kedokteran mutalhir, dilandasi etika kedokteran, hukum dan agama. Dalam pelayanan kedokteran /kesehatan itu, tentulah harus tersedia sarana yang memadai dan ditentukan pula mutu pelayanan itu oleh kemampuan pasien/ keluarganya. Namun, yang penting diperhatikan adalah standar pelayanan kedokteran yang diberikan dan tanggungjawab dokter, bukan saja terhadap sesalna manusia, melainkan juga terhadap Thhan Yang Maha Esa. Pasien/keluarganya akan
menerima apapun hasil upaya penyembuhan seorang dokter, asal saja dokter tersebut telah dengan sungguh-sungguh berusaha sesuai dengan keahliannya. Pelayanan di bawah standar atau kesalahan/kelaluan seorang dokter dapat memengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh korps dokter. Pasal
3.
Dalam melakukan peke{aan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
a. Semua butir KODEKI
mengandung makna betapa luhurnya profesi dokter. Meskipun dalam menjalankan tugasnya dokter berhak memperoleh imbalan, narnun dalam hal ini tidak boleh disamakan dengan usaha,/pelayanan jasa yang lain. Profesi kedokteran lebih merupakan panggilan perikemanusiaan dengan mendahulukan keselamatan dan kepentingan pasien, dan tidak mengrrtamakan keuntungan pribadi. Karena itu, imbalan jasa yang diterima oleh dokter disebut honorarium (pemberian yang diterima dengan penuh kehormatan). Dalam pelayanan kedokteran tidak dikenal tarif dokter yang tetap (fix), tetapi yang wajar sesuai kemampuan pasien./keluarganya. Ter-
b.
masuk dalam keuntungan pribadi adalah menjual obatlsampel ditempat praktik yang diterima cuma-cuma dari perusahaan farmasi, dan menjuruskan pasien membeli obat tertentu, karena dokter telah menerima komisi,/ imbalan dari perusahaan farmasi.Juga termasuk keuntungan pribadi adalah melakukan tindakan medik yang tidak diperlukan, menyrruh pasien berobat berulang atau dokter,berkunjung kerumah pasien berkali-kali tanpa indikasi yang jelas, membuat iklan./promosi yang berlebihan, merujuk pasien ke laboratorium,/sejawat/baglan pelayanan dengan imbalan tertentu (komisi), menjual nama dalam arti tidak pernah langsung melayani pasien, tetapi dilayani orang lain yang tidak kompeten, mengekploitasi dokter lain dengan pembagian persentasi imbalan jasa tidak adil, merujuk pasien ke sejawat kelompoknya, walaupun dekat tempat praktiknya ada sejawat lain yang memiliki keahlian yang diperlukan. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk tanpa kebebasan profesi. Yang dimaksud dengan tidak ada atau tanpa kebebasan profesi disini ialah dokter yang melibatkan dirinya dengan usaha apotik atau farmasi, laboratorium klinik, optisien, rumah sakit, dan lain-lain, yang dengan perjanjian
8a/
3
Rode Etih Kedohteron lndonesio (KODEKD
19
dokter akan meneri.ma komisi jika mengirimkan pasien ke tempat itu. Dengan demikian, dokter tidak bebas lagi menerapkan ilmunya atau mengemukakan pendapatnya secara objektif tentang produk perusahaanperusahaan tersebut, Seorang dokter juga dilarang secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran
.
c.
Pasal
dengan merendahkan jabatan, misalnya bekerja sama dengan orang atau badan yang tidak berhak melakukan praktik dokter. Dengan demikian, ia melindungi perbuatan orang atau badan yang bersangkutan. Rujukan dokter umum ke dokter ahli harus benar-benar ditaati, yang disediakan memang benar pelayanan rujukan dokter spesialis bukan pelayanan dokter umum atau dokter'umum yang sedang menjalani pendidikan spesialisasi (peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis). Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlas an, sepengetahu an, dan/ atau kehendak p asien. Salah satu kewajiban pasien/keluarga dalam kontrak terapeutik adalah memberikan imbalan jasa untuk dokter. Namun, karena pertolongan dokter merupakan panggilan kemanusiaan, imbalan jasayang menjadi hak dokter itu tidak dapat disamakan dengan imbalan jasa dalam usaha lainnya. Mengenbi imbalan jasa dokter lihat lebih lanjut pada Bab B,
4.
Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji
diri.
Seorang dokter harus sadar, bahwa pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya adalah karunia dan kemurahan Thhan Ydng Maha Esa semata. Karena itu, tidaklah pantas dokter memuji dirinya sendiri. Termasuk perbuatan memuji diri adalah mempergunakan gelar kesarjanaan yang tidak dimilikinya. Jika seorang dokter memiliki lebih dari satu gelar, gelar yang dicantumkan pada papan nama praktik adalah sesuai dengan pelayananjasa yang diberikannya. Tidak dibenarkan seorang dokter mengadakan wawancara pers atau menulis makalah dalam media cetak untuk mempromosikan caranya ia mengobati sesuatu penyakit, tetapi dengan tujuan penyuluhan tidak ada salahnya. Satu-satunya tempat menyebarkan hasil penelitian atau pengobatan baru adalah di majalah ilmiah kedokteran, atau diajukan di forum ilmiah kedokteran. Juga dianggap tidak etis, jika dokter mengizinkan keluarga pasien,/orang awam menghadiri dan menyaksikan tindakan pembedahan yang dilakukannya atau menyebarluaskan foto-foto/kaset video yang merekam pembedahan yang dilakukannya dengan tujuan promosi. Papan nama di tempat praktik tidak boleh melebihi 60x90 cm, cat putih dengan hurufhitam, dituliskan nama dan gelar yang sah sertajenis pelayanan sesuai dengan surat izin dan mepcantumkan waktu praktik (jam bicara). Tidak dibenarkan men' cantumkan di bawah nama bermacam-macam keterangan, seperti "praktik umum, terutama untuk anak dan wanita", atau"tersedia pemeriksaan dan pengobatan sinar". Dalam hal tertentu, papan nama seorang dokter dapat dipasang di persimpanganjalan yang menuju ke tempat praktiknya dengan tanda panah menunjuk ke arah tempat tersebut dengan alasan untuk kemudahan mencari alamatnya.
20
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehqton
Kertas resep berukuran maksimum /q folio (10,5x15,5 cm), bertuliskan nama dan gelar yang sah, disertai nomor SIP dan SID, alamat praktik, nomor telepon dan waktu prakik. Jika tempat praktik berlainan dengan tempat tinggal, dapat dicantumkan alamat rumah dan nomor teleponnya. Ketentuan-ketentuan pada kertas resep juga berlaku untuk Surat Keterangan Dokter, surat rujukan, amplop, kuitansi dan sebagainya. Mencantumkan keterangan lain, terutama yang bersifat iklan dan tidak ada hubungannya dengan jenis pelayanan dokter tersebut, misalnya gelar MBA, MM, dan sebagainya di belakang nama dokter, juga tidak dibenarkan. Perlu diaga supaya kertas resep dan surat keterangan dokter jangan sampai
digunakan orang lain. Kertas resep para dokter kadang-kadang mudah ditiru sehingga perlu pengamanan agar lata tidak terlibat dalam pemberian resep dan keterangan yang palsu yang dilakukan orang lain. Pasal
5.
Tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan baik psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.
Upaya dokter dalam pelayanan kedokteran ialah menyembuhkan pasien, atau mengurangi penderitaannya dan setidak-tidaknya menggembirakannyajika harapan untuk sembuh telah tipis. Selain itu harus diperhatikan bahwa hubungan kelainan fisik dengan faktor psikis sangat erat. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan seharusnya holistik. Dokter harus mampu mempertebal keyakinan pasien bahwa ia dapat sembuh dan mengalihkan perhatian pasien yang depresi atau cemas ke hal yang memberi harapan dan menimbulkan optimisme.Jangan pula dilupakan bahwa tubuh manusia memiliki kekuatan dan kemampuan menangkis dan
menyembuhkan penyakit. Selain itu, pasien harus diarahkan dalam memohon kepada Yang Maha Kuasa agar ia sembuh sesuai kepercayaan masing-masing. Upaya yang dilakukan adalah:
a. Menimbulkan dan mempertebal kepercayaan dan keyakinan pasien bahwa ia dapat sembuh. Mengalihkan perhatiannya ke hal yang bersifat memberi harapan. Optimisme perlu dipelihara.
b. Mengusahakan tindakan yang digolongkan c.
dalam upaya peningkatan kesehatan berdasarkan kenyataan bahwa badan manusia mempunyai kekuatan sendiri untuk menangkis dan menyembuhkan penyakit. Menggunakan farmaka dan tindakan medis lain, seperti pembedahan, penyinaran sinar-X, dan sinar laser.
Memberikan obat perangsang atau sebaliknya hipnotik dtau analgesik dapat melemahkan daya tahan pasien. Karena itu, obat-obat tersebut hanya diberikan atas indikasi dan harus dijaga agar pasien jangan menjadi pecandu obat. Selanjutnya harus diingat bahwa "kata-kata yang tepat diberikan pada waktu yang tepat pula" merupakan salah satu obat yang mujarab Pasal
6.
Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
8a
3
Rode Etih Kedohteron lndonesiq (KODEKD
21
Penemuan baru atau pengobatan baru yang telah diuji kebenarairnya melalui penelitian klinik perlu disebarluaskan melalui presentasi di forum ilmiah atau publikasi
di majalah-majalah kedokteran dengan tujuan memperoleh tanggapan
sejawat
sebelum dipraktikkan dalam pelayanan kedokteran. Penelitian dan publikasi hasil penelitian itu.juga harus berlandaskan etik penelitian dan penulisan ilmiah. Tentang etik penelitian kesehatan, llhatBab 26. Pasal
-
7.
Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
Hampir setiap hari kepada dokter diminta keterangan tertulis mengenai bermacammacam hal. Mengenai hdl ini lihat lebih lanjut Bab 13 tentang surat-surat keterangan
dokter
PasalTa.
Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang (nmpasstbn) dan penghormatan atas martabat manusia. bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.
Pasal
7b. Seorang dokter harus
Pasal
7c.
Pasal
7d. Setiap dokter harus
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lain, dan harus menjaga kepercayaan pasien. senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup
makluk insani Segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Kadang-kadang, dokter terpaksa harus melakukan operasi atau cara pengobatan tertentu yang membahayakan. Hal ini dapat dilakukan asal tindakan ini diambil
setelah mempertimbangkan masak-masak bahwa tidak ada jalan/cara lain untuk menyelamatkan jiwa selain pembedahan. Sebelum operasi dimulai, perlu dibuat persetujuan tertulis lebih dahulu atau dari keluarga (Persetujuan Tindakan Medik, PTM). Sesuai peraturan Menteri Kesehatan tentang PTM, batas umur yang dapat memberi PTM adalah 21 tahun atau telah menikah. Ti"rhan Yang Maha Esa menciptakan manusia, yang pasti pada suatu waktu akan menemui ajalnya. Tidak seorang dokter pun, betapapun pintarnya akan dapat mencegahnya. Naluri yang terkuat pada setiap makhluk bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Untuk itu, manusia diberi akal, kemampuan berpikir, dan mengumpulkan pengalamannya sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan usaha untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Semua usaha tersebut merupakan tugas seorang dokter. Ia harus berusaha memelihara
dan mempertahankan hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa baik menurut agarrra, Undang-Undang Negar.a, maupun Etika kedokteran, seorang dokter tidak
diperbolehkan:
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
. .
proalcatus) Mengakhiri hidup seorang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan, tidak mungkin akan sembuh laqt (eutanasta). Menggugurkan kandun gan
(abz,'tu"s
'Mengenai abortus provokatus dibahas lebih lanjut di Bab 15 tentang Reproduksi Manusia, sedangkan tentang Eutanasia lihat Bab 16. Pasal
8.
Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan y*g menyeluruh (promotif preventif, kurati{ dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat
-
yang sebenar-benarnya.
Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa yang bera*i memenuhi kebutuhan dasarmanusia, yaitu sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan k{a, dan ketenteraman hidup. Derajat kesehatan dipengaruhi faktor keturunan, perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Tlrjuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Jadi, tanggungjawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta bersama-sama. Dokter adalah tenaga profesi yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan
potensi yang ada bagi terwujudnya tujuan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat umumnya. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu, pelayanan kedokteran mencakup semua aspek (pelayanan kesehatan paripurna), yaitu promoti{ preventif kuratifi dan rehabilitatif Pasal
9.
Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
lpte[ termasuk Iptek kedokteran,/kesehatan, makin disadari bahwa pemecahan masalah di bidang kesehatan tidak mungkin ditangani oleh satu disiplin ilmu saja. Sebagai contoh, untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian perinatal (AKP), ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhinya, faktor medik dan non-medik, terutama faktor sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian, untuk program itu perlu dijalin kerja sama dengan instansi-instansi lain di luar bidang kedokteran.
Dengan pesatnya kemajuan
Pasal
10.
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan sehingga atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang memiliki keahlian dalam penyakit tersebut.
Sikap tulus ikhlas yang dilandasi sikap profesional seorang dokter dalam melakukan
tugasnya sangat diperlukan karena sikap ini akan menegakkan wibawa dokter, memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi pasien, sehingga pasien bersikap kooperatif yang memudahkan dokter dalam membuat diagnosis dan memberikan terapi. Dokter perlu pula bersikap ramah tamah dan sopan santun terhadap pasien. Dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien, dokter perlu didampingi
.
8a.4
3
Rode Etih Kedohteron Indonerio (KODEKI)
23
orang ketiga untuk mencegah tuduhan terjadinya pelecehan seksual ataupun kasus pemerasan terhadap dokter. Namun, untuk kasus psikoterapi atau untuk memperoleh informasi mengenai riwayat penyakit ,rnenular seksual atau riwayal abortus provokatus kriminalis, kehadiran orang ketiga tidak diperlukan, Berkaitan dengan hal tersebut, tidak dibenarkan pula dokter melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pasien pada saat yang sama. Pendekatan yang dilakukan dokter dalam upaya penyembuhan hendaknya selalu holistik sifatnya, dengan mempertimbangkan -tidak hanya aspek fisik, tetapi juga aspek psikis, spiritual, dan intelektual pasiennya.
Dengan perkembangan Iptek kedokteran yang begitu pesat akhir-akhir ini, mustahil seorang dokter dapat menguasai semua bidang spesialisasi apalagi subspesialisasi dalam kedokteran. Dokter umum adalah dokter yang mengetahui sedikit-sedikit mengenai penyakit pada semua bagian tubuh, sedangkan dokter spesialis adalah dokter yang mengetahui "semua" penyakit pada sebagian (satu organ atau satu sistem) tubuh manusia. Karena itu, dokter harus merujuk pasiennya kepada dokter spesialis yang relevan disertai keterangan yang cukup mengenai pasiennya. Dokter spesialis atau sub spesialis (konsultan) harus menjawab konsul
dokter lain dengan nasihat pengobatannya, dalam amplop tertutup dan tidak dibenarkan konsultan memberitahukan kepada pasien,/keluarganya kekeliruan dokter yang merujuknya jika hal tersebut telah terjadi Pasal
11. Setiap dokter harus memberikan
kesempatan kepada pasien agar senaniiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat danl atau dalam masalah lainnya.
Dokter yang bijaksana selalu mendalami latar belakang kehidupan pasiennya, termasuk aspek sosial, ekonomi, mental, intelektual, dan spiritualnya. Dokter berkewajiban menghormati agama dan keyakinan pasiennya, termasuk adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat, asal saja tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu kedokteran, Walaupun ada peraturan tertentu dalam hal bertamu di rumah sakit, namun pada hal-hal yang khusus perlu diberi kesempatan bagi pasien untuk bertemu dengan orang-orang yang dikehendakinya. Pasal
12. Setiap dokter wajib
merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Hubungan dokter dengan pasien adalah bersifat konfidensial, percaya-mempercayai
dan hormat-menghormati, Karena itu, dokter berkewajiban memelihara suasana yang ideal tersebut, dengan antara lain memegang teguh rahasia jabatan dan pekerjaannya sebagai dokter, Mengenai hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam Bab 11 Pasal
13. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat
sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
Setiap orang wajib memberikan pertolongan pertama kepada siapa pun yang mengalami kecelakaan atau sakit mendadak, apalagl seorang dokter. Pertolongan yang diberikan tentulah sesuai kemampuan masing-masing dan sesuai dengan
24
Etihq Kedohteron don Huhum Kesehctqn
sarana yang tersedia. Di negara-negara maju, banyak dokter yang enggan memberi pertolongan sementara itu, karena sering tery'adi bahwa dokter yang menolong justru dituntut mengganti kerugrar1. Pertolongan yang diberikan dianggap tidak tepat, menyebabkan cacat atau menimbulkan komplikasi sehingga memperlambat penyembuhan. Di negara kita, tuntutan seperti itu diharapkan tidak terjadi, namun perlu diperhitungkan. Kalau memungkinkan minta persetujuan pasien atau keluarganya dulu dan segera dirujuk kalau kasusnya memerlukan tindakan lebih lanjut
Pasal
14.
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Para dokter seharusnya membina persatuan dan kesatuan, bersama-sama di bawah panji-panji perikemanusiaan memerangi penyakit yang mengganggu kesehatan
dan kebahagiaan umat manusia. Di antara sesama sejawat dpkter hendaknya te4'alin rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keakraban sehingga dalam menjalankan profesinya dapat saling membantu, saling mendukung, dan saling belajar dengan penuh pengertian. Sejarah ilmu kedokteran penuh dengan peristiwa ketekunan dan
pengabdian yang mengharukan. Penemuan dan pengalaman baru saling berbagi dan dijadikan milik bersama. Iklim seperti ini telah mendudukkan dokter pada tempat yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Mencemarkan nama baik sejawat berarti mencer.narkan nama baik sendiri, seperti kata peribahasa: "Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri'iJanganlah menjelekjelekkan teman sejawat sendiri apalagi di depan pasien atau orang banyak. Dokter yang senior dihormati, yang muda disayangi dan diayomi. Para dokterjuga harus waspada karena mungkin ada pula pasien atau keluarganya yang mengadu domba sesama dokter. Bahwa pasien ingin memperoleh "second optnion" tentang penyakitnya, itu adalah hal yang biasa, namun dalam hal-hal lain perbedaan pendapat sesama sejawat sebaiknya diselesaikan secara musyawarah atau melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDl),zperhimpunhn dokter spesialisnya. Untuk menjalin kebersamaan dan keakraban antara para dokter sebaiknya dokter yang baru menetap di suatu tempat, mengunjungi teman sejawatnya yang telah lama berada di sana dan bergabung dalam organisasi profesinya. Pasal 14 KODEKI bukan berarti bahwa seorang dokter harus menutup-nutupi atau membela mati-matian teman sejawatnya di depan penyidik atau pengadilan dalam hal telah membuat kesalahan atau kelalaian pelayanan medik. Kebenaran harus ditegakkan demi keadilan. Pasal
15.
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya, kecuali dengan persehrjuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
Di kota-kota
besar, dengan banyak dokter yang berpraktik, tidak jarang terjadi
pasien pindah berobat. Ini kadang-kadang disebabkan oleh ketidaksabaran pasien, yang biasanya ingin lekas sembuh.Jika pasien itu mengunjungi dokter kedua pada
penyakit yang sama dan baru l-2 harl berobat pada dokter pertama, sebaiknya pasien dinasihati untuk meneruskan obat dari dokter pertama dan kembali ke dokternya itu. Namun, jika pasien berobat pada kunjungan lain'karena menderita
eal
3
Rode Etih Kedohteron lndonesio (KODEKD
25
sesuatu penyakit lain, tidaklah berarti bahwa dokter kedua merebut pasien dari
dokter pertama Pasal
16. Setiap dokter harus memelihara
kesehatannya, supaya dapat beke4'a dengan
baik.
Sebagaimana kita ketahui, para dokter umumnya sangat sibuk bukan saja melakukan tugas-tugas pelayanan, melainkanjuga tugas pendidikan dan penelitian, apalagi
jika dokter tersebut terkenal di masyarakat dan praktiknya cukup ramai. Hal ini kading-kadang menyebabkan dokter itu kurang memperhatikan kesehatannya sendiri. Ada pula dokter yang sakit mengobati dirinya sendiri, baik untuk menutupi keadaan kesehatannya maupun karena enggan memeriksakan dirinya kepada se* jawat lain. Ini dapat menimbulkan komplikasi atau terlambatnya mendapat pertolongan yang tepat. Juga dalam mengobati diri sendiri biasanya kurang tuntas. Dokter harus memberi teladan kepada masyarakat sekitarnya dalam memelihara kesehatan, melakukan pencegahan terhadap penyakit, berperilaku sehat sehingga dapat bekerja dengan baik dan tenang. Laksanakan tindakan perlindungan diri, misalnya kalau ada wabah untuk pencegahan penularan diperlukan imunisasi, dokter harus melakukan imunisasi terhadap dirinya dahulu. Kalau bertugas di klinik yang memungkinkan penularan melalui udara, pakailah masker. Cuci tangan setiap selesai memeriksa pasien dan prosedur pencegahan lainnya. Pasal
17.
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran,/kesehatan.
Iptek kedokteran berkembang dengan pesat. Seorang dokter harus mengikuti perkembangan ini, baik untuk manfaat diri sendiri dan keluarga maupup untuk pasien dan masyarakat. Dokter perlu mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan (continuous medtba/ educattbn, CMQ, dengan mengikuti kursus-kursus, seminar, simposium, penataran, lokakarya atau mengikuti pendidikan formal spesialisasi/subspesialisasi. Tirntutan masyarakat akan pelayanan kedokteran yang
bermutu dan mutakhir sesuai dengan perkembangan iptek kedokteran global hendaknya ditanggapi oleh dokter dengan melakukan konsolidasi diri. Biasanya, pada waktu muda dokter sudah memiliki cita-cita menjadi pengajar/ peneliti, tetapi pada permulaan karir tidak sempat dilaksanakan, misalnya karena ditempatkan di daerah terpencil. Walaupun demikian, citi-cita ini janganlah dilupakan karena masih dapat dilakukan dengan mengaitkan pada tugas rutinnya, misalnya melakukan pendidikan dan penelitian kesehatan pada masyarakat setempat.
Uuomrc-Ulrollrc Rl Nouon 23 Tnnuu 1992 Tenrnruc KsftHlrlhr
Tuluqn lnrtruhsionql Khurur 1. Menjeloshon tujuon diundonghonnyo UU Rl Nomor
23 Tqhun 1992 tentqng Kesehqtqn (UU Kesehotqn). 2. Menjelqshon hondungqn UU Kesehqtqn yqng penting dihetohuipqro dohter/holqngqn hesehqton.
Pohoh Bqhqrqn
l.
Huhum hesehoton. 2. Kondungqn UU Kesehoton
fub-fohoh Bqhqron 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
26
Huhum hesehqton dqn UU Kesehoton. Perspehtif UU Kesehotqn. Siltemqtihq UU Kesehqtqn don penjelqsqn umum. Beberqpq pengertiqn dqri Ketentusn Umum. Kutipon penting dqri hqndungon UU Kesehotqn. Upqyq hesehqtqn. Kepqstion dqn perlindungon huhum. Perqturqn Pemerintoh dqn Keputuson Fresiden yong diperluhon.
8a/
4
Undong-Undong Rl Nomor 23 Tohun
1992
Tentong Kesehoton
27
Undang-undang RI No. 23, tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), telah hadir hampir 2 dekade di tengah-tengah kita. Undangundang ini berisi peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini akan melibatkan instansi-instansi terkait dan juga melibatkan pemberi pelayanan kesehatan (medical prniders) dan penerima pelayanan kesehatan (medtlcal recetbers).
UU Kesehatan ini merupakan produk hukum yang bernuansa luas di bidang kesehatan sehingga 9 (sembilan) undang-undang di bidang kesehatan yang telah ada sebelumnya harus dicabut karena sudah diakomodasi dalam undang-undang ini, terinasuk di antaranyalJU tentang Pembukaan Apotek (1953), Undang-undang Pokok Kesehatan (1960), UU tentang Tenaga Kesehatan (1963), UU tentang Higiene (1966) dan UU tentang KesehatanJiwa (1966). Karena pada waktu yang sama dengan proses kelahiran UU Kesehatan ini di Indonesia berkembang pula pengetahuan Hukum Kesehatan yang relatif baru, kini ada dua istilah yang rrrakin sering didengar yaitu UU Kesehatan dan Hukum Kesehatan. Antara keduanya terdapat kesamaan, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan, tetapijuga ada perbedaannya. Oleh sebab itu, keduanya perlu ditelaah terlebih dahulu. Huhum Kelehqtqn dqn UU Kerehctqn Untuk kalangan kesehatan, kedua bidang ini harus didalami secara baih karena keduanya berkaitan dengan pelayanan profesi kesehatan kepada masyarakat. Di satu sisi pengetahuan hukum kesehatan harus diketahui dan didalami karena
pengetahuan ini akan memberi wawasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan' Memahami dan mendalami hukum kesehatan akan memberi dan meningkatkan keyakinan diri tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan yang berkualitas dan selalu berada pada jalur yang aman, tidak melanggar etika, dan ketentuan hukum. Dalam hal ini, dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya
landasan hukum dalam transalsi terapeutik antara dokter dan pasien (kontrakterapeutik), mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien, serta hak dan kewajiban dokter dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasiajabatan dan pekerl'aan, memahami dalam situasi dan keadaan apa rahasiajabatan dan peke{aan boleh di kesampingkan, memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pel ayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktik medi( penanganan pasien gawat darurat, rekam medis, eutanasia, sertayangbaru diterbitkan
pemerintah tentang Undang-undang Praktik Kedokteran dan lainlain adalah pengetahuan masa kini yang perlu atau hdrus dikuasai dan didalami. Untuk beterapa profesi di bidang kesehatan, masalah yang lebih khusus seperti transplantasi organ dan jaringan tubuh, riset biomedik, aspek hukum kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan lainJain; mungkin perlu pula didalami lebih jauh. Pada sisi lain, sebagai warga negara, apalagl yang bertugas di bidang kesehatan, tentu perlu memahami dengan baik beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.
28
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehotqn
Sejak berdirinya republi[ pemerintah telah menerbitkan begbagai peraturan dan ketentuan hukum dalam bidang kesehatan agar pelayanan dan pemeliharaan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah menyadai rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Peraturan dan ketentuan hukum ini tidak saja di bidang kedokteran, tetapi mencakup seluruh bidang kesehatan seperti, farmasi, obat-obatan, rumah sakit, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan higiene. Sampai sekarang sudah ada ratusan peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan yang diterbitkan pemerintah. Kumpulan perafirran peraturan dan ketentuan hukum inilah yang dimaksud dengan Hukum Kesehatan.
Undqng-Undqng Kerehqton Seperti telah dikemukakan, semula Undang-Undang Kesehatan (IJU Kesehatan) adalah ringkasan dari penyebutan Undang-undang RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Undang-undang ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mencapai derajat kesehatan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. Ini berkaitan dengan sasaran pembangunan di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Bagaimanapun kesehatan manusia sebagai pelaku pembangunan harus mendapat perhatian yang cukup. Seperti diy'elaskan dalam pasal 3 UU Kesehatan, tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Beberapa bagian dari undang-undang ini berisi tentang rambu-rambu dalam pelayanan kesehatan yang harus diketahui dan dipahami oleh pelaku pelayanan profesi kesehatan, agar terhindar dari pelayanan kesehatan yang bermasalah. Kalangan kesehatan harus tetap menyadari bahwa dalam menjalankan profesi kesehatan mereka tidak saja bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien @rofissional responn'biltly), tetapi juga bertanggung jawab di bidang hukum (/ega/ respuzsibilQt) terhadap pelayanan yang diberikan.
Dengan demikian, para tenaga kesehatan dituntut tidak saja menambah, mengasah, dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, tetapi juga harus selalu memperdalam dan mengikuti perkembangan hukum dan aspek medikolegal dari pelayanan kesehatan.
trerrpehtif UU Kerehstqn
di sini adalah'pandangan ke depan dari ini. undang-undang keberadaan Secara umum, yang diharapkan dari undang-undang ini adalah fungsinya sebagai berikut. a. Alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya. b. Menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang. Yang dimaksud'dengan perspektif
29
8a/
4
c.
Pemberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.
Undong'Undong Rl Nomor 23 Tohun
1992
Tentong Kesehoton
Jirtemotiho UU Kerehqtqn Secara keseluruhan, undang-undang yang terdiri dari 12 bab dan mengandung 90
pasal ini diterbitkan untuk tujuan mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang melalui pembangunan kesehatan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Di sini diatur tentang hak dan'kewajiban serta tugas dan tanggung jawab setiap orang. Upaya kqsehatan dijabarkan secarajelas mulai dari kesehatan keluarga, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, kesehatan olahraga dan selanjutnya, sampai dengan upaya kesehatan matra. Dirinci tentang sumber daya kesehatan yang mencakup'perangkat keras seperti sarana, prasarana, dan peralatan serta perangkat lunak seperti manajemen, pembiayaan, dan SDM yang mendukung terselenggarunya\paya kesehatan. Dalam undang undang ini d!'elaskan tentang adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraanrtpayakesehatan. Dalam kaitan ini, peran pemerintah adalah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang kesehatan. Oleh karena itu, perlu pembinaan dan pengawasan sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dapat terlaksana dengan baik. Akhirnya dalam undang undang ini diatur tentang bagaimana penyidikan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur. Demikian pula diatur tentang sanksi hukum menurut ketentuan pidana dan perdata.
Beberqpo Pengertion dqlqm Ketentuqn Umum Di bawah ini dikutip beberapa pengertian dan ketentuan umum, anfaralun; 1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang keselratan sertamemilikipengetahuan dan atauketerampilan melaluipendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
2. lJpaya 3.
melakukan upaya kesehatan.
4. Saranakesehatanadalahsetiaptempatyangdigunakanuntukmenyelenggarakan 5.
6.
upaya kesehatan. Tiansplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan ataujaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang ditanamkan ke dalamjaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan/ atau kosmetika.
30
Etiho Kedohteron don Huhum Kerehoton
7.
Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan , turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat B. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air.
Dalam Undang-undang ini pengertian "sehat" sudah mengalami perubahan dari pengertiap yang lama karena pengertian sehat masa kini juga meliputi faktor sosial dan ekonomi.
Deinikian pula pengertian "tenaga kesehatan". Dalam Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan tahun 1963, tenaga kesehatan dibagi atas tenaga kesehatan sarjana (dokter, dokter gigi, apoteker) dan tenagu kesehatan sarjana muda, menengah, dan rendah (asisten apoteker, bidan, perawat, penilik kesehatan, nutrisionist dan lainJain). Dengan pengertian tenaga kesehatan yang baru, biaryun seorang penyandang titel dokter atau bidan, perawat dan lainlain, tetapi tidak mengabdikan diri dalam bidang kesehatan sehingga mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan.
Kesehatan matra juga menjadi perhatian dalam undang-undang ini. Deqgan kesehatan matra dimaksud seperti kesehatan penerbangan /kedirgantaraan, kesehatan kelautan dan bawah air, yutu upaya kesehatan yang mempunyai ciri khusus atau lingkungan matra yang serba berubah.
Beberopc Kutipcn dsri Undqng-undqng Kerehqtqn Berikut ini dikutip beberapa bab dan pasal dari Undang undang Kesehatan yang perlu mendapat perhatian khusus karena banyak berkaitan dengan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Asas (Pasal2) Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yangberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan', serta kepercayaan akan kemampuan diri sendiri.
I Tirjuan Pembangunan Kesehatan (Pasal 3) Pembangrrnan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehit bagi setiap oiang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal
IIak dan Kewajiban
(Pasal 4 dan 5) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh der{at kesehatan yang
optimal. Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan asas manfaat di sini adalah memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
8a/
4
Undong-Undong Rl Nomor 23 Tahun
1992
Tentong Kesehoton
31
Asas usaha bersarna dan kekeluargaan yang dimaksud adalah bahwa penyelenggara kesehatan dilaksanakan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Dalam undang-undang ini, diharapkan penyelenggaraan kesehatan dapat dilaksanakan dengan kepercayaan dan kemampuam serta kekuatafi sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional yang ada. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat yang optimal kepada seluruh masyarakat.
Upoyq Kesehqtqn Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehat-
an (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambunga.n (pasal 10). Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan melalui (pasal 11): a. Kesejahteraan keluarga b. Perbaikan gizi c. Pengamanan makanan dan minuman d. Kesejahteraan lingkungan e. Kesejahteiaan kerja f.
Kesehatan
jiwa
o Pemberantasan penyakit b' h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan i. Penyrluhan kesehatan masyarakat j Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan k. Pengamanan zat adiktif 1. Kesehatan sekolah m. Kesehatan olahraga n. Pengobatan tradisional o. Kesehatan matra
Dari-deretan upaya kesehatan ini, terlihat bahwa upaya kesehatanyang ditujukan untuk semua penduduk tidak hanya tertuju pada bidang kuratif dan rehabilitatifi tetapi lebih berorientasi kepada bidang preventif dan promotif Penyembuh4n penyakit dan pemulihan kesehatan (kuratif dan rehabilitatif) hanyalah bagran dari usaha pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan (huruf h). Bila diikuti pasal yang mengatur tentang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (pasal 32 s.d. 37), terlihat pula banyak berhubungan dengan Bab tentang Penyidikan, yaitu rambu-rambu yang menjadi perhatian khusus bagi tenaga kesehatan, termasuk pasal 15 dan pasal 16 tentang kesehatan keluarga yang berkaitan dengan abortus provokatus.
32
Etiho Redohteron don Huhum Kesehoton
Kepcrticn Huhum dqn Perlindungsn Huhum Tiga pasal di bawah ini, dikutip agar kalangan kesehatan mengetahui bahwa UU Kesehatan ini memberikan perlindungan hukum, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan kesehatan Pasal 53
1.
2. 3. 4.
Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan
yang bersangkutan. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 54
1. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
2. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
Pasal 55
1.
2.
Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang diIakukan oleh tenaga kesehatan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
$qnhri Pidonq Sebagai contoh tentang sanksi hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan yang telah digariskan terlihat sebagai berikut. Pasal 15
keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan: a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan ter-
1. Dalam
2.
sebut.
b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewbnangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
d. pada sarana kesehatan tertentu.
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalun ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
8a/
4
Undong-Undong Rl Nomor 23 Tohun
1992
Tentqng Kesehoton
33
Pasal 80 1. Pelanggaran terhadap pasal 15 ayat
(l) dan (2), pidana penjara selama 15 tahun paling banyak Rp 500.000.000. dan pidana denda
Ini adalah sebuah contoh
sanksi hukum bagi yang melakukan tindakan medik tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Kesehatan. Banyak sanksi hukum yang lain, seperti menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada badan hukum dan izin operasional, melakukan transplantasi organ ataujaringan tubuh untuk tujuan komersial, melakukan implan atau bedah kosmetik tanpa keahlian dan kewenangaan, melakukan upaya kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan memprodulai dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional atau kosmetika yang tidak memenuhi standar atau persyaratan. Dari kutipan di atas terlihat bahwa perlindungan hukum yang baik bagi penerima pelayanan kesehatan, dengan sanksi yang sangat berat bagi pemberijasa. Di sini tentu diharapkan agar pihak pemberi jasa selalu berhati-hati dalam menjalankan profesi kepada masyarakal,agar tidakterkena sanksi hukumyangdemikian berat.
Perqturqn Pemerintqh dqn Keputuron Preriden Biarpun UU ini telah diumumkan berlaku lebih dari satu dekade yang lalu, namun
UU Kesehatan ini belum efektif berjalan karena 9 Peraturan Pemerintah dan
2
Keputusan Presiden yang diperlukan untuk menunjang sehingga undang-undang ini dapat berjalan sampai kini belum seluruhnya diterbitkan. Keputusan Presiden tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan sejauh ini baru ada di Daerah Khusus IbukotaJakarta. Namun, sebagai tenaga kesehatan adalah merupakan kewajiban kita untuk memahami isi dan kandungan UU ini sehingga dari sekarang dapat melakukan 'serta membantu pemerintah dan masyarakat agar tujuan peningkatan derajat kesehatan dapat dicapai, dan kita sebagai tenaga kesehatan dapat melaksanakan tugas ini pada jalur yang aman.
UNomc-UnoANc Rl Nouon 29 Tlnun 2OO4 TerurnNc Fnnxnx KeooxrERAN Tuirion lnrtruhrionsl Khurur 1. Menjeloshcn pengesohon DPR podq tqnggolz September 2oo4 Roncongqn Undong-undong tentong Prqhtih Kedohteron dqn ditetophonnyo Undqng-undong Republih lndonesio Nomor 29 tohun 2OO4 tentong Prqhtih Kedohteron podo tongol 6 Ohtober 2OO4. 2. Menjelqshon tentong tujuon dqn filosofi Undong-undong Prqhtih Kedohteron. 3. Menjeloshon tentong Konsil Kedohteron lndonesio, Sertifihqt Kompetensi, Lisensi, Registrosidon Registrqsi ulqng, Surqt lzin Prohtih, Surqt Tondq Registrosi, Kolegium Kedohteron lndonesio don Mqjelis Kehormotqn Disiplin Kedohterqn Indonesio.
4.
Menjelqshqn sqnhsi huhum pelonggoron Undong-undqng Prqhtih
Kedohteroqn. 5. Menjeloshon Peroturqn Menteri Kesehqtqn Republih lndonesiq Nomor 1419/Menhes/Per/X/Tohun 2Oo5 Tentong Penyelenggqroon Prohtih Dohter dqn Dohter Gigi.
trohoh Bqhorqn 1. Undong-undong Republih
lndonesiq No.29 Tqhun 2oo4 tentqng
Prohtih Kedohteron.
2. Peroturon Menteri Kesehqton Rl No. 1419/Menhes/Per/X/Tqhun 2oo5 Tentqng Penyelenggooroon Frohtih Dohter dqn Dohter Gigi.
tub-Pohoh Bqhqrqn 1. Pembqngunqn hesehqtqn. 2. Upoyq hesehqtqn. 3. KonsilKedohterqn, Lisensi, Registrosi, Sertifihot Kompetensi, Surot lzin Prqhtih. 4. Penyelenggqrqon Prohtih Kedohterqn. 5. Perlindungqn mcrsyqrqhqt, Kepostion Huhum, Pemberdoyoon
6. 7. 34
orgonisosi profesi. Mojelis Kehormotqn Disiplin Kedohterqn Indonesiq. Sqnhsi huhum pelong'gqrqn Undqng-undong Prqhtih Kedohterqn.
?a/
5
Undong-Undong Rl Nomor 29.Tohun 2OO4 Tentong Prohtih Redohteron
35
Pembqngunqn Ketehoton Pada tahun 2004 yanglalu pemerintah telah mengundangkan sebuah undangundang di bidang kesehatan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29, Thhun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (IJUPK). Ini merupakan lanjutan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka pembangunan kesehatan.
Sebelumnya pada tahun 1992 telah lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Berbeda dengan lahirnya UU Kesehatan, ditetapkannya UUPK menjadi perhatian dan reaksi yang hebat dari masyarakat kesehatan, terutama untuk para dokter (serta dokter spesialis) dan dokter gigi (serta dokter spesialis gigi) karena isi undang-undang ini menyangkut banyak hal yang berbedapama sekali dengan pengaturan praktik kedokteran yang ada selama ini. Sebelum UUPK diundangkan, rancangannya telah melalui pembahasan yang panjang selama lebih kurang 4 tahun antara pemerintah dan DPR.
Pada tanggal 7 September 2004 Rancangan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran yang diajukan pemerintah ini akhirnya disetujui oleh DPR RI. Selanjutnya pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri pada akhir masajabatannya
mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29, tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada tangal 6 Oktober 2004. Sayang, sosialisasi rancangan undang-undang ini ke masyarakat kesehatan terkesan kurang dibanding sosialisasi rancanga.n UU Kesehatan tahun 1992, terlihat dari reaksi dan tanggapan yang timbul sesudah undang-undang ini diumumkan. Pelayanan praktik kedokteran perlu dibenahi dan diatur dalam sebuah undangundang untuk mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memenuhi tuntutan Pembangunan Nasional di bidang kesehatan yang tertuang dalam visi Indonesia Sehat tahun 2010. Hal ini dly'elaskan dalam pertimbangan undang-undang ini, bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter grgl yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi serta pembinaan, penga.wasan dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak heran dalam UUPK ini terdapat banyak perubahan mendasar dalam tatanan peraturan dan pelal.rsanaan praktik kedokteran mulai dari hulu dalam pendidikan sampai ke hilir dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan.
Tuiuqn dqn Filorofi UUPK Tirjuan UUPK tergambar.dari pasal 3 yang menyatakan;
a. b. c.
Memberi perlindungan kepada pasien. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.
Untuk itu, melalui undang-undang ini diberlakukan berbagai macam kebijakan baru seperti mendirikan Konsil Kedokteran, memberdayakan organisasi profesi
36
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
seperti IDI, PDGI, Asosiasi Rumah Sakit, Institusi Pendidikan, mengatur tentang standar pendidikan profesi, standar kompetensi, tentang penyelenggaraan praktik sampai ke pembinaan dan pengawasan.
Dari berbagai tujuan tersebut dapat dikatakan UUPK mempunyai filosofi; Perlindungan kepada pasien, Pedoman kepada dokter dan doktqr gigi dalam menjalankan praktik, Peningkatan mutu pelayanan medis, Pemberdayaan organsisasi profesi dan institusi pendidikan.
Konril Kedohterqn Konsil kedokteran merupakan pola baru dalam mengatur pelayanan praktik kedokteran dan kedokteran gigi di masa yang akan datang berbeda dengan apa yang dilakukan selama ini. Konsil Kedokteran merupakan badan otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat indipenden, terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Konsil ini dihajatkan dapat menjembatani kepentingan penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Konsil kedokteran diharapkan dapat menjalankan
fungsi regulator yang terkait dalam peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokterin. Di banyak negara lain, badan seperti ini disebut sebagai Medrlcal Counall telah sejak lama dikenal keberadaan dan perannya dalam mengatur pelayanan kesehatan oleh para dokter yang kedudukan, wewenang dan tanggungjawabnya berbeda menurut tiap-tiap negara.
Di
Indonesia, konsil
ini terdiri
atas
3
divisi, masing-masing adalah Divisi
Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi, dan Divisi Pembinaan. Konsil diharapkan bertindak untuk meningkatkan kemampuan dokter dan dokter CtCt di dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Hal ini dapat dicapai rnelalui registrasi,
yaitu pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter grgl yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum dapat melakukan pelayanan medis. Tanda registrasi didapat setelah dipenuhinya beberapa persyaratan termasuk' ijazah, pernyataan telah mengucap sumpah atau janji, sehat, memiliki sertifikat kompetensi dan membuat surat pernyataan akan menaati ketentuan etika profesi. Surat tanda registrasi ini akan diperbarui setiap 5 tahun dengan tujuan menjaga mutu pelayanan medis berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, lisensi, dan pembinaan serta pengawasan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi tenaga medis yang berasal dari luar negeri, baik WNI atau WNA ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sebelum dapat menjalankan profesi kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula bagi dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis dikeluarkan tanda registrasi bersyarat. Selain itu, konsil juga berperan dalam menyrsun Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran gigi. Hal ini disusun melalui asosiasi institusipendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, dan untuk pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium, dan berkoordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi rumah sakit pendidikan. Dengan demikian, dari waktu ke waktu akan ada perubahan muatan kurikulum sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pengguna jasa.
Gal
5
Undong-Undong Rl Nomor 29 Tohun 2OO4 Tentong Prohtih Kedohteron
t
37
P..'td;-l
t
Konsil Kedokteran Indonesia 1. Konsil Kedokteran 2. Konsil Kedokteran Gigi
t Fungsi dan Tirgas
/ Pengaturan Pengesahan
Dr dan Drg yang praktik
Penetapan
Pembinaan
)
{
Meningkatkan mutu pelayanan medis
Konsiljugaberperan dalam Pembinaan dan Pengawasan. Ini dilakukan bersamasama dengan organisasi profesi dan lembaga terkait. Konsil Kedokteran berkedudukan diJakarta dan biaya untuk pelaksanaan tugastugas konsil dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam UUPK dil'elaskan Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang: a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi b. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi d. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi f Melakukan pembinaan g. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter g1g1 yang dikenakan sanksi karena melanggar etika profesi
trenyelenggqrqqn Prshtih Kedohterqn Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Untuk dapat menjalankan praktik kedokteran dan kedokteran gigi, setiap dokter dan dokter gigi harus memiliki surat izin praktik yang telah memehuhi persyaratan untuk
38
Etiha Kedohteron don Huhum Kerehqton
menjalankan praktik kedokteran. SIP Sementara diberikan kqpada dokter dan dokter grgr yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di RS pendidikan dan jejaringnya berlaku untuk 6 (enam) bulan. SIP Khusus diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif ke PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di RS pendidikan danjejaringnya selta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk. SIP tidak diperlukan pada pelayanan medis oleh suatu saran pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil setelah diberitahukan dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Surat Tugas dapat diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan berlaku hanya untuk 3 bulan. Surat izin praktik ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di kabupaten/kota.lzin hanya diberikan untuk 3 (tiga) tempat pelayanan. Dalam undang-undang ini diatur pula bahwa bila dokter atau dokter gigi berhalangan menjalankan praktik, ia harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter pengganti yang juga memiliki surat izin praktik.
ttqndqr Peloyoncn, Peretuiuon Tindqhqn Kedohterqn, Kendqli Mutir, dcn Bicyo Dalam UUPK ini diatur tentang Standar pelayanan, Persetujuan Tindakan Kedokteran, Rekam Medis, Rahasia Kedokteran, Kendali Mutu dan Kendali Biaya, Hak dan Kewajiban Dokter, Hak dan Kewajiban Pasien serta Pembinaan. Dalam undang-undang ini dipakai istilah standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi sebagai pengganti istilah standar pelayanan medik yang dipakai selama ini, yaitu pedoman yang harus diikuti dokter atau dokter gigi dalam praktik kedokteran. Bedakan dengan Standar Profesi, yaitu batasan kemampuan (hnouledge, shill and attitude) minimal yang harus dikuasai oleh dokter secara mandiri yang dibuat oleh tiap-tiap profesi. Standar Pelayanan ini akan diatur dalam Peraturan
Menteri. Demikian pula tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Rekam Medis, dan Rahasia Kedokteran, isi dan penyelenggaraannyahampir sama dengan yang diatur sebelumnya yangjuga akan diatur dengan Peraturan Menteri. Yang barujuga adalah tentang Kendali Mutu dan Kendali Biaya. Dalam undangundang ini dalam melaksanakan praktik kedokteran dan kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya dan dapat diselenggarakan audit medis. Pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh organisasi profesi' Mengenai Hak dan Kewajiban dokter serta Hak dan Kewajiban pasien juga diatur dan diingatkan dalam undang-undang praktik kedokteran ini. Bab pelayanan ini ditutup dengan Pembinaan, yaitu upaya yang dilakukan bersama organisasi agar para dokter dan dokter gigi selalu berada padajalur yang diharapkan dalam menjalankan pelayanan profesi.
8e/
5
Undong-Undong Rl Nomor 29 Tohun 2OO4 Tentong Prohtih Kedohteron
39
Diriplin Dohter dqn Dohter Gigi Dalam UUPK terdapat pemisahan yang jelas antarapelanggaran etik profesi dan disiplin dokter dan dokter gigi. Pelanggaran etik profesi adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran dan Kedokteran grgr yang disusun oleh IDI dan PDGI, sedangkan pelanggaran disiplin adalah penyimpangan terhadap standar profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi dan prosedur standar operasional yang ditentukan oleh sarana pelayanan kesehatan setempat. Untuk menegakkan disiplii,r dokter dan dokter gigi dalam UUPK dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKD. Ini adalah lembaga yang akan berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. MKDKI ini merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang bersifat indipenden dan berkedudukan di Ibu Kota. Hanya bila diperlukan atas usul KKI bisajuga dibentuk di tingkat provinsi. Lembaga ini mempunyai tugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin serta men)'usun pedoman dantatacaru
penanganan kasus pelanggaran disiplin. Sebelum UUPK ada, bila ada pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan kesehatan tidak jelas masyarakat mengadu ke mana, langsung ke Polisi Penyidik atau ke IDI (MKEK). Masyarakat curiga kalau pengaduan dialamatkan ke IDI (MKEK) karena diduga para dokter saling melindungi koleganya. Dengan demikian, keadilan dalam menanggapi pengaduan dapat lebih ditingkatkan
Anggota dalam MKDKI terdiri 3 (tiga) dokter, 3 (tiga ) dokter gigi, seorang dokter dan seorang dokter gigi dari asosiasi RS dan 3 (tiga) Sarjana Hukum. Bagaimana dengan Majelis Kehormatan Etika kedokteran (MKEK) yang ada selama ini? Keduanya tidak sama sebab basisnya MKEK ada dalam IDI, sedang
MKDKI berada dalam Konsil. Keputusan MKDKI melalui sidang pengadilan disiplin dapat menyatakan bahwa yang diadukan tidak bersalah atau bersalah dengan pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin bisa berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan tanda registrast/izin praktik atau mewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan. Bagian ini adalah baru sama sekali karena sidang dilakukan oleh hakim adhoc. Perlu pula dipahami bahwa dalam UUPK tentang pengaduan di1'elaskan bahwa pengaduan tertulis yang dibuat oleh pengadu ke MKDKI, tidak menutup hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihakyangberwenang dan atau menggugat kerugian ke pengadilan. Apabila dalam
pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, profesi, yaitu IDLIMKEK.
MKDKI meneruskan ke
organisasi
Ketentuqn Pidqnq Dalam UUPF diatur pula kapan seorang dokter dan dokter gigi dapat dipidana sehubungan dengan Undang-undang yang baru ini. Bila disarikan, pidana dapat
dijatuhkan apabila:
1. Tidak memiliki surat tanda registrasi dengan hukum penjara 3 tahun, denda 100
juta.
Etihq Kedohteron don Huhum Keiehqton
2. Dokter atau 3. 4. 5. 6.
dokter gigi asing tidak memiliki surat tanda registrasi, penjara 3 tahun, denda 100juta. Tidak memiliki surat izin praktik, penjara 3 tahun, denda 100 juta. Identitas (gelar atau bentuk lain) seolah-olah yang bersangkutan dokter atau dokter grgr yang memiliki surat registrasi atau izin praktik. Penjara 5 tahun' denda 150juta. Tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medis, tidak memenuhi kewajiban sebagai dokter,/dokter grgl.Penjara 1(satu) tahun, denda 50 juta. Memperkerjakan dokter/dokter gigi yang tidak memiliki SIP. Penjara 10 tahun, denda 300juta.
Tnnnsaxlr TennpEUTrK
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurur 1. Menjeloshon trqnsohsiteropeutih ontqrq dohter dengon posien. 2. Menyebuthon londqson huhum tronsqhsi teropeutih dqlom KUH Perdqtq.
Pohoh Bqhqrqn 1. Pengertiqn trqnsqhsi teropeutih don upoyo mqhsimol dohter. 2. Syorot sohnyo suotu persetujuon.
tub-Pohoh Bqhqsqn 1. Penge.rtion trqnsohsi/hontrqh teropeutih. 2. Posoll3l3 tentong Persetujuon dolqm KUH Perdqtq. 3. Pengertion perihoton menurut huhum. 4. Pengertion prestosi menurut huhum. 5. KUH Perdqtq Posoll32O tentong sohnyo suotu perihoton. 6. Pembotolon persetujuqn menurut 1338 KUH Perdqtq.
41
42
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Dalam menjalankan profesi kedokteran/kesehatan, ada satu, hal yang jarang disadari dokter, yaitu bahwa saat ia menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik di bidang kuratif, preventi{ rehabilitatifi maupun promotif, sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak dalam bidang kesehatan. Selama ini, para dokter mengetahui bila ia telah memiliki ijazah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan mempunyai surat izin dokter (SID) dan surat izin praktik
(SIP), boleh memasang papan praktih dan siap untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ijazahyangdimilikinya. Apalagr bila ia bertugas di rumah sakit, puskesmas atau di pusat pelayanan kesehatan lainnya sehingga hanya ada satu dalam pemikirannya bahwa ia harus menjalankan profesinya sesuai dengan misi yang diemban atau ditugaskan. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa pada waktu menerima pasien sebetulnya telah terjadi transaksi terapeutik. Keadaan demikian dapat dipahami karena dahulu tidak pernah disampaikan dalam pendidikan bahwa menerima dan mengobati pasien adalah suatu persetujuan atau transaksi di bidang pengobatan yang mempunyai landasan hukum. Mgngkin terasa lebih aneh bila hubungan dokter dengan pasien demikian disebut sebagai
kontrak di bidang kedokteran, sebab pengertian.kontrak selama ini lebih dekat pada pengertian sewa menyewa, jual beli, atau kontrak antara biro bangunan atau pemborong dengan masyarakat yang ingin membuat rumah atau bangunan lainnya' Masalahnya adalah dalam pelayanan medik umumnya dokter melihat pasien atau keluarganyalah yang datang meminta bantuan. Dan merupakan kewajiban dokter untuk memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Dokter tidak pernah membuat.suatu perjanjian tertulis sebelum mengobati pasien, kecuali persetujuan yang diperlukan dokter di rumah sakit sebelum melakukan tindakan bedah. Namun, keadaan itulah yang sekarang harus diketahui dan dipahami oleh para dokter. Bahwa memang ada landasan hukum yang mengatur tentang hubungan
antara dua pihak yang bersepakat untuk mencapai suatu ttrjuan. Hubungan demikian sama saja dengan hubungan antara advokat atau biro bantuan hukum dengan kliennya, hubungan masyarakat dengan biro bangunan, hubungan dagang dan lainlain. Dalam bidang kedokteran hubungan ini terjalin di bidang jasa dan disebut sebagai transaksi terapeutik" persetujuan terapeutik atau kontrak terapeutik.
Menurut ketentuan hukum, hubungan demikian berlaku sebagai undangundang. Artinya tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati' Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat menuntut atau menggugat pihak lain. Gambaran demikianlah yang menyebabkan pembahasan mengenai transaksi terapeutik antara dokter dan pasien diletakkan pada bagian awal dari pembahasan mengenai hukum kesehatan. Hal ini tidak lain karena masalah transaksi adalah awal dari hubungan dokter-pasien. Masalah persetujuan tindakan medih rekam medik, eutanasia, wajib simpan rahasia, rahasia jabatan dan pekel'aan, hak dan kewajiban dokter/pasien, dan lain-lain merupakan lanjutan dari transaksi ini'
gel
6
Tronsohsi Teropeutih
Fengertisn Tiansaksi berarti perjanjian atau persetujuan, yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari tlrerapeuhb yang berarti dalam bidang pengobatan. Istilah ini tidak sama dengan tltera.py atau terapi yangberurti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik Dalam bidang pengobatan,pandokter dan masyarakat menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya pengobatan akan selalu berhasil sesuai yang diinginkan pasien/keluarga.Yang dapat diberikan dokter adalah upaya maksimal. Hubungan dokter dengan pasien ini dalam perjanjian hukum perdata termasuk kategori perikatan berdasarkan daya up aya,/usahamaksimal (inEannmgnerbintenu). Ini berbeda dengan ikatan yang termasuk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (raultaatsverbtntenis). Hal terakhir terlihat dalam urusan kontrak bangunan, yang bila pemborong tidak membuat rumah sesuai jadwal dan bestek yang disepakati, pemesan dapat menuntut pemborong.
Perretuiuon Untuk melihat atau mendudukkan hubungan dokter dengan pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan pasal 1313 KUH Perdata: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebihl'
Dalam bidang pengobatan,jelas ada hubungan atau persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dan satu orang dokter atau beberapa dokter. Di satu pihak, pasien
atau keluarga pasien memerlukan kepandaian dan keterampilan dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya atau keluarganya, sedangkan di pihak lain para
doker mempunyai kepandaian dan keterampilan yang dapat diberikannya untuk kesembuhan pasien.
Dengan demikian, akibat persetujuan ini akan terjadi "pery'anjian" antara dua pihak. Kedua pihak bersetuju dan be{anji untuk melakukan sesuatu dalam bidang pengobatan atau kesehatan. Akibat persetqjuan dan pe{anjian ini akan terjadi "perikatan" antara kedua pihak di atas (pasien dan dokter). Dalam uhdang-undang di'elaskan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dengan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa dalam peiayanan kesehatan memang terjadi hubungan antara pasien atau keluarga pasien yang meminta bantuan dan dokter yang dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya sanggup memenuhi bantuan yang diminta pasien/keluarga pasien. Dalam hal ini dikatakan bahwa pihak pasien/keluarga menuntut suatu prestasi dari dokter.
44
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Frertqri Sesuatu yang dapat dituntut itu dinamakan "prestasi" yang menumt undangundang dapat berupa: 1. menyerahkan sesuatu barang, 2. melakukan sesuatu perbuatan, atau 3. tidak melakukan sesuatu perbuatan. Dalarn ikatan dokter dengan pasien, prestasi yang utama di sini adalah "melakukan sesuatu perbuatan," baik dalam rangka preventif, kurati{ rehabilitati{ maupun promotif Dalam hal tertentu, prestasi ini dapat pula "tidak melakukan sepuatu perbuatan." Misalnya, bila dokter menghadapi pasien dengan apendisitis dalam
stadium abses, sikap dokter tidak melakukan pembedahan apendektomi pada stadium ini adalah suatu prestasi.
tyorot tohnyc tuqtu Feretuiuon Berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata, perikatan atau persetujuan itu memerlukan pula syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 syarat, yait:u:
1. Sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya.
Dalam hubungan dokter pasien hal ini mudah dipahami sebab bila salah satu tidak setuju, tidak akan terjadi suatu transaksi terapeutik. Pasien setuju dengan dokter yang dipilihnya, dan dokter sanggup mengatasi problema
2.
kesehatan pasien yang datang kepadanya. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Kecakapan ini harus ada pada kedua belah pihak, yaitu yang memberi pelayanan maupun yang memerlukan pelayanan. Dari pihak pasien menurut
ketentuan
ini dituntut orang yang cakap untuk membuat perikatan, yaitu
orang dewas a yang waras. Bila lairi dari ini tentu harus ada yang menga.ntar sebagai pendarnping pasien. Demikian pula dari pihak dokter dan tenaga
kesehatan lainnya. Sebagai tambahan, kalangan dokter harus memiliki kecakapan yang dituntut atau diperlukan oleh pasien, yaitu para dokterumum sebagai dokter umum dan dokter spesialis sesuai spesialisasi yang ditekuninya.
Itu
harus ada buktinya, seperti ljazah atau sertifikat yang diakui oleh
pemerintah dan perhimpunan keahliannya.
3.
Sesuatu hal tertentu.
Yang dimaksud sesuatu hal tertentu dalam persetujuan adalah suatu penyakit atau keadaan yang perlu diatasi dokter. Sesuatu di sini tidak perlu satu hal, bisa saja lebih dari satu. Pada pasien berobat jalan, bisa saja menyampaikan keluhan untuk diatasi dari kepala hingga ke kaki. Namun, yang menjadi masalah adalah pada tindakan khusus, seperti pembedahan dan tindakan invasiflainnya. Pada pembedahan seksio sesaria, mengeluarkan anak melalui operasi disertai tindakan dokter mengangkat apendiks pasien yang tidak patologrh sebetulnya menyalahi peg'anjian. Bila dalam keadaan yang
8a/
6
4.
Tronsohsi Terqpeutih
sama dokter mendapati apendiks pasien dalam keadaan meradang dan segera perlu diangkat, tentu tidak tepat kalau luka pembedahan seksio sesaria ditutup dulu, baru kemudian dilakukan operasi apendiks. Dokter dapat mengangkat apendiks yang patologik tersebut, tetapi sesudah pasien siuman harus disampaikan bahwa tindakan tersebut terpaksa dilaksanakan. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (pasal 7 ayat2 dan3). Sesuatu yang halal Ini tidak berkaitan dengan kepercayaan ata.u agarrra. Yang dimaksud dengan halal di sini adalah sesuatu perikatan yang tidak melanggar hukum, Contoh klasik adalah melakukan pengguguran kandungan yang ilegal, atau mengu[ah wajah secara operasi kosmetik untuk menghindari penangkapan oleh polisi, atau menghilangkan sidikjari, dan lainlain.
Pembotqlqn Perretuiuqn Persetujuan terapeutik tidak selamanya berjalan mulus. Kadang-kadang dapat terjadi salah satu pihak tidak mau melanjutkan transaksi di bidang pengobatan ini. Umumnya yang tidak mau melanjutkan'transaksi ini adalah dari pihak pasien ataupun keluarga. Pada pasien berobatjalan, hal ini mudah dilakukan pasien. Tidak lagi berkunjung untuk pemeriksaan ulang merupakan tindakan pemutusan ikatan. Namun, bila ini terjadi pada pasien sedang dalam perawatan, dokter harus hatihati. Membiarkan pasien pulang walau semua biaya perawatan telah dilunasi adalah tindakan gegabah Dulu sering dokter hanya meminta pasien atau keluarga menandatangani di dalam rekam medik "pulang atas permintaan sendiri" atau kadang-kadang hanya ditulis kependekannya "Papsi' Biarpun ini sudah memadai, narnun akan lebih baik bila pembatalan persetujuan semula dilakukan secara benar, yaitu melalui pembatalan secara resmi pula. Dalam lembaran khusus dinyatakan bahwa dokter telah menjelaskan keadaan pasien dan tindakan yang diperlukan, namun pasien dan keluarga meminta pulang dengan segala risiko di luar tanggungjawab dokter. Lembaran pembatalan seperti ini akan mempunyai kekuatan hukum lebih kuat (lihat lampiran formulir tentang surat pernyataan penolakan untuk tindakan operasi, tindakan medis lainlrawat inap,
hlm.285-288). Suatu pertanyaan, apakah mungkin pihak dokter yang memutuskan persetujuan tersebut? Jawabnya, bisa saja. Bila dokter menghadapi pasien yang sudah tidak
kooperatif dan tidak yakin lagi akan upaya pengobatannya, dokter dapat angkat tangan dan meminta pasien berobat kepada dokter lain. Dalam hal ini sebaiknya dokter menyertakan resume akhir untuk dokter yang akan melanjutkan pengobatan dan perawatan.
Masalah yang diutarakan di atas adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1338
KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak bisa ditarik kembali selain dengan
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
sepakat kedua belah pihak atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baikl'
Dalam pasal ini jelas dinyatakan bahwa persetujuan yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan begitu saja karena persetujuan yang kita sebut sebagai transaksi atau kontrak terapeutik, berlaku sebagai undang-undang. Namun, kadang-kadang pembatalan ini tidak selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, dalam pemutusan transaksi terapeutik, dokter perlu berhati-hati terhadap risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembatalan ini tidak selamanya harus tertulis sebab keadaan atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup, juga akan merupakan bukti bahwa persetujuan tersebut telah batal.
Hm
DAN
KrwNrsnn DoxrER
DAN
Pllen
Tuiuqn lnrtruhrionsl Khurur
l.
2. 3. 4. 5. 6.
Menjelsshon secqro singhqt hqh-hoh qsqsi mqnusio. Menyebuthon hah-hqh pqsien beserto penjelosonnyq. Menyebuthon hewojibqn-hewojibon posien beserto penielqsonnyo. Menyebuthan hewqjibon-hewojibon dohter seruoi dengqn KODEKI. Menyebuthon hqh-hqh dohter besertq penjelosonnyo. Memberihqn contoh-contoh kqsus pelsnggqrqn hoh posien dqn hqh dohter.
Pohoh Bqhqrsn
l.
Dehlorosi UniversolPBB (1948). 2. Hoh don hewqjibon pssien. '9. Kewqjibsn don hqh dohter.
fub-Pohoh Bqhsrsn
l.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Dehlorqri Universol pBB (1948) tentong hoh osqsi monusio. Informosi, hqh pqsien yqng utomo. Hqh posien menolsh tindohqn medih. Kewqjibsn posien untuh membqntu penyembuhonnyo. Kewqjibqn dohter (KODEKI). Hoh dohter memperoleh informqsiyong benor, memerihso posien, merujuh, don mengeluqrhqn surot-surqt heterqngon. Hqh dohter untuh beherjq dengon tenterom, menoloh tindohqn medih yqng ilegol, memelihqrq hesehqtqnnyo, pendidihqn hedohteron berhesinombungon, dqn menerimq imbolon joso. Contoh-contoh hosus pelonggoron hoh posien dqn hqh dohter.
47
48
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Akhir-akhir ini keluhan masyarakat terhadap para dokter makin sering terdengar, antara lain mengenai kurangnya waktu dokter yang disediakan untuk pasiennya, kurang lancarnya komunikasi, kurangnya informasi yang diberikan dokter kepada pasien./keluarganya, dan tingginyabiayapengobatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya taraf pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu masyarakat lebih menyadari akan haknya seiring dengan munculnya masalah-masalah hak asasi manusia di seluruh dunia, lebih-lebih dalam dasawarsa terakhir ini. Memang suatu rnasyarakat akan tertib dan tenteram jika setiap anggotanya memahami, menghayati dan mengamalkan hak dan kewajibannya masing-masing. Demikian pula dalam suatu kontrak terapeutik antara dokter dan pasien, tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajibannya. KODEKI sekarang ini, hanya berisikan
kewajiban-kewajiban dokter dan belum memuat hak dokter, begitu pula belum termasuk semua hak dan kewajiban pasien. Karena itu, perlu dikaji hal-hal tersebut, yang menyangkut hubungan dokter dengan pasien, sehingga tidak selalu menimbulkan konflik yang merisaukan kedua belah pihak.
Hqh Pqrien Rumusan hak pasien tidaklah sekali jadi, melainkan melalui tahap-tahap perkembangannya.Dalam Perang Dunia II banyak orang Yahudi dibunuh oleh orangorangJerman dan orang orang Asia dibunuh oleh orangJepang secara kejam dan tidak berperikemanusiaan. Setelah perang hak asasi manusia menjadi.pusat perhatian, seiring dengan banyaknya negara-negarateqajahyang menjadi merdbka. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar R.I. 1945 dengan tegas dicantumkan Sila ke-2 Pancasila, yaitu"kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam "Declarahbn ofHuman Rtghtf'Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB, 1948) dengan jelas dirumuskan hak-hak asasi manusia,yangantaralain berbunyi sebagai berikut. . Setiap orang dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. . Manusia dihormati sebagai manusia tanpa memperhatikan wilayah asal dan keturunannya. . Setiap orang tidak boleh diperlakukan secara kejam. . Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan tidak boleh dianggap bersalah, kecuali pengadilan telah menyalahkannya. . Setiap orang berhak mendapat pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial. . Setiap orang berhak memberikan pendapat. r Setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, juga jaminan ketika menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau kekurangan nafkah yang disebabkan oleh hal-hat di luar kekuasaannya.
Beberapa keputusan pengadilan telah pula memberi bentuk pada hak-hak pasien yang dipedomani dewasa ini. yairu
1.
Kasus Schloendorf v.s. Society of New York Hospitals (191a). Dalam kasus ini, dokter telah lancang mengangkat suatu tumor fibroid, sedangkan pasien hanya memberi izin untuk pemeriksaan abdomen, yang
Aal
7
Hoh don Kewojibon Dohter don Posien
pada waktu
itu dilakukan dengan memberikan
anestesi (examination under
anaesthesia). Walaupun pasien dengan tegas telah menyatakan bahwa ia tidak
mau dibedah, narnun dokter itu telah melakukannya juga, mungkin karena menganggap untuk kepentingan pasien sendiri. Atas gugatan itu hakim Benyamin Cordozo yang menjadi terkenal ucapannya dan sampai kini masih sering dikutip adalah: "Setiap manusia yang dewasa dan sehat berhak menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap badannya sendiri, seorang spesialis bedah yang melakukan suatu pembedahan tanpa izin pasien, dianggap telah melakukan pelanggaran hukum, dan harus bertanggung jawab atas kerugiannyaJ'
2.
Kasus Salgo vs. Leland StanfordJr, University Board of Tirrstees (1e57). Dalam kasus ini, pengadilan berpendapat bahwa dokter memiliki kewajifan untuk mengungkapkan setiap fakta penting untuk menjadi dasar pembuatan suatu izin (persetujuan) oleh pasien terhadap pengobatan yang disarankan.
3.
Kasus Natanson vs. Kline (1960) Oleh hakim dikatakan bahwa doker berkewajiban untuk mengungkapkan dan menjelaskan kepada pasien dalam bahasa sesederhana mungkin, sifat penyakitnya, sifat pengobatan yang disarankan, alternatif pengobatan, kemungkinan berhasil dan risiko yang dapat timbul, serta komplikasi-komplikasi yang tidak dapat diduga.
Begitulah dalam hubungan dokter dengan pasien, pasien memiliki hak-haknya yang harus dihormati oleh para dokter. Hak-hak asasi itu dapat dibatasi atau dilanggar apabila tidak.bertentangan dengdn peraturan perundangan-undangan yang berlaku, misalnya persetujuan untuk tindakan medik, persetujuan menjadi donor dalam tindak transplantasi (untuk kepentingan orang lain) atau kesediaan ikut dalam penelitian biomedik. Kadang-kadang atas perintah undang-undang hak asasi itu dilanggar, seperti wajib berperan serta dalam kegiatan imunisasi, karena adanya wabah.
Dalam KODEKI terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter terhadap pasien yang merupakan pula hak-hak pasien yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya hakhak pasien adalah sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secara wajar.
2.
Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
3.
Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang
4.
Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.
5. 6.
Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya. Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
mengobatinya.
Etiho Kedohterqn don Huhum Rerehoton
7. Dirujuk
kepada dokter spesialis kalau diperlukan, dan dikembalikan kepada'
dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk
8. 9. 10.
memperoleh perawatan atau tindak lanjut. Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi. Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit. Berhubungan dengan keluarga., penasihat, atau rohaniwan, dan lainJain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.
11. Memperolehpenjelasantentangperincianbiayarawatinap,obat,pemeriksaan Iaboratorium, pemeriksaan Rontgen, ultrasonografi (JSG), CT -scan, Magnetic (MRD, dan sebagainya, ftalau dilakukan) biaya kamar bedah, kamar bersalin, imbalan jasa dokter, dan lainJainnya. Resonance Imagrng
Dari uraian di atas jelaslah bahwa hak memperoleh informasi atau penjelasan merupakan hak asasi pasien yang paling utama, bahkan dalam tindakan-tindakan khusus diperlukan Persetujuan Tindakan Medik (PTM) yang ditandatangani oleh pasien dan/ atat keluarganya. Tidak dapat disangkal bahwa dalam hubungan dokter dengan pasien, posisi dokter adalah dominan jika dibandingkan dengan posisi pasien yang awam dalam bidang kedokteran. Dokter dianggap memiliki kekuasaan tertentu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Namun, dengan berkembangnya era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan dalam bidang informasi, komunikasi dan transportasi, masyarakat telah bertambah pengetahuannya tentang kesehatan dan bagaimana carany^ untuk tetap hidup sehat. Dalam memberikan informasi kepada pasien, kadang kala agak sulit menentukan informasi yang mana yang harus diberikan, karena sangat bergantung pada usia, pendidikan, keadaan umum pasien dan mentalnya. Namun, pada umumnya dapat dipedomani hal-hal berikut. 1. Informasi yang diberikan haruslah dengan bahasa yang dimengerti oleh pasien.
2. 3.
Pasien harus dapat memperoleh informasi tentang penyakitnya, tindakantindakan yang akan diambil, kemungkinan komplikasi dan risiko-risikonya. Untuk anak-anak dan pasien penyakit jiwa, informasi diberikan kepada orang tua atau walinya.
Siapakah yang berkewajiban memberikan informasi? Pihak paling tepat tentulah yang paling mengetahui keadaan pasien. Dalam hal ini, dokter yang bertanggung jawab terhadap perawatan pasien. Dalam kasus perawatan yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter, misalnya pada persalinan dengan seksio sesarea, mengenai persalinan dijelaskan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologir mengenai anestesi oleh dokter spesialis anbstesi, dan mengenai bayinya setelah lahir oleh dokter spesialis anak. PenandatangananPTM pada kasus ini, juga dipisahkan antara PTM untuk pembedahan dan untuk anestesi. Untuk tindakan seksio sesarea harus diinformasikan pula bahwa kadang-kadang terpaksa dilakukan tindakan histerektomi langsung setelah tindakan seksio, misalnya karena perdarahan sehingga dalam PTM yang ditandatangani itu sekaligus telah dicantumkan kemungkinan tindakan
histerektomi
8a/
7
Hoh don Kewojibon Dohter don Posien
Apakah pasien yang menderita tumor ganas misalny4 jvga diberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada pasien? Seharusnya diberitahukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tirjuannya adalah 4gar pasien dapat berobat dengan cepat dan tepat jika stadium rumornya masih dini dan'jika stadium lanjut dengan prognosis yang buru[ pasien dapat mempersiapkan diri menghadap Tirhan, Maha Penciptanya. Selain itu, di negara-negaramaju dan juga di Indonesia telah ada rumah sakit khusus untuk penyakit kanker sehinggajika pasien dirujuk ke sana, dengan sendirinya pasien mengetahui penyakit yang dideritanya;jadi lebih baik diberi tahu saja lebih dahulu. Dalam Undang-undang R.I. No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal52 dinyatakan bahwa hak-hak pasien adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi rekam medis. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus kurangnya perhatian dokter terhadap hak-hak pasien dan kurang harmonisnya hubungan antar dokter. 1. Ny.A., berumur 35 tahun, isteri muda seorang pedagang, menderita gangguan psikosomatik. Ia telah melakukan "doctor sl'ttppingl',berobat dari satu dokter ke dokter yang lain, di antaranya 2 Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SpPD) dan 4 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SpOG). Keluhannya banyak tetapiyaig utama adalah rasa nyeri di perut bagran kiri bawah. Perneriksaan
fisik umum, pemeriksaan ginekologi[ laboratorium, pemeriksaan dengan USG dan Pap smear, pernah dilakukan oleh berbagai dokter itu. Seorang
' 2.
SpOG menganjurkan untuk pembedahan. Dokter-dokter spesialis lain tidak memberikan penjelasan.apapun kepadanya dan hanya memberikan resep. Obat-obat yang diberikan banyak jenisnya dan sebagian dibawa ke prakik kami. Setelah anamnesis yang memakan waktu panjang (ciri khas pasien gangguan psikosomatik), dilakukan pemeritsaan fisik umum dan ginekologik; ternyata tidak dijumpai kelainan. Pasien diberikan penjelasan seperlunya. Kepadanya tidak diberikan resep baru dan dirujuk ke SpPD, Sub-Bagian Psikosomatik Pada kasus tersebut di atas, tidak diberikannya informasi kepada pasien baik mengenai keadaan penyakitnya maupun tentang obat-obat yang diterimanya dapat menimbulkan kecemasan dan interahsi obat yang dapat merugikan pasien. Akan tetapi, mungkin juga ada dokter yang memberikan penjelasan kepadanya, narnun pasien tidak berterus terang kepada dokter berikutnya (takut dokternya marah) sehingga banyak pemerilsaan diulang kembali dan diberikan obat-obat yang bersamaan. Seorang pasien menderita diare pada suatu malam, tanggal23 Juli 1992, dan karena disertai kepala rasa berputar iajatuh di kamar mandi, dibawa ke UGDRSCM. Seorang dokter muda (Ko-asisten) yang tugas jaga memeriksanya, disusul seorang perawat dan seorang dokter muda lain yang mengukur ulang tekanan daruhnya. Hasil pengukuran tekanan darah tersebut berbeda-beda. Perawat mengatakan normal, sedangkan 2 orang dokter muda tidak memberikan informasi. Thnpa melihat dan apalagi memeriksa pasien, dokter jaga
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
yang menerima laporan dari dokter muda, langsung memerintahkan mereka memasang infus dan sonde lambung. Pasien dianjurkan rawat inap. Karena tidak ada tempat tidur yang kosong, pasien dibawa ke RSGS. Pasien berjalan ke mobil dengan infus dan sonde lambung dan selanjutnya diantar ke RSGS. Setibanya di RSGS pasien diperiksa langsung oleh dokter yang bertugas. Setelah membaca surat rujukan dari RSCM, dokter menjelaskan bahwa pasien dalam keadaan baih infusnya tidak perlu dilanjutkan dan sonde lambungnya dikeluarkan. Pasien dibenarkan untuk pulang. (Media Indonesia, 27 Juli t992). Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa pasien tidak memperoleh pelayanan kedokteran sesuai standar medik di RSCM; antara dokter dan pasien tidak pula terdapat komunikasi, apalagl memperoleh informasi tentang penyakitnya.
3.
Sepasang suami-isteri infertil berobat pada SpOG karena belum memiliki anak setelah menikah selama 3 tahun. Pada analisis semen suami, dljumpai oligospermi dan lekospermi. Pasien dirujuk kepada seorang Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (SpKK). Setelah sebulan berobat, pasangan suami isteri
tersebut datang kembali ke SpOG dan menceritakan bahwa sang suami mendapat suntikan obat mahal 3x seminggu (ternyata perawat yang men1'untik menunjukkan ampul Amikin kepadanya, tetapi tidak mengetahui sakit apa). Ketika ditanyakan balasan konsul dari SpKK, pasien menyatakan bahwa SpKK tersebut tidak mau memberinya, bahkan berkata: "Kalau tidak mau terus berobat pada saya, kembali saja ke SpOGI'Dalam hal ini, SpOG tidak dapat meneruskan pemeriksaan dan pengobatan pada pihak isteri karena tidak ada informasi tentang penyakit suaminya dari SpKK yang telah memeriksanya lebih lanjut. Dari kasus di atas ini dapat dilihat bahwa SpKK tidak memperhatikan hak pasiennya untuk memperoleh informasi dan juga tidak etis terhadap sejawatnya SpOG karena tidak memberikan jawaban konsul yang merupakan kewajibannya terhadap teman sejawatnya.
Kewqiibon Pqsien Jika ada hak, tentu ada kewajiban. Dalam kontrak terapeutik antara pasien dan dokter, memang dokter mendahulukan hak pasien karena tugasnya merupakan panggilan perikemanusiaan. Namun, pasien yang telah mengikatkan dirinya dengan dokter, perlu pula memperhatikan kewajiban-kewajibannya sehingga hubungan dokter dan pasien yang sifatnya saling hormat-menghormati dan salingpercayamempercayai terpelihara baik.
Kewajiban-kewajiban pasien pada garis besarnya adalah sebagai berikut'
1.
Memeriksakan diri sedini mungkin pada dokter. Masyarakat perlu diberi peny'uluhan, bahwa pengobatan penyakit pada stadium dini akan lebih berhasil dan mengurangi komplikasi yang merugikan. Penyakit kanker stadium dini jelas pada umumnya dapat sembuh jika diberikan terapi yang tepat, sedangkan pada stadium lanjut prognosisnya lebih buruk. Kadang
8a/
7
Hah don Kewojibon Dohter don Fosien
53
kala pasien/keluargarya membangunkan dokter pada tengah malam buta, padahal ia telah menderita penyakit beberapa hari sebelumnya. Walaupun dokter harus siap melayani pasien setiap waktu, alangkah baiknya jika pasien dapat berobat padajam kerja. Sebagai seorang manusia biasa dokter memerlukan juga istirahat yang cukup. Lain halnya dengan kasus gawat darurat (emergenty case)
2.
Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang peiryakitnya. Informasi yang benar dan lengkap dari pasien/keluarga merupakan hal yang penting bagi dokter dalam membantu menegakkan diagnosis penyakit. Bila dokter dituntut malprakti[ tuntutan dapat gugur jika terbukti pasien telah memberikan keterangan yang menyesatkan atau menyembunyikan hal-hal
yang pernah dialaminya; tidak memberitahukan obat-obat yang pernah diminumnya sehingga terjadi interaksi obat misalnya. 3.
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Pasien berkewajiban mematuhi petunjuk dokter tentang makan berpantang, minum, pemakaian obat-obat, istirahat, kerja, saat berobat berulang, dan lain-
lain. Pasien yang tidak mematuhi petunjuk dokternya, keberhasilan pengobatannya akan menjadi berkurang. 4.
Menandatangani surat-surat PTM, suratjaminan dirawat di rumah sakit, dan lainJainnya. Dalam kontrak terapeuti[ ada tindakan medik, baik untuk tujuan diagnosis maupun untuk terapi yang harus disetujui oleh pasien atau keluarganya, setelah diberi penjelasan oleh dokter. Surat PTM yang sifatnya tulisan, harus ditandatangani oleh pasien dan/atat keluarganya.
5.
Yakin pada dokternya, dan yakin akan sembuh. Pasien yang telah mempercayai dokter dalam upaya penyembuhannya, berkewajiban menyerahkan dirinya untuk diperiksa dan diobati sesuai kemampuan dokter. Pasien yang tidak yakin lagi pada kemampuan dokternya, dapat memufuskan kontrak terapeutik atau dokternya sendiri yang menolak meneruskan perawatan.
6.
Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan dan pengobatan,serta honorarium dokter. Perlu ditekankan di sini, bahwa imbalan untuk dokter merupakan penghargaan yang sepantasnya diberikan oleh pasien/keluarga atas jerih payah seorang dokter. Kewajiban pasien ini haruslah disesuaikan dengan kemampuannya dan
besar kecilnya honorarium dokter tidak boleh memengaruhi dokter dalam memberikan pelayanan kedokteran yang bermutu, sesuai standar pelayanan medik. Memang ada juga pasien yang main kucing-kucin$an, terutama pasien yang dirawat di rumah sakit, ia ingin dirawat di Kelas \4P atau Kelas I, tetapi honorarium untuk dokter minta dikurangi seperti untuk pasien di Kelas III. Ini tentulah kurangfan
Etiho Kedohteron don Huhum Ksehoton
54
Dalam Undang-undang R.L No. 29 tahun 2004 tentang Praktik'Kedokteran pasal 53 dinyatakanbahwa kewajiban pasien adalahmemberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima'
Kewoiibqn Dohter Doktd yang membaktikan hidupnya untuk perikemanusiaan tentulah akan selalu lebih mengutamakan kewajiban di atas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. Dalam menjalankan tugasnya, bagi dokter b erlaku %egroti Salus Lex Suprema",yang' berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (yang utama). Kewajiban dokter yang terdiri dari kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri telah dibahas secara terinci dalam Bab 3 tentang Kode Etik Kedokteran.Indonesia. Dalam Undang-undutrg No. 29 tahun2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 dinyatakan bahwa kewajiban dokter atau dokter gigi adalah: a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian
atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu
c. d. e.
pemeriksaan atau pengobatan; merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.; melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakiri pada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Hqh Dohter Sebagai manusia biasa dokter memiliki tanggung jawab terhadap pribadi dan keluarga, di samping tanggung jawab profesinya terhadap masyarakat. Kareria itu, dokter juga memiliki hak yang harus dihormati dan dipahami oleh masyarakat sekitarnya.
Hak-hak dokter adalah sebagai berikut.
1.
Melakukan praktik dokter setelah memperoleh Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktik (SIP). Dalam PP No. 58 tahun 1958 telah ditetapkan tentang wajib daftar ijazah dokter dan dokter gigi baru, yang disusul dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 560,/Menkes /Per,4/1981 tentang pemberian izin menjalankan
pekerjaan dan,izin praktik. bagi dokter umum dan No. 56UMenkes/Pet/ X/Lg8ltentang pemberian izin menjalankan pekeq'aan dan izin praktik bagi dokter spesialis. Menurut Pasal 7 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga kini tugas registrasi dokter dan dokter gigi dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dengan demikian, dokter yang telah memperoleh surat tanda registrasi tersebut memiliki wewenang melakukan
?a/
7
Hah don Kewojibon Dohter don Posien
praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki (Pasal 35).
Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien,/ keluarga tentang penyakitnya. Informasi tentang penyakit terdahulu dan keluhan pasien yang sekarang dideritanya, serta riwayat pengobatan sebelumnya sangat membantu dokter untqk menegakkan diagnosis yang pasti. Setelah diperoleh anarnnesis, dokter berhak melanjutkan pemeriksaan dan pengobatan walaupun untuk prosedur tertentu memerlukan PTM.
Bekerja sesuai standar profesi. Dalam upaya memelihara kesehatan pasien, seorang dokter berhak untuk bekerja sesuai standar (ukuran) profesinya sehingga ia dipercaya dan diyakini oleh masyarakat bahwa dokter bekerja secara profesional,
MenoLak melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan etifta, hukum, agama, dan hati nuraninya. Hak ini dimiliki dokter untuk menjaga martabat profesinya. Dalam hal ini berlaku
"Sa saence et sa consaence",
ya ilmu pengetahuan , dan ya hati nurani.
Mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika menurut penilaiannya kerja sama pasien dengannya tidak bergu* l"gi, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Dalam hubungan pasien dengan dokter haruslah saling harga menghargai dan saling percaya mempercayai. Jika instruksi yang diberikan dokter, misalnya untuk meminum obat berkali-kali tidak dipatuhi oleh pasien dengan alasan lupa, tidak enak dan sebagainya sehingga jelas bagi dokter bahwa pasien tersebut tidak kooperatif Dengan demikian, dokter mempunyai hak memutuskan kontrak terapeutik.
Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasiny+ kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. Dengan demikian, seorang dokter yang telah mengu.asai sesuatu bidang spesialisasi, tentunya tidak mampu memberikan pelayanan kedokteran dengan standar tinggi kepada pasien yang bukan bidang spesialisasinya. Karena itu, dokter berhak menolak pasien tersebut. Namun, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun untuk pasien-pasien gawat darurat, setiap dokter berkewajiban menolongnya apabilatidak ada dokter lain yang menanganinya.
Hak atas kebebasan pribadi @nbacy) dokter.
Pasien yang mengetahui kehidupan pribadi dokter, perlu menahan diri untuk tidak menyebarluaskan hal-hal yang sangat bersifat pribadi dari dokternya.
Ketenteraman bekerja. Seorang dokter memerlukan suasana tenteratn agar dapat bekerja dengan baik
Permintaan yang tidak wajar dan sering diajukan oleh pasien/kelaarganya,
Etiho Kedokteron don Huhum Kesehoton
bahkan disertai tekanan psikis atau fisih tidak akan membantu dokter dalam memelihara keluhuran profesinya. Sebaliknya, dokter akan bekerja dengan tenteram jika dokter sendiri memegang teguh prinsip-prinsip ilmiah dan mord./etika profesi.
9.
Mengeluarkan surat-surat keterangan dokter. Hampir setiap hari kepada dokter diminta surat keterangan tenlang kelahiran, kematian, kesehatan, sakit, dan sebagainya. Dokter berhak menerbitkan suratsurat keterangan tersebut yang tentunya berlandaskan kebenaran. Mengenai hal ini dibahas secara mendalam dalam Bab 13 tentang Surat-Surat Keterangan
Dokter. 10. Menerirna irnbalan jasa. Dokter berhak menerima imbalan jasa dan pasien/keluarganya berkewajiban memberikan imbalan jasa tersebut sesuai kesepakatan. Hak dokter menerima imbalan jasa bisa tidak digunakan pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasien tidak mampu, pertolongan pertama pada kecelakaan, dari teman sejawat dan keluarganya. 11. Menjadi anggota perhimpunan profesi. Dokter yang melakukan pekeq'aan profesi perlu menggabungkan dirinya dalam perkumpulan profesi atau perhimpunan seminat dengan tujuan untuk meningkatkan iptek dan karya dalam bidang yang ditekuninya serta menjalin keakraban antara sesama anggota.
l2.IIak membela diri. Dalam hal menghadapi kelufan pasien yang merasa tidak puas terhadapnya, atau dokter bermasalah, dokter mempunyai hak untuk membela diri dalam lembaga tempat ia bekerja (misalnya rumah sakit), dalam perkumpulan tempat ia menjadi anggota (misalnya IDI), atau di pengadilan jika telah diajukan gugatan terhadapnya.
Hak serta kewajiban pasien dan dokter perlu disosialisasikan di kalangan dokter dan di tengah-tengah masyarakat agar tiap-tiap pihak dapat memahami, menghayati, menghormati, dan mengamalkannya. Dengan demikian, diharapkan hubungan pasien dengan dokter dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat pun akan bebas dari keresahan.
Dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dinyatakan bahwa hak-hak dokter adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan mernperoleh informasi yang lengkap danjujur dari pasien atau keluarganya.
hrslr-lr,r lrun Doxren
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurut
l.
Menjeloshon perbedoqn qntorq imbolon joso dohter dengon usoho 'loinnyo. z. Menyebuthqn goris-goris besqr pedomon imbolqn iqso dohter. 3. Menguroihqn hql-holyong dilorong mengenoi imbolon jqsq dqlom tronsqhsi teropeutih.
Pohoh Bqhqrqn
l.
lmbolqn jqsq dohter dqn heuntungon pribodi. 2. Goris besor pedomqn imbolon joso dohter 3. Hql-holyqng dilqrqng mengenqi imbolon jqso. 4. lmbqlon josq yqng loyoh.
Jub-Pohoh Bqhasqn
l.
lmbqlqn jqso dohter don torif podo peloyonon joso loinnyo. 2. lmbolon joso yong loyoh. 3. Gqris besor pedomon imbolon joso dohter. 4. Hql'hol yqng dilorqng mengenoi imbolon joso dolqm trqnsqhsi teropeutih.
57
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
3 KODEKI dnyatakan bahwa "dalam melakukan peke{aan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi'i Profesi kedokteran lebih menrpakan panggilan perikemanusiaan dengan mendahulukan keselamatan dan kesehatan pasien serta tidak mengutamakan keuntungan pribadi. Walaupun salah satu kewajiban pasien./keluarga dalam kontrak terapeutik adalah memberikan imbalan jasa untuk dokter dan itu merupakan hak dokter, narnun tidak dapat disamakan dengan imbalan jasa dalam usaha lainnya. Karena itu, dalam pelayanan kedokteran tidak dikenal tarif dokter y^ng tetap ffix), tetapi yang wajar sesuai kemampuan pasien,/keluarganya. Karena itu pula, imbalan jasa untuk dokter tidak disebut upah ata:o gaji, tetapi disebut honorarium (pemberian yang diterima dengan penuh penghormatan, honorab/e). Menurut Longman Dtbhbnary of Contemporary English (1987), honoraium ls " a sun oltmoney ofiredforprofusional serztices,ifurdriclt Dalam pasal
fo
t*to*
the person does
not ash to
be
paid"
Akhir-akhir ini terlihat pergeseran daear profesi dokter dari ahrunn (tidak egois, rela berbuat baih dan menolong orang lain) ke mateiahlsm. Dalam praktik sehariharitidak jarang seorang doker terlibat dalam berbagai godaan unfuk memperoleh keuntungan pribadi, antara lain sebagai berikut.
1. Doker
2.
memperoleh persentase sebagai insentif dai biaya pemeriksaan laboratorium, USG, Rontgen, CT:scan, MRI, dan pemeriksaan lain terhadap pasien yang dirujuknya ke instalasi tersebut. Dokter memperoleh persentase dan biaya kamar rawat inap rumah sakit,
tempat pasiennya dir aw at.
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
Dokter umum menerima insentif dari doker spesialis,/konsultan yang telah memeriksa./menangani pasien yang dirujuknya. Dokter spesialis di rumah sakit memberikan imbalan kepada tenaga paramedik yang jaga karena merujuk pasien " tidak berman" kepada dokter spesialis tersebut, walaupun ia bukan dokterjaga. Dokter spesialis memberikan imbalan kepada tenaga paramedik karena mengattr agar pasien-pasien di rumah sakit pendidikan diiadikan pasien pribadi dokter spesialis tersebut di rumah sakit swasta. Pasien meminta agar imbalanjasa dokter dinaikkan dan sisa antarajasa dokter sebenarnya dan yang dicantumkan dibagi 50-50V0 antara dokter dan pasien. Dokter memperoleh imbalan dari perusahaan farmasi yang mengikat dokter untuk menggunakan produk perusahaan tersebut secara terus menerus. Dokter melakukan tindakan medik (diagnostik dan/atau terapi) yang tidak diperlukan (oaer imtestigation dan atau ouer treatmen). Dokter menyuruh pasien berobat ulang atau berkunjung ke rumah pasien berkali-kali tanpa indikasi yang jelas. Dokter menjaring keuntungan melalui uji klinis.
Fedomqn lmbqlon lqrq Dohter Ada yang rnenyarankan imbalan jasa untuk dokter disesuaikan dengan harga bahan pokok makanan fteras). Untuk konsultasi pada dokter umum kira-kira
&l I
lmbalan Jslq Dohter
seharga 10 kgberas rata=r&ta, sedangkan untuk dokter spesialic ceharga 20 kgberas
ruta-rata, Pada waktu ini banyak rumah eakit di Indonesia telah memiliki tarif rumah sakit untuk satu kali kunjungan dokter, biaya peroalinan normal, biaya operasi keeil, sedang dan besar, biaya pemeriksaan penunjang yang dioeouaikan dengan kemampuan pasien. Ada dokter yangmenyediakan kotak di tempatpraktiknya, dan pasien dapat memasukkan imbalan jasa seberapa marnpu dan ikhlas setelah diperiksa dokter, Namun, jumlah dokter seperti ini dapat dihiarng dengan jari, Di.daerah-daerah terpeneil imbalan jaca dok-ter kadang kala diberik-an dalam bentuk natura sebagai tanda terima kasih. Imbalan jasa untuk dokter pada gario besarnya berpedoman pada: 1. Kemampuan pasien/keluarga: ini dapat dinilai dari latar belakang peke{aan pacien/keluarga, rumah saklt dan kelas tempat paoien dirawat dan apakah imbalan jasa ditanggung pribadi atau perusahaan tempat pasien/keluarga bekerja, atau oleh asuranai, 2. Sifat pertolongan yang diberikan: pelayanan kedokteran spesialistik tentu memerlukan alx-alat yang eanggih sehingga imbalan. dapat ditingkatkan. Imbalan jasa diperingan ataa dibebaskan pada pertolongan pertama pada keeelakaan. Imbalan jasa dapat pula ditambahjika dokter dipanggil k-e nrmah pasien.
3,
Waktu pelayanan kedokteran; pada hari libur atau malam hari imbalan jaca dapat ditambah, Sebaliknya paoien yang dirawat terlalu lama di rumah'caklt, imbalan jasa sewajarnya dikurangi.
Imbalan jaoa yang jauh melebihi nilai wajar ataulazim tidak cesuai dengan martabat dan jabatan dokter, meokipun imbalan jasa tersebut seeuai dengan kesepakatan pasien/keluarga dengan dokternya. Seberiarnya yang lebih baik dalam me. melihara hubungan dokter dengan pasiennya ialah adanya pihak ketiga dalam menentukan imbalan jasa untuk berbagai jenis tindakan dokter, misalnya asuransi kesehatan, dan pimpinan rumah eakit. Imbalan jaoa untuk dokter tidak diminta dari teman sejawat (termaeuk dokter grgr) dan keluarga kandungrrya, mahaoiswa kedokteran/kedokteran gigi, bidan, perawat dan siapa pgp yang dikehendakinya (mipalnya, apoteker, pemuka agama, aaEana kesehatan masyarakal, dan cemua yang alaab dengan dokternya),
Pcnlctqrsn 1. Pedoman dasar imbalan jasa doker
a,
b, e,
ada-lah sebagai berik-ut.
Imbalan jasa dokter disesuaikan dengan kemampuan pasien, Kemampuan pasien dapat diketahui dengan bertanya langsung dengan mempertimbangkan kedudukan/mata peneariann dan kelas di rumah eakit tempat pasiendlravrat, Dari segi medik, imbalan jasa dokter ditetapkan dengan mengrngat karya dan tanggung jawab dokter, Besarnya imbalan jasa dokter dikomunikasikan dengan jelas kepada paoien. Khususnya untuk tindakan yang diduga memerlukan bi ayabanyah"beoarnya imbalanjasa dapat dikemukakan kepada paoien sebelum tindakan dilakukan,
60
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
dengan mempertimbangkan keadaan pasien. Pemberitahuan
ini
harus
dilakukan secara bl1'aksana agar tidak-menimbulkan rasa cemas atau kebingungan pasien.
dokter sifatnya tidak mutlak dan pada dasarnya tidak dapat diseragamkan. Dalam pasal 53 Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Imtialan jasa dapat diperingan atau sama sekali dibebaskan, misalnya;
d. Imbalan jasa
.
Jika ternyata bahwa biaya pengobatan seluruhnya terlalu besar untuk pasien.
Kareha penl'ulit-penyulit yang tidak terduga,biaya pengobatan jauh di luar perhitungan semula. Keringanan biaya rumah sakit diserahkan kepada kebijaksanaan pengelola
'
rumah sakit. e.
Bagi pasien yang mengalami musitiah akibat kecelakaan, pertolongan pertama lebih diutamakan dari pada imbalan jasa Dalam hal ada ketidakserasian mengenai imbalan jasa dokter yang diajukan kepada Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia akan mendeirgarkan kedua belah pihak sebelum menetapkan keputusannya. Irnbalan dokter spesialis lebih besar bukan saja didasarkan atas kelebihan pengetahrran dan keterampilan spesialis, melainkan juga atas kewajiban z keharusan spesialis menyediakan alat kedokteran khusus untuk menjalankan
tugas spesialisasinya. h. Imbalan jasa dapat ditambah dengan biaya perjalanan rumah pasien.
jika dipanggil ke
Jasa yang diberikan pada malam hari atau waktu libur dinilai lebih tinggi dari biaya konsultasi biasa. Imbalanjasa dokter disesuaikan dengan keadaan sehingga ketentuan imbalan jasa ini dapat berubah. Dalam hal tersebut, ikutilah perasaan kemanusiaan. Janganlah menuntut
imbalan jasa lebih besar daripada yang disanggupi pasien dan mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Seorang dokter yang menerima imbalan jasa yang besarnya jauh melebihi nilai yang lazim adalah tidak sesuai dengan martabat jabatan. Menerima yang berlebihJebih itu, sedikit banyak mengurangi wibawa dan kebebasan bertindak dokter tersebut terhadap pasien. Lain halnya dan tidak bertentangan dengan etik kalair seorang pasien sebagai kgnang-kenangan dan tanda terima kasih dengan ikhlas memberikan sesuatu kepada doktemya. Tidak dibenarkan memberikan sebagian dari imbalan jasa kepada teman sejawatnya yang mengonsultasikan pasien (dichotony) atau komisi untuk orang yang langsung atau pun tidak langsung menjadi perantara dalam hubungannya dengan pasien. Misalnya pengusaha hotel, bidan, dan perawat yang mencarikan pasien (calo)
8a/
I
lmbolon loso Dohter
6l
k.
Imbalan jasa dokter yang bertugas memelihara kesehatin para karyawan atau peke{a suatu perusahaan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu banyaknya karyawan dan keluarganya, frekuensi kunjungan kepada perusahaan tersebut, dan sebagainya. Dokter tidak mengunjungr perusahaan secara berkala dan hanya menerima karyawan yang sakit di tempat praktiknya tidak jarang te{adi. Ada imbalan yang tetap besarnya tiap bulan, ada yang menurut banyaknya konsultasi, atau kombinasi kedua cara tersebut.
l.
Perkiraan imbalan jasa dokter ditentukan bersama oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan,/Dinas Kesehaian dan Ikatan Dokter Indonesia setempat.
2.
Hal-hal yang dilarang adalah sebagai berikut. a. Menjual contoh obat ftee sample) yang diterima cuma-cuma dari perusahaan farmasi.
b. Menjuruskan
pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu. c. Mengizinkan penggunaan narna dan profesi sebagai dokter untuk kegiatan pelayanan kedokteran kepada orang yang tidak berhak. Misalnya, dengan namanya melindungi balai pengobatan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah. d. Melakukan tindakan kedokteran yang tidak perlu atau tanpa indikasi yang jelas karena ingin menarik pembayaran yang lebih banyak.
e. Kunjungan ke rumah
pasien atau kunjungan pasien ke kamar praktik hendaknya seperlunya saja agar jangan menimbulkan kesan seolah-olah dimaksudkan untuk memperbanyak imbalan jasa. Hal ini perlu diperhatikan, terutama oleh dokter perusahaan yang dibayar menurut banyaknya konsultasi.
f
Melakukan usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud supaya praktik lebih dikenal orang lain dan pendapatannya bertambah, misalnya mempergunakan iklan atau mengizinkan orang lain mengumumkan narna-
g.
Meminta dahulu sebagian atau seluruh imbalanjasa perawatan/pengobatan, misalnya pada waktu akan diadakan pembedahan ata:u pertolongan obstetrik Meminta tambahan honorarium untuk dokter spesialis bedah/kebidanan dan penyakit kandungan, setelah diketahui kasus yang sedang ditangani ternyata sulit; yaitu pasien yang bersangkutan berada pada situasi sulit. Menjual nama dengan memasang papan praktik di suatu tempat padahal dokter yang bersangkutan tidak pernah atau jarang datang ke tempat tersebut, sedangkan yang menjalankan praktik sehari-harinya dokter lain bahkan orang yang tidak mempunyai keahlian yang sama dengan dokter yang namanya terbaca pada papan praktik. Mengeksploitasi dokter lain dengan pembagian persentasi imbalan jasa tidak adil. Merujuk pasien ke tempat sejawat kelompoknya, walaupun di dekat tempat praktiknya ada sejawat lain yang mempunyai keahlian yang diperlukan.
nya atalu hasil pengobatannya dalam surat kabar atau media massa lain.
h.
i.
j. k
Remu Meor
Tuluan lnrtruhrlonql Khqrus
t.
Menjelashon seJoroh don perhembongon reham medb (RM).
z. Menyebutkon percn,
nllql/hegunEon don lsl RM.
3. Menjelqshqn tentqng lnformoslyong terhondung dElom RM. 4. MenjelEghon isl Permenhel No.749q Tqhun 1989 tentqng RM.
Fokoh Bqhqrqn
l.
Perhembqngqn RM. 2. Perqn, hidqn lnformqrldErlRM.
fub-Poksh Bqhsrqn
t.
Setqrqh don perhembqngon RM.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengertlqn, lil, dqn hegunEon RM.
62
lnformEsl helehqtqn dalom RM. Pemlllh, herohqslqEn, dqn Iqmo penylmpqnqn RM. Permenhes No.749q Tohun 1989 tentqng RM. RM dqlqm
pqsl46 tentEng Pemberlqn Peloyonon dolqm
Lembqrqn-lembqron yEng dltqndotqngonl dohter.
UUPK,
€ad
7
Rehom Medit
63
Dalam pclayanan kedokteran/kesehata4, tcrutama yang dilakukan para dskter baik di rumah sakit maupun praktik pribadi, peran peneatatan rekam medis (RM) sangat penting dan sangat melekat dengan kegiatan pelayanan tersebut. Dengan demikian, ada ungkapan bahwa RM adalah orang ketiga pada eaat dokter menerima pasien, H'al tersebut dapat dipahami karena catatan demikian akan berguna untuk merekam keadaan pasien, hasil pemeriksaan serta tindakan pengobatan yang diberikan pada waktu itu. eatatan atau rekaman itu menjadi sangat berguna untuk mengingatkan kembali dokter tentang keadaan, hasil pemeriksaan, dan pengobatan yang telah diberikan bila pasien datang kembali untuk berobat ulang sctclah beberapa hari, beberapa bulan, bahkan setelah beberapa tahun kemudian. Dengan adanya RM, ia bisa mengingat ataa mengenali keadaan paoien saat diperiksa oe= hingga lebih mudah melanjutkan strategi pengobatan dan perawatannya. Namun, kini makin dipahami bahwa peran RM tidak terbatas pada asumsi yang dikemuka: kan di atas, tetapi jauh lebih luas, Oleh karena itu, para tcnaga kesehatan masa kini harus memahami dengan baik hal=hal yang berkaitan dengan RM. Dalam pendidikan kedskteran waktu dulu, pengetahuan RM tidak diqjarkan seeara khusus, eukuplah dari pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya saat bekerja di bangoal dari para senior atau dosen pembimbing" Oleh karena itu, sejak tahun 1997 dalam kurikulum pendidikan dokter serta pendidikan ilmu kesehatan lainnya, pengetahuan tcntang RM telah dimasukkan di dalam mata ajar Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.
lelsrqh dqn Ferhembengsn Rehsm Medil Dari sebuah penemuan para arkeolog di dinding gua batu di Spanyol, didapat peninggalan purba berupa lukisan mengenai tata earu praktik pengobatan, aRtara lain tentang amputasi jari tangan, yang diduga telah berumur 25,000 tahun (pada zaman palrolih'cum),
Kita tentu tidak tahu pasti apakah pelukis bermaksud untuk membuat lukisan tersebut sebagai catatan untuk generasi selanjutnya, tentang bagaimana tataeara pengobatan telah dilakukan pada zamannya, atau sckadar iseng merekam keadaan itu dengan susah payah di dinding batu (l). Namun, para ahli mengang,gap lukisan tersebut adalah sebagai salah satu bukti bahwa RM telah dilaksanakan sejak lama, Buk-ti bahwa kegiatan RM mempunyai sejarah yang panjang terlihat dari adanya berbagai jenis peninggalan eatatan berupa pahatan, lukisan pada dindingdinding piramid, tulang belulang, pohon, daun kering afau papyruc dari zaman Mesir kuno (*3000:2000 tahun SM) yang menunjukkan bahwa dengan meningkat: nya peradaban manusia, meningkat pula teknik,-teknik perekaman infbrmasi di bidang kesehatan dan pengobatan, Aesculapius, Hippokrates, Galen, dan lain=lain telah membuat eatatali, mengenai penyakit pada kasus-kasuc yang ditemuinya" eina yang terkenal dengan penge: tahuan leluhurnya dari ribuan tahun yang lalu tentang pemanfaatan tumbuhtumbuhan dan binatang untuk kesehatan, juga mempunyai Eetatan yang baik yang direkam di daun lontar, kertas kulit kayu, dan lainJain, Avieenna (Ibnu Sina) yang hidup pada tahun 980:1037 M banyak menulis buku=buku kedokteran yang berkaitan dengan pengalamannya mengobati pasien,
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Di Indonesia juga dijumpai hal yang sama dengan adanya resep-resep jamu warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui catatan pada daun lontar dan sarana lain yang dapat digunakan sesuai dengan zarrrannya. Di London, atas anjuran William Harvey, rumah sakit St. Batholomous pada abad pertengahan telah melaksanakan RM pada pasien yang dirawat. Usaha ini mendapat perhatian dan dukungan kerajaan. Pada tahun 1913, doker Franllin H. Martin (ahli bedah), selain menggunakan RM dalam pelayanan kedokteran,/kesehatan kepada pasien, juga menggunakan RM sebagai alat untuk pendidikan calon ahli bedah. Kini, kemajuan perekaman kegiatan di bidang kedokteran/kesehatan ini, tidak saja tertulis di atas kertas, tetapi telah masuk ke era elektronik seperti komputer, mikrofilm, dan pita suara lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan pelayanan RM yang telah dilakukan sejak zarrran dulu, sangat berperan dalam perkembangan dunia pengobatan. Selain itu, orang banyak melupakan peran RM dalam informasi di bidang kesehatan. Informasi apapun yang perlu diketahui di bidang kesehatan dapat digali dari catatan yang ada di dalam RM. Karena itu, organisasi profesi yang bergerak dalam bidang RM, Ferhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKD yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1989, sangat menonjolkan aspek informasi ini dalam kegiatannya seperti yang terlihat dari nama organisasi ini. Pada masa sekarang, terlihat kemajuan yang pesat dalam pengelolaan dan manajemen RM di rumah sakit-rumah sakit ataupun praktik pribadi. Bila pada masa lalu terkesan siapa saja dapat ditunjuk untuk mengelola RM di RS, sekarang diperlukan tenaga profesional di bidang ini. Makin disadari RM mempunyai kedudukan yang strategis dalam manajemen RS masa kini. Dalam UUPK diatur tentang kewajiban dokter dalam membuat RM dalam pelayanan kesehatan dan sanksi hukum bagi dokter yang lalai dalam melaksanakannya.
Perhembqngsn RM di lndoneriq Walaupun pelayanan RM di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan, namun perhatian untuk pembenahan yang lebih baik dapat dikatakan mulai sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menkes RI No. 0S7Birhtp/1972 yang menyatakan bahwa semua rumah sakit diharuskan mengerl'akan medical record'ing dan rrpofttng dan hospital statrstic. Keputusan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya Keputusan Menkes RI No. 034/Birhup/1972 tentangPerencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit. Pada Bab I pasal 3 dinyatakan guna menunjang terselenggaranya rencana induk
(nasterplan) yang
a. b.
bai(
setiap rumah sakit diwajibkan:
Mempunyai dan rnerawat statistik yang mutakhir Membina RM yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 134,/Menkes /SK/M78 tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit menyebutkan subbagian
€al
I
RehomMedis
pencatatan medik mempunyai tugas mengatur pelalsanaan kegiatan pencatatan medik. Dari keputusan-keputusan Menteri Kesehatan di atas, terlihat adanya usaha serius untuk mulai membenahi masalah RM dalam usaha memperbaiki remrding, ,ePoxing hospital stattshbs dan lain-lain, yang kini kita kenal sebagai informasi kesehatan.
Untuk mendukung peningkatan mutu dan peran RM dalam pelayanan kesehatan,-IDl juga menerbitkan Fatwa IDI tentang RM, dalam SK No. 315/PB/ 4.4/ 88, yang menekankan bahwa praktik profesi kedokteran harus melaksanakan RM. Fatwa ini tidak saja untuk dokter yang bekerja di rumah sakit, tetapi juga untuk dokter praktik pribadi (lihat Lampiran 1). Serangkaian peraturan yang diterbitkan pemerintah mengenai RM, dipertegas secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749.a/Menkes/Per/ Xll/1989 tentang RM (Medt:cal RecorQ sehingga RM mempunyai landasan hukum yang kuat. (lthat Lanpiran 14). Guna melengkapi ketentuan dalam pasal 22 Permenkes tentang RM yang menyebutkan "hal-hal teknis yang belum diatur dan petunjuk pelaksanaan peraturan ini akan ditetapkan oleh DirekturJenderal sesuai biCang tuga.s masing-masing'i Direktorat Jenderal Pelayanan Medik pada tahun 1991 telah pula menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan PenyelenggaraanRM/Medbal Records di Rumah Sakit (SK. DirekturJenderal Pelayanan Medik No. 78 tahun 1991). Dalam Undang-undang Kesehatan, walaupun tidak ada bab yang mengatur tentang RM secara khusus, secara implisit Undang-undang ini jelas membutuhkan adanya RM yang bermutu sebagai bukti pelaksanaan pelayanan kedokteran/ kesehatan yang
b
erkualitas.
Kewajiban dokter untruk membuat RM dalam pelayanan kesehatan dipertegas dalam UUPK seperti terdapat pada pasal a6: $). Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat RM. (2) RM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Setiap catatan RM harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Selanjutnya dalam pasal 79 diingatkan tentang sanksi hukum yang cukup berat, yaitu denda paling banyak Rp.50.000.000,- bila dokter terbukti sengaja tidak membuat RM.
Pengertiqn Sebelum RM populer seperti sekarang kalangan kesehatan menggunakan istilah "status pasien". Karena bernada bahasa asing (Belanda), orang berusaha mengganti
istilah ini dengan bahasa Indonesia yang lebih sesuai sehingga muncul istilah catatan medik, dokumen medik, dan lain-lain. Namun, tampaknya belakangan ini orang lebih cenderung menggunakan istilah RM sebagai te4'emahan dari "medtlcal rrcord," biarpun terjemahan yang dibuat oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai hasil kerja sama dengan Panitia Kerja Pembinaan dan pengembangan Sistem Pencataan Medis adalati "RM,/kesehatan" (RMK). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa RM adalah kumpulan keterangan tentang identitas, hasil anamnesis, pemeriksaan, dan catatan segala kegiatan para
Etllao Kedohteron don Huhum Kelehqton
66
pclayan kesehatan atas pasien dari waktu ke waktu, e;atatan ini berupa tulisan ataupun gambar, dan belakangan ini dapat pula berupa rekaman elektronik, sepelti komputer, mikrofilm, dan rekaman suara. Dalam Permenkes No. 749alMenkes/PerlxII/Lglg tentang RM, disebut pengertian RM adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan,
hI RM Di nrmah sakit didapat duajenis RM, yaizu: . RM untuk pasien rawat jalan . RM untuk pasien rawat inap Untuk paoien rawat jalan, termasuk pasien gawat damrat, RM memiliki informasi pasien, antara lain:
a. Identitas dan formulir perizinan (lembar hak kuasa) b. Riwayat penyakit (anamnesio) tentang
. , ',
e.
keluhan utama
riwayalsekarang nvtayatpenyakit yang pernah diderita rivtayatkeluarga tentang penyakit yang mungkin diturunkan Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, seanning MRI, dan lain lain.
d. e.
Diagnocis dan/ataa diagposis banding Instzuksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan yang berwenang.
Untuk rawat inap, memuat informasi yang s{lma dengan yang terdapat dalam rawat jalan, dengan tambahan: Persetujuan tindakan medik
. . . . .
eatatan konsultaei eatatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya eatatan obseffasi ldinik dan hasil pengobatan Rcsume akhir dan evaluasi pengobatan.
Rerume Ahhlr Dari beberapa kewajiban dokter atas RM pada pasien rawat inap, ada satu hal yang perlu diperhatikan khusus, yaitu pembuatari resume akhir atau evaluasi pengobatan, Resume ini dibuat segera setelah pasien dipulangkan'
Isi resume harus singkat, menjelaskan informasi penting tentang penyakit, pemeriksaan yang dilakukan dan pengobatannya. Isinya antara lain menjelaskan: 1, Mengapa pacien masuk rumah sakit (anamnesis). 2. Hasil penting pemeriksaan fisik diagnostik, laboratorium, rontgen, dan lainlain,
gdr'
t
Rehqm M€dle
3. Pengobatan dan tindakan operasi yang dilaksanakan. 4, Keadaan pasien waktu keluar (peilu berobat jalan, mampu untuk bekerja, dan
lain-lain). ,5. Anjuran pengobatan dan perawatan (nama obat dan dosisnya, tindakan pengobatan 1ain, dirujuk ke mana, perjanjian unf,rk datang lagi, dan lain-lain).
Tlljuan pembuatan resume ini adalah: "Untuhmenjamin pelayanan
medik dengan kualitas yang tinggi serta kontinuitas bahan yang berpna bagi dokter pada waktu menerima pasien untuk dirawat kembali. 2. Bahan penilaian staf medik rumah sakit, 3" Untuk memenuhi permintaan dari badan-badan resmi atau perseorangan tentang pcrawatan seorang pasien. Misalnya dari penrsahaan Asuransi (setelah persetujuan Direktur) Sebagai bahan infurmasi bagi dokter yang bertugas, dokter yang mengirim dan dokter konsultan,
t.
Untuk pasien yang meninggal dibuat Laporan sebab kematian.
Kcgunoqn RM Bila ditelusuri lebih jauh, RM mempunyai aspek hukum kedisiplinan dan etik petugas kesehatan, kerahasiaan, keuangan, mutu serta manajemen rumah sakit'dan
audit medik.
RM adalah: Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberi pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien'
Seeara umum kegunaan
1.
2.
Dengan membaea RM, dokter atau tenaga kesehatan lainnyp yang terlibat dalam merawat pasien (misalnya, pada pasien rawat bersama atau dalam konsultasi) dapat mengetahui penyakit, perkembangan penyakit, terapi yang diberikan, dan lain-lain tanpa harus berjumpa satu sama lain. Ini tentu merupakan sarana komunikasi yang efisien, Sebagai dasar untuk pereReaRaan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada pasien, Segala instruksi kepada perawat atau komunikasi sesama dokter ditulis agar
reneana pengobatan dan perawatan dapat dilaksanakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkuqjung/dirawat di rumah sakit. Bila suatu waktu diperlukan bukti bahwa pasien pernah dirawat atau jenis pelayanan yang diberikan serta perkembangan penyakit selama dirawat, tentu
3. Sebagai bukti tertulis atas segala
data dari RM dapat mengungkapkan denganjelas. studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan
4. Sebagai dasar analisis, kepada pasien,
Baik buruknya pelayanan yang diberikan tereermin dari eatatan yang ditulis atau data yang didapati dalam RM. Hal ini tentu dapat dipakai sebagai bahan studi ataupun evaluasi dari pelayanan yang diberikan,
68
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
5.
Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, mmah sakit niaupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
6.
Bila timbul permasalahan (tuntutan) dari pasien kepada dokter maupun rumah sakit, data dan keterangan yang diambil dari RM tentu dapat diterima semua pihak. Di sinilah akan terungkap aspek hukum dari RM tersebut. Bila catatan dan data terisi lengkap, RM akan menolong semua yang terlibat. Sebaliknya, bila catatan yang ada hanya sekedarnya saja, apalagi kosong pasti akan merugikan dokter dan rumah sakit. Penjelasan yang bagaimanapun baiknya tanpa bukti tertulis, pasti sulit dipercaya. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
Setiap penelitian yang melibatkan data klinik pasien hanya dapdt dipergunakan bila telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, RM di rumah
7.
sakit pendidikan biasanya tersusun lebih rinci karena sering digunakan untuk bahan penelitian. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayatan pelayanan medik pasien.
Bila pasien mau dipulangkan, bagian administrasi keuangan cukup melihat
8.
RM, dan segala biaya yang harus dibayar pasien,/keluarga dapat ditentukan. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan. Data dan infomasi yang didapat dari RM sebagai bahan dokumentasi, bila diperlukan dapat digunakan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban atau laporan kepada pihak yang memerlukan masa mendatang.
Untuk memudahkan mengingat begitu banyak kegunaan (oalue) dari RM, kalangan RM memendekkannya dalam mneumonik CI. ALFREDS yangberarti mempunyai nllai: Communicahbn,Infotmahon,Adrnz:n*tration, Legal, Ftnanu'a/, Raearch, Educattbn, Documenlation dan Sta / nl h.
lnformqri Kerehqtqn Dari semula sudah dikemukakan bahwa dari data yang terdapat dalam RM, bila diolah menurut keperluannya dapat menjadi sumber informasi kesehatan. Informasi ini bisa mengenai jumlah kunjungan rawat jalan (out paven), rawat inap Qn pasien), jenis penyakit, lama rawat penyakit-penyakit tertentu, obat-obat yang dipakai, dan
lainlain. Melalui RM dapat pula dihasilkan berbagai indikator yang dapat dipakai untuk menilai mutu dan efisiensi pelayanan, misalnya:
. . . . ' .
Bed Occupahon Rate (BOR). Bed Tiurn Ozter (BTO) Lengt/t or Stay (LOS). Tiunt Over Interual (TOD. Net DeatltRala (NDR). Gross Death Rate (GDR).
?a/
Q
RehomMedis
Begitu pula dengan efisiensi penggunaan sumber daya, dengan rnembandingkan arrtara sumber daya yang dikeluarkan dan output yang dihasilkan. Hal inilah yang perlu dipahami kalangan yang bertanggung jawab terhadap RM. Dalam kelompok ini, termasuk staf medik, para ahli kesehatan, pimpinan rumah sakit, paramedik, dan pihak pengelola berkas RM' Staf medik dan tenaga kesehatan lainnya dituntut untuk mengisi RM secafa cepat, akurat, dan mudah dibaca. Dalam hal RM diisi oleh dokter muda (ko-asisten) pendelegisian ini harus dengan jaminan bahwa yang dilimpahi tugas harus benar-
benar cakap dan menguasai teknik pengisian dan pelaporan. Begitupun, tanda tangan akhir harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab tehadap pasien, setelah memeriksa kembali seluruh informasi yang dicatat dan melakukan koreksi bila perlu.
Dari pihak paramedik juga dituntut hal yang sama. Informasi yang dicatat dengan baik, lengkap, cepat dan tepat akan sangat membantu pihak staf medik. Pihak paramedis, misalnya berkewajiban untuk mengingatkan dokter bahwa diagnosis akhir harus ditegakkan waktu pasien dipulangkan, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan diagnosa akhir ini belum bisa ditegakkan. Thnpa adanya informasi medik yang dicatat dengan baik oleh kalangan medik maupun paramedi( kegunaan (aa/ue) seperti yang dikemukakan sebelumnya tidak akan tercapai. Wajib diusahakan tidak lebih dari 48 jam sesudah pasien pulang, dikembalikan kepada pihak pengelola RM.
RM
sudah
Pemilih RM Masalah kepemilikan RM ini timbul karena tidak jarang dokter dan rumah sakit menghadapi pasien atau keluarga pasien ataS sesuatu alasan memerlukan RM. Alasan ini umumnya dapat dipahami, seperti apabila pasien atau keluarga pasien mau pindah ke daerah lain. Untuk memudahkan ia berobat ke dokter lain di tempat yang baru, secara akal
sehat tentu riwayat dan perjalanan penyakit yang dialaminya (atau salah satu anggota keluarganya) beserta segala pemeriksaan dan pengobatan yang telah dilalui dan diterimanya akan sangat membantu dokter yang akan melanjutkan pengobatan dan perawatan. Apalagi bila pengobatan yang diterimanya telah sesuai dengan yang diharapkannya. Bukanlah hal itu akan meringankan biaya pula. Di samping itu, dalam pikiran pasien (keluarga), rumah sakit tidak akan menggrnakan
RM'miliknya" ini lagi. Di sinilah masalih itu muncul, sebab bagi rumah sakit, setiap RM mempunyai banyak nilai seperti yang dikemukakan sebelumnya. Biarpun RM tersebut akan menjadi tidak aktif namun suatu waktu mungkin diperlukan. Standar internasional menyatakan RM adalah milik rumah sakit, sedang isinya memang milik pasien. Begitu pula yang diatur dalam Permenkes tahun 1989 tentang RM (Pasal 9 )' Dalam situasi demikian, banyak kebijaksanaan yang ditempuh. Ada yang mengizinkan pasien mengkopi RM secara lengkap. Namun, ada pula yang membuat ringkasannya saja sesuai dengan kebutuhan pasien.
Etlhs Kedohterqn dEn Huhum Kelehqton
Bila dokter tclah membuat resume akhir, catatan inilah yang perlu disampaikan
oleh dokter untuk dokter yang akan melaqjutkan pengobatan, atau untuk kepentingan lain oleh pasien, Semua kebijaksanaan tadi haruslah terlebih dahulu atas persetujuan dokter yang merawat pasien dan direktur nrmah sakit, Salah sekali bila dokter menyerahkan RM yang asli kepada pasien,
Kerqhsriqon RM Secara umumr dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam RM sifatnya rahasia. Pasien tentu mengharapkan apa yang ditulis dokter yang eifatnya rahasia bagi dirinya tidak dibaea oleh kalangan lain. Hal ini yang menyebabkan bila dokter merasa perlu konsultasi dengan dokter lain, harus atas persetujuan pasien karena dalam hal demikian dokter konsultan akan membaea segala rekaman dan eatatan dokter pertama. Kewajiban dokter dan kalangan kesehatan untuk melindungi rahaoia ini tertuang
dalam Lafal sumpah dokter, KODEKI, dan peraturan penrndang-undangan yang ada, dibahas dalam Bab 11 tentang Rahaoiajabatan dan pekerjaan dokter,
Lqmq Penyimpqnsn RM Persoalan ini timbul bila ruang tempat penyimpanan RM terbatas, RM yang baru terus bertambah, sementara ruangan tempat RM tidak mungkin menampung";alan keluar yang dapat ditempuh adalah dengan menyingtirkan sebagian dari RM yang pasti diperkirakan tidak akan dipakai lagi. Suatu rencaRa yang paoti tentang pe-
ngelolaan RM yang tidak aktif harus ditetapkan sehingga selalu tersedia tempat penyimpanan RM yang baru. Dengan perkataan lain pengertian penyingkiran ini akan berhubungan dengan berapa lama RM harus dieimpan. Berpedoman pada Permenkes tentang RM tahun 1989, pada pasal 7, dinyata= kan: (1) Lama penyimpanan RM sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung tanggal terakhir pasien berobat, (2) Lama penyimpanan RM yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditetapkan tersendiri.
RM yang tidak aktif dapat disimpan di ruangan lain atau dibuat milcofilm, Pembuatan mikrofilm atau komputer daa lain-lain tentu merupakan beban bagi rumah sakit. Sebagai perbandingan, dikemukakan kebijakan beberapa negara lain sehubungan dengan retenti RM: Berdasarkan studi Dr. G"D. Mogli (lndia) dikatakan bahwa sebaiknya RM pasien berobatjalan disimpan sekitar 3-5 tahun dan pasien rawat inap sekurangkurangnya 10 tahun,
.
'
Amenlcan Medfual Rceord Assoetattbn dan Anen"ean Hlspxtal Assnalaabn menyimpulkan sebagai berikut. a, Berkas RM yang dalam perkara ditahan 10 tahun setelah perkara terakhir selesai.
8cl
I
Reksm Medls
b, Dalam
keadaan biasa, menyimpan berkas RM 5 tahun setelah kunjungan pasien terakhir, sesudahnya berkas RM boleh dimusnahkan kecuali dihalangi oleh peraturan yang ada sesudahnya,
Sebelum dimusnahkan, berkas tersebut harus:
1, Diambil informasi-informasi utama.
2.
Menyimpan berkas anak-anak hingga batas usia tertentu sesuai dengan keteRtuan yang berlaku
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Inggris, Qepanemen Kesehatan merekomendasi masa retensi RM, minimum:
3. Menyimpan
. .
. .
berkas
RM
RM obstetri,2S tahun
RM anak-anak dan usia muda, disimpan sampai ulang tahun ke-25, atau
8
tahun sesudah kunjungan terakhir.
RM
pasien gangguan mental, 90 tahun sesudah dokter yang merawat
menyatakan sudah sembuh.
RM yang lain, 8 tahun dan resume akhir dibuat'
Lembqrqn yqng Dltqndstqngqnl Dohter Dalam RM lembaran-lembaran yang perlu ditandatangani dokter adalah
sebagai
berikut.
1, Surat
pengantar rawat inap
2. ea@tanMedis
3, Lembar Instnrksi dokter (diagnostik dan pengobatan) 4, Surat Rujukan (Konsul) dan Balasan Konsul 5. Permintaan pemeriksaan laboratorium, radiologi, histopatologik 6. Resep
7
B.
9.
Permintaan darah Surat persef,tjuan atau penolakan tindakan medik (operasi) Surat persetqiuan pembiusan Laporan operasi Surat laporan pasien positif HIV/AIDS
10. 11. 12. Resume Medis 13. Surat laporan cebab kematian (klinis) 14. Surat pernyataan mengikuti penelitian (Infonned eonmfl 15. Surat izin membawa mayat 16. Honorarium Dokter (pribadi, rumah sakit, perusahaan)
Pada wakru audit rekam medis, tanda tangan dokter pada lembaranlembaran tersebut perlu diteliti keberadaannya
TO Trnomln Mrox (lxronneo Coxseur)
PrnseruluAN
Tuiuon lnrtruhrionol Khurur 1. Menjelorhon persetujuon seteloh penjelqron dqlom peloyonon hedohteron
2. Menjeloshon isi Permenhes No.585 Tohun 1989 tentong PTM. 3. Menjeloshqn tentqng Persetujuon Tindohon Kedohteron dolom UUPK Pohoh Bohqrqn 1. Hoh menentuhqn nqsib sendiri 2. Permenhes No.585 Tohun 1989 tentong PTM 3. Persetujuon Tindohon Kedohteron dqlom UUpK
tub-Pohoh Bohqrqn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
72
Pengertion PTM. Bentuh PTM.
lnformosidqlom PTM. Permenhes No.585 Tohun 1989 tentqng PTM. Persetujuon Tindohon Kedohteron dolom posol45 UUpK Penolbhon tindqhqn medih oleh posien/heluqrgo.
eal
10
Persetujuon Tindohon Medih (lnformed Consent)
73
Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau kontrak terapeutik. Tiap-tiap pihak, yaitu yang memberi pelayanan (medbal proaiders) darr yang menerima pelayanan (medical receizters) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Dalam ikatan demikianlah masalah Persetujuan Tindakan Medik atau yang sekarang disebut Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTM) ini timbul. Artinya, di satu pihak dokter (tim dokter) mempunyai kewajiban untuk melakukan diagnosis, pengobatan, dan tindakan medik yang terbaik menurut jalan pikiran dan pertimbangannya (mereka)' dan di lain pihak pasien atau keluarga pasien memiliki hak untuk menentukan pengobatan atau tindakan medik apayang akan dilaluinya. Masalahnya adalah, tidak semua jalan pikiran dan pertimbangan terbaik dari dokter akan sejalan dengan apayang diinginkan atau dapat diterima oleh pasien atau keluarga pasien. Hal ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari segi medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan dari segi lain yang tidak kalah pentingnya, seperti keuangan, psikis, aguna, dan pertimbangan keluarga. Perkembangan seputar PTM ini di Indonesia tidak lepas dari perkembangan masalah serupa di negara lain. Arus informasi telah membawa Indonesia perlu membenahi masalah PTM ini. Declarahbn ofLubon (1981) dan Pattents'Bill ofRigltt (Amen'can Hosprtal Associahbn, 197) pada intinya menyatakan bahwa "pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan, dan hak untuk menerima informasi dari dokternya sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medik'.
Hal ini berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri (the igltt to self
deterrnination) sebagai dasar hak asasi manusia, dan hak atas informasi yang dimiliki
pasien tentang penyakitnya dan tindakan medik ap3 yang hendak dilakukan terhadap dirinya. Dari kacamata demikian, PTM sebetulnya dapat dilihat sebagai penghormatan kalangan kesehatan terhadap hak otonomi perseorangan. Lebih jauh hal ini dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan, atau dari pandangan lain dapat pula dikatakan bahwa PTM merupakan pembatasan otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien. Perkembangan terakhir di Indonesia mengenai PTM adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 585,/Menkes/Pet/IX./1989 tentang Persetujuan
Tindakan Medik Q?fonned consen). 'Kalangan kesehatan tentu diharapkan sejak awd telah memahami masalah
PTM dengan baik karena merupakan salah satu batu yang dapat membuat kalangan kesehatan tersandung dalam menjalankan profesi yang menjurus ke malpraktik
medik.
Pengertion PTM PTM adalah teq'emahan yang dipakai untuk istilah inlformed consenl. Sesungguhnya te4'emahan ini tidaklah begitu tepat. Inlfumed artinya telah diberitahukan, telah disampaikan, atau telah diinformasikan. Consent attinya persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, mformed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan.
Etlhq Kedohteron don Huhum Kei€hqtqn
Pengertian demikian tidak tepat tergambar pada terjemahan PTM. Persetqiuan Setelah Penjelasan (PSP) mungkin lebih sesuai dengan padanan mfomed consent, Namun, dengan diterbitkannya Perafuran Menteri Kesehatan No, 585 tahun 1989, istilah PTM-lah yang renmi dipakai" Dalam Undang-undang Praktik'Kedokteran tahun 2004, istilah ini diganti lagi dengan istilah baru, yaitu Persetqjuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi. Yang dimaksud dengan tffirmed atau memberi penjelasan di sini adalah semua keadaair yang berhubungan dengan penyakit pacien dan tindakan medik apayang akan dilakukan dokter serta hal-hal lain yangperlu dijelaekan dokter atas pertanyaan pasien atau keluarga Di negeri Belanda, untuk maksud yang sama mereka menggunakan istilah 'gm'cltte toestemming" yang artinya izin ata.u peroetujuan'yang terarah" Jerman
menyebutnya %$klarunggflr'cht" yang berarti kewqjiban dskter untuk memberi penerangan. Dalam Permenkes No. 589 tahun 1989 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PTM adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut"
Dalam pengertian demikian, PTM bisa dilihat dari dua eudut, yaitu pertama membicarakan PTM dari pengertiaR umum dan kedua membiearakan PTM dari pengertian khusus. Dalam pengertian umum, PTM adalah persetujuan yang diperoleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik apapun yang akan dilakukan. Namun, dalam pelayanan kecehatan sering pengertian kedua lebih dikenal, yaitu PTM yang dikaitkan dengan persetujuan atau izin tertulis dari pasieny'keluarga pada tindakan operatif atau tindakan invasif lain yang berisiko, Oleh karena itu, dahulu PTM ini lebih dikenal sebagai Surat Izin Operasi (SIO), Surat Persetujuan Pasien, Surat Perjanjian, dan lain-lain istilah yang dirasa sesuai oleh nrmah sakit atau dokter yang merancang surat tersebut" Kini, sesudah diterbitkannya Permenkes tentang PTM tersebut, sudah banyak perubahan tentang pengertian dan pemahaman di kalangan kesehatan mengenai irforrned consmtini. Appelbaum seperti dikutip Guwandi (1993) menyatakan mfarmed eonsmlbukan sekadar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, melainkan menrpakan proses komunikasi. Tercapainya kesepakatan antara dokter-pasien mezupakan dasar dari seluruh proses tentang hfonned eonsent Flormulir itu hanya merupakan pengukuhan atau pendokumentasian dad apa yang telah disepakati (infimed consent ts a pwcess, nat an
nenfl,
Bentuh PTM Ada dua bentuk PTM, yaitu: 1. Tersirat atau dianggap telah diberikan (implfud consenfl . keadaan normal
.
keadaan darurat
8d/
t0
Persetuiuon Tindohon Medih (lnformed Consent)
2. Dinyatakan
' '
(Expressed consen4
lisan nrlisan
Inphed cvnsent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap doker dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan dokter di sini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui umum. Misalnya pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, melakukan suntikan pada pasien, dan melakukan penjahitan. Sebetulnya persetujuan jenis ini tidak termasuk informed crnsent dalam arti murni karena tidak ada penjelasan sebelumnya. Implred cuxrent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (energmq) sedang dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak di tempat, dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter (Permenkes No. 585 tahun 1989, pasal 11). Jenis persetujuan ini disebut sebagai Presumed consent. Artinya, bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter. Expressed cnnseltt adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian, sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian. Misalnya, pemeritsaan dalam rektal atau pemeriksaan dalam vaginal, mencabut kuku dan tindakan lain yang melebihi prosedur pemeriksaan dan tindakan umum. Pada saat ini, belum diperlukan pernyataan tertulis. Persetujuan secara lisan sudah mencukupi. Namun, bila tindakan yang akan dilakukan mengandung risiko seperti tindakan pembedahan atau prosedur pemeriksaan dan pengobatan yang invasif, sebaiknya didapatkan PTM secara tertulis. Seperti dikemukakan sebelumnya, oleh kalangan kesehatan atau rumah sakit, surat pernyataan pasien atau keluarga inilah yang disebut PTM.
lnformqri Bagan yang terpenting dalam pembicaraan mengenai infonned cnnstnt tentulah mengenai informasi atau penjelasan yang perlu disampaikan kepada pasien atau keluarga. Masalahnya adalah informasi mengenai apa (rnltatl yang perlu disampaikan, kapan disampaikan (dten), siapa yang harus menyampaikan (usho), daninfor masi mana (za/tt:c/t) yang perlu disampaikan. Dalam Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang PTM, dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/keluarga diminta atau tidak diminta.Jadi, informasi harus disampaikan, Mengenai apa (zaha) yang harus disampaikan, tentulah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit pasien. Tindakan apa yang akan dilakukan, tentunya prosedur tindakan yang akan di1'alani pasien baik diagnostik maupun terapi dan iain-lain sehingga pasien atau keluarga dapat memahaminya. Hal ini mencakup
76
Etiho Kedohterqn don Huhum Kesehoton
bentuk, tujuan, risiko, manfaat dari terapi yang akan dilaksanakan dan alternatif terapi (tlte nature, purpose, nsh, and benefit Ef any treatment they prtpose to perfom, as we// as any ahernattbefim oftreatment tltat may exutfor the pahlent condittbn). Penyampaian informasi haruslah secara lisan. Penyampaian formulir untuk ditandatangani pasien atau keluarga. tanpa penjelasan dan pembahasan secara lisan dengan pasien /keluarga tidaklah memenuhi persyaratan. Mengenai hapan (zahen) disampaikan, bergantung pada waktu yang tersedia
setelah-dokter memutuskan akan melakukan tindakan invasif dimaksud. Pasien atau keluarga pasien harus diberi waktu yang cukup untuk menentukan keputusannya. Yang menyanpathan (raho) informasi, bergantung pada jenis tindakan yang akan dilakukan. Dalam Permenkes dijelaskan dalam tindakan bedah dan tindakan invasif lainnya harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan. Dalam keadaan tertentu dapat pula oleh dokter lain atas sepengetahuan dan petunjuk dokter yang bertanggung jawab. Bila bukan tindakan bedah atau invasif sifatnya, dapat disampaikan oleh dokter lain ataupun perawat. Penyampaian informasi ini memerlukan kebil'aksanaan dari dokter yang akan melakukan tindakan tersebut atau petugas yang ditunjuk untuk itu dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kondisi pasien. Nlengenai informasi mana (zuhtbh) yang harus disampaikan dalam Permenkes d!'elaskan haruslah selengkapJengkapnya, kecuali dokter menilai informasi tersebut dapat merugikan kepentinga.n kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi. Bila perlu, informasi dapat diberikan kepada keluarga pasien. Dalam UUPK tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi, informasi atau penjelasan ini dinyatakan bahwa dalam memberikan penjelasan sekurang-kurangnya mencakup : a. Diagnosis dan tatacara tindakan medis b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan c. Alternatif tindakan lain dan risikonya d. Risiko dan kornplikasi yang mungkin teq'adi e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
Perretuiuqn Inti dari persetujuan adalah persetujuan haruslah didapat sesudah pasien mendapat informasi yang adekuat. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa (di atas 21 tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan sehat mental. Dalam banyak PTM yang ada selama ini, penandatanganan persetujuan ini lebih sering dilakukan oleh keluarga pasien. Hal ini mungkin berkaitan dengan kesangsian terhadap kesiapan mental pasien sehingga beban demikian diarnbil alih oleh keluarga pasien atau atas alasan lain. Unttrk pasien di bawah umur 21 tahun, dan pasien pasien gangguan jiwa yang
menandatangani adalal' orang fiia./wah/keluarga terdekat atau induk semanE. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak didainpingi oleh
841
lo
Pe$elutuon Tindohon Medih (lnformed Consent)
77
keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera, tidak diperlukan persetujuan dari siapa pun (pasal 11 bab IV Permenkes No. 585).
Sama dengan yang diatur dalam Permenkes tentang PTM ini, The Medical Defence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Cliruca/ Practice menyatakan bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya PTM, yaitu:
1. Diberikan secara bebas 2. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian 3. Telah di'elaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien
4. 5.
dapat
memahami tindakan itu perlu dilakukan Mengenai sesuatu hal yang khas Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama.
Penolqhqn Seperti dikemukakan pada bagian awal, tidak selamanya pasien atau keluarga se-
tuju dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian, kalangan doker maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasiei atau keluarga mempuny"i ttut untuk menolak usul tindakan yang akan dilakukan. Ini disebut sebagai infomed refiral' Tidak ada hak dokteryang dapat memaksa pasien mengikuti anjurannya, walau-
pun dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada
pasien.
'r
Bila dokter gagal dalam meyakinkan pasien pada alternatif tindakan yang diperlukan, untuk keamanan di kemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit -"t ti.tt" pasien atau keluarga menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik yang diperlukan' Dalam kaitan transaksi terapeutik dokter dengan pasien, pernyataan penolakan pasien atau keluarga ini dianggap sebagai pemutusan transaksi terapeutik. Dengan demik,an, apayafigterjadi di belakang hari tidak menjadi tanggung jawab dokter atau rumah sakit lagi.
IT Rlnrun fmlrlr.r
DAN
Prxrrumx Doxrrn
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurur 1. Menyebuthon definisi rohosia hedohteron. 2. Membedohon rqhosio joboton don peherjoon dohter. 3. Menjeloshqn bilo rohosio joboton otou peherjoon dohter dopot dibuho.
4. Memberihon contoh-contoh hqsus yqng berhoiton dengon rohqsiq joboton otou peherjoon dohter. 5. Menjeloshqn sonhsihuhum bilo terjodi pelonggoron. Pohoh Bqhqrqn 1. Rshosio joboton don peherjoon dohter. 2. pp No.lO Tohun 1966 tentqng Wojib Simpon Rohqsiq Kedohterqn 3. Undong-undong No.29 Tohun 2oo4 Pqsol Rahosio Kedohteron.
tub-Pohoh Bohqrqn 1. Pengertion rohosio hedohteron. 2. Pihoh yong diwojibhon menyimpon rohosio hedohterqn. 3. pP No.lO Tqhun 1966 tentong Wojib Simpon Rohorio Kedohteron. 4. Aspeh etih rohqsio hedohteron. 5. Contoh-contoh hosus yong berhoiton dengon rohosio joboton ctou peherjoon dohter.
6. Sonhsi huhum terhodop pelonggqron membuhq rqhqsiq hedohteron. 7. Rahosio Kedohterqn dolom Undqng-undong No.29 Tohun 2OO4 tentqng Prohtih Kedohterqn.
7e
8a/
ft
RohosiqJoboton dqn Peherioon Dohter
Sejak zaman Hippokrates, kewajiban memegang teguh rahasia p'ekerjaan dokter harus senantiasa dipenuhi, untuk menciptakan suasana percaya mempercayai yang mutlak diperlukan dalam hubungan dokter dengan pasien. Hippokrates merumus* kan sumpah yang harus diucapkan oleh murid-muridnya tentang rahasia pekerjaan dokter berbunyi: 'Apapun yang saya dengar atau lihat, tentang kehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan, karena saya harus me-
iahasiakannya". Namun, dalam perkembangan iptek kedokteran selanjutnya' terdapat pengecualian-pengecualian untuk membuka rahasia jabatan dan pekerjaan dokt.r, demi memelihara kepentingan umum dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Salah satu ayat Lafd, Sumpah Dokter Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Thhun 1960, berbunyi: "Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena peke{aan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter". bA"--Bab II KODEKI tentang kewajiban dokter terhadap pasien dicantumkan antaralain: "seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkanjuga setelah pasien meninggal dunia". Untuk mernperkokoh kedudukan rahasia jabatan dan pekerjaan dokter, telah pula dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Thhun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran, dinyatakan bahwa Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan pasal 111 Undang-undang Tentang Kesehatan jika tidak dapat dipidanakan menurut KUHP. Rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang, oleh beberapa orang saja, atau oleh kalangan tertentu' Olang biasanya tidak memberitahukan rahasia_kepada orang lain tanpa ada alasan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ia terpaksa berbuat demikian, Hal ini janganlah diremehkan. Sudah barang tentu tidak selalu hal-hal yang diberitahukan t seorang dokter merupakan rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada
"p"au orang lain. Seorang yang sakit influenza atau tulangnya patah karena jatuh,
jangankan dokter, tetangga dan teman-temannyapun tahu ia menderita penyakit iersebut. Namun, seseorang yang menderita penyakit sipilis atau gonorea (kencing nanah) akan merahasiakan itu terutama terhadap isteri atau suaminya, yang tidak mengetahui bahwa ia memiliki hubungan dengan wanita atau pria lain. Ia terpaksa meniberitahukan penyakitnya kepada dokter karena tanpa bantuan dokter ia tidak akan sembuh
Kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran pada pokoknya ialah kewajiban moril yang telah ada bahkan sebelum zaman Hippokrates, jadi lama sebelum adanyaundang-undang atau peraturan yang mengatur soal tersebut. Rahasia labatan ialah rahasia dokter sebagai pejabat struktural, sedangkan rahasia pekerjaan ialah rahasia dokter pada waktu menjalankan praktiknya (fungsional). Umumnya harnpir tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut.
80
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Untuk memahami soal rahasia jabatan seorang dokter kita bagi dalam 2 jenis:
1. Tingkah laku yang bersangkutan
ditilik dari sudut hqkum, tingkah laku
dengan pekerjaan sehari-hari
Dalam hal ini yang harus diperhatikan ialah:
a. Pasal 322 KUHP (1)
-
(2)
yang berbunyi:
"Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekel'aannya baik yang sekarang maupun yang dulu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah." 'Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang tertentu, iahanya dituntut atas pengaduan orang ifu."
ini sudah selayaknya berlaku untuk tiap orang, yang atas pekerjaannya berkewajiban menyimpan rahasia.Jadi, bukan untuk dokter saja, baik ia seorang dokter pemerintah, maupun seorang dokter swasta, melainkan juga bagi rohaniawan dan pengacara. Undang-undang ini diperkuat dengan luas norma-norma kesusilaan yang telah ada karena tidak hanya mengancam pelanggaran yang dilakukan pada waktu si pelanggar masih bekerja akti{ umpamanya seorang dokter yang masih berprakik, tetapijuga pelanggar yang sudah berhenti atau pindah dari pekerjaannya semula, umpamanya,seorang dokter pemerintah yang telah pensiun, atau seorang dokter swasta yang tidak berpraktik lagi. Selama masih berpraktik, boleh dianggap ada faktor kuat yang akan menjamin seorang dokter tidak akan membuka rahasia tentang pasien-pasiennya karena hal ini akan merugikan dirinya sendiri. Seorang dokter yang dikenal sebagai pembuka rahasia mungkin sekali praktiknya makin lama makin merosot; suatu kejadian yang benar-benar merupakan hukuman dari Undang-undang
masyarakat.
Ayat Q) undang-undang ini terutama berkenaan dengan rahasiajabatan dokter, saat dokter membuka rahasia tentang keadaan pasiennya, namun tidak dengan sendirinya akan dituntut di muka pengadilan, melainkan hanya sesudah terhadapnya diadakan pengaduan oleh pasien itu. Dalam undang-undang di kenal sebagai
delik aduan.
b.
Pasal 1365 KUH Perdata "Barang siapa yang berbuat sa.lah sehingga seorang lain menderita kerugian, berwajib mengganti kerugian itu".
Seorang dokter berbuat salah kalau ia mungkin sekali tanpa disadari membuka rahasia tentang seorang pasiennya yang kebetulan terdengar oleh majikan orang yang sakit itu. Lalu majikan memberhentikan pegawainya karena takut penyakitnya akan menulari pegawai-pegawai lain. Dokter diadukan oleh pasien itu. Selain hukum pidana menurut pasal 322 KUHP, dokter itu dapat dihukum perdata dengan kewajiban mengganti kerugian. Pada hakekatnya adanya ancaman hukuman perdata ini menimbulkan berbagai soal yang sulit dalam pekerjaan kedokteran sehari-hari.
8a/
2.
ll
Rohosiojqboton don Peherioon Dohter
81
Tingkah laku dalam keadaan khusus Menurut hukum, setiap warga negara dapat dipanggil oleh pengadilan untuk didengar sebagai saksi. Selain itu, seorang yang mempunyai keahlian dapat juga dipanggil sebagai ahli. Dengan demikian, dapatlah terjadi, bahwa seorang y-g -"-punyai keahlian, umpamanya seorang dokter, dipanggil sebagai saksi, sebagai ahli atau sekaligus sebagai saksi ahli. Selagi saksi atau saksi ahli mungkin sekali ia diharuskan memberi keterangan tentang seorang yang sebelum itu telah menjadi pasien yang diobatiny". I.ri berarti ia seolah-olah diharuskan melanggar rahasia pekerjaannya' Kejadian yang bertentangan ini dapat dihindarkan karena adanya hak undur dirl seperti yang dahulu tercantum dalam Pasal 277 Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB), dan berbunyi: 1. "Barang siapa yang karena martabatnya, pekerl'aannya atau jabatannyayang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta mengr.rndurkan diri dari memberi penyaksian, akan tetapi hanya dan terutama mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya itu.
apakah permintaan untuk mengundurkan diri itu beralasan atau tidak, diserahkan ke pengadilan negara ataujika orang yang dipanggil untuk memberi penyaksian itu orang asing, pertimbangan itu diserahkan kepada ketua pengadilan negara."
2. Pertimbangan,
Kini ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, yaitu setelah diundangkannya Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak tanggal 31 Deslmbbr 1981. Tentang hak undur diri terdapat pasal-pasal 120 dan 168, dan secara khusus tercantum pada pasal 170 KUIIAP, sebagai berikut. 1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat ataujabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keteiangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut, pengadilan negeri memutuskan apakah alasan yang dikemukakan oleh saksi atau saksi ahfuntuk tidak berbicara itu, layak dan dapat diterima
2. Hakim
atau tidak.
diri dapat dianggap sebagai pengakuan para ahli hukum, kedudukan rahasia jabatan itu harus di1'amin sebaik-baiknya, malahan dengan membebaskan seorang dokter yang menjadi saksi ataupun saksi ahli. Pembebasan itu tidak selalu datang dengan sendirinya. Menurut ayat Q),Pengadilan Negen/Kelaa Pengadilan Negeri atau Hakim yang memutuskan apakah alasan yattg dikemukakan oleh saksi atau saksi ahli untuk tidak berbicara itu layak dan dapat diterima atau tidak. Dalam hal ini, mungkin sekali timbul pertentangan yang amat keras antara pendapat dokter dan pendapat hakim, yaitu bila hakim iidak dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh dokter untuk menggrnakan hak undur dirinya karena ia berkeyakinan bahwa keterangan yang harus diberikan
Penegakan hak undur
bah;
itu melanggar rahasia jabatannya.
82
Etihci Kedohteran don Huhum Kesehoton
Bagi dokter yang menjadi pedoman dalam menentukan sikapnya ialah: Yang pertama-tama didahulukan adalah rahasia jabatan dokter, terutama karena kewajiban moral. Alasan melepaskan rahasia jabatan yang mungkin terpaksa ditempuh adalah pertumbuhan akal sehat, yaitu ada tidaknya kepentingan yanglebih utama atau kepentingan umum. Umpamakan seorang dokter sebagai saksi harus memberi keterangan mengenai seorang yang telah diperiksa dan diobatinya karena menderita luka-luka. Pada sidang pengadilan ternyata si sakit itu ialah seorang penjahat besar yang mendapat luka paJa waktu ia melakukan tindakan pidananya.
Keterangan dokter itu sangat diperlukan oleh pengadilan agar rangkaian bukti meniadi lengkap, Kita mudah mengerti bahwa dalam hal demikian dokter itu wajib memberikan keterangan agar masyarakat dapat dihindarkan dari kejahatan lain, yang mungkin dilakukan jika ia dibebaskan. Pada peristiwa tersebut di atas kita harus sadar bahwa rahasia jabatan dokter bukanlah dimaksudkan untuk melindungi kejahatan. Golongan yang berpendirian mutlak, yangjuga dalam hal serupa ini tidak sudi melepaskan rahasiajabatannya, berarti tidak mengutamakan kepentingan umum, malahan membahayakannya.
Contoh lain dalam praktik sehari-hari dengan pengorbanan kepentingan suatu pihak harus dilakukan untuk kepentingan pihak lainnya ialah:
1. Seorang supir yang menderita sakit ayan (epilepsi), yang jika
2. 3.
penyakitnya bangkit pada waktu sedang menjalankan tugasnya, pasti sangat membahayakan tidak saja terhadap dirinya sendiri, tetapi lebihJebih lagi terhadap keselamatan umum. Seorang guru yang menderita penyakit tuberkulosis aktif yang dapat menular kepada murid-murid pada waktu ia mengajar. Seorang pembantu rumah tangga yang menderita penyakit gonorea atau hepatitis B yang tugasnya mengasuh beberapa anak kecil, sehingga kemungkinan besar sekali ia akan menulari mereka.
Dalam ketiga hal tersebut di atas, berbagai alasan yang dipergunakan untuk melepaskan rahasiajabatan harus kokoh dan kuat, sehingga dapat meyakinkan orang lain (termasuk hakim yang mungkin sekali ikut campur tangan jika seandainya dokter itu kelak diadukan). Kalau seandainya pasien menderita penyakit yang tidak sukar disembuhkan, kepadanya dapat diberi cuti dahulu sampai ia sembuh. Sebelum sembuh, ia dilarang melakukan pekerjaan. Bila penyakit tidak dapat disembuhkan dan tetap merupakan bahaya bagi orang lain (misalnya epilepsi), sebelum.melanggar rahasia pekerjaan, dokter dapat memberikan penerangan sepenuhnya kepada pasien supaya persoal*' annya dapat dipahami benar-benar. Pasien diyakinkan bahwa penyakitnya membahayakan orang lain supaya ia dengan rela menerima pemberhentian dari pekerjaannya dengan ketentuan yang berlaku dalam soal ini. Bila rahasia jabatan terpaksa dilanggar setelah segala ikhtiar dilakukan tanpa hasil, hal ini hendaknya disalurkan ke sebuah majelis penguji kesehatan resmi yang tugasnya antara lain, menentukan apakah seseorang itu sehat atau menderita penyakit.
9ad
ll
Rohosio
loboton don Peherioon Dohter
83
Kewajiban dokter dalam keadaan terpaksa serupa itu ialah rnemberitahukan kepada majikan si sakit, bahwa ia menganggap si sakit perlu diperiksa kesehatannya
oleh majelis tersebut. Dengan jalan ini, majelis penguji kesehatan yang menurut undang-undang tugasnya memang menguji kesehatan orang, dapat melaporkan kepadanya secara bebas. Tanpa melanggar pasal322 KUHP, penyakit yang diderita oleh orang yang diuji itu dapat diteruskan kepada majikannya. Mungkin nama penyakitnya (diagnosis) tidak perlu disampaikan kepada majikannya, cukup kalau dokter menerangkan atas sumpah jabatannya bahwa si pegawai menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja terus, dapat menular, atau membahayakan orang lain, dan karena itu dokter menasihati supaya diberhentikan dari peker;'aannya. Jika ia seorang pegawai, kepadanya dapat diberikan cuti dahulu, bermula dengan gaji penuh atau sebagian, kemudian baru diberhentikan dengan hak pensiun penuh atau sebahagian menurut lamanya dalam jabatan atau dengan mendapatkan uang sokongan atau pesangon.
Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 29 Thhun 2004 tentang Praktik Kedokteran padaParagraf 4 mengenai Rahasia Kedokteran, dinyatakan bahwa "setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan".
l2 Enm Kunr
Tuiucn lnrtruhrionql Khurur 1. Menyebuthon tujuon pendidihon dohter di Indonesiq. 2. Menjeloshon tohop-tohop progrom pendidihon. 3. Menieloshon isiprqhtih hlinih. 4. Menyebuthon dosqr'dosor pengombilon heputuson di hlinih. 5. Menjeloshon pendehqtqn prohtis dorisegietih dqlqm mengombil heputuson tentong tindohon medih di hlinih
Pohoh Bqhqron 1. Goris Besqr Kurihulum Pendidihon Dohter di lndonesio. 2. Etiho Klinis
Jub-Pohoh Bqhqrqn 1. 2. 3. 4.
84
Tujuon pendidihon dohter di lndonesio
Tohop-tqhop progrqm pendidihon Pedomon penqngqnon posien di hlinih Dosor'dosqr pengqmbilon heputuson tindqhon medih.
8a/.
12
85
EtihoKlinis
Dalam kurikulum nasional pendidikan dokter berbasis kompetensi (KBK), tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan lulusan (dokter) yang mampu: 1. Memberi pelayanan kesehatan piimer, sesuai standar pelayanan medik 2. Memberi pelayanan kesehatan dengan berlandaskan etika dan hukum kedokteran serta mengingat aspek jasmani, rohani, dan sosio-btdaya (ltolutih) 3. Memelihara dan mengembangkan kepribadian dan sikap yang diperlukan untuk kelangsungan proGsinya seperti integritas, rasa tanggung jawab, dapat
dipdrcaya serta menaruh perhatian dan penghargaan terhadap
sesama
manusia sesuai dengan etika kedokteran.
Dalam program pendidikannya pendidikan dokter tersebut dibagi atas tiga tahap, yaitu: Tahap
I
:
Tbhap
II
: Ilmu Kedokteran Dasar dan Klinik (Bnic
Pendidikan lJmum (General educahba, 1 Semester) medtbal.saence and clmtbal saence, 6
Semester)
Tfiap III: Praktik
KJintk (Clmical practice, minimal 3 Semester)
Praktikklinikberisipendidikan berbasis kompetensi untukklinik dan kedokteran komunitas. Ini merupakan tahapan intems/ttp atal maga.ngAatihan kerja untuk mendapatkan sertifikat praktik mandiri. Pada praktik klinih seorang dokter muda (Ko-asisten) harus memahami hal-hal berikut. 1. Bahwa tidak semua pasien yang berobatjalan dan atau dirawat inap di Rumah Sfit Pendidikan atau Rumah Sakit yang dimanfaatkan untuk lahan praktik klinik, otomatis menjadi subjek pendidikan, bahkan seharusnya setiap pasien perlu dimintai izin tertulis untuk menjadi subjek pendidikan.Jika ada penolakan dari pasien harus dihormati.. 2. Kepada pasien yang berstatus subjek pendidikan, perlu diberikan informasi bahwa: a. pertama kali akan diperiftsa oleh dokter muda b. kadang kala pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari 1 dokter muda c. kadang kala pemeriftsaan dilakukan hanya untuk tujuan pendidikan, bukan asuhan medik. 3. Permintaan untuk tindakan medik haruslah sopan. 4. Padaprosedur inpastbe harus dihadiri superz,'mrapalaglpada tindakan pertama kali yang dilakukan oleh dokter muda.
Dalam penanganan pasien-pasien di klinik, perlu diterapkan standar pelayanan medik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik di bawah standar dan melindungi profesi dari tuntutan tidak wajar sekaligus merupakan pedoman penga.wasan dan peningkatan mutu pelayanan. Standar pelayanan medik adalah menyangkut aspek prosedur yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan situasi serta kondisi setempat. Setiap dokter harus menyadari bahwa etik merupakan komponen penting dalam pelayanan klinik yang baik. Transaksi terapeutik antara pasien dan dokter didasari atas saling hormat menghormati,
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehqton
saling percaya mempercayai dan saling berbagi peran dalam, mencapai tujuan bersama, yaitu kesembuhan pasien atau mengurangi penderitaannya.
Selanjutnya dalam mengambil keputusan untuk tindakan medik di klinik, dari segi etik dianjurkan untuk mengamalkan etika klinis yang merupakan etika terapan
untuk mengenal, menganalisis dan menyelesaikan masalah etik dalam pelayanan
klinik (fonsen et al, 2002). Setiap kasus di klinik, terutama yang menonjol aspek etiknya dianjurkan pendekatan-praktis dalam mengambil keputusan dengan menggunakan 4 topik berikut.
A. Indikasi medik (medtbal indrlcah'ons) B. Pilihan pasien (pahbnt prejlrence) C. Kualitas hidurp (qualx'ry zf/xj?) D. Gambaran kontekstual (contextuallfratura)
A.
Indikasi medik Prinsip-prinsip yang terbaik dan tidak merugikan 1. Apa masalah medik pasienl Anamnesis, diagnosis, prognosis?
2.
Apakah masalahnya akut, kronik, gaurat, darurat, reuerstble? 3. Apa tujuan pengobatan? 4. Bagaimana tentang kemungkinan berhasil? 5. Apa rencana berikutnyajika pengobatan gagal?
6. Sebagai simpulan, bagaimana pasien ini dapat memanfaatkan asuhan kedokteran dan perawatan dan bagaimana menghindari kerugian bagi pasien?
B. Pilihan
pasien
Prinsip menghormati otonomi pasien 1. Apakah pasien secara mental mampu dan kornpeten? Adakah bukti-bukti tidak mampu? 2. Kalau mampu apakatapasien tentang pengobatan yang dipilihnya? 3. Apakah kepada pasien telah dijelaskan manfaat dan risiko, dan memahami penjelasan tersebut dan apakah telah mengerti tentang penjelasan ini dan telah memberikan persetujuan tindakan mediknya (PTM)? ' 4. Kalau tidak mampu siapa yang layak mewakilinya? Apakah wakilnya menggunakan standar yang tepat untuk mengambil keputusan? 5. Apakah pasien sebelumnya telah mengemukakan pilihannya dan ke arah mana penanganannya? 6. Apakah pasien tidak mau atau tidak mampu menerima pengobatan? Kalau ya, kenapa? 7. Sebagai simpulan, apakah dari segi
etik dan hukum hak pasien memilih
telah dihormati? C. Kualitas Hidup Prinsip-prinsip yatg terbaik, tidak merugikan, dan menghormati otonomi pasien
1. Bagaimana prospeknya dengan atau tanpa pengobatan untuk kembali ke kehidupan normall
€al
12
87
ElihoRlinis
2. Apakekurangan fisik, mental dan sosial yang mungkin dialami
pasien kalau
pengobatan berhasil?
3. Adakah bias terhadap penilaian yang diberikan penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap kualitas hidup pasien? 4. Apakah kondisi pasien sekarang dan yang akan datang sebegitu rupa sehingga kehidupan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi? 5. Apakah rasional untuk merencanakan pengobatan selanjutnyal 6. Adlakah rencana untuk membuat hidupnya pasien nyaman dan apakah perlu diberikan asuhan paliatif?
D. Gambaran kontekstual (kondisi sekitar) Prinsip-prinsip kesetiaan dan keadilan 1. Adakah hal-hal dalam keluarga yang memengaruhi keputusan akan pengobatan?
2. Adakah hal-hal yang menyangkut penyelenggara pelayanan kesehatan (dokter, perawat) yang mungkin memengamhi keputusan akan pengobatan?
3. Adakah faktor biaya dan ekonomi? 4. Adakah faktor agama dan budaya? 5. Adakah batas-batas kerahasiaan? 6. Adakah masalah alokasi sumber dayal 7. Adakah peraturan perundang-undangan yang memengaruhi keputusan akan pengobatanl 8. Apakah penelitian klinis atau pendidikan klinis terlibat? 9. Adakah konflik kepentingan dari penyelenggara pelayanan kesehatan atau Iembaga?
Demikianlah pendekatan praktis yang dianjurkan pada setiap kasus
di
klinik.
Karena tidak ada dua kasus yang sama, setiap kasus perlu ditangani tersendiri dan didiskusikan antara para dokter, dokter muda, pasien, dan keluarganya. "Each case must be ltandled tndiatduallj/'(Dana W. Atchley, 1959).
t3 tumr-tuRAT KerennncAN Doxren
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurur 1. Menjeloshon butir KODEK!tentong pentingnyo heterongon yong dopot dibuhtihon hebenoronnyo. 2. Menyebuthon jenis-jenis surqt heterongon dohterdqn menjeloshon mqsqloh-mqsolqh yorig munghin dihodopi dolom penerbiton surot heterongon dohter. 3. Menyebuthon posol-posoldolom KUHP yqng berhoiton dengqn sonhsi'sonhsi terhodop pemberiqn surot heterongon polsu.
Pohoh Bqhorqn 1. Butir-butir KODEKT tentong prinsip hejujuron. 2. Jenis-jenis surqt heterongon dohter.
tub-Pohoh Bqhqrqn 1. Dohter memberihqn heterongon yqng dopot dibuhtihqn hebenoronnyo.
2. Jenis-jenis surqt heterongon dohter. 3. Mosotqh-mosoloh yong munghin dihodopidolqm pemberion surot heterongon dohter.
4. Aspeh etih surot heterongon dohter. 5. Pqsol267 KUHP.
88
tsa.l
13
Surot-Surqt Keterongon Dohter
89
Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, tidakjarang seorang dokter harus menerbitkan surat-surat keterangan dokter. Sebagai pedoman dalam memberikan surat-surat keterangan dimaksud digunakan: 1. Bab I Pasal 7 KODEKI: "Seorang dokter hanya memberi keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya". 2. Bab II Pasal 12 KODEKI: "Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien bahkan juga setelah pasien meninggal dunia. 3. Paragrap 4, pasal 4 8 UU N o. 29 / 200 4tentang Praktik Kedokteran : kepentingan kesehatan pasien, rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, atas permintaan pasien atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan
Tidak jarang dijumpai dalam memperoleh surat keterangan dokter tersebut bahwa pasien atal keluarganya berusaha mendapat keterangan yang menguntungkannya, meskipun tidak didasarkan kebenaran seluruhnya atau sebagiannya. Surat-surat keterangan (SK) dokter yang sering dimintakan antara lain adalah: 1. Surat Keterangan lahir
2. 3. 4. 5. 6.
Surat Keterangan meninggal Surat Keterangan sehat (untuk asuransi jiwa, Surat Izin Mengemudi (SIM), nikah, lamaran keg'a, pendidikan, dsb.) Surat Keterangan sakit untuk istirahat Surat Keterangan cacat Surat Keterangan pelayanan medis untuk penggantian biaya dari Asuransi Kesehatan
7.
8. 9.
Surat Keterangan cuti melahirkan Surat Keterangan ibu hamil bepergian dengan pesawat udara Visum et Repertum (perkosaan, pembunuhan, trauma, autopsi forensik, dan sebagainya)
10. Laporan penyakit menular 1
1.
Kuitansi
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang dokter pada waktu memberikan surat-surat keterangan tersebut adalah sebagai berikut.
1.
Surat Keterangan Lahir SK kelahiran berisi tentang waktu (t""ggut dan jam) lahirnya bayi, kelamin, berat badan dan nama orang tua. Kewajiban mengeluarkan surat keterangan mengenai kelahiran hendaklah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang l
90
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Hal yang menjadi masalah ialah surat keterangan kelahiran dari: a. anak yang lahir hasil inseminasi buatan dari semen donor (Artefa:al Inseminahbn by Donor : A.I.D.) yang biasanya hanya dokterlah yang
b. c.
mengetahui siapa donornya. anak yang lahir hasil bayi tabung yang telur dan/atau sel maninya berasal dari donor (In Vttro Fertilizahbn by Dono). anak yang lahir hasil konsepsi dari saudara kandung suami (adik atau abang) karena suami adalah steril (azoosperm) dan hubungan seksual ini atas persetujuan dan permintaan suami isteri yang bersangkutan (pada suku bangsa tertentu di Indonesia, dibenarkan adatnya).
Ketiga hal tersebut
di atas bertentangan
dengan hukum yang berlaku di
Indonesia. 2.
Surat Keterangan Meninggal
a.
b.
Surat keteranga.n untuk keperluan penguburan. Perlu'dicantumkan identit as jenazah, tempat, dan waktu meninggalnya. Surat keterangan (laporan) kematian.
Mengenai surat keterangan kqmatian haruslah pula diisi sebab kematiannya sesuai dengan pengetahuan dokter. Karena bedah mayat klinik belum dapat dilakukan hingga saat ini, sebab kematian secara klinik saja dilaporkan. Lama menderita sakit hingga meninggal dunia juga harus dicantumkan.Jika jenazah akan diangkut ke luar daerah atau ke luar negeri, adanya kematian karena penyakit menular harus diperhatikan. 3.
Surat Keterangan Sehat
a. Untuk asuransi jiwa Dalam menulis laporan pengujian kesehatan untuk keperluan asuransi jiwa, perlu diperhatikan supaya: 1). Laporan dokter harus objektr{ jangan dipengaruhi oleh keinginan calon nasabah atau agen perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Sesuai dengan kepentingan masing-masing tentu menghendaki supaya calon nasabah dapat diterima.
2). Sebaliknya jangan menguji kesehatan seorang calon yang masih
atau
pernah menjadi pasien sendiri untuk menghindari timbulnya kesukaran dalam mempertahankan wajib menyimpan rahasia jabatan. 3). Jangan dibeiitahukan kepada calon tentangkesimpulan dari hasil pemeriksaan medik. Serahkan hal itu keoada perusahaan asuransi itu sendiri.
Dokter penguji kesehatan sesungguhnya sebagai ahli, tidak sebagai orang kepercayaan dari perusahaan asuransi kesehatan. Pada zaman kolonial (tahun tiga puluhan), surat-surat kabar memuat iklan-iklan beberapa perusahaan asuransi yang mengumumkan bahwa orang-orang yang hendak mengasuransikan jiwanya untuk pengujian kesehatannya dapat memilih dokternya sendiri yang sudah biasa memeriksa dan mengobati mereka. Tawaran ini rupanya untuk menarik lebih banyak langganan.
&4
13
Surol-Surot Keterongon Dohter
91
Sepintas lalu iklan-iklan tersebut memang menarik kgrena orang lebih suka diperiksa oleh dokternya sendiri (dokter keluarga) daripada oleh dokter lain yang tidak dikenal. Akan tetapi, perusahaan pemsahaan asuransi juga
mengetahui bahwa dokter keluarga pada umumnya mengetahui lebih banyak tentang kesehatan, penyakit-penyakit dan cacat pasiennya daripada seorang dokter yang memeriksa untuk pertama kali. Jadi, pemeriksaan oleh dokternya sendiri sesungguhnya menguntungkan
'
pdrusahaan asuransi karena sebagai dokter penguji kesehatan dokter tersebut
wajib memberitahukan pada perusahaan asuransi segala sesuatu yang ia ketahui dari orang yang kesehatnnya diuji, termasuk segala penyakit dan cacatyang sudah ia ketahui sebelum orang tersebut diperiksa kesehatannya atas permintaan dan biaya perusahaan tersebut, yang sebenarnya wajib ia rahasiakan. Untuk tidak melanggar rahasia peke{aannya, seharusnya dokter keluarga menolak untuk menguji kesehatan pasien.
b. Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIN4) darat, laut, udara. Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini makin meningkat dengan bertambah
padatnya kendaraan terutama di kota-kota besar. Pengendara atau faktor manusia merupakan faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas itu. Oleh karena itu, pengujian kesehatan untuk memperoleh SIM adalah penting terutama untuk mengetahui apakah ada yang menderita penyakit yang membahayakan, seperti penyakit ayan (epilepsi) Bagi supir-supir tahsi, bus umum; masinis kereta api dan pilot pesawat udara diperlukan bukan saja sehat fisik, tetapi perlu pula diperhatikan fakor mentalnya, bahkan bagi calon pilot diperlukan beberapa tes kemampuan dan keterampilan. Surat-surat keterangan tersebut biasanya diminta oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan yang bertanggung jawab akan keselamatan penumpang-penumpang dan alat-alat pengangkutannya.
c.
Untuk nikah Dahulu, surat keterangan kesehatan untuk nikah hanya diminta oleh kalangan ABRL Selain pemeriksaan fisik biasanya disusul dengan pemeriksaan laboratorium. Namun, kini surat keteranga.n ini juga diperlukan untuk penduduk sipil. Di negara maju lazim dilakukan pemeriksaan dan konsultasi sebelum nikah untuk calon suami isteri (premaital councelling). Pada kesempatan itu selain pemeriksaan medik juga dibicarakan masalah yang akan dihadapi kedua calon suami isteri, baik mengenai peke{aan masing-masing kegiatan sosial, dan keluarga berencana. Para dokter juga memberikan edukasi reproduksi dan pendidikan seks pada waktu itu. Bagaimana sikap seorang dokterjika pada waktu pemeriksaan menjumpai kelainan atau penyakit yang diderita oleh salah satu calon suami isteri atau keduanya; apakah dokter boleh memberitahukannya kepada pasangannyal Misalnya, suami pasien TBC paru atau hasil analisis semen menunjukkan azoospermi atau isteri dengan aplasia uteri (kelainan bawaan tidak adanya rahim). Sesuai dengan kewajiban dokter merahasiakan segala sesuatu yang
92
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
diketahuinya tentang seorang pasien, rahasia ini harus,dipegang teguh. Dokter memberikan hasil pemeriksaannya kepada mereka masing-masing dan terserah kepada calon suami isteri itu apakah akan memberitahukan hal
itu kepada calon pasangannya. 4.
Surat Keterangan Sakit untuk Istirahat Seorang dokter harus waspada terhadap kemungkinan simulasi atau agravasi pada-waktu memberikan keterangan mengenai cuti sakit seorang karyawan. Ada kalanya cuti sakit disalahgunakan untuk tujuan lain, misalnya untuk mengunjungi keluarga di luar kota, tidak bersedia menghadiri sidang pengadilan, atau suatu kegiatan di kantor, terlambat kembali bekerl'a dari cuti tahunan, dan sebagainya. Surat keterangan cuti sakit palsu dapat menyebabkan seorang dokter dituntut menurut pasal263 dan267 KUHP.
5.
Surat Keterangan Cacat Seorang dokter harus waspada terhadap kemungkinan simulasi dan agravasi pada waktu memberikan keterangan mengenai tingkat cacat seorang pekerja akibat kecelakaan di tempat kerjanya. Berapa besar tunjangan atau pensiun yang akan diberikan kepadanya bergantung pada keterangan dokter tentang sifat cacatnya.
6.
Surat Keterangan Penggantian Biaya dari Asuransi Kesehatan Berisi identitas pasien dan pernyataan pemberian kuasa pasien/wali pasien kepada dokter, untuk memberikan data medisnya kepada perusahaan asuransi bersangkutan
Dalam formulir klaim asuransi perlu dicantumkan pernyataan pasien/wali, sebagai berikut. Denga.n ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai pasien,/wali pasien
yang sah, memberi 'win pada pihak penyedia pelayanan kesehatan untuk menjelaskan semua tindakan yang diperlukan, demi kesehatan saya kepada PT Asuransi X.dan untuk mendapatkan semua informasi lain yang diperlukan dari penyedia pelayanan kesehatan atau pihak lain sehubungan dengan verifikasi dan penggantianbiaya dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada saya atau pasien yang saya walikan.
Surat Keterangan Cuti Melahirkan Hak cuti melahirkan seorang ibu adalah 3 bulan, yaitu 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah persalinan. Tirjuannya agaribu cukup istirahat dan mempersiapkan
dirinya dalam menghadapi proses persalinan, dan mulai bekerja kembali setelah habis masa nifas. Dalam kenyataannya, ada ibu hamil yang meminta cutinya diberikan sejak kelahiran bayinya. Dalam hal ini jika dari segi medis tidak keberatan, terserah pada instansi atau perusahaan tempat ibu tersebut bekerja. Ada pula peraturan yang tidak memberikan lagi cuti hamil, jikajumlah anaknya lebih dari 2 (dua). 8.
Surat Keterangan lbu Ilamil Bepergian dengan Pesawat Udara Sesuai dengan peraturan International Aviation, ibu hamil tidak dibenarkan bepergian dengan pesawat udara, jika mengalami:
844
13
Swqt-9urot Keterongon Dohter
a.
hiperemesis atau emesis gravidarum,
93
b. hamil dengan komplikasi (perdarahan, preeklamsi, dsb.), c.
hamil36 minggu atau lebih, atau
d. hamil dengan penyakit-penyakit lain yang berisiko.
9.
Visum et Reperturn Visum et Repertum ffeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan.VeR mempunyai daya bukti dar' alat bukti yang sah dalam perkara pidana.
VeR berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda-benda,/korban yang diperiksa VeR dapat diminta untuk orang hidup, misalnya korban yang lukaluka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, dan kasus psikiatri. VeR untuk jenazah dapat dibedakan atas visum dengan pemerilsaan luar dan visum dengan pemeriksaan luar dan dalam. a. Kasus perkosaan Terdapat kesulitan jika korban dikirim terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya.
b. Bedah
mayat kedokteran kehakiman
Harus objektif tanpa pengaruh dari mereka yang berkepentingan dalam perkara. Keterangan hendaknya dengan istilah yang mudah dipat-rami, berdasarkan apayang dilihat dan ditemukan, sehingga tidak berulang kali dipanggil ke pengadilan untuk dimintakan keterangan tambahan. 10. Laporan Penyakit Menular Kewajiban melaporkan penyakit menular di Indonesia diatur dalam undangundang No. 6 tahun 1962 tentang Wabah. Dalam hal ini mudah dipahami bahwa kepentingan umumlah yang harus diutamakan. Pasal 50 KUHP berbunyi: Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan aturan undang-undang. Bifa penganut aliran mutlak untuk tidak membuka rahasiajabalantaatpada pendiriannya, ia tidak hanya melanggar pasal ini, tetapi juga membahayakan masyarakat karena membiarkan penyakit menular berlangsung tanpa tindakan yang diperlukan. Mengenai aspek hukum dan etik penyakit menular dibahas lebih lanjut dalam Bab 20. 11.
Kuitansi Dalam praktik sehari-hari tidak jarang seorang dokter diminta tanda bukti pembayaran (kuitansi) atas imbalan jasa yang diterimanya. Hal ini tidak menimbulkan masalah asal saja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi kadang-kadang timbul masalah sehubungan dengan penggantian biaya berobat dari perusahaan dimana pasien atau suaminya bekerja. Sebagai contoh dapat dikemukakan: a. Perusahaan hanya mengganti biaya pengobatan sebesar 50%0. Pasien meminta aga.r pada kuitansi dituliskan sebesar 2 kali imbalan jasa yang diterima
94
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
dokter, agar dengan demikian seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh
b.
perusahaan. Pasien meminta agar imbalan jasa dokter dinaikkan dan sisa antara imbalan
jasa dokter yang sebenarnya dengan yang.dicantumkan dibagi
c.
50-500/o
antara dokter dan pasiennya. Pasien meminta agar biaya pengangkutan pulang pergi dari luar kota ke tempat berobat dimasukkan dalam kuitansi berobat (built rn), sedangkan
dokter tidak menerima bagian daribiaya pengangkutan itu. Hal-hal tersebut pada a, dan b, jelas merupakan malpraktik etik dan malpraktik kriminil.
fqnhri Huhum Para dokter dalam memberikan berbagai jenis surat-surat keterangan seperti tersebut di atas, hendaknya berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Penyimpangan dalam pembuatan surat keterangan, selain tidak etis merupakan pelanggaran terhadap Pasal 267 KUHP sebagai berikut. 1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atal tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.
2.
Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang dalam rumah sakit gila atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan hukuman penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
3.
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
Selanjutnya dalam Pasal 179 KUHAP tercantum sebagai berikut. 1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman
atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi
2.
kead'ilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan'keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan
sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
l4 MalpnlKTrx Mrox
Tuiuon lnrtruhrionql Khurut 1. Menyebuthon definisi molprohtih medih. 2. Menyebuthqn jenis-jenis molprohtih. 3. Menjelqshon secqro gqris besqr stondqr peloyonon medih. 4. Memberihqn contoh-contoh hosus molprohtih otqu buhon molprohtih medih. 5. Menjeloshon prosedur tuntuton hqsus dugqon molprohtih medih.
Fohoh Bqhqrqn 1. Mqlprohtih medih. 2. Prosedur tuntuton hosus molprohtih medih.
tub-trohoh Bqhqrqn 1. Pengertion molprqhtih,
helqlqion dqn peloyonon hedohterqn di
bowqh stondqr.
2. Molprohtih etih, pidono don perdotq sertq contoh-contohnyo. 3. Upoyq dohter dqlom penyembuhon posien sesuqi prosedur/stqndor. 4. lqlur tuntuton hqrus dugoon molprohtih medih.
95
96
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehotqn
Akhir-akhir ini tuntutan hukum terhadap dokter dengan dakwaan melakukan malpraktik makin meningkat di mana-mana, termasuk di negara kita. Maraknya pengaduan tersebut selain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran hukum dan kesadaran akan hak-hak pasien, adalah karena masyarakat menganggap kegagalan
upaya penyembuhan yang dilakukan dokter terhadap pasien identik dengan kegagalan tindakan medik. Padahal dokter tidak dapat disalahkan jika ia telah melaksanakan tugas pro{bsinya sesuai dengan standar pelayanan medik, sesuai dengan standar prosedur yang telah disepakati oleh organisasi profesinya dan Rumah Sakit tempat ia bekerja. Seorang dokter tidak menjamin hasil akhir upayanya yar'g sungguh-sungguh untuk kesembuhan pasien atau meringankan penderitaan pasiennya. Jadi, jika terjadi komplikasi tidak terduga, cedera, bahkan pasiennya meninggal dunia, dokter tidak dapat dituntut. Yang penting dokter telah bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan dan keselamatan pasien dan dalam hal tidak mampu ia telah mengonsultasikan pasiennya kepada
dokter lain yang memiliki keahlian khusus mengenai penyakit yang diderita pasiennya.
Harapan pasien dalam menerima pelayanan medik adalah kesembuhan dan sekecil mungkin adanya risiko atau efek samping. Namun, dokter adalah manusia biasa yang tidak luput dari human ero4 apalagS bekerja dalam kondisi sarana pelayanan medik yang tidak memadai, peralatan yang kurang faktor lingkungan dan sebagainya. Di sisi lain para dokter dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan lebih hati-hati dan penuh tanggungjawab. Seorang dokter hendaknya dapat menegakkan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, memberikan terapi dan melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, dan tindakan itu memang wajar dan diperlukan. Di negara maju tiga besar, dokter spesialis menjadi sasaran utama tuntutan ketidaklayakan dalam praktik, yaitu spesialis bedah (ortopedi, plastik dan saraf), spesialis anestesi, dan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Di Indonesia sengketa medis terbanyak melibatkan Sp.OG., disusul oleh Sp.B., Sp.PD., Sp.An. dan Sp.A. (MKEK IDlJakarta,2004 danJawa Tengah,2004)
Menurut keluarga korban malpraktik yang tergabung dalam Persaudaraan Korban Sistem Kesehatan (PKSK) dalam kurun 2 tahun (2004, 2005) terdapat 386 kasus dugaan malpraktik yang dilaporkan ke polisi, namun belum satu pun dapat dituntaskan.
Fengertisn Mqlprqhtih Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek. Mal berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk. Praktik (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, 1976) atau praktik (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991) berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan.
eal
rc
Molptohtih Medih
97
BhcrtJ Lazo Dichuzary mendefinisikan malpraktik sebagai "malprachbe n a profrssrbnal misconduct or unreasonable kcrt ofshill orfailure ofone rendenngproifrssional seratVes to exerase tltatdegree ofshtT/ and /earningconmonly app/t'ed undera// arcumstances tn tlte communr$ by tlte azterage prudent reputable mernber of the projixtbn with tlte result of in1ury, loss, or damage to t/te reapient of those seratlces or to those entitled to rely upon thqm"
Menurut WHO (1992)," medical malprach)ce rnztolztes tlze pltyvuan's ikilure to co&nn to the standard of carelfrr treatment of the patt'ents condition, or lacft of shill, or negligence in prniding care to the pahent uthiclt u tlte dtrect cause o1f an tn1ury to the pah'enf. Longman Dichbnary of Contemporary Engltsh (l,{ew Editnn, 1987) mendefrnisikannya, "failure to cany out one's projlssional duQ praper/y or hones$t ofun resulting tn in1ury, /oss, or damage to someone".
Dengan demikian, malpraktik medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yanglazim dipergrnakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran dilingkungan yang sama. Apapun definisi malpraktik medik pada intinya menga.ndung salah satu unsur berikut. 1. Dokter kurang menguasai ilmu pengetahuan kedokteran dan keterampilan yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kedokteran. 2. Dokter memberikan pelayanan medik di bawah standar (tidak lege artis) 3. Dokter melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat mencakup: a. Tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan, atau b. Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. 4. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum Dalam praktiknya banyak sekali hal yang dapat diajukan sebagai malpraktik, seperti salah diagnosis atau terlambat diagnosis karena kurang lengkapnya pemerilsaan, pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman, kesalahan teknis waktu melakukan pembedahan, salah dosis obat, salah metode tes atau pengobatan, perawatan yang tidak tepat, kelalaian dalam pemantauan pasien, kegagalan komunikasi, dan kegagalan peralatan. Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yanglazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian di sini ialah sikap kurang hatihati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atat sebaliknya melakukan apayang seseorang
'
dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik. Walaupun UU No. 6 tahun 1963 tentangTenaga Kesehatan sudah dicabut oleh UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, .narnun perumusan mal-
98
Etiho Kedohteron don Huhum Kerehotqn
praktiVkelalaian medik yang tercantum pada Pasal 11b masih dapat dipergunakan, yaitu: Dengan tidak mengurangi ketentuan di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakantindakan administratif dalam hal sebagai berikut. (a) melalaikan kewajiban ft)inelakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya, maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
Dari 2 butir tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada butir (a) melalaikan kewajiban, yang berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sedangkan pada butir (b) berarti melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum "De minimis noncurat /ex," yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Akan tetapi, jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa /ata), serius dan kriminil. Tolak ukur culpa lata adalah: 1. bertentangan dengan hukum 2. al
ia hanya telah melakukan malpraktik etik. Untuk dapat menuntut penggantian
8a/.
14
Malproktih Medih
99
kerugian (perdata) karena kelalaian, penggugat harus dapat membuktikan adanya 4 unsur berikut. 1. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien.
2. 3. 4.
Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yanglazim dipergunakan. Penggdgat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya. secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar.
Kadang-kadang penggugat tidak perlu membuktikan adanya kelalaian yang tergugat. Dalam hukum terdapat suatu kaedah yang berbunyi "Res Ipsa Loqultur", yang berarti faktanya telah berbicara, misalnya terdapatnya kain kasa yang terii"ggul di rongga perut pasien sehingga menimbulkan komplikasi pascabedah. Dalam hal ini, dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.
Kelalaian dalam arti perdata berbeda dengan arti pidana. Dalam arti pidana (kriminil), kelalaian menunjukkan kepada adanya suatu sikap yang sifatnya lebih serius, yaitu sikap yang sangat sembarangan atau sikap sangat tidak hati-hati terhadap kemungkinan timbulnya risiko yangbisa menyebabkan orang lain terluka atau mati sehingga harus bertanggung jawab terhadap tuntutan kriminal oleh negara.
Upqycr pencegqhdn molprchtih Pelayanan medik merupakan suatu sistem pelayanan yang kompleks dan ketat sehingga mudah te{adi kecelakaan terutama di UGD, ICU, Kamar Bedah, dan Kamar Bersalin. Oleh karena itu, pelayanan di sini harus ekstra hati-hati. Setiap tindakan medik mengandung risiko karena itu harus dilakukan tindakan pencegahan dan berupaya mengurangi risikonya hingga tingkat yang dapat diterima (accrpnbt). Berikut ini beberapa tips agar terhindar dari tuntutan malpraktik. 1. Senantiasa berpedoman pada standar pelayanan medik dan standar prosedur
2. 3. 4.
operasional. Bekerjalah secara profesional, berlandaskan etik dan moral yang tinggi. Ikuti peraturan perundangan yang berlaku, terutama tentang kesehatan dan praktik kedokteran. jangan Jalin komunikasi yang harmonis dengan pasien dan keluarganya dan yang Ada terapi. pencegahan dan tentang diagnosis, pelit informasi baik prtpltylactic tlte best is relationshtp plrysiaan-pattent " a good mengatakan bahwa agatnst a malpracttbe suit'.
5.
Tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan sestuna sejawat dan tingkatkan kerja sama tim medik demi kepentingan pasien. 6. Jangan berhenti belajar, selalu tingkatkan ilmu dan keterampilan dalam bidang yang ditekuni.
Contoh Kqrur 1. Seorang dokter memberi cuti sakit berulang kali kepada seorang tahanan, padahal orang tersebut mampu menghadiri sidang pengadilan perkaranya.
loo
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Dalam hal ini, dokter terkena pelanggaran KODEKI Bab-I pasal 7 dan KUHP pasal267.
KODEKI Bab-I pasal
T:
Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
KUHP pasal267: Do*ter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang adanya
2.
atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Seorang pasien gawat darurat dirawat di suatu rumah sakit dan ternyata me-
merlukan pembedahan segera. Ternyata pembedahan tertunda-tunda karena faktor administrasi keuangan sehingga pasien meninggal dunia. Pelanggaran etik dan hukum kasus ini ada 2 kemungkinan: a. Jika tertundanya pembedahan tersebut disebabkan oleh kelalaian dokter, sikap dokter tersebut bertentangan dengan lafal sumpah dokter, KODEKI Bab II Pasal 10 dan KUHP pasal 304 dan 306.
Lafal sumpah dokter Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien.
KODEKI Bab II Pasal 10 Seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan.
KUHP pasal304 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seorang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena suatu perjanjian, dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
KUHP pasal306 (2) Jika salah satu perbuatan tersebut berakibat kematian, maka bersalah
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.
b. Jika tertundanya pembedahan tersebut disebabkan oleh keluarga
pasien
belum membayar uang panjar untuk rumah sakit, rumah sakitlah ylng terkena pasal-pasal KUHP 304 dan 306, sedangkan dokter terkena pelanggaran KODEKI.
3.
Seorang dokter umum melakukan pembedahan benjolan pada leher seorang
wanita yang kemudian timbul komplikasi pendarahan. Dokter menghentikan tindakannya sedangkan benjolan tersebut belum diangkat seluruhnya. Padahal di kota tempat dokter ini bekerja ada dokter spesialis bedah. Dalam kasus . ini dokter umum tersebut melanggar KODEKI Bab-I pasal 2 dan ll, KUHP pasal 360.
KODEKI Bab I pasal2 Seorang dokter hams senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
€4/
14 MolpraH,ih Medih
101
KODEKI Bab I pasal
10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergmakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan sehingga atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang memiliki keahlian dalam penyakit tersebut.
KUHP pasal350: Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat atau luka sedemikian sehingga berakibat penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Bagaimana jika pasien meninggal dunia selagi dilakukan penyelidikan tentang penyakitnya, apakah dokter dapat diminta untuk pertanggung-
jawaban? Dalam hal
ini
bergantung pada indikasi pemeriksaan tersebut,
apakah pemeriksaan telah dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur, dan apakah sewaktu terjadi komplikasi telah diupayakan menyelamatkan pasien secara maksimal dengan carayang cepat dan tepat. 4. Seorang wanita, usia 31 tahun dirawat dengan benjolan pada leher, lemah dan tidak mempunyai nafsu makan. Dugaan diagnosis adalah suatu penyakit darah, mungkin limfoma atau leukemia. Pemeriksaan darah menunjukkan leukemia akut. Namun, pada tahap itu tidak dapat dipastikan tipenya. Karena itu, diperlukan punksi sumsum tulang untuk mengetahui tipe sel dan menetapkan terapi yang tepat. Punksi sumsum tulang telah dicoba sebanyak 6 kali, pada tulang dada dan tulang panggul.
Pada punksi tulang dada terakhir kali, tiba-tiba pasien menjadi sesak, Resusitasi dilakukan segera, namun pasien meninggal dunia 45 menit kemudian. Pada autopsi dijumpai bahwa pasien meninggal karena komplikasi
5.
haemopericardium (perdarahan) yang disebabkan luka punksi pada bilik kanan jantung sewaktu melakukan punksi tulang dada. Dalam penyelidikan di pengadilan dibuktikan bahwa prosedur punksi perlu dilakukan untuk diagnosis dan terapi serta tekniknya telah dilaksanakan dengan hati-hati dan sesuai prosedur. Komplikasi yang timbul memang dapat terjadi pada aspirasi sumsum tulang. Pertolongan yang diberikan setelah komplikasi adalah cepat dan tepat dan dinilai tidak ada kelalaian dokter. Seorang wanita usia 70 tahun dirujuk ke rumah sakit untuk appendektomi karena radang usus buntu. Pada waktu pembedahan, spesialis bedah mengangkat suatujaringan yang diduganya usus buntu yang sedang meradang. Namun, pada pemeriksaan patologi anatomi, ternyata jaringan tersebut bukan suatu usus buntu, melainkan jaringan lemak. Pasien meninggal 2 hari setelah operasi. Pada autopsi dijumpai usus buntu yang mengalami perforasi masih melekat pada coecum. Kematian disebabkan oleh sepsis yang timbul akibat appendicitis akut yang perforasi. Di pengadilan dinyatakan bahwa dokter spesialis bedah tersebut kurang teliti dan hati-hati dan dinilai keterampilannya di bawah standar. Kalaupun
to2
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
spesialis patologi segera memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada spesialis bedah tersebut dan ia sempat melakukan operasi kedua, belum tentu pasien dapat diselamatkan.
Dari kasus-kasus tersebut di atas dapat diambil pelajaran sebagai berikut. seorang dokter dituntut penampilan sesuai dengan standar dalam melaksanakan.tugas proGsinya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh dan hati:hati dalam mencegah komplikasi saat menegakkan diagnosis. It $ tlte du$ of a phyv'aan or surgeon in dtagnosmg a case t0 use diligence, tn ascertainmg all az.tailab/e facts and collemng data essential to a praper dngnosn (Lousell dan Williams, 1986). 2. Jika pemeriksaan pasien telah dilakukan dengan teliti, menegakkan diagnosis berlandaskan data-data yang memadai, mempertimbangkan diagnosis diferensial dengan tes-tes tambahan yang diperlukan, mengobati pasiennya de-
1. Dari
ngan cara-cara yang tepat, membuat catatan medik dengan adekuat termasuk @//* up), menyadari benar-benar apa yang dilakukannya dan memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat jika te{adi komplikasi, dokter tidak akan dapat dituntut melakukan kelalaian apabila te{adijuga halhal yang tidak diinginkan.
tindak lanjutnya
The pnnupb oflaw ts utell establnhed that a prach'tioner cannot be held negligent rfthe treads the we// zuotu path, he cannot be lteld negtigent tfhefollozus zuhat is the
general and ap,proaed practtbe tn tlte situah'on witlt ztiticlz lte wasfoced. Not all mistahes ulticlt resuh rn in1ury to a patient are actionable malpract/ce, pltyuAan * not an tnsurer oifthe results ofltts dtagnuts and treatment (Lousell dan
A
Williams, 1986).
3. Jika suatu
-
kasus yang diduga malpraktik diajukan ke depan pengadilan, diperlukan bukti-bukti yang cukup untuk menega.kkan kebenaran.Jika pasien meninggal dunia, diperlukan autopsi klinik untuk menetapkan sebab kematian yang pasti. Pada tahap sekarang ini, tindakan tersebut masih sulit dilalaanakan di negara kita disebabkan oleh pengaruh sosio-budaya. Jadi, walaupun kesadaran hukum meningkat akhir-akhir ini, namun untuk menegakkan hukum itu di tengah-tengah masyarakat, masih menghadapi banyak hambatan. Hambatan lain tentunya adalah bahwa unsur-unsur penegak hukum kadang kala belum siap menangani kasus-kasus yang diajukan karena terbatasnya pengetahuan dalam bidang medik dan belum adanya peraturan perundang-undanga.n yang berkaitan dengan kasus-kasus' yang diajukan.
Fencnganon dugqcn mclprohtih Selama ini pasien dan atau keluarga mengadukan dokter yang diduga melakukan
malpraktik ke berbagai instansi dan badan seperti polisi, jaksa pengacara, lDl/ MKEK, Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan, LSM, Komnas HAM, dan media cetaVelektronik. Dengan terbitnya UU R.I. No. 29 Thhun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diharapkan bahwa setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas
9al
14
to3
Malproktih Medih
(E
L
(E
p (L
:!
o)
lz lz (E L
E
) Ip vX
lZ^ - -:Z ;+o)
6'oL
o
(L
o-
6 .g
a o)
c
o
'1O
c c(6 o
l="-=frfig.l
L
lz o E o
_:z
Yc o=
\1 .!+ t/) -c.'d
c
G (5
E
o o
Y
ffEffi t\H r.-Er
.a
6 'o-'
lH-
to4
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
tindakan dokter dapat mengadukan kasusnya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).secara tertulis, atau lisanjika tidak mampu secara tertulis. Pengaduan ini tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang dan atau menggugat kerugian perdata kepada pengadilan MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran etik, MKDKI meneruskan pengaduan dimaksud kepada MKEK IDI.Jika terdapat pelanggaran disiplin oleh dokter, MKDKI dapat memberikan sanksi disiplin berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Thnda Registrasi (STR), atau Surat Izin Praktik (SIP) atau wajib mengikuti pendidikan,/pelatihan kembali di Institusi Pendidikan Kedokteran. Tirjuannya adalah untuk penegakan disiplin dokter, yaitu penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam hubungannya dengan pasien. Jika terdapat bukti-bukti awd, adanya dugaan tindak'pidana, MKDKI menen$kan pengaduan tersebut kepada pihak yang berwenang dan/atau pengadu menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Penga.laman adalah guru yang terbaik. Pengetahuan dan keterampilan yang baik saja tidak cukup dalam upaya penyembuhan pasien; upaya tersebut harus diiringi sikap profesional yang baik pula. Pendekatan hendaknya holistih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek, ekonomi-sosial-budaya dan psikis pasien. Perbanyak komunikasi dan pemberian informasi kepada pasien dan/atau keluarganya karena ternyata banyak kasus dugaan malpraktik hanya karena salah paham dan dapat diselesaikan di luar pengadilan.
t5 Repiroouxlr MINUTA
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurur 1. Menyebuthon definisi qbortus don jenis-jenisnyo. 2. Menjelqshon pondongon etih don huhum tentong obortus legqldqn ilegol.
3. Menjeloshqn corq-cqrq hontrqsepsi umumnyq dqn hhususnyo tentong pondongon etih dqn huhum terhodop coro hontop. 4. Menyebuthon definisi tehnologi reproduhsi buoton dqn jenis-jenisnyo secoro singhqt. 5. Menjelqshon posol-posoltentong hehomilon di luor coro olomiyong tercontum dqlom UU No.23 tohun 1992. 6. Menjeloshqn secqrq singhot soqt melohuhqn selehsigender, olosonolosonnyq, don pondongon etih terhodqpnyq. 7. Menjeloshqn secorq singhot tentong penelition genetih don pondongon etih terhodop rehoyoso genetih di moso mendotqng. 8. Menjelqshqn secorq singhot tentong tehnih hlonqsidon pondongon, terhodop hlonqsi podq monusio dengon tujuon reproduhsi. 9. Menjeloshon pondongon etih terhodop hehomilon dengqn HlV. .
Pohoh Bqhqron 1. Abortus 2. Kontrqsepsi 3. Tehnologi reproduhsi buqtqn 4. Selehsi helqmin onqh 5. Rehqyoso genetih 6. Klonosipodo monusio 7. HIV dolom hehomilon
fub-trohoh Bqhqrqn 1. Abortus, jenis-jenisnyo serto pondongon etih dqn huhum. 2. Kontrosepsidengon fohus podo hontop, segi etih dqn huhum. 3. Tehnologi reproduhsi buoton, jenir-jenisnyq serto morqloh etih don huhum.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
'
4. Selehsi helqmin qnqh, qspeh etih don huhum 5. Rehoyoso genetih, orpeh etih don huhum 6. Klonqsipodo monusio, ospeh etih, huhum, sosiql, don ogomo 7. HIV dqlqm hehomilon, ospeh itlh dqn huhum.
e4/
6
Reproduhii Monusio
Dalam Bab ini dibahas aspek etik dan hukum masalah-masalah abortus, kontrasepsi,
teknologi reproduksi buatan, seleksi kelamin anak, rekayasa genetik, klonasi pada manusia, dan HIV dalam kehamilan.
Abortur Abortus adalahberakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu. Abortus dapat terjadi secarA spontan atau secara buatan. Abortus spontan (keguguran, mtscamag) dapat merupakan suatu mekanisme alamiah urttuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal. Abortus buatan (pengguguran, aborsi, abortus provocatus) adalah abortus yang terjadi akibat intervensi tertentu yang bertujuan mengakhiri proses kehamilan. Abortus buatan dapat bersifat legal, (abortus proaocatus medianalu/tlterapeuh'cas) yang dilakukan berdasarkan indikasi medik. Abortus buatan ilegal (abortw prwocatus mninatrs) adalah abortus yang dilakukan berdasarkan indikasi nonmedik. Abortus ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten atau tenaga yang tidak kompeten. Aborsi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten biasanya dengan cara:caraseperti memifit-miy'it perut bagian bawah, memasukkan benda asing atau jenis tumbuh-tumbuhan/rumput-rumputan ke dalam leher rahim, dan pemakaian bahan-bahan kimia yang dimasukkan ke dalam jalan lhhir sehingga sering terjadi perdarahan dan infeksi yang berat, bahkan dapat berakibat fatal. Berlandaskan La{hl Sumpah Hippokrates, Lafal Sumpah Dokter Indonesia dan Internattbnal'Code of Medical Ethics rnaupun KODEKI, setiap dokter wajib menghormati dan melindungi makhluk hidup insani. Karena itu, aborsi berdasarkan indikasi nonmedik adalah tidak etis.
Abortus buatan legal dilakukan dengan cara tindakan operatif (paling sering dengan cara kuretase, aspirasi vakum) atau denga.n cara medikal. Dalam Deklarasi Oslo (1970) dan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, mengenai abortus buatan legal terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. . Abortus buatan legal hanya dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik yang keputusannya disetujui secara tertulis oleh 2 orang dokter yang dipilih berkat kompetensi profesional mereka dan prOsedur operasionalnya dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten diinstalasi yang diakui suatu otoritas yang sah, dengan syarat tindakan tersebut disetujui oleh ibu hamil bersangkutan,
.
suami, atau keluarga. nuraniJika dokter yang melaksanakan tindakan tersebut merasa bahwa hati nya tidak membenarkan ia melakukan pengguguran itu, ia berhak meng-
undurkan diri dan menyerahkan p&"kru.ruu"
.
ii"a**
medik itu kepada
teman sejawat lain yang komPeten. Yang dimaksud dengan indikasi medis dalam abortus buatan legal ini adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan tersebut sebab tanpa tindakan tersebut dapat membahayakan jiwa ibu atau adanya ancaman gangguan fisik, mental dan psikososial jika kehamilan dilanjutkan, atau risiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan menderita cacat mental , atan cacat fisik yang berat.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
.
Hak utama untuk memberikan persetujuan tindakan medik adalah pada ibu hamil yang bersangkutan, narnun pada keadaan tidak sadar atau tidak dapat
memberikan persetujuannya dapat dimint a pada suaminya,/wali yang sah. Pernyataan Oslo didukung oleh General ,4ssembly dari WMA, namun tidak mengikat para anggotanya. Ada negara yang melegalkan abortus sebagai salah satu cara keluarga berencana. Suatu,masalah yang sulit dihadapi adalah kehamilan tidak diinginkan (KTD) seperti pada kasus kegagalan kontrasepsi, kehamilan di luar nikah, kehamilan karena perkosaan, tidak adanya akses untuk pelayanan KB, tekanan pasangan, dan faktor ekonomi. Setiap wanita memiliki hak reproduksi, yaitu hak menentukan jumlah, penjarakan, dan waktu kelahiran anak. oleh karena aborsi atas alasan nonmedik dianggap tindakan melanggar hukum (tindakan kriminal) dan aborsi bukan salah satu cara KB di Indonesia, banyak wanita dengan KTD mencari pelayanan aborsi pada tenaga tidak terlatih dan memakan sendiri bermacam-macam obat untuk menggugurkan kandungannya. Akibatnya, angka kesakitan dan kematian ibu di Indonesia akibat aborsi tidak aman menjadi tinggi. Aborsi tidak aman merupakan ancarnan bagi kesehatan dan hidup wanita. Tindakan konkrit pemecahan masalah aborsi tidak aman merupakan bagian upaya
peningkatan kualitas kesehatan reproduksi
di
Indcinesia dan pemenuhan hak
reproduksi wanita. Penelitian pada banyak negara menunjukkan bahwa di negaranegara yang mengizinkan aborsi dengan indikasi yang lebih luas, insiden aborsi tidak aman lebih rendah dan angka kematian akibat aborsi tidak aman jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang melarang aborsi secara ketat (Betrer,2004). Di Indonesia, diperkirakan sekitar 1,5-2 juta aborsi tidak aman setiap tahunnya dan kontribusi Angka Kematian Ibu (AKI) sebab aborsi tidak aman adalah !1,70/0. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini diperkenalkan program aborsi berbasis konseling dengan tujuan menyelengga.rakan aborsi yang aman sesuai standar setelah pasien mendapat konseling dengan baik. Bukan mustahil bahwa ibu dengan KTb mengu*rrgtun niatnyairntuliaborsi setelah mendapat konseling tersebut. selanjutnya, konseling pasca-aborsi, pendidikan, dan pelayanan KB harus diberikan secara bermutu sehingga dapat mencegah aborsi berulang. secara rinci KUHP mengancam pelaku-pelaku aborms buatan ilegal sebagai berikut. 1. Wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain melakukanny4 hukuman maksimal 4 tahun (KUHP pasal336). 2. Seseorang yang menggugurkan klndrrng"r, tanpa seizinnya, hukuman maksimal 12 tahun dan bila wanita tersebut meninggal, hukuman maksimum 15 tahun (KUHP pasal347). 3. Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita dengan seizin wanita
4.
tersebut, hukuman maksimum 5 tahun 6 bulan dan bila wanita tersebut meninggal, maksimum 7 tahun (KUHP pasal348). Dokter, bidan atau juru obat yang melakukan kejahatan di atas, hukuman ditambah dengan sepertiganya dan pencabut- tt"t peke4'aannya (KUHP pasal 3a9).
8a/
15
5. 6.
Reproduhsi Monusio
109
Barang siapa memperlunjukkan alat/cara menggugurkan kandungan kepada anak di bawah usia 17 tahun/di bawah umur, hukuman mal$imum 9 bulan (KUHP pasal383). Barang siapa menganjurkan./merawat/memberi obat kepada seorang wanita dengan memberi harapan agar gugur kandungannya, hukuman malsimum 4 tahun (KUHP pasal299).
Kontrorepsi Sejak program Keluarga Berencana (KB) menjadi program nasional pada tahun 1970 berbagai cara kontrasepsi telah ditawarkan dalam pelayanan KB di Indonesia' Mulai dari cara tradisional, sistem kalender, barier, hormonal (pil, suntikan, susuk KB), alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), dan kontrasepsi mantap (KONTAP). Dari sudut pandang hak-hak pasien,/klien, segala cara kontrasepsi yang ditawarkan haruslah mendapat persetujuan pasangan suami isteri (PASUTRI), setelah memperoleh penjelasan, (Persetujuan Setelah Penjelasan, PSP) dengan cara lisan untuk cara-cara non-bedah dan secara tertulis untuk cara kontap. Seorang dokter harus memberikan konseling kepada PASUTRI atau calon akseptor, dengan penjelasan lebih dahulu tentang indikasi kontra, efektivitas, dan keamanan setiap jenis kontrasepsi dan akhirnya PASUTRI lah yang menentukan pilihannya. Di Indonesia, kotrasepsi mantap (kontap, sterilisasi), yaitu tubektomi pada wanita dan vasektomi pada pria telah dikembangkan sejak tahun 1974 oleh PUSSI (Perkumpulan Untuk Sterilisasi Sukarela), yang kemudian berubah nama menjadi PKMI (Perkumpulan Kotrasepsi Mantap Indonesia).Tirjuan kontap adalah kontrasepsi permanen, kontrasepsi yang aman dan mantap manfaatnya, namun tidak mustahil karena sesuatu alasan (biasanya musibah), akseptor kontap meminta rekanalisasi. Oleh karena itu, pertimbangan dan keputusan mengikuti kontap haruslah hati-hati. Peraturan perundangan tentang kontap belum ada di Indonesia. Penerimaan masyarakat teihadap metode kontrasepsi ini belum bulat. Tokoh agama banyak yang menentang cara kontrasepsi ini karena mengurangi harkat martabat dan
kodiat seseorang. Oleh karena itulah, kontap tidak termasuk dalam program nasional KB. Cara kontap sebenarnya berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menjanjikan perlindungan fertilitas yang amat tinggi. Keunggulan kontap adalah:
kontrasepsi yang paling efekti{ angka kegagalannya kecil, sehingga sesuai bagi pasangan yang tidak mau menambah jumlah anak lagi. b. Prosedur pelaksanaan hanya satu kali c. Risiko komplikasi dan kematian sangat kecil. d. Relatif lebih murah dari cara lain karena tidak perlu diganti dengan alat baru atau diberi obat berulang dan tidak perlu kunjungan ulang yang teratur. Konsumen KB berhak memperoleh informasi, hak didengar,/memilih, hak akses, aman, privasi dan kerahasiaan. Berilah waktu yang cukup untuk PASUTRI dalam mengambil keputusan penting dan yang diyakininya, setelah mendapat penjelasan menyeluruh tentang kontap, yaitu prosedur, manfaat, efek samping/komplikasi,
a. Me*pakr" caia
110
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
keamanan, kenyamanan, alternatif tindakan, kemungkinan kegagalan, biaya dan sebagainya. Memantapkan suatu PASUTRI untuk dapat menerima kontap tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan memang memerlukan konseling. Cara kontap merupakan pilihan terakhir. Karena itu, memerlukan keputusan pasangan suami isteri (PASUTRD yang mantap dan bi;'aksana. Dalam menentukan cara kontrasepsi yang dipilihnya PASUTRI baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat. PASUTRI yang memilih kontap merupakan PASUTRI yang harmonis dan hidupnya bahagia, Di antara alasan-alasan memilih kontap adalah karena kegagalan cara-cara KB sebelumnya, memiliki cukup anak dan atas pertimbangan faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, termasuk pencegahan penyakit. Akseptor kontap memiliki kemandirian yang tinggi dan bermental tangguh karena berani mengambil keputusan menghadapi masa depan keluargajangka panjang dan berani menghadapi risiko. Dalam UU RI No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdapat butir-butir tentang penyelenggaraan KB dari segi hak PASUTRI dan etik, yangantara lain berbunyi: Pengaturan kelahiran diselenggarakan dengan tata carayangberdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh PASUTRI seseuai dengan pilihannya, dilakukan dengan cara
yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, etik dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan. Untuk menghindarkan hal yang berakibat negatif setiap alat, obat dan carayang dipakai harus aman dari segi medik dan dibenarkan oleh agama, moral dan etika.
Setiap PASUTRI dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak, dan jarakantarakelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara KB dan harus sepakat mengenai carayang akan dipakai agar tujuannya tercapai dengan baik. Keputusan atau tindakan sepihak dapat menimbulkan kegagalan atau masalah di kemudian hari. Kewajiban yang sama antara keduanya berarti juga bahwa apabila isteri tidak dapat memakai alat, obat, atdu cara KB, misalnya karena alasan kesehatan, suamilah yang menggunakan alat, obat, dan cara yang diperuntukkan bagi pria. Mengingat dalam pelaksanaan penggunaan alat, obat, dan cara KB berkaitan erat denga.n masalah kesehatan, agar tidak menimbulkan bahaya, penggunaaan metode KB tersebut dilakukan atas petunjuk dan/atau oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan. Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat dan cara KB hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan KB serta dilaksanakan di tempat dan dengan carayanglayak.
8a/
15
Reproduhsi Monusio
111
Tehnologi Reproduhri Buotsn Dalam 3 dasa warsa terakhir, kemajuan iptek kedokteran dalam bidang reproduksi manusia begitu pesatnya sehingga dewasa ini terdapat berbagai cara pelaksanaan dalam upaya kehamilan di luar caraa\amiyang disebut teknologi reproduksi buatan (TRB). irri *.*pukun teknik oosit yang dimanipulasi sebelum ditandur-alihkan (transfer), baik sebagai oosit maupun sebagai embrio. Hal ini dilakukan sebagai upaya terakhir pengobatan PASUTRI kurang subur (infertil). Dilakukan sebagai upaya terakhir karena TRB memerlukan biaya yang sangat besar, dapat menimbulka" distress pada pasangan yang bersangkutan, dan dengan cara lain mungkin kehamilannya masih bisa berhasil. sejak lahirny a"bayitabung' pertama Louise Brown di Inggris pada tahun 1978, telah dikembangkan berbagai cara TRB, arttara lain adalah: 1. Fertilisasi In Vtro dan Thndur Alih Embrio (In Vitro Fertilization and Embryo TLansfen
2, tndur
IW
dan E7)
Alih Embrio IntrarTirba (Tubal Embryo Thansfer TET atau
Fal/ op ian
Tlz b e,
Zygote Intra
Z IF"I)
3. Gamete IntralTuba Fallopii (Ganete Intra Fallopt:an Tube' GIF"I) 4. Kriopreservasi Embrio (Embryo Cryopraeraahbn) 5. Donasi Oosit (Ooqtte donatn) dan atau sperma (S\trm donattbn) 6. Suntikan Sperma Intra-Sitoplasmik (Intra CyttPlasmtb Sperm Inlech'on, ICSI) 7.
Pembelahan Embrio (Embryo SQlx'tting)
Semua cara-caratersebut di atas dan masalah-masalah lain seperti donasi oosit untuk wanita pascamenopause, reproduksi pascameninggal dunia (posthumous reproduch'on), dan ibu pengganti (swrogate nothe), mempunyai implikasi terhadap huk rm, aga-irra, dan etik, yang memerlukan pertimbangan berbagai pakar terkait. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentangKesehatan, terdapat butir-butir tentang kehamilan di luar cara alami yang menyatakan bahya TRB dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu PASUTRI mendapat keturunan, namun hanya dapat dilakukan pada PASUTRI yang sah, oleh tenaga kesehatan yang kompeten, dan pada sarana kesehatan tertentu. Keikutsertaan donor dalam upaya tersebut adalah tidak legal.
Jelehri Kelqmin Anoh Sudah sejak beberapa ratus tahun sebelum Masehi, masyarakat memiliki budaya untuk mimilih anak dengan jenis kelamin tertentu; memilih anak lelaki lebih sering dari anak wanita. Perkembangan ilmu genetika dan teknologi reproduksi memperluas pilihan seseorang untuk menentukan kualitas keturunan yang diinginkannya. Pilihan tersebut tidak hanya berupa penapisan terhadap.kemungkinan terpenyakit keturunan, tetapi dapat pula dilakukan untuk menyeleksi jenis
iadinya
kelamin anak (gender) y-g diinginkan' Dewasa ini ada tiga cara saat melakukan seleksi gender, yaitu: a. Setelah mengetahui jenis kelamin janin dalam kandungan' b. Sebelum implantasi mudigah ke dalam rahim' c. Menyaring sperma sebelum TRB.
112
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Seleksi gender atas indikasi medik dengan tujuan menghindari terjadinya sex linfr genettb dzsorders, misalnya penyakit hemofilia dapat dibenarkan. Namun, untuk
indikasi nonmedik masih terdapat perbedaan pendapat. Indikasi nonmedik seleksi gender bertujuan:
a. Ingin anak pertama anak lakilaki. b. Jumlah anak lakilaki dan perempuan berimbang.
c. d.
D4ri segi ekonomi, anak lakilaki mengrntungkan (sekarang anak perempuan pun banyak yang bekerja dan produktif). Alasan budaya dan alasan-alasan pribadi.
Seleksi gender ini tentunya menimbulkan perdebatan dari segi hukirm, etika dan sosial (et/ttba/, legal and soaal inpltbahbn, ELS\. untuk indikasi nonmedik ini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan seleksi gender. Bagi yang tidak setuju
menganggap tindakan tersebut sebagai diskriminasi kelamin dan bertentangan dengan keadilan, sebagai salah satu prins.ip etika profesi kedokteran. Di Indonesia belum ada peraturan perundangan yang berkaitan dengan seleksi gender.
Rehoyora Genetih Salah satu terobosan penting yang terjadi dalam bidang biologi rnolekuler adalah penemuan struktur DNA (daoxyn'bose nucleid aa'a) oleh watson dan crick 1953. DNA tersusun dalam untuaian gen-gen yang terdapat daIam23 pasang kromosom yang merupakan pembawa materi informasi genetik. Penemuan ini membuka pintu
untuk perkembangan penting di bidang genetik yang puncaknya dikenal dengan rekayasa genetik seperti teknologi DNA-rekombinan dan teknologi hibrinoma untuk pembuatan antibodi monoklonan. Dengan integrasi gen insulin dan Escheria coh'telah dapat diproduksi insulin. Begitu pula untuk pernbuatan Human Growtlz Factor (HGfl dan Tlisue Plasmrnogen Acttbator (TPA) untuk pelarut gumpalan darah pada penyrrmbatan pembuluh darah. Kecanggihan yang sama terjadi pada pengembangan pada perangkat yang diperlukan untuk diagnostik penyakit. Misalnya, pembuatan kultur mikroba dan penetapan morpologi parasit dapat diganti dengan pemeriksaan pelacak DNA. Kemajuan menakjubkan dalam laboratorium adalah teknik PCR (Polymer chain Reaction) dengan pelacak genetik yang ada pada sample jaringan, cacat kecil sekalipun dalam gen dapat diungkap dengan PCR, misalnya pada sel telur manusia dapat dilakukan pengenalan dini dua penyakit herediter penting, yaitu muscular dystrophy dan rystici1brosts. Kini manusia menjadi fokus penelitian di bidang genetik (Human Genom Project, HGP). Penelitian mengenai fungsi seluruh gen akan memberikan pengertian tentang sifat sifat manusia dengan pemahaman tentang bagaimana komponen berinteraksi sehingga akan te{'adi perubahan paradigma dalam dunia kedokteran dari model reaktif-Anda datang ketika sakit dan dokter akan mengupayakan penyembuhan menjadi pengobatan prediktif, preventi{ dan akhirnya pengobatan personal. Sejak ditemukannya enzimyangdapat memotong dan menyambung pita DNA di akhir tahun 70-an, rekayasa genetik semakin berkembang. Dengan memper-
gunakan restriksi endonuh/ease dan enzlm /tgase memungkinkan untuk menyrsun
?a(
15
Reproduhsi Monusio
gen pilihan tertentu guna mendapatkan sifat yang diinginkan dan menghindari kelainan genetik yang tidak dikehendaki. Jika manusia kelak akan mampu pula merakit manusia dengan mengubah susunan gen berdasarkan kehendak hatinya, bagaimana bila ditinjau dari segi hati nurani (etik), hukum, agar.rra, dan sosial? Dari segi etik dan dampak sosial saat ini terdapat beberapa pedoman tentang rekayasa genetik, yaitu: a. Pengubahan gen pada individu yang sudah sehat, dengan tujuan eugenetik seperti peningkatan kualitas fisik dan sangat intelegen pada saat ini dianggap tidak etis.
b.
c.
Terapi genetik dengan mengubah gen yang bertujuan meringankan penderitaan atau penyakit seseorang adalah etis sepanjang berdasarkan altruistik dan tanpa eksploitasi komersial. Penelitian pengubahan gen pada sperma, oosit, atau zigolyang kemudian diimplantasikan pada uterus saat ini dianggap tidak etis karena perubahan genetik ,itu akan diteruskan pada keturunan dan saat ini belum ditemukan teknik yang tepat, aman, dan dapat dipertanggungiawabkan.
Klonqri podc Monurio Keberhasilan klonasi domba Dolly yang dilakukan Ian Wilmut dan rekan-rekannya dari Roslin Insitute, Edinburg Skotlandia pada tahun 1977 met'tpakan terobosan ilmiah yang penting. Klonasi (clontng) sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali, dunia pertanian dan kedokteran telah lama mengenal dan mempraktikkannya. Dalam bidang kedokteran sudah lazim dilakukan klonasi sel-sel danjaringan kanker pada hewan percobaan dan pada manusia untuk tujuan penelitian. Bidang kedoktera.r molekuler banyak membutuhkan klonasi sel dan jaringan manusia untuk rnengetahui seluk beluk penyakit, terutama penyakit genetik. Klonasi dalam bioindustri baik pada tumbuh-tumbuhan maupun pada hewan telah dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Yang menjadi masalah sekarang adalah jika klonasi individu (manusia duplikat, kembaran identik, manusia fotokopi) memungkinkan
di masa depan,
bagaimana sikap ilmuwan, agamawan, dan masyarakat pada
umumnya. Berbagai kalangan, baik pemerintah, kelompok masyarakat, ilmuwan, maupun agamawan telah memberi pernyataan bahwa klonasi pada manusia adalah tidak etis dan bertentangan dengan harkat martabat manusia. Direktur WHO Hiroshi Nakajima mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: WHO considers the use of cloningfor the rQlfcah'on of ltuman zndhduals to be et/tica//1 unacceptable as it znould ztiolate some of the bavc pnnaples ralticlt goaerm medically assistid procreation. Tltae include respectilbr the dtq"iU oftlte human batng and protech'on of t/te sican:ry Etlruman genetlc maten'al.Jadi, WHO memberikan dua alasan penting penolakan fuonasi pada manusia, yaitu karena bertentangan dengan martabat dan integritas manusia, yang seharusnya memiliki ibu dan bapak biologis. Klonasi pada
manusia berarti mempermainkan kehidupannya, berdampak terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) pada tahun 20Q2 telah menyatakan pandangannya tentang teknologi klonasi untuk kesejahteraan umat manusia
114
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
dengan dinyatakannya bahwa teknologi klon dapat dimanfaatkan untuk proses pemuliaan dan perbanyakan hewan guna peningkatan gSzi masyarakat, serta sebagai wahana baru untuk produksi vaksin dan obat. Klonasi pada manusia (reproductive doning) secara etis tidak dapat diterima sedangkan rekayasa jaringan (therapeuhb cloning) dianggap etis dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pada Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI) diJogjakarta (2003) telah diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kloriasi pada manusia menimbulkan berbagai kesulitan antara lain masalah surplus zigot, mengurangi keunikan genetis, menghasilkan individu dengan orang tua biologis tunggal, dan mengaburkan nama keluarga serta garis
2. 3.
silsilah, pewarisan dan perwalian. Pada tahap sekarang ini klonasi reproduksi tidak dibenarkan, namun penelitian klonasi terapeutis perlu dilanjutkan dan dilindungi. Diperlukan pemantauan dan penilaian secara berkala dalam perkembangan klonasi serta dampaknya terhadap aspek-aspek etik, hukum dan sosial termasuk aspek ekonomi, agama dan psikologis.
Dalam Deklarasi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Klonasi pada Manus ia (tJnited Nah'ons Declarahbn on Human C/oning,2005) dinyatakan bahwa negara anggota harus mencegah segala bentuk klonasi pada manusia yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia dan harus melindungi makhluk insani. Dengan demikian, hingga saat ini sikap para ilmuwan, organisasi profesi dokter dan masyarakatpadaumumnya adalah bahwa klonasi individu untuk tujuan reproduksi yang berasal dari sel induk dengan cara implantasi inti sel tidak dibenarkan, tetapi untuk tujuan terapi dianggap etis.
HtV dqlqm Kehqmilqn Sebagaimana diketahui penderita HIY (Human Immunodefa'enqt tr/inu) dan AIDS (Acgurred Imnunodei1abnqt Syndrome) meningkat setiap tahunnya di seluruh dunia,
di Afrika dan Asia. Diperkirakan dewasa ini terdapat puluhan juta penderita HIV,/AIDS. Sekitar 8070 penularan terjadi melalui hubungan seksual, 10%o melalui suntikan obat (terutama penyalahgunaan narkotika), 5%o melalui transfusi darah dan 50/o dari ibu melalui plasenta kepada janin (transmisi vertikal). Angka terjadinya transmisi vertikal berkisar antara 13-48 0/0. Pada pemeriksaan antenatal (ANC), pada ibu hamil biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap penyakit menular seksual. Namun, ibu hamil memiliki otonomi untuk menyetujui atau menolak pemeriksaan terhadap HIV, setelah diberikan penjelasan yang memuaskan mereka dan dokter harus menghormati otonomi pasiennya. Bagi ibu hamil yang diperiksa dan ternyata HIV seropositi{ perlu diberi kesempatan untuk konseling mengenai pengaruh HIV terhadap kehamilan dan sebaliknya pengaruh kehamilan terhadap HIV, risiko penularan terutama
dari ibu ke anah tentang pemeriksaan dan terapi selama hamil, rencana persalinan, masa nifas dan masa menlrrsui.
844
15 Reqoduhsi
Monusio
Kerahasiaan perlu di1'aga dalam melaporkan .kasus-kasus HfV sero-positif Dalam hal ini diserahkan kepada ibu bersangkutan untuk menyampaikan hasilnya kepada pasangannya atau pihak ketiga lainnya karena ia memiliki hak dan tanggung jawab untuk itu. Jika keadaan ibu hamil tersebut membahayakan pasangannya, perlu dipertimbangkan'untung ruginya membuka rahasia pekerjaan dokter. Tentulah dalam membuka rahasia ini akan berpengaruh (erhadap hubungannya dengan keluarga, teman-teman, dan kesempatan keq'a, juga berkurangnya kepercayaan pasien terhadap dokternya Untuk pasangan infertil yang menginginkan teknologi reproduksi yang dibantu dan salah satu atau keduanya terinfeksi HIV adalah etis, jika kepada mereka diberikan pelayanan tersebut. Dengan kemajuan pengobatan masa kini, penderita HIV dapat hidup lebih panjang dan risiko penularan dari ibu ke anak berkurang. Dokter dengan HIV positif tidak pdrlu memberitahukan pasiennya tentang dirinya, tetapi harus berhati-hati melakukan tindakan-tindakan medik yang mengandung risiko, seperti pembedahan obstetrik dan ginekologik, serta berhati-hati dengan alat-alat yan g digunakan.
16 Eurmrlln
Tuiuqn lnrtruhrionql Khurur
t.
Menyebuthon mqhnq eutonosio 2. Menjeloshqn jenis tindohqn eutqndsiq yqng dopqt terjodidqlom peloyonon hedohterqn. 3. Menjelqshqn eutonosio dolom KUHP.
Pohoh Bqhqrqn 1. Konsep tentong hemotion. 2. Perhembqngqn eutonosio don jenis-jenisnyo. 3. Eutqnosio dqlom KUHP.
Jub-Pohoh Bcrhqrqn 1. Eutonosio dqriwqhtu he wqhtu. 2. Pengertiqn eutonqsio. 3. Konsep tentong hemotion. 4. lenis eutonosio. 5. Popl KUHP yong berhqitqn dengqn eutonosio.
116
8a/.16 Eutonqsio
Ada dua masalah dalam bidang kedokteran/kesehatan yang berkaitan dengan aspek hukum yang selalu aktual dibicarakan dari waktu ke waktu sehingga dapat
digolongkan ke dalam masalah klasik dalam bidang kedokteran, yaitu tentang abortus provokatus dan eutanasia. Dalam lafal sumpah dokter yang disusun oleh Hippokrates (460-377 SM), kedua masalah ini telah ditulis dan diingatkan. Sampai kini, tetap saja persoalan yang timbul berkaitan dengan masalah ini tidak dapat diatasi atari diselesaikan dengan baih atau dicapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Di satu pihak, tindakan abortus provokatus dan eutanasia pada beberapa kasus dan keadaan memang diperlukan. Sementara di lain
piha[
tindakan ini tidak dapat diterima, bertentangan dengan hukum, moral, dan agama. Kedua masalah ini setiap waktu dihadapi oleh kalangan kedokteran dan masyarakat. Bahkan dapat diperkirakan akan semakin meningkat di masa mendatang. Mengenai masalah eutanasiabila ditinjau ke belakangboleh dikatakan masalahnya sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tidak tersembuhkan, sementbra pasien sudah dalam keadaan merana dan sekarat. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi. Pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga yang tidak tega melihat orang sakit penuh penderitaan menjelang ajalnya minta kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan, bahkan ada pula yang minta diberikan obat untuk mempercepat kematian. Dari sinilah istilah eutanasia muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan,.ata!
mati secara baik (mati enak). Masalah ini makin sering dibicarakan dan menarik banyak perhatian karena semakin banyak kasus yang dihadapi kalangan kedokteran dan masyarakat terutama setelah ditemukannya tindakan di dalam dunia pengobatan dengan mempergunakan teknologi canggih dalam mengatasi keadaan gawat dan mengancam kelangsungan hidup. Banyak kasus di pusat pelayanan kesehatan terutama di bagian gawat darurat dan di bagian unit perawatan intensif yang pada masa lalu sudah merupakan kasus yang tidak dapat dibantu lagi. Namun, pada kasus-kasus tertentu tetap saja muncul persoalan dasar kembali, yaitu dilema meneruskan atau tidak tindakan medik yang memperpanjang kehidupan.
Apa yang harus dilakukan dokter menghadapi korban yang telah mati otak atau mati batang otak ini, karena belum ada kasus yang dapat keluar dari keadaan ini, sebab kerusakan jaringan otak sudah ireaersib/e, atau pada kasus'kanker sta-
dium terminal dengan penderitaan yang hebat, sementara obat untuk itu belum ada. Begitu jugapadapasien gagal grnjal kronis yang memerlukan pencucian darah
secara berkala, sementara dana untuk tindakan ini ditanggung pasien/keluarga. Dan masih banyak alasan lain. Sesuai dengan makin meningkatnya kesadaran akan hak untuk menentukan nasib sendiri (u/f deterrninanbn), di nanyat< negara mulai timbul gerakan dan penghargaan atas hak seseorang untuk mengakhiri hidup. Di beberapa negara, hak ini diakui oleh pemerintah karena diatur dalam undang-undang, seperti di negeri Belanda, Belgia, dan Northern Territory, Australia.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Mengenai masalah eutanasia yang kita ikuti dari media cetak dan elektronik adalah 2 kasus pasien di Australia yang mengakhiri hidup atas permintaan sendiri dengan menekan "mter" pada Laptop yang sudah diprogramkan untuk usaha eutanasia.
Pengertiqn Eutanasia berasal dari kata Yunani Eutltanathos. Eu : baik, tanpa penderitaan; sedang tanathos: mati. Dengan demikian, eutanasia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan. Ada yang menerjemahkannya sebagai mati cepat tanpa derita. Belanda, salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefinisikan eutanasia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh Eutanasra Study Grzup dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda): "Eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiril'
Konsep Tentong Kemqtiqn Perkembangan eutanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep tentang kematian. Usaha manusia untuk memperpanjang kehidupan dan menghindari kematian dengan mempergunakan kemajuan iptek kedokteran telah membawa masalah baru dalam eutanasia, terutama berkenaan dengan penentuan kapan seorang dinyatakan telah mati. Beberapa konsep tentang mati yang dikenal adalah: 1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir. 2. Mati sebagai saat terlepasnyanyawa dari tubuh.
3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen. 4. Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial. Konsep mati dari berhentinya darah mengalir seperti dianut selama ini dan yang juga diatur dalam PP. 18 Tfiun 1981 menyatakan bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru, tidak bisa dipergunakan lagi karena teknologi resusitasi telah memungkinkan jantung dan paru yang semua terhenti, kini dapat dipacu untuk berdenyut kembali dan paru dapat dipompa untuk berkembang kempis kembali. Konsep mati terlepasnya roh dari tubuh sering menimbulkan keraguan karena misalnya pada tindakan resusitasi yang berhasil, keadaan demikian menimbulkan kesan seakan-akan nyawa dapat ditarik kembali. Mengenai konsep mati, dari hilangnya kembali kemampuan tubuh secara permanen untuk menjalankan fungsinya secara terpadu, juga dipertan;'akan karena
organ berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali karena otak telah mati. Untuk kepentingan transplantasi konsep ini menguntungkan, tetapi secara moral tidak
119
8q116 Eutonotia
dapat diterima karena kenyataannya organ-organ masih berfungsi meskipun tidak terpadu lagi. Bila dibandingkan dengan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu individu yang mempunyai kepribadian, menyadari kehidupannya, kekhususannya, kemampuannya mengingat, menentukan sikap, dan mengambil keputusan, mengajukan alasan yang masuk akal, mampu berbuat, menikmati, mengalami kecemasan dan sebagainya, kemampuan untuk melakukan interaksi sosial tersebut makin banyak
otoffiTil*.ndali ini terletak dalam batang otak. Oleh karena itu, iil.u batang otak telah mati (brain stem death) dapat diyakini bahwa manusia itu secara fisik dan sosial telah mati.
Dalam keadaan demikian kalangan medis sering menempuh pilihan tidak meneruskan resusitasi (DNR, do not resua'tattbn). Penentuan saat mati ini juga dibahas dan ditetapkan dalam World Medical Asembly tahun 1968 yang dikenal dengan Deklarasi Sydney. Di sini dinyatakan bahwa penentuan saat kematian di kebanyakan negara merupakan tanggrngjawab sah dokter. Dokter dapat menentukan seseorang sudah mati dengan menggunakan lciiteria yang lazim tanpa bantuan alat khusus, yang telah diketahui oleh semua dokter. Hal penting dalam penentuan saat mati di sini adalah proses kematian tersebut sudah tidak dapat dibalikkan lagS Qrrnernble), mesl
fenir Eutqnqriq Eutanasia bisa ditinjau dari beberapa sudut. Dilihat dari cara dilaksanakan, eutanasia dapat dibedakan atas:
1. Eutanasia pasif Eutanasia- pasrf adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala
tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia.
2. Eutanasia aktif Eutanasia ahttf adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia.
120
Etiho Kedohteron dqn Huhum Kesehoton
Eutanasia aktif ini dapat pula dibedakan
atas:
u
r
1. Eutanasia aktif langsun g (dtrecfl Eutanasra ahttfkngsung adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien,, atau memperpendek hidup pasien.Jenis eutanasia ini dikenal juga sebagai nerry hilling.
2. Eutanasia aktif tidak langsung Qndtrecr) Eutanasia ahttf tidah langsung adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya risiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri
hidup pasien. Ditinjau dari permintaan, eutanasia dibedakan atas: 1. Eutanasia voluntir atau eutanasia sukarela (atas permintaan pasien) Eutanasia atas permintaan panen adalah eutanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang.
2. Eutanasia involuntir (tidak atas permintaan pasien) Eutanasia tidafr atas permmtaan pasren adalah eutanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta.
Keduajenis eutanasia di atas dapat digabung, misalnya eutanasia pasifvoluntir, eutanasia aktif invulontir, dan eutanasia aktif langsung involuntir. Ada yang melihat pelalsanaan eutanasia dari sudut lain dan membaginya atas empat kategori, yaitu: 1. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek
2.
hidup pasien. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup
3.
Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek
4.
hidup pasien Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup
pasien.
pasien.
Eutqnqrio dqn Huhum Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati. Ketentuan pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan eutanasia aktifterdapat pada pasal344 KUHP. Pasal344 KUHP Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungg-uh-sunggrrh, dihukum penjara selamalamanya dua belas tahun.
Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien/keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya.
e4/b
Eulonasia
121
Untuk jenis eutanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan, beberapa pasal di bawah ini perlu diketahui oleh dokter. Pasal338 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihuklm karena makar mati, dengan penjara selamalamanya lima belas tahun.
Pasal340 KUHP Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (**r4, dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 359 KUHP Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selamalamanya lima tahun atau kurungan selamalamanya safu tahun.
Selanjutnya, di bawah ini dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatan untuk berhati-hati menghadapi kasus eutanasia. Pasal345 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan dayatpaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
ini mengingatkan dokter untuk, jangankan melakukan eutanasia, menolong atau memberi harapan ke arah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman
Pasal
pidana.
l7 TmnlnuNTAl Oncaru
DAN
fnnrruclN TusuFt
Tuiuqn Inrtruhrionql Khurur 1. Menjeloshon tujuqn tronsplontosiorgon dqn/otqu jqringon podo tubuh monusio. 2. Menyebuthon jenis-jenis tronsplontosi orgon otou joringcin.
3. 4.
Menjelqshon ospeh huhum tronsplontosiorgon qtqu jqringon. Menjeloshon posol-pqsol tentong tronsplontosi olqt serto iqringon tubuh mqnusio yong tercontum dqlom PP No.18 tqhun 1981. Menyebuthqn definisi moti menurut pondongon lDl.
5. 6. Menjeloshon posol-posol tentong tronsplontosi orgon don otou
jqringon tubuh monusio yong tercqntum dqlqm UU No.23 tohun 1992. 7. Membqhos ospeh etih tronsplqntqsiorgon don joringqn tubuh.
Pohoh Bqhorqn 1. Pengertion tronsplontosi orgon don joringon tubuh. 2. Peroturqn perundong-undongon yqng berhoiton dengqn tronsplontosi orgon dqn joringqn tubuh. 3. Aspeh etih tronsplqntqsi orgqn don jqringqn tubuh.
tub-Pohoh Bqhqrqn 1. Pengertion tronsplontosi orgon don joringon tubuh serto jenis-jenisnyo. 2. Aspeh Huhum Tronsplontosiorgon tubuh dqn joringon.
3
PP No.18 tohun
4. UU No.23 tqhun
1981.
1992 yong berhoitqn dengon tronsplontosiorgon don joringon tubuh. otou s. 5K pB lDl no.336/PB lDlA.4 dqn No.231/pB lDlA.4 tentong definisi moti. 6. Aspeh'etih tronsplontosi orgon dqn joringon tubuh.
1?2
8a/
17
Tronsplontqsi Orgon don loringqn Tubuh
123
atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. tansplantasi adalah terapi pengganti (alternatif) yang rnerupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif Walaupun transplantasi organ dan atau jaringan itu telah lama dikenal dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapBt dilakukan begitu
tansplantasi organ dan
dipertimbangkan dari segi nonmedik, yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika, dan moral. Kendala lain yang dihadapi Indonesia dewasa ini dalam menetapkan terapi transplantasi, adalah terbatasnya jumlah donor kelu.arga (Lfuing Related Donon LRD) dan donasi organ jenazah. Karena itu diperlukan kerja sama yang saling mendukung antara para pakar terkait (hukum, kedokteran, sosiologi, pemuka agama, pemuka masyarakat), dengan pemerintah dan swasta. saja karena masih harus
f
enir-ienir Trqnsplqntqri
Hingga waktu ini telah dikenal beberapa jenis transplantasi atau pencangkokan, baik berupa sel, jaringan, maupun organ tubuh, yaitu sebagai berikut. l. Autografi, yaitu pemindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri.
2. Allografi, yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang sama spesiesnya.
3. 4.
Isografr,yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang identik, misalnya pada kembar identik. Xenogrqft, yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya.
Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru meninggal (untuk keperluan ini, definisi meninggal adalah mati batang otak). Organ atau jaringan yang dapat diambil dari
donor hidup adalah kulit, ginjal, sumsum tulang dan darah (transfusi darah). Organ,/jaringan yang diambil dafi jenazah adalah jantung hati, ginjal, kornea, pankreas, paru, dan sel otak. Dalam 2 dasa warsa terakhir ini telah pula dikembangkan teknik transplantasi seperti transplantasi arteria mamaria interna dalam operasi lintas koroner oleh George E. Green, dan transplantasi sel-sel substansia nigra dari
bayi yang meninggal kepada pasien penyakit Parkinson. Semua upaya dalam bidang transplantasi tubuh, jaringan dan sel manusia itu tentu memerlukan peninjauan dari sudut hukum dan etika kedokteran.
Aspeh Huhum Trcnrplontcri Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan, dan sel tubuh dipandang sebagai suatu usaha mulia dalam upaya menyehatkan dan menyejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Namun, karena adanya alasan pengecualian hukuman, atau paham melawan hukum secara material, perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana, dan dapat dibenarkan.
124
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Dalam PP No. 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedali mayat anatomis dan transplantasi alat sertajaringan tubuh manusia, tercantum pasal-pasal tentang transplantasi sebagai berikut. Pasal 1
a.
Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh jenis sel dan mempunyai bentuk serta faal (fungsi) tertentu untuk tubuh
beberapa
tersebut.
b.
c. d. e.
Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu. tansplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Donor adalah orang yang men)'umbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denl'ut janfung seseorang telah berhenti.
Ayat e di atas mengenai definisi meninggal dunia kurang jelas. Karena itu, IDI dalam seminar nasionalnya telah mencetuskan fatwa tentang masalah mati yang dituangkan dalam SK PB IDI No.336,zPB IDI/A. tertanggal 15 Maret 1988 yang disusul dengan SK PB IDI No. 23VPB/A.4/07/90. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa seorang dikatakan mati bila fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau ureuersible, atau terbukti telah te{adi kematian batang otak. Selanjutnya dalam PP tersebrit di atas terdapat pasal-pasal berikut. Pasal 10 a.lat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis pasien dan/atat keluarganya yang terdekat setelah
tansplantasi
pasien meninggal dunia.
Pasal 11 1. tansplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 2. tansplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan. Pasal 12 Dalam rangka transplantasi, penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dbkter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Pasal 13 Persetujuan tertulis sebagaimana dirnalsud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14 dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.
Pasal 14 Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat
8a/
17
Tronsplantosi Orgon don Joringon Tubuh
1?S
Pasal 15 1. Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh donor'hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberi tahu oleh dokter yang merawatnya temasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat teq'adi. 2. Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut. Pasal 16 Donor atau keluarga donor yang meninggai dunia tidak berhak atas kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi. Pasal,17
Dilarang mempe4'ualbelikan alat atau jaringan tubuh manusia. Pasal 18 Dilarang mengirim d:n menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua benruk ke dan dari luar negeri, Sebagai penjelasan Pasd,17 dan 18, disebutkan bahwa alat dan atau jaringan tubuh
manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek untuk mencari keuntungan. Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah, ke5'a sama dan saling menolong dalam keadaan tertentu. Selanjutnya dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dicantuinkan beberapa pasal tentang transplantasi sebagai berikut. Pasal 33
1. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan trans: plantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi. 2. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfuii darah sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kernanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pasal 34
1. Tiansplantasi organ dan atau jaringan tubuh fianya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertenfu
.
2. Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau keluarganya.
3. Ketentuan mengenai syarat dantata carapenyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Apabila diperhatikan kedua pasal di atas, isi dan tujuannya hampir sama dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Thhun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, dan transplantasi alat serta jaringan tubuh manusia. Dalam Undang-undang Kesehatan kembali ditegaskan bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh dan transfusi darah hanya dapat dilakukan untuk
Etiho Kedohteron dqn Huhum Kesehotqn
126
tujuan kernanusiaan, dilarang untuk dijadikan objek untuk mencari keuntungan, jual beli dan komersialisasi bentuk lain.
Arpeh Etih Trqnrplqntqri tansplantasi merupakan upaya terakhir untuk menolong seorang pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuhnya. Dari segi etika kedokteran, tindakan ini wajlb dilakukanjika ada indikasi, berlandaskan beberapa pasal dalam KODEKI' yaitu: Pasal2 Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Pasal 7d Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup insani.
Pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan Suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
Bertitik tolak dari pasal-pasal tersebut di atas, para dokter harus menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan iptek transplantasi untuk kemashlahatan pasien dan keluarganya. Pasal,pasal tentang transplantasi dalam PP No. 18 tahun 1981, pada hakikatnya telah mencakup aspek etik, terutama mengenai dilarangnya memperjualbelikan alat atau jaingan tubuh untuk tujuan transplantasi ataupun meminta kompensasi material lainnya. Namun, timbul pertanyaan jika tidak boleh diperjualbelikan atau diganti rugi, b agumana caranya meningkatkanjumlah donor. Apakah imbalan nonmateriil dibolehkan? Misalnya, meminta narapidana menjadi donbr dan kepadanya diberikan pengurangan masa pidana atau remisi sebagai imbalan. Agaknya transaksi ini bukan mustahil dilaksanakan karena tidak ada yang dirugikan, bahkan saling menguntungkan Hal lain yang perlu diperhatikan dalam tindakan transplantasi adalah penentuan saat mati seseorang akan diambil organnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Ini berkaitan denga.n keberhasilan transplantasi karena bertambah segar organ atau jaringan bertambah baik hasilnya. Namun, jangan sampai terjadi penyimpangan, yaitu pasien yang hampir meninggal, tetapi belum meninggal telah diambil organ tubuhnya. Penentuan saat meninggal seseorang di rumah sfit modern dewasa ini dilakukan dengan pemeriksaan elektroensefalografi dan dinyatakan meninggal jika telah terdapat mati batang otak dan secara pasti tidak terjadi lagi pernapasan dan deny'ut jantung secara spontan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh para dokter lain yang bukan pelaksana tfansplantasi aga.r benarbenar objektif,
Dalam dekade terakhir ini telah mulai diteliti kemungkinan dilakukannya transplantasi wajah face tranEknts), sesuatu hal yang baru dalam teknologi
9aI
17
Trcnsplantosi Orgqn don loringon Tubuh
127
kedokteran.Tiansplantasi wajah bukan bertujuan untuk kosmetik atau kecantikan, melainkan suatu terapi untuk mengubah wajah yang telah rusak berat, misalnya karena trauma, luka bakar, dan kanker mulut yang melibatkan mata, bibir, dan pipi. Melalui transplantasi wajah dan metode bedah rekonstruksi diharapkan penampilan wajahnya lebih normal
Tiansplantasi wajah pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Lyon, Perancis pada tahun 2005 di bawah pimpinan Dr. Jean-Michel'Dubernard pada pasien Adelie yang wajahnya robek akibat anjingnya mengganas, sehingga bagian hidung dagu dan bibirnya hilang. Donornya adalah seorang pasien yang otaknya sudah tidak berfungsi lagi. tansplantasi berlansung sukses; Adelie memiliki hidung, dagu, dan bibir baru. Dari segi medis, masalah utama adalah baga.imana agar pasien memiliki kemampuan menoleransi terapi imunosupresi agresif yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi reaksi penolakan tubuh terhadap kulit dan organ yang dicangkokkan. Obat-obat ini harus dikonsumsi seumur hidup oleh resipiens, padahal selain harganya mahal, dapat menimbulkan efek samping yang berat seperti gagal gnjal.
Hallainyangmencemaskanadalahjikaobat-obattersebutdihentikanpemakaiannya, dapat mengakibatkan komplikasi yangfatal. Masalah medis lainnyaadalilr bahwd prosedur operasionalnya belum sempurna, terutam4 mengenai penyambungan pembuluh darah dan saraf di wajah, yang dapat mengakibatkan ekspresi dan pergerakan wajah tidak sepenuhnya ideal, bahkan terlihat seolah-olah "tqpeng' belaka.
Dari segi etik, transplantasi wajah telah mengundang banyak kritik dari pakar bioetika, psikolog psikiater dan lainlainnya. Bagr yang pro menyatakan bahwa transplantasi wajah sangat membantu resipiens dalam penampilannya di tengahtengah masyarakat. Bagi yang kontra, merasa amat berat bagi resipiens mengemban
pemakaian wajah orang lain yang telah meninggal, dampaknya terhadap keluarga donor dan resipiens dan masalah kepribadian resipiens yang tidak sesuai dengan donor sehingga menyulitkan adaptasi terhadap wajah baru. Penerimaan masyarakat sekitar merupakan hal yang penting pula, jangan sampai resipiens dikucilkan, bahkan sebaliknya masyarakat harus menunjukkan rasa simpati dan menghibur mereka yang mempunyai masalah. Di Indonesia, transplantasi wajah @o ofrl telah dilakukan pertama kali pada seorang wanita bernama Siti Nurjazila (Lisa) berusia 22 tahun, di RS Sutomo, Surabaya pada tahun 2006, oleh tim yang dipimpin dr. M. Syaifuddin Noer, Sp.BP. Wuj"h Lisa menderita cedera berat dan rusak, diduga karena ulah suaminyayang kasar. Pada operasi face of ini kulit diambil dari punggung pasien sendiri dan memerlukan pembedahan bertahap. Karena rumitnya transplantasi wajah ini, dari segi medis, etik, dan hukum masih memerlukan pembahasan lanjutan.
t8 Arpex Enx DAN Huxuu
Krlrnluu
LlttcKuNGAN
Tuiuqn lnstruhrionql Khurur
t.
Menjelqshon pengertiqn hesehqton linghungqn.
2. Menjeloshon hetentuon huhum yong berhubungqn dengon hesehqtqn linghungqn.
g. Menjelqshon ospeh etih hesehoton linghungqn Pohoh Bqhqrqn
t.
Pengertiqn hesehoton linghungqn/higiene don tujuonnyo. 2. Kesehoton linghungon dqlom perundong-undongon. l. Aspeh etih hesehotqn linghungon
tub-Pohoh Bqhqrqn 1. Empot fqhtor yqng memengoruhiderqjst hesehqton. 2. Pengertion hesehqtqn linghungon/higiene. 3. Usqho-usoho bogiumum dqlom hesehqton linghungon. 4. Sqnhsi huhum bqgi pelqnggqr hetentuon tentong hesehqtqn linghungon.
128
8a/
18
Aspeh Etih don Huhum Kesehoton Linghungqn
129
Keterkaitan pelayanan kedokteran,/kesehatan dengan kesehatan lingkungan lebih
banyak berhubungan dengan kalangan yang terlibat dalam bidang kesehatan masyarakat atau para dokter yang bertugas di Puskesmas dan perusahaan. Untuk para dokter yang bertugas di rumah sakit, apalagi yang menjalankan profesi kedokteran di praktik pribadi masalah ini mungkin tidak telalu menjadi perhatian. Begitu pun sebagai insan yang perhatiannya terutama untuk meningkatkan kesehatan orang per orang atau masyarakat secara keselumhan, kita perlu juga memahami hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Kenyataan mem-
buktikan lingkungan yang kurang baik atau yang tidak menguntungkan akan mempenganrhi kesehatan manusia. Hal demikian dapat dimaklumi karena p ara ahh sepakat bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat dominan di antara 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, yakni faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan secara baik akan memberikan andil yang besar kepada kesehatan perseorangan ataupun kesehatan masyarakat. Hal yang dibicarakan dalam aspek hukum kesehatan lingkungan ini adalah ketentuan hukum yang berhubungan dengan higiene baik perusahaan pemerintah maupun swasta serta sanitasi lingkungan. Pembahasan kesehatan lingkungan yangjauh dari jangkauan petugas kesehatan seperti masalah bocornya lapisan ozon, perambahan hutan, perembesan air laut ke darat, limbah nuklir, dan asap tidak dibahas karena hal yang demikian masuk ke masalah lingkungan hidup.
Pengertiqn Kerehqtqn Linghungqn Dalam Undang-undang Kesehatan, tidak ada penjelasan tentang pengertian kesehatan lingkungan. Untuk mengetahui pengertian kesehatan lingkungan kita harus melihat ketentuan hukum sebelumnya yang mengatur tentang materi yang sama, yaitu dalam Undang-undang No. 11 tentang Higiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum Thhurt 1962 dan Undang-undang tentang Higiene Tahun 1966. Walaupun kedua undang-undang di atas sudah tidak berlaku lagi sebab sudah dicabut dengan diberlakukannya UU Kesehatan, namun isinya perlu diketahui untuk memahami tentang kesehatan lingkungan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang baru. Sebelum istilah'kesehatan lingkungan yang dipergunakan sekarang dalam undang-undang untuk maksud yang sama dipergunakan istilah Higiene. Dalam Undang-undang No. 11 Thhun 1962 tentang Higiene untuk UsahaUsaha Bagi Umum dijelaskan: Higiene ialah segala usaha untuk memelihara dan
mempertinggi derujat kesehatan. Usaha-usaha bagi umum ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perseorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh urnum. Usaha-usaha bagi umum yang menghasilkan sesuatu untuk dipergunakan masyarakat adalah umpamanya perusahaan air minum, pabrik minuman, dan
pabrik makanan.
130
Etiho Kedohteron don Huhum Keiehotqn
Usaha-usaha bagi umum yang langsung dipergunakan gleh masyarakat umpamanya kereta api, kapal laut, terminal, bioskop, tempat pemandian, dan sekolah.
Dalam Undang-undang Higiene tahun 1966 dil'elaskan yang dimaksud dengan higiene adalah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan daya guna perikehidupan manusia. Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis untara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia.
Arpeh Etih Kerehotqn Linghungqn Aspek etik dalam kesehatan lingkungan perlu dikaitkan dengan prinsip-prinsip berbuat baik, tidak merugikan orang lain dan prinsip keadilan. Dalam pasal 8 KODEKI jelas dinyatakan bahwa kepentingan masyarakat harus diperhatikan tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan. Sebagai bagian dari tanggungjawab dalam menjaga kesehatan lingkungan, para tenaga kesehatan perlu menegakkan aspek etik dalam kesehatan lingkungan. Ini untuk mengingatkan anggota masyarakat bahwa setiap orang perlu berpartisipasi menjaga kesehatan lingkungan yang hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat luas.
Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang akhirnya berdampak pada kesehatan lingkungan yang terjadi sekarang baik pada skala global maupun nasional sebagaian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak perduli, dan hanya mementingkan diri sendiri. Menanamkan pentingnya pemahaman terhadap aspek etik dalam kesehatan lingkungan tidak saja sebagai ilmuwan di bidang kesehatan, tetapi juga untuk disampaikan kepada masyarakat di lingkungannya merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan juga. Menyampaikan hal yang sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membiarkan genangan air dalam wadah yang dapat menjadi sarang jentik, dan.perlunya menanam pohon adalah bagian dari etika menjaga kesehatan lingkungan. Perlu pendekatan yang bersifat penyadaran pentingnya menjaga kesehatan lingkungan yang baik, agar anggota masyarakat dapat berintegrasi sehingga tercipta kesehatan lingkungan yang sehat. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pemanfaatan potensi perindustrian, pertambangan, dan perkebunan, perlu diperhatikan dampak lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat di sekitarnya Untuk itu, kajian risiko kesehatan lingkungan perlu dilakukan secara berkala untuk rnemarttau dan mengevaluasi dampak risiko terhadap kesehatan masyarakat yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sekitar proyek. Pengelola yang tidak memperhatikan lingkungan dan dampaknya pada kesehatan masyarakat, perlu diingatkan. Misalnya, pembuangan sampah dan limbah ke darat atau sungai yang dapat membahayakan kesehatan manusia, kehidupan fauna dan flora sehingga memicu gejolak sosial perlu diawasi.
?a/.
18
Aspeh Etih don Huhum Kesehoton Linghungon
131
Hubungan arrtafa pencemaran lingkungan dan penyakit yang diderita masyarakat karena faktor lingkungan memang tidak mudah mengetahuinyakarena keanekaragaman zat perrcerrrar dan sulitnya mendeteksi zat pencemar tersebut. Pada awal eksploitasi suatu proyek pelu dikaji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan baseltnekesehatan masyarakat sekitar. Bukan mustahil proyek dapat mengubah ekosistem dan menimbulkan risiko kesehatan lingkungan selanjutnya.. Demikian pentingnya masalah kesehatan lingkungan yang bila dikaitkan dengan lingkungan hidup secara global, PBB telah mengadakan 3 kali Konferensi Tingkat Tinggr yang melahirkan kesepakatan tahun 1972 di Stockholom, tahun lgg2 di Rio DeJaneiro dan tahun 2002 diJohanesburg mengenai penataan kesehatan lingkungan dan lingkungan hidup.
(AMDAL)
Kerehqtqn Linghungqn dqlqm Perundcng-Undongon Pemerintah sejak semula sudah memperhatikan dan mengatur tentang kesehatan lingkungan. Seperti diutarakan di atas, sebelum UU Kesehatan diberlakukan, telah ada dua undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kesehatan lingkungan, yaitu Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan Undang-undang No. 2 Thhun 1966 tentang Higiene.
1.
Undang-undang No. Usaha Bagi Umum
ll tahun
1962 tentang Higiene untuk Usaha-
Dalam undang-undang ini dijelaskan dasar pertimbangan perlunya undangundang ini adalah untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat.
Adapun higiene untuk usaha-usaha bagi umum yang diatur dalam undangundang No. 11 tahun 1962 ini meliputi: a. Higiene air, susu, makanan, dan minuman untuk konsumsi bagi umum, perlu diawasi mutu kesehatannya, tidak mengandung kuman penyal
b. Higiene
perusahaan-perusahaan dan lingkungannya perlu memenuhi syaratsyarat kesehatan agarkaryawan tidak mudah mengalami bahaya dan bekerja
dalam suasana yang sehat.
c.
Higiene bangunan-bangunan umum, seperti stasiun, pelabuhan, bioskop, sekolah, dan lainlain harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, se;ierti ventilasi, kebersihan, dan sebagainya.
pemandian umum, harus bersih dan sehat serta aman terhadap penyebaran penyakit menular. Higiene alat-alat pengangkutan umum seperti kereta api, bus, kapal, dan pesawat terbang perlu memenuhi syarat-syarat kesehatan. dan lainnya diatur oleh Menteri Kesehatan'
d. Higiene tempat e.
f
Dalam Undang-Undang Higiene tahun 7962 ini juga telah dicantumkan sanksi hukum pidana bagi yang melanggarnya berupa pidana kurungan dan atau denda.
132
2.
Etiho Kedokteron dqn Huhum Kesehoton
Undang-undang No. 2 Tirhun 1966 tentang Higiene Dalam Undang-undang No. 2 Thhun 1966 tentang Higiene dijelaskan istilah higiene digunakan untuk mencakup seluruh usaha manusia ataupun masya,
rakat yang perlu d!'alankan guna mempertahankan dan memperkembangkan kesejahteraannya di dalam lingkungannya yang bersifat badan dan jiwa atau-
pun sosial.
Dalam undang-undang
ini
dicantumkan usaha
di bidang higiene
dan
pelaksanaan usaha tersebut.
a.
b.
Intisari dari ketenfuan undang-undang ini adalah: Rakyat harus.mengerti dan sadar akan pentingnya keadaan yang sehat, baik kesehatan pribadi, maupun kesehatan masyarakat. Pemerintah harus memberikan pelayanan di bidang kesehatan bagi rakyat.
3. UU Kesehatan UU Kesehatan menghimpun semua ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan menjadi satu sehingga dengan demikian tidak tersebar di berapa undang-undang seperti sebelumnya. Kesehatan lingkungan dalam Undang-undang ini termasuk dalam bagian ke lima dari enam belas bagian pada Bab mengenai PenyelenggaraanlJpaya Kesehatan.
Dalam pasil22 tentang kesehatan lingkungan diy'elaskan: a. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup.
b. Kesehatan c. d.
lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat; limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit dan penyehatan atau pengamanan lainnya.
Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan Iingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan pelayanan.
Dalam penjelasan ketentuan di atas, dikemukakan bahwa untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal, perlu ditingkatkan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap wujud atau bentuk subs(antifnya yang berupa fisik, kimiawi, atau biologik, termasuk perubahan perilaku.
Mengenai tempat umum dimaksud antara lain hotel, pasar, pertokoan, pasar swalayan, mal, dan bioskop. Demikian pula lingkungan keg'a, lingkungan pemukiman dan angkutan umum sama saja dengan yang diatur pada undang-undang kesehatan lingkungan/higiene yang lama. Penyehatan air dan udara untuk meningkatkan kualitas, termasuk penekanan pada masalah polusi. Pengamanan ditujukan untuk limbah padat, cair, dan gas serta pengamanan terhadap limbah yang berasal dari rumah tangga dan industri, begitu pula pengamanan dan penetapan standar penggunaan alat yang menghasilkan radioaktif, gelombang elektromagnetik, listrik tegangan tinggi, sinar infra merah, dan ultra violet.
8d/18
Aspeh
Etihdon Huhum Kesehoton Linghungon
Demikian pula pengamanan terhadap ambang batas bising yang dapat mengganggu kesehatan di pabrik-pabrik serta pengendalian vektor penyakit dari binatang pembawa penyakit seperti serangga dan binatang pengerat. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan lingkungan terdapat pada pasal 84 yang diatur sebagai berikut.
1. 2.
dst. atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000'(lima belas juta rupiah).
, menyelenggarakan tempat
Ketentuan-ketentuan hukum yang diterbitkan pemerintah di atas perlu diketahui dan dipahami oleh kalangan kesehatan terutama yang berhrgas dalam bidang kesehatan masyarakat, dokter puskesmas dan para dokter perusahaan agar dapat menunjang dan mengamankan usaha pemerintah mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap masyarakat.
t9 Alpex Enx
DAN
Huxuu Kr$xlmn Kerul
Tujucn lnrtruhrionql Khurur 1. Menjelorhon pengertion hesehotqn herjo. 2. Menjeloshon ospeh huhum herehoton herjo. 3. Menjelqshon ospeh etih hesehqton herjo
it'[:.:,:lHil
dorom pembonsunon don perhem bonson industri. perusohoon 2. Higiene don hesehoton herjq (hiperhes). 3. Beberopq hetentuon huhum yqng terhoit dengon Hiperhes. 4. Beberopq ospeh etih yong terhqit dengon Hiperhes
tub-Pohoh Bqhqrqn 1. Perqnon dohter perusohoon dqlqm hiperhes. 2. Sosoron dori hiperhes. 3. Pengertiqn huhum hesehqtqn herjq. 4. Sosoron huhum hesehoton herjo. 5. Ketentuon huhum dotom hesehqtqn herjo. 6. Asuronsitenogo herjo (ASTEK). 7. Pengertion etih hesehoton herjo
134
8a/
19
Aspeh Etih don Huhum Kesehoton Kerio
t35
Sama halnya dengan kesehatan lingkungan, pengetahuan tentang kesehatan kerja
juga akan lebih banyak melibatkan kalangan kedokteran./kesehatan yang menangani kesehatan peketja di pabrik, pertambangan, dan perusahaan. Kini, di dunia kesehatan dikenal istilah hiperkes; kependekan dari higiene perusahaan dan kesehatan kery'a. Sasaran higiene perusahaan adalah lingkungan kerja dan bersifat teknik, sedang-
kan sasarankesehatan kerja adalah manusia dan bersifat medik. Penggabungan dua disiplin yang berbeda ini dalam praktiknya seperti condih'o n:ne gua non, dengan kemajuan di bidang yang satu memerlukan kemajuan atau bergantung pada bidang yang lain. Penggabungan yang serasi ini membuka kemungkinan sebesar-besarnya untuk kesempurnaan penyelenggaraan higiene perusahaan dan kesehatan kerja. " Dengan demikian, akan sulit membicarakan kesehatan kerja tanpa membicarakan kesJhatan lingkungan sebab hakikat dari kedua disiplin ini adalah: 1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja setinggitinggi-
nya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, maupun pekerja lepas. Dengan demikian, hakikat kedua disiplin ini dimaksudkan untuk kesejahtera-
2.
an tenaga kerja Sebagai alat untuk meningkatkan produksi melalui efisiensi dan dayaproduktivitas manusia.
Undang-undang kesehatan kerja ini semakin penting diatur sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang industri yang memerlukan tenaga kerja yang tidak saja terampil di bidangnya, tetapi juga mempunyai derajat kesehatan yang baik. Bab ini tidak akan membicarakan tentang kesehatan kerja secara keseluruhan, tetapi hanya akan dibicarakan tentang aspek etik dan hukum kesehatan kerl'a.
Arpeh Etih Kerehqtqn Kerio Oleh karena dalam upaya kesehatan keq'a tercakup berbagai disiplin ilmu seperti disiplin rekayasa, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan cabang-cabang ilmu kesehatan, untuk menyelesaikan masalah kesehatan kerja dari segi etik lebih tepat diterapkan etika biomedis ftioetika). Berbagai upaya peningkatan ke{a mengandung komponen bioetika, dan para doker yuig -."g.l,ola kelsehatan ke4a ditunfut mempedomani Kode EtiL Dokter Kesehatan Kerja (KEDKD. Hal-hal yang menuntut perhatian dokter kesehatan keq'a meliputi: 1. Kontrak kerja dan pelaksanaan fungsi profesi a. Profesi dokter kesehatan kerja di Indonesia akan terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi b. Dokter kesehatan ke{a harus menghindari diri dari setiap pertimbangan atau'kegiatan yang dapat mengurangi intensitas dan kemandirian atau kebebasari profesi dan tetap memelihara komunikasi yang serasi dengan
c.
tenaga kerja dan manajemen perusahaan Dalam setiap pertentangan kepentingan, dokter kesehatan kerja tidak boleh memihak manajemen perusahaan
136
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
2. Pemeriksaan
kesehatan tenaga kerja
Melaksanakan secara berkala pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dengan baik dan benar dan memberikan penjelasan rrranfaat serta tujuan pemeriksaan kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan tenaga kery'a dengan fokus pada upaya pencegahan.
3. Perlindungan terhadap tenaga kerja a. MeJaksanakan profesi berlandaskan KODEKI b. Memelihara, membina, dan meningkatkan derajat kesehatan,
4.
5.
produktivitas
dan kesejahteraan tenaga ke{a baik perseorangan maupun kelompok c. Memberi penyrluhan kesehatan untuk kepentingan kesehatan tenaga kerja, guna menceg ah bahay a pekerjaan Pengembangan kebijakan dan program kerja Dokter kesehatan kerja bersama-sama pengusaha dan wakil tenaga kerja membuat rencana pengembangan kebil'akan program kesehatan kerja di tempatnya sesuai kebutuhan dan kemampuan perusahaan serta sesuai perkembangan iptek kedokteran mutakhir dan berpartisipasi dalam upaya perlindungan komunitas dan lingkungan Mengikuti perkembangan iptek Dokter kesehatan kerja bertanggung jawab terhadap peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja sesuai perkembangan iptek kedokteran mutakhir, mengenal dan memahami pekerjaan dan lingkungan kerjanya serta masalahmasalah yang mungkin timbul.
Arpeh Huhum Kerehqtqn Keriq Pengetahuan tentang aspek hukum ini perlu dipahami karena atas kekuatan undang-undanglah para pejabat departemen tenaga kerja atau departemen kesehatan dapat melakukan inspeksi dan memaksakan segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah ke perusahaanperusahaan.
Bila nasihat dan peringirtan demikian tidak dihiraukan, atas kekuatan undangundang dapat dipaksakan sanksi hukum yang diatur dalam undang-undang. Hal ini perlu diketahui kalangan kedokteran,/kesehatan karena tugas utama kalangan kedokteran,/kesehatan adalah membina agar kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pengertian Kerehqtqn Keriq Sebelum menelusuri aspek etik dan hukum kesehatan kerja, harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan,/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agur masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan
setinggi-tingginya, baik fisih mental, maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit,/gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta penyakit umum.
9a/
19
Aspeh Etih don Huhum Kesehqton Kerjo
137
$qrqrsn Huhum Kerehqtqn Kerio Sejalan dengan pengertian hukum kesehatan, hukum kesehatan kerja adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan/ pelayanan kesehatan kerja dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat. Sebagai penerima pelayanan kesehatan ataupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana,
pedoman medik" ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum serta sumber hukum Iainnya.
Adapun sasaran dari hukum kesehatan ke{a adalah: terjadinya kecelakaan. timbulnya penyakit akibat pekerjaan. atau mengurangi kernatian. atau mengurangi cacat tetap. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat kerja, mesin, pesawat, instalasi, dan sebagainya. 6. Meningkatkan produktivitas ke{a tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifryu. 7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber produksi lainnya pada saat bekerja dan sebagainya. 8. Menjamin tenaga kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat keq'a. 9. Memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi, industri serta pembangunan. 1. Mencegah Mencegah Mencegah Mencegah
2. 3. 4. 5.
Beberqpq Ketentuqn Hqhum'tentqng Kerehqtqn Keriq Undang-undang kesehatan kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintah merasa perlu merumuskan suatu kebijakan umum yang mengatur kesejahteraan pekeq'a dengan mengeluarkan perundang-undanga.n yang mengatur dan melindungi kesejahteraart pekerja. Di antara beberapa undang-undang yang pernah dibuat adalah: A. Undang-undang Kerja (1948-1951), walaupun tidak untuk seluruh pasalnya, dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak, orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja dan lain-lain. B. Undang-undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini disebut juga Undang-undang Kompensasi Pekerja (Worhmen Compensatrbn Laut) mengattr tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:
1. Di perusahaan yang di*ajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu. 2. Penyakit yang timbul karena hubungan ke{a dipandang sebagai kecelakaan-
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
138
3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian itu, ke-
wajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.
4. Dan seterusnya. C. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970, Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yangsesuai dengan perkembangan masy4rakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerja. Dalam Undang-undang Keselamatan ke5'a ini diatur tentang keselamatan ke4'a di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam Undang-undang KeselamatanKe1a ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu: 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan keq'a. 2. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan ke{a yang diwajibkan. 4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. 5. Menyatakan keberatan kef a pada pekerjaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan ke4'a serta alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. D. Ketentuan'hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan.
ini menyatakan: Kesehatan keq'a diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kery'a. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat Q) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23 Undang-undang Kesehatan
1.
2. 3. 4.
Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kery'a dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian, upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kel'a, beban kerja dan lingkungan kerja. Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai denganjaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkat-
?a/
19
139
Aspeh Etih don Huhum Kesehoton Kerjo
an kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku,.peralatan, dan ptor.t kery'a serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan i"-p"t t e4a ai sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk memproduksi barang atal jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah pettyakii atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang. terj-angkit -Sanksi hukum bagr yang melanggar ketentuan tentang |
UU Kesehatan pasal 94 berbunyi: "Barang siapa yang menyelenggarakan tempat ke{a yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima belas juta':
Arurqnri Tenago Kerio Membicarakan aspek hukum tentang kesehatan
ke{a pada masa kini
harus
diketahrri pula tentang program Asuransi Tenaga Kerja (Astek). Program ini sangat penting untuk tenaga kerja yang bukan pegawai negeri sipil dan anggota ABRI. - program ini dilaksanakan berdasarkan pengalaman banyaknya korban yang terjadi akibat kecelakaan kerja yang mendatangkan kerugian baikjasmani maupun rohani. Karena itu, peherintah membuat satu jaminan sosial bagi pekerja yang dapat kecelakaanpadawaktu melakukan pekerjaan di suatu perusahaan' risiko sosial Jaminan sosial ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap jaminan sosial ini pokok mengenai ekonomi yang menimpa pekerja. Ketentuan ini adalah satu darijaminan Salah diatur dalam Undang-undangNo. 14 tahun 1969. 1977 tentang tahun RI No. 33 program Astek. Menurut Peraturan Pemerintah Astek, programnya adatah berupa Asuransi Kecelakaan Keq'a, Asuransi Thbungan Hari Tira dan Asuransi Kematian. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dil'elaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek. Dengan demikian, program ini akan memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dan dengan hubungan kerja.
20 Aspex Enx DAN Huxuu Penvlxlr Menunn
Tujucn lnrtruhrionql Khurur
l.
Menjeloshon ospeh etih dqn huhum woboh penyohit menulor
umumnyq.
2.
Menjelqshon ospeh etih don huhum penyohit menulqr sehsuol.
Pohoh Bqhqrqn 1. Pengertion penyohit menulor don wqbqh penyohit menulqr. 2. Beberopo undong-undqng tentong wqboh penyohit menulqr. 3. Aspeh etih don huhum penyohit menutor umumnyq don penyohit menulor sehsuol hhususnyo.
$ub-fohoh Bqharon 1. Peroturon perundong-undongon tentong wobqh penyohit menulor umumnyo, penyohit menulqr sehsuql, AlDt SARS, don flu burung hhususnyo.
2. Orons denson HIV/AIDS (ODHA). 3. Pemberontoson penyohit menulqr dqlom Undong'undqng Kesehoton.
140
84/
20
Aspeh Etih don Huhum Penyohit Menulor
Ada dua hal yang perlu disampaikan tentang aspek etik dan h,pkum penyakit menular, yaitu yang berkaitan dengan: 1. Wabah Penyakit Menular. 2. Penyakit Menular Seksual (PMS) atau Sexual Tlansmitted Dueares (SlD).
Wabah Penyakit Menular lebih banyak berkaitan dengan masalah epidemiologi dengan beberapa peraturan dan perundang-undangan, sementaxa PMS perlu dibicarakan karena penyakit ini banyak menimbulkan permasalahan etik dan hukum dengan pasien dan keluarga bila para dokter dan kalangan kesehatan tidak berhatihatilenghadapinya. Kebijakan ini perlu diperhatikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya agar pasien secara moral turut bertanggung jawab sehingga penyakit menular atau wabah demikian tidak tertular kepada orang lain.
Wqbqh Penychit Menulqr Penyakit menular (Communicable Daease) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanyaagen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (potential hos), bal< secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (aectol atau lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 20-30 tahun terakhir perkembangan penyakit menular menjadi sedemikian menonjol sehingga memerlukan perhatian yang menuntut berbagai kebijakan nasional ataupun internasional untuk mengatasinya. Paling tidah ditemukan sekitar 30 penyakit infeksi baru (neza emergt:ng desease) yang diperkirakan berkaitan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, peningkatan lalu lintas internasional serta perubahan lingkungan hidup, laju pertambahan penduduk, dan lainlain. Sejumlah penyakit infeksi yang sebelumnya tidak diketahui mulai teridentifikasi Undang-undang tentang wabah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tfiun 1962 danUndang-undang Nomor 7 Thhun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Thhun 1962 tentang Wabah, ternyata kurang mampu memenuhi kebutuhan untuk penanggulangan wabah dewasa ini. Masalahnya adalah pengertian wabah dalam undang-undang ini didasarkan pada penjalaran penyakit yang dalam waktu singkat menyebabkan jumlah pasien meningkat. Sementara saat ini menghendaki suatu wabah dapat segera ditetapkan, walaupun penyakit tersebut belum menjalar dan belum menimbulkan malapetaka dalam masyarakat.
Karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 4, Thhun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan tujuan melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin..Dalam undang-undang ini dinyatakan yang dimaksud dengan wabah penyakit menular atau disebut wabah adalah kejadian tery'angkitnya suatu penyfit menular dalam masyarakal yang jumlah pasiennya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Dalam undangundang ini disebut sumber penyakit dapat berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
Etihq Kedohteron don Huhum Kesehoton
Aspek etik dan hukum dalam penanggulangan wabah penyakit menular perlu diketahui kalangan kedokteran dan kesehatan karena mereka termasuk orangorang yang memiliki tanggung jawab dalam lingkungannya dalam mengatasi dampak dan upaya penanggulangannya. Upaya penanggulangan dimaksud meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi pasien termasuk tindakan karantina, pencega[an dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penangananj enazah akibat wabah peny'uluhan kepada masyarakat dan penanggulangan lainnya. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 560/Menkes/Per/ VIII/1989 tentangJenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Thta Cara Penyampaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya, diperoleh kejelasan tentang jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta cara pelaporan dan penanggulangannya. Dalam Peraturan Menteri ini, disebut jenis penyakit yang dapat menimbulkan penyakit wab ah, antaralain Kolera, Pes, Demam kuning, Deman rekuren, Tifus Bercak Wabah, Deman Berdarah Dengue, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria, Influenza, Hepatitis, Tifus perut, Meningitis, Ensefalitis, dan Antrax. Penyakit lain yang dapat menimbulkan wabah dapat ditentukan kemudian oleh Menteri Kesehatan. Laporan tentang adanya pasien atau tersangka pasien disebut Laporan Kewaspadaan, dan harus disampaikan segera, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan atau Kepala unit kesehatan. Laporan ini memuat: a. Nama,/nama-nama pasien atau yang meninggal
b. Golongan umur c. Tempat/ alamal kejadian d. Waktu kejadian e. Jumlah yang sakit atau meninggal Pihak yang diharuskan menyampaikan laporan kewaspadaan adalah termasuk orang tua pasien, kepala keluarga, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Kampung, dokter, petugas kesehatan yang memeriksa pasien, dokter hewan yang memeriksa hewan tersangka pasien, kepala asrama, pimpinan perusahaan, kepala stasiun kereta api, dan lainlain. Melaluijenjang administratifnegara, akhirnya dalam waktu singkat akan sampai ke Dinas Kesehatan Dati II dan I serta Kepala Wilayah/Daerah. Laporan dapat disampaikan dengan lisan atau tulisan, melalui tatap muka, telepon, radio, surat, teleks, faksimile, dan alat komunikasi lainnya dengan tujuan segera diketahui dan bertanggung jawab. Dalam peraturan ini dijelaskan pengertian Kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan,/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Penanggulangan seperlunya dapat berupa pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi, pembentukan tim gerak cepat, dan bila perlu, vaksinasi. Pemahaman ini diperlukan agar semua jajarun kesehatan dapat memberikan kontribusi yang tepat secaia etik dan hukum sehingga wabah dapat teratasi dengan segera.
8a/
20
Aspeh Etih don Huhum Fenyohit Menulor
Menteri Kesehatan akan menerima perkembangan wabah penyakit menular melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPM dan PLP).
tARt dsn Flu Burung Padd awal milenium kedua, dunia dihebohkan dengan munculnya penyakit baru dengan kumpulan gejala infeksi pernapasan yang akut dengan yang dinar'nakan Snire Acute nespntory Syndrome (SARE.Berselang beberapa wakq kemudian muncul pula wa6ah flubumng (Aaian Infumza). Walaupun penyebab pasti SARS belum dlpastikan WHO, diperkirakan penyebabnya adalah corona virus. Penyakit ini dicurfoai muncul pertama kali di Guandong (RRC) tahun 1997. Pemerintah dengan cepat mengeluarkan beberapa pedoman penanggulangan _sebagai acuan bagi"setiap p"togu, k.r"hatan agar ancaman masuknya penyakit baru dapat di.e[ah. Uiattt*u.ryu adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 424/Menkes/ SWWIZOOS tentang Penetapan Seaere Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya. Keb{akarrpenanggulanga.t sARS bertujuan untuk memperkecil angka kemati*, *.-butu.i p..tJurun, serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas. Kebil'akan ini mencakup
:
5. 6.
Implementasi penerapan sistem Kewaspadaan Dini/Surveilans Epidemiologi KLB di seluruh Indonesia, khususnya Pelabuhan,/Bandata-/Pos lintas Batas. Penerapan upaya kekarhntinaan Penanggulangan SARS, dilakukan terpadu dengan upaya kesehatan pencegahan, tatalaksana, dan pemulihan kasus. penanggulangan SARS aiUmkan secara dini untuk mencegah timbulnya wabah yang dapat menyebabkan malapetaka. Pemerintah menetapkan Rumah Sakit Rujukan SARS Mengembangkan jejaring kerja antar instansi dalam rangka penanggulangan
7.
SARS Penyebaran informasi tentang penyakit SARS
1.
2. 3. 4.
Keb!;'akan ini diteruskan dengan beberapa ketentuan, di antaranya Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 724/Menkes/SK/V/2003 tentang Kartu Pernyataan Kesehatan Seaere Acute ResptVatory Syndrome (S-ZR^D yang memutuskan agar setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari Indonesia yang menggo"ul"" p"esawat udara atau kapal laut wajib mengisi Kartu Pernyataan Kesehatan Sens yuttg disahkan oleh Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan. Formulir ini
diperoleh fada setiap tempat penjualan tiket perjalanan internasional, diisi dan diserahkankepadapetugas Kantor Kesehatan Pelabuhan untukmemperoleh pengesahan. Perjalanan internasionalnya akan ditunda bila isi Pernyataan mengandung:
10 hari terakhir kontak erat dengan pasien SARS atau tinggal atau berkunjung ke negara./wilayah yang terjangkit SARS demam batuk atau susah bernapas dan pada waktu pemeriksaan ditemukan suhu 38"C atau lebih
1. dalam
2. 3.
144
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
sama dengan sARS dan AIDS, wabah flu burung yang dikenal dengan nama kode emerging daease, yang tergolong sangat berbahaya dan kini menjadi ancaman bagi penduduk di mana saja di dunia. Awalnyapadatahun l99z hanya dikenal menginfeksi unggas melaluivirus influenzatipe Ayangmenyebabkan kematian unggas dalan skala besar. Namun, ketika di Hongkong ditemukan orang mati akibat virus yang mengalami mutasi ini dengan cepat menyebar ke r"g"." tetangga sepetriJepang, vietnam, Thailand, dan Korea. Di Indonesia, sejak tahun 2005 diy'umpai kejadian matinya ayam dan berbagai unggas lainnya secara massal di beberapa provinsi. Kejadian ini kemudian diikuti dengan kematian manusia yang positif dinyatakan menderita flu burung. Bahkan beberapa hewan lainnya seperti babi, kuda dan kucing juga dideteksi tertular virus yang berbahaya ini. Walaupun belum ada bukti virus ini dapat menul ar antaramanusia ke manusia, berbagai usaha untuk mencegahnya telah dilakukan. Bila teg'adi mutasi virus yang dapat menular dari manusia ke manusia, akan dapat menimbulkan pandemi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1918 oleh virus influenza A dari jenis H1N1 yang menewaskan hampir 20-40 juta manusia dan epidemi tahun 7952 oleh virus jenis H2N2 dan tahun 1968 oleh virus H3N2 yang juga menewaskan jutaan manusia. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar kejadian serupa tidak terjadi.
H5N1 termasuk neu
Penyahit Menulqr Sehsucl Pada masa kini, pasien yang menderita penyakit kelamin makin sering dihadapi oleh dokter, bahkan banyak pula yang masih di bawah umur. Bagi dokter, menghadapi pasien-pasien Penyakit Menular seksual (PMS) dari aspek kesehatan tidak akan banyak masalah karena banyak pilihan pengobatan dapat diberikan. Namun, sebagai dokter yang diajarkan untuk bertindak holistik, masalahnya menjadi tidak sederhana apabila yang dihadapi adalah salah satu pasutri, anak di bawah umur,'pembantu rumah tangga adalah pasien yang telah mempunyai pasangan tetap/pacar. Apalagi untuk pasien yang menderita Hrv positif atau AIDS masalahnya akan menjadi lebih rumit, karena menyangkut masyarakat luas. Berbeda dengan PMS seperti gonorea, sifilis, atau herpes genitalis yang penularannya terutama karena hubungan seksual, penularan penyakit AIDS bisapula karena transfusi darah, melalui jarum suntik yang terkontaminasi virus, dan meialui plasenta. Penyebaran penyakit HIV,/AIDS lebih berbahaya karena tidak saja mengganggu kesehatan, tetapi mengundang kematian. Oleh karena itu, dalam mengobati pasien PMS dan,/atau HIVIAIDS, para doker atau kalangan kesehatan, juga. harus memahami aspek etik dan hukum yang terkait dengan penyakit ini. Dalam pengobatan kepada pasien yang belum terikat dalam perkawinan, perlu diingatkan pasien untuk tidak menularkan penyakit ini pada orang lain, begitupula bila kita mengetahui profesi pasien adalah wanita tuna susila. sikap para dokter tentu akan berbeda bila yang dihadapi salah satu dari pasutri yang menderita PMS. Persoalannya menjadi mudah bila pasangannya telah mengetahui pasien menderita PMS. Bila belum mengetahui, harapan dokter pada pasien adalah agar ia tidak menularkan penyakitnya pada pa.sangan, sementara
8a/
20
Aspeh Etih don Huhum Penyohit Menulqr
145
penyakitnya diobati. Masalah baru muncul bila pasangannya ingin mengetahui penyakit pasien dari dokter. Bolehkah dokter menyampaikan penyakit salah seorang pasutri kepada yang lainnyai Be.ticara terbuka di hadapan kedua pasutri tanpa mengetahui terlebih dahulu apakah pasien setuju kalau penyakitnya boleh diketahui oleh pasangannya, bisa membawa persoalan tentang wajib simpan rahasia kedokteran, rahasiajabatan dan peke{aan yang menjurus pada perkara medik. Untuk itu, para dokter perlu berhatihati menghadapi situasi demikian. Bila dokter menduga pasangannya telah tertular tanpa disadarinya, sebaiknya dokter mengobati pasien tanpa harus menyatakan ia telah tertular, kecuali terpaksa bila pasien mau tatiu tentang penyakitnya' Membuka rahasia pasien kepada orang lain, biarpun dalam ikatan suami isteri, harus dihindari dokter.
Sanksi hukum terhadap pelanggaran ini terdapat pada KUHP pasal322, KUH Perdata pasal 1365 dan pasal 1366 dan sanksi administratif seperti dijelaskan dalam UU Kesehatan pasal 23 tahun t992 ayat 1:
"Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplini'
Selain sanksi hukum atau sanksi administratif yang bisa menyebabkan dicabutnya izin menjalankan praktik, masyarakatpun dapat menjatuhi hukuman dengan menjauhi dokter yang tidak hati-hati dalam menjaga rahasia pasien.
Orqns Denson HtV/AlDt (ODHA) Penyakit ini diramalkan akan makin sering dihadapi karena belum ada obat penangkalnya, sementara penyebarannya tidak dapat dibendung. Penyakit ini yang pertama kali diketahui pada tahun 1981, dan kini telah menjadi pandemi di seluruh iunia. Sampai tahun 2000 yang lalu sudah terdapat 36,1 juta, pasien HIVIAIDS (34,7 jutapasien orang dewasa dan 1,4 juta pasien anak). Di Asia pada tahun 2006 terdapat 8,6 juta pasien dengan angka kematian 630.000 pada tahun yang sama. Dipeikirakan di Asia sepanjang tahun 2005 pasien bertambah 960.000 kasus baru. Df Indonesia sampai dengan bulan Juni tahun 2005 terdapat 7.098 kasus. Pertambahan ini signifikan bila dibandingkan tahun 2005 dengan 6'789 kasus dengan jumlah terbanyak di DKI Jakarta (3107 kasus) disusul Papua (1067 kasus), Jawa "Ti-rr. (538 kasus), Jawa Barat (346 kasus), dan diikuti oleh berbagai provinsi lainnya. intuk menghambat laju penyebaran dan peningkatan ODF{A, berbagai usaha perlu ditempuh. Walaupun telah mulai ditemukan obat yang dapat menga.tasi pe"yakit ini, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Belum pula didapati ri" yang efektif sehingga untuk sementaraupaya pencegahan menjadi tumpu-
"ut
an.
Untuk menemukan pasien AIDS sedini mungkin, Instruksi Menteri Kesehatan No.72,/Menkes/Inst,/1988 tentang Kewajiban Melaporkan Pasien dengan Gejala AIDS menetapkan bahwa petugas kesehatan wajib melapor ke sarana kesehatan terdekat dengan memperhatikan kerahasian pribadi pasien. Selanjutnya, sarana pelayanin kesehatan wajib segera melaporkan secara rahasia melalui
RI
146
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehqton
prosedur tertentu ke Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit.Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pada tahun 1998, keb!'akan ini dipertegas dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman No. KH.00.06.4.323 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Melaporkan Pasien dengan Gejala AIDS. Laporan ini berbentuk formulir "Laporan Surveilans Pasien AIDS", baik untuk pasien hidup maupun yang telah meninggal. sarand kesehatan dimaksud adalah balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter,/dokter gigzspesialis, dan sarana kesehatan lainnya. Kebijakan yang ditempuh adalah laporan tersebut harus memperhatikan kerahasiaan identitas pasien dan nama pasien cukup ditulis dengan inisial saja, begitu pula alamat pasien cukup diisi dengan nama Kabupaten/ Kotamadya saja (lihat lampiran). Tbmpaknya kebijaksanaan yang ditempuh seperti di atas juga dianut oleh banyak negara lain dalam menghadapi dan menanga.ni pasien ODHA, dan yang utama adalah pelayanan kesehatan tanpa pasien mengalami diskriminasi di lingkungan tempat tinggalnya, tempat kerjanya, dan dijaga kerahasiaan penyakitnya kepada orang lain. Dengan menghindari masalah hukum ini, diharapkan kualitas hidup orang dengan HIV,/AIDS (ODHA) dapat diperbaiki. Sementara di lain pihak, masyarakat dilindungi terhadap bahayapenularan, terutama melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang masalah AIDS dan HIV. Di Indonesia kebijaksanaan ini dapat terlihat dari strategi Nasional penanggulangan HIV,/AIDS sebagai berikut. a. setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang baru mengenaiHV/ AIDS, baik untuk melindungi diri sendiri maupun mencegah penularan kepada orang lain. b. Tetap menghormati harkat dan martabat para pasien Hlvlpasien AIDS dan keluarganya.
c.
Mencegah perlakuan diskriminatif kepada pengidap HlV,/pasien AIDS dan
d.
setiap upaya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan keluarga yang menjadi salah satu pilar dari kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang membentuk perilaku bertanggung jawab khususnya dalam kesehatan reproduksi yang mampu menangkal penyebaran virus HIV.
keluarganya.
e.
Pemberontoran Penyohit Menulqr dqlqm UU Kerehqtqn Pemberantasan penyakit yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan, dilaksanakan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tentang penyfit menular diatur secara khusus pada Pasal 30 dan 31. Pasal 30. Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan pemberantasan penyakit, tindakan karantina dan upaya Iain yang diperlukan.
€an
20
AsWh Etih don Huhum Fenyohit Menulor
Pasal 31
Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wa6ah da.t penyakit karantina dilalaanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dengan demikian, pemahaman yang baik para dokter dan tenaga kesehatan lainnya
tentang aspek etik hukum penyakit menular dapat membantu tidak saja dalam penanggulangan peningkatan dan penyebaran penyakit, tetapijuga menghindarkan para dokter.dan tenaga. kesehaian lainnya dari masalah hukum.
2l PervemBuHAN TmouloNAL DAN
KrooxrERAN Mooennr
Tuiuan lnrtruhlionql Khurur 1. Menjeloshon lotor belohqng upoyq penyembuhqn trodisionoldi lndonesiq.
2. 3. 4. 5.
Menyebuthqn coro-coro penyembuhon dqn pengobotqn trqdisionql. Menjeloshon prinsip-prinsip hedohteron modern. Menjeloshon sihop dohter menghodopi penyembuhon trqdisionol. Menjeloshon tujuon riset hebenorqn ilmioh tentqng penyembuhon trqdisionql. 6. Memberihon contoh-contoh penyembuhon trodisionql don hedohteron modern dopot beherjo somq don soling mengisi;
Pohoh Bqhqrqn
l.
Penyembuhontrodisionql.
2. Kedohteron modern. 3. Sihop dohter terhodop penyembuhqn trodisionql.
tub-Pokoh Bohsrsn
L
Lotor belohong penyembuhon trqdisionql di lndonesis.
2. Corq-cqro penyembuhqn trodisionsl. 3. Lstqr belohong hedokteron modern. 4. Prinsip-prinsip dosor hedohteron modern. 5. Arqh riset penyembuhon don pemohoiqn obot trsdisionol. 6. Contoh herjq sqmq penyernbuhon trqdisionoldengon hedohteron modern.
148
8a/
2l
Penyembuhon Trodisionol don Kedohteron Modern
149
Penyembuhan tradisional sebagai budaya bangsa merupakan salah satu upaya penyembuhan dan perawatun cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan. Kenyataan menunjukkan bahwa kedua cara pelayanan kesehatan baik upaya penyembuhan tradisional atau pengobatan alternatif maupun kedokteran modern hingga waktu ini tetap mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat, khususnya orang sakit, akan memilih cara penyembuhan apapun, asalkan cepat sembuh. Karena itu, penyembuhan tradisional dan kedokteran modern tidak perlu dipertentangkan.
Penyembuhqn Trodirionql Penyembuhan tradisional sudah lama dikenal di kalangan masyarakat, jauh sebelum kedokteran modern (Barat) masuk ke kepulauan Indonesia. Pada awalnya, pengobatan tradisional itu banyak berdasarkan pada kepercayaan yang bersifat mistih kepercayaan pada tenaga-tenaga gaib yang berakar pada animisme. Di samping itu, penyembuhan tradisional terbentuk melalui suatu proses, yaitu mencoba berulang-ulang cara-cara dan obat-obat tertentu dalam menangani berbagai macam penyakit (cara empirik). Upaya penyembuhan ini kemudian dipengaruhi oleh berbagai kebiasaan dan pandangan dari luar, antara lain dari India, Cina, Timur Tengah, dal Eropa. Berbagai agama yang masuk dan berkembang di kepulauan Nusantara kita juga memengaruhi cara penyembuhan tradisional itu seperti agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Sejak abad ke-19 terdapat pula pengaruh Ilmu Kedokteran Modern kedalam penyembuhan tradisional. Pada umumnya cara-cara penyembuhan tradisional di Indonesia dapat dikategorikan dalam upaya penyembuhan dengan: 1. ramuan tumbuhan obat 2. cara fisik (dukun beranak, sunat, patah tuluttg, susuk, ketok, refleksologi, akupunktur, dan sebagainya) 3. meditasi, pernapasan dan tenaga dalam 4. penyembuhan dengan cara spirituil (doa, mantera, psikoterapi, dsb.). Seorang tabib atau dukun dapat melakukan salah satu atau beberapa cara tersebut di atas, namun pendekatannya selalu holistik dengan mengutamakan kepentingan
orang sakit. Seorang pelaksana penyembuhan tradisional selalu memperhatikan
latar belakang orang sakit, seperti keluarga, agarr'a dan kepercayaan, budaya, tradisi, dan lingkungan. Ciri-ciri pelayanan adalah akrab, ramah, penuh perhatian, penuh kesabaran, serta pasrah kepada Tirhan Yang Maha Kuasa atau kepada kekuatan gaib tersebut . Biaya pengobata4 tradisional umumnya teq'angkau. Ilmu dan cara penyembuhan tradisional diwariskan secara informal dalam ikatan keluarga kekerabatan atau sahabat dekat, lazimnya diterima dan dipercaya begitu saja tanpa bersikap kritis. Bidang gerak dukun sangat luas. Dukun bukan saja mengobati orang sakit, melainkan ada pula dukun dalam bidang asmara dan perjodohan, meramalkan masa depan tentang kekayaan, kedudukan dan pangkat. Ada pula dukun yang dapat mencelakakan orang lain, bahkan membunuh pasiennya, seperti kasus Dukun A.S. alias Datuk di Daerah Deli Serdang Sumatera Utara
tso
Etiho Kedohteron dqn Huhum Kesehoton
yang mengaku telah membantai 42 wanita dalam kurun waktu tahun 1988-1997. Selain itu ada yang mempergunakan ilmu sulap dengan gerakan-gerakan tangan yang memesona sehingga dapat mengeluarkan batu grnjal, paku, beling, dan bendabenda lain dari tubuh pasien. Ini jelas merupakan penipuan dan semata-mata mencari keuntungan. Ada pula yang menjalankan praktik seperti dokter, memakai stetoskop, melakukan operasi, dan sebagainya, yang akhirnya menimbulkan komplikasi yang berbahayaba$ orang sakit. Tidaklah benar bahwa dukun adatah orang-orang sakti dan dapat mengdbati segala penyakit. Namun, tidak semua dukun jelek dan suka menipu. Banyak di antara mereka yang benar-benar baik dan jujur, ingin menolong orang sakit, bahkan tanpa imbalan jasa. Hingga saat ini, penerimaan masyarakat Indonesia terhadap penyembuhan tradi.sional masih tetap tinggi, bukan saja di tengah-tengah masyarakat pedesaan, melainkan juga masyarakat perkotaan. Bukan hanya oleh masyarakat golongan bawah, melainkan juga oleh golongan menengah dan atas. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, sistem nilai, dan tradisi yang memengaruhi sikap dan pengetahuan mereka tentang sakit, penyakit, dan upaya penyembuhannya. Di negara-negaru Barat sistem pengobatan tradisional disebut Compitmentary and Alternahbe Medmne (CAM, yang merupakan pengobatan pelengkap dan alternatifdan tidak berarti tradisi asli dari negara yang bersangkutan. Di beberapa negara tersebut C'4Mtelah disetarakan status hukumnya dengan ilmu kedokteran modern sehingga terdapat dokter-dokter dengan sertifikasi ganda. Di Indonesia, seharusnya cara penyembuhan tradisional diupayakan terintegrasi dengan sistem pelayanan nasional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti di Cina,
Jepang dan Korea. Harus diakui bahwa cara pengobatan modern tidak selalu berhasil mengatasi masalah-masalah kesehatan. Obat herbal atau obat bahan alam (OBA) harus memenuhi kriteria aman sesuai persyaratan yang ditetapkan; khasiatnya harus dibuktikan berdasarkan uji klinis dan memenuhi standar mutu. Evaluasi dan pengawasan obat herbal harus diperketat untuk mengurangi terjadinya risiko yang membahayakan jiwa manusia atau gangguan kesehatan yang berat. Obat herbal seharusnya tidak dipakai untuk penyakit yang serius yang diagnosisnya hanya dapat ditegakkan oleh dokter. Obat herbal dapat digunakan bila tidak ada lagi obat rasional yang dapat menyembuhkan.
Di
antara sistem pengobatan tradisional yang paling terkenal dewasa iai
adalah:
1.
Ayrverda. Telah dikenal sejak abad ke-10 S.M. dan banyak dipraktikkan di Asia Selatan. Dalam Bahasa Sanskert4 ayrverda berarti "Ilmu tentang Hidup'i Falsafahnya ialah bahwa semua objek dan benda hidup terdiri dari 5 unsur dasar, yaitu tanah, air, api, udara, dan langit. Dalam hidup ini perlu adanya kbserasian fundamental dalam hubungan antara lingkungan (mahrohosmos) dengan individu (rnihrohosmos). Pengobatan Ayrrverda bukan hanya untuk mengobati penyakit, melainkan juga untuk mencegah penyakit dengan menggunakan obat-obatan herbal dan mandi untuk pengobatan.
3a/
21
2.
151
Penyembuhon Trodisionol don Kedohteron Modern
Pengobatan tadisional Cina Telah dikenal sejak abad ke-8 S.M. Diagnosis penyakit dan terapi didasarkan pada pandangan holistik tentang pasien dan gejala-gejalayang dideritanya, yang dinyatakan dalam keseimbangan antara Yin, yang mewakili bumi, dingin, dan kewanitaan, serta Yang yang mewakili langit, panas, dan kelelakian.
Sis(em pengobatan ini mencakup praktik akupunktur (puli"g banyak digunakan), moxibustion, obat herbal, tuina (massage), olah tubuh (Chinese exerases), latihan teknik pernapasan, dan diet. Pengobatan dengan cara akupunktur sudah dipraktikkan sejak ribuan tahun yang lalu. Petunjuk tentang pengobatan ini terdapat dalam bukt"Huang Di Nei Jing' (The Yellouti Emperor Classic oflnternal Medt'a:ne) , yang didalamnya dinyatakan bahwa penusukan dengan jarum batu di satu tempat tertentu dapat menghilangkan rasa sakit di bagian tubuh yang lain. Akupunktur tidak saja berkembang di negara asalnya dan di negara-negara tetangga, seperti Jepang Korea, India,Vietnam, dan Thailand, tetapi telah merambat ke seluruh dunia. Pada tahun 1978, WHO merekomendasikan pengobatan cara akupunktur sebagai salah satu pelayanan formal yang dapat diberikan di semua sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2001, WHO menetapkan 28 jenis penyakit yang telah terbukti efektifdengan pengobatan akupunktur, sedangkan 63 jenis penyakit lainnya telah menunjukkan keberhasilan, namun memerlukan penelitian lebih lanjut. Di Indonesia, melalui Permenkes No. 1186 tahun 1996, pengobatan akupunktur ditetapkan dapat dilaksanakan di semua sarana'kesehatan negeri maupun swasta.
3.
Chiropractic Diperkenalkan sejak abad ke-19 oleh Daniel David Palmer, seorang Magnetuc Therapist (Amerika Serikat). chiropractt'c didasarkan pada asosiasi antara
trlutg
punggung dan susunan saraf dan pada kemampuan tubuh untuk
menyembuhkan dirinya sendiri.
4.
Homeopati Dasar dasarnya diletakkan oleh Dr. Hahnemann dari Jerman (1755-1843). Penyakit tidak dilawan secara langsung, tetapi diberikan obat sebagai perangsang bagi tubuh untuk melawan penyakit. Homeopati sudah diintegrasikan
dalam sistem pelayanan kesehatan nasional Meksiko, dan Inggris.
5.
di India,
Pakistan, Srilanka
Unani
Unani disebut juga pengobatan tradisional Arab. Dasarnya adalah teori Hippokrates tentang 4 jenis cairan tubuh, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Unani mengambil pengalaman dari sistem-sistem pengobatan tradisional Cina, Mesir, India, Irak, Persia, dan Syria dan dikembangkan oleh Galen (131-210.M), Rhazes (850-925 M), dan Ibnu Sina (980-1037 M)'
llmu Kedohterqn Modern Ilmu kedokteran modern (kedokteran ilmiah) dapat dikatakan lahir pada tahun 1850, pada waktu Robert Koch untuk pertama kalinya menemukan kuman TBC,
152
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
(basil Koc/t) sebagai penyebab penyakit TBC paru. Penemudn ini sangat memengaruhi perkembangan ilmu kedokteran selanjutnya, khususnya memacu dan" memberi arah baru riset kedokteran mengenai sebab-sebab penyakit. Para dokter menegakkan diagnosis penyakit berdasarkan pada gejala, pemeriksaan fisik, dan
melakukan pemeriksaan penunjang kemudian memberikan pengobatan sesuai dengan sebab atau gejala penyakit. Jadi, para dokter memberikan pengobatan rasional, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kedokteran. Perkenalan masyarakat Indonesia dengan ilmu kedokteran modern dapat dikatakan baru terjadi pada waktu Belanda terpaksa menanggulangi wabah cacar pada abad ke-19. Sejak itu ilmu kedokteran dan pendidikan dokter di Indonesia mulai tumbuh berkembang, dengan didirikannya Sekolah Juru Cacar, kemudian Sekolah Dokter Jawa, disusul dengan Sekolah Tinggr Ilmu Kedokteran di Jakarta dan Surabaya. Penyebaran pelayanan kedokteran modern makin menyebar ke daerah pedesaan, terutama. setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya sehingga makin banyak rakyat yang terjangkau oleh pelayanan kedokteran modern itu. Penyebaran pelayanan kedokteran modern ini tentu berhadapan dengan kepercayaan rakyat pada pengobatan tradisional dan dukun. Pada waktu ini, ilmu kedokteran modern telah diakui dan diterima oleh masyarakat pedesaan, namun hal ini tidak berarti bahwa pelayanan kedokteran modern akan menggantikan upaya penyembuhan tradisional. Kenyataannya kedua sistem pengobatan samasama mempunyai tempat dalam masyarakat Akibat perkembangan Iptek k'edokteran yang begitu pesat akhir-akhir ini, makin banyak terdapat spesialisasi dan subspesialisasi dalam pelayanan kedokteran. Berbagai alat-aIat mutakhir baik untuk diagnostik maupun untuk terapi telah masuk ke Indonesia . Alat-alat laboratorium otomatik, peralatan canggih, seperti CT- Scan, MRI, USG, endoskopi, elektroensefalografi, dan Color Doppler telah banyak digunakan di klinik-klinik. Berbagai obat baru dan berbagai teknik pembedahan, seperti bedah otak, bedah jantung, dan transplantasi organ telah memberikan dampak yang besar pada pelayanan kedokteran. Walaupun perkembangan Iptek kedokteran begitu majunya, para dokter tetap dituntut agar dalam penanganan orang sakit, hendaknya tetap melakukan .pendekatan holistik, memperhatikan aspek non-medi[ seperti keadaan kejiwaan orang sakit, keluarganya, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan orang sakit, karena yang diobati adalah orang sakit bukan hanya penyakitnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter dituntut pula untuk tetap berpegang teguh pada Kode Etik Kedokteran (KODEKI), yang bertujuan untuk keharmonisan hubungan dokter dengan orang sakit dan untuk ketenterarnan dan ketertiban masyarakat. Seorang dokter harus senantiasa mengutamakan keselamatan orang sakit, melakukan prbfesinya menunrt ukuran tertinggi dan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi: Namun, dalam zaman dengan unsur materialisme, hedonisme, dan konsumerisme menonjol sekarang ini, ada saja oknum dokter yang tergoda untuk melanggar etik profesinya yang luhur, bahkan melakukan malpraktik pidana.
?4/
21
penyembuhon Trodisionol don Kedohteron Modern
153
Menyihqpi Penyembuhqn Trqdirionql Fakta menunjukkan ada orang sakit yang berobat ke dokter menjadi sembuh atau tetap sakit. Orang sakit yang tidak sembuh itu kemudian berobat kepada tabib atau dukun dan menjadi sembuh. Sebaliknya ada orang sakit yang berobat kepada
dukun menjadi sembuh atau tetap sakit. Orang sakit yang tidak sembuh ini kemudian berobat kepada dokter dan menjadi sembuh. Tentu ada pula orang sakit yang berobat kepada kedua-duanya, narnun tetap sakit. Dari kenyataan di atas jelaslah bahwa dalam upaya penyembuhan, tidak selalu diperlukan pendekatan kedokteran ilmiah, tetapi dapatjuga dilakukan dengan memberikan perhatian pada aspek-aspek non-medih seperti latar belakang sosial dan budaya termasuk agama dan kepercayaan masyarakat. Dari penelitian di Amerika Serikat akhir-akhir ini ditemukan bahwa makin dapat dibuktikan secara ilmiah, peran agama, kepercayaan dan spiritual dalam membantu penyembuhan berbagai penyakit. Dalam menanggapi keberadaan penyembuhan tradisional para dokter hendaknya bersikap terbuka dan objekti{ namun sebaliknya juga tidak menerima begitu saja hasil penyembuhan tradisional. Menilai hasil penyembuhan tradisional dengan metodologi ilmiah memang sukar karena hingga saat ini belum ada tolok ukur yang baku, kenyataannya orang sakit merasa sehat kembali, walaupun kadangkadang hanya secara subjektifdan merasa puas dengan pelayanan tabib atau dukun. Jadi, perlu dilakukan kajian untuk membuktikan manfaat berbagai jenis upaya penyembuhan tradisional itu. Berbagai ramuan tumbuhan obat dapat diteliti secara farmakologik khasiatnya dan efek sampingnya. Riset ini harus digiatkan, terarah, terkoordinasi dan terkendali. Riset ditujukan terutama untuk: 1. mengetahui berbagai elemen dan senyawa yang terdapat dalam tumbuhan obat, r)
J.
menemukan bahan baku alternatif untuk campuran obat, membukikan efek farmakolo giknya,
4.
menemukan bahan aktif dari tumbuhan yang telah digunakan untuk
5. 6.
pengobatan, menemukan senyawa yang mempunyai efek farmakologik, dan menemukan gen yang setelah dilakukan rekayasa dapat menghasilkan senyawa untuk digunakan sebagai obat.
Jadi, riset yang dilakukan adalah mulai dari analisis kimia, riset farmakodinamik, riset farmakokinetik, sampai riset dan uji klinik, dan semuanya memerlukan koordinasi. Cara lain seperti meditasi dan cara penyembuhan dengan latihan pernapasan atau tenaga dalam mungkin dapat mengubah metabolisme dan konsumsi oksigen atau dapat menimbulkan perubahan pada gelombang listrik otak. Manfaat akupunktur untuk menghilangkan rasa nyeri, mungkin dapat dinilai dengan mengukur setelah berapa lama rasa nyerinya hilang atau berkurang intensitasnya dan bagaimana mekanismenya. lJpaya penyembuhan dengan cara spiritual, mungkin dapat diteliti apakah keberhasilannya temtama pada kasus penyakitjiwa atau kasus psikosomatik. Jadi, riset yang dilakukan itu bertujuan menghimpun kebenaran
154
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
ilmiah daritiap-tiap carapenyembuhantradisional, yangsecarafaktual dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan hasil riset itu dapat pula dilakukan riset lanjutan dengan
pemeriksaanlaboratorium (kuantitatif) atau pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran yang canggih untuk memperoleh tolok ukur fisik, yang lebih objektif sifatnya dan menjadi buki kebenaran ilmiah penyembuhan tradisional. Di satu sisi dampak hasil-hasil riset itu adalah untuk melindungi masyarakat dari efek samping yang merugikar,r, dan di sisi,lain untuk melestarikan cara-cara penyembuhan tradisional yang efektif yang benar-benar bermanfaat untuk menyembuhkan orang sakit. Penyembuhan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik fisik, mental dan spiritualnya. Sebaliknya penyimpangan dan penyalahgunaan yang merugikan masyarakat perlu ditingkatkan pengawasan dan penertibannya.
Praktik penyembuhan tradisional harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk menopang pengembangan dan pembinaan pelayanan kedokteran modern, setelah terbukti secara ilmiah memang bermanfaat. Oleh karena itu, terhadap caracara penyembuhan tradisional perlu dilakukan riset yang terarah dan mendasar, dilakukan secara seksama dan tuntas sehingga dapat ditentukan sikap dan kebljaksanaan dalam pemanfaatannya. Riset praktik penyembuhan tradisional harus dilakukan oleh ilmuwan kedokteran yang menguasai riset dan uji klinik, dilakukan di pusat-pusat riset (termasuk rumah sakit-rumah sakit untuk uji klinik), yang memiliki peneliti tangguh serta sarana dan prasarana riset yang memadai. Uji klinik hanya dilakukan bagi bahan tumbuhan obat yang telah memenuhi persyaratan farmakologik dan toksikolo gik. Penyembuhan tradisional dan kedokteran modern tidak perlu dipertentangkan, bahkan harus diusahakan teg'alinnya kerja sama atau pembagian peran antara pelaksana penyembuhan tradisional yang bonafide dengan pelaksana praktik kedokteran modern, atas dasar saling hormat menghormati, saling belajar, dan saling dukung. Orang sakit yang menderita penyakit mendadak dan serius ditangani segera oleh dokter dan kalau perlu dirawat di rumah sakit.Jika ditangani oleh tabib atau dukun berlama-lama, mungkin akan membahayakan jiwa orang sakit atau mengurangi kesempatan untuk sembuh sempurna. Pasien penyakit yangtidak akut atau penyakit menahun dapat memilih untuk meminta pertolongan penyembuhan tradisional. Walaupun nantinya penyakitnya juga tidak akan sembuh, misalnya karena penyakit kanker tingkat lanjut atau AIDS, namun orang sakit merasa lebih tenang, lebih sehat, dan lebih nyaman. Dalam kaitan seperti itulah penyembuhan secara kedokteran modern dan penyembuhan tradisional saling mengisi. Berikut ini diuraikan butir-butir tentang Pengobatan tadisional yangtercantum dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatan, yaitu: Pasal 47
1.
2.
Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dibina
dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan dan atau
8a/
2l
penyembuhon Trodisionol don Kedohteron Modern
r55
perawatan cara lain yang dapat dipertanggungiawabkan manfaat dan keamanannya.
3. Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungiawabkan
manfaat
dan keamanannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masya-
4.
rakat. Ketentuan mengenai pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: i{yat ( t ) Pengobatan tradisional mencakup cara, obat dan pengobatannya yang mengacu k.puda pengalaman dan keterampilan, baik yang asli maupun.yang berasal dari luar Indonesia.
Ayat (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengobatan tradisional, agar dapat dipertanggrngiawabkan
masyarakat.
Ayat (3) dan ayat (4) cukupjelas.
manfaat dan keamanannya sehinggatidak merugikan
22 Enx DAN Huxuu Ruru*r
tmr
Tuiuon lnrtruhrionql Khurur
l.
Menjeloshon Etih dqn Huhum Rumqh Sohit.
2. Menyebuthon hqh serto hewojibon rumqh sohit dqn posien dirumoh sqhit.
Pohoh Bqhqrqn
l.
Huhum rumoh sqhit. 2. Peneropqn etih rumoh sohit.
$ub-Pohoh Bqhqrqn
l.
2. 3. 4. 5.
156
Pengertion rumoh sohit don huhum rumoh sohit. Pdneropqn etih di rumoh sohit. Fungsidon hegunoqn KomisiEtih Rumqh Sqhit. Hoh serto hewojibon rumoh sohit dqn posien di rumoh sqhit. Kondungon Etih Rumoh Sqhit lndonesio (ERS|).
Bal
22
1s7
Elih don Huhum Rumoh Sohit
Hukum kesehatan terdiri dari banyak disiplin,
di
antaranya hukum kedokteran,
hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum kesehatan masyarakat, hukum rumah sakit dan lain-lain. Walaupun yang paling banyak dibicarakan dalam buku ini adalah tentang hukum kedokteran, yaitu ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, disiplin hukum yang lain tentu tidak kalah pentingnya, sebab bagaimanapun bidang pelayanan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan dalam penerapannya akan saling berkaitan dan saling menunjang. Rumah sakit adalah tempat berkumpul sebagian besar tenaga kesehatan dalam
menjalankan profesinya, seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, dan ahli rekam medik. Tiap-tiap disiplin ini umumnya telah memiliki etik profesi yang harus diamalkan anggotanya. Begitu pula rumah sakit sebagai suatu institusi dalam pelayanan kesehatan juga telah mempunyai etika yang di Indonesia terhimpun dalam Etik Rumah Sakit Indonesia (ERSI).
Dengan demikian, dalam menjalankan pelayanan kesehatan tiap-tiap profesi harus berpedoman pada etik profesinya dan harus pula memahami etika profesi disiplin lainnya apalagr dalam wadah mereka berkumpul (rumah sakit), agar tidak saling berbenruran. OIeh karena itu, pada bagian akhir bab ini perlu pula disampaikan secara ringkas .tentang etik rumah sakit dan hukum rumah sakit.
Penercpon Etih di Rumqh tqhit Seperti dikemukakan sebelumnya, berbagai jenis tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya di rumah sakit telah mempunyai kode etik yang harus dipedomani tiap-tiap profesi. Struktur etik profesi di bidang kesehatan ini umumnya tidak jauh berbeda, dalam kode etik tiap-tiap profesi terdapat ketentuan yang memuat tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, secara umum kemungkinan berbentuian sebetulnyajarang sebab tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung dengan baik. ERSI disusun oleh Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSD, memuat tentang kewajiban umum rumah sakit, kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat, kewajiban rumah sakit terhadap pasien, kewajiban rumah sakit terhadap tenaga stafl dan lainlain. Pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran etik rumah sakit adalah rumah sakit itu sendiri. Pada saat ini, beberapa rumah sakit telah mulai merasakan perlunya sebuah badan yang menangani pelanggaran etik yang terjadi di rumah sakit. Di rumah sakit-rumah sakit besar di Indonesia telah ada badan yang dibentuk di bawah nama Panitia Etika Rumah Sakit (PERS) yang di luar negeri disebut Hospital Ethical Commitee, yang anggotanya terdiri dari staf medis, perawatan, administati{ dan pihak lain yang berkaitan dengan tugas rumah sakit. Fungsi PERS ini adalah memberikan nasihat,/konsultasi melalui diskusi atau berperan dalam menilai penyelesaian melalui kebijaksanaan, pendidikan pada lingkungannya dan memberikan anjuran-anjuran pada pelayan kasus-kasus sulit.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehotqn
1s8
'
Dengan demikian, PERS dapat memberikan manfaat: yang relevan untuk menyelesaikan masalah etik di
1. Sebagai sumber informasi
2. 3.
rumah sakit. Mengidentifikasi masalah pelanggaran etik di rumah sakit dan memberikan pendapat unruk penyelesaian. Memberikan nasihat kepada direksi rumah sakit untuk meneruskan atau tidak, perkara pelanggaran etik ke MKEK.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas PERS adalah membantu para dokter, perawat, dan anggota tim kesehatan di rumah sakit dalam menghadapi masalah-masalah pelanggaran etik maupun pemantapan pengamalan kode etik tiap-tiap profesi. Secara umum masalah etik rumah sakit yang perlu diatur, antaralain adalah:
1. RM 2. Keperawatan 3. Pelayanan laboratorium 4. Pelayanan pasien dewasa 5. Pelayanan kesehatan anak 6. Pelayanan klinik medik 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
intensif anestesi dan eutanasia radiologi kamar operasi rehabilitasi medik gawat darurat medikolegal
Huhum Rsmqh tqhit Sesuai dengan pengertian hukum kesehatan, hukum rumah sakit dapat disebut sebagai semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban segenap
lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan. (rumah sakit; catatan penulis) dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman medik serta sumber-sumber hukum lainnya. Rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor l19b/Menkes/ Per/lI/1988 tentang Rumah Sakit adalah "Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian". Sedangkan yang dimaksud dengan rumah sakit menurut perumusan WHO adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan yang'memberikan jasa pelayanan medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnosti( terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk mereka yang mau melahirkan. Di samping itu, rumah sakit dapat juga menyediakan atan tidak pelayanan atas dasar berobat jalan kepada pasien-pasien yang bisa langsung pulang. Mengenai beberapa ketentuan hukum yang berhubungan dengan usaha pelayanan medik baik pemerintah maupun swasta yang akan meliputi persyaratan,
ea"/
22
ts9
Etih dan Huhum Rumoh Sohit
perizinan, penyelenggaraan, tarif, pembinaan, dan lainlain tidak perlu dibahas di sini.
Hal yang akan dikemukakan adalah hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban rumah sakit yang berhubungan dengan pasien.
Hqh Rumqh $chit
a. Membuat peraturan yang berlaku di rumah sal
d. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit e. Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk
pasien,
pihak ketiga, dan lain-lain).
Kewoiibqn Rumqh tqhit
a. Merawat pasien sebaik-baiknya b. Menjaga mutu perawatan c. Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Gawat Darurat flJGD) d. Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan e. Menyediakan sarana dan peralatan medik yang dibutuhkan sesuai dengan
f
tingkat rumah sakit dan urgensinya. Menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai
g. Merujuk pasien h.
kepada rumah
sfit
lain apabila tidak mempunyai peralatan
medis khusus atau tenaga dokter khusus yang diperlukan Menyediakan daya penangkal kecelakaan (alat pemadam api, sarana dan alat pertolongan penyelamatan pasien dalam keadaan darurat).
Dari ketentuan di atas terlihat bahwa rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan juga mempunyai hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh semua yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit agar dapat menyesuaikan dengan hak dan kewajiban di bidang profesi masing-masing. Karena hak dan tanggnngjawab ini berkaitan erat dengan pasien sebagai penerima jasa, masyarakat pun harus mengetahui dan memahaminya. Sebaliknya, kitajuga harus mengetahui hak dan kewajiban pasien dalam kaitannya dengan rumah sakit.
Hqh Pqrien di Rumqh tqhit
a. Atas pelayanan yang manusiawi. b. Memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik. c. Memilih dokternya. d. Meminta dokter yang merawat agar mengadakan e.
konsultasi dengan dokter
lain. Atas kebebasan individu Qnbary) dan kerahasiaan penyakit yang diderita.
160
f
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Mendapatkan informasi tentang: penyakit yang diderita, tindakan medik apayang hendak dilakukan, kemungkinan penyrrlit setagai
. . . . .
akibat tindakan,
alternatifterapi lainnya, prognosis, dan perkiraan biaya pengobatan.
g. Meminta tidak diinformasikan tentang penyakitnya (Hah wahe). h. Menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya.
i. j.
k.
l.
Mengajukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggungjawab sendiri. Menjalankan agama dan kepercayaannya di rumah sakit (tidak sampai mengganggu pasien lainnya).
Kewqiibon Pqrien di Rumqh tqhit Pasien mempunyai kewajiban, antaru lun:
a.
b.
Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan talatertib rumah sakit. Pasien wajib untuk menceritakan sejujurjujurnya tentang segala sesuatu me-
ngenai penyakit yang dideritanya. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dalam rairgka pengobatannya. d. Pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter. e. Pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang ditandatanganinya.
c.
.
Sama halnya denga.n hak dan kewajiban pasien dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban para dokter, di sini juga ditegaskan adanya hak dan kewajiban rumah sakit, tempat dimana mereka dirawat.
Walaupun hak dan kewajiban kedua belah pihak belum banyak diketahui kalangan kesehatan dan masyarakat, dalarn perkembangan pelayanan kesehatan yang makin bermutu hal ini akan semakin perlu didalami, dipahami, dihayati dan diamalkan.
2? Prmrumn lurenrull Ruu*r taxrr DAN trm Mror (Hosennt Bvuws
DAN
Meorcn
hnt Bvuwsl
Tuiuqn lnrtruhrionql Umum
t.
Menjeloshqn pentingnyq heberqdoon Peroturon lnternolRumoh Sohit (PIRS, HospitalBylaws) dqn Perqturon Internol Stqf Medis (PlsM, Medical Stoff Bylows) 2. Menielqshon peronon tigq pilor utomo (tigo tunghu seierqngon) di rumoh sohit l. Menjeloshon pentingnyo mencqpcli good governqncedqlom pengelolqqn rumoh sqhit 4. Meroncqng PIRS don P|SM secorq tailor's mode
Tuiuqn lnrtruhtionql Khurut 1. Menjelqshon Keputuson Menteri
Kesehoton Rl No.772lMenhes/SK/
vll2o'o/2
z. Menjelqshon Keputuson
Menteri Kesehotqn Rl No.631/Menhes/SK/
lv/200s
a. Menjeloshon herongho dqsqr dolom menyusun 4. Menjeloshqn Fungsi PIRS don P|SM
PIRS
don PISM
Pohoh Bqhqrqn 1. Pengertion Bylows 2. Peroturqn lnternol Rumqh Sqhit (Hoipitol Bylows) 3. Peroturqn lnternql Stof Medis (Medical Staff'Bylows) 4. Meroncqng PIRS don PISM
161
t62
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Perkembangan baru tentang perlunya berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit pada masa kini adalah mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit (PIRS, Hospital Bytauts) din Peraturan Internal Staf Medis (PISM, lnedtbal StaffBykws). Kedua peraturan ini telah dilansir sejak awal abad ke-21 oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia SERSD dalam Seminar Nasional IV dan Hospital Expo XIV diJakarta tahun 20Q1, kemudian diperkuat dengan diierbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SWVI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sal
. . .
dicegah Thnpa PIRS, rumah sakit ditentukan oleh "siapa yang kuat", Pemilik, Direktur,
ataupata dokter Belum dimilikinya PIRS, bukan berarti tidak dapat berbuat apa-apa.Jadikan "aturan intern" yang ada sebagai modalawaVsebagai embrio dari PIRS untuk setiap kali disempurnakan PIRS diperlukan guna menjamin rumah sakit sebagai lembaga profesi yang selfgoaernance dan guna tegaknya wibawa.
3a/
23
t63
Peroturon lnternol Rumoh Sohit don Stof Medis
Pengertiqn Bylaws
itu merupakan perpanjangan ketentuan hukum yang ada dari pemerintah pusat ataupun daerah yang dibuat oleh organisasi atau badan hukum, termasuk rumah sakit. Beberapa pengertian dari kepustakaan dljelaskan bahwa bylara atau foie kzr adalah: Disebut By/azas karena produk hukum
. ... t0 goaern interna/funch'on orpracttbe zt;t'tltin that gr0up,....... . ...forits lnterna/ goaernance . ... A nle adopted hy organisahon (as a club or muniapaliry) .
cht:efly
for
gooernment o1f its members and regu/ahbn 0f its afaxr ... /aws, ru/es, regulatnn manfestoes, orders and conshltuhbn oif corperatt'on, gou erning
. ...
tlteir
tlte
for
mem b e rs.
The medtbal stalf organuation shall purpose and adapt bykzas, rules and regulanbnfor its internal gaaernance rahich shall ffictizte zoltm approued by Board. Thr bylazls shall create an ffictfue admintstratbe unit to dtscltarye the function and resporuibilities asssign to the medical
ttnf h, the Board.
Dengan demikian, PIRS dan PISM berisi ketentuan hukum dan peraturan yang dibuat dengan sistematis oleh rumah sakit, menga.tur semua manajemen dalam suatu rumah sakit itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, Hospital bylazas dan Medical staffhylazos dapat diartikan sebagai Peraturan Dasar atau Peraturan Internal Rumah Sakit dan Perhturan Dasar atau Peraturan Internal Staf Medis
Perqturqn lnternql Rumqh tohit (PlRt, Hospital Bylaws) Dalam rangka pelaksanaan good gouernance (pengelolaan yang baih mekanisme kendali suatu badan usaha terhadap unsur-unsurnya agar berperilaku secara adekuat) untuk memelihara eksistensi badan usaha tersebut baik dalam korporasi maupun pelayanan klinis di rumah sakit diperlukan adanya peraturan yang jelas tentangperan, tugas, kewajiban, kewenangan, tanggungjawab, dan hubungan kerja dari berbagai pihak terkait dalam terselenggarunya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di antara demikian banyak pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, seperti dokter, perawat, karyawan, penyandang dana, pasien, manajerial, dan rekanan, ada 3 badan atau pilar utama yang memerlukan pengaturan hubungan yangjelas sehingga keberadaan RS dalam pelayanan kesehatan dapat berjalan aman dan bermutu. Ketiga badan tersebut adalah pemilik (yang diwakili oleh badan pengampu atau wali amanah), pimpinan atau badan eksekutif dan staf medis. Ketiga pilar utama ini dapat diibaratkan sebagai tripartit, tritunggal, atau tiga tungku sejerangan dalam hadirnya rumah sakit dalam pelayanan kesehatan keppda masyarakat. Ketiganya mempakan satuan fungsional yang berbeda tugas dan tanggung jawab, tetapi harus bekerja sama secara integratif dalam s/tared accountabili4t. Tidak satupun dari ketiga kekuasaan ini dapat berjalan jika tidak didukung oleh dua yang lain. Ini merupakan ciri khas rumah sakit yang berbeda dengan institusi atau organisasi yang lain. Pemilik rumah sakit atau yang mewakili pemilik sebagai wali amanah atau badan pengampu mempunyai otoritas pemanduan. Pimpinan, direksi atau badan eksekutifmempunyai fungsi sebagai motor penggerak sedangkan stafmedis adalah
164
Etiha Kedohteron don Huhum Kesehaton
pelaku utama (core business) yang saat ini jumlah dan jenis spesialisasinya semakin bertambah dan berkembang. Supaya tiap-tiap pihak dapat memahami peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, perlu dibuat dan disusun dalam satu peraturan
t""f,ft?*"
yang terlihat, pemilik dapat dari negaraatau dari swasta. Pemilik dari negara yang dapat berbentuk perusahaan jabatan (perjan) atau non-perjan, Badan Usaha Milik Negara (BUMI\Q, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum Milik Nasional atau Milik Daerah. Pemilik swasta bisa dari pemodal (PT, koperasi, pribadi, keluarga) dan bisa bukan pemodal (dari perkumpulan atau yayasan). Dari kacamata ini dapat dipahami bila pemilik perlu diwakili oleh suatu badan pengampu atau wali amanah. Dengan demikian, ketiga pilar tersebut adalah Badan Pengampu, Pimpinan,/Direksi/Eksekutif dan Staf Medis. Perlu diatur tentang corporate hadershrp antara Badan Pengampu dengan Direksi, clinical leadershtp antara Direksi dan Komite Medis,/Staf Medis Fungsional. Kerja sama yang baik di anlara ketiga badan ini dapat melahirkan corporate goaernance melalui kebiy'akan Direksi dan clintbal gouernance melalui Komite medik dalam komunitas staf medik.
Harus dipahami bahwa dalam hubungan ketiga pilar ini, pengampu adalah penanggung-jawab tertinggi dalam bidang hukum dan peraturan yang diterbitkan dan disetujui oleh Pemilik Kerangka dasar yang perlu diatur dan dil'elaskan adalah tentang: 1. Kontitusi korporasi (AD, ART dariPT/Yayasan, aset rumah sakit, dan lainlain). 2. Peraturan perundang-undangan tentang,rumah sakit (HoEttal /aza). 3, Kebijakan Kesehatan Pemerintahan setempat (Kebiakan Dinas Kesehatan). 4. Peraturan Internal Rumah Sakit (Statuta, HoEttal Bylazus). . 5. Kebljakan/Perafiyan Penyelenggaraan Rumah Sal
6. Aturan Hukum Umum (KUHPerdata, KUHP,
Undang-undang Tenaga
Kerja). SamsiJacobalis dalam ProposalModel Hospital Bylazasuntuk rumah sakit di Indonesia dalam pandangannya tentang "Rumah Sakit dari Pendekatan Manajemen Strategis"
seperti yang dikutip oleh Herkutanto dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan di rumah sakit tahun 2004 di RS. H. Adam Malik menjelaskan perlunya pemilik mempunyai visi tentang keberadaan rumah sakit, disertai tujuan dan nilai utama yairg didukung oleh analisis situasi baik eksternal, internal dan kecenderungan Qrend) pelayanan kesehatan sesuai perkembangan. Badan pengampu yang dapat merumuskannya dalam.misi dan tujuan keberadaan rumah sakit dis6rtai dengan strategi dan kebiy'akan yang perlu ditempuh. Rumusan ini harus dapat diimplementasikan secara strategis oleh Direftsi dan Staf klinis dalam program-program yang perlu dilaksanakan serta anggaran yang diperlukan. Hasil dari kejasama ini perlu dipantau dan diawasi badan pengawas berdasarkan hasil pelaksanaan semua kebil'akan dan pelayanan yang telah dilaksanakan melalui evaluasi dan bila perlu mengoreksi kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, inti dan esensi dari PIRS adalah mengatur pembagian tugas, kewajiban dan wewenang secara jelas, tegas dan proporsional antara ketiga kom-
Medikolegal
?a/
23
Perqturon lnternol Rumoh Sohit don Stof Medis
ponen tersebut, pedoman bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dapat mengeliminasi setiap celah konflik kepentingan yang dapat terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan PIRS berfungsi sebagai: 1. Acuan untuk pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan. 2. Acuan untuk direkrur dalam mengelola rumah sakit. 3. Acuan untuk direktur dalam menyusun kebil'akan operasional. 4. Sarana untuk menjamin efettivitas, efisiensi dan mutu pelayanan. 5. Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan rumah
.
sakit.
6.
Acuan dalam menyelesaikan konflik di rumah sakit.
Adalah keliru kalau mengasumsikan PIRS adalah peraturan teknis operasional, Standard Operating Procedure dan peraturan-peraturan dari direksi rumah sakit
Perqturqn lnternol ttqf Medir (PltM, Medical ltall Bylaw) Pada dasarnya, Peraturan Internal Staf Medis tergolong ke dalam PIRS. Namun,
karena bagian ini memerlukan pengaturan dan kejelasan tersendiri, dalam penyusunan dipisah dari PIRS. Dengan demikian, PIRS hanya mengatur tentang komponen administratif (Adnintsbanae Bylaws) yang mengatur pembagian tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antarapemilik, gnernment body (Majelis Wali Amanah), dan pimpinan atau direksi rumah sakit. Pemisahan ini perlu dilakukan karena staf medis mempunyai ciri sendiri di rumah sakit. Staf medis adalah pengelola core bussines di rumah sakit. Berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit yang terikat dengan jam dinas dan jam kerja yang diatur sesuai dengan jadwal dinasnya dan peraturan kepegawaian, dokter memiliki kemandirian dan kebebasan profesi dalam mengambil keputusan klinis pada pasien sesuai standar profesi, kompetensi, dan standar pelayanan medis. Staf medis pada faktanya tidak terikat dengan satu unit ke{a saja, bisa berpindah tempat lebih dari satu unit kerja seperti di poliklinik, rawat jalan, rawat inap, dan mungkin melakukan operasi di unit lain. Dengan demikian, peraturan kepegawaian rumah sakit tidak dapat diterapkan seluruhnya untuk staf medis. Oleh karena itu, perlu ada peraturan tersendiri yang dapat mengatur staf medis secara internal.
Untuk menjaga mutu pelayanan dan tanggung jawab medis, staf medis diharapkan dapat melakukan selfgoaenting self nnnlling dan self drsaplining. Saiap staf medis di rumah sakit harus menyadari bahwa praktik di rumah sakit berbeda dengan praktik pribadi di rumah karena doker, dokter gigi, dokter (dan dokter gigi) spesialis memiliki otonomi kolektifdan mempertanggungjawabkan pelayanan ke pimpinan lewat Komite Medik. OIeh karena itu, setiap dokter harus menaati semua prosedur dan standar pelayanan yang berlaku. Dalam Peraturan Internal Staf Medis diatur tentang: 1. Nama dan tujuan pengorganisasian staf medis 2. Keanggotaan staf medis 3. Kategori staf medis: dokter tetap, tamu, konsultan, staf pengajar, residen, serta pengaturan wewenang dan tanggungjawab
166
4. 5. 6. 7.
8.
Etiho Kedokteron don Huhum Kesehoton
Pelayanan medik Komite medik
Pengaturan mengenai jasa medis Mekanisme reut'np dan revisi
Pengaturan yang terkait dengan kewajiban dokter dalam mengisi RM, Persetujuan Tindakan Medik dan lainlain.
Meroncong PIRS dqn trltM Guwandi mengemukakan kita tidak dapat meniru begitu saja PIRS dan PISM versi Indonesia dengan mencontoh apa yang telah disusun dan dirumuskan di luar negeri karena perbedaan latar belakang sejarah, sosial budaya, kebiasaan dan pertimbangan hukum. Kita harus mernpunyai peraturan di bidang perumahsakitan yang sesuai dan selaras dengan sosial budaya kita sendiri. Dalam bukunya "Merangkai Hospibl BylazasRumah Sakit Anda dengan versi Indonesia (2004)", Guwandi mengemukakan salah satu contoh yang dapat digunakan. Dalam garis besar susunan PIRS adalah sebagai berikut. 1. Anggaran Dasar (AD) 2. Anggaran Rumah Timgga (ART) .1, Peraturan Rumah Sakit Bidang Medik
-
BidangUmum
4.
Surat Keputusan.
5.
Pengumuman
Di Indonesia dibuat berjenjang demikian agar penyusun menyadari dari awal agar peraturan lebih rendah yang disusun tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi, misalnya yang terdapat dalam AD. AD yang dibuat dengan ake notaris disahkan oleh Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam Lembaran Negara. ART memuat garis-garis besar dan peraturan dasar yang penting-penting saja yang berhubungan dengan tugas manajemen sehari-hari antara lain meliputi Visi dan misi, struktur organisasi, kebijakan-kebijakan strategis, urutanjenjangperaturan dasar di Rumah Sakit, hubungan antara pemili( dan direktur rumah sakit (direksi), hak dan kewajiban, batas kewenangan dan tanggungjawab direktur, rapat berkala, kedudukan dan fungqi komite medih dan masa jabatan direktur. Peraturan rumah sakit adalah peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan menyangkut manajemen rumah sakit. Untuk yang bersifat strategis biasanya ditentukan oleh direktur dan sta{ seperti standar prosedur tetap di setiap pelayanan kesehatan di rumah sakit, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, komite medik, hubungan dengan tenaga medis, dan pardtia etika kedokteran. Dalam versi yang dikemukakan dalam Pedoman PIRS dan PISM yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan R.I., DirektoratJenderal Pelayanan Medih Direktorat Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik (2002) disusun lebih rinci dengan susunan antara lain:
84/
23
Percturon lntemol Rumoh Sohit don Stof Medis
167
1. Nama, tujuan, dan filosofi rumah sakit. Pengaturan tentang goaent"s body.
2. 3. 4. 5. 6.
Pengorganisasian. Mekanisme Pengawasan. Direktur rumah sakit.
Mekanisme reaiezp dan revisi.
7. Tirjuan dan fungsi PISM.
8. Keanggotaan, kategori staf medis. 9. Pelayanan medik meliputi jenis, mekanisme, tugas dan tanggung jawab, peran pengampu dan residen.
Upaya peningkatan mutu, antara lun cltnfual ish management, audit medis, monitoring dan evaluasi mutu pelayanan, dan mekanisme pengawasan. 11. Komite medik 10.
t2.Jasa medis.
Dalam menyusun, tiap-tiap rumah sakit tentu dapat mengembangkan sesuai dengan pola dan kebutuhan tiap-tiap rumah sakit. Makin besar dan kompleks organisasi, sar^na pelayanan rumah sakit dan sesuai dengan visi, misi rumah sakit tentu semakin dibutuhkan peraturan yang lebih luas.
24 PenmclNAN
Pllrr Glwlr Dmumr
Tujusn lnrtruhrionol Khurur 1. Menyebuthqn definisi gowot dorurqt. 2. Menyebuthon posol-posol KODEK|yong berhoitqn dengon penqngqnon gowqt dorurot. 3. Menjeloshon beberqpo contoh pelqnggorsn etih don pidono podo penongqnqn hqsus gqwot dorurot. 4. Meneronghon pedomon yong digunohon dolom mempertimbonghqn hosus pelonggorqn etih.
Pohoh Bqhqrqn
l.
Gqwqt Dqrurot Medih. KODEKI terhoit.
2. Posol-posol
tub-Pohoh Bqhqrqn 1. Pengertiqn gowot dorurot medih. 2. Posol-posql KODEKI terhoit. 3. Contoh-contoh hosus pelonggoron etih dqn pidono pqdq penongonon hosus gowot dqrurot.
168
&al
24
penangonon Posien Gowqt Dorurot
169
Yang dimaksud dengan darurat (Emergenq) adalah kejadian yang tidak disangkasangka dan memerlukan tindakan segera. Gawat (Cnticol) adalah suatu keadaan yang berbahaya, genting, penting, tingkat kritis suatu penyakit.
Gawat darurat medik ddalah suatu kondisi yuog dalam pandangan pasien, keluarga atau siapapun yang bertanggungjawab dalam membawa pasien ke rumah sakit, memerlukan pelayanan medik segera. Kondisi ini berlanjut hingga petugas kesehatan y.ang profesional menetapkan bahwa keselamatan pasien atau kesehatannya tidak terancam. Namun, keadaan gawat darurat yang sebenarnya adalah suatu kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medik segera. Kondisi tersebut berkisar antara yang memerlukan pelayanan ekstensif segera dengan rawat inap di rumah sakit dan yang memerlukan pemeriksaan diagnostik atau pengamatan, yang setelahnya mungkin rriemerlukan atau mungkin juga tidak memerlukan rawat inap (The
Arreican Hospttal
Assoa:ation).
Gawat darurat medik dapat timbul pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Gawat darurat dapat menimpa seseorang karena penyakit mendadak (akut) atau kecelakaan dan dapat menimpa sekelompok orang seperti pada kecelakaan masal, bencana alam, atau karena peperangan. Pasien ga.wat darurat ini memerlukan pelayanan medik yang cepat, tepat, bermutu, dan terjangkau. Dalam pelayanan medik itulah para petugas kesehatan dituntut untuk benar-benar menghayati dan mengamalkan etik profesinya karena dalam kondisi gawat darurat aspek psiko-
emosional memegang peranan penting baik bagi penerima pelayanan medik maupun bagi petugas kesehatan terkait.
Pedomqn Etihq Kedohterqn Menghqdopi Porien Gawqt Dqrurqt Etika kedokteran terutama berlandaskan pada Pancasila dengan silanya perikemanusiaan yang adil dan beradab, LSDI dan KODEKI. Di samping itu, perlu dipahami, dihayati dan diamalkan hak pasien dan kewajiban-kewajiban lain dokter.
Hampir semua butir lafal sumpah dokter berkaitan erat dengan pelayanan medik pasien gawat darurat, yaitu bahwa setiap dokter akan membaktikan hidupnya guna
kepentingan perikemanusiaan, mengutamakan kesehatan pasien, mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hidup insani dan dalam menunaikan kewajibannya seorang dokter tidak akan terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Dalam KODEKI terdapat butir-butir yang berkaitan dengan kasus-kasus gawat darurat yang kalau ditempatkan mepurut urutan yang relevan lebih dahulu, susunannya menjadi sebagai berikut. 1. Seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
2. 3. 4.
kemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya (Pasal 13). Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profeSi yang tertinggi (Pasal 2). Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup insani (Pasal 7d). Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan ilmu keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal tidak mampu melakukan
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehaton
suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada doker yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut (Pasal 10).
5.
Dalam melakukan peke{aan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi (Pasal 3). 6. Seorang dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghormati (Pasal 9). 7. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan
atat
8. 9.
dalal;rr masalah lainnya (Pasal 11).
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia (Pasal 12). Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekery'a dengan
baik (Pasal 16).
Dari butir-butir KODEKI di atas, jelas bagaimana seharusnya seorang dokter berperilaku pada saat menghadapi kasus-kasus gawat darurat yang tidak jarang berakhir dengan kematian pasien. Upaya dokter dengan penuh perhatian membantu pasien disertai sikap manusiawi dan empati pada saat pasien mengalami saat-saat kritis, walaupun akhirnyapasien meninggal dunia, kiranyakeluarga dapat menerima musibah itu dengan ikhlas, bahkan berterima kasih kepada dokter yang telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menyelematkan jiwa pasien.
Bebercpc Contoh Karut Pelayanall medik pasien gawat darurat mempunyai aspek khusus karena ini menyangkut kelangzungan hidup seseorang. Di sini pasien secara tiba-tiba atau tidzik terduga sebelumny4 menghadapi ancaman bahaya maut sehingga memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwanyu mencegah bertambahnya penderitaan,bertambah parahnyapenyakit atau mencegah timbulnya cacat permanen anggota tubuhnya. Oleh karena rttt, ada hal-hal yang pada pasien biasa tidak dapat dibenarkan, pada kasus-kasus gawat dawat diperbolehkan pengecualian. Contohcontoh kasus gawat dan$at yang berkaitan dengan etik dan pidana adalah: 1. Seorang dokter spesialis yang tugas jaga tidak bersedia datang untuk memeriksa pasien gatizat daruratyangdikonsul kepadanya dan kemudian pasien meninggal dunia. Dengan demikian, dokter bukan saja dianggap telah melakukan malpraktik etik, tetapi juga malpraktik pidana karena kelalaiannya menyebabkan seseorang meninggal dunia. Instruksi dokter mengenai pemeritsaan dan pengobatan per telepon juga dianggap pelanggaran karena pelayanannya di bawah standar pelayanan medik. 2. Dokter yang langsung mentransfer seorang pasien gawat darurat ke rumah sakit rujukan tanpa memberi pertolongan pertama untuk memperbaiki keadaan umum pasien sehingga pasien meninggal dunia di perjalanan, dianggap suatu kelalaian (malpraktik etik dan pidana) dan dapat dituntut pasal KUHP' 3. Rumah sakit dan/atau seorang dokter yang menunda-nunda rawat inap pasien gawat darurat atau menunda-nunda tindakan medik terhadap pasien-
&i 24
Penongonon Posien Gowct Dorurot
17l
ata.s alasan belum membayar uang muka berarti telah melanggar etik dan hukum sehingga dapat digugat di pengadilan. Pasien gawat darurat yang dalam keadaan tidak sadar (misalnya, petinju dengan trauma capitis) dan tidak didampingi oleh keluarga yang memerlukan tindakan pembedahan segera (ato) rx:r'.;uk menyelamatkan jiwanya, tidak diperlukan Persetujuan Tindakan Medik (PI1\0 dari siapa pun. Ini sesuai dengan (ODEKI, yaitu dokter mengutamakan kesehatan pasien dan melindungi hidup insani dan Permenkes No. 585 Thhun 1989, pasal l!, yang berbunyi "Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan serta tidak didarnpingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapa pun".
nya
4.
5.
6.
Seorang anak atau seorang pasien penyakit jiwayang mendapat kecelakaan lalu lintas dan tiba di rumah sakit tanpa didampingi orang tua atau walinya untuk menandatangani PTM, sedangkan pembedahan tidak dapat ditundatunda lagi demi menyelamatkan jiwanya atau mencega.h bertambah parah penyakitnya, tindakan dokter melakukan pembedahan itu dapat dibenarkan dan sesuai dengan KODEKI. Padaprosedur diagnostik atau terapi yang segera harus dilakukan pada pasien gawat darurat, baik yang rnemerlul
Demikian beberapa contoh kasus ga.wat darurat yang sifatnya individual yang berkaitan dengan etik dan pidana. Masalah yang lebih rumit ialah apabila menghadapi sekelompok besar orang yang mengalami kecelakaan masal, bencarta alam, atau korban pertempuran, sedangkan tenaga kesehatan yang menanganitya terbalas. Bagaimana sikap dokter dan tim kesehatannya dalam memberikan pelayanan kepada korban yang begitu banyak? Dalam hal demikian ada yang membagi, korban atas 3 kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok dengan cedera ringan yang tanpa pelayanan kedokteran tidak akan mengancam jiwanya. Kelompok dengan cedera sedang atau berat yangjika diberi pertolongan akan 2. dapat menyelamatkan jiwanya. 3. Kelompok dengan cedera sangat berut/parah, yang walaupun diberi pertolongan tidak akan dapat menyelarratkannya.
Dalam hal ini, sebaiknya tim kesehatan mengu.tamakan pertolongan untuk kelompok 2. Pemilahan pasien-pasien seperti di atas, sering dilakukan dalam medan pertempuran, yang disebut "tn'asd' (nner dalam Bahasa Perancis berarti skrining di medan pertempuran). Para dokter dan perawat yang melakukan skrining ini,
biasanya telah terlatih untuk tindakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan tim kesehatan, pasien dikelompokkan dengan memberi pita berwama sebagai berikut.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Merah, prioritas I, pasien dalam kondisi kritis, tetapi dapat,diselamatkan jika dilakukan pertolongan yang tidak banyak memerlukan petugas dan peralatan.
Kuning prioritas II, kemungkinan besar pa.sien bertahan hidup beberapa jam (dapat menunggu), setelah dilakukan stabilisasi.
Hijau, prioritas III, cedera ringair yang dapat ditangani sementara oleh perawat.
Biru, prioritas II atau III, pasien dengan cedera berat yang tidak akan bertahan hidup jika tidak dilakukan tindakan spesialistik yang memakan waktu lama.
Hitam, tidak diprioritaskan karena cedera begitu parah sehingga jiwa korban kiranya tidak mungkin diselamatkan.
25 faruxlr PrunccARAN Ellt< KeooxrERAN
Tujuan ln*ruhrionql Khurus 1. Menyebuthon butir-butir pelonggoron LSDI don
KODEKI yong pelonggqrqn etih yqng merupohon pelonggorqn etih murni don seholigus merupohon pelonggoron huhum (etiholegol). 2. Meneronghqn pedomqn yqng digunohqn dolqm mempertimbonghon hosus pelonggqrqn etih hedohteron. 3. Menjeloshon prosedur penongqnon hqsus dugoon pelonggoron etih hedohterqn. 4. Menjeloshqn sqnhsi-sonhsiyqng dopot dihenohqn dqlqm pelonggorqn etih hedohterqn.
Pohoh Bqhqrqn Butii-butir LSDI dqn KODEKI yong bersifot etiho murnidon etiho yqng seholigus terhoit huhum. 2. Pedomon dqlom mempertimbonghon berot ringqnnyo pelonggorqn
t.
etih hedohterqn.
3. Prosedur penqngonon hqsus dugoon pelonggoron etih hedohteron.
$ub-Pohoh Bqhqrqn 1. Contoh-contoh hosus pelonggqrqn etih murni don pelonggorqn etih yong sehqligus merupohon pelonggqrqn huhum.
2. Pedomon pertimbongon dolqm menongoni
hosus-hosus pelqnggqrqn
etih hedohteron.
3. Prosedurdqn bodon-bqdon yong menqngoni
hosus dugoon
pelonggoron etih
4. tsentuh-bentuh sqnhsi terhodop pelonggoron etih hedohteron.
173
174
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Dalam LSDI dan KODEKI telah tercantum secara garis besar perilaku atau tindakan-tindalan yang layak dan tidak layak dilakukan seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Namun, ada saja oknum dokter yang tega melakukan pelanggaran etik bahkan pelanggaran etik sekaligus hukum Qtiholegafi,lebih-lebih dalam lingkungan masyarakatyang sedang mengalami berbagai krisis akhir-akhir ini, dan sebagian sanksi yang diberikan oleh atasan atau oleh organisasi profesi kedokteran selama ini terhadap pelanggaran itu tidak tegas dan konsisten. Hal ini disebabkan antara lain oleh tidakjelasnya batas-batas antata yang boleh dan tidak boleh, antara yanglayakdan tidak layak dilakukan seorang dokter terhadap pasien; teman sejawat, atal masyarakat umumnya. Inilah bedanya etik dengan hukum. Hukum lebih tegas dan lebih objektif menunjukkan hal-hal yang merupakan pelanggaran hukum sehinggajika terjadi pelanggaran dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pelonggqrsn Etih Murni don Etiholegql Pelanggaran terhadap butir-butir LSDI dan KODEKI ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Berikut ini diajukan beberapa contoh.
I. Pelanggaranetikmurni 1. Menarik
imbalan yang tidak wajar atat menarik imbalan jasa dari keluarga
sejawat dokter dan dokter gigi.
Hidup yang cenderung materialistis, hedonistis dan bersifat konsumerisme dapat menyebabkan kecintaan terhadap material yang berlebihlebihan dan berakibat memancing keserakahan, dengan menarik imbalan jasa yang
berlebihlebihan. Dalam melakukan peke{aan kedokterannya, seorang
2.
3.
dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi (KODEKI, Pasal3) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya. Sejaqrat adalah mitra ke4'a seorang dokter dan bukan saingan. Pembinaan kerja sama dalam satu tim harus selalu diupayakan guna kepentingan pasien. Anggota suatu tim harus saling hormat menghormati, saling bantu, saling belajar, dan saling ingat mengingatkan. Seorang dokter yang baik tidak menyalahkan sejawatnya di depan pasiennya (walaupun dokter itu benar-benar salah), tetapi secara bijaksana membahas kasusnya dengan sejawatnya dan sebaliknya mengembalikan pasien kepada sejawatnya yang pertama kali dikunjungi pasien tersebut. Memuji diri sendiri di depan pasien. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri (KODEKI, Pasal 4). Termasuk dalam hal memuji diri sendiri adalah mencautumkan gelar pada papan praktik yang tidak terkait dengan pelayanan jasa kedokteran yang diberikannya, mengadakan wawancara pers untuk mempromosikan cara pengobatan sesuatu penyakit, ataupun ber-
€*&
8s
4.
Sankcl Felqnggorqn Etlh Kedohteran
175
partisipasi dalam promosi obat, kosmetika, alat, dan taraRa kesehatan, makaRaR, miRuman, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dalam deHarasi Muktamar IDI ke=?3 di Padang tanggal 12 December 1997, di= nyatakan bahwa pada dasarnya dokter sama sekali tidak boleh melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan promosi, karcnapromosi t€rsebut selalu terkait kepada kepentingan=kepentingan yang sering kali bertentangan atau tidak menunjang tugas mulia kedokteran, Perbuatan dokler sebagai pemeran langsung suatu iklan promooi komoditi yang dimuat media massa dan/ataa elektrsnik merupakan perbuatan tereela karena tidak dapat disingkirkan penafsiran adanya suatu niat lain untuk memuji diri gendiri sebagaimana yang telah ditentukan dalam KODEKL Kendatipun pameran langsung promosi komoditi dilakukan dalam wahana ilmiah kedokteran, hal ini diangg"ap juga suatu perbuaian tercela, apalagt jika tidak berlandaskan pe= ng,etahuan kedokteran tertinggi dalam bidangnya sehingga tidak diyakini oebagai produk yang layak diberikan kepada pasien, apa.Lagtr unt.uk dirinya sendiri ataupun kepada sanak keluarganya bila mengalami halyang sama, Tidak pernah mengrkuti pendidikan kedokteran berkeeinambungan, Salah satu kewajiban dokter terhadap diri sendiri adalah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan (KODEKI, Paoal 17), Ilmu pengetahuan dan teknologr kedokteran berkembang dengan pesat, lebih=lebih dalam tiga dekade terakhir ini, Setiap dokter harus mengikuti perkembangan ini baik untuk manftat diri sendiri dan keluarga! maupun untuk paoien dan masyarakat, Tuntutan maoyarakat akan pelayanan kedokteran yang bermutu dan mutakhir eesuai dengan perkembangan Iptek Kedokteran global hendaknya ditanggapi oleh dokter dengan mengadakan konsolidasi diri, yaitu dengan mengikuti kursu.s:kursus, seminar, lokakarya, ataupun mengikuti program pendidikan spesialisasi/ sutrspesial isasi,
5,
Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri, Dokter seharusnya memberi teladan kepada masyarakat dalam me: melihara kesehatan, melakukan peneegahan terhadap penyalut, berperilaku sehat sehingga dapat bekerja dengan baik dan tenang (KODEKI, Pasal 16), Jika dokter jatuh sakit, oelayaknya berobat kepada sejawatnya dan tidak mengobati diri sendiri,
II.
Pelanggaran etikolegal
1,
-
Pelayanan kedokleran di bawah standar,
Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi (KODEKI, Pasal 2), mem=
perhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh, yaitu promotif preventif, kurati{ dan rehabilitatif (KODEKI, Pasal 8) dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien (KODEKI, Pasal 10)" Dengan demikran, seorang dokter yang memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar menrpakan suatu tindakan mal= praktik, dan dapatdikenakan Pasal350 KUHP, yang berbunyi "Barang siapa
176
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehaton
karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat
llka
berat atau
luka sedemikian sehingga berakibat penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan jabatan atau pekery'aannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Padahal seorang dokter senantiasa membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan (LSDI, butir 1), menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentinga.n masyarakat (LSDI, butir 1), menjalankan tugasnya dan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien
(LSDI, butir 7). Menerbitkan surat keterangan palsu. , Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya (KODEKI, Pasal T).Jadi, jika seorang dokter menerbitkan surat keterangan cuti sakit berulang kali kepada seorang tahanan, padahal orang tersebut mampu menghadiri sidang pengadilan perkaranya, dalam hal ini dokter telah melanggar etik dan juga KUHP Pasal 267 yangberbunyi "Dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adarrya penyakit, kelemahan ata:u cacat, dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun". J. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter. Sejak zaman Hippokrates rahasia pekerjaan dokter menduduki tempat yang penting dalam hubungan dokter dengan pasien. 'Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena saya harus merahasiakahnya
(Sumpah Hippokrates, butir 9). Prinsip ini tercantum pula dalam LSDI, butir 5 yang berbunyi "Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter", sedangkan dalarir KODEKI Pasal 12 tercantum bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkanjuga setelah pasien itu meninggal dunia.Jadi, seorang dokter yang menyebarluaskan rahasia pribadi pasiennya di depan orang atau sekelompok orang lain sehingga atas pengaduan pasien bersangkutan, dokter dapat dituntut di depan pengadilan. Dokter tersebut yang dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karenajabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dulu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,- (harus disesuaikan dengan keadaan moneter saat ini) (KUHP, pasd'322). Lain halnyajika dokter menjadi saksi ahli di pengadilan, yang mempunyai peraturan tersendiri. 4. Abortus provokatus. Masalah abortus telah dibahas di berbagai pertemuan ilmiah dalam lebih dari 3 dekade terakhir ini, baik di tingkat nasional maupun regional. Namun, hingga saatiniRancangan Peraturan Pengguguran Berdasarkan Pertimbangan Keslhatan belum terwujud. Secara umum hal ini telah dicantumkair dalam UU No. 23 Thhun 1992 tentang Kesehatan, namun Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini belum diterbitkan hingga sekarang. Begitu pula belum ada petunjuk bagairnana seharusnya sikap dokter yang menyangkut tindakan
84/
25
Sonhsi Pelonggorqn Etih Kedohteron
177
abortus provokatus para kasus-kasus misalnya perkosaan, kehamilan pada wanita dengan grande multipara (telah banyak anak), dan kegagalan kontrasepsi.
Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi
hidup makhluk insani (KODEKI, Pasal 7d). Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, sebagai
upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medik tertentu dan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu. Dalam KUHP secara rinci terdapat pasal-pasal yang mengancam pelakupelaku abortus ilegal sebagai berikut. a. Wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain melakukannya (KUHP, Pasal346, hukuman maksimum 4 tahun). b. Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa seizinnya (KUHP, PasaI 347, hukuman maksimum 12 tahun dan bila wanita tersebut meninggal, hukuman maksimum 15 tahun). c. Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita dengan seizin wanita tersebut (KUHP, Pasal34B, hukuman maksimun 5 tahun 6 bulan dan bila wanita tersebut meninggal, maksimum 7 tahun). d. Dokter, bidan atau juru obat yang melakukan kejahatan di atas (KUHP, Pasal 349, hukuman ditambah sepertiganya dan pencabutan hak pekerjaan).
5.
Pelecehan seksual.
Hubungan pasien dengan SpOG merupakan hubungan yang sangat khusus karena menyangkut pelayanan kesehatan reproduksi. Peluang untuk melakukan pelecehan seksual terbuka lebih lebar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan oleh disiplin lain Ilmu Kedokteran. Sejak zaman Hippokrates masalah ini telah disorot dengan sumpahnya, "Rumah siapa pun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat-niat buruk atau mencelakakan dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita ataupun pria, baik merdeka maupuan hamba sahaya". Selanjutnya dalam LSDI secara umum dicantumkan bahwa seorang dokter senantiasa menjalankan tugasnya dengan cara terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaannya (LSDI, butir 3) dan akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran (LSDI, butir 2). Dari segi hukum, pengertian perbuatan cabul (pelecehan seksual) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Dalam KUHP secara rinciterdapat pasal-pasal tentang sanksi terhadap kejahatan kesusilaan, yaitu sgbagai berikut. a. Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya, bersetubuh dengan dia (Pasal285 KUHP), hukuman maksimum 12 tahun.
Etlhs Xedohteron dqn Hukum Kcrchctqn
178
b,
Barang siapa bersetubuh dengan wanita yang bukan isterinya, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), hukuman maksimum 9 tahun. Barang siapa bersetubuh dengan wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya umur wanita itu belum cukup 15 tahun atau belum pantas buat dikawin (Pasa|287 KUHP), hukuman maksimum 9 tahun. Pejabat yang melakukan perbuatan eabul dengan orang yang karena
jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjag'aannya dipereayakan atau diserahkan kepadanya (pasal294 KUHP), hukuman maksimum 7 tahun. Pengurus, dokter, guzu, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam peqjara, tempat pekerjaan Regara, tempat pendidikan, mmah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan eabul
dengan orang yang dimasukkan hukuman maheimum 7 tahun.
ke dalamnya (Pasal 294 KUHP),
Proredur Pcnsngqnqn DcgEqn Pelqnggqrqn Etlh Dalam Bab VIII, UU RI No. ?9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan trahwa untuk menegaktrean disiplin dokter dan dokter grgi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis KehormataR Disiplin Kedokteran (MKDKD' Majelis ini merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
MKDKI bertugas: 1, Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus
pelanggaran
disiplin dokter dan dokter grgr yang diajrikan
2.
Menyusun pedoman dan tataearu pcnanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi,
Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter
atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan seeara teftulis kepada Ketua MKDKI atau sceara lisan jika tidak mampu secara tertulis. Pengaduan sekurang-kurangnya berisi identitas pengadu, nama dan a\amat tempat
praktik dokter atau dokter grgr, dan waktu tindakan dilakukan serta alasan pengaduan, Pengaduan tersebut di atas tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang dan/ atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etik, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisaoi pro{bsi (lDI, MKEK). Apabila terdapat bukti-bukti awal adanya dugaan tindak pidana, MKDKI meneruekan pengaduan tersebut kepada pihak yang benvenang. Apabila terdapat pelanggaran disiplin oleh dokter atau dokter gigi, MKDKI dapat memberikan canksi disiplin berupa peringatan tertulis, rekomendasi pen= eabutan Surat Tanda Regictrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) atau wajib
8a/
85
Sanhgl Felonggoron Etlh Kcdohtersn
179
mengikuti pendidikan/pelatihan kembali di Institugi Pendidikan Kedokteran,Tuju= annya adalah untuk penegakan disiplin dokter dan dokter gigr, yaitu penegakan aturan=aturaR danlatau ketentuan penerapan keilmuan dalam hubungannya dcngan pasien. Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gxgi, dan KKI. Keputusan dapat berupa pemberian sanksi disiplin atau dokter/dokter grgr dinyatakan tidak bersalah.
Ikatan Dokter Indonesia (lDI) memiliki Majelis Kchormatan Etika Kedokteran Indonesia (MKEK) dari pusat hingga ke wilayah:wilayah dan mungkin eabang= cabangnya,
Wblaupun demikian, MKEK ini belum lagi dimanfaatkan dengan baik oleh para dokter ataupun masyarckat.MKEK tidak mungkin melaklkan pengawasan sampai ke ruang praktik dokter:dokter, Masyarakaf yang menilai perilaku dokter bertentangan dengan etik prsfesi kedokteran, seharuonya mengambil prakarsa mengajukan kasus-kasus dugaan pelanggaran etik itu kepada IDI setempat, yang nantinya akan meneruskan kasus tersebut pada MKtrK. Namun, pengetahuan masyarakat umum tentang etika kedokteraR saRgat terbatas sehingga kadang=kadang yang terjadi adalah ada kasus pelanggaran etik murni yang keburu diajukan ke pengadilan sebelum ditangani MKEK, Mengingat belum lanearnya penatalaksanaan pelanggaran etik, Departemen
Kesehatan (Depkes) dengan Permenkes
l{omor 554,/Menkes/Per/XII/1982
membentuk Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK), Di Pusat, P3EK terdiri dari unsur:unsur Depkes, Depdikbud eq Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Pengurus Besar IDI dan Persatuan Dokter Gigt Indonesia (PDGI),Jumlah'anggotanyaantaru 7--9 orang. TUgao P3EK Pusat adalah: 1. Memberi pertimbangan tentang etika kedokteran kepada Menteri,
2, 3,
Membina dan mengembangkan seeara aktifKODEKI dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) dengan bekerja sama dengan IDI dan PDGL Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan.
4. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat disclesaikan oleh PSEK Provinsi. 'etika 5, Menyelesaikan rujukan i.rutt-it dalam permasalahan pelanggaran 6.
kedokteran atau etika kedokteran gigi. Mengadakan konsultasi dengan inctansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan,
Pada tahun 1985 Rapat Kerja antara PSEK, MKEK, dan MKEKG telah menghasilkan pedoman keq'a yang menyangkut para dokter, antara lain sebagai ber:
ikut.
1,
2. 3.
Pada prinsipnya semua masalah yang menyangkut pelanggaran etik diteruskan terlebih dahulu kepada MKEK. Masalah etik murni diselesaikan oleh MKEK' Masalah yang tidak murni etik serta masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh MKEK dirujuk ke P3EK Provinsi,
Etihq Kedohteron dqn Huhum Kesehotan
4. Dalam sidang MKEK atau P3EK untuk pengambilan keputusan, Badan Pembela Anggota IDI dapat mengikuti persidangan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan (tanpa hak untuk mengambil keputusan).
5.
Masalah yang menyangkut profesi dokter atau dokter gigi akan ditangani bersama.oleh MKEK dan MKEKG terlebih dahulu sebelum diteruskan ke P3EK apabila diperlukan. pencatatan, tiap kasus pelanggaran etika kedokteran serta penyelesaiannya oleh MKEK dilaporkan ke P3EK Provinsi.
6. Untuk kepentingan
P3EK Provinsi terdiri dari unsur-unsur Kantor Wilayah Depkes Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi (ika ada), IDI Provinsi dan PDGI Provinsi. Jumlah pengurusnya antara 57 orang. T[gas P3EK Provinsi adalah menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang etik profesi di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Depkes Provinsi, mengawasi pelaksanaan kode etik dalam wilayahnya, mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan, memberi nasihat kepada dokter dan dokter gigi, membina dan mengembangkan secara efektif kode etik proGsi dan memberi pertimbangan serta usul-usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah provinsi.Jadi dalam pelanggaran etika kedokteran, Kepala Kantor Wlayah Depkes Provinsi yang berwenang mengambil tindakan berupa peringatan atau tindakan administratif terhadap dokter atau dokter gigi sesuai berat ringannya pelanggaran. Apabila dokter atau dokter gigi bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan bersalah yang dinyatakan oleh pihak berwenang, yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 20 hari ke P3EK Pusat, melalui P3EK Provinsi. Keputusan banding oleh P3EK Pusat disampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap dokter atau dokter grgl yang bersangkutan. Kasus-kasus pelanggaran etik yang tidak murni, yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK Provinsi diteruskan ke P3EK Pusat. Dengan demikian, kasus-kasus
pelanggaran etik tidak murni dibahas lebih dahulu di P3EK sebelum diteruskan t.p"d" p".ryidik.Jadi, pada tahap pertama penanganan kasus-kasus tersebut tidak perlu dicampuri oleh pihak luar. Pembelaan cukup dilakukan oleh kalangan profesi sendiri, yaitu Badan Pembela Anggota IDI atau PDGI. Kasus-kasus yang sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaporkan langsung kepada pihak yang berwenang.
Fedomqn Penilqiqn Kqrur-Korus Pelqnggqrqn Etihq Kedohterqn Etik lebih mengandalkan itikad baik dan keadaan moral para pelakunya dan untuk mengukur hal ini tidaklah mudah. Karena itu, timbul kesulitan dalam menilai pelanggaran etik, selama pelanggaran itu tidak merupakan kasus-kasus pelanggaran hukum.
Dalam menilai kasus pelanggaran etika kedokteran, MKEK berpedoman pada:
1. Pancasila
?a/
25
Sonhsi Pelonggoron Etih Kedohteron
181
2. Prinsip-prinsip dasar moral umumnya 3. Ciri dan hakikat pekerjaan profesi 4. LSDI 5. Tiadisi luhur kedokteran 6. KODEKI 7. Hukum
8. 9.
kesehatan terkait Hak dan kewajiban dokter Hak dan kewajiban pasien
10. Pendapat tata-(ata masyarakat kedokteran 11. Pendapat pakar-pakar dan praktisi kedokteran yang senior Selanjutnya MKEK menggunakan pula beberapa pertimbangan berikut. 1. Tujuan spesifik yang ingin dicapai 2. Manfaatnya bagi kesembuhan pasien 3. Manfaatnya bagi kesejahteraan umum 4. Penerimaan pasien terhadap tindakan itu 5. Preseden tentang tindakan semacam itu 6. Standar pelayanan medik yang berlaku
Jika semua pertimbangan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran etik, pelanggaran itu dikategorikan kelas ringan, sedang atau berat berdasarkan pada: 1. Akibat terhadap kesehatan pasien 2. Akibat bagi masyarakat umum 3. Akibat bagi kehormatan prolesi 4. Peran pasien yang mungkin ikut mendorong terjadinya pelanggaran 5. Alasan-alasan lain yang diajukan tersangka
Dengan adanyapedoman penilaian tersebut di atas diharapkan faktor subjektivitas MKEK dapat dibatasi sekecil mungkin. Namun, sanksi profesional yang diberikan harus benar-benar memegang peranan sentral dan tidak hanya merupakan semboyan yang muluk-muluk atau merupakan /tps Jervice saja pada acara-acara akademik atau acara-acara perhimpunan profesi.
Bentuh-Bentuh Jsnhri Pelanggaran etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya sehingga terhadap pelakunya hanya diberikan tuntunan oleh MKEK. Secara maksimal mungkin MKEK memberikan usul ke Kanwil Depkes Provinsi atSu Depkes untuk memberikan tindakan administrati{ sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkin4n
pengulangan pelanggaran yang sama
di kemudian hari atau terhadap
makin
besarnya intensitas pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran etika kedokteran bergantung pada berat ringannya pelanggaran etik tersebut. Yang terbaik tentulah upaya pencegahan pelanggaran etik, yaitu dengan cara terus menerus memberikan peny'uluhan kepada anggota IDI, tentang etika kedokteran dan hukum kesehatan. Namun, jika terjadi pelanggaran, ,sanksi yang diberikan hendaknya bersifat mendidik sehingga pe-
Etlhq K€dohterqn don Huhum Kenhotqn
langgaran yang sama tidak terjadi lagi di masa depan dan sanl$i'tersebut menjadi pelqjaran bagi dokter lain. Bentuk sanksi pelanggaran etik dapat berupa: 1. Tegpran atau tuntunan ceeara lisan atau f.rlisan. 2. Penundaan kenaikan gaji ataupangkat 3, Penunrnan gaji ataupangkat setingkat lebih rendah 4. Dicabut izin praktik dokter unfirk sementara atau selamalamanya. 5. Pada kacus-kacus pelanggaran etikolegal diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diproses ke pengadilan.
26 Enx PEneurnn KcTHATAN
Tuluqn lnrtruhrlonql Khurut
t.
Menyebuthqn definili dqn tujuon penelition hesehqton. 2. Menyebuthon referenllyqng digunqhqn untuh merumushon etih
penelition hesehotqn. Menjeloshon prinsip umum etih penelitiqn hesehqton yong memonfqqthon monusiq. 4. Menjelqlhqn tugEl, wewenqng don fungsi Komisi Etih Penelitiqn Kesehqtqn (KEPK) lnltitusidon Komisi Nqsionql Etih Penelition Kerehotqn (KNEPK). 5. MenJelqlhEn etlh penelitian Bohqn Biologih Tenimpon (BBT), penggunqqn hewqn percoboqn, etih penelitian epidemiologidqn etih penelition genetih.
I
Pohoh Bshqrsn 1. Prlnsip umum etih penelitiqn hesehqtqn. 2. KEPKdqnKNEPK. 3. Penetuiuon Setelqh Penielolon (PSP). 4. Eilh penellilon hhulus podq qnoh, ibu homil/menyusuidon posien penyqhit iiwq.
5. Etlh penelition BBT, hewqn percobqqn, epidemiologidqn genetih.
Jub-Pohoh Bqhqrsn 1. Referensi untuh etih penelitiqn helehqton. 2. Pentlngnyq PSP dqrl berbqgai helompoh subieh penelition' 3. Etih penelitiqn BBT. 4. Etih penelition penggunoon hewon percoboon. 5. Etik penelition ePidemiologi. 6. Etih penelltlon genetih.
183
t84
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Ilmu kesehatan telah berhasil memberi banyak sumbangan bermakna yang memungkinkan umat manusia meningkatkan derajat kesehatan sehingga meningkatkan kesejahteraannya. Kebanyakan sumbangan ilmu kesehatan tersebut merupakan hasil penelitian kesehatan dan penerapannya. Menurut PP No. 39 Thhun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, yang dimaksud dengan penelitian kesehatan adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan. menurut metode secara sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan/atau teknologi yang baru dan membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau suatu proses gejala alam dan/atau sosial di bidang kesehatan dan dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk tujuan praktis di bidang kesehatan. WHO menyatakan bahwa yang termasuk dalam penelitian kesehatan ialah penelitian biomedik, mengenai obat-obatan, alatalat kedokteran, radiasi dan pencitraan, rekam medih bahan biologik, dan juga penelitian epidemiologi, sosial dan psikologik. Penelitian kesehatan dengan melibatkan manusia sebagai subjek penelitian, yang disebut juga riset biomedik pada manusia harus bertujuan untuk menyempumakan tata cara diagnosis, terapi, pencegahan, serta pengetahuan tentang etiologi dan patogenesis penyakit
Tirjuan penelitian kesehatan
ini
adalah untuk memberikan masukan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan lain yang diperlukan, untuk menunjang pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Tujuan akhir ilmu pengetahuan adalah untuk kesejahteraan umat manusia, jadi nilai sebenarnya suatu ilmu pengetahuan terletak pada penerapannya dalam masyarakat.
Dokumen-dokumen Internasional dan Nasional yang digrnakan untuk menyusun pedoman etik penelitian adalah:
1.
Nuremberg Code (1947\ Kode Nuremberg merupakan instrumen internasional pertama tentang etik penelitian kedokteran pada manusia. Kode ini diciptakan sebagai tindak lanjut keputusan pengadilan terhadap dokter-dokter NAZI yang telah melakukan penelitian kesehatan secara paksa pada tawanan kamp konsentrasi selama perang dunia II, tanpa tujuan ilmiah yang rasional dan dilakukan oleh personel yang tidak memenuhi syarat. Kode ini bertujuan untuk melindungi integritas subjek penelitian. Salah satu butir penting dalam Kode Nuremberg ialah" The aoluntary consent
2.
o1f tlze
ltuman subject u absolutely essential'
Universal Declaration of Human Rights (1948) Deklarasi ini diadopsi Sidang Umum PBB pada tahun 1948 dan pada sidang tahun 1966 ditetapkan International Covenant on Civil and Political Rights, yang menyatakan bahwa: "No
one s/ta// be sufuected to torture or to mte/, inhuman or degradtng treatment orpunisltment. In pafiiculari no one shall be sublected raithout /usfree cznsent t0 rnedica/ or saenttJlc expenrnentation".
eal
3.
26
185
Etih Penelition Kesehoton
The Declaration of Helsinki (WMA,2000) Deklarasi ini dikeluarkan oleh World Medical Association (WMA) pertama kali pada tahun 1964 dan merupakan dokumen utama untuk etik penelitian kesehat-
an. Deklarasi ini telah 6 kali diamandemen, yang terakhir di Washington D.C tahun 2002 berisi pedoman etik penelitian kesehatan baik klinik maupun non-
klinik.
4.
Operational Guidelines for ethics Committee that Review Biomedical Research (WHO, 2000) Dokumen ini membahas cara pembentukan Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK), tuiuan, keanggotaan, tata cara kerja, cara pengajuan proposal, pengkajian protokol, pembuatan keputusan, dan lain-lain.
5. International Ethical Guidelines for Biomedical . Fluman Subjects (CIOMS 2002)
Research Involving
Counal of Intemahbnal Organizahlons of Medical Su'ences (CIOMS) adalah organisasi non-pemerintah yang berafiliasi resmi dengan WHO. Dokumen I diterbitkan tahun 1982, Dokumen II tahun 1993 dan Dokumen III tahun 2002. Pedoman CIOMS ini memberi perhatian khusus pada etik penelitian kesehatan di negara berkembang.
6.
Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) di Indonesia (Badan POM 2001) Pedoman ini adalah standar etik dan ilmiah untuk mendesain, melaksanakan, mencatat, dan melaporkan uji klinik yang melibatkan subjek manusia. Naskah ini berasal dari Guidelme for Good Chnical Prach'ce (Internah'onal Corllfrrence on Harmonizah'on of Technica/ Requirements for Regtstrahon of Ph'armaceuh'ca/s for Human Ue, 1966).
Prinrip Etihq Umum Prinsip etika umum adalah sebagai berikut. 1. Menghormati harkat martabat manusia (respectfor pernns) Secara mendasar piinsip ini bertujuan:
a. Menghormati otonomi y*g
2.
mempersyaratkan bahwa manusia yang mampu menalar pilihan pribadinya harus diperlakukan dengan menghormati kemampuannya untuk mengambil keputusan mandiri (self detemtnahbn)b. Melindungi manusia yang otonominya terganggu atau kurang, mempersyaratkan bahwa manusia yang bergantrng (dependents atau tentan (ztu/nerable) perlu diberikan perlindungan terhadap kerugian atau penyalahgunaan (ltarm and abuse). Berbuat baik (benefcence) Prinsip etika berbuat baik menyangkut kewajiban membantu orang lain, dilakukan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal. Prinsip ini diikuti prinsip tidak merugikan Qln'mum non nocere,l?rst no harm, non malei7cence) yang menyatakan bahwa jika orang tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, setidak-tidaknya jangan merugikan orang lain.
Etiho Kcdohterqn den Huhum Kecehetsn
3.
Keadilan Q'usn'c) Setiap orang hanrs diperlakukan sama (tidak diskriminatif) dalam memperoleh haknya. Prinsip etik keadilan terutama menyangkut keadilan distributif yang mempersyaratkan pembagian seimbang elalam hal beban dan manfaat, Hal ini dilakukan dengan memperhatikan distribusi usia dan gender, status ekonomi, budaya, dan etnik. Salah satu perbedaan yang dapat dipertanggungjawabkan
adalah kerentanan, yaitu kelompok yang tidak berkemampuan melindungi kepentingan sendiri.
Komirl Etih Fenelltian KerehEtan lnrtituri (tohol) Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Institusi merupakan komisi yang independen, dibentuk dan diangkat oleh Kepala Lembaga Pcnelitian setempat seperti di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FK, FKG, FKM dan Fakultas Keperawatan), di rumah oakit-rumah sakit, dan laboratorium. KEPK dalam melakukan pengkajian protokol penelitian perlu mempertimbangkan dan memperhatikan aspek etik dari segi metode dan perlakuan terhadap subjek penelitian, eara-eara peneliti memilih subjek penelitian, (hriteria inklusi dan ekoklusi), kemampuan subjek untuk menyatakan kesediaannya dengan tekanan melindungi subjek yang rentan dan cara randomisasi subjek,
Komhi Nqrionql Etih trenelltisn Karehstqn Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK) adalah suatu lembaga non: struktural dan berkedudukan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. KNEPK dibentuk dengan SK Menkes No. 1334lMenkes,/SK,A,/ 2002 dan keanggotaannya dengan SK Menkes No, 187lMenkes./SK[4003, Keanggotaan KNEPK terdiri dari peneliti, dokter, dokter gigi, sarjana farmasi, psikologi, hukum, sosiologi, filsafat, agamawan, ahli lainnya, dan masyarakat awam,
maksimal2S orang. Di samping itu, terdapat pula Komisi Bioetika Nasional (KBI.Q yang dibentuk dengan SK Bersama Menteri Riset dan Teknologl, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian. KBN menangani secaraumum masalah bioetika dalam bidangkesehatan, pertanian dan teknologr. Di lingkup Internasional KBN bernaung di bawah UNESCO. Hingga saat ini, KNEPK telah menerbitkan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan beserta suplemennya tentang Etik Penggunaan Hewan Peresbaan dan Bahan Biologik Tersimpan (BBT)"
Perretuf uqn $etelqh Fenielqrqn Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) atau lrfonned Coruentadalahpilihan sukarela seseorang untuk berpartisipasi dalam penelitian setelah mendapat penjelaoan dan
telah memahami seluruh aspek penelitian yang relavan terhadap keputusannya untuk berpartisipasi. Ini merupakan suatu proses edukasi yang berlangsung antara peneliti dan calon subjek penelitian dan tidak merupakan formalitas belaka.
Sal
e6
1,
Persyaratan Umum a. Padasemua penelitian kedokteran pada manusia, peneliti harus memperoleh PSP perseorangan Qndfu/dual tnformed consenfl dari ealon subjek penelitian.
Ellh Penelltlan Kerehqtan
jika subjek penelitian tidak mampu memberi PSP, persetujuan harus diperut*h drii seorang yaRg menurut hukum yang berlaku, berhak mewakilinya. b, Informasi harus disampaikan dalam bahasa yang dimengerti oleh calon subjek atau wakilnya, Lrerupa bahasa awam dan tidak berisi istilah-istilah teknis yang sulit dimengerti, Peneliti tidak boleh melaksanakan penelitian pada subjek penelitian sebelum mendapat PSP dari subjek yang bersangkutan. ealon subjek harus diberi kesempatan seeukupnya untuk mempertimbangkan benar-benar risiko dan manflaat serta mengajukan pertanyaan sehingga akhirnya memutuskan apakah ealon subjek mau ikut serta atau tidak dalam penelitian. d. Rekam Medis (RM, Medieal reeorfl dan spesimen biologik yang terhimpun pada pelayanan ldinik hanya dapat digunakan untuk penelitian tanpa PSP dari pasien atas persetujuan KEPK, Unsur Informasi kepada ealon subjek penelitian. Informasi yang harus diberikan kepada calon subjek penelitian mencakup: a. Penjelasan bahwa partisipasi adalah sukarela, bukan karena perangsang atau
e.
,)
paksaan.
tentang fujuan, prosedur penelitian, jumlah subjek yang ikut,. dan perkiraan lama berpartsipasi, 5.mua manfaat bagi subjek atau orang lain yang diharapkan dari penelitian, termasuk sumbangan khazanah ilmu pengetahuan. Semua risiko, rasa nyeri, rasa tidak nyaman, dan kerugian yang dapat di-
b, Fenielasan
", d"
perkirakan sebelumnya.
e,
f,
Pemberitahuan mengenai prosedur alternatif terhadap keikutsertaannya. Siapa yang dihubungijika ada pertanyaan tentang penelitian dan hak-hak subjek,
r' Siapa yang dihubungi jika subjek mengalami hal yang tidak diharapkan terkait dengan penelitian. h" Semua kompensasi atau pelayanan medik jika terjadi akibat yang tidak diinginkan. Subjek dapat berhenti berpartisipasi setiap waktu, tanpa ada pinalti, atau kehilangan keuntungan, Pernyataan yang menjelaskan sejauh mana privasi dan kerahasiaan pribadi
i. j.
akan dijaga,
Dalam Pasal 10 PP RI No. 39 Thhun 1995, dinyatakan bahwa calon subjek penelitian berhak mendapat informasi terlebih dulu dari penyelenggara penelitian mengenai tujuan penelitian dan penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh yang berrungkutun. Selanjutnya, dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa penyelenggara p.o![ti*o berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan
Etiho Kedohterqn don Huhum Kesehoton
pribadi, keluarga, atau masyarakat yang bersangkutan. Dalam Pasa! 14, dinyatakan bahwa manusia, keluarga, atau masyarakat berhak atas ganti rugi apabila pelaksanaan penelitian dan pengembanga.n kesehatan terhadapnya mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesalahan atdu kelalaian penyelenggara penelitian. Peneliti harus menjamin, bahwa subjek penelitian yang mengalami kerugian
3.
akibat-keikutsertaannya berhak mendapatkan pengobatan bebas biaya dan bantuan keuangan atau bantuan lain yang merupakan kompensasi secara wajar untuk setiap cedera, atau cacat.Jika te{adi kematian akibat keikutsertian dalam penelitian, tanggungan /keluarganya berhak menerima kompensasi. Kewajiban sponsor dan peneliti a. Tidak melakukan penipuan dan tidak memberi pengaruh berlebihan atau melakukan intimidasi. b. Hanya meminta PSP setelah yakin bahwa subjek cukup memahami semua fakta dan akibat keikutsertaannva. c. Sebagai tanda bukti, PSP haris ditandatangani. Untuk yang buta aksara memakai cap jempol dan tanda tangan saksi dengan mencantumkan sendiri tanggalnya. Perkecualian dari aturan umum harus disetujui lebih dahulu oleh KEPK. d. Memperbarui PSP kalau terjadi perubahan berarti pada keadaan dan prosedur penelitian atau penelitian berlangsung dalam jangka panjang.
Dalam Pasal 8 PP RI No. 39 Tirhun 1995, dinyatakan bahwa "Persetujuan tertulis dapat dilakukan oleh orang tua atau ahli warisnya apabila manusi4 sebagai subjek penelitian, tidak mampu melakukan tindakan hukum karena keadaan kesehatan atau jasmaninya sama sekali tidak memungkinkan dapat menyatakan persetujuan secara tertulis atau telah meninggal dalam hal jasadnya akan digunakan sebagai objek penelitian dan pengembangan kesehatan. Selanjutnya, untuk keluarga
diberikan oleh kepala keluarga yang bersangkutan dan untuk masyarakat dalam wilayah tertentu oleh Bupati,/W'alikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.
Penelitiqn pqdq tubieh Khusur 1. Penelitian pada anak-anak Penelitian pada anak-anak dilakukan jika penelitian tersebut tidak dapat
2.
dilaksanakan'dengan hasil yang sama baiknya dengan orang dewasa dan tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan sesuai kebutuhan kesehatan anak. PSP untuk penelitian pada anak diberikan oleh orang tua atau wakil yang sah. Penolakan anak untuk ikut serta dalam penelitian harus dihormati. Penelitian pada pasien gangguan jiwa. Penelitian pada pasien gangguan jiwa dilakukan jika penelitian tersebut tidak dapat dilaksanakan sama baikny;a pada manusia yang berkemampuan memberi PSP yang tidak terganggu jiwanya dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sesuai kebutuhan kesehatan pasien gangguan jiwa atau perilaku. PSP untuk pasien penyakit jiwa diperoleh dari anggota keluarga yang terdekat atau wakil yang sah.
3a/
26
Elih Penelition Kesehqton
3. Penelitian pada wanita hamil
dan masa menfrsui.
Wanita hamil dan masa menyusui berhak untuk ikut serta dalam penelitian kesehatan. Peneliti dan KEPK harus menjamin bahwa calon subjek penelitian yang hamil menerima penjelasan yang memadai tentang risiko dan manfaat untuk dirinya, kehamilannya,janinnya, keturunan berikutnya, dan kesuburannya. Penelitian pada wanita hamil atau masa men)'usui hanya boleh dilakukan jika penelitian sesuai dengan kebutuhan kesehatan khas wanita hamil dan anaknya.
4.
5.
Dalam Pasal 13 PP RI No. 39 tahun 1995, dinyatakan bahwa penelitian pada anak hanya dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kesehatan anak, pada wanita hamil atau menyrrsui dalam rangka pembenahan masalah kehamilan, persalinan atau peningkatan derajat kesehatannya, dan pada pasien penyakit jiwa atau lemah ingatan dalam rangka mengetahui sebab terjadinya penyakit jiwa atau lemah ingatan, pengobatan, atau rehabilitasi sosial. Penelitian pada manusiayang rentan (ztulnerable) Manusia rentan adalah manusia yang secara relatif atau absolut tidak mampu melindungi kepentingan sendiri. Karena itu, diperlukan pembenaran khusus untuk meminta manusia yang rentan ikut serta sebagai subjek penelitian. Jika mereka dipilih, sarana untuk melindungi hak dan kesejahteraannya harus digunakan secara ketat. Yang termasuk kelompok rentan adalah mereka yang takut menerima hukuman bila menolak ikut serta, seperti mahasiswa kedokteran dan keperawatan, karyawan rumah sakit, pegawai pabrik farmasi, tentara, dan polisi.Juga termasuk rentan adalah manusia usia lanjut dengan gejala demensia, orang miskin,ttnakarya, kelompok minoritas etnik, tuna wisma, pengembara, pengungsi, narapidana, dan pasien penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pada penelitian tersebut di atas, jika calon subjek penelitian tidak mampu memberi PSP, persetujuannya harus dilengkapi izin penanggung jawabnya secara sosial atau wakil yang sah dan telah disetujui KEPK terlebih dahulu. Penelitian pada penduduVmasyarakat dengan sumber daya terbatas. Penelitian pada kelompok masyarakat ini misalnya pada penduduk asli atau suku-pribumi (tndigenous people) sesuatu negara, perlu diperhatikan kebutuhan kesehatan dan prioritasnya, sedangkan produVpengetahuan yang dihasilkan harus disediakan secara wajar untuk penduduVmasyarakat tersebut. Pada penelitian ini karena faktor sosial budaya, PSP perseorangan dapat diperoleh secara lisan jika disetujui oleh KEPK atau dari pimpinan, tokoh masyarakat setempat, atau dari organisasi penduduk asli (umbre//a organtzation),
atau dari kepala suku dan dapat merupakan persetujuan kolektif consen
(.collectioe
h.
Dengan demikian, PSP berperan penting dalam penelitian kesehatan dengan melibatkan manusia sebagai subjek demi menghormati martabat dan hak asasi, melindungi hidup insani, kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan subjek penelitian. Karena itu,
1. sebelum penelitian mulai
dilaksanakan, peneliti harus meminta persetujuan KEPK tentang informasi yang akan diberikan kepada subjek penelitian dan
Etlho Kedohterqn don Huhum Kenhoton
format PSP yang akan diminta dari subjek penelitian atau wakilnya yang sah. Peneliti tidak boleh melaksanakan penelitian sebelum memperoleh PSP dari subjek penelitian;
2. tanpa PSP dari subjek penelitian, hasil penelitian tidak dapat dipublikasikan; 3, tanpa PSP dari subjek penelitian, peneliti tidak berhak memperoleh dana dari 4.
sponsor dan/ataupengelola dana penelitian (dono); dan pelanggaran terhadap peraturan penrndangan tentang PSP dapat dikenakan sanksi administratif danlatau pidana,
Etlhq Pemqnfqotan Bqhqn Blologlh Terrlmpon Dewasa ini, dalam masyarakat ilmu kedokteran belum terdapat kesarnaan pendapat
dan kesepakatan bersama mengenai Bahan Biologik Tersimpan @BT, Arch.med
Brblogtbal Matmbk) yang secara etis dapat dipertanggrrngjawabkan, Penanganan BBT secara teknis mencakup aspek pengpmpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahannya. BBT merupakan bahan biologik tersisa dan disimpan setelah kegiatan yang membutuhkan dan mengumpulkannya selesai. BBT dapat berupa sisa kegiatan penelitian atau sisa upaya pengobatan, yaitu sisa kegiatan diagrostik
ftiopsi), tindakan pembedahan (operasi), atau otopsi. Ada 2 macarn BBT, yaitu: 1" BBT annnynt, maksudnya BBT yang diterima oleh peneliti tanpa inf-ormasi apapun tentang asal usul bahan biologik sehingga peneliti tidak mungkin dapat menemukan kembali dan menghubungi manusia sumber BBT dengan identitas (ld*Afrud lengkap dengan berbagai informasi (narna, alamat, nomor KTP, nomor RS) sehingga manusia sumber BBT dapat ditemukan kembali dan dihubungi. Pada penelitian kesehatan umumnya masih mungkin menghubungi manusia sumber BBT sehingga jika ditemukan eara diagnostik atau pengobatan baru
2. BBT
yang menguntungkan manusia sumber BBT, dapat diambil bahan biologik tambahan untuk penelitian atau untuk kepentingan manusia sumber BBT Pemanfaatan BBT yang seeara etis dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut. 1. Menghormati BBT sebagai bagian tubuh manusia dan menguburnya ataa memusnahkannya dengan dibakar. 2. BBT dimanfaatkan untuk pendid ikail pengajarun 3. BBT dimanfaatkan untuk penelitian kesehatan 4. BBT diperlakukan dengan hormat dan tetap disimpan. Ttrjuannya untuk digunakan pada penelitian kesehatan di kemudian hari jika diperlukan. Penelitian dengan memanfaatkan BBT banr boleh dimulai jika telah men= dapat persetqiuan dari komisi ilmiah dan etik yang benmenang. Penelitian protokol penelitian dan pemberian persetu.juan etik dimaksud untuk menjamin kehidupan (/giQ), kesehat an (health), kesejahteraan (wefate), keleluasaan pribadi @rirod dan martabat (dtSrriil manusia sumber BBT,
Aal
26
191
Elih Penelition Kesehoton
Kepemilikan dan pengelolaan BBT 1. Semua bahan biologik y-g dikumpulkan untuk penelitian kesehatan adalah milik lembaga penelitian.
2. 3. 4.
Kepala lembaga penelitian bertanggung jawab tentang penyimpanan' P€manfaatan dan pemusnahan BBT BBT tidak boleh diy'ual atau diperdagangkan Perlu diangkat seorang pemelihara yang memenuhi persyaratan untuk mengadministrasikan koleksi BBT, yan$ jika telah berkembang dapat dijadikan repositorium BBT.
PSP untuk pemanfaatan BBT diperoleh dengan tiga cara, yaitu: 1. PSP sudah tercakup dalam PSP waktu bahan biologik dikumpulkan. 2. Dimintakan PSP baru dengan menghubungi setiap manusia sumber BBT jika PSP yang pertama tidak mencakup penggunaan BBT. 3. Pada keadaan menghubungi manusia sumber BBT tidak praktis dilaksanakan'
dapat dimintakan perkecualian (waiae) dari KEPK
Etih trenggunqqn Hewqn Fercobocn Sebagian penelitian biomedik dapat diselesaikan di laboratorium dengan cara kerja
in aitro atau dengan menggunakan bahan hidup, seperti galur sel dan
biakan
jaringan. Pada tahap berikutnya seringkali diperlukan penelitian dengan qenggunakan makhluk hidup utuh agar keseluruhan interaksi yang terjadi dalam tobrrhnyu dapat diamati dan dikaji. Keamanan dan khasiat obat misalnya, perlu diteliti dengan menggmakan hewan percobaan sebelum penelitian layak dilanjutkan dengan mengikutsertakan relawan manusia. Obat baru tidak boleh digunakan untuk pertama kali langsung pada manusia, sekalipun tanpa uji coba pada hewan percobaan telah dapat diduga dengan wajar keamanannya' Hewan percobaan akan mengalami berbagai keadaan luar biasa yang menyebabkan penderitaan, seperti rasa nyeri, ketidaknyamanan, ketidaksenangan dan pada akhirnya kematian. Sebagai bangsa yang beradab hewan percobaan yang menderita untuk kebaikan manusia, wajib dihormati hak azasinya dan diperlakukan secara manusiawi. Penelitian kesehatan dengan menggunakan hewan percobaan secaia etis hanya dapat dipertanggrngiawabkan, jika: 1. Tujuan penelitian dinilai cukup bermanfaat 2. Desain penelitian dapat menjamin bahwa penelitian akan mencapai tujuannya.
3. Tujuan penelitian tidak dapat dicapai dengan menggunakan subjek atau prosedur alternatif
4.
N4anfaat yang akan diperoleh
jauh lebih berarti dibandingkan dengan pen-
deritaan yang dialami hewan percobaan. Beberapa prinsip dasar adalah sebagai berikut.
1. Untukie.nuj,l- pengetahuan biologi dan pengembangan cafa-cara lebih baik dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia, diperlukan percobaan
192
Etiho Kedohterqn don Huhum Kesehoton
pada berbagai spesies hewan yang utuh. Ini dilakukan setelah pertimbangan yang seksama karena jika laya( harus digunakan metode seperti model matematika, simulasi komputer, dan sistem in ztitro. 2. Hewan yang dipilih untuk penelitian harus sesuai spesies dan mutunya, serta jumlahnya hendaknya sekecil mungkin, narnun hasil penelitiannya absah secara
ilmiah. 3.
Peneliti dan tenaga kerja lainnya harus memperlakukan hewan percobaan sebagai makhluk perasa, memperhatikan pemeliharaan dan pemanfaatannya
serta memahami cara mengurangi penderitaannya. Peneliti harus menganggap bahwa prosedur yang menimbulkan rasa nyeri pada manusia, juga menimbulkan rasa nyeri pada spesiesbertulang belakang termasuk primata. 5. Pada akhir penelitian bahkan pada waktu dilakukan percobaan, hewan yang menderita nyeri hebat atau terus menerus atau menjadi cacatyangtidak dapat dihilangkan harus dimatikan tanpa rasa nyeri. 6. Flewan yang akan dimanfaatkan untuk penelitian hendaknya dipelihara de-
ngan
bai[
termasuk kandang makanan, air minum, transportasi dan cara
menanganinya sesuai tingkah laku dan kebutuhan biologik tiap spesies. Pimpinan lembaga yang memanfaatkan hewan percobaan bertanggung jawab penuh atas segala hal yang tidak mengikuti etik pemanfaatan hewan percobaan di lembaganya Sebaliknya pimpinan wajib menjaga keselamatan dan kesehatan para pengelola, dengan cara: a. Pemeriksaan kesehatan setiap tahun sekali dan memberikan imunisasi terhadap penyakit-penyakit yang mungkin ditularkan akibat pekerj aarrnya. b. Menyediakan alat pelindung seperti masker, samng tangan, sepatu karet/ pelindung sepatu, tutup kepala, pelindung mata, dan jas laboratorium. c. Menyediakan fasilitas fisik baik mangan maupun peralatan yang memenuhi persyaratan keamanan kel' a dan ergonomebsehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. d. Penanganan limbah yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya pencemaran.
Dalam hal memanfaatkan hewan percobaan untuk penelitian kesehatan digunakan relfrnemenf. (Hume and Russel, 1957)
prinsip 3R, yaitu: replacement, reduction dan
1.
RElacement
Ada dua alternatif untuk replacement,yaitw: a. Replacement relatff, yaitu tetap memanfaatkan hewan percobaan sebagai donor organ,jaringan, atau sel. b. Replacement absolut, yaitu tidak memerlukan bahan dari hewan, melainkan rnemanfaatkan galur sel (cell lina) atau progr4m komputer.
2. Reduchon Mengurangi pemanfaatanjurnlah hewan percobaan sehingga sesedikit rnungkin dengan bantuan ilmu statistik, program komputer, dan teknik-teknik biokimia
serta tidak mengulangi penelitian dengan hewan percobaan apabila tidak perlu.
A&
26
3.
Refnemenl
r93
Etih Penelition Kesehoton
Mengurangi ketidaknyamanan yang diderita oleh hewan percobaan sebelum, selama, dan setelah penelitian, misalnya dengan pemberian analgetik.
Etih Penelitiqn Epidemiotogi Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari frekuensi, distribusi dan determinan suatu masalah yang sedang berlangsung di masyarakat dan juga mempelajari aplikasinya untuk menyelesaikan, memecahkan, mengendalikan masalah tersebut (Bambang Sutrisna, 1997).
Epidemiologi banyak berjasa meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, melalui: 1. Penelitian epidemiologi yang telah meningkatkan pemahaman tentang bahaya akibat pengaruh buruk lingkungan fisik, biologi, sosial dan perilaku terhadap kesehatan.
yang bertaitan dengan kesehatan, seperti merokok, diet, dan olahraga yang berpengaruh terhadap penyakit
2. Perubahan kebiasaan dan perilaku individu
jantung dan pemakaian sabuk pengaman yang berkaitan dengan cedera dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Penelitian epidemiologi terdiri atas: 1. Penelitian eksperimental.
Umumnya pada penelitian eksperimental
ini
subjek penelitian ditetapkan
secara acak (random), menjadi kelompok kelola dan kelompok kontrol. Hasil
penelitian kedua kelompok dibandingkan, biasanya secara analisis statistik. Subjek penelitian eksperimental harus dimintakan PSP'
2. Penelitian 1) 2) 3)
observasional Penelitian epidemiologi obserwasional umumnya: Memiliki risiko rendah terhadap subjek penelitian. Tidak menggunakan intervensi yang berbahaya. Sering hanya menggunakan kuesioner, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang (pemeriksaan Rontgen atau uji laboratorium).
Penelitian epidemiologi observasional ada 3 jenis, yaitu: a. Cross sech'onal (potong lintang) Penelitian ini bertujuan menilai aspek kesehatan penduduk atau uji hipotesis tentang penyebab penyakit atau faktor risiko yang dicurigai. Penelitian ini memerlukan PSP.
b.
Case contro/ study Pada penelitian ini, jika terjadi kontak langsung antara peneliti dengan subjek
penelitian, diperlukan PSP.Jika penelitian dilakukan melalui peninjauan RM atau datalain yang telah tersedia, tidak diperlukan PSP.
c.
Cohorl study
Cohon study disebut juga longtudzlnal atau prospectizte study. Penelitian ini biasanya melibatkan sejumlah besar subjek penelitian, waktu penelitiannya
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
lama, dan memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu; pada penelitian ini
tidak diperlukan PSP. Pengecualian dari ketentuan-ketentuan di atas harus disetujui oleh KEPK.
Etlh Penelitlqn Genetih Proyek genom manusia telah menghasilkan berbagai temuan yang berkaitan dengan informasi genetik, narnun hingga saat ini masih terdapat celah yang cukup lebar antara penemuan dalam bidang genetik itu dan kemampuan untuk mencegah penyakit dan meningkatkan taraf kesehatan. Oleh karena itu, penelitian berbasis populasi mengenai peran variasi genetik dan interaksi genAinglttngan terhadap berbagai penyakit perlu terus ditingkatkan [usu{ 2007). Penelitian gehetik dapat meniberikan informasi mengenai kepekaan seseorang terhadap penyakit dan dapat melakukan reduksi tentang kemungkinan untuk menderita penyakit di kemudian hari dengan upaya pencegahannya. Setiap.aktMtas penelitian genetik baik pada individu, keluarga ataupun populasi dihadapkan pada masalah etih hukum, sosial, dan agama mulai dari desain penelitian, pengumpulan data, dan publikasi hasil.penelitian. Dari segi eti( penelitian genetik mempunyai ruang lingkup khusus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaporkan hasil penelitian
geneti\
yaitu:
1. Peneliti harus mempertimbangkan
anta.ra manfaat dan kerugian dalam me-
laporkan hasil genotiping kepada subjek.
2. Perhatian khusus harus
diberikan bila melakukan penelitian pada keluarga, lebihlebih dalam hal memberikan informasi mengenai penyakit, misalnya
penyakit yang diderita isteri kepada suami. Penelitian genetik antara lain adalah:
I.
Analisis pe&gree (asal usul)
Anilisis pedrgree diperlukan untuk melihat insiden dan perjalanan penyakit dalam keluarga. Risiko berupa informasi yang tidak diharapkan dapat menyebabkan stres sosial dan psikologi, stigma sosial dan diskriminasi di tempat kerja atau oleh asuransi. Oleh karena itu, kerahasiaan harus behrl-betul diy'aga.
2.
Analisis lokalisasi dan identifikasi gen Analisis lokalisasi dan fungsi gen yangmenyebabkan penyakit dapat melibatkan analisis pedigree atau analisis risiko spesifik pada populasi. Masalah kerahasiaan merupakan hal yang penting untuk mencegah beban psikososial.
3.
Penapisan genetik (Geneab screening)
Penapisan genetik bertujuan untuk mencari individu dalam populasi yang mempunyai risiko atau kepekaan untuk menderita penyfit genetik (pembawa
sifat) sehingga berisiko untuk memperoleh anak yang menderita penyakit genetik.
A44
26
Elih Penelition Kesehoton
4. Ujiprenatal
".
qi
prenatal hanya dilakukan d"rrg* alasan medis yang kuat baik untuk rnu.rpon untuk ibu. Uji prenatal tidak boleh dilakukan hanya untuk "n"k menyeleksi jenis kelamin, kecuali bila ada kelainan kromosom X..
b. Uji prenatal dapat dilakukan untuk mempersiapkan orang tua
'
secara
prikologir bahwa anak yang lahir mungkin cacat atau menderita penyakit.
Pada beberapa kasus uji prenatal dapat dilakukan untuk melindungi kesehatan ibu, terutama kesehatan mental pada korban perkosaan.
27 Prnuulllr lwnn Keooxrrmru/Kr*nlmn
Tuiuqn lnrtruhsionol Khurut 1. Menyebuthon heronghq dqn unsur-unsur moholoh ilmioh hedohterqn/ hesehqton.
2. Menguroihqn isitiop-tiop unsur podo mohqlqh ilmioh don ospeh etihnyq.
3. Menyebuthon ospeh etiho podo publihosi mqholoh ilmioh. Pohoh Bqhqrqn 1. Penulisqn mohqlqh ilmiqh hedohteron/hesehotqn. 2. Publihosi mqholoh ilmioh hedohteron/hesehoton.
tub-Pohoh Bqhqron 1. Tujuon penulison mqholoh ilmioh don publihosi. 2. Keronghq dqn unsur-unsur moholqh itmioh hedohterqnihesehotqn, serto ospeh etihnyo.
3. Aspeh etiho publihosiilmiqh. 4. Contoh coro-coro penulison rujuhqn.
t96
4al
27
Penulison llmioh Kedohteron/Kesehotqn
197
Perkembangan serta timbunan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dewasa ini
adalah berkat akumulasi hasil-hasil riset yang dipublikasikan serta kontribusi ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Setiap peneliti berkewajiban membuat publikasi hasil-hasil risetnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan.-ilmuwan lain serta masyarakat luas. Selain itu, peneliti akan memperoleh umpan balik untuk memperbaiki atau menyempurnakan risetnya sekaligus menguji pendapat atau buah pikirannya. ' Etik merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang disepakati oleh sesuatu kelompok tertentu masyarakat, umumnya kelompok profesi. Etik ditetapkan berdasarkan ajaran agama, pandangan tokoh-tokoh , alau pafa pakar dalam bidangnya dan lazimnya berkaitan dengan nilai moral. Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan batasan yang tegas mengenai etik karena dapat terjadi bahwa seseorang menganggap sesuatu hal dapat diterima secara etih namun orang lain berpendapat hal itu bertentangan dengan etik. Walaupun demikian, masyarakat ilmiah agaknya sepakat bahwa dalam penulisan dan publikasi ilmiah perlu diperhatikan butir-butir dalam kode etik. Yang dimaksud dengan tulisan ilmiah kedokeran,/kesehatan ialah laporan hasil penelitian dan makalah ilmiah yang dipresentasikan pada pertemuan-pertemuan ilmiah atau akan dipublikasikan dalam majalah-majalah ilmiah kedokteran,/kesehatan.
Kerqnghq don Unlur-Unlur Tulirqn llmiqh Kerangka tulisan ilmiah lazirnnya sesuai dengan kerangka usul penelitian. Laporan penelitian lebih lengkap dan lebih panjang dari makalah ilmiah. Dalam suatu majalah ilmiah profesi kedokteran,/kesehatan, makalah biasanya disajikan dengan urutan sebagai berikut.
1. Jndul (TIk) 2. Nama penulis (.4ut/to) 3. Nama institusi./tempat penelitian (Name of tlze Institution) 4. Abstrak (abstmctl 5. Pendahultan (Introduction) 6. Bahan/pasien dan cara ke4'a (Maten:als/pattents and metltods) 7. Hasil (Raul*)
8. 9.
Diskusi
(Ducussion)
q
Ringkasan (Sunmary)
10. Kesimpulan (Conc/ustbns) 11. Ucapan terima kasih (Ahnowledgemen*) 12. Daftar rujukan (Refrrenca)
tegi Etih dolqm Unrur-Unsur Tulirqn llmioh
1. Judul tulisan
mencakup Judul tulisan ilmiah haruslah singkat, tepat, logik dan informati{ judul paling banyak kata dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Jumlah membesar-besarkan etis Tidaklah !2kata,kalau perlu dapat dipakai anakjudul.
198
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
judul, mencantumkanjudul yang umum dan sangat luas, padahal penelitiannya sangat terbatas dan spesifik. Misalnya,judul yang dicantumkan adalah "Masalah
KB Susuk di Indonesia", sedangkan penelitiannya hanya berupa "Pengalaman KB Susuk di RSU Lubuk Pakaml'
Nama penulis Penulis dapat terdiri dari satu orang atau lebih.Jika lebih dari satu orang perlu ditetapkan siapa penulis utama (autltor) dan siapa./siapa-siapa penulis penyerta (co-aut/to). Penulis utama ialah seorang yang mencetuskan ide riset, memiliki andil besar dalam riset itu, dan yang paling bertanggungjawab dalam menyusun laporan atau makalahnya. Jadi, bukan seseorang yang senior dalam jabatan, pangkat, atau umur. Penulis penyerta ialah seorang yang turut melakukan riset dan membantu dalam menyusun laporan atau pembuatan makalah, atau seseorang yang bertindak sebagai sapentisor, pembimbing penelitian.Jadi tidaklah etis jika Direktur, Kepala Bagian, atau Profesor,/dosen senior ingin diy'adikan penulis utama, sedangkan perannya kecil. Keikutsertaan seorang ilmuwan terkenal kadang kala diperlukan untuk menjamin mutu riset, apalagi jika peneliti masih muda dan belum mempunyai reputasi. Namun, tidaklah layak ilmuwan terkemuka tersebut dijadikan sebagai penulis utama, sedangkan fungsinya hanya sebagai konsultan. Kejujuran sangat penting diperhatikan dalam pencantuman narna-narna penulis sehingga setiap orang yang namanya tertera sebagai penulis, benar-benar mempunyai peranan dalam karya ilmiah tersebut. Untuk laporan kasus, dianjurkan agar penulis dibatasi 4 orang. 3.
Nama institusTtempat penelitian Nama institusi yang dicantumkan biasanya tempat penulis bekerja yang dapat digabungkan dengan tempat riset. Misalnya, Fhkultas Kedokteran USU,/RS Dr. Pringadi Medan. Jika penulis lebih dari satu orang dan berbeda tempat bekerj'anya, masing-masing dicantumkan nama institusi./tempat bekerjanya. Ini biasanya pada proyek riset kolaboratif antara berbagai Perguruan Tinggl/ Lembaga Penelitian.
Abstrak Dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan maksimal 200kata. Abstrak berisi secara singkat seluruh unsur makalah, terdiri dari judul, nama./nama-nama penulis, narna institusi, tujuan penelitian, desain penelitian, bahan/pasien, cara, hasil, dan kesimpulan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen abstrak terdiri dari IMRAD (ntroduchbn, Metltods, Results and Dtscasubn).
Di bawah abstrak biasanya dicantumkan kata kunci (hey uords), yutu beberapa kata yang paling penting dan menonjol dalam makalah itu untuk membantu penyusun indeks. Pendahuluan Dalam pendahuluan makalah, dicantumkan latar belakang masalah, termasuk tinjauan pustaka, perumusan masalah, dan hipotesis fiika ada), semuanya secara ringkas. Pada laporan riset yang lengkap bagian-bagian
ini dibuat dalam
3a/
2?
Penulison llmioh Kedohteron/Keseho'ton
bab-bab tersendiri. Dalam tinjauan pustaka harus diperhatikbn agar kutipan-
kutipan dari penulis lain disertai rujukan. Penulis memiliki kewajiban moral untuk memberikan penghargaan terhadap hasil-hasil riset orang lain sebelumnyayang dipakai untuk membantu riset sendiri. Tidaklah etis mengutip buah pikiran atau pandangan peneliti lain tanpa mencantumkan sumbernya, apalagl jika kutipannya panjang dan kata-katanya sama benar, hal ini berarti plagiat (membajak, ;u'enttfc mrsconducfl. Menurut Undang-Undang RI No. 6 Thhun 1982 tentang Hak Cipta, pengutipan ciptaan pihak lain hanya sampai sebanyak 10%o saja yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. 6.
Bahan/pasien dan cara kerja Dalam bagian ini diuraikan secara terinci bahan-bahan yang dipakai dalam riset atau pasien-pasien yang dimasukkan dalam riset itu. Dalam uraian tentang cara, dicantumkan denganjelas tahap demi tahap riset itu beserta prosedurnya.
Untuk suatu teknik pemeriksaan laboratorium yang telah baku
cukup nama yang metode yang telah dicantumkan alat digunakan dan dikenal oleh
para ilmuwan kedokteran pada umumnya, misalnya penentuan Hb dengan metode Sahli. Untuk metede yang tidak lazim, ditulis secara rinci berikut rujukan metode tersebut. Cara-carapengambilan sampel dan pengolahan data, metode statistik dan maknanya, perlu pula dicantumkan dengan jelas, agar dapat dinilai apakah kesimpulan yang diambil telah benar.
Hasil Datayang disajikan di bagian ini hendaklah relevan, mendukung tujuan riset dan hipotesisnya, serta tidak menyimpang dari judul, Penulis hendaknya bersikap jujur dan objektif dalam mengajukan datanya, menggunakan data yang benar, jangan mengarang-ngarang atau membuat data yang tidak ada seolah-olah ada fabnbanbn of data) dengan tujuan tertentu dan jangan mengubah data (falsrfcahbn of dotn) agar sesuai dengan keinginan peneliti, atau sesuai dengan hipotesis. Tidaklah pula etis melaporkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam riset atau mengubah dalauntuk menyenangkan dan menarik simpati para sponsor riset, Singkatan-singkatan yang dibuat haruslah sesuai dengan anjuran S4tle Manualfor Brblogt'cal Su'ences, misalnya mm (millmete), m (mete), mg (niiligram), kg (hilogram), kCal (hilocalon), ml (nilh'h'te) dan I (liter).langan memulai kalimat dengan suatu bilangan numerik, tetapi tuliskan dengan huruf, misalnyaS40/0, tuliskan Delapan puluh empat persen. Thbel harus diketik 2 spasi. Nomor tabel berurutan sesuai dengan urutan penyebutan dalam teks. Setiap tabel diberikanjudul dan setiap kolom diberi subjudul singkat. Penjelasan ditempatkan pada catatan kaki, seperti singkatan dalam tabel, dan hasil statistik.
8.
Diskusi Dalam bagian diskusi dibahas hasil-hasil riset penulis dibandingkan dengan hasil-hasil peneliti lain. Perlu diperhatikan agar diskusi tidak melantur ke halhal yang tidak berkaitan dengan masalah, tujuan riset dan hipotesis yang diajukan. Rujukan sumber informasi harus dicantumkan setiap kali mengutip
200
Etiho Kedokteron don Huhum Kesehoton
hasil riset atau pendapat penulis lain. Dalam mengajukan pendapatnya, penulis hendaknya tidak menonjolkan hasil riset sendiri dan menganggap rendah hasil
riset orang lain. Hal ini dapat dihindarkan dengan menggunakan kalimatkalimat pasif dan tidak memakai kalimat-kalimat aktif
9.
Ringkasan Ringkasan berisi pokok-pokok informasi tulisan ilmiah yang telah dibahas secara singkat. Kalau abstrak bermanfaat bagi para pembaca yang belum membaca tulisan lengkap, ringkasan mengutarakan kembali secara ringkas apayalg
telah ditelaah dalam tulisan lengkapnya. Tidak semua tulisan ilmiah memuat ringkasan.
10. Kesimpulan Kesimpulan yang diambil pada akhir tulisan ilmiah, hendaknya didukung oleh data yang konkret, hasil riset penulis sendiri. jangan menarik kesimpulan berdasarkan hasil riset.orang lain atau hasil tinjauan pustaka. Kesimpulan itu harus pula berkaitan erat dengan penyelesaian masalah iiset dan dengan tegas menyatakan mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. 11. Ucapan terima kasih Bagian ini memuat pernyataan terima kasih kepada orang atau instansi yang
telah memungkinkan dilaksanakannya riset dan penulisan laporan atau makalahnya. Tidaklah etis bila tidak menghargai bantuan pikiran, waktu, tenaga, sarana, peralatan, bahan, dan dana dari pihak lain untuk riset penulis. 12. Daftar rujukan Apa yang diuraikan dalam laporan riset atau makalah ilmiah yang berasal dari sumber informasi hasil riset orang lain, haruslah dicantumkan rujukannya yang akurat. Tidaklah etis jika pendapat seseorang dikutip di dalam teks laporan atau makalah, tetapi tidak ada nama penulis atau sumber lain dalam daftar rujukan. Begitu pula sebaliknya, tidaklah etis jika sumber informasi terdapat dalam daftar rujukan, tetapi tidak terdapat kutipan apapun dari yang ber-
sangkutan
di dalam
teks. Sewajarnya pula rujukan yang dicantumkan itu
relevan dengan isi tulisan ilmiah yang disajikan dan benar-benar mendukung uraian di dalamnya. Tidaklah etis mencantumkan begitu banyak rujukan yang ternyata tidak terkait, bahkan tidak dibaca sama sdkali. Apalagr jika hanya menyalin daftar rujukan dari makalah penulis lain yang makalahnya digunakan sebagai rujukan. Daftat rujukan yang dituliskan pada bagian akhir tulisan ilmiah itu hendaknya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pada waktu ini terdapat empat cara penulisan rujukan, yaitu sistem nomor, sistem nama dan tahun publikasi (Haruard), sistem kombinasi alfabet dan nomor, dan sistem Vancouzter (1978)'
Yang banyak digunakan dewasa ini ialah sistem Vancouzter karena cara penulisannya lebih ringkas, yaitu tidak menaruhkan titik di belakang inisial nama penulis dan setelah singkatan nama jurnal, serta titik dua setelah nama penulis. Rujukan diberi nomor urut sesuai dengan pemunculan dalam keseluruhan tela, bukan menurut abjad.
84r'
27
201
Penulison ltmioh Kedohteron/Kesehoton
Nama penulis dimulai dengan nama keluarga, misalnya'nama orang tua pada sukuJawa,'nama marga, nama ayah, nama suami, atau nama tunggal. Gelar kesarjanaan tidak perlu dituliskan jika tidak diminta oleh sponsor atau majalah ilmiah yang bersangkutan. Nama-nama majalah ilmiah kedokteran sebagai referensi ditulis dengan singkatan sesuai standar yanglazim digunakan mdex rnediczu, misalnya:
1. Am HeartJ adalah singkatan dari Amenlcan Heart Journal 2. BrJ Plast Surg adalah singkatan dari Bn'ttslz Journal ofPlarh:c Surgery 3. CanJ Microbiol adalah singkatan Canadian Journal ofMicrobrbhgt 4. Eur J Clin Pharmacol adalah singkatan dari European Journal of Cltnrcal Plurmacologt
5. IntJ Cancer adalah singkatan dari Intemational Journal oif Cancer 6. Maj Obstet Ginekol Indones adalah singkatan dari Majalah Obstetri
dan
Ginekologi Indonesia
7.
Postgrad MedJ adalah singkatan dari Posgraduate Medrbal Journal
Setelah nama majalah dicantumkan tahun penerbitan, nomor volume, halaman awal dan akhir setiap makalah. Berikut adalah contoh-contoh cara menuliskan berbagai macam rujukan, sesuai sistem Vancouzter 1) Artikel standar Linjakumpu T, Harti Kainen S, Klaukka T . Ue oifmedtbahbn: andpolgharmaqt are t:ncreasing among e Iderly. J of Chn ical Epidemio I og 2 002 5 5 :8 09- 1 6. ;
Bila jurnlah penulis lebih dari 6 orang, tulis nama 6 penulis pertama diikuti et al, misalnya:
Parkin DM, Clapon D, Black RJ, Masuyer E, Freidl HP, Ivanov E, et al. Childhood leuhcmia m Eurrpe alher Chemohyl: 5 yearfollou up. Br J Cancer
2)
1996;73:1006-12 Organisasi sebagai penulis
American Society for Reproductive Medicine. Reaised Classtfcahbn of Endometnbstj. Fertil Sten| 1997 ;67 :819 -20.
3) 4)
Thnpa nama penulis Cancer in South Africa (Editorial) Buku yang dihrlis oleh:
a.
S
Afr Med J 1994; B4:I5
Perseoranga.n
Amir A. IImu Kedokteran Forensih Edisi III, cetakan III, Penerbit Ramadhan, Medan,2004.
b. c.
Editor Norman IJ, Redfern SJ, Editors. Mental Heahh New Yorh Churchill Livingstone; 1996
Care
1fir Elderly Petple,
Organisasi
WHO Study Group.The hypertensive disorders in pregnancy In: WHO Technical Report Series No. 758. World Health Organization, Geneva 1987.
2o.2
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehotcn
5)
Bab dalam buku Hanafiah MJ. Haid dan siklusnya, dalam Wiknyosastro H, Saifuddin AB, Rachimhadi T (Editor) Ilmu Kandungan, Edisi kedua,Jakarta Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardj o, 1999 :t03-24
6)
Prosiding dalam konferensi Said U, Prarriono H, Dewata L. Dismenorea di lingkungan siswi SPK dan bidan di Surabaya, dalam Saifuddin AB, Moeloek FA. Prosiding PIT POGI
I,Jakarta 28-27 Juni 1981:333-8.
7) Makalah dalam
konferensi
Suwondo A. Gambaran klinik tuberkulosis paru pada manula. Simposium Tuberkulosis pada manula, FKUI, Pendidikan Berkesinambungan Ilmu Penyakit Dalam,Jakarta, 13 Oktober 1990.
8)
Disertasi
TZ.Faktor imunoendokrinologis dan seluler lingkungan mikro zalir peritoneal yang berperan pada infertilitas idiopatik wanita. Disertasi. Jakarta, Universitas Indonesia, 8 Agustus 1990. Artikel dalam Koran Lee G. Hospitalizahlon h'ed to ozone pollution: study eshmates 50.000 annually, Tlte Washr:ngton Post 1996 Jun 21, Secl A:3 (C01.5)
Jacoeb
9)
10) Materi elektronik Clarke AM, Heck AM . A
Duease ofDiagnostic and Therapeuhlc Contrsaersy (on Iine), http:/ /www.uspharmacis t.com./ ce/ stevepsjohnson 4esson.cfrn diakses tanggal 23 Maret2004. 11) Untuk materi yang belum diterbitkan, dirujuk sebagai unpublished obser oahbn.
L2) Makalah yang telah diterima untuk publikasi, tetapi belum terbit, dapat
dituliskan "in presf', misalnya Leshner AL Molecu/ar mechanisms
o1f
cocatne
addicnbn. N Engl J Med. In press 1996 13) Komunikasi pribadi Q2ersonal communication) harus disebutkan nama sumber
dan tanggal komunikasi.
r4) Materi audiovisual
HIV + AIDS: the facts and the future (videocassette). St Louis (MO): Mosby-Year Book, 1995 15) Jika pernyataanseorang peneliti dikutip dari makalah penulis lain, selayaknya dituliskan sebagai rujukannya, "dalam X" atau "dikutip dari X" dalam tanda kurung, 16) Abstrak Jika hanya'labstrak" suatu makalah yang diperoleh, selayaknya dicantumkan kata'Abstrak" dalam tanda kurung
Publlhqri Salah satu prinsip dalam pengembangan Iptek adalah adanya penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui presentasi di pertemuan-pertemuan ilmiah yang diikuti selanjutnya dengan publikasi. Peneliti wajib berbagi informasi dengan
e4/
27
penulison llmioh Kedohterqn/Kesehoton
sejawat-sejawatnya sekaligus memberi kesempatan dikritik oleh peneliti lain, sehingga dapat menguji pendapat sendiri dan menghargai pendapat orang lain. Umpan balik yang diberikan para sejawatnya merupakan sumbangan yang b erharga untuk memperbaiki riset atau laporan,/makalah yang telah dibuat. Dalam mempublikasikan hasil-hasil riset, hendaknya diperhatikan aspek etik berikut. 1. Sebaiknya hasil riset dipresentasikan lebih dahulu di forum ilmiah untuk memperoleh tanggapan, pembahasan, kritik dan saran-saran perbaikan sebelum dipublikasikan. 2. Pemuatan ilustrasi, seperti gambar, tabel, atau grafik ying dikutip dari penulis lain, sebaiknya minta izin dari pemiliknya jika dipersyaratkan demikian. 3. Pemuatan foto wajah seseorang haruslah seizin yang bersangkutan dan bagian matanya harus ditutup, agar tidak dikenali.Jika yang ingin ditunjukkan penyakit di sekitar bagian mata, tidak perlu ditampilkan seluruh wajahnya. 4. Pemuatan foto bayi, anak, dan orang dewasa yang menderita penyakit jiwa harus ada izin orang tua/wali atau keluarganya. 5. Pada foto yang dimuat tidak dicantumkan nama pasien, baik lengkap maupun singkatan dan nomor pendaftarannya. 6. Manusluip tidak dikirimkan ke lebih dari satu majalah sekaligus. Demikian pula halnya dengan tulisan yang telah dimuat pada satu majalah, tidak dikirimkan lagi ke majalah lain untuk dipublikasikan kembali.
Dmrln Purrlxl
1. Ameln F. Korelasi Hukum Kesehatan,
2. 3.
Etik
Kesehatan dan Kode Etik
Kedokteran, Majalah Gema No.25, 1981. Ameln F, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya,l99l. Amir A. Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Fakultas Kedoktean USU Medan 1
995.
4. Assi Ba'i ZA. Dokter, Bagaimana Akhlakmu, Gema Insani Press, Jakarta 1991.
5. Aswin S. Etika dalam Penelitian, dalam ljokronegoro A. Utama B, dan
6.
Rukmono B. (Ed.) Dasar-Dasar Metodologi Riset Ilmu Kedokteran, Dep. P dan K Konsorsium. Ilmu Kedoktera4 J akarta !9 81. Azwar A. Profesi Kedokteran, Thntangan dan Harapan, Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta
19 9
l.
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pedoman Cara Uji
l(inik
yang Baik
(CUKB) di Indonesia, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta 2001
8. Bagian Neurologi dan Psikiatri Fakultas Kedokteran UNAIR.
Seksi Psikiatri
Etika dan Moral Kedokteran, Rangkaian Ceramah, $urabaya, 1967. 9. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Bina Pelayanan
Medik, Departemen Kesehatan R..I, Himpunan Peraturbn Perundangundangan di Bidang Pelayanan Medik, Jakart a, 200 6 10. Beauchamp TL, Children JF. Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, New York, Oxford 1979. 11. Bertens K. Perspektif Etika, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,200l. 12. Bertens K. Aborsi Sebagai Masalah Etika, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
13. Biben A. Alternatif: Bentuk Informed Consent Dalam Praktik Penelitian Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran RS dr. Hasan Sadikin, Bandung 2005.
14. Budiyanto
A, Sudiono S, Purwadianto A, Kejahatan Seks dan Aspek
Medikolegal Gangguan Psikoseksual
15. Budiyanto A, WidiatmakaW, Sudiono
S
dkk.Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi
I, Cetakan Kedua, bagian Kedokteran Forensik FKUI,Jakarta,1997.
20,4
205
Doftor Pustoho
16. Chellilah DES. Legal Implication of Medical Practice. A Legal View dalam Current Problem in Legal Medicine, A Publication ofThe Medicolegal Society
ofSingapore, 1981.
A medical View, dalam Current Problem in Legal Medicine, A Publication ofThe Medicolegal Society
17. Cheng CT. Legal Implications of Medical Practicb.
ofSingapore, 1981.
18. Council
of International
Organization
of Medical Science
International.
Guidelines for Etical Review of Epidemiological studies, Geneve, 1991. 19. Council for International Organization of Medical Sciences (CIOMS) in
collaboration with the World Health Organization 0A,TIO) International Ethicals Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, Geneva, 1993.
20. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human
,t. i**"'"i:33:[?l?"m,
Hukum Kesehatan Kedokteran (Sudut pandang
Praktikus), Editor Suharto G dan Prasetyo A, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Diponegoro, Semarang 2004
22. Darmadiputra MS. Kajian Bioetik 2005, Cetakan 1, Unit Bioetik Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga, Surabaya, 2005
23. Departemen Kesehatan RI Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Thhun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
J
akarta 199 B
24. Departemen Kesehatan RI, Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan. Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, Jakarta 2005.
25. Departemen Kesehatan RI, Himpunan Peraturan. Perundang-undangan Bidang Kesehatan, Buku I, II, III, ry, V,Jakarta, 2006. 26. Departemen Kesehatan RI, Di{en PPM dan PLP. Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Wabah (Himpunan Peraturan Perundang-undangEr Tentang Penanggulangan KLB/W'abah Penyakit Menular), Edisi I, Jakart a 199 1.
27. Departemen Kesehatan RI, Dirjen PPM dan SLP. Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Wabah (Himpunan Peraturan perundang-undangan Tentang Penanggulangan KLB,/W'abah Penyakit Menular), Edisi II, Jakart a 799 4. 28. Dirjen Pelayanan Medis. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit. Depkes. RI,Jakarta 1990. 29. Dewan Pelindung Susila Kedokteran (Hanafiah MA, Ketua). Naskah Susila Kedokteran, J akarta
19
69.
30. Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM dan PLM), Laporan Hasil Kegiatan Thhun 1995/l996,Jakarra,1996. 31. Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM dan PLM), Petunjuk Pelaksanaan Proyek-Proyek Daerah di Lingkungan Thhun 199 6 / 1997, Jakarta 199 6. 32. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. ProceedingPertemuan Nasional [V JBHKI (faringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia), Airlangga University Press, 2006.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
33. Fuady M, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum MalpraktikDokter), PT, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
34. Gunawan, Memahami Etika Kedokteran, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992.
35. GuwandiJ. Dokter dan Hukum. Monella,Jakarta 1988. 36. GuwandiJ. Dokter dan Rumah Sakit. Fakultas Kedokteran Ul,Jakarta 1991. 37. Guwandi J. Etika dan Hukum Kedokteran. Fakultas Kedokteran UI, Jakarta 1991.
38. GuwandiJ. Malpraktik Medik. Balai Penerbit Fakulas Kedokteran UlJakarta 1993.
39. Guwandi J. Kelalaian Medik (Medical Negligence), Edisi II, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Ul, J^karta L99 4. 40. GuwandiJ. 208 TanyaJawab Persetujuan Tindakan Medik (In1frnned Consen), Edisi II. Fakulas Kedokteran Ul,Jakarta t994 41. Guwandi J. Merangkai Hospital Bylazus Rumah Sakit Anda dengan HBL versi Indonesia, Fakultas Kedokteran UI,2004 42. Guwandi J, Hukum Rumah Salat (Hlvpttal Lau:), Fakultas Kedokteran UI, Jil
43. GuwandiJ. Mediml Ermrdan Hukum Medis, Fakultas Kedokteran Ul,Jakarta, 2005
44. Hamdani N. Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua, Cetakan I, 45. 46. 47.
48. 49.
50.
PI
Gramedia,Jakafta L992. Hanafiah MJ. Etik Penelitian Kesehatan, Penataran Tenaga Peneliti Tingkat Lanjut, Universitas Sumatera Utara, Medan 3-8 Maret 1986. Hanafiah MJ. Bunga Rampai Etika Kedokteran. USU Press, Medan 1991. Hanafiah I\,{f, Amir A. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 3, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999. Hanafiah MJ. Sanksi Pelanggaran Etik dan Etikolegal Profesi Kedokteran, PIT XI POGI, Semarang 1999. Hanafiah MJ. Keterkaitan aspek etik, hukum dan sosial dengan aborsi, bayi tabung dan adopsi. Seminar Ikatan Bidan Indonesia, Medan 2000, Hanafiah MJ. Unsur bisnis memasuki profesi kedokteran. Quo Vadis Etika kedokteranl Seminar Etika, l]ltah RS Santa Elisabeth Medan, 7 Oktober 2000.
51. Hanafiah MJ. Kedudukan, fungsi dan komponen Komite Etik Penelitian Kesehatan, Seminar Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran USU, Medan 2001. 52. Hanafiah MJ, Amir A, Syamsul Bahri T dan Suwarto. Abortus ditinjau dari sudut pandang Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Seminar "Abortus yang Tidak Aman", Medan 24Maret200l. 53. Hanafiah MJ. Pembinaan Kerja Sama Tim Kesehatan Berlandaskan Etika Profesi, Seminar Kolegialitas dalam Pelayanan Kesehatan, HUT Fakultas Kedokteran USU ke-50, Medan 9 Agustus, 2002.
Doftor Pustohq
54. Hanafiah MJ, Kurikulum Bioetika, Hukum Kesehatan dan Humaniora
Flakultas
Kedokteran USU, Pertemuan Nasional ll Bioetika dan Humaniora, Bandung 31 Oktober- 2 Nopember 2002. 55, Hanafiah MJ, Beberapa Isu Bioetika dalam Obstetri dan Ginekologi, Pidato
Ilmiah Purnabakti Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran USU, Medan 2003.
56. Hanafiah MJ. Aspek Etik Penelitian Kerja Sama Internasional Bidang Kesehatan, Rakernas Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, Jakarta, 2005.
57. Hanafiah N4J, Etika Terapan Profesi Kedokteran, Seminar "Medical Ethics
incorporate with Medical Law, Health and Human Right," Medan, 22 Juli 2006.
58, Hanafiah N4J. Sekali lagi: Pentingnya Irformed Consent dalam Penelitian Kesehatan, Pertemuan Nasional Nopember - 2 Desember 2006.
IV Bioetika dan Humaniora,
Surabaya, 29
59. Hanafiah MJ. Tingkat Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran Etika Kedokteran Saat ini, Seminar Etik Ilmu Pengetahuan, Komisi Ilmu Kedokteran;
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta 2006.
60. Hasil Seminar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, PORMIKI Daerah Sumatera Utara, Medan 1990,
61. Herkutanto. Penerapan Etik dan Aspek Medikolegal di Rumah Sakit, Dirjen Pelayanan Medik, Depkes, RI, 1994. 62. Heuken A, Ensiklopedi Etika Medis. Yayasan Cipta toka Caraka, Jakarta 1979
63, Husein K. Segi-segi Etis dan Yuridis lrfonncd
ConsenL Pustaka
Sinar Harapan,
Jakarta 1993,
64. Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Besar. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB / A.4/ 0 4/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, MKEK IDI,Jakarta, 2002. 65. Isfandyarie A. Malpraktik dan Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2005.
66. Isfandyarie A. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Buku I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2006. 67. Isfandyarie A, Afandi F, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Buku II, Prestasi Pustaka Publisher,Jakarta 2006. 68. Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ, Clincal Ethics. Third edition. McGrawHill, Inc, New York, 1992. 69, KansilCTS. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rinekaapta 1991. 70. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia,2001
71. Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan RL Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, Suplemen I, Etik Pemanfaatan Bahan Biologik Tersimpan
@BT),Jakarta2006
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
72. Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan RL Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, Suplemen Jakarta2006
73. Laporan Hasil Rakernas
II, Etik Penggunaan Hewan Percobaan,
I dan Kumpulan
Makalah Seminar Nasional
I dan
Rakernas I PORMIKI.Jakarta, Agustus 1993.
74. LeiboJ. Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran Dalam Masyarakat Indonesia. Liberty, Yogyakarta 1985. 75. Loisell DW. and Williams H. Medical Malpractice Vol. I Matthew Bender, New York 1986. 76. Lubis HR, Amir A, Lubis K, Dalimunthe F, (Ed.) tansplantasi Organ Tubuh Manusia. PERHUKI Wilayah Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara, Medan 1992. 77. Maertens G, de Wachter M, Bone E, Harvey SC, Bertens K. Bioetika, Refleksi atas Masalah Etika Biomedis, Penerbit PT. Gramedia,Jakarta. 78. Mardiono M, Loedin AA, Rukmono B, Husin DM, Hanafiah MJ. Pandangan tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Komisi Bidang Ilmu Kedokteran, Jakarta, 1995. 79. Martowg-ono dkk., Informed Consent. Forum Diskusi R.S. PertaminaJakarta bekerja sama dengan Fak. Hukum Ul,Jakarta 1991. 80. Menteri Kesehatan R.I. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1333,/Menke s/ SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap Manusia.
81. Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia. Kode Etik Dokter Kesehatan Ke{a,Indonesia, Prigen, 16 Nopember 1995.
82. Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI), Laporan Hasil Keputusan Kongres l,Jakafia 1992. 83. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Kode Etik POGI, Jakarta 2002.
84. Pertemuan Ilmiah Tentang Hukum Kedokteran, diselenggarakan oleh PERHUKI. IDl, dan PERSI, Medan 1986. 85. PraktiknyaAW., Sofro ASM.Islam, Etika dan Kesehatan, CV. EkoJaya,Jakarta 1986.
86. Purwanto AP, Hadijanto BT, Wijaya I. Pedoman Penyelenggaraan Praktik Dokter, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2006. 87. Samil, RS., Kode Etik Kedokteran Indonesia. Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UI, Jakarta 1980. 88. Samil RS. Rekomendasi dan Pandangan mengenai etik terutama dalam bidang-bidang reproduksi manusia. Makalah Mimbar 1985, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Ujung Pandang, TJuli 1985. 89. Samil RS. Etika Kedokteran Indonesia, edisi kedua, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta 200t. 90. Samil RS. Masalah Bioetik dalam Rekayasa Genetika Kedokteran, Pertemuan .
Nasional 2002.
II
Bioetika dan Humaniora. Bandung 31 Oktober
-
2 Nopember
Doftor Pustoho
209
91. Samsuhidayat S.S. Review Peraturan Perundang-undangan Mengenai Etik Kesehatan, Raker VI Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, Jakarta, ll Mei 2005.
92. Sastroasmoro S. Logika dalam Kedokteran: Dari Hippocrates, Ibnu Sina, hingga Wacana "Evidence Base Medicine", Pidato pada Upacara Pengukuhan
93.
94. 95. 96.
Sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Kesehatan Anak pada Fakultas Kedokteran Univ. Indonesia, Jakarta 2000. Sastrowi;'oto S, Padmawati RS, Mahardinata NA, Sasongko TH (ed). Proceeding Bioethics 2000. an International Exchange, First Edition Center for Bioethics and Medical Humanities, Yogy?ka;rta,2002. Satrio. TitikrTitik Terang dalam Profesi Kedokteran di Indonesia, Cermin Dunia Kedokteran, 1980. Senoaji O. Tbnggung Jawab Dokter dan Aspek Hukum. Temu Ilmiah V PERHUKI Wilayah Sumatera Utara Medan. Shannon TA. An Intoduction to Bioethics (Pengantar Bioetika); diterjemahkan oleh Bertens K. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2}AL
PT Gramedia, Jakarta t978. 98. Soekanto S. Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien, dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Mandar Maju, Bandung, 1990. 97. Sing KT, Rahasia Pekel'aan Dokter dan Advokat,
99. Sri Oeniijati dkk., Pedoman Penelitian Kedokteran Indonesia, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta 19 87. 100.Sri Oemyati dkk. Kode Etik Penelitian Kedokteran, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta 1982. 101.Subiyanto. Etika dalam Teknologi Reproduksi Buatan. Pertemuan Nasional II Bioetika dan Humaniora, Bandung, 31 Okt - 2 Nov. 2002. 102. Subpokja Pengobatan dan Perawatan Komite Nasional Penanggulan gm HN / AIDS, Pedoman penatalaksanaan, Perawatan, Pengobatan dalam Rangka Penanggulangan AIDS. Depkes. F.I, Jakarta 1997. 103.Suma'mur P.K. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Ke{a. CV. Haji Masagung, Jakarta 1992. l04.Suparto P, Hariadi R, Daeng HB, Sukanto H, Annaningsih HA. Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Komite Etik Rumah Sakit, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya 2001
105.Supriadi. Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta,2004. 106.Syamsul Bahri T, Beberapa Aspek Hukum dari tansaksi Terapetik antara Pasien dan Dokter, Pertemuan Ilmiah Tentang Hukum Kedokteran, Medan 1986. 107.
Tirhir T, Medical Ethics, Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter dan Tenaga Kesehatan, PT, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta2\\3
108.Tengker F, Mengapa Eutanasia?, Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis, Penerbit Nova, Bandung1990. 109. The American College ofObstetricians and Gynecologists. Ethics in Obstetrics and Gynecology, Washington DC, 2002.
Etlho Kedohteron don Huhum Kesehoton
ll0.Tjokronegoro
A,
Baziad
A. (Ed.) Penelitian Obat tadisional,
Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, Jakafta, 1992, 111.Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, CV EkoJaya, Jakarca L992.
112.Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Thhun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 2004. 113.Van der Mijn WB.Issues on Health Law. Temu Ilmiah PERHUKI dan
IDI
,
s€rto BPHN,Jakarta 1986. 114.Vaux K. Biomedical Ethics, Morality for the New Medicine, Harper and Row Publishers, New York, 1976. 115.Vayena E, Rowe PJ, Griffin PD (ed). Current Practices and Controversies In Assisted Reproduction, World Health Organization, Geneva, 2002.
116.WalterJK, Klein EP (Editors);The Story ofBioethics, Georgetown University Press, Washington DC, 2003. 117. Wasisto B. Etika dalam Pemanfaatan/Terapan IImu Kedokteran, Rapat
Lengkap Akademi IImu Pengetahuan Indonesia Komisi Bidang IImu Kedokeran, J akarta, 2 Desember 2 005 118.Wibisana W. Etika Dokter Kesehatan Kerja, PDKI,Jakarta' 119.Widjaya G, Yani
A. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta 2000. l2O.Wikonyosastro H. Segi-segi Etika Kedokteran dan Beberapa Aspek Hukum,
Khususnya
di
Bidang Obstetri dan Ginekologi, Makalah Mimbar
'1985,
Yayasan Bina Pusaka Sarwono Prawirohardjo, Ujung Pandang 7Juli, 1985.
121.World Health Organization. Indigenous People dan Participatory Health Research, Planning dan Management, Preparing research agreements, Geneve, 2005.
122.World Health Organization. Operational Guidelines for Ethics Committee that Review Biomedical Research, Geneva 2000. . 123,Yusuf I. Etik Riset Genetik, Raker Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2007.
Conron
toll.foal Ulnn
Enxa KrooxrERAN DAN Huxutrt Krsennmu
I.
Pilihlah satu jawaban yang benar dengan mencanturnkan satu huruf abjad di lembar jawaban. 1. Etika kedokteran mempunyai ciri-ciri berikut, KECUALI: A, Tidak jelas benar mana yang boleh dan mana yang tidak boleh B. Berlaku untuk umum C, Tidak tercantum dalam undang-undang D. Jika terjadi pelanggaran, sanksi formilnya belum ada E. Bukti-bukti tentang pelanggaran etik, sering susah sekali diajukan, 2. Yang TIDAK merupakan kewajiban dokter terhadap pasien ialah; A. Kewajiban melindungi hidup makhluk insani B. Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan C, Kewajiban memperlakukan teman sejawat sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan D. Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi medik E. Semua yang disebut di atas benar 3. Seorang dokter dapat memberikan surat keterangan berikut ini kepada pasien, KECUA|,I:
A. B.
.
Suratkelahiran/kematian
Vsum et Repertum
C. D. E.
Surat kesehatan untuk nikah Surat keterangan cuti hamil Bukan salah satu yang disebut di atas 4. Pernyataan tentang pengguguran kandungan (tgrminasi kehamilan) atas indikasi medik terdapat dalam: A. Deklarasi Geneva (1948) B. Deklarasi Helsinki (1964) C, Kode Neurenberg (1947) D. Deklarasi Oslo (1970) E. Deklarasi Sydney (1968) 5. Pernyataan tentang riset klinik dicantumkan dalam: A. Deklarasi ry'atikan B. Deklarasi Helsinki C. Deklarasi Tokyo D. Deklarasi Sydney E. Deklarasi Geneva 211
Etiho Kedohteron don Huhum Ketehoton
212
6. Hak-hak pasien adalah semua tersebut di bawah ini, KECUALI: A. Memperoleh pelayanan yang manusiawi B. Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi terhadapnya C. Dirujuk kepada dokter spesialis jika ada indikasi D. Semua mengenai penyakitnya diperlakukan sebagai rahasia pekery'aan dokter E. .Menolak untuk ikut dalam penelitian. 7. Blla dokter telah mendapat surat izin praktik, pada waktu menerima pasien dan menyetujui untuk mengobatinya secara hukum sesungguhnya telah terjadi:
A. B.
Persetujuan perikatan
Perjanjian hubungan pasien
C. tansaksi terapeutik D. Ikatan hubungan dokter-pasien E. Semua yang disebut di atas benar 8. Beberapa hak yang dimiliki dokter antara lain: A. Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien B. Menolak tindakan medik yang bertentangan dengan hukum, dan etik
C. D. E.
aga,ma
Ketentraman dalam bekerja
Mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan Semua yang disebut di atas benar 9. Undang-undang RI No. 23 Tirhun 1992 adalah undang-undang tentang:
A. Malpraktik B. Rekam Medis C. D. E.
Persetujuan Tindakan Medik Kesehatan Bukan salah satu yang disebut di atas 10. Dalam pelayanan kesehatan dokter harus belpegang pada:
A. B.
Kode etik profesi Lafal sumpah dokter C. Ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan D. Jalinan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga E. Semua yang disebut di atas benar Prinsip mendahulukan kepentingan pasien dari kepentingan diri sendiri di 11. bidang kesehatan dikenal sebagai:
A. B.
Beneficence
Primum non-nocere
.C. Altruism D. Autonom
E.
Justice
12. Seorang dikatakan menjalankan suatu profesi bila mempunyai ciri-ciri,
KECUALI:
A.
Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang intensifdan ekstensif
.
Contoh Sool-Sool Ujion Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
B. C. D. E.
213
Mempunyai kode etik profesi
Para anggotanya bergabung dalam ikatan profesi Berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien Semua yang disebut di atas benar 13. Tujuan riset kedokteran adalah yang termasuk di bawah ini, KECUALI:
A. Menemukan obat/alat kedokteran B. Menguji kebenaran suatu teori C. D. E.
baru
Mengembangkan penatalaksanaan perawatan/pengobatan Memenuhi kepentingan sponsor Mengembangkan alat-alat kedokeran
14. Pengertian sehat dalam Undang-undang
RI No. 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan adalah, KECUALI: A. Bebas dari penyakit
B. C. D. E.
Bebas dari gangguan jiwa
Dapat bergaul baik dengan masyarakat
Dapat hidup produktif secara ekonomi Bukan salah satu yang disebut di atas 15. Dalam rangka mewujudkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, pemerintah menerbitkan beberapa ketentuan hukum, antara lain: A. Undang-undang RI. No. 23 Thhun 1992 tentang Kesehatan B. Permenkes No. 585 Thhun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik C. Permenkes No 749a Thhun 1989 tentang Rekam Medis D. Undang-undang RI. No. 29 Thhun 2004 tentang Praktik Kedokteran E. Semua yang disebut di atas benar 16. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditujuk4n untuk: A. Memberikan perlindungan kepada penerima pelayanan kesehatan B. Memberikan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi
C. D. E.
Memberdayakan organisasi profesi Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ' Semua yang disebut di atas benar 17. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk: A. Memberikan perlindungan kepada penerima pelayanan medis
B. C.
Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan Memberikan kepastian hukum kepada penerima dan penyelenggara
pelayanan medis Hanya A dan B yang benar Semua yang disebut di atas benar 18. Konsil Kedokteran memiliki tugas-tugas tersebut di bawah ini, KECUALI: A. Melakukan registrasi tenaga medis B. Melakukan penapisan terhadap Iptek kedokteran baru yang akan diterapkan di Indonesia C. Menetapkan standar profesi kedokteran
D. E.
Etlho Kedohteron don Huhum Kesehotqn
D. E.
Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara praktik kedokteran Semua yang disebut di atas benar 19. Wewenang Konsil Kedokteran Indonesia adalah yang disebut di bawah ini,
KECUALI:
A. B.
Menyetujui dan menolak permohonan registrasi Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi C. Menjatuhkan sanksi hukum kepada dokter dan atau dokter gigi D. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan doker gigi E. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi 20. Pernyataan yangbenar mengenai Surat lzin Praktik adalah yang disebut di bawah ini, KECUALI: A, Setiap dokter dan doker grgr yang melakukan praktik kedokterdn di Indonesia harus mempunyai surat izin praktik B. Dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialisasi tidak memerlukan izin praktik C. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan badan yang berwenang setelah memenuhi persyaratan D. Surat izin praktik hanya dapat dilaksanakan untuk 3 tempat prakti( termasuk di rumah sakit/puskesmas
E. Semua yang disebut di atas benar 21. Dalam Undang-undang Praktik Kedokteran, mengenai Rekam Medis diatur hal sebagai berikut, KECUALI: A. Setiap praktik harus memiliki rekam medis B. Setiap catatan dalam Rekam Medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter yang memberikan pelayanan atau tindakan. C. Rekam Medis dapat diisi sesudah dokter mempunyai waktu untuk menulisnya. Isi Rekam Medis merupakan milik pasien E. Semua yang disebut di atas benar. 22. Prinsip etika kedokteran adalah semua tersebut di bawah ini, KECUALI: A. Berbuat yang terbaik (bmeficencQ
D.
B. C. D. E.
Tidak merugikan (non malefcence) Keadilan (/^h'ce)
Menghormati otonomi dokter
Bukan salah satu yang disebut di atas 23. Peran dan tanggungjawab Komisi Etik Penelitian Kesehatan adalah sebagai
berikut, KECUALI: A. Melindungi martabat, hak, keselamatan dan kesejahteraan subjek penelitian B. Memenuhi [einginan sponsor dan pimpinan lembaga C. Menelaah protokol, risiko, kerahasiaan dan privacy subjek D. Memantau dan mengevaluasi waktu penelitian sedang berjalan E. Tidak seperti tersebut di atas 24. Prinsip memperoleh persetujuan setelah peqjelasan @SP) pada penelitian kesehatan sebagai berikut, KECUALI:
215
Contoh Sool-Sool Ujion Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
A. B. C.
Telah mendapat penjelasan dalam bahasayangdimengerti calon subjek tanpa dipaksa dan diintimidasi Telah diberi cukup waktu untuk mengambil keputusan Yang memberi penjelasan mengerti penelitian dan sebaiknya seorang
peneliti
D. Diberikan lisan atau tertulis dan tidak memerlukan saksi E. Perlu diulangi, kalau terjadi perubahan atau penelitian
berjangka
panjang. kesehatan pada hewan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip Penelitian 25.
berikut, KECUALI:
A. B. C. D. E.
Prinsip Reduction, RelZnenment, atau Replacement (3R) Cara pembunuhan yang manusiawi, dengan mengurangi rasa nyeri dan kesusahan Sembarang hewan boleh digunakan asal mudah didapat
Keseimbangan manfaat dan risiko Bukan salah satu yang disebut di atas medik, mengandung salah satu unsur berikut, KECUALI: Malpraktik 26. A. Dokter melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum. B, Dokter melakukan tindakan medik di bawah standar. C. Pasien cacat ataumeninggal dunia D. Dokter melakukan kelalaian ringan E. Dokter melakukan kesalahan prosedur operasional yang mengakibatkan kerugian medis yang telah melakukan registrasi mempunyai wewenang Tenaga 27. sebagi berikut, KECUALI:
A. B. C. D. E.
Memeriksa fisik dan mental pasien Menulis resep dan menyerahkan semua obatnya Melakukan tindakan medis
Menggunakan alat kesehatan Menerbitkan surat-surat keterarigan tentang sehat, sakit atau kecacatan fisik
28. Pengungkapan rahasia pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan: A. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B. Perintah hakim di sidang pengadilan C. Kepentingan umum
D. E.
Persetujuan pasien Semua tersebut di atas benar
29. Alasan pasien atau keluarga mengajukan tuntutan terhadap tenaga medis karena dugaan malpraktik adalah: A. Melakukan perbuatan asusila B. Melakukan aborsi tidak atas persetujuan pasien C. Menolak menolong pasien tanpa alasan yangjelas D. Dokter pengganti tidak memiliki SIP E. Semua tersebut di atas benar
216
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
30. Upaya menghindari malpraktik adalah sebagai berikut. A. Beke{a profesional berlandaskan etik profesi B. Mematuhi peraturan perundang-undangan C. Berpedoman pada standar pelayanan medik D. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien E. Semua yang disebut di atas benar. 31. Ten4ga kesehatan perlu memahami hukum kesehatan agar: A. Mengetahui aspek hukum dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan-
nya
B. C. D. E.
Memperkuat benteng terhadap tuntutan yang mungkin timbul Lebih yakin diri dalam menjalankan profesi Menjalankan proGsi sesuai peraturan dan ketentuan hukum Semua yang disebut di atas benar 32. Hal-hal yang tersebut di bawah ini adalah kewajiban dokter, KECUALI: A. Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi medik B. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak pasien C. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial dari pemeliharaan kesehatan
D.
Kewajiban melakukan semua pelayanan kesehatan sesuai permintaan pasien
E.
Bukan salah satu yang disebut di atas 33. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk hal-hal berikut, KECUALI: A. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum B. Kepentingan kesehatan pasien C. Menjalankan ketentuan perundang-undangan D. Memenuhi permintaan Perusahaan Asuransi Kesehatan setelah disetufui pasien
E.
Untuk pendidikan kedokteran walaupun pasien tidak setuju 34. Pernyataan mana tentang RM yang tidak benar:
A.
Pemaparan isi RM hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dan seizin pasien B. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas rusak dan pemalsuan RM C. Pimpinan sarana kesehatan dapat memaparkan isi RM tanpaizinpasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku D. Pembetulan kesalahan dapat dilakukan dengan mencoret bagian yang salah dan memberi paraf E. Kesalahan isi RM dapat dibaiki dengan melakukan penghapusan. 35. Setiap kasus di klinik yang kental aspek etiknya perlu dipertimbangkan halhal berikut dalam mengambil keputusan tindakan mediknya. A. Indikasi medik.
B.
Pilihan pasien
C. Kualitas hidup D. Gambaran kontekstual E. Semua yang disebut di atas benar
Contoh Sool-5ool Ujion Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
36. Standar pelayanan medik adalah: A. Menyangkut aspek prosedur B. Mengatur prosedur operasional yang dibakukan organisasi profesi C. Tetap berlaku di sarana pelayanan kesehatan selamalamanya. D. Untuk melindungi masyarakat dari praktik di bawah standar E. Pedoman pengawasan dan peningkatan mutu.
Englirh tection 37. Which statement with regard to ethics is {blse A. Ethics and law share the same purpose i'e peace and harmony in society
B.
The word ethics originates from word "ethos" which means upliftment of the spirit Ethics constitute professional norms in providing service to society Medical ethics is the oldest form of professional ethics in the world
C. D. E. Not 38.
any of the above
All the below are patient's rights, except: A. The right to receive humane treatment
B. The right to receive information regarding the diagnosis and treatment C. The right to be referred to specialists as indicated D. All things regarding his illness are considered a secret matter E. The right to refuse in research 39. A doctor has the responsibilities written bellow, except: A. To make the health of his patient his prime concern B. Should be careful in announcing new findings in the field of medicine C. Places importance on truth and honesty D. Do not need to give a complete medical treatment E. Understand the teamwork involved in working with other related bodies. 40. Informed Consent given by the patient from his behavior (following doctor's advice) is A. Directly giving consent B. Inderectly giving consent C. Express consent D. Implied consent E. Not one ofthe above
II.
Tirliskan S jika pernyataan Salah; B jik" pernyataan Benar 41. Dalam tiap-tiap Negara ada Undang-undang yang melarang melakukan abortus.
42. Pasien TIDAK berhak memperoleh penjelasan tentang diagnosis, prosedur
pengobatan dan prognosis penyakitnya, karena jika diketahuinya, pasien akan gelisah.
43. Pasien harus mengikuti uji coba klinik, karena hasil penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
218
Etiho Redohteron don Huhum Kesehcton
44. Seorang dokter dapat dituntut di depan pengadilan jika tejadi sesuatu kom, plikasi pada pasiennya, walaupun ia telah memeriksa pasiennya dengan
teliti dan sesuai dengan prosedur. 45. Rekam medis seorang pasien merupakan rahasia yang perlu dilindungi. 46. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan.
47. KODEKI d{1'abarkan dari Sumpah Hippokrates, Deklarasi Geneva (1948) dan Lafal Sumpah Dokter Indonesia (1960). 48. Hukum bertujuan untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sedangkan etika kedokteran hanya untuk ketertiban dan ketentraman hubungan dokter dengan pasien. 49. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
50. KKI memutuskan melakukan pencatatan atau tidak terhadap tenaga medis yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi karena melanggar ketentuan etika profesi.
Untuk Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Medis diperlukan f'azah dokter. 52. Karena pasien mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri (self
51.
deterwmatnn), ia berhak untuk memilih dilakukan eutanasia. 53. Eutanasia aktif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan kehidupan manusia.
54. Bila pasien menjadi cacat atau meninggal dalam pelayanan kesehatan, itu merupakan indikasi telah terjadi suatu malpraktik. 55. Pengungkapan rahasia pasien dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien,jika ada perintah hakim di sidang pengadilan. 56. Yang dimaksud dengan Persetujuan Tindakan Medik hanyalah persetujuan tertulis seperti yang terdapat dalam Surat Izin Operasi (SIO). 57. Dokter boleh merujuk pasien kepada dokter lain tanpa persetujuan pasien atau keluarga, untuk kepentingan pasien. 58. Untuk menyelamatkan jiwa pasien yang tidak sadar tanpa keluarga, tidak diperlukan PTM 59. Menurut UUPK tahun 2004 kasus dugaan malpraktik dapat diadukan ke MKDKI, boleh langsung ke Penyidik atau kepada kedua badan ini. 60. Unsur bisnis yang merusak profesi kedokteran akhir-akhir ini merupakan tindakan tidak etis karena pada hakikatnya honorarium dokter diterima dengan rasa penuh kehormatan (ltonorable). 61. Salah diagnosis tidak merupakan malpraktik medik jika prosedur dan standar pelayanan kedokteran dalam suatu kasus telah dilakukan dengan seksama.
62. Etik klinik merupakan etika terapan untuk mengenal, menganalisis dan menyelesaikan masalah etik dalam pelayanan klinik. 63. Dalam menangani kasus-kasus di klinik setiap dokter harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan hidup insani, tanpa memperhitungkan kualitas hidup (gualiry ofhfr) pasien seterusnya.
Contoh Socl-Sool Uiion Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
219
64. Dokter dapat menggunakan hak undur diri sebagai saksi ahli di sidang pengadilan bila berkaitan dengan rahasia pasien yang perlu dilindunginya. 65. Orang dikatakan telah mati bila dapat dibuktikan telah terjadi mati batang otak yang dibuktikan {engan pemeriksaan elektroensefalografi dan tidak terjadi denyut jantung dan pernapasan spontan. 66. Dalamrangka transplantasi tubuh manusia, saat mati donor dapat ditentukan oleh dokter yang merawat pasien. 67, Penelitian kesehatan pada hewan tidak memerlukan persetujuan Komisi Etik. 68. Pada masa sekarang tenaga kesehatan perlu memahami hukum kesehatan supaya dapat menghindari malpraktik. 69. Peraturan internal Rumah Sakit harus dibuat oleh tiap-tiap Rumah Sakit.
III. Cocokkan
soal-soal berikut
ini dengan jawaban yang tercantum di
bawahnya
A. B. C. D. E.
70. 71. 72. 73.
Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, pasal 11 Hukum Kesehatan Malpraktik Perdata
Malpraktik Etik
Peraturan Pemerintah No. 10 Thhun 1966. KUH Perdat Tidak merlukan surat izin operasi Pelanggaran KODEKI dan lafal sumpah dokter Pelanggaran terhadap
Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan
74. Peraturan pemerintah tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran A. Tindakan kriminal B. Tiansaksi terapetik
C. MKEK,/P3EK D. Malpraktik Pidana
E. 75. 76. 77. 78. 79.
Sanlai pelanggaran KODEKI
Tindakan dokter di bawah standar Diberi tuntunan dan kalau perlu tindakan administratif Hubungan dokter dengan pasien dalam upaya penyembuhan Menangani kasus-kasus diduga pelanggaran etika kedokteran Memerlukan bukti fisik
IV. Tulis jawaban menurut petunjuk ini:
A. Bila yang benar No. 1, 2, dan 3 B. Bila yang benar No. 1 dan 3 C. D. E.
Bila yang benar No. 2 dan 4 Blla yang benar No. 4 Bila semua benar
80. Dalam menjalankan profesi kedokteran, dokter bertanggung jawab terhadap:
220
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehqton
1. 2. 3. 4.
Pelayanan kesehatan dalam bidang
kurati{ preventi{ promotif dan
rehabilitatif Mutu pelayanan
sesuai standar medik Gugatan hukum yang mungkin datang dari pasien Hasil akhir pengobatan yang baik 81. Seorang dokter memberi cuti berulang-ulang kepada seorang saksi di sidang pengadilan, padahal orang tersebut mampu menghadiri sidang pengadilan. 1. Pelanggaran etika kedokteran (KODEKI) 2. Pelanggaran tata tertib 3. Pelanggaran ketentuan KUHP pasal267 4. Pelanggaran hukum perdata 82. Jika suatu operasi tertunda akibat kelalaian dokter pada suatu kasus gawat darurat di suatu rumah sakit, maka dokter dapat dikenakan sanksi etik dan hukum berdasarkan: 1. Kode Etik Kedokteran Bab II pasal 10 2. Lafal sumpah dokter
3. 4.
KUHP pasal304 KUHP pasal306
83. Ti.rgas P3EK, suatu badan dalam Departemen Kesehatan, antara lain: 1. Menjatuhkan sanksi hukum pidana pada pelanggaran ketentuan hukum 2. Menangani kasus-kasus malpraktik etik yang tidak dapat ditanggulangi oleh MKEK
3. 4
Menjatuhkan sanksi hukum perdata Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat berwenang. 84. Yang termasuk dalam lafal sumpah dokter: 1. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila
2.
Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya
3.
Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan
4.
Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 85. Lembaga dalam UUPK yang disebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berfungsi: 1. Menentukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter/dokter
2.
ctct.
Memberikan sanksi bila dokter/dokter $g1 telah melakukan kesalahan
dalam praktik." Merupakan lembaga otonom dari KKI Bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan. 86. Yang mana pernyataan benar mengenai Hukum Kesehatan: 1. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis.
3. 4.
Contoh Sool-5oql Uiion Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
2. 3.
221
Hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemellharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan
kewajiban baik dari perseorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan. 4. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran adalah bagian dari hukum pidana yang menyangkut pelayanan medis 87. Dalam menjalankan profesi kesehatan, dokter bertanggngjawab terhadap: 1. Pelayanan kesehatan dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif 2. Mutu tertinggi pelayanan kesehatan 3. Gugatan hukum yang mungkin datang dari pasien 4. Hasil akhir pengobatan yang baik 88. Sesuatu yang dapat dituntut itu dinamakan "prestasi" yang menurut undangundang dapat berupa: 1. Melakukan sesuatu yang terbaik 2. Melakukan suatu perbuatan 3. Mencapai sesuatu target 4. Tidak melakukan suatu perbuatan. 89. Ketentuan yang mengatur tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran adalah: 1. Sumpah kedokteran 2. Kode Etik Kedokteran Indonesia 3. Pasal322 KUHP 4. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 90. Beberapa kewajiban yang dimiliki pasien adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban memberi informasi yang sebenarnya kepada tenaga kesehatan
2. 3. 4.
Kewajiban mematuhi nasihat dokter yang menolongalya Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter yang mengobatinya
Kewajiban untuk memberikan imbalan,/honorium sejumlah yang dikehendaki pasien,/keluarga
91. Kegunaan Rekam Medis adalah:
1. Untuk perencanaan pengobatan 2. Sebagai alat bukti bila te{adi perkara medik 3. Dipakai sebagai sarana untuk penelitian 4. Melihat mutu pelayanan kesehatan di suatu institusi pelayanan kesehatan
92. Pemuatan foto seseorang dalam penelitian kesehatan seharusnya memenuhi aspek: 1. Persetujuan yang bersangkutan
2. 3. 4.
Bagian mata harus ditutup Pada bayi dan anak harus seizin orang tua atau wali Izin penasihat hukum
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
93. The roles played by the Ethics Committee in Indonesia Health Departemen (P3EK) are:
1. .Persecutes
in court of law all form of violation Handles all cases of ethical malpractice which can not be handled by Indonesian Medical Asociation's Council of Ethics (MKBK) 3. Persecutes all violation's Oarth, 1960 4. .Give consult and suggestion to related organization 94. The framework of Indonesia Medical Ethics is base on: 1. Geneva Declaration, 1948 2. the Indonesian Doctor's Oarth, 1960 3. The Indonesian Medical Ethics Code, 1983 4. The Indonesian Medical Association's Conference (IDI) held inJakarta
2.
.
1988
V. Analisislah
kasus berikut ini dari segi etik dan hukum kesehatan dan apakah kasus tersebut cenderung kepada malpraktik atau tidak:
95. Seorang wanita berusia 37 tahun, G3P2 AbO, datang ke sebuah klinik swasta SpOG dengan keluhan haid telah terlambat 3 hari. Ia belum siap untuk hamil lagi karena anak terkecil baru berusia 11 bulan. SpOG melakukan dilatasi dan kerokan (D dan K) dengan anestesi induksi yang diberikan oleh perawat. Sepuluh menit kemudian pasien menjadi sianosis dan meninggal dunia.
96. Seorang petinju jatuh KO dan tidak sadarkan diri. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit. DSB menegakkan diagrrosis perdarahan otak dan harus segera dioperasi. Keluarga tidak berada di tempat untuk menandatangani Surat Izin. Operasi tertunda dan baru dilakukan 5 jam kemudian. Pasien meninggal dunia. 97. Seorang anak lakilaki berusia 2 tahun dirawat di ICU bagian anak dengan suhu tinggi dan sedikit kejang-kejang pada kaki dan tangannya. Satu minggu setelah dirawat dapat dipastikan diagnosanya meningo-ensefalitis tuberkulosa. Harapan hidup anak ini kecil dan kalaupun ia sembuh kualitas hidupnya diperkirakan sangat rendah, tidak mampu berkomunikasi dan . bersosialisasi. Orang tua anak tersebut kurang mampu dan harus meminjam uang kesana-kemari untuk biaya perawatan dan pengobatan anaknya. Pada suatu hari dokter menjelaskan kepada orang tua anak tersebut tentang diagnosis dan prognosis anaknya, yang walaupun masih ada harapan menyelamatkan jiwanya, tetapi kualitas hidupnya bermasalah. Orang tua
anak tersebut memutuskan membawa pulang anak tersebut dan
t
hari
kemudian meninggal dunia. Pertanyaan:
a)
Seberapa
jauh dokter harus mgmpertahankan kehidupan
seorang
pasien?
b) ")
Apakah kasus ini dapat digolongkan dalam eutanasial Aktif atau pasi{? Seberapa jauh faktor kualitas hidup dan kemampuan finansial dapat dipakai sebagai justifikasi moral untuk menghentikan pengobatanl
Contoh 5ool-5ool Ujion Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
223
98. Salah satu prinsip dasar dalam Etika Biomedis adalah berkeadilan (Jtuhbe). Di negara-negara berkembang banyak sekali kasus dilematis, yang memerlukan keb!'aksanaan petugas pelayanan kesehatan,/kedokteran. Misalnya, gtrzi di Puskesmas, tersedia hanya 100 paket makanan dalam pelayanan 'sedanfka.t yang memerlukannya 200 pasien kurang gizi tambahan, (malnutnlh'on). Di unit renal dialisis hanya ada 2 (dua) alat dialisis, sedangkan penderita gagal ginjal yang memerlukan pelayanan pada hari itu ada 12 orang.Hanya ada 1 (satu) alat ventilator, sedangkan pasien di ICU yang memerlukan alat ini ada 3 orang, yang satu berumur 30 tahun, yang lainnya 50 dan 80 tahun. Uraikan pertimbangan-pertimbangan saudara pada kasuskasus seperti tersebut di atas untuk menegakkan rasa adil terhadap pasienpasien.
VI. Esai 99. Buatlah uraian singkat tentang syarat-syarat, unsur yang perlu diperhatikan dan pentingnya Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) pada penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek. 100, Jelaskan kegunaan isi dan informasi Rekam Medis berkaitan dengan aspek
hukum
hwlgnN
1.8 2.C 3.B 4.D 5.8 6.D 7.C 8.8 9.D
10. E 11. C 12. E 13. D 14. E 15. A
1,6. E
17. E 18. C
t9. c
20. B 21. c 22. D 23. B 24. D 25. C 26. D 27. B 28. E 29. E 30. E 31. E 32. D 33. E 34. E 224
35. E 36. C 37. B 38. D 39. D 40. D 41. s 42. S 43. S 44. S 45. B 46. B 47. B 48. S 49. B 50. B 51. B 52. S 53. S 54. S 55. B 56. S 57. S 58. B 59. B 60. B 61. B 62. B 63. S 64. B 65. B 66. S 67. S 68. B
69. B 70. c 71. A 72. D 73. B 74. E 75. D 76. E 77. B 78. C 79. A 80. A 81. B 82. E 83. C 84. E 85. A 86. A 87. A 88. C 89. D 90. A 91. E 92. A 93. C 94. A 95. Cenderungmalpraktik 96. Cenderungmalpraktik 97. a. Bahas b. Eutanasia pasif c. Bahas
98. 99.
Keputusan oleh Tim Esai
100. Esai
Lqmpirqn
I
Tnr Hppocmnc Olrn (B.C.)
swear by Apollo Physician and Asclepius and Hygieia and Panaceia and all the godesses,'maljng them my witnesses, that I will fulfil according to my ability and
I
judgement this oath and this covenant: ' Ib hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art-if they desire to learn it-without fee and covenant; to give a share of precepts and oral instruction and all the other learning to my sons and to be sons ofni- who has instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath according to the medical law, but to no one else. I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my ability and judgement; I will keep from harm and in justice. iwill neither give a dladly drug to anybody if asked for it, nor will I make a suggestion to this effect. Similarly I will not give to woman an abortive remedy' In purity and holiness I will guard my life and my art. I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will withdraw in favor of such men as are engaged in this work. What ever houses I may visit, I will come for the benefit of the sich remaining free of all intentional injustice, of all mischief and in particular of sexual relations with both female and male persons, be the free or slaves' What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the treatment in regard to the life of men, which on no account one must spread abroad, I will keep to my self holding such things shameful to be spoken about. If I fulfiI this oath -d do not violate it, may it be granted to me to enjoy life and art, being honored with fame among all men for all time to come; if I transgress it and swear f"lt"ly, may the opposite of all this be my lot.
225
2
Lsmpirqn Nuneusenc Cooe
(9al)
1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. 2. The experiment should be such as to yield fruitful result for the good of 3.
society, unprocurable by other means or methods of study and not random and unnecessary in nafure. The experiment should be so designed and based on the results of animal
experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated result will justify the performance of the experiment. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury. 5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in.those experiments where the experimental physicians also serve as subjects. 6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment. 7.' Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject againts even remote possibilities of injury. 8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care shouid be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage the experiment. 9. During the course of the experiment the human subject should be at Iiberty 'to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of experiment seems to him to be impossible. 10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill, and careful judgment required
4.
of him that a continuation of the experimental is likely to result in injury, disability or death to the experimental subject.
226
Lqmpirqn 3 Tnr Wonlo MeplclL ArocnfloN: DrcmnnnoN or Genrvl (tsae)
Phyriclcn'r ooth At the time ofbeing admitted as a member of the medical profession: I solemnly pledge myself to consecrate my life to service of humanity; I will give to my teacher the respect and gratitude which is their due; I will practice my profession with conscience and dignity; the health of my patient will be my first consideration; I will respect the secrets which are confined in me, even after the patient has died; I will maintain by all means in my power, the honor and the noble traditions ofthe medical profession; my colleagues will be my brothers; I will not permit consideration of my religion, nationality , race, par\t politics or social standing to intervene between my duty and my patient; I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception, even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of
humanity;
I make these promises solemnly, freely and upon my honor' (Adopted by General Assembly of the WMA, Geneve, September 1948 and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, August 1968.)
227
Lompirqn
4
lnrennlrpNAr Cooe or MrorcAL Ernlcl (1949)
Dutier of Doctors in Generol A doctor must always maintain the highest standards of professional conduct. A doctor must practice his profession uninfluenced by motives ofprofit. The following practices are deemed unethical: a. Any selfadvertisement except such as is expressly authorized by the national code of medial ethics. b. Collaborate in any forms of medical service in which the doctor does not have professional independence. c. Receiving any money in connection with service rendered to patient other .than a proper professional fee, even with the knowledge of patient.
Any act, or advice which could weaken physical or mental resistance of
a human
being may be used only of his interest.
A doctor is advised to use great caution in divulging discoveries or new techniques or treatment.
A doctor should certify or testify only to that which he has personally verified. Duties of Doctorr to The tich A doctor must always bear in mind the obligations on preserving human life. A doctor ows to his patient complete Ioyalty and all the resources of his science.
'Whenever an examination or treatment is beyond his capacity he should summon another doctor who has the necessary ability.
A doctor shall preserve absolute secrecy on all he knows about his patient even after the patient has died, because ofthe confidence entrusted in him. A doctor must give emergency care as humanitarian duty unless he assured that others are willing and able to give such care.
Dutier of Doctorr to Eoch Other A doctor thought to behave to his colleagues as he would have them behave to him.
A doctor must not entice patients from his collegues. A doctor must observe the principles of the "Declaration of Geneve" approved by the World Medical Association.
228
(Adopted by the Third General Assembly of the World Medical Association, e"dand, October 1949. Amended by The Twenty second World Medical Assembly, Sydney, August 1968)
, Lcmpirqn
5
Wonro Meolcru ArocnrpN (WMA) DrcnnarrcN or Heuruxl
Adtpted by the l9tlt WMA General,4ssembly, Helsmhi, Finland, June 1964, and amended foi
WMA General Assembly, Toiyo. Japan, October 1975 35t/t WMZ General Assembly, Ventlce. Italy, October 1983 41st Wt['4 General Assembly, Hong Kong, Septenber 1989 49th WMA General Assembly, Somerset West,
tlte 29th
andthe,,,r^H#;i:I\::!ffirrfl:,::#;,'!!,k*,october2000 Note of Clanfcahbn on Paragraph 29 added by the
WMA
General Assembly, Washington 2002
Note ofClanfcah'on on Paragraph 30 added by the WMA General Assenbly. Tohyo 2004
A.INTRODUCTION
1.
The World Medical Association has developed the Declaration ofHelsinki as a statement of ethical principles to provide guidance to physicians and other participants in medical research involving human subjects. Medical research involving human subjects includes research on identifiable human material or
identifiable data.
2. It is the duty of the physician to promote and safeguard the health 3.
of the people. The physician's knowledge and conscience are dedicated to the fulfillment of this duty. The Declaration of Geneva of the World Medical Association binds the physician with the words, "The health of my patient will be my first consideration," and the International Code ofMedical Ethics declares that, 'A physician shall act only in the patient's interest when providing medical care which might have the effect ofweakening the physical and mental condition of the patient".
4. 5.
Medical progress is based on research which ultimately must rest in part on experimentation involving human subjects. In medical research on human subjects, considerations related to the wellbeing of the human subject should take precedence over the interests of science and society.
230
Lompiron
231
6. The primary
purpose of medical research involving human subjects is to improve prophylactic, diagnostic, and therapeutic procedures and the understanding of the aetiology and pathogenesis of disease. Even the best
.
proven prophylactic, diagnostic, and therapeutic methods must continuously be challenged through research for their effectiveness, efficiency, accessibility and quality.
7. In current medical practice and in medical research, most prophylactic,
8.
9.
diagnostic, and therapeutic procedures involve risks and burdens. Medical research is subject to ethical standards that promote respect for all human beings and protect their health and rights. Some research populations are wrlnerable and need special protection. The particular needs of the economically and medically disadvantaged must be recognized. Special attention is also required for those who cannot give or refuse consent for themselves, for those who may be subject to giving consent under duress, for those who will not benefit personally from the research and for those fo'r whom the research is combined with care. Research Investigators should be aware of the ethical, legal and regulatory requirements for research on human subjects in their own countries as well as applicable international requirements. No national ethical, legal or regulatory requirement should be allowed to reduce or eliminate any of the protections for human subjects set forth in this Declaration.
B. BA'IC PRINCIPLE' FOR ALL MEDICAL RE'EARCH 1. It is the duty of the physician in medical research to protect the life, health, privary, and dignity ofthe human subject. subjects must conform to generally principles, be based on a thorough knowledge of the accepted scientific relevant sources of information, and on adequate scientific literature, other laboratory and, where appropriate, animal experimentation. Appropriate caution must be exercised in the conduct ofresearch which may affect the environment, and the welfare of animals used for research must be
2. Medical research involving human
3.
respected.
4. The
design and performance of each experimental procedure involving human subjects should be clearly formulated in an experimental protocol. This protocol should be submitted for consideration, comment, guidance, and where appropriate, approval to a specially appointed ethical review committee, which must be independent of the investigator, the sponsor or any other kind ofundue influence. This independent committee should be in conformity with the laws and regulations ofthe country in which the research experiment is performed. The committee has the right to monitor on going trials. The researcher has the obligation to provide monitoring information to the committee, especially any serious adverse events. The researcher should also submit to the committeb, for review, information regarding funding sponsors, institutional affiliations, other potential conflicts of interest and incentives for subjects.
.
232 5.
Etihq Kedohteron dqn Huhum Kesehotqn
The research protocol should always contain a statement of the ethical considerations involved and should indicate that there is compliance with the principles enunciated in this Declaration.
6.
Medical research involving hpman subjects should be conducted only by scientifically qualified persons and under the supervision of a clinically competent medical person. The responsibility for the human subject must always rest with a medically qualified person and never rest on the subject of the research, even though the subject has given consent. Every medical research project involving human subjects should be preceded by careful assessment of predictable risks and burdens in comparison with foreseeable benefits to the subject or to others. This does not preclude the participation of healthy volunteers in medical research. The design of all studies should be publicly available. Physicians should abstain from engaging in research projects involving human subjects unless they are confident that the risks involved have been adequately assessed and can be satisfactorily managed. Physicians should cease any
9.
10.
11.
12.
13.
investigation if the risks are found to outweigh the potential benefits or if there is conclusive proof of positive and beneficial results. Medical research involving human subjects should only be conducted if the importance of the objective outweighs the inherent risks and burdens to the subject. This is especially important when the human subjects are healthy volunteers. Medical research is only justified if there is a reasonable likelihood that the populations in which the research is carried out stand to benefit from the results ofthe research. The subjects must be volunteers and informed participants in the research project. The right of research subjects to safeguard their integrity must always be respected. Every precaution should be taken to respect the privacy ofthe subject, the confidentiality of the patient's information and to minimize the impact ofthe study on the subject's physical and mental integrity and on the personality of the subject. In any research on human beings, each potential subject must be adequately informed of the aims, methods, sources of funding any possible conflicts of interest, institutional affiliations ofthe researcher, the anticipated benefits and potential risks of the study and the discomfort it may entail. The subject should be informed of the right to abstain from participation in the study or
to withdraw
consent
to
participate at any time without reprisal. After
ensurineg that the subject has understood the information, the physician should then obtain the subject's freely-given informed consent, preferably in writing. Ifthe consent cannot be obtained in writing, the non-written consent must be formally documented and witnessed. 14. When obtaining informed consent for the research project the physician should be particularly cautious if the subject is in a dependent relationship with the physician or may consent under duress. In that case the informed
Lompiron
consent should be obtained by awell-informed physician who is not engaged in the investigation and who is completely independent of this relationship. 15. For a reisearch subject who is legally incompetent, physically or mentally incapable of giving consent or is a legally incompetent minor, the investigator must obtain informed consent from the legally authorized representative in accordance with applicable law. These groups should not be included in research unless the research is necessary to promote the health of the population represented and this research cannot instead be performed on Iegally competent persons. t6. When a subject deemed legally incompetent, such as a minor child, is able to give assent to decisions about participation in research, the investigator must obtain that assent in addition to the consent of the legally authorized representative. t7. Research on individuals from whom it is not possible to obtain consent, including proxy or advance consent, should be done only if the physical,/
mental condition that prevents obtaining informed consent is a necessary characteristic of the research population.'Ihe specific reasons for involving research subjects with a condition that renders them unable to give informed consent should be stated in the experimental protocol for consideration and approval of the review committee. The protocol should state that consent to remain in the research should be obtained as soon as possible {iom the individual or a legally authorized surrogate. 18. Both authors and publishers have ethical obligations. In publication of the results ofresearch, the investigators are obliged to preserve the accuracy of the results. Negative as well'as positive results should be published or otherwise publicly available. Sources of funding institutional afiliations and any possible conflicts ofinterest should be declared in the publication. Reports of experimentation not in accordance with the principles laid down in this Declaration should not be accepted for publication. C. ADDITIONAL PRINCIPLE' FOR MEDICAL RE'EARCH COMBINED WITH MEDICAL CARE 1. The physician may combine medical research with medical care, only to the extent that the research isjustified by its potential prophylactic, diagnostic or therapeutic value. When medical research is combined with medical care, additional standards apply to protect the patients who are research subjects. 3. The benefits, risks, burdens and effectiveness of a new method should be
tested against those of the best current prophylactic, diagnostic, and therapeutic methods. This does not exclude the use of placebo, or no treatment, in studies where no proven prophylactic, diagnostic or therapeutic
method exists. See footnote
3.
At the conclusion ofthe study, every patient entered into the study should be assured ofaccess to the best proven prophylactic, diagnostic and therapeutic
methods identified by the study. See footnote
Etiho Kedokteron don Huhum Kesehoton
4. 5.
The physician should fully inform the patient which aspects of the care are related to the research. The refusal of a patient to participate in a study must never interfere with the patient- physician relationship. In the treatment of a patient, where proven prophylactic, diagnostic and therapeutic methods do not exist or have been ineffective, the physician, with informed consent from the patient, must be free to use unprovcn or new
prophylactic, diagnostic and therapeutic measures,
if in the physician's
judgement it offers hope of saving life, re-establishing health or alleviating sulfering. Where possible, these measures should be made the object of research, designed to evaluate their safety and efficary. In all cases, new information shouldbe recorded and, where appropriate, published. The other relevant guidelines of this Declaration should be followed.
Note of clqrificqtion on polqgroph 29 of the WMA Declsrqtion of Hekinhi The WMA hereby reafirms its position that extreme care must be taken in making use of a placebo-controlled trial and that in general this methodology should only be used in the absence of existing proven therapy. However, a placebo-controlled
trial may be ethically acceptablb, even if proven therapy is available, under the following circumstances : - Where for compelling and scientifically sound methodological reasons its use is necessary to determine the efficacy or saGty of a prophylactic, diagnostic or therapeutic method; or - Where a prophylactic, diagnostic or therapeutic method is being investigated for a minor condition and the patients who receive piacebo will not be subject to any additional risk of serious or irreversible harm.
All other provisions of the Declaration of Helsinki must be adhered to, especially the need for appropriate ethical and scientific review.
Note of clqrificqtion on polcgrEph 30 of the WMA Declqrqtion of Hebinhi The WMA hereby reaffirms its position that it is necessary durineg the study planning process to identify post-trial access by study participants to prophylactic, diagnostic and therapeutic procedures identified as beneficial in the study or access to other appropriate care. Post-trial access arrangements or other care must be described in the study protocol so the ethical review commiffee may consider such arrangements durineg its review. The Declaration of Helsinki (Document 17.C) is an official policy document of the World Medical Association, the global representative body for physicians. It was first adopted in 1964 ftIelsinki, Finland) and revised ln 1975 (Tokyo, Japan), 1983 ffenice, ft"ly), 1989 (Hong Kong), 1996 (Somerset-West, South Africa) and 2000 (Edinburgh, Scotland). Note of clarification on Paragraph 29 added by the WMA General Assembly, Washington 2002. 9.10.200 4
Lqmpirqn Penlrumu
PruenrNTAH
Tenrmtc Wflls fn*lpltt
6
No. lO Tmuu 1966
Rlnlln
KeooxrERAN
PRE'IDEN REPUBLIK INDONE'IA
Menimbang: Bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang wajib simpan rahasia kedokteran.
Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3.
I0
ayat (4) Undang-undang tentang Pokok-pokok
Kesehatan
(Lembaran Negara tahun 1960 No. 131); Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter (Lembaran Negara tahun 1960 No. 69). MEMUTUTKAN:
Mendengar: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN Pasal 1 Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekel'aannya dalam lapangan kedokteran. Pasal 2 Pengetahuan tersebut pasal t harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain. Pasal 3 Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah:
a. b. ,
tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tbnaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 78); mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pasal 4 Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau pasal 112 Kitab Undang-undang
235
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehqton
Hukum Pidana. Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakan administratifberdasarkan pasal 11 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 5
Apabila pelanggaran yang dimaLsud dalam pasal 4 dilakukan oleh mereka yang disebut dalam pasal 3 hurufb, maka Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan berdasarkan wewenang dan kebijaksanaannya. Pasal 6 Dalam pelaksanaan peraturan ini Menteri Kesehatan dapat mendengar Dewan Pelindung Susila Kedokteran dan/atau badan-badan lain bilamana perlu.
Pasal 7 Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteranl' Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah
ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO.
21
237
Lompiron
PENIELA'AN PERATURAN PEMERINTAH NO.IO TAHUN 1966 RAHA'IA KEDOKTERAN UMUM TENTANG WAIIB
'IMPAN
Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yang
mengganggunya, baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan
bahwa hak.itu berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orarig lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran yang beke{a sama dengan dokter tersebut. Ini adalah syarat utama untuk hubungan baik antara dokter dengan penderita. Pada waktu menerima !'azah seorang dokter bersumpah: "Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokterl' Dan sebagai pemangku suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa yang diketahuinya karena jabatannya, menurut pasa|322 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpan oleh karena jabatan atau peke4'aannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya enam ratus rupiahl' 'Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang tertentu maka ini hanya
dituntut
atas pengaduan orang
itui'
Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mereka yang melakukan perbuatan-
perbuatan pelanggaran rahasia kedokeran yang tidak dapat dipidana menurut pasal 322 KUHP tersebut atau pasal 112 KUHP tentang pengrahasiaan sesuatu yang bersifat umum.
PA'AL DEMI PA'AL Pasal 1 Dengan kata-kata, "segala sesuatu yang diketahui," dimaksud: Segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan penderita, interpretasinya untuk menegakkan diagnose dan melakukan pengobatan: dari anamnese, pemeriksaanjasmaniah, pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran d4n sebagainya.Juga termasuk fakta yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya. Seorang ahli obat dan mereka yang beke{a dalam apotik harus pula merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan dokter pada pasiennya. Merahasiakan resep dokter adalah sesuatu yang penting dari etika pejabat yang beke{a dalam Apotik Pasal 2 Berdasarkan pasal ini orang (selain dari pada tenaga kesehatan) yang dalam pekeq'aannya berurusan dengan orang sakit atau mengetahui keadaan si sakit, baik yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan si sakit. Dengan demikian, para mahasiswa kedokteran, kedokteran glg1, ahli farmasi, ahli laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai, murid para medis, dan sebagainya termasuk dalam golongan yang diwajibkan menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan
238
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehqton
dapat menetapkan, baik secara umum, maupun secara insidentil, orang-orang yang wajib menyimpan rahasia kedokteran, misalnya pegawai tata-usaha pada rumah-rumah sakit dan laboratorium-laboratorium. Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Berdasarkan pasal322 KUHP, maka pembocoran rahasiajabatan, dalam hal ini rahasia kedokteran, adalah suatu tindak pidana yang dituntut atas penga.duan (klachdelict), apabila kejahatan itu ditujukan pada seseorang tertentu. Demi kepentinga.n umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduan. Sebagai contoh: Seorang pejabat kedokteran berulang kali mengobrolkan di depan orang banyak tentang keadaan dan tingkah laku pasien yang diobatinya. Dengan demikian, ia merendahkan martabatjabatan kedokteran dan mengurangi kepercayaan orang kepada pejabatpejabat kedokteran. Pasal 5
Berdasarkan pasal ini Menteri Kesehatan dapat meminta kepada instansi yang berwenang (umpama untuk mahasiswa kepada Departemen P.T,I.P. dan sebagarnya) agar mengambil tindakan administratif yang wajar bila mana melanggar wajib simpan rahasia kedokteran ini.
Pasal 6
Menteri Kesehatan membentuk Dewan Pelindung Susila Kedokteran justru untuk mendapat nasihat dalam soal-soal susila kedokteran.
Pasal 7 dan 8 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 2803
Lompison
7
DrcnmnoN oF tvonrv A JrlreMENT or Drlrn
Adqpted by the 22th World Medicql Arembly, tydnev, Augurt,1968 The determination ofthe time of death is in most countries the legal responsibility of the physician and should remain so. Usually he will be able without special assistance to decide that a person is dead, employing the classical criteria known
to all physicians. The modern practices in medicine, however, have made it necessary to study question of the time of death further: 1. the ability to maintain by artificial means the circulation of oxygenated blood through tissues ofthe body which may have been irreversibly injured
' ,. ffii"re
of cadaver organs such as heart or kydneys for transplantation.
A complication is that death is gradual process at the cellular level with
tissues
varying in their ability to withstand deprivation of isolated cells but in the fate of a person. Here the point ofdeath ofthe different cells and organs is not important as ihe certainty suscitation that may be employed. This determination will be based on clinical enjudgment.supplemented if necessary by a number of diagnostic aids ofwhich the electro-encephalograph is currently most helpfirl. However, no single technological criterion is entirely satisfactory in the present state of medicine nor can any one technological procedure be substituted for the'overall judgment ofthe physician. If transplantation of an organ is involved, the decision that death exists should be made by two or more physicians and the phyisicians determine the moment ofdeath shouldin nowaybe immediately concerned with the performance of the transplantation. Determination of the point of death of the person makes countries where the law permits, to remove organs from the cadaver provided that prevailing legal requirements of consent have been firlfilled.
239
Lcmpirqn 8 CournuiloN Tne Wonlo
Hrllrn
oF
OncmlzAnoN (1926)
The States Parties of this Constitution declare, in comformity with the Charter of the United Nations, that the following principles are basic to the happiness, harmonious relations and security of all peoples. Health is a state on complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highes attainabee standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political believe, economic or social condition. The health ofall peoples is fundamental to the attainment ofpeace and security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and States. The achievement of any State in the promotion and protection of health is of value to all.
Unequal development in the different countries in the promotion of health and control disease, especially communicable disease, is a common danger. Healthy development of the child is a basic importance; the ability to live harmoniously in a changing total enviromental is essential to such development. The extention to all peoples ofthe benefits ofmedical, psychological and related knowledge is essential to the fullest attainment of health. Informed opinion and active co-operation on the part of the public are the utmost importance in the improvement of the health ofthe people. Government have responsibility for the health of their peoples which can be fi.rlfied only by the provision of adequate health and social measures. Accepting of these principles, and for the purpose of co-operation among themselves and with others to promote protect the health of all peoples, the Contracting Parties agree to the present Constitution and hereby establish the World Health Organization as a specialized agency within the terms ofArticles 57 of the Charter of the United Nations. (World Health Organization: Basic Documents, 26th ed., Geneve, 1976.)
240
Lompirqn
9
Rl No. 18 Tlnun l98l Terurmlc Beoan Mlvlr Kunu DAN
Penlrunln
FeuERtNTAH
Beo*t Mnvlr ANnrouF TERTA TnansplANTAtl Aur omlhmu fmncff{ Tusuu Mntulll PRE'IDEN REPUBLIK INDONE'IA
Menirnbang: a. bahwa dalam pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya berbagai upaya agar usaha tersebut di atas diselenggarakan dengan baik, antara lain dengan kegiatan melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya, untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dengan Peraturan Pemerintah.
b. bahwa
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat Q) Undang-undang Dasar 1945; 2. undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara
3. 4.
5. 6.
No.2068); Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggr (Lembaran Negara Thhun 1961 No. 302, Tambahan Lembaran Negara No' 236); undang-undang No. 6 Tfiun 1962 tentang wabah(Lembaran Negara Tahun 1962 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No, 2390 jo Undangundang No. 7 Tfiun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang No. 6 Thhun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1968 No' 38, Tambahan Lembaran Negara No. 2863); Undang-undang No. 6 Tifiun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran NegaraTfiun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No' 2576); Staatsblad Tahun 1927 No.245;
241
242
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
MEMUTU'KAN
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERT,A. TRANSPLANTASI ALAT DAN,{T{U JARINGAN TUBUH MANUSIA BAB I KETENTUANUMUM
I Pasal
1
Dalam Peraturin Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a. Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan. b. Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran; . c. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang di bentuk oleh beberapa jenis sel dan -"-pnnyui bentuk serta faal (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut; d. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu; e. tansplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. f Donor adalah orang yang menyrrmbangkan alat dan ataujaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan; g. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otalq pernapasan, dan atau dennrt jantung seseorang telah
berhenti;
h. Ahli
urai adalah dokter atau
t i;fmHJffi
sa4'ana kedokteran
yang diakui telah memperoleh
o*
patologi adalah tempat menfmpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran;
j.
Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan.
,
BAB II BEDAH MAYAT KLINI'
Pasal 2 Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. Dengan persefujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
a.
243
Lompiron
b.
Timpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga
c.
penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya. Tanpa persetujuan penderita atau keluargany^yang terdekat, apabila ddam jangka waku 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah Sakit.
Pasal 3
.
Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan dalam rumah sakit yang disediakan untuk keperluan itu.
Pasal 4 Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tirhan Yang Maha Esa, dan
diatur oleh Menteri Kesehatan.
BAB III BEDAH MAYATANATOMI' Pasal 5
Untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan c. Pasal 6 Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal anatomis suatu fakultas kedokteran.
Pasal 7 Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Sa{ana Kedokteran di bawah pimpinan dan tanggungjawab langsung seorang ahli urai. Pasal 8 Perawatan mayat sebelum, selama dan sesudah bedah mayat anatomis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.
BAB IV MU'EUM ANATOMI' DAN PATOLOGI Pasal 9
Untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit, dan pengembangan ilmu kedokteran diadakan museum anatomis dan patologi yang diatur oleh Menteri Kesehatan.
BAB V
TUBUH MANU'IA
TRAN'PLANTA'I ALAT DAN ATAU 'ARINGAN
Pasal 10 (1) Tlansplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
244
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Q) Tata cara transplantasi alat dan
atau
jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri
Kesehatan.
Pasat 11 (1) tansplantasi alat dan atau jaririgan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh
dokter yang beke4'a pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
(2) tansplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan. Pasal 12 Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Pasal 13 Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14 dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.
BAB VI PENGAMBILAN ALAT DAN/ATAU IARINGAN TUBUH MANU'IA KORBAN KECELAKAAN Pasal 14 Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persefujuan tertulis keluarga yang terdekat.
BABVII DONOR Pasal 15 (1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dulu diberi tahu oleh dokter yang merawathya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat -operasi, akibat, dan kemungkinan yang dapat te4'adi.
(2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut. Pasal 16 Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.
BAB VIII PERBUATAN YANG DIL/ARANG Pasal 17 Dilarang mempeq'ual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Pasal 18 Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.
245
Lompiron
Pasal 19 Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.5 00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) Di samping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dapat pula
diambil tindakan administratif
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NO.23
246
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
PEN'ELA'AN ATA' PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONE'IA NO. 18 TAHUN r98r TENTANG BEDAH MAYAT KLINI' DAN BEDAH MAYAT ANATOMI' TRAN'PLANTA'I ALAT DAN/ATAU 'ERTA TUBUH MANU'IA 'ARINGAN UMUM
A. Bedah-Mayat Klinis Ilmu kedokteran selalu berkembang berkat ketekunan ahli-ahli yang sudah dapat menyusun penyakit-penyakit dalam bentuk gejala, perubahan-perubahan yang terjadi akibat penyakit serta pengobatannya baik secara anatomi fisiologi dan biokimia. Namun, selalu terdapat di dalam rumah sakit, penyakit-penyakit yang belum jelas sebab musababnya dan perubahan yang terjadi umpamanya seorang menderita penyakit demam yang mungkin gejalanya menyerupai tifus
abdominalis, namun pada waktu pengobatan dia tidak memberikan reaksi sebagaimana diharapkan, sampai ia meninggal dunia, maka bedah mayat klinislah yang akan memberikan jawaban terhadap rahasia ini. Bedah mayat klinis diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan klinis dan ilmu pengobatan. Untuk itu diperlukanmayat penderita yang meninggal dunia di rumah sakit yang pembedahannya memerlukan kesediaan atau izin dari penderita atau keluarganya. Bedah mayat klinis juga mernerlukan Peraturan'Pemerintah yang menjamin perlakuan dan penghormatan terhadap jenazah, demikian pula terhadap pengambilan sebagian alat tubuh yang memperlihatkan kelainan seperti kanker, dan lainlain, yang akan disimpan dalam suatu museum, sebagai alat peraga baik untuk mahasiswa, maupun penelitian di bidang ilmu kedokteran.
B. Bedah Mayat Anatomis Mahasiswa fakultas kedokteran untuk menjadi dokter harus diberi pelajaran ilmu urai baik secara makroskopis, yang disebut ilmu urai tubuh (anatomis) maupun secara mikroskopis yang disebut ilmu jaringan tubuh (histologi). Ilmu urai tubuh memberikan kepada mahasiswa ilmu pengetahuan tentang alat tubuh serta letaknya di dalam tubuh, serta otot, tulang belulang hati, jantung dan lainlainnya, sedangkan ilmu uraijaringan tubuh memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang susunan sel-sel berbagai alat tubuh (organ). Thnpa pelajaran ilmu anatomi dan histologi tidaklah mungkin seorang dokter mengetahui tentang susunan tubuh manusia yang sehat, walaupun ada ilat-alat peraga tubuh manusia yang dibuat dari bahan tiruan. Namun, hal ini tidak memberikan kesan yang sebenarnya. Semua agama dan kepercayaankepadaTuhanYangMaha
Esa pada dasarnya
tidak melarang pemakaian mayat seorang dengan ketentuan bahwa mayat tersebut diperlukan sesuai menurut tiap-tiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, diperlukan suatu Peraturan Pemerintah yang menjamin perlakuan yang baik dan terhormat terhadap mayat sejak manusia meninggal
247
Lompiron
dunia sampai ia dikuburkan atau diselesaikan dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh mayat tersebut.
C. Tiansplantasi Alat dan/ataruJaringan Tubuh Manusia tansplantasi alat dan atau jaringan tubuh rnanusia ialah pemindahan alat dan atau jarir,rgan tubuh yang masih mempunyai daya fildrrp dan sehat untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengenal berbagai macam transplantasi seperti transplantasi kulit akibat kebakaran yang berasal dari tubuh penderita sendiri yang disebut "auto* transplantasi", transplantasi kornea, yaitu pemindahan selaput bening mata yang merupakan bagian dari permukaan bola mata kepada seorang buta akibat kerusakan kornea (karena luka bakar, kemasukan benda halus) dan trakoma, transplantasi ginjal jantung dan lainJain. Pada umumnya transplantasi alat tubuh diambil dari orangyangbaru meninggal dunia dan transplantasi itu harus
dilakukan tidak lama sesudah penderita meninggal dunia. Sebab kalau sudah lama meninggal dunia maka alat dan atau jaringan tubuh ikut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi.
Tiansplantasi ginjal dapat juga dilakukan dengan ginjal yang diambil dari tubuh manusia yang masih hidup. Semua agamadan kepercayaan kepada Tirhan Yang Maha Esa pada dasarnya tidak melarang transplantasi ini, asal penentuan saat mati dan penyelenggaraan jenazah terjamin sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan transplantasi, ilmu kedokteran membuktikan bahwa manusia yang meninggal duniapun masih dapat berbuat amal saleh terhadap saudara-saudarunya yang sedang menderita penyakit. Jelaslah bahwa transplantasi berfungsi sebagai usaha pengobatan.
Adanya Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk menjamin bahwa pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang akan dipindahkan, betJl-betul untuk maksud pengobatan untuk menolong penderita. Peraturan Pemerintah ini diperlukan juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana bedah mayat anatomis, bedah mayat klinis dan pelaksana transplantasi.
PA'AL DEMI PA'AL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2
Huruf a Persetujuan tertulis dapat berasal dari:
-
-
Penderita sendiri, yang diberikan sebelum ia meninggal dunia tanpa sepengetahuan
keluarganya yang terdekat, dan keluargany^ yafig terdekat ikut menyetujuinya pula;
Keluarganya yang terdekat dengan pertimbangan untuk kepentingan ilmu kedokteran sehingga dapat diketahui sebab kematian penderita yang bersangkutan.
248
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Yang dimaksud dengan keluarga terdekat ialah isteri, suami, ibu, bapah atau saudara seibu-sebapak (sekandung) dari penderita dan saudara ibu, saudara bapak serta anak yang telah dewasa dari penderita
Huruf b
Meskipun tanpa persetujuan tertulis dari penderita atau keluarganya yang terdekat, berdasarkan pertimbangan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang diderita oleh penderita dan yang menyebabkan kematiannya, maka bedah mayat klinis dapat dilakukan.
Huruf c Apabila rumah sakit tempat penderita dirawat dan meninggal dunia setelah memberikan jangka waktu sampai 2 x 24 (dta kali dua puluh empat) jam tidak ada keluargatyayang terdekat datang ke Rumah Sakit, bedah mayat klinis dapat dilakukan. Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4
Untuk bedah mayat klinis pelaksanaan penyelenggaraan mayat agak berbeda sedikit dari penyelenggar^an mayat untuk bedah mayat anatomis karena pengambilan alat dan atau jaringan tubuh haruslah dike{akan secepat-cepatnya sesudah penderita meninggal dunia. Artinya pengambilan alat dan atau jaringan tubuh dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum penyelenggaraan mayat dilakukan seperti yang dilakukan pada bedah mdyat anatomis. Untuk hal tersebut akan diatur oleh Menteri Kesehatan agar supaya teq'amin pelaksanaannya.
Pasal 5, 6, 7,
8,9, 10, 11,
Cukup jelas
Pasal 12 Penentuan saat meninggal dunia seorang di rumah sakit yang sudah modem tidak lagi dilakukan dengan cara lama yaitu seseorang dianggap meninggal dunia apabila pernapasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi dengan menggunakan
alat yang disebut elektroencepalograf (alat yang mencatat aktivitas otak). Meskipun dengan elektroencepalograf menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, namun ada alat dan atau jaringan tubuh yang masih hidup secara fisiologi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan pengambilan dan pemindahan alat dan ataujaringan tubuh untuk keperluan transplantasi. Untuk menjamin penentuan saat meninggal dunia seorang secara obyekti{ maka penentuan ini dilakukan oleh dokter lain, yang tidak melaksanakan transplantasi.
Pasal 13 Cukupjelas Pasal 14 Korban kecelakaan adakalanya dalam keadaan gawat dan tidak sadar. Apabila korban tersebut menderita luka berat hingga tidak mungkin ia diajak bicara untuk mengizinkan pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya apabila ia sudah meninggal dunia, maka. izin pengambilan hanya dilakukan dengan persetujuan keluarga terdekat, yaitu isterV suami./ibu./bapak atau saudara seibu-sebapak dan saudara ibu dan bapak dan anak yang telah dewasa. Sebelum pengambilan alat dan ataujaringan tubuhnya dilakukan maka dalamjangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat)jam sejak ia meninggal dunia keluarganya yang terdekat harus diberitahu. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keluarga yang
Lompiron
249
datang mengambil atau mengurus jenazah maka haruslah pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya boleh dilakukan. Pasal 15 Cukupjelas Pasal 16 Cukupjelas Pasal 17
Alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tirhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepantasnya di1'adikan obyek untuk mencari keuntungan.
Pasal 18 dan Pasal 19 Pengiriman alat dan atau jaringan rubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah, ke{a sama dan saling menolong dalam keadaan tertentu. Pasal 20 Ancaman pidana tersebut ditetapkln berdasarkan ketentuan Staatsllad Tahun 1927 No. 346 yang menetapkan bahwa kecuali apabila dengan ordonansi ditetapkan lain, maka dalam "peraturan pelaksanaan" dapat ditetapkan sebagi hukuman kurungan tehadap pelanggar peraturan selama-lamanya 3 (tiga) bulan btau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah) dengan disertai perampasan barang tertentu ataupun tidak, bagi pelanggar ketentuan da.lam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab \rII dan Bab VIII Peraturan Pemerintah ini. Pasal 21 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 3195.
Lompirqn
lO
Pemrunmr Mrrreru Kelenlrnn Rl No. 554/Menxel/Pen/X!l/1982 Teruraruc
Pmurn PrnnusANGAN Enxn
DAN FeMslNnntl
KEDoKTERAN
MENTERI KE'EHATAN REPUBLIK INDONE'IA
Menimbang:
a.
b.
bahwa tugas proGsional dokter dan dokter gigi dalam pengabdiannya makin bertambah berat sesuii dengan perkembangan ilmu kedokteran modern, sehingga setiap dokter dan dokter gigi menghayati dan mengamalkan Kode Etika kedokteran yang berlaku sebagai salah satu unsur peran serta aktif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional dan pembangunan kesehatan pada khususnya; bahwa Peraturan.Menteri Kesehatan RI No. 02,2 Birhukmas/I /75 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan etika kedokteran sudah tidak memadai untuk menampung hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, oleh karena itu perlu diganti.
Mengingat:
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
2. 3. 4.
Kesehatan
(Lembaran Negara Thhun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068); Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Thhun 1963 No. T9,Tambahan Lembaran Negara No. 2576); Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. L2SAY/KAB/ BU /l9TStentangSusunan Organisasi dan Thta Kery'a Departemen Kesehatan Republik Indonesia,
5.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 275/Menkes/SK/Vll/79 tentang Susunan Organisasi dan Thta Keq'a Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Kabupaten Kotamadya.
Memperhatikan: 1. Hasil Musyawarah Kel'a Nasional Etika kedokteran ke selenggarakan pada tanggal 14-17 Desember 1981 diJakarta.
2so
II
yang di-
251
Lompiron
2. Hasil Musyawarah
Kerja Nasional Etika kedokteran Gigi tanggal 11 Agustus
1979 dan tanggal2l Nopember 1979 diJakarta.
. MEMUTU'KAN lVlenetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IND ONESIA TENTANG
PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIKA KEDOKTERAN. BAB I KETENTUAN UMUM
1. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:Etika
2.
kedokteran ialah norma yang berlaku bagi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya sebagai tercantum dalam kode etik masing-masing yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. DirekturJenderal adalah DirekturJenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.
3.
Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. BAB II PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIKA KEDOKTERAN PU'AT
BAGIAN PERTAMA
Pembentuhon Ponitiq Pasal 2 Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika kedokteran Pusat (selanjutnya disebut P3EK) terdiri dari unsur-unsur Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Pasal 3 P3EK Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 4 (1) Personalia P3EK Pusat dibentuk dan diangkat oleh Menteri. (2) P3EK Pusat diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali. Pasal 5 (1) Personalia P3EK Pusat terdiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan selanyakbanyaknya 9 (sembilan) orang dokter dan dokter gigi dengan susunan sebagai berikut. a. Kefua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. Anggota.
252
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
(2) Administrasi Sekretariat P3EK Pusat diselenggarakan oleh Sub Direktorat Rehabilitasi Medis dan Kedokteran Sosial Direktorat Rumah Sakit atau Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal. Pasal 6
Apabila ada anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, Menteri mengangkat penggantinya dengan memperhatikan pasal 2.
BAGIAN KEDUA Tugor dqn Wewenqng Pasal 7 P3EK Pusat berrugas: memberi pertimbangan tentang Etika kedokteran kepada.Menteri. membina dan mengembangkan secara aktif Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia dengan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. c. memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang
a. b.
kesehatan.
d. e. f
menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK Provinsi. menerima rujukan terakhir dalam permasalahan pelanggaran Etika kedokteran atau Etika kedokteran Gigi. mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan.
Pasal 8
P3EK Pusat dalam persoalan Etika kedokteran dan khususnya dalam menangani pelanggaran Kode Etik masing-masing bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Pasal 9
Wilayah wewenang (teritorial) P3EK Pusat adalah: a. Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia b. Wilayah lain yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Pasal 10 (1) P3EK Pusat atas nama Menteri berwenang memanggil mereka yang dirujuk dalam suatu persoalan Etika kedokteran untuk diminta keterangannya. (2) Biaya pemanggilan dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja . Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pasal 11 Biaya P3EK Pusat dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
253
Lompiron
BAB III PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIKA KEDOKTERAN PROVIN'I
BAGIAN PERTAMA
Pembentuhqn Pqnitiq Pasal 12 Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika kedokteran Provinsi (selanjutnya disebut P3EK Provinsi) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran gigi (ika ada), Ikatan Dokter Indonesia Provinsi dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Provinsi.
Pasal 13 P3EK Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
Pasal 14 (1) P3EK Provinsi dibentuk dan diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat L
(2) P3EK Provinsi diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.
Pasal 15 (1) P3EK Provinsi terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dokter dan dokter gigi dengan susunan sebagai berikut.
^. b. c. d.
Ketua merangkap anggota; Wakil Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota
Anggota. (2) Adminsitrasi Sekretariat P3EK Provinsi berkedudukan
di Kantor
Wilayah
Departemen Kesehatan Provinsi.
Pasal 16
Apabila ada anggota yang mengundurkan
diri atau meninggal . dunia,
Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi megangkat penggantinya dengan memperhatikan pasal 12.
BAGIAN KEDUA Tugor dan Wewenong Pasal 17 (1) P3EK Provinsi bertugas dan berwenang: a. Menerima dan memberi peftimbangan tentang persoalan dalam bidang Etika kedokteran dan Etika kedokteran Gigi di Wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi. b. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Gigi
c.
dalam wilayahnya. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan dalam tingkat provinsi.
254
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
d. e.
Memberi nasihat kepada dokte.r dan dokter gigi. Membina dan mengembangkan secara efektif Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
f,
Memberi pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada pejabat yang
berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah Provinsi. (2) P3EK Provinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Provinsi berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan Etika kedokteran dan Etika kedokteran g1g1 untuk diminta keterangannya, dengan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
Pasal 18
Wilayah wewenang P3EK Provinsi ialah Wilayah Daerah Tingkat
I
Provinsi yang
bersangkutan.
Pasal 19 (1) Untuk keperluan tersebut dalam pasal 17 ayat (2) P3EK Provinsi jika perlu dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk Daerah Kabupaten./Kotamadya Daerah Tingkat II. adilahayat (1) dapat (2) P3EKProvinsiberdasarkanhasilpemeriksaanyangdirnaksud menyatakan bersalah. Pasal 20
P3EK Provinsi dalam persoalan Etika kedokteran dan khususnya dalam menangani pelanggaran Kode Etik masing-masing bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia Provinsi dan cabang-cabangnya. Pasal 21
Biaya P3EK Provinsi dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan cq Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi. Pasal 22 (1) P3EK Provinsi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasall9 ayat (2) mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi dapat mengambil tindakan berupa peringatan atau tindakan administratif terhadap dokter atau dokter gigi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. (3) Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang dimaksud dalam ayat Q) disampaikan kepada dokter atau dokter gigi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, P3EK Brovinsi, dan P3EK Pusat. (4) Dalam hal dokter atau dokter grgr yang melakukan pelanggaran berstatus Pegawai
Negeri Sipil yang diperbantukan pada Daerah, kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan administratif, yang sebelumnya perlu dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 23
(1) Apabila dokter dan dokter gigi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalampasd,22 berkeberatan terhadap keputusan bersalah yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang, yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 20 (dua puluh) hari ke P3EK Pusat.
255
Lompiron
(2) Pernyataan banding dalarn ayat (1) disampaikan ke P3EK Pusat melalui P3EK Provinsi.
(3) P3EK Provinsi meneruskan banding tersebut dalam ayat (2) dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh).hari terhitung sejak tanggal diterimanya banding. (4) Apabila dokter.atau dokter gigi dalam waktu 20 (duapuluh) hari tidak mengajukan banding dokter atau dokter gigi yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan yang dimaksud dalam pasal22. (5) Kepah Kantor Wilayah Kesehatan Provinsi belum diperkenankan menjalankan keputusan dimaksud dalam pasal 22 apabila yang bersangkutan mengajukan banding.
Pasal24 (1) P3EK Pusat setelah menerima berkas banding segera memeriksa dan mengambil keputusan banding.
(2) P3EK Pusat meyampaikan keputusan kepada Menteri untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. (3) Keputusan Menteri baik berupa peringatan atau tindakan administratif disampaikan kepadS dokter atau doker gigi dengan tembusan ke instansi yang bersangkutan.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
(1) Pelaksanaan Peraturan Menteri yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan No. 02,2 Birhukmas/I/75 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika kedokteran dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 26 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia'
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.
14
TAHUN 1983
Lampircn
ll a
,t
o 3 o
H
o
d
o
-.bg
3
!
cd
H
e E Is ds dg ulho ! n F: 8 E= Sf E F= ?> e =d .i'E=i F JA.!-= EE =g f;
=
-!O
tu
E
5
C\t
d H
E
L
(.)
t
()
-!4
!?
a.
o
(n
.v
z
o. cg
9pa
a
!e ei
bo (.)
qA
ts
:$x
i
-0)
F
E
o
!$ bn b0
ti
o
!i gJ
g IL
E L
C(
J
cd
d
P
IJ
<-
.:j -O
s
-v C)
bo bo
.E
'?
,Cd
F
cd
0)
U)Fr
bna x5 O
O
{256
257
Lqmpiron
L/AFAL TUMPAH DOKTER Berdasarkan SK. MENKES No. 434,2M enkes/ SK/X/ 1983 Potret, tanda tangan, dan No. pendaftaran fakultas dari pemilik (Sesudah ditempelkan, potret harus dicap dengan cap fakultas)
DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH BAHWA: Saya akan membaktikan hidup saya, guna kepentingan perikemanusiaan.
Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya, dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya, untuk sesuatu
yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial, dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya, penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
Saya akan perlakukan teman sejawat saya, sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh, dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
Lcmpirqn 12 FennvlrAAN IDI TeTTANG
Rrxau Mror/KETEHATA n (Meorcnr Recono) (Launnm tK PB IDI No.3|5/PB/A.4/BB) 1.
Rekam medis kesehatan adalah rekam dalam bentuk tulisan atau gambaran
'akivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis,/kesehatan kepada seorang pasien. 2. Rekam medis,/kesehatan meliputi: identitas lengkap pasien, catatantentang
penyakit (diagnosis, terapi, pengamatan perjalanan penyakit), catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, pemeriksaan USG, dan lain-lain serta resume. J.
Rekam medis,/kesehatan harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya
4.
paling lambat 48 jam setelah pasien pulang atau meninggal. Perintah dokter melalui telepon untuk suatu tindakan medis, harus diterima
oleh perawat senior. Perawat senior yang bersangkutan harus membaca ulang catatannya tentang perintah tersebut dan dokter yang bersangkutan.mendengarkan pembacaan ulang itu dengan seksama serta mengoreksi bila ada kesalahan. Dalam waktu paling lambat 24 jam, dokter yang memberi perintah harus menandatangani catatan tersebut. 5. Perubahan terhadap rekam medis,/kesehatan harus dilakukan dalam lembar khusus yang harus diy'adikan satu denga.n dokumen untuk rekam medis,/ kesehatan lainnya. Rekam medis,/kesehatan harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayan-
an profesional yang tinggi, untuk melengkapi kebutuhan informasi locum tennens, untuk. kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang, serta diperlukan karena adanya hak untuk melihat dari pasien. Berdasarkan butir 6 di atas, rekam medis,/kesehatan wajib ada di rumah sakit, Puskesmas atau balai kesehatan dan praktik dokter pribadi atau praktik berkelompok. 8. Berkas rekam medis,/kesehatan adalah milik rumah sakit, fasilitas kesehatan lain atau dokter praktik pribadi./kelompok. Oleh karena itu, rekam medis,/ kesehatan hanya boleh disimpan di rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya dan dokter prakik prib;adi/ kelompok. 9. Pasien adalah pemilik kandungan isi rekam medis,/kesehatan yang bersangkutan, maka dalam hal pasien tersebut menginginkannya dokter yang merawat harus mengutarakannyabaik secara lisan maupun terfulis.
258
Lompiron
259
Pemaparan isi kandungan rekam medis,/kesehatan hairya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab dalam perawatan pasien yang bersangkutan. Dan hal ini hanya boleh dilakukan untuk (1) pasien yang bersangkutan, Q) ataukepada konsumen, atau (3) untuk kepentingan pengadilan. Untuk rumah sakit permintaan pemaparan ini untuk kepentingan pengadilan harus ditujukan kepada kepala rumah sakit. 11. Lama penyimpanan berkas rekam medis/kesehatan adalah lima tahun dari tanggal terakhir pasien berobatatau dirawat, dan selama lima tahun itu pasien yang bersangkutan tidak berkunjung lagi untuk berobat. Lama penyimpanan berkas rekam medis/kesehatan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditetapkan lain. t2. Setelah batas waktu tersebut pada butir 11 dilampaui, berkas rekam medis./ kesehatan dapat dimusnahkan. 13. Rekam medis,/keseh atan adalahberkas yang perlu dirahasiakan. Oleh karena itu, sifat kerahasiaan ini perlu selalu diiaga oleh setiap petugas yang ikut menangani rekam medis,/kesehatan. 10.
Lcmpirqn 13 FrnruvlrAAN lDl renrnNc lruronneruo CoNsext
(Lrunrnnr.r
1.
IKB IDI No. 319/PBl A,4188)
Manusia dewasa dan sehat rohaniah berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri.
2. Oleh
karena itu, semua tindakan medis (diagnostik, terapeutik ataupun paliatif) memerlukan iniftrmed consent secara lisan ataupun tertulis.
Setiap tindakan medis yang menga.ndung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditanda-tangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risiko yang berkaitan dengannya (in1frnned corcenfi. 4.
Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam (stil zzaygend). Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta
oleh pasien (maupun tidak). Menahan informasi tidak boleh, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi itu kepada keluarga terdekat. Dalam memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien, kehadiran seorang perawat/paramedik lain sebagai saksi adalah penting.
Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis
yang direncanakan, baik diagnosti( terapeutik maupun paliatif Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis (berkaitan dengan informasi "inlbnned consenl'). Informasi harus diberikan secarajujur dan benar, terkecuali bila dokter menilai bahwa hal ini dapat merugikan kepentingan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi yang benar itu kepada keluarga terdekat pasien. Dalam hal tindakan bedah (operasi) dan tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang bersangkutan sendiri. Untuk tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan invasi{ informasi dapat diberikan oleh perawat atau dokter lain, sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter yang merawat. 8. Perluasan operasi yarrg dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, tidak boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga yang terdekat atau 6.
260
Lompiron
261
yang menunggu. Perluasan yang tidak dapat diduga sepelum tindakan dilakukan, boleh dilaksanakan tanpa informasi sebelumnya bila perluasan 9.
operasi tersebut perlu untuk menyelamatkan nyawapasien pada waktu itu. cznsent diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan
I@med
sehat rohaniah. 10.
Untuk orang dewasa yang berada di bawah pengampuan, informed consent
diberikan oleh orang tua./kurator/wali. Untuk yang di bawah umur dan tidak mempunyai orangbn/wali, inlformed consenldiberikan oleh keluarga terdekat/ induk seman g (guardr:an). 11. Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan, serta tidak didampingi oleh yang tersebut dalam butir 10, dan yang dinyatakan secara medis berada dalam keadaan gawat dan/atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingan pasien, tidak diperlulan tnformed consent dari siapa pun ini menjadi tanggung jawab dokter. t2. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk. tindakan medis di rumah sakitzklinih maka rumah sakit/klinik yang bersangktrtan ikut bertanggungjawab.
Lampirqn
l4
Frmrumru Meurenl Ke*HATAN Repugr.rx lnooueln No. 7 49 al Mnrxg/Fen/X! l/l989 Terurlnc Rexau MeotsI iyleotctt Rpcono MENTERI KE'EHATAN REPUBLIK INDONE'IA
Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan; mutu pelayanan kesehatan harus disertai adanyasarana penunjang yang memadai antara lain melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap sarana pelayanan kesehatan; Bahwa untuk mencapai tujuan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.
b. Bahwa peningkatan c.
Mengingat:
1. Undang-undang No. 9 Tfiun 1960 tentang Pokok-pokok
2. 3. 4.
Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068); Undang-undang No. 6 Tfiun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. T9,Tambahan Lembaran Negara No. 2576); Undang-undang No. 7 Tfiun l97t tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 32, Tbmbahan Lembaran Negara No. 2964); Peraturan Pemerintah No. 10 Thhun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara 1966 No. 2l,Timbahan Lembaran Negara
No.2803);
5.
Peraturan Pemerintah No. 7 Thhun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerint4han Dalarir Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara 1987 No. 9, Thmbahan Lembaran Negara No. 3347)1 MEMUTU'KAN
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHIIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
REKAM MEDIS.
262
263
Lompiron
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catalan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain pada pasien pada sarana'pelayanan kesehatan. b. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakanuntuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik untuk rawat jalan maupun. rawat inap yang dikelola oleh Pemerintah ataupun swasta. c. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigildokter gigi spesialis. d. Tenaga Kesehatan lain adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien. e. Direktur Jenderal adalah Direktur Pelayanan Medik dan atau Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
BAB II TATA CARA PENVELENGGARAAN Pasal 2
Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap wajib membuat rekam medis. Pasal 3 Rekam medis sebagaimana yang dimaksud pasal2 dibuat oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Pasal 4 Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi diseluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. Pasal 5 (1) Pembetulan kesalahan catatar' dilakukan pada tulisan yang salah dan diberi paraf oleh petugas yang bersangkutan. (2) Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan. Pasal 6
(1) Lama penfmpanan rekam medis sekurang-kurangnya untukjangka waktu 5 (ima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Q) Lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditetapkan tersendiri.
Pasal 7 (1) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan.
Q) Taia cara pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 8
Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
264
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
PEM r Lr KAN
"it"Jll^N
FAATAN
Pasal 9 (1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan. (2) Isi rekam medis milik pasien. Pasal 10 Rekam niedis merupakan bekas yang wajib dijaga kerahasiaannya.
Pasal 11 (1) Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien. (2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12 Pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab
^. b.
atas
:
hilangnya, rusaknya, atau pemalsuan rekam medis. penggunaan oleh oranglbadan yang tidak berhak.
Pasal 13 Rekam medis dapat dipakai sebagai: dasar pemiliharaan kesehatan dan pengobatan pasien bahan pembuktian dalam perkara hukum bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan
a. b. c. d. e.
BAB IV
I'I
REKAM MEDIK
Pasal 14 IsirekammedisuntukpasienrawatjalandapatdibuatselengkapJengkapnyadansekurangkurangnya memuat: identitas, anamnese, diagnosis dan tindakan /pengobatan.
Pasal 15 Isi rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat: - identitas pasien; anamnese;
_ -
riwayat penyakit; hasil pemeriksaan laboratorik; diagnosis; persetujuan tindak medik; tindakan,zpengobatan; catatan perawat; catatan observasi klinis dan hasil pengobatan; resume akhir dan evaluasi pengobatan
265
Lompiron
BAB V
PENGORGANI'A'IAN Pasal 16 Pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan tala cara ke{a organisasi sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 17 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan pembinaan terhadap petugas rekam medis unhrk meningkatkan keterampilan. Pasal 18 Pengawasan terhadap penyelenggaraan rekam medis dilakukan oleh DirekturJenderal.
BABVI Pasal 19
'ANK'I
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan
ini dapat dikenakan sanksi
administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan surat izin.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Semua sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan peraturan
ini
akan
ditetapkan oleh DirekturJenderal sesuai denga.n bidang tugas masing-masing.
Pasal 22 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Lompirqn 15 PennrumN Merurrnl KeITHATAN Rrpuellx ltrponetn
No. 585/Menxg/Pen/lX/l989 Texranc PenserutuAN Tnolxln Meolx
MENTERI KE'EHATAN REPUBLIK INDONE'IA
Menirnbang:
a.
bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran perlu ditetapkan landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi para dokter, baik yang beke{a di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun pada praktik perorangan atau bersama.
b. bahwa pengaturan
tentang persetujuan tindakan mediVinformed consent merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan oleh karenanya perlu diatur dalam suatu Peraturan
Menteri Kesehatan.
Mengingat:
1.
2.
Undang-undangNo. 9 Tbhun 1960 tentangPokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068); Undang-undang No. 6 Tbhun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Thhun 1963 No. Tg,Tambahan Lembaran Negara No. 2576).
MEMUTU'KAN
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEH,{TAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERS
ETUJUAN TINDAKAN MEDIK. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Persetujuan ini yang dimaksud dengan: a. Persetujuan tindakan mediVinformed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut; b. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik;
266
267
Lompiron
c.
Tindakan invasif adalah tindakan medik yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh;
d.
Dokter adduh dokt"r umum./dokter spesialis dan dokter gigi,/dokter gigi spesialis yang beke{a di rumah.sakit puskesmas, klinik atau praktik perorangan/bersarna.
.
BAB II PER'ETUIUAN
Pasal 2
(1) Sernua tindakan medik yang akan dilakukan tehadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. (:) ferretuluan sebagaimana dimaksud ayat (l) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya. (4) Caru penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien. Pasal 3 (1) Setiap tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang hendak memberikan persetujuan' (2) Tindakan medik yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak diperlukan persetujuan tertulis, cukup persetujuan lisan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat Q) dapat diberikan secara nyata-nyata.atatu secara diam-diam.
BAB III
INFORMA'I Pasal 4 (1) Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta. (2) Dokter harus memberikan informasi selengkapJengkapnya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi. (3) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud Q) dokter dengan persetujuan pasien ^yat dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang perawat/ parartedtk lainnya sebagai saksi. Pasal 5
(1) Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian daripada tindakan medik yang akan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik. (2) Informasi diberikan secara lisan. (S) Infotnturl harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien(4) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga pasien terde.kat' Pasal 6
(1) Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi tersebut'
268
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
(2) Dalam keadaaan teftentu dimana tidak ada dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) informasi harus diberikan oleh dokter lain dengan pengetahuan atau petunjuk yang bertanggungjawab. (3) Dalam hal tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan tidak invasif lainnya, informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat, dengan pengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung.jawab. Pasal 7 (1) Informasi juga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi. (2) Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya, dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
(3) Setelah perluasan operasi sebagaimana dimaksud ayat memberikan informasi kepada pasien dan kelu.arganya.
(!) dilakukan, dokter
harus
BAB IV YANG BERHAK MEMBERIKAN PER'ETU'UAN Pasal 8 (1) Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental.
(2) Pasien dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pasal 9
(1) Bagi pasien dewasa yang berada di bawah pengampuan (curate/e) persetqjuan diberikan oleh w ali/ cura to r. (2) Bagi pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orang tualwalil
cu
ralor.
Pasal 10 Bagi pasien di bawah umur 2l ldua puluh satu) lahun dan tidak mempunyai orang tua/wa\, dan atau orangtta/wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga atau induk semang. Pasal 11 Dalam hal pasien tidak sadar',/pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau danrrat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun.
BAB V TANGGUNG TAWIE Pasal 12 (1) Dokter bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan tindakan medik.
(2) Pemberian persetujuan tindakan medik yaog dilaksanakan di rumah sakit/klinik, maka rumah sakit/klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.
269
Lompiron
BAB VI
'ANK'I Pasal 13 Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adatya persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin
praktiknya.
BAB VII KETENTUAN LIAIN Pasal 14 Dalam hal tindakan medik yang harus dilalaanakan sesuai dengan program pemerintah
dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyah maka persetujuan tindakan medik tidak diperlukan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Pelayanan Medik. Pasal 16 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Lcmpirqn 16 PenruvlrAAN lxnmru Doxren lruooueln
Tenranc Man
Lompiron tK PB lDl No. 3r6lpBIA.4l88 mensenci Pernyotcon lDl tentqng MATI
1. Mati adalah
proses yang berlangsung secara berangsur. Tiap sel dalam tubuh manusia mempunyai daya tahan yang berbeda-beda terhadap tidak adanya oksigen dan oleh karenanya, mempunyai saat kematian yang berbeda pula. 2. BagJ dokter, kepentingan bukan terletak pada tiap butir sel tersebut, tetapi pada kepentingan manusia itu sebagai kesatuan yang utuh. 3. a. Dalam tubuh manusia, ada tiga organ penting yang selalu dilihat dalam penentuan kematian seseorang yaitujantung, paru-paru dan otak (khususnya batang otak). b. Di antara ketiga organ tersebut, kerusakan permanen pada batang otak, merupakan tanda bahwa manusia itu secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan hidup lagi. 4. Definisi mati. Seseorang dinyatakan mati bilamana: a. fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau tlrreaerst'b/e, atau b. bila terbukti telah terjadi kematian batang otak. 5. Untuk tujuan transplantasi organ, penentuan mati didasarkan pada mati batang otak. sebelum dilakukan pengambilan organ, semua tindakan medis diteruskan agar organ tetap baik.
6. sadar bahwa
. 7.
pernyataan tentang kematian ini akan mempunyai irnplikasi hukum dan implikasi teknis lapangan, maka dengan ini Ikatan Dokter Indonesia mengajukan usul perubahan dan penambahan terhadap PP no. 18 tahun 1981, terutama yang berkenaan dengan definisi seperti yang tercantum dalam pasal 1, ayat 9 dari Peraturan Pemerintah tersebut. Pada situasi dan keadaan
penderita belum mati, tetapi tindakan terapeutiVpaliatif
tidak ada gunanya lagi sehingga bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran. Dengan demikian, tindakan terapeutivpaliatif dapat dihentikan. penghentian tindakan terapeutiVpaliatif tersebut di atas, sebaiknya dikonsultasikan dengan sedikit-dikitnya seorang dokter lain.
270
271
Lompiron
PENIELA'AN Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 1.
3. a. Cukupjelas.
b. Cukup jelas.
jika fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti iecata pasll/irrnersible, yaitu misalnya pada kematian normal yang
4. Seseorang dinyatakan mati
biasaterjadi pada penyakit akut atau kronikyangberat. Pada keadaan ini, denl'ut jantung dan nadi berhenti pada suatu saat ketikajantung ataupun organisme lain secara keseluruhan begitu terpengaruh oleh penyakit tersebut, sehingga orang yang bersangkutan tidak mungkin untuk tetap hidup lebih lama lagi. Upaya resusitasi padakeadaan ini tidak berarti lagi. lJpayaresusitasi dilakukan pada keadaan mati klinis, yaitu bila deny'ut nadi besar (sirkulasi) dan napas berhenti dan diragukan apakah kedua fungsi spontan jantung dan pernapasan telah berhenti secara pasti/irrnersible, misalnya pada
kematian mendadak. IJpayaresusitasi darurat ini dapat diakhiri bila: a. diketahui kemudian, bahwa sesudah dimulai resusitasi, pasien temyata berada dalam stadium terminal suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi; atau hampir dapat dipastikan bahwa pasien tidak akan memperoleh kembali fungsi cerebralnya, yaitu sesudah 1 jam, terbukti tidak ada nadi pada normoternia tanpa resusitasi jantung baru. b. terdapat tanda-tanda klinis mati otalq yaitu sesudah resusitasi, pasien tetap tidak sadar, tidak timbul napas spontan dan gag refleks, pupil tetap dilatasi selama paling sedikit 15-30 menit; " Perkecualian untuk itu ialah hipoterrnia atau di bawah pengaruh barbiturat atau anestesi umum. c, terdapat tanda mati jantung yaitu asistole listrik membandel (garis datar pada EKG) selama paling sedikit 30 menit, meskipun telah dilakukan resusitasi dan pengobatan optimal. d. penolong terlalu lelah sehingga tidak dapat melanjutkan upaya resusitasi. Jika ada kaitannya dengan kepentingan transplantasi organ' yang berwenang menentukan kematian adalah 2 (dua) orang dokter yang tidak terikat dengan tindakan transplantasi tersebut.
Diagnosis Mati Batang Otak (MBO) Ada tiga langkah untuk menegakkan diagnosis MBO: a) meyakini bahwa telah terdapat pra kondisi tertentu, b) menyingkirkan penyebab koma dengan henti napas yang trreoersib/e, c) memastikan arefleksia batang otak dan henti napas yang menetap. Bila setiap kasus didekati secara sistematis, tak akan terjadi kesalahan.
Terdapat dua pra kondisi yang diperlukan: a) bahwa pasien dalam keadaan koma dan henti napas, yaitu tidak responstbe dan dibantu ventilator, b) bahwa penyebabnya adalah kerusakan otak struktural yang tidak dapat diperbaiki lagi, yang disebabkan oleh gangguan yang dapat menuju MBO.
272
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehotqn
Intoksikasi obat, hipotermia dan gangguan metabolik atau endokrin, semua dapat menyebabkan perubahan berat pada fungsi batang ota[ tetapi reaersible.
"Memorandum" atau "(JK Code" menegaskan bahwa MBO tidak boleh dipertimbangkan bila terdapat kondisi ini, baik sebagai penyebab koma primer ataupun faktor penunjang. Untuk memantapkan prakondisi guna memapankan diagnosis kerusakan 'otak stuktural sehingga diyakini kondisi yang bersangkutan tidak dapat diperbaiki, perlu ditunggu beberapa waktu lamanya. Ini berkisar antara beberapa jam sampai beberapa hari, bergantung pada kasus. Tes-tes yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa batang otak tidak berfungsi, hanya memerlukan beberapa menit. Tes-tes ini membuktikan bahwa refleks batang otak telah hilang, dan memastikan adanya henti napas yang menetap. Sebelum melakukan tes, hendaknya diperhatikan bahwa pada fungsi batang otak yang menghilang, terdapat tanda-tanda berikut: 1) koma, 2) tidak ada sikap abnormal (dekortikasi, deserebrasi), 3) tidak ada sentakan epileptik, 4) tidak ada refleks batang otak, dan 5) tidak ada napas spontan. Bila misalnya ada sikap abnormal seperti dekortikasi, ini berarti masih ada unsur neuron hidup di batang otak. Karena itu, tes untuk MBO tidaklah tepat untuk dilakukan, karena akan membuang waktu saja. Bila memang tanda-tanda fungsi batang otak yang hilang di atas, ada semua, hendaknya secara sistematis diperiksa lima refleks batang otak (lihat Thbel 1). Kelima refleks harus negatif sebelum dapat didiagnosis MBO.
Tabel 1. Refleks batang otak tidak ada
Tes terhadap refleks-refleks batang otak dapat menilai integritas fungsional batang otak dengan curayang unik. Tak ada daerah otak lainnya yang dapat diperiksa sepenuhnya seperti ini. Hal ini menguntungkan, karena konsep mati yang baru, secara tidak langsung menyatakan bahwa semua yang berarti bagi kehidupan manusia bergantung pada integritas jaringan yang hanya beberapa cm3 ini. Tes ini ditujukan untuk mencai ada atau tidak adanya respons, dan bukan gradasi fungsi. Ini mudah dilakukan dan dapat dimengerti oleh setiap dokter atau perawat yang terlatih. Ini tidak bergantung pada mesin, atau super spesialis.
Tes yang paling pokok untuk fungsi batang otak adalah tes untuk henti napas (lihat Thbel2).
273
Lompiron
Tabel 2. Tes untuk henti napas
Tes ulang perlu dilakukan untuk mencegah kesalahan pengamatan dan perubahan tanda-tanda Interval waktu berkisar dari 25 menit sampai 24 jam, bergantung pada rumah sakit atau rekomendasi yang dianut. Dalam mem|uat diagnosis MBO, kadang-kadang di1'umpai kesukaran (lihat Thbel 3).
Thbel3. Beberapa kesukaran dalam diagnosis MBO
'IIsriI
kusra
-,abatanti *Iiner -:oliatpal#prrh:otot
1.'Ftryil,terfihs*si
,
?. Refl efu i okulo-vestitiular negatif
- obat penekan vestibuiar
.penyakit - heati napa*:
3,,.T.a[s.ads,napa$
p-
aspa'hiperventilxi
- obat pelurnpuh,$tot
4.,fid
'ada
*tifitqs' notor
"; obat pelqtqFuh"ot-ot 1,.
:,;,t.::',::::
5"
E[ft
l:r.:t:i.:r::r:i:t:, :,.:t
-
lotfud,,in':t:tgte,,,,,',,'
s$s1*d[tif]=:
I
,,
.etel.trik
Bila dokter yang bertugas masih ragu-ragu mengenai: a) diagnosis primer, b) kausa disfungsi batang otak yang reuersible (obat atau gangguan metabolik), dan c) kelengkapan tes klinis, hendaknya jangan dibuat diagnosis MBO! Diusulkan untuk mengubah definisi mati menjadi, seseorang dianggap mati bilamana:
a. fungsi spontan
pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti/
ireuersib/e, atau
b. telah terbukti
terjadi kematian batang otak.
274
7.
Etihq Kedohteron don Huhum Kesehoton
Penghentian tindakan terapeutiVpaliatif dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi,/keparahan penyakit pasien. a. Untuk pengakhiran resusitasi jangka panjang dipakai triase gawat darurat (cnnbal care tn)age), yaitu: 1) Bantuan total untuk pasien sakit atau cedera kritis yang diharapkan tetap dapat hidup tanpa kegagalan otak berat yang menetap. Sistem organ vital, walaupun biasanya terpengaruh, tidak rusak secara tlrreaerst'ble. Semua yang mungkin, dilakukan untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas. Semua diusahakan kecuali resusitasi jantung paru (RJP) untuk pasien dengan fungsi otakyangtetap ada,atau dengan 3). Haiapan ada pemulihan otak pasien yang mengalami kegagalanjantung paru atau organ multipel yang lain atau dalam tingkat akhir penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya karsinomatosis lanjut. Semua
2)
yang mungkin, dilakukan untuk kenyamanan pasien. Perpanjangan
4)
hidup tidak dilakukan setelah henti jantung.
Tidak dilakukan tindakan-tindakan lua. bi"asa bagi pasien-pasien yang bila diberi beberapa bentuk terapi tampaknyahanya berarti memperpanjang kematian, bukannya kehidupan. Sebagai contoh ialah pasien dengan fungsi otak minimum tanpa harapan perbaikan sehingga tidak ada kemungkinan untuk mentasi manus ia (human mentattbn) selanjutnya. Pasien moribund sadar tanpa harapan, dibuat merasa nyaman dan bebas
nyeri.
5) Penentuan dan sertifikasi mati batang otak; Pengakhiran semua bantuan . hidup untdk pasien dengan penghentian fungsi batang otak yang
b.
ineoersible. Setelah kriteria mati batang otak dipenuhi, pasien dinyatakan meninggal dan semua terapi dihentikan. Jika sedang dipertimbangkan donasi organ, bantuan jantuflg paru pasien diteruskan sampai organ yang diperlukan telah diambil. Paling sedikit 2 dokter membuat klasifikasi dan secara berkala melakukan reklasifikasi tiap pasien ICU ke dalam 1-4 kategori tersebut di atas. Klasifikasi sebaiknya dikerjakan oleh kelompok dokter (lebih dari 1 orang), kecuali di tempat terpencil,/tersendiri. Hal yang dapat digolongkan ke dalam tindakan-tindakan luar biasa ialah perawatan di ICU, RJP, pengendalian disritmia, intubasi trakhea, ventilasi mekanis, infus i.v., obat vasoaktif kuat, nutrisi parenteral total. Makanan
lewat pipa lambung cairan i.v. antibiotika masih dapat diberikan pada keadaan tertentu.
c.
Keputusan untuk menghentikan tindakan-tindakan luar biasa untuk bantuan
hidup merupakan keputusan medis. Ini dibuat oleh dokter-dokter yang
.
berpengalaman, yang memahami kasus secara keseluruhan, dan sebaiknya setelah mengadakan konsultasi dengan dokter spesialis berpengalaman (yaitu, spesialis anestesiologi, dokter cy'r'ttlcal care, spesialis neurologi). Selain itu, hendaknya dipertimbangkan pula keinginan pasien yang dinyatakan
275
Lompiron
sebelumnya, sikap keluarga dan kualitas hidup terbaik yang diharapkan, tetapi keluarga tidak diminta membuat keputusan membiarkan mati. d. Bila pasien diputuskan untuk diberikan kesempatan meninggal dengan wajar dengan mematikan mesin ventilator, maka setelah mesin dimatikan dicoba untuk mengembalikan napas spontan' Bila upaya ini gagal, tetapi ventilator tidak lagi diberikan dan pasien dibiarkan mati secara alamiah. Bila secara tidak terduga pasien dapat bernapas spontan kembali, terapi ventilator dapat diteruskan. Jakarta 5 Maret 1988 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia,
Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal,
Ttd.
Ttd.
Dr. Kartono Mohamad
Dr. H. Dede Kusmana
Lcmpircn 17 Fenlrumn PeuentNTAH Rl No. 32 Tluur.r 1996 Terumrc Tenncl Kesenamn
PRE'IDEN REPUBLIK INDONE'IA
Menimbang: Bahwa sebagai pelaksana ketentuan undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat Q) Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatan
(Lembaran Negara
Tahun 1992 No. 100, Thmbahan Lembaran Negera No. 3495); MEMUTU'KAN
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHITIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atar keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertenfu memerlukan untuk melakukan upaya kesehatan.
2.
Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
3.
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan
4.
Menteri adalah Mente.i
276
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat; y*g bertanggung jawab di bidang kesehatan.
277
Lompiron
BAB II
IENI' TENAGA KE'EHATAN Pasal 2
(1) Tenaga kesehatan terdiri dari:
a. b. c. d. e. f. g.
tenaga medis; tenaga keperawatan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat;
tenagaglzi; tenagaketerapianfisik;
tenaga keteknisian medis. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analisis farmasi dan asisten apoteker. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyrluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. (6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien. (7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
(2) (3) (4) (5)
(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
BAB III PER'YARATAN Pasat 3 Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ljazah dartlembaga pendidikan.
Pasal 4 (1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari Menteri. (2) Dikecualikan dari pemilikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga kesehatan masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. Pasal 5 (1) Selain izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (l), tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi.
(2) Ketentuan tebih larjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
278
Etiho Kedohteron dan Huhum Kerehoton
BAB IV PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENEMPATAN BAGIAN KCIITU Perencqnqsn Pasal 6 (1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. (2) Pengadaan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ndsional tenaga kesehatan.
(3) Perencanaan iasional ienaga kesehatan disusun dengan memperhatikan faktor: a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. c.
'
sarana kesehatan.
jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
(4) Perencanaan nasional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
BAGIAN KEDUA
Pengcdoon Pasal 7 Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan.
Pasal 8 (1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilaksanakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 9
(1) Pelatihan dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan. (2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara be{enjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Pasal 10 (1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Penyelenggaraan dan/atat pimpinar sarana kesehatan bertangg'ng jawab atas 'pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan din/atatbekeq'a pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan. Pasal 11 (1) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga kesehat an atau tempat pelatihan lainnya. (2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atatt masyarakat.
.
279
Lompiron
Pasal 12 (1) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan atas dasar izin Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlzinan sebagaimana dimaksud dalam ayat Q) diatur oleh Menteri. Pasal 13 (1) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya:
a. b. c. d.
calon peserta pelatihan; tenaga kepelatihan;
kurikulum; sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan peIatihan;
e.
sarana dan prasarana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelatihan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diatur oleh Menteri. Pasal 14 (1) Menteri dapat menghentikan pelatihan apabila pelaksanaan pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyatai a. tidak sesuai dengan arah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b.
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimal
BAGIAN KETIGA PenemPoto
15
Pasal (1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaftsud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara masa bakti.
(3) Pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 16 Penempatan tenga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)dan ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab Menteri.
Pasal 17 Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilal
280
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehotqn
b. lamanya penempatan; c. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat; d. prioritas sarana kesehatan. Pasal 18 (1) Penempatan tenaga kesehatan dengan c:ra masa bakti dilaksanakan pada:
a. b.
sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
s4rana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah. c. lingkungan pergunran tinggi sebagai stafpengajar; d. lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (2) Pelaksanaan ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan instansi terkait.
Pasal 19 (1) Tenaga kesehatan yang telah melalaanakan masa bakti diberikan surat keterangan dari Menteri. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh izin menyelenggarakan upaya kesehatan pada sarana kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. Pasal 20 Status tenaga kesehatan dalam penempatan tenaga kesehatan dapat berupa pegawai negeri; atau
a. b.
pegawai tidak tetap.
BAB V PROFE'I DAN PERLINDUNGAN HUKUM
'TANDAR BAGIAN KE'ATU
ttqndqr Proferi Pasal 21 (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan. (2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) ditetapkan
oleh Menteri.
Pasal22 (1) Bugt tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk: a. menghormati hak pasien; b. menjaga kerahasian identitas dan data kesehatan pribadi pasien; c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan.
d. e.
meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan; membuat dan memelihara rekam medis.
Lompiron
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 23 (1) Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atan kematian yang terjadi karena kesehatan atau kelalaian. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAGIAN KEDUA
Perlindungon Huhum Pasal24 (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
(2) Pelaksanan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VI PENGHARGAAN Pasal 25 (1) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar p?estasi kel'a, pengabdian, kesetiaan, be{asa pada negara atau meninggal dunia dalam melal
BAB VII IKATAN PROFE'I Pasal 26
(1) Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimatsud dalam ayat
(l)
dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVIII TENAGA KE'EHATAN WARGA NEGARA A'ING Pasal2T (1) Tenaga kesehatan warga negara asing hanya dapat melakukan upaya kesehatan atas dasar izin dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan seba$aimana dimalaud dalam ayat (1)
diatur oleh Mdnteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang tenaga keq'a asing.
282
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWA'AN BAGIAN KE'ATU
Pembinoqn Pasal 28 (1) Pembinaan karier tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian
p)
i:itl:"ffflrffffHn
dimaksud daram ayat(l) dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tanaga kesehatan.
Pasal 29
(1) Pembinaan karier tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan.
(2) Pembinaan karier tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30 (1) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggungjawab penyeleng-gara danl atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.
(2) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksalnakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31
(1) Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan. (2) Pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimal
a. b. c.
bimbingan; pelatihan dalam bidang kesehatan; penetapan standar profesi tenaga kesehatan.
BAGIAN KEDUA Pengcwqsqn Pasal 32
Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya. Pasal 33
(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan.
(2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. b.
teguran; pencabutan bin untuk melakukan upaya kesehatan. (3) Pengambilan tindakan disiplin terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
283
Lompiron
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 34 Barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 84.Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Pasal 35 Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang No. 23 Thhun 1992 tentang Kesehatan, barang siapa dengan sengaja: a. Melakukan upaya kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 iyat (1); b. Melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l); c. Melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (l); d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l); dipidana paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan .Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kesehatafl yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Perafuran Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NO. 49 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kabinet RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Plt.
Lambock V. Nahattands, S.H.
284
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
PENTELAtA.*ti==^H'fi[i]^ifl
i=ill|lilfl ,io'32rAHUNree6
UMUM Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat-bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkanuntukmeningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanarnkan kebiasaan hidup sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumber dayatenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, pola pengembangan sumber daya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penemp atan tenaga kesehatan yang berskala nasional. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan. Pengadaan tenaga. kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan
baik oleh Pemerintah dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta sedangkan pendayagunaannya diselenggarakan secara efektif dan merata. Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu ditetapkan kebiy'aksanaan melalui pelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial di dalam kebutuhan penyelenggar aan upay a kesehatan. Di samping itu, tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga. kesehatan tersebut. Tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya akan mendapat perlindungan hukum. Terhadap jenis tenaga kesehatan tersebut di dalam melaksanakan tugas profesinya tetap diperlukan izin. Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatdn dalam menjalankan tugasnya harus selalu dibina dan diawasi. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya sehingga tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya aga.r tenaga kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas oleh ter:r;ga kesehatan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi.
28s
Lompiron
PA'AL DEMI PA'AL Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (T), (8) Cukupjelas Pasal 3 Persyaratan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan harus sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
Pasal 4 Ayat (1) Pengertian izin dalam ayat ini, misalnya surat penugasan bagi tenaga kesehatan; surat izin praktik alau tzin kerja bagi tenaga kesehatan tertentu. Ayat (2), (3) Cukup jelas
-
Pasal 5
Ayat
(1)
Bagi tenaga kesehatan untuk jenis tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri disyaratkan melakukan adaptasi untuk dapat melakukan tindakan kesehatan atau upaya kesehatan. Adaptasi dilakukan dengan maksud tenaga kesehatan untukjenis tenaga medis dan tenaga kefarmasian memperoleh penyesuaian ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar negeri dengan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk melakukan tugas profesi di bidang kesehatan di Indonesia. Adaptasi perlu dilakukan sebab karakter dan tingkat kesehatan serta lingliungan masyarakat Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Sehingga suatujenis penyakit tertenfu di luar negeri akan memerlukan analisa dan pendekatan, serta upaya pengobatan yang berbeda dengan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan tenaga kesehatanjenis tenaga medis dan tenaga kefarmasian yang diperoleh dari luar negeri dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.
Ayat (2) Cukup jelas Pasal6 Ayat (1), (2), (3), (4) Cukup jelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Izin penyelenggaraar pendidikan di bidang kesehatan adalah izn dari Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi pendidikan profesional di bidang kesehatan misalnya Akademi Perawatan, Akademi Kesehatan Lingkungan, Akademi Gizi, dan izin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagr peqdidikan akademik di bidang kesehatan misalnya Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Nasional.
Etiho Kedohteran don Huhum Kerchoton
Pasal9 Ayat (1), (2) Cukup
jelas
'
Pasal 10 Ayat (1), (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1)
Tempat pelatihan kesehatan lainnya adalah tempat pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pelatihan kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang beiwenang. Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 12 Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1), (2) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas Pasal 16 Cukupjelas Pasal t7 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1), (2) Cukup jelas Pasal 19
Ayat (l) Pemberian surat keterangan merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan bahwh tenaga kesehatan yang bersanlkutan telah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui masa bakti. Ayat Q), (3) Cukup jelas Pasal 20
Termasuk dalam pengertian status pegawai tidak tetap antara lain pegawai bulanan, pegawai harian, pegawai honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pegawai tidak tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tirhun 1990 tentang Masa Bakti dan lzin Ke{a Apoteker, Keputusan Presiden No. 37 Tirhun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti, dan Keputusan Presiden No. 23 Tifiun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Pasal 21
Ayat (1) Yang dimaksud dengan standar profesi tenaga kesehatan adalah pedoman yangharus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik.
Ayat Q)
Dalam menetapkan standar profesi untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan,
Menteri dapat meminta pertimbangan dari para ahli di bidang kesehatan dan/atutyang mewakili ikatan profesi tenaga kesehatan.
Pasil22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu dalam ayat ini adalah tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien misalnya dokter, dokter gigi, perawat.
287
Lompiron
Huruf
a
Yang dimaksud hak pasien dalam huruf ini antara lain ialah hak atas informasi, hak untuk memberikan./menolak persetujuan, hak atas pendapat kedua. Huruf b, c, d, e Cukup jelas Ayat Q) Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1), (2) Cukup jelas
Pasal24 Ayat
(1)
Perlindungan hukum di sini, misalnya rasa arnan dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa karena alam maupun perbuatan manusia. Ayat Q) Cukup jelas
Pasal25 Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas Pasal26 Ayat (1), (2) Cukup jelas Pasal2T Ayat (1), (2) Cukup jelas Pasal28 Ayat (1), (2) Cukup jelas Pasal2g Ayat (1), (2) Cukup jelas Pasal 30
Ayat
(1)
Dalam melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan, Menteri dapat mengikutsertakan para ahli di bidang kesehatan dan/atau yang mewakili ikatan profesi tenaga kesehatan.
Ayat Q) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1), (2) Cukupjelas Pasal 32 Cukup jelas
Pasal3Q Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas Pasal 34 Cukupjelas Pasal 35 Cukupjelas Pasal 36 Cukupjelas Pasal 37 Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONBS1A NO.3637
Lompircn 18 Kepurusm Mrxrenr Kmennmn Rl
No. 1334/Mer,rxes/t K lXl2OO2 Tenrlnc Kor'rn Nalonll Enx Peneurnru KeseHATAN
MENTERI KE'EHATAN REPUBLIK INDONE'IA
Menimbang:
a. bahwa
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan me-
rupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
b.
c.
Bahwa pelaksanaan penelitian yang menggunakan manusia sebagai objek penelitian wajib menghormati hak-hak azasi manusia dan sesuai dengan etika penelitian Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Mengingat:
1.
2. 3.
Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintfian Daerah (Lembaran Negara No. 3839) Undang-undangNo.39 Thhun 1999 tentangHakAzasi Manusia (Lembaran Negara Tfiun 1999 No. 165, Tirmbahan Lembaran Negara No. 3886)
4. Peraturan 5. 6. 7.
288
Pemerintah No. 39 Thhun 1995 tentang Penelitian dan Pe-
ngembangan Kesehatan ( Lembaran Negara Tfiun 1995 No. 67, Tirmbahan Lembaran Negara No. 3609) Peraturan Pemerintah No. 25 Thhun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Thmbahan Lembaran Negara No. 3952) Keputusan Menteri Kesehatan No.1179A,zMenkes/5K4./ 1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/Menkes./SK./XI/2001 tentang Organisasi dan Thta Kerja Departemen Kesehatan.
289
Lompiron
MEMUTU'KAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMISI NASIONAL ETIK PENELITIAN KESEHICAN. Pa.sal 1
(1) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelalcanaan etik penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan yang selanjutnya disebut Komisi Nasional Etik. (2) Komisi Nasional Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu lembaga nonstruktural dan berkedudukan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Pasal 2
Komisi Nasional Etik mempunyai tugas: Membina pelaksanaan penegakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai etik yarig berlaku. b. Menyusun pedoman-pedoman nasional di bidang etik penelitian kesehatan c. Memberikan pertimbangan atau sebagai saksi ahli dalam pemeriksaan penelitian
a.
kesehatan apabila diperlukan.
d.
Memberikan persetujuan etiVetJtical clearance terhadap penelitian yang aspek
etiknya perlu ditinjau secara khusus. Mengembangkan jaringan komunikasi nasional etik penelitian kesehatan Melindungi hak-hak dan keselamatan objek penelitian 5' Melaksanakan monitoring pelaksanaan etik penelitian di tingkat institusi h. Menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan e.
f
Pasal 3 (1) Keanggotaan Komisi Nasional Etik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur: * Peneliti
-
(2)
Dokter Ahli Hukum Ahli lainnya Wakil masyarakat awam
Jumlah anggota Komisi Nasional Etik sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
(3) Anggota Komisi Nasional Etik diangkat untuk masa bakti 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(4) Anggota Komisi Nasional Etik dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila meninggal dunia atau karena sesuatu hal yang tidak dapat melaksanakan fugasnya.
Pasal 4 (1) Anggota Komisi Nasional Etik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dapat mengusulkan keanggotaan Komisi Nasional Etik berkonsultasi dengan organisasi profesi.
290
Etiho Kedohterqn dqn Huhum Kesehoton
Pacal 5 (1) Susunan organisasi Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan terdiri dari: a. Ketua dan Wakil Ketua, yang dipilih diantara anggota Komisi Nasional Etik. b. Sekretaris, dijabat oleh staf senior Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
c.
Anggota (2) Tata Ke{a dan tata cara pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris ditetapkan oleh-Ketua Komisi Nasional Etik Pasal 6 Kepada Komisi Nasional Etik diperbantukan sebuah Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Pasal 7 Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelatsanaan tugas Komisi Nasional Etik dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan sumber lainnya yang tidak mengikat Pasal 8 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan diJakarta Pada tanggal 29 Oktober 2002
MENTERI KESEH,{TAN,
DT.
ACHMAD SUJUDI
Lsmpirqn
l9
Femrumu Mrnreru Kernlrln Rl N o. l4l9 I Mnrxg/Prn/X/2OO5
Trrurlrc PexvTUNGGARAAN Fmxnx Doxrun DAN Doxren Grcr
MENTERI KE'EHATAN REPUBLTK INDONE'IA
Menimbang: Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Thhun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur penyelenggaraan praktik Dokter dan Dokter Gigi dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Meningat: 1. Undang-undang Nomor 23 Thhun 2004 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 1992 No. 100, Thmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3495)
2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Undang-undang No. 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 2004 No. 116, Thmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4431) Undang-undang Nomor 32 Thhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) Peraturan Pemerintah No. 1 Tfiun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Kedokteran dan Dokter Gigi pembaran Negara Republik Indonesia Thhun 1988 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3366). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Thhun L996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 1988 Nomor 1, Thmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3637). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952).
Keputusan Presiden Nomor
9 Thhun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Ke{a Kementrian Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/Menkes,/SK,/XI/2001 tentang Organisasi dan Thta Kerja Departemen Kesehatan.
292
Etiho l(edohteion don Huhum Kesehoton
MEMUTU'KAN Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KESEFIAIAN TENTANG PENIYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik dalam maupun di luar negeri yang
3. 4.
5.
6. 7. 8.
9. 10.
diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan perundangundangan. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Surat Izin Praktik Sementara adalah bukti tertr.rlis yang diberikan kepada dokter dan doker gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rurnah Sakit Pendidikan dan jejaringnya. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektig bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraanvpaya kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran $gr. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (hnoaledge, shill and projisst'onal attilude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan professionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Organisasi Profesi adalah lkatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independent yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran
Gis.
11.
Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
BAB II IZIN PRAKTIK Pasal 2
(1) Setiap dokter dan Dokter Gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perseorangan wajib memiliki SIP.
Lompiron
293
(2) Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter grg1 yang bersangkutan harus meng{ukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik ' kedokterandilaksanakandenganmelampirkan: a. Foto kopi surat tan{a registrasi dokter atau surat tanda registrasi doker gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia y^ng masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang b. Surat pernyataan mempunyai tempat Praktik c. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah di tempat akan praktik; d. Foto kopi surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. e. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tigt) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (3) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksu d ayx Q) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga. (4) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepert contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini Pasal 3 (1) Dokter atau dokter ggr yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat Q) diberikan SIP untuk 1 (tuto) tempat praktik. (2) SIP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sepanjang Surat Tianda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. (3) Bentuk format SIP Dokter dan Dokter gigi sebagaimana contoh Formulir pada lampiran II Peraturan ini. Pasal 4 (1) SIP diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan. (2) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud ayx (l) dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabtrpaten/Kota lain baik dari Provinsi yang sama maupun Provinsi lain.
(3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antarajumlah dokter dan dokter gigiyangtelah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pasal 5
(1) SIP bagi dokter dan dokter gtg y*g melakukan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut dan juga mempunyai tugas untuk melakukan proses . pendidikan berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut. (2) Pimpipn Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fakultas Kedokteran tempat sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut.
Pasal 6 (1) Dokter atau dokter grgr, yang diminta megnberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau fugas kenegaraan, yang bersifat insidentil tidak memerlukan SIP
294
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
(2) Pemberian pelayanan yang bersifat insidentil sebagaimana dirnaksud ayat (1) harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat. Pasal 7 (1) Untuk kepentingan kedinasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan surat tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di Rumah Sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (l) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui.
Pasal 8 (1) Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan Dokter spesialis (PPDS) atau program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) diberikan SIP khusus secara kolektif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota di mana Rumah Sakit Pendidikan tersebut berada. (2) SIP khusus sebagaimana dimaksud ayat (l) diberikan kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan. (3) SIP khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan. (4) SIP khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku di sarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk. (5) Pimpinan Sarana dimaksud ayat (a) harus memberitahukan peserta PPDS dan PPDGS yang sedang mengikuti pendidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten,/Kota dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
Pasal 9 (1) Peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi (Co-ast) yang sedang mengikuti pandidikan di sarana pelayanan kesehatan diberikan surat keterangan pelaksanaan studi secara kolektif oleh Ketua Progaram studi. (2) Berdasarkan surat keterangan pelaksanaan studi secara kolektif sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan menerbitkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas secara kolekiif yang berlaku pada Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan, serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk. (3) Surat Keterangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten,/Kota dimana Rumah Sakit Pendidikan dan Sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan, serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Pasal 10 (1) Dokter atau dokter gigi yang telah teregistrasi yang menunda masa bakti dan belum diterima sebagai peserta PPDS,/PPDGS dapat diberikan SIP sementera . (2) SIP sementera sebagaimana dimaksud p^da ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui dan gugur apabila telah diterima sebagai peserta PPDS,/PPDGS.
Pasal 11 (1) Dokter atau dokter gigi spesialis yang telah teregistrasi dan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya dalam rangka menunggu penempatan dalam rangka masa bakti dapat diberikan SIP Spesialis Sementara.
295
Lompiron
(2) SIP Spesialis Sementara sebaga.imana dimaksud dalarr ayat (1) hanya berlaku di Rumah Sakit tempat pelaksanaan pendidikan dan jejaringnya. (3) SIP Spesialis Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan gugur apabila telah memperoleh Surat Keputusan Penempatan.
Pasal 12 (1) Dokter-atau dokter gigi warga Negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebaga.imana dimaksud Pasal2 ayat Q) (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus: a. Memiliki surat izin keq'a dan tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan, b. Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.
BAB III
PELAK'ANAAN PRAKTIK Pasal 13 (1) Dokter atau Dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokeran didasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan
kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan
pemulihan kesehatan. (2) Keesepakatan sebagaimana dimaksud ayal (l) merupakan upaya maksimal dalam rangka penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
Prsal 14 (1) Dokter dan dokter gigi data memberikan kewenangan kepada perdwat atau tenaga kesehatan tertenfu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
(l) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud ayat
Pasal 15 (1) Bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak, balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat
(1)
dilaksanakan sesuai keterituan
peraturan perundang-undangan.
"*trtS.ur"r
dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 17 (1) Doker atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang dilakukan. (2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pasien. (3) Pemberian penjelasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (I) dan ayat (2) dilalaanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
296
.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Pasal 18 (1) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan tindakan kedokteran wajib menyimpan segala sesuatu yang diketahui dalam pemeriksaan pasien, interpretasi penegakan diagnosis dalam melakukan pengobatan termasuk segala sesuatu yang diperoleh dari tenaga kesehatan lainnya seb4gai rahasia kedokteran. @ Ketentuan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai perafuran perundang-undangan.
Pasal 19 (1) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat d4ftar dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik di saranan kesehatan yang bersangkutan. Q) Daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayet (l) meliputi dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP pada sarana kesehatan yang bersangkutan. (3) Pimpinan sarana kesehatan wajib menempatkan daftar dokter sebagaimana dimalaud ayat Q) pada tempat yang mudah dilihat. Pasal 20
(1) Dokter dan dokter gtg y*g telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran. Q) Papan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat nama dokter atau dokter gtgr dan No. registrasi sesuai dengan SIP yang diberikan. (3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayar Q) berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti. (4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP atau sertifikat Kompetensi peserta PPDS dan STR.
Pasal 21 (1) Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) wajib membuat pemberitahuan.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
Pasal22 (1) Dokter atau dokter gigi dalam melaksandkan praktikkedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. (2) Dokter dan dokter gigi dalam keadaan gaw at dan / atau dantrat berwenang melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran glgl sesuai dengan keburuhan medis dalam rangka penyelamatan jiwa.
(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat dilakukan sesuai dengan standar profesi.
(1) dan ayat (2) harus
BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 23 (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan terhadap semua SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya. Q) Catatansebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia dan tembusannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, organisasi profesi setempat.
297
Lompiron
BAB U PEMBINAAN DAN PENGAWA'AN
Pasil24 (1) Menteri, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintahan Daerah, dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diarahkan pada pemetaan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter oioi
b_b^'
Pasal25 (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan ini. (2) Sanlai administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP (3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.
Pasal26 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP doker dan dokter gigi: a. atas dasar keputusan MKDKI b. STR dokter atau doker gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan c. Melakukan tindak pidana
Pasal2T (1) PencabutanSlPyangdilakukanDinasKesehatanKabupaten/Kotawajibdisampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambatJambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan. (2) Datam hal keputusan dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, yangbersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima. (3) Menteri setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud ayat Q) meneruskan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari.
Pasal 28 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIP dokter dan dokter gigi kepada Menteri Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi, serta tembusannya disampaikan ke organisasi profesi setempat.
t u'
.r r-^^. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29
(1) Dokter dan dokter gigi yangtelah memiliki Surat Penugasan dan atau SlPberdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang No. 29 Tirhun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan telah memiliki Surat Tbnda Registrasi dan SIP
298
Etihc Kedohteron don Huhum Kesehoton
(2) Dokter dan dokter gtgt yang belum memiliki Surat Penugasan atau Surat Thnda Registrasi dan SIP sebelum tanggal 6 Oktober 2005, dinyatakan telah memiliki Sertifikat Komptensi sesuai ijazah yang dimiliki. (3) Dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2), harus menyesuaikan
dengan ketentuan sebaga.imana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
(4) Dokter dan dokter gigi spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan atau jejaringnya dalam rangka menunggu penempatan dianggap telah memiliki STR dan SIP Sementara.
(5) Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan doktEr dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Menteri c.q. Biro Kepegawaian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. (6) Terhadap dokter dan dokter gigi spesialis sebaga.imana dimaksud pada ayat (4) ' dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib menyelesaikan STR dan SIP Sementera. (7) Dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP lebih dari 3 (tigu) tempat praktik sebelum berlakunya Undang-undang No. 29 Thhun 2004 tentang Praktik Kedokteran, harus menetapkan 3 (tigu) tempat praktik yang dipilih paling lambat 6 (enam) bulan setelah peratura"n
ini berlaku.
(8) Terhadap dokter atau dokter gigi yang SIPnya habis dalam masa periode 6 Oktober 2005 sampai dengan 29 April 2007, wajib mengajukan permohonan STR kepada Konsil Kedokteran Indonesia dengan menggunakan Surat Penugasan yang dimiliki. (9) Terhadap dokter atau dokter gigi yang berlaku SIPnya habis periode 6 Oktober 2005 sampai dengan 6 April 2006 dinyatakan SIPnya masih tetap berlaku sampai STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. (10) SIP sebagaimana dimaksud ayat (l) wajib diperbarui dengan menggunakan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 30
(1) Dokter dan dokter glgr yang saat ini sedang mengikuti pendidikan spesialis yang belum memiliki STR Khusus dan SIP Khusus secara kolektif dinyatakan telah memiliki SIP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. (2) Pimpinan Sarana Pendidikan dan Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam waktu 6 (enam) bulan wajib menyelesaikan SIP Khusus bagi dokter dan dokter gigi yang saat ini sedang mengikuti pendidikan spesialis. Pasal 31
(1) Dokter dan dokter gtgt yang saat ini disamping menjalankan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan, menjalankan program pendidikan dokter dan dokter gg d- atau menjalankan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka pendidikan dokter dan dokter gigi atau menjalankan tugas kedinasan pada sarana pelayanan kesehatan tertentu, dinyatakan telah memiliki SIP yang berlaku bagi Rumah Sakit Pendidikan danjejaringnya serta pada s aranapelayanan kesehatan tertentu.
(2) Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Fakultas Kedokteran dalam waktu 6 (enam) bulan wajib menyelesaikan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat sarurn pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 916l Menkes,/PerlVlll/1997 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 33 Ketentuan teknis pelaksanaan yang diperlukan, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri. Pasal 34 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan diJakarta Pada tanggal 5 Oktober 2005
MENTERI KESEHATAN,
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP(K)
300
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehston
Formulir I Perihal: Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Di Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama Lengkap
Alamat Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin
Thhun lulusan No. Registrasi Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk yang ke...............kaIi. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:
a. Memiliki
b. c. d. e.
surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku. Fotg copy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukfi tehh selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah tempat praktik Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tigr) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
Demikian atas perhatian bapaVibu kami ucapkan terima kasih.
Yang memohon
*) coret yang tidak
prlu
Lompiron
Formulir
II
KOP
DINAS KES EFII(|AN KABUPATEN,/KOTA
suRAr IZIN PRAKrIK.ltl:]
?*:*.::ouR
GIGI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No................ tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Keseahtan Kabupate n/ Kota*)
0{*u)
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Tembusan:
Menteri Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Organisasi Profesi
*) Coret yang tidak perlu
...............................
Lcmpirsn
20
tumr'tuRAT KeremrucAN Doxren
1.
Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit X
Alamat Surat Keterangan Lahir No.
Yang bertanda tangan di bawah ini, dr............. ..........., jabataH Dokter pada Rumah Sakit X, menerangkan bahwa pada hari...... 1g1..................., puku1.,.............. telah lahir seorang putera"/puteri-) yang kemudian diberi nama:
Berat badan lahir Tinggr badan Nama ibu Nama ayah
Alamat
Dokter tersebut,
(d'.'..'.......'......' . .. .........)
*) Coret yang tidak perlu
302
l
2.
Surat Keterangan Meninggal Dengan ini diterangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama Umur
: :
Jenis kelamin:
Alamat
:
...................... ...................... ................... ..................,...
Benar dirawat di Rumah Sakit X pada
Nama yang tersebut
di
tanggal
s'd.'.....'..'..'.,....'...."...'
atas telah meninggal dunia
tanggal........... pukul.,.........,...
di Rumah Sakit
pada
WIB.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
3.
Surat Keterangan Sehat Dengan ini diterangkan dengan sungguh-sungguh bahwa: Nama
Umur Jenis kelamin Pekerjaan
Alamat Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar, berada dalam keadaan sehat.
Demikain surat keterangan ini diberikan untuk keperluan
'..'...........' ,...........-)
Dokter tersebut,
(d''...'.'..'.'..'..'..'.. .."..'.... ..'.)
*) Diisi sesuai keperluan, misalnya: Memperoleh SIM, nikah, lamaran
ke{a dan pendidikan lanjutan.
304
4.
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
Surat Keterangan sakit untuk istirahat Dengan ini diterangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama
Umur
Sehubungan dengan sakitnya perlu istirahat/beke4'a ringan selama hari, terhitung mulai tanggaI.............. s.d..................., 200....
. (..
)
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.
Dokter yang merawat,
(d...........'..'.......
5.
.
.)
Surat Keterangan Cuti Melahirkan Dengan ini diterangkan dengan sesunggrhnya bahwa:
Nama Umur Alamat
:
.................
.........................
:.......................
: ....................... Sehubungan dalam keadaan hamil lanjut perlu beristirahat selama bulan mulai
tanggal
3
(tigu)
s.d.....................,200......
Demikain surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.
Dokter tersebut,
305
6.
Surat Keterangan Hamil bepergian dengan pesawat u{ara Dengan ini diterangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama
Umur Alamat Pada waktu ini hamil ......... bulan dan dalam keadaan sehat, dengan demikian dapat dibenarkan bepergian dengan pesawat udara.
Dokter tersebut,
(d'............................ .'...'..)
Visum et Repertum Pro-Yustitia
Visum et Repertum No:..... / VR /..... /.....
/
Permintaan
Pemeriksa
Thnggal: No. Pol :
Nama
: dr.
NIP
:
Penldik:
Instansi:
NRP
:
Instansi
:
Perihal
:
Pemeriksaan
Korban
Nama Umur Kelamin Pekerjaan Agama Alamat
:
Thnggal:
:
Pukul
:
Tempat:
:
Diduga mengalami:
: :
:
306
Etiho Kedokteron don Huhum Kesehoton
Hasil Pemeriksaan.
A.
Fakta dari pemeriksaan pertama sekali.
Thnggal:
Keadaan umum Tingkat kesadaran Denyrt nadi
Tekanan darah:
Pernapasan
Suhu
badan
:
Kelainan Bagian luar tubuh Bagian dalam tubuh:
B.
Fakta yang dialami selama perawatan
ffiu$f'o."oaan
kelainan luar dan dalam tubutr sebagai berikut:
"""""T""""""'
Kesimpulan Dali fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan dan perwart aan, dapat kami simpulkan bahwa penderita telah: I. Sembuh sempurna dan tidak mendapat halangan dalam melakukair pekerjaannya.
II. Sembuh tanggal
III.
setelah mendapat perawatan se1ama.,........... dari tanggal .............. s.d.
........
A.
Luka yang dialami korban dapat mengancam kematian
B.
Luka yang dialami korban dapat menimbulkan halangan dalam men-
jalankan pencahariannya. C. Mendapat cacat besar D. Mengalami kekudungan (amputasi)
E.
Gangguan: penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan.
F. G.
Gangguan ingatan lebih dari 4 minggu Gugurnya kandungan I
Penutup Demikian keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan sebagai dokter. Tirnda tangan
(I.{a*" dokter pemeriksa)
Lqmptuqn
2l
Coruron'Cotttott tumr PrnnvlrAAN Prunlr/Wn
l
FORMULIR-A SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
OPERASI DAN PEMBIUSAN Saya yang bertmda tangan di bawah
Nama
Umur Alamat Hubungan kelurga dai pasien nama Bertindak untuk dm atas nama pasien dengm ini memberi izin unh.rk melakukan tindakan operasi
kepada
: i :
Persetujuan inijuga saya berikan untuk pembiusan umum atau lokal yang diperlukan dalam tindakan operasi Bila pada waktu operasi berlangusng ternyata diperlukan operasi lain demi kepentingan/keselamatan jiwa, saya juga memberi izin kepada Dokter/Dokter lain untuk melakukan perluasan opermi dimaksud. kepada saya telah dijelmkan reperlunya tentang prosedur, harapm dan risiko dtri tindakan operasi ini, dhn saya telah memahaminya.
Tim akm berusaha sebaik mungkin dan saya memahami tidak ada jaminm bahwa opirasi akm selalu berhmil dengan baik dm saya tidak akan menuntut bila segalanya telah dilalsmakm sesuai Saya meyakini Dokter beserta
stmdar profesi. Persetujum ini saya berikm dalam keadam sadar tanpa ada pemalsam dari manapun.
Medm,
..........,........
Pukul:. ................. WIB Yang memberi persetujual
Saksi-saksi
Nama
Thnda tangm
Alamat
(...........,..... ................)
1. ............................
2. ............................
INFORMASIDOKTER Saya menyatakm bahwa saya telah menjelaskm seperlunya tentang prosedur, harapm, dan risiko
operasTpembiusan
ddi tindakm
yang akan dilakukan.
Dokter Bedah,
Dokter Anestesi
()
()
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
307
308
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
FORMULIR.B S
URAI PERNYATAAN
PERS E"TUJUAN
TINDAKAN PENGOBATAN KHUSUS Yang bertanda tangan di bawah ini: (s
aya,/istrTsuam t / 1br/b apaV saudara,/dll*)
Nama IJmur Alamat Bertindak untuk dan atas nama dengan ini memberi izin kepada untuk melakukan tindakan dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan
juga telah memberikan persetujuan untuk memberikan pembiusan dan/atau obat dan/bahan lain yang diperlukan untuk tujuan pengobatan dimaksud. Saya
Untuk itu kepada saya telah diy'elaskan Dokter tentang prosedur, harapan dan risiko dari tindakan pengobatan yang akan dilakukan, dan saya tidak akan menuntut bila segalanya telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesi.
Persetujuan ini saya berikan dalam keadaan sadar tanpa pemaksaan dari manapun. Medan,...............i.....................
Pukul :................WIB Yang memberi persetujuan
Saksi-saksi
Nama
Alamat
Thnda tangan
1. .................................
Saya menyatakan bahwa saya telah menjelaskan seperlunya tentang prosedur, harapan,
dan risiko dari tindakan pengobatan khusus yang akan dilakukan.
Dokter,
() Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
309
Lompiron
FORMULIR-C SURAT PERNYATAAN PERS E"TUJUAN
TINDAKAN DIAGNOSTIK Yang bertanda tangan di bawah ini: (s
ayalistri./suam r/ ibu/b apakl satdar a./
dll')
Nama
Umur Alamat Bertindak untuk dan atas nama
Medan, Rrkul :.............. WIB Yang memberi perserujuan
() Saksi-saksi
Nama
Tanda tangan
Alamat
....)
(.... .... ....... ...
..)
Saya menyatakan bahwa saya telah menjelaskan seperlunya tentang prosedur, harapan,
dan risiko dari tindakan pengobatan khusus yang akan dilakukan.
Dokter,
(________) Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
3to
Etiho Kedohterqn don Huhum Kelehoton
U*''* "O*ULIR-D
SURAT PERNYATAAN PENOI,AKAN TINDAKAN OPERASI, TINDAKAN MEDIK LAIN,/RAWAT INAP Saya yang bertanda tangan di bawah
Nama
ini: :..............,....,...,...
Umur Alarnat Hubungan dan pasien
keluarga nama
:.,,........................ :........................,.
Bertindak untuk dan atas nama pasien:...,......... menyatakan dengan sesungguhnya dan atas pertimbangan dan kehendak sendiri, telah memutuskan untuk menolak dilakukan tindakan operasTtindakan mediVrawat inap*) pada nama O.S.
Sebelum penolakan ini saya lakukan, kepada saya yelah diterangkan tentang peringatan akan bahaya, risiko serta kemungkinan-kemungkinan yang akan'timbul apabila tidak dilakukan operasTtindakan mediVrawat inapl) Walaupun saya telah memahami sepenuhnya penjelasan tersebut, narnun saya tetap pada kepufusan di atas dan menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang telah saya ambil.
Medan, Pukul :...............,
...............................
WIB
Yang memberi persetujuan
Salsi-saksi
Nama
Alamat
Thnda tangan (..........:................)
2.....................
(............................)
Saya menyatakan bahwa saya telah menjelaskan seperlunya tentang prosedur, harapan,
dan risiko dari tindakan pengobatan khusus yang akan dilakukan.
Dokter,
() Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
Lompirqn
22
Conron tumr Fenruvarmn PenrerufuAN
terel.lu Pentrulm
pff)
Contohr Penjelasan kepada calon subjek penelitian makanan tradisional sebelum meminta Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP)
Tirjuan proyek penelitian kami adalah untuk menemukan jenis dan jurnlah makanan yang dikonsumsi oleh penduduk terutama oleh orang-orang dewasa yang menggunakan makanan tradisional di daerah ini. Penelitian ini akan membantu menentukan manfaat dan nilai gizi serta risiko menggu.nakatt rnuk-ut tradisional tersebut. Pada akhir penelitian, pimpinan proyek akan menyampaikan laporan kepada masyarakat dan kalau perlu dibahas hasil-hasilnya. Jika Anda bersedia ikut, Anda akan diwawancarai selama +30 menit mengenai makanan tradisional yang dikonsumsi. Kepada Anda tidak dikenakan biaya apapun. Semua informasi merupakan rahasia. Nama Anda tidak akan dicantumkan. Di semua formulir digunakan No. kode. Penelitian ini dilakukan oleh dokter X dan Y, SKM. Dana penelitian disediakan oleh donor Z. Anda dapat menolak menjawab pertanyaan di setiap waktu dan berhak mengundurkan diri jika tidak bersedia lagi ikut penelitian ini. Pewawancara atau administrator setempat akan menjawab semua pettanyaan Anda, namun setelah wawancaratersebut jika Anda memerlukan penjelasan lebih lanjut atau ada hal-hal terkait dengan penelitian ini harap menghubungi dokter X atau Y, SKM di alamat..... telp......
3tl
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
312
SURAT PERNY,{TAAN PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)
UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
:
Umur
:
Alamat: Setelah membaca,/mendapatkan penjelasan dan saya memahami sepenuhnya tentang penelitian,
Judul Penelitian Nama penelitia utama Jenis penelitian
Lokasi penelitian Jangka waktu penelitian
Institusi yang melakukan Penelitian: Dengan ini, saya menyatakan bersedia mengikuti penelitian tersebut secara sukarela sebagai subjek penelitian. Saya berhak mengundurkan diri kapan saja tanpa pengaruh terhadap pelayanan kesehatan kepada saya
Thnda tangan subjek
Nama
Tirnggal
Kalau perlu: Pihak berwenang/wakil yang sah
Thnda tangan subiek Nama
Thnggal
Saksi-saksi
Thnda tansan subiek Nama
Tbnggal
Pewawancara,/p embahas
Timda tangan subjek
Nama
Tlmggal
Dlrrnn Jrncxlran
AID AIDS AIPI AKDR AKI AKP ANC AMDAL ART ASTEK BBT BOR BTO BW
- Arteficial Insemination by Donor - Acquired Immunodeficienry Syndrome - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia - Alat Kontrasepsi Dalam Rahim - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Perinatal - Antenatal Care - Analisa Dampak Lingkungan - Assisted Reproductive Technology - Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja - Bahan Biologi Tersimpan - Bed Occupation Rate - Bed Tirrn Over - Burgelijk Wetboek CI.ALFREDS - Comunication, Information, Administration,
CIOMS CME CT:Scan CUKB DEPKES DNA DNR EEG ELSI EQ ERSI ET GDR GIFT HIV HGF HGP HIPERKES
-
Legal,
Financial Research, Education and Documentation, Statistic Council for International Organization of Medical Science Continuous Medical Education Computerized Tomographic Scanning
- CaraUji KlinikyangBaik
- Departemen Kesehatan - Deoxyribose Nucleid Acid - Do Not Resuscitate - Electro Encephalography - Ethical, Legal and Social Implication - Emotional Quotient - Etika Rumah Sakit Seluruh Indonesia - Embryo Tiansfer - Gross Death Rate - Gamete Intra Fallopian Tube - Human Immunodeficiency Virus - Human Growth Factor - Human Genome Project - Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja 313
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
ICSI ICU IDI IFGO IQ IMRAD IVF KB KBK KEPK KNEPK KIE KLB KODEKI Kontap KKI KTD
- Intra Cltoplasmic Sperm Injection - Intensive Care Unit - Ikatan Dokter Indonesia - International Federation of Gynaecology and Obstetrics - Intelectual Quotient - lntroduction, Methods, Result And Discussion
PP
-
In Vitro Fertilization
- Keluarga Berencana - Kurikulum Berbasis Kompetensi - Komite Etik Penelitian Kesehatan - Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan - Komunikasi, Informasi dan Edukasi - Kejadian Luar Biasa - Kode Etik Kedokteran Indonesia - Kontrasepsi Mantap. - Konsil Kedokteran Indonesia - Kehamilan Thk Diinginkan KUH PERD,{T,{ - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana LOS - Length of Stay LRD - Living Related Donor LSDI - Lafal Sumpah Dokter Indonesia LSM - Lembaga Sosial Masyarakat MKEK - Majelis Kehormatan Etika kedokteran MKDKI - Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MRI - Magnetic Resonance Imaging NDR - Net Death Rate ODHA - Orang Dengan HIV/AIDS P3EK - Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran PAPS - Pulang Atas Permintaan Sendiri PASUTRI - Pasangan Suami Istri PBB - Perserikatan Bangsa-Bangsa PCR - Polimerase Chain Reaction PDGI - Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia PERHUKI - Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia PERMENKES - Peraturan Menteri Kesehatan PERS - Panitia Etika Rumah Sakit PERSI - Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia PIRS - Peraturan Internal Rumah Sakit PISM - Peraturan Internal Staf Medis PSP - Persetujuan Setelah Penjelasan PKMI - Perhimpunan Kontrasepsi Mantap Indonesia PORMIKI - Persatuan Professional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia
Peraturan Pemerintah
31s
Doftor lstiloh
PPM dan
PLP - Pemberantasan
PMS PPDS PPDGS PUSSI RM RSCM RMK RSGS RRC SARS SID SIP SK SpAn SpB SpF SpKK SpOG SpPD STD STR SQ TET TOI TRB UGD UI USG UNESCO UUPK UU RI VER WHO WMA WNA WNI ZlYt
-
-
-
-
-
Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Penyakit Menular Seksual Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Perkumpulan Untuk Sterilisasi Sukarela Rekam Medis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Rekam Medis,/Kesehatan Rumah Sakit Gatot Subroto Republik Rakyat China Severe Acute Respiratory Sindrome Surat Izin Dokter Surat lzin Praktik Surat Keputusan Spesialis Anestesi Spesialis Bedah Spesialis Kedokteran Forensik Spesialis Kulit dan Kelamin Spesialis Obstetri dan Ginekologi Spesialis Penyakit Dalam Sexual tansmitted Disease Surat Tanda Registrasi
Spiritual Quotient Tirbal Embryo Transfer Thrn Over Interval Teknologi Reproduksi Buatan Unit Gawat Darurat Universitas Indonesia
Llltrasonografi United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization Undang-Undang Praktik Kedokteran Undang-Undang Republik Indonesia
- Visum et Repertum - World Health Organisation - World Medical Association - W-ga Negara Asing - Warga Negara Indonesia - Zygote Intra Fallopian Tube
KereruruAN Huxun
Oath
Hippocratic
8,224
Nuremberg Code (1947) 184,225 Declaration of Geneva (1948) 226 Declaration of Human Right, Persatuan Bangsa-Bangsa (1948) 48, 184 Declaration of Helsinski (1964) 185 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun t966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran 79,
234 Deklarasi Oslo 1970 tentang Abortus Buatan
Legal
107
Declaration ofSydney 238 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 03UBirhtp/1972 tentang Medtbal Recording/ Rrponng dan HoEital
Stattsttc 64
Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 034/Birhry/L972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah
Sakit
64
Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 134,zMetkes/SWlY/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Rumah Sakit 64 Pernyataan IDI tentang Rekam Medis SK PB IDI No. 315,zPBlA.4,288 64,257 Pernyataan
IDI tentang ltformed Consent SK PB IDI No.3I9/PB/A.4/88 259
Pernyataan IDI tentang Mati SK PB IDI No. 23VPBIA.4/07/90 t22,124
Pernyataan
PB IDI No. 22VPB/A-4/04/2002 tentang Kode Etik
Indonesia
Kedokteran
15
Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 724,zMenkes/SK/Y/2003 tentang Kartu Pernyataan Kesehatan Seaere Acate ResptVatory Syndromr (SARS) 143 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 424/Menkes/SV\r/2003 tentang Penetapan Seaere
Aaie
Respiratory Syndrome
KUTIAP
Pasal170 PasaIlT9 Pasal267 316
81 95 101
(SARS)
143
317
Ketentuon Huhum
KUHP Pasal299
110
Pasal 336
110 108
Pasal,347 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
348 349
108 108 108
383
285 286 Pasal287
t77
Pasd.294 Pasal322
t77 80
338 340 344
121
345 359
t2t
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
177
177
t21 12t
12t
KUHPerdata Pasal Pasal Pasal Pasal
43 44
1313 1320 1338 1365
45 81
Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 560/Menkes/Per/X/1981 tentang Pemberian Izin menjalankan pekeq'aan dartizin praktik bagi doker umum t43
Peraturan Menteri Kesehatan
Sakit
RI No.
l59b/Menkes/Per/ll/1988 tentang
Rumah
159
Peraturan Menteri Kesehatan No. 554,/Menkes /Per/Xll/t982 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK) 179 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 560/Menkes/Per/YV7989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Thta Cara Penyampaian Laporannya dan TataCara Penanggulangan Seperlunya 143 Peraruran Menteri Kesehatan RI No. 585,zMenkes/IX./1989 tentang Persetujuan Tindakan
Medrk (Infomed Consenf 72 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a,/Menke s/Kl,/L989 tentang Rekam M edis (medical
record) 65,261 Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 1419,/Mer*es/Per/X./2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Doker Gigi 34 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1958 tentang Wajib Daftar Ijazah Dokter dan Doker
GiCt
54
Peraturan Pemerintah No. 26 Tbhun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Thhun 1963 tentang Lafal Sumpah,{anji Dokter Peraturan Pemerintah No.
10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia
Peraturan Pemerintah Rl No. 33 tahu+1977 tentang Asuransi Tenaga
Gigi
kedokteran
Ke5'a
139
12
79
Etiho Redohteron don Huhum Kesehoton
318
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981 tentang Bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat sertajaringan tubuh manusia 22,246,269 Peraturan Pemerintah No. 39 Thhun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehat-
an
I85,189,287
Reglement op de Dienst de Volsgezondheid Staatblad 1882 No 97 Lafal Sumpah Dokter di Indonesia padazarrran Belanda 9 Reglemen Indonesia yang diperbarui Pasal277 81 SK Menkes RI 434lMenkes/SK,/X/1983 tentang Lafbl Sumpah Dokter Indonesia 9
SK Menkes No. 1334lMenkes/SK/X/2002 tentang Pembentukan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan
(KNEPK)
287
SK Menkes No. 187lMenkes/SWll/2003 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan
(KNEPK)
186
SK. DirekturJendral Pelayanan Medik No. 78 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan RM di
rumah
sakit
65
Undang-undang ke4'a (1948-1951) L37 Undang-undang No. 2 Tirhun 1966 tentang
hygiene
131
tahw1947 137 No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum I28 Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentahg ketentuan pokok mengenai jaminan Undang-undangKecelakaan
Undang-undang
sosial
138
Undang-undangNo. 6 tahun 1962 tentangwabah 92, 140 Undang-undang No. 7 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang No. 6 tahun 1962
tentangwabah 240
Undang-undang Rl No. 10 tahun 1963 tentangTenaga Kesehatan 27 Undang-undang Keselamatan Kel'a tahun 1970 138 Undang-undang Kompensasi
Ke{a
138
Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 131 Undang-undang Rl No. 23 tahun t992 tentang Kesehatan 26 Undang-undang
RI No. 10 tahun
1992 tenlatg Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera 110
United Nation on Human Cloning
2005
110
Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tirhun 2004 tentang Praktik Kedokteran 34
lnoexr
A
Bioetika l, 3, 4, 186, 2I9, 220, 221, 222 pengertian 1 Brain sten dcath lI9
Abortus 105, 107, 176,220, 315 dan Deklarasi Oslo (1970) 107 dan kehamilan tidak diinginkan dan KUHP 108
definisi 107 UU No.23 tahun 1992 dan
(KTD)
108
l4l
107
AIDS (Acgumd Immunodefaenry Syndrome) 114 kehamilan dalam 114 AKI (angka kematian ibu) 22,108,312 AKP (angka kematian peinatal) 22, 3I2
altruism Aspek
3
etik
126, 128, 134, 135, L40, 220
kesehatan ke{a 134 kesehatan lingkungan 128
penyakit menular 140 transplantasi 126 Aspek hukum 122, 123, 136, 219, 222, 223 kesehatan ke{a 134 kesehatan lingkungan 128
penyakit menular 140 transplantasi 123 Asuransi tenaga
Avicena
ke{a
139, 316 14
B Bahan Biologik Tersimpan
Communhable desease Complinentary and Altenanoe Medrane (CANI) 150 Constitutrbn of TIte World Healtlt Organizahon
(1976) 23e
D Declaration of Geneva (1948) 226, 315 Declaration of Helsinki 185, 229, 233 additional principles for all medical research combined with medical care 232 basic principles for all medical research 229, 230
Declaration dan
14
pelopor kedokteran
c
(BBT) 183, 186, 190,
tgt,221,312 etika pemanfaatan 190
Bayitabung 90,111,220 donasi oosit 111 donasi sperma 111 fertilisasi in vitro pada 111 gamete intra-tuba lhllopii 111 kriopreservasi embrio lll pembelahan embrio 111 suntikan sperma intra-sitoplasmik 111
tandur alih embrio 111 tandur alih einbrio intra-tuba 111
PTM
oflisbon (1981)
73
73
Declaration olsydney A Statement ofDeath 238 DeklarasiJenewa 7, 8, 9, l0 Deklarasi Oslo (1970) dan abortus 107 Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Klonasi pada Manusia 114 DNA (dnxynbae nucleid aadl 112 DNR (do not resaa:tation) 119
Donasi oosit 111 Donasi sperma 111 Duties of Doctors in General 227 Duties ofDoctors to Each Other 227 Duties of Doctors to The Sick 227
E Embryo oyopraenation
lll
l\I
Enbryo splimng Enbyo transfrr (ET) 111, 312,314
3t9
320
Etiho Kedokteron don Huhum Kesehoton
H
Emohbnal Quottenl (EQ) 3 Endonuklease dan enzim ligase 112 dan rekayasa genetik 112
Etltically acceptable 2 ' E tlti ca Ily unaccep ta b le 2 Ethics 2, 4, 107, 2t0, 215, 2L8, 220, 221, 222,
223,227,229 Ethos 2,3,210 Etika kedoktleran I,2-217 , 204,219-223
definisi 2 pengertian
(KNEPK)
t36, t37, 204, 2I2, 2I3, 2L8, 219, 220, 221,222,313 dan UU Kesehatan 27
penelitian epidemiologi 193 penelitian genetik 194 penelitian pada subjek khusus 188 penggunaan hewan percobaan 191 persetujuan setelah penjelasan (PSP) 186 prinsip etita umum 185 Etika umum 185
prinsip 185 Etilolegal 17, I73,
eutanasia
dan
120
pengertian 1 Human Growth Factor (HGF 112 dan rekayasa genetik 112
I
186
pemanfaatan bahan biologik tersimpan 190
174, 175,
182,220
pelanggaran 17,175 Etik penggunaan hewan percobaan 191 Eutanasia 22, 116, 718, lI9, 720, 2ll, 2I7, 222 119
langsung 120 tidak langsung 120 dan hukum jenis 119
HIV dalam kehamilan 105, 106, 107, ll4 Hos|ital Bykzts 16l, 162, 163, 164, 166,219 Hukum kesehatan l, 4, 5,27,28, 63, 128, 134,
1
sanksi pelanggaran 173 Etika klinis 84 Etika murni 17,173, 174 pelanggaran 17,174 Etika penelitian kesehatan I83, 287 etik penggunaan hewan percobaan 191 komisi etik penelitian kesehatan (KEPK) 186 komisi nasional etik penelitian kesehatan
aktif
Hak dan kewajiban dokter dan pasien 47 Hak dokter 54 Hak pasien 13,47,48 Hippokrates pelopor kedokteran kuno 14
120
Ibnu Sina (Avicena), pelopor kedokteran 14 Ikatan Dokter Indonesia (IDD 6, 14, 24, 36, 39, 56, 65,96,102, r04,122, t24, 175, 178, 179, 180, 181, 2 15, 220, 221, 222, 257,
259,269,313,315 Ikatan Dokter Sedunia 8 Imbalan jasa dokter 57 pedoman 58
Imhotep pelopor kedokteran kuno 14 Indikasi medik 86,209 Infomed Consmt 7 l, 72, 186, 210, 218, 219, 220,
22t,315,316 Intellectual Quotenl (IQ), 3 Intemational Code ofMedical E+Jrrcs (1949) 227 International Ethical Guidelines for Biomedical Research lnvolving Human Subjects
(cIoMS 2002)
konsep tentang kematian
dan
185
Intra cytoplasmic spenn injection (ICSD In vitro Grtilization (n/$ 90, 111, 313
118
pasif 119 pengertian 118
111
J
F
Jaringan
Fertilisasi in
vitro
tubuh 122,240, 242, 243, 246
transplantasi 122
III
Flu burung 143
K G
Keharnilan S3, tOS, 106, 707, 108, 111, 189,204
Galenus
HIV pada
pelopor kedokteran kuno 14 Gamete intra fallopian tube
(GIF-|)
111
Gawat Darurat 168 penanganan pasien 168 General Assembly World Medical Assocation
114
Kehamilan tidak diinginkan (KTD) 108 abortr-rs
dan
108
Kepastian dan perlindimgan hukum 32 sanksi pidana 32
ll4,
177 ;
321
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1334,/ Menkes/ SK,/X/ 2002 Tentang Komisi Nasional Etika Penelitian Kesehatan 287 Kesehatan ke{a 134, 135, 136, 137,221,222,
223,3r2 aspeketik 134, 135
UU No.23 tahun 7992 dan 97
Staf Bykzos t6l,162, 165 Musyawarah Ke{a Nasional Etik Kedokteran
Med;cal
ke-2
10
tentang sumpah dokter 10
N
aspek hukum. 134, 136 asuransi tenaga. ke{a 139
Nuremberg Code
$9a\
I84,225
ketentuan hukum tentang 137
pengertian 136 sasaran
hukum
o
137
Kesehatan lingkungan 5, 128,129, 131,284 aspek etik 130
aspekhukum 128 dalam perundang-undangan
1.31
Obat herbal atau obat bahan alam (OBA) 150 Ooryte donahon
pengertian 129
04,'HO,2000) 185
Kewajiban dokter 15, L6,38,47,54 terhadap diri sendiri 16 terhadap pasien 15 terhadap teman sejawat 16 Kewajiban pasien 38, 52,160,222 Klonasi 105, 106, 113, 114 Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia
(KOGI) dan 114 padarnanusia 113 United Nations Declaration on Human
Cloning 2005 IL4 Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKD 3, 11. 13, 14, 16, 17, 18,24, 47, 48, 49, 58, 70,79,88,89, 100, 101, 107, 126, 130, 136, r52,168, 169, 170, 17r, 173, l74,
I75, 176, 177, 179, 181,2r1,212,213,313 Komisi etik penelitian kesehatan (KEPK) 183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 3r3 Komisi nasional etik penelitian kesehatan (KNEPK) 183, 186. 313, 317 Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia
(KOGD
Orang dengan
Organ 122,123,221 transplantasi 122
P Pasien gawat
danPTM
M Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKD 6, 39, I04, 213 dan
UUPK 39
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (I\4KEK) 6,39 Malpraktik medtk 95, 2I9
bentuk-bentuk sanksi 181 pedoman penilaian kasus 180 prosedur penanganan dugaan
178
tugas MKDKI 178 Pelopor kedokteran
Galenus 14
Hippokrates 14 Ibnu Sina (Avicena)
Imhotep
14
14
Pembangunan kesehatan 35 dan UUPK 35 Pembelahan embrio 111 Penelitian 21, 108, 112, 113, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 194,198,207, 208, 212, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 287, 288, 289, 310, 311, 313, 317 pada subjek khusus 188 Penelitian kesehatan 183, 185, 186, 207,219, 220. 22r. 222, 223, 287, 288, 289, 313,
'
/taman ermrdan 96
penanganan 102 pengertian 96 upaya pencegahan 99
73
Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) di Indonesia (Badan POM 2001) 185 Pelanggaran etik 178, 220
114
86
darurat 168
pedoman etik kedokteran menghadapi 169 penanganan 168 Patients'Bill of Right (American Hospital Association, L972) 73
Kontrasepsi 105, 109, 312, 313 Kriopresewasi embrio 111
hidup
HIVIAIDS (ODfiA) 140,145,
146,3t3
Kontap 105,109,110
Kualitas
llt
Operational Guidelines for ethics Committee that Review Biomedical Research
3L7
etika
183
kerangka dan unsur-unsur tulisan ilrniah 197 segi etik dalam unsur-unsur tulisan ilmiah 197
322
Etiho Kedohteran don Huhum Resehotqn
Penerapan Etik di Rumah Sakit 157 Penulisan ilmiah kedokteran/kesehatan 196 Penyakit menular 93, I40, I4L, 143, 744, 146,
'2t9,3L4
aspek
etik
140
aspekhukum 140 flu burung 143 HTV,/AIDS. 145 pemberantasan dengan UU Kes ehatan 146 penyakit menular seksual (PMS) 144
SARS 143 wabah 141 Penyakit menular seksual (PMS) l4l,l44 Penyelenggaraan praktik kedokteran 37 Penyembuhan tradisional 148, L49, 153
Pernyataan
merancang 166 Peraturan Internal Staf Medis (PISM, Medt:cal SnfBykzol 16l, 162, 163, 165, 166,
t67,3t3 merancang 166 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 49a./ Menkes/Per XII/1989 Tentang Rekam Medis,/
/
Medical Record 261 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585 /Menkes/Per IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik 265 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 554,2 Menkes,/Per,/Xil / 19 82 Tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika kedokteran 249 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419,/ Menkes/ P er/X,/ 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi 290 Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
/
26,33 Peraturan Pemerintah No. 10 Tirhun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran 234 Peraturan Pemerintah No. 26 Tirhun 1960 tentang Sumpah dokter 10 Peraturan Pemerintah RI No. 18 Thliun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi
.
Nat
dan / atau Jaringan
T\$uh Manusia
240 Peraturan Pemerintah RI No.32 Tia.hun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 275 Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia
(PERHUKD 5,221
tentang InJbrrnmd Consent
4.4/88) 259 Pernyataan IDI Tentang Rekam Medis,/ Kesehatan (Medr:cal RearQ(Lampiran SK PB IDI No. 315,zPB,zA.4/88\ 257 Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Mati 269 Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 74, 183, 186, 216,310
Persetujuan Tindakan Medik (F"IM) 21, 45, 50, 72, 73, t66, t7l, 205,206,2lt,219,265, 316
bentuk
74
oflisbon (1981 73 informasi 75 Patients' Bill of Right (American Hospital Declaration
menyikapi 153 vs. kedokteran modern 148 Peraturan Internal Rumah Sakit PIF.S, Hlspital ByLmLs) 161, 162, 163, 164, 165,166,3I3
lDl
(Lampiran SKB IDI No.319,zPB,z
Association,1972) 73 pengertian 73 penolakan 77 persetujuan 76 Praktik Kedokteran 3, 5, 27,34,35, 37, 51, 54, 60, 74, 78, 83, 89, 102, n8, 206, 207, 222, 290, 291, 296, 297, 314, 3t7 UU RI No. 29 Tahun2004, tentang 34
PTM lpersetujuan tindakan medik) 2f,50,53, 55, 72, 73, 74,
7
5, 76, 77, 86,
17
l,
2tt
R Rahasiajabatan dan peke{aan dokter 78 Reglement op de Dienst de Volsgezondheid Staatsblad 1882 No.97 9 tentang sumpah dokter 9 Rekam Medis 38, 62, 63, L87, 205, 206, 207, 214, 216, 219, 220, 257, 26r, 262, 306, 314,
315,316 informasi kesehatan dan 68
isi
66
kegunaan 67 kerahasiaan 70 lama penyimpanan
70
lembaran yang ditandatangani dokter pada 71
pemilik
69
perkembangan di Indonesia 64 sejarah dan perkembangan 63 Rekayasa genetik t 12 endonuklease dan enzim ligase 112
Human Growth Factor @IGF) 112 Tissue Plasminogen Activator
Rekayasajaringan 114 Reproductioe
ckning ll4^
Reproduksi manusia 22, 105
abortus 107
HIV dalam kehamilan
114
klonasi pada manusia 113
(TPA)
112
323 Reproduksi manusia
Surat izin praktik (SIP) 42 Surat keterangan dokter 56, 88,301
(knjuta)
kontrasepsi 109
kuitimsi 93
rekayasa genetik 112
anak 111 teknologi reproduksi buatan 111 Rumah Sakit 5,36, 64, 65,85,96, 127, 143, 156, seleksi kelamin
157, 158, 159, 160, 16r, 162, 163, 164, L66, 212, 215, 219, 220, 221, 222, 247,
25r, 29r. 292, 293, 294, 297, 301, 302, 312,313,314,315,316 dan staf medis 161 peraturan internal 161
etik hak
156 159
hak pasien 159 hukum 156,158
kewajiban 159 kewajiban pasien 160 penerapan etik di 157 peraturan internal 161
laporan penyakit menular 93 sanksi hukum 94 surat keterairgan cacat 92 surat keterangan cuti melahirkan 92, 303 surat keterangan ibu hamil bepergian dengan pesawat udara 92,304 surat keterangan lahir 89, 301 surat keterangan meninggal 90,302 surat keterangan penggantian biaya da"ri asuiansi kesehatan 92 surat keterangan sakit untuk istirahat 92,302 surat keterangan sehat 90,302 terkait pasal 179 KUFIAP 94 visum et repertum 93,304 Surat Pernyataan Pasien/Wali 306 Surmgate mot/ter, pada reproduksi manusia
buatan 111
T
S
Thndur alih embrio 111 tndur alih embrio intra-tuba 111 Teknologi reprodulsi buatair 111, 222, 314
Sanlai pidana 32 SARS 140, 143, 144,314, 315 Seleksi kelamin
anal
1
ll
pada reproduksi manusia 111 Selfdetermination Il7 Sexual transmitted diteasa (STD)
Spetmdotnhbn
l4l
llI
Spiilual Quotrcnl (SQ
stafMedis
donasi oosit 111 donasi sperma 111 fertilisasi in vitro 111 gamete intra-tuba fallopii 111 kriopreservasi embrio 111 pembelahan embrio 111 suntikan sperma intra-sitoplasmik 111 sunogate mother pada 111
3
161, L62, 163, 164,165, 313
rumah sakit dan peratumn internal 161 SumpaVjanji dokter gigi 12
l^fd
12
PP No. 3 Tiahun 1963 tentang 12 dokter 7, 8, 9, 10, 11, 79, 107,
Sumpah
2ll,
3L3,
316,317
DeklarasiJenewa (19a8), tentang
lafal
10
7
tandur alih embrio 111 tandur alih embrio intra-tuba 111 The Declaration of Helsinki (\I4\4A, 2000) The HippocraticOath (B.C) 224 Tlterapeunc cloning ll4 The World Medical Association 226,229 Declaration of Geneva (L948) 226
Axioator QPlt)
pada Musyawarah Ke{a Nasional Etik
Trssue Plasmrnogen
Kedokteran ke-2 10 pada Reglement op de Dienst de
dan rekayasa genetik 112 Tiansaksi terapeutik 41 pembatalan persetujuan dan 45
Volsgezondheid Staatsblad 1882 No. 97 9
PP No. 26 Tbhun 1960
tentang
Sumpah dokter Indonesia
10
7,8,9, Il,79, 107,
2ll,313,316,3r7 dibanding sumpah Hippokrates 7
lafal 9
Sumpah Hippokrates 7, 8, ll, 107, 176, 2ll dibanding sumpah dokter Indonesia 7 Suntikan sperma intra-sitoplasmik 111 Surat izin dokter (SID) 42
185
ll2
pengertian pada 43 persetujuan pada 43 prestasi pada 44 syarat sahnya suatu persetujuandan 44 Tiansplantasi 29, 122, 123, 124, I25, L26, 127, 221, 240, 241, 242, 243, 246 aspek etik 126 aspekhukum pada 123
jenis
123
organ danjaringan
tubuh
122
324
Etiho Kedohteron don Huhum Kesehoton
U
ketentuan pidana 39
konsil kedokteran dan 36 penyelenggaraan praktik kedokteran 37 persetujuan tindakan kedokteran 38 standar pelayanan 38 tentang disiplin dokter dan dokter gigi 39 tujuan dan filosofi 35
Undang-Undang Kesehatan 27, 28
abortus 107 dan hukum kesehatan 27
kutipan 30 pengertian dalam ketentuan umum 29 perspektif 28 sistematika- 29 Undang-undang RI 27, 28, 3 4,.141, 205, 206,
3t7
Nomor23 Thhun 1992 tentangKesehatan 26 Nomor 29 Tia.hun 2004 tentang Praktik Kedokteran 34 United Nations Declaration on Human Cloning
2005
tt4
Universal Declaration of Human Rights (1948) 184
UpayaKesehatan 31
UUPK (Jndang-Undang tentang Praktik Kedokteran) 35,36,37, 38,39, 62, 64,
65,72,76,21t,2I3,3I4 biaya 38 kendali mutu 38
V Visum et repertum 89,93,204, 304, 314
w Wabah penyakit menular 141' World Congress on Medical Law 5
World Medical Association flMMA) 8,785,229 Declaration of Helsinki 229 general assembly 9
Z Zygote intra fallopian tube
(ZIFT) 1 U
INFORMASI
Informasi mengenai buku-buku EGC dapat diperoleh dengan menghubungi Bagian Pemasaran: .
Kantor Pusat: Jln, Agung Timur IV Blok O1 No. 39, SunterAgung Podomoro, Jakarta 14350 Telepon (02 1 ) 6530 6283, (021) 6530 67 12, 08 1 3 993 8 1 543 Faks. (021) 6518178 e-mail : [email protected], egc *[email protected]' [email protected]
Cabang SurabaYa: Jln. Siwalankerto Permai I/D 1 1, Surab
ay a 6021 6 Telepon (03 l) 84177 62, 08 133 I 038479 Faks. (031)8433248 e-mail : kcsby@egc-arcan'com
Jrn Bri
gj en
K",",:lJ3:?#",$i"i,
r, Medan 20 1 5 e
Telepon (06 l) 453505 8, 0812657 111 45 Faks. (061) 4sr1s78 e-mail: [email protected]
Cabang YogYakarta: Perum Green Garden C 97, Jln. Godean KM l, Kasihan Bantul, , YogYakarta 55182 Telepon (027 4) 5 60 17 5, 082138441126 Faks. (0274) 554725 e-mail: kcy [email protected]
Dapatkan informasi lengkap dan terbaru
di
www.egcmedbooks.com
FORMUTIR PESANAN Yang terhormat
Bagian Pemasaran
Penerbit Buku Kedokteran EGC IV Blok O1 No. 39
Jl. Agung Timur
Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350 Telepon (021) 6530 6283,6530 6112 o
Fax. (021) 651 8178
20 ....... Mohon
dikirimkan: E Informasi buku baru
Untuk buku:
I
Kedokteran Umum Kedokteran Gigi
I I
Kebidanan Keperawatan
E
E
Daftar hargalkatalog
E Kesehatan E Famasi E Kesehatan
Masyarakat Populer
(Arcan)
Kami juga pesan buku berikut ini: t. 2. J.
4. 5.
Mohon informasi berapa jumlah yang harus saya lunasi. Alamat, nomor telepon, dan email saya adalah sebagai berikut: Alamat
No. Telp.
,t tltr
Email
F or ntul
ir ini
d ap
at dip
er b any
ak dengan fot okop
i
v A
