HUBUNGAN PANCASILA, PROKLAMASI, PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UUD 1945 Dari berbagai uraian konseptual pada bahasan-bahasan sebelumnya, sebetulnya sudah nampak adanya hubungan (dari segi konsep pemikiran dan ideologi serta kefilsafatan) antara Pancasila dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Untuk memperjelas hubungan tersebut dalam bahasan berikut hendak diupayakan penjelasan-penjelasan secara lebih detail. Adapun secar ringkas, hubungan tersebut dapat digambarkan dengan flowchat sebagai berikut : Gambar 1 : Hubungan antara Pancasila, Proklamasi, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
FILSAFAT BANGSA
PANCASILA Menjiwai/inspirasi
Abstraksi pemikiran filosofis
PERNYATAAN KEMERDEKAAN BANGSA
PROKLAMASI 17-8-1945 • •
PEMBUKAAN UUD1945
Penjabaran Pembentukan Negara •
•
Menjiwai & penjabaran
BATANG TUBUH UUD1945
POKOK PIKIRAN FILSAFAT BANGSA PERNYATAAN KEMERDEKAAN TERPERINCI
HUKUM DASAR (KONSTITUSI)
Menjiwai, penjabaran & implementasi
PERUNDANGAN DI BAWAHNYA
PERATURAN PERUNDANGAN OPERASIONAL
52
Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, yang oleh para pendiri negara disepakati dijadikan filsafat negara (dasar negara), maka Pancasila menjadi rujukan atau sumber dari sumber hukum (konstitusi). Pancasila sebagai filsafat bangda dan negara, menjadi sumber dan disarikan dalam kaedah negara yang fondamental, yang mana pasal-pasal dalam konstitusi negara/hukum dasar harus merupakan penjelmaan, penjabaran dan bersumber dari kaedah negara yang fondamental. Maka Pembukaan UUD 1945 bersumber dari Pancasila dan dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Dan Pancasila itu sendiri juga merupakan kaedah negara yang fondamental. Latar belakang pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena hak bangsa Indonesia sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain, serta tuntutan akan hak bangsa Indonesia yang berdasar perikemanusiaan perikeadilan sebagaimana tertuang dalam alenia I Pembukaan UUD 1945, merupakan cerminan nilai-nilai dari sila ke 2. Tuntutan bangsa ini atas penghapusan penjajahan karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluq yang memiliki peradaban. Penjajahan perupakan bentuk pelanggaran akan HAM. Pernyataan pada alenia II, adalah cerminan perjuangan bangsa memperoleh hak-haknya sebagai manusia beradab dan bermartabat, hak menentukan hidup dan nasibnya sendiri, yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah sebuah gerbang menuju masa depan yang penuh harapan akan kehidupan yang gemilang, meninggalkan masa silam yang penuh dengan kelam semasa penjajahan. Pernyataan yang “bersatu” pada alenia II merupakan cerminan dari ajaran dan nilai dari sila ke 3, yang mengajarkan peratuan dan kesatuan. Dengan bersatu membentuk kesatuan bangsa ini berjuang merebut kemerdekaan, dan setelah merdeka bangsa dan negara ini terus memelihara persatuan dan kesatuan. Makna dari “berdaulat” dalam alenia II mencerminkan akan keberadaan sebagai bangsa yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas dirinya, tanah air dan negaranya, merupakan cermin ajaran sila ke 4. Maakna atas kata “adil dan makmur” adalah apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam kemerdekaan dan persatuan bangsa dan negara ini, bersumber dari nilai-nilai sila ke 5 Pancasila. Dalam menyatakan kemerdekaan, sebagaimana tertuang pada alenia ke 3, bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa kemerdekaan sebagai rahmad Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber muasal dan kembalinya yang hidup, kehidupan dan semua makhluq. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan hak dan kodrat manusia dari Tuhan, sebagaimana ajaran dan nilai sila ke 1. Keberhasilan perjuangan bangsa atas hak dan nilai keadilan dan kemanusiaan, sebagai mana nilai pada alenia ke 1 dan 2, tidak akan datang dengan sendirinya tanpa upaya perjuangan dan perjuangan tidak akan berhasil tanpa ridhlo dan rahmad dari Tuhan. 53
Dibentuknya Pemerintah negara Indonesia merupakan konsekuensi dari kemerdekaan yang diberikan Tuhan, dan amanah dari sila ke 4. Adanya pemerintahan sendiri atas negara merupakan bentuk kedaulatan negara. Pemerintahan negara yang demokratis, tunduk kepada kedaulatan rakyat dan konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai kerakyatan. Pemerintah yang menjalankan penyelenggaraan negara, guna mewujudkan tujuan nasional. Bahwa ke empat tujuan nasional dalam alenia ke 4, adil dan makmur dalam alenia ke 2 merupakan cermin nilai-nilai sila ke 5 Pancasila. Bahwa semua apa yang tertuang dalam naskah Pembukaan UUD 1945, mulai dari alenia ke 1 sampai dengan ke 4, didasarkan kepada azas kerohanian negara Indonesia, yakni Pancasila. Pada dasarnya Pembukaan UUD 1945, adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci1, memuat latar belakang, pernyataan merdeka dan pernyataan tentang arah bangsa dan negara setelah merdeka. Pernyataan dalam teks Proklamasi 17 Agustus 1945: “Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia” terjabarkan dalam naskah Pembukaan UUD 1945 mulai dari alenia 1, 2 dan 3. Alenia ke 3 merupakan penegasan pernyataan kemerdekaan Indonesia, alenia 1 dan 2 merupakan peryantaan alasan dan latar belakang atas kemerdekaan. Teks “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain .....” merupakan konsekuensi tindak lanjut setelah kemerdekaan, yang terjabarkan pada alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945. Pemindahan kekuasaan berarti peralihan dari penguasaan Pemerintah penjajah kepada Pemerintah Indonesia. Bangsa Indonesia membentuk Pemerintah sendiri untuk mengambil alih kekuasaan atas negara dari pihak penjajah, dan selanjutnya menjalankan roda pemerintahan negara, berdasar azas kedaulatan rakyat dan konstitusi serta azas kerohanian, guna mewujudkan tujuan nasional. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, karena diladasi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila yang mengajarkan akan kesemestaan, keberadaan manusia sebagai makhluq Tuhan dengan segala karakter, keberadaan dan hak-haknya untuk hidup bebas dari eksploitasi dan penindasan. Sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia memiliki hak yang sama dan sederajat, bangsa Indonesia yang besar bersatu dalam satu kesatuan memiliki hak membentuk negara sendiri, mengatur dan mengelola sendiri negara guna menuju dan mewujudkan keadilan sosial 1
Semual direncanakan para pendiri negara, yang hendak dibaca pada pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah naskah Pembukaan UUD 1945, namun dengan adanya peristiwa penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda yang menghendaki percepatan kemerdekaan, kemudian ada kesepakatan, di rumah Laksamana Maeda (AL Jepang) (menjadi mediator) disusun teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. 54
untuk rakyat/bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan penuh dengan penderitaan, bangsa Indonesia memproklamasikan diri menyatakan merdeka. Selanjutnya, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaedah negara yang fondamental, menentukan keberadaan hukum dasar dan harus diciptakan oleh hukum dasar dalam pasal-pasalnya, dimana hukum dasar atau konstitusi negara Indonesia adalah Batang Tubuh UUD 1945. Secara substansi pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjelmaan dari atau dilandasi oleh nilainilai dalam Pembukaan UUD 1945. Batang Tubuh UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa secara hukum, dan lebih operasional dibandingkan Pembukaan UUD 1945 yang lebih merupakan nilai dan pemikiran. Dalam bahasan tentang hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 berikut, tidak akan dikupas satu per satu pasal demi pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 secara keseluruhan, namun akan diambil sebahagian saja sebagai contoh adanya hubungan konseptual dan pemikiran di dalamnya. Diharapkan mahasiswa akan dapat mencermati lebih lanjut terhadap pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 yang hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945 belum dibahas dalam paparan ini. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan azas kerakyatan atau kedaulatan rakyat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, terjelmakan dalam pasal 1 ayat (1) Batang Tubuh UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan negara yang “republik” mencerminkan prisip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keberadaan MPR mencerminkan azas perwakilan dalam tata demokrasi yang mengedepankan musyawarah. Selain itu, nilai-nilai kedaulatan rakyat, terjelmakan pula dalam ketentuan pasal 28, tentang kebebasan untuk berorganisasi (kemerdekaan berserikat dan berkumpul) maupun berpendapat (beraspirasi) secara lisan maupun tertulis dijamin negara dan diatur melalui undang-undang yang berlaku dan secara substansi akan terus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Jaminan negara atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi juga merupakan penjelmaan akan nilai-nilai kemanusiaan dan pengakuan akan hak manusia sebagai makhluk individu dan makhluq sosial. Bahwa manusia sebagai individu maupun secara berkelompok senantiasa memiliki pemikiran dan kemauan yang harus diperhatikan dan diakomosasikan oleh negara. Keseimbangan antara hak dan tanggungjawab (kewajiban) individu warga negara terhadap lingkungan dan negarannya dijelmakan pada pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala (semua) warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi 55
(mematuhi) peraturan hukum dan pemerintahan. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara diatur dalam ketentuan pasal 30. Terhadap nilai-nilai ke-Tuhan-an, pemikiran bahwa manusia makhluq Tuhan yang harus mengabdi dan bertanggungjawab kepada Tuhan 2, serta pengakuan adanya hubungan negara dengan Tuhan. Nilai ke-Tuhan-an tersebut kemudian dijelmakan dalam pasal 29 UUD 1945, pada ayat (1) disebutkan bahwa negara berdasar kepada ke-Tuhan-an Yang Maha Esa...... dan pada ayat (2) menjelaskan adanya jaminan kebebasan manusia untuk mengikuti jalannya (agama dan kepercayaannya) masing-masing dalam mengabdi kepada Tuhan. Dalam hal kesejahteraan sosial, keadilan dan kemakmuran, sebagaimana sila ke 5, dan dalam alania ke 2 dan ke 4 Pembukaan UUD 1945, dijelamakan dalam ketentuan : - pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak - pasal 31, tentang hak warga negara memperoleh pendidikan dan jaminan negara memberikan pendidikan kepada warga negara. - pasal 33, tentang sistem perekonomian negara dan jaminan negara atas penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. - pasal, 34 tentang jaminan negara untuk kelompok miskin agar mendapat penghidupan yang layak Paparan–paparan di atas merupakan sebagian (contoh) deskripsi hubungan (secara konsepsi dan pemikiran) dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya hal tersebut cukup memberikan penjelasan adanya hubungan dan arahan bagaimana mengurai danya hubungan termaksud. Selanjutnya pada mahasiswa diminta untuk mampu mengurai lebih lanjut hubungan antara Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, terutama terhadap pasalpasal Batang Tubuh UUD 1945 yang belum dijabarkan.
2
Bangsa indonesia meyakini bahwa manusia harus mepertanggungjawabkan semua perilakumua kepada Tuhan, dimana salah satu perilaku manusia adalah mendirikan dan menyelenggarakan negara, dengan demikian maka pembentukan dan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berada di jalan Tuhan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. 56
