HALAMAN JUDUL
HUBUNGAN KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA – AMERIKA SERIKAT DIBIDANG EKONOMI
(Studi pada PT Freeport sebagai pendulang emas di Papua)
LAPORAN PENELITIAN
Disusun dalam Rangka Memenuhi Tugas Terstruktur Matakuliah Hubungan Internasional yang Dibina Oleh Bapak Hermawan, Dr. S.IP, M.Si
KELOMPOK 3:
Frety Septia Analista (125030100111125)
Lista Sari Anggraini (125030100111128)
Bagus Aditya Nur Firmandani (125030100111130)
Fenty Dinda R (125030100111132)
Dea Bella Nindika (125030100111133)
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Laporan penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas Hubungan Internasional yang diampu oleh Bapak Hermawan, Dr. S.IP, M.Si.
Laporan penelitian ini berjudul "Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang Ekonomi (Studi pada PT Freeport sebagai pendulang emas di Papua)". Sejak awal sampai dengan akhir penulisan ini, tidak sedikit bantuan yang penulis terima dan karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada
Bapak Bapak Hermawan, Dr. S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan pada penulis, sehingga karya penulis lebih terarah.
Teman-teman kelas yang telah bersedia bertukar pikiran.
Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Malang, November 2014
Penulis
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
ABSTRAKSI
Hubungan internasional yaitu kerja sama pada lingkup internasional yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang mana dilakukan stakeholder internasional yang meliputi pemerintah, non pemerintah, Negara, privat, dan single actor. Hubungan yang dilakukan antar Negara bersifat timbal balik, saling melengkapi, saling memenuhi, saling pengertian baik formal maupun informal. Salah satu contoh dalam hubungan internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Salah satu kesepakatan yang dibuat Amerika Serikat dan Indonesia yang telah dilaksanakan kerjasamanya adalah melalui penandatanganan kontrak kerja dengan PT Freeport untuk mengelola tambang emas yang ada di Papua, Indonesia.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hubungan internasional adalah kerja sama dalam lingkup yang tidak terbatas hanya pada lingkup regional, tetapi juga pada lingkup internasional. Kerja sama tersebut meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang mana dilakukan oleh para stakeholder di tingkat internasional. Stakeholder tersebut meliputi pemerintah, non pemerintah, Negara, privat, dan single actor. Hubungan yang dilakukan antar Negara bersifat timbal balik, saling melengkapi, saling memenuhi, saling pengertian baik formal maupun informal.
Salah satu contoh dalam hubungan internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang kerjasama ekonomi secara internasional. Hubungan ekonomi Indonesia dan AS sangat dekat terutama sejak pemerintahan Orde Baru. Neraca perdagangan nilai ekspor komoditas non migas Indonesia ke Amerika Serikat selama Januari – September 2012 tercatat sebesar US$ 11,08 miliar atau 9,69 % dari keseluruhan ekspor non migas sebesar US$ 114,36 miliar (BPS: 2012). Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia – AS cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Tercatat terdapat peningkatan nilai perdagangan sebesar 12.08% dari tahun 2007-2011. Di bidang investasi, nilai investasi AS ke Indonesia pada tahun 2011 mencapai US$ 1,5 miliar dengan porsi 7,6% dari total investasi dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1 miliar. Kementerian Koordinator Perekonomian dalam laporan tahun 2011 memperkirakan nilai investasi AS ke Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan recovery ekonomi AS pasca krisis global 2008-2009.
Walaupun menunjukkan peningkatan, aktivitas perekonomian Indonesia-AS tidak sebanding dengan peningkatan hubungan politik dan potensi yang dimiliki kedua negara. AS adalah mitra utama perdagangan internasional Indonesia, namun volume dan nilainya masih kecil. Data di atas memperlihatkan masih kecilnya volume perdagangan antara Indonesia dan AS dewasa ini dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh keduanya. Selain perdagangan, investasi AS di Indonesia (berkisar pada 4% dari total investasi di Indonesia tahun 2010) juga masih relatif kecil dibandingkan dengan Jepang (29% tahun 2010) (Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian: 2011).
Hubungan ekonomi yang kurang berkembang ini cukup memprihatinkan mengingat kedua negara memiliki potensi yang besar dan peningkatan kegiatan ekonomi diantara kedua negara dapat memperkuat perekonomian kedua negara. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu kajian dalam menganalisis peluang dan tantangan guna meningkatkan hubungan ekonomi dan finansial yang saling menguntungkan terutama bagi Indonesia dalam suatu bentuk kajian penelitian.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang Ekonomi?
1.3 Tujuan Penulisan
Mengetahui Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang Ekonomi.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Undang – undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bab II Asas Dan Tujuan Pasal 2 "Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan." dan Pasal 3 "Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah: a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara."
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global."
Undang–Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 3 "Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan." dan Pasal 11 "(1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah."
PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2.2 Pengertian Hubungan Internasional menurut Para Ahli
Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa atau interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok, dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan ataupun peperangan. Selain itu, hubungan internasional juga merupakan hubungan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa atau negara-negara, atau merupakan sebuah atau suatu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang melewati dan melampaui suatu batas-batas kenegaraan. Berikut adalah beberapa definisi atau pengertian hubungan internasional menurut para ahli, diantaranya :
Hubungan Internasional menurut J.C. Johari.
Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlansung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara.
Hubungan International menurut Couloumbis dan Wolfe
Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antar unit-unit sosial
Hubungan Internasional menurut Mochtar Mas'oed (1990)
Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok.
Dapat disimpulkan, hubungan internasional adalah kerja sama dalam lingkup yang tidak terbatas hanya pada lingkup regional, tetapi juga pada lingkup internasional. Kerja sama tersebut meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang mana dilakukan oleh para stakeholder di tingkat internasional. Stakeholder tersebut meliputi pemerintah, non pemerintah, Negara, privat, dan single actor. Hubungan yang dilakukan antar Negara bersifat timbal balik, saling melengkapi, saling memenuhi, saling pengertian baik formal maupun informal.
2.3 Lingkup Kajian Hubungan Internasional
Hubungan internasional sangat berkaitan dengan interaksi yang terjadi di antara negara-negara. Kajian dalam studi hubungan internasional yang meliputi segala bentuk hubungan di antara berbagai negara-negara yang ada di dunia dan juga meliputi kajian mengenai lembaga-lembaga internasional seperti misalnya, International Red Cross (IRC), kepariwisataan, transportasi, komunikasi dan sebagainya.
Selain itu hubungan internasional juga mencakup masalah-masalah mengenai perang, konferensi-konferensi internasional, diplomasi, perdagangan internasional, pariwisata internasional, bantuan-bantuan luar negeri, dan semua ini merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam kajian hubungan internasional. Selain negara yang menjadi subjek hubungan internasional ada juga individu maupun kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu hubungan internasional tidak hanya mencakup hubungan antar bangsa saja tetapi juga hubungan yang terjadi antar individu maupun kelompok di lingkungan internasional. Hubungan internasional sebagai subjek studi dapat dipecah ke dalam studi-studi khusus seperti, studi politik internasional, hukum internasional, organisasi internasional, ekonomi internasional, pendidikan internasional, psikologi internasional, dan sosiologi hukum internasional.
2.4 Aktor dan Sistem Internasional
Secara garis besar, aktor-aktor yang turut berperan dalam hubungan internasional terdiri dari aktor negara, selain itu aktor lainnya adalah aktor non-negara yang terdiri dan termasuk pula di dalamnya societal (masyarakat) dan juga organisasi-organisasi dan badan-badan internasional lainnya. Meskipun demikian, aktor negara adalah aktor hubungan internasional yang sangat dominan dalam hubungan internasional. Dalam melaksanakan hubungan internasional, aktor-aktor hubungan internasional tersebut memiliki tujuan-tujuan yang ingin mereka realisasikan dan dalam mewujudkannya mereka memerlukan sebuah power atau kekuasaan. Hubungan antara aktor negara dengan power adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Sistem internasional sifatnya lebih kompleks, yang merupakan serangkaian interaksi yang terdiri dari negara-negara. Sebagai sebuah sistem, unsur-unsur dari negara-negara tersebut saling berinteraksi dan berkomunikasi sehingga terbentuk yang disebut dengan sistem internasional. Di dalam lingkungan internasional terdapat banyak jenis-jenis pelaku seperti negara-negara yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa antara aktor-aktor hubungan internasional dengan sistem internasional adalah saling berkaitan baik itu bersifat Intergovermental Organization (IGO's), NonGovermental Organization (NGO's) dan aktor-aktor lainnya yang aktif dalam forum ataupun dalam melakukan kegiatan yang bersifat internasional.
Aktor-aktor yang termasuk dalam IGO's antara lain seperti, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), North Atlantic Treaty Organization (NATO), dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk kedalam NGO's anatara lain adalah seperti, International Red Cross (IRC), Amnesty International. Selain aktor negara, terdapat juga aktor-aktor non-negara yang memiliki peranan penting dalam era globalisasi. Aktor-aktor non negara ini secara garis besar terdiri dari aktor individu dan aktor organisasional. Aktor aktor tersebut diantaranya :
Individu.
Multinational Corporation/ TNC (Transnational Corporations)
Non Governmental Organization
International Governmental Organization
Ethno-Nationalist group. contoh : ANC di afrika, vietcong di Vietnam, RMS di Indonesia.
Religious Movement
Gerakan Terorisme
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Gambaran Umum
3.1.1 Amerika Serikat
Amerika serikat merupakan salah satu negara yang ada di Benua Amerika. Amerika Serikat, disingkat dengan AS, atau secara umum dikenal dengan Amerika saja, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari empat puluh delapan negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington, D.C. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, dan Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya, yaitu Alaska dan Hawaii, terletak terpisah dari dataran utama Amerika Serikat. Negara bagian Alaska terletak di sebelah ujung barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah timur dan Rusia di sebelah barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering. Sedangkan negara bagian Hawaii adalah sebuah kepulauan yang berlokasi di Samudra Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia.
Dengan luas wilayah 3,79 juta mil persegi (9,83 juta km2) dan jumlah penduduk sebanyak 315 juta jiwa, Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga atau keempat di dunia, dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Biro Sensus Amerika Serikat memperkirakan bahwa penduduk negara itu sekarang berjumlah 315.585.000 jiwa, termasuk 11,2 juta warga negara asing yang diperkirakan menetap secara ilegal. Populasi AS membengkak hampir empat kali lipat di sepanjang abad ke-20, dari sekitar 76 juta jiwa pada tahun 1900. Jumlah ini menjadikan AS sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia setelah RRC dan India. Di antara ketiga negara ini, AS adalah satu-satunya negara industri yang peningkatan besar-besaran populasinya dapat diproyeksikan. Dengan angka kelahiran 13 per 1.000 jiwa, atau 35% di bawah rata-rata dunia, pertumbuhan populasi AS meningkat positif sebesar 0,9%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara maju lainnya. Pada tahun fiskal 2011, lebih dari satu juta imigran (kebanyakan berasal dari reunifikasi keluarga) diberikan status sebagai warga negara. Meksiko menjadi negara dengan imigran terbanyak yang memasuki AS selama lebih dari dua dekade; sejak 1998, RRC, India, dan Filipina juga menempati peringkat teratas sebagai negara pemasok imigran terbanyak ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Sekitar sembilan juta warga Amerika Serikat mengaku sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau sekitar 4% dari total populasi. Sebuah survei pada tahun 2010 juga menemukan bahwa 7% pria dan 8% wanita di AS mengidentifikasi diri mereka sebagai biseksual.
Amerika Serikat adalah negara yang sangat multietnik, terdapat tiga puluh satu kelompok keturunan. Kulit putih Amerika adalah kelompok ras terbesar di AS, yang paling banyak adalah Jerman-Amerika, Irlandia-Amerika, dan Inggris-Amerika. Kulit hitam Amerika adalah kelompok ras minoritas terbesar ketiga, dengan persentase 12,6% dari total populasi. Di bawahnya ada Asia-Amerika sebagai kelompok ras minoritas terbesar kedua, yang paling banyak adalah keturunan Tionghoa-Amerika dan Filipina-Amerika. Pada 2010, sekitar 5,2 juta penduduk AS diperkirakan adalah Indian Amerika atau penduduk asli Alaska (2,9 juta) dan sekitar 1,2 juta jiwa adalah penduduk asli Hawaii atau pemukim Pasifik (0,5 juta). Hasil sensus juga menemukan bahwa lebih dari 19 juta jiwa penduduk berasal dari "ras lainnya" yang tidak bisa dikategorikan ke dalam "lima ras resmi pada 2010". Pertumbuhan populasi Amerika Hispanik dan Latin menjadi tren utama dalam demografi Amerika Serikat. Sekitar 50,5 juta warga Amerika adalah keturunan Hispanik menurut sensus 2010; 64% Hispanik Amerika adalah keturunan Meksiko. Dalam rentang tahun 2000 dan 2010, populasi Hispanik di Amerika meningkat 43%, sedangkan populasi non-Hispanik hanya meningkat sebesar 4,9%. Pertumbuhan ini terutama sekali disebabkan oleh migrasi; pada 2007, 12,6% dari populasi AS adalah kelahiran asing, 54% di antaranya lahir di Amerika Latin. Angka kesuburan juga menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan populasi di Amerika; pada 2010, rata-rata wanita Hispanik (dari ras apapun) melahirkan 2,35 anak sepanjang hidupnya, sedangkan wanita kulit hitam non-Hispanik hanya 1,97 dan kulit putih non-Hispanik hanya 1,79 (di bawah angka pergantian 2,1). Kelompok minoritas (non-Hispanik dan non-kulit putih) berjumlah sekitar 36% dari total populasi pada 2010, dan terdapat lebih dari 50% anak-anak berusia di bawah satu tahun yang diperkirakan akan membentuk kelompok mayoritas pada tahun 2042. Sedangkan menurut data sensus 2010, 54% (2.162.406 dari 3.999.386) kelahiran dalam kelompok minoritas pada 2010 berasal dari kulit putih non-Hispanik. Sekitar 82% penduduk Amerika tinggal di kawasan perkotaan (termasuk pinggiran kota). Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling multietnik dan paling multikultural di dunia, yang muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan geografi Amerika Serikat juga sangat beragam dan negara ini menjadi tempat tinggal bagi beragam spesies.
Bangsa Indian mulai bermigrasi dari Asia ke dataran yang saat ini menjadi Amerika Serikat sekitar 15.000 tahun yang lalu. Setelah tahun 1500 M, kedatangan bangsa Eropa dan wabah penyakit secara perlahan-lahan mulai mengurangi jumlah populasi mereka. Migrasi dan Kolonisasi Eropa dimulai sekitar tahun 1600, terutama dari Inggris. Amerika Serikat terbentuk dari Tiga Belas Koloni Inggris yang membentang di sepanjang pesisir Atlantik, yang mengembangkan sistem ekonomi dan sistem politik demokratis tersendiri yang terpisah dari Inggris. Perselisihan antara Inggris dan para kolonis Amerika menyebabkan pecahnya Revolusi Amerika. Pada tanggal 4 Juli 1776, dengan suara bulat, delegasi dari 13 koloni Inggris memproklamirkan kemerdekaan, yang menjadi awal berdirinya Amerika Serikat. Negara baru ini berhasil mengalahkan Inggris dalam Perang Revolusi. Perang ini merupakan perang kemerdekaan pertama yang berhasil mengalahkan imperium Eropa. Konstitusi yang berlaku saat ini pertama kali dirumuskan pada 17 September 1787; beberapa amandemen dilakukan di kemudian hari, memodifikasi pasal-pasalnya, namun tetap tidak mengubah isi teks aslinya. Sepuluh amandemen pertama yang secara kolektif dikenal dengan Bill of Rights, disahkan pada tahun 1791 dan mengatur mengenai jaminan hak-hak sipil dasar dan kebebasan. Didorong oleh doktrin "Manifest Destiny", disepanjang abad ke-19, Amerika Serikat memulai ekspansi besar-besaran ke wilayah Amerika Utara lainnya, menyingkirkan penduduk asli, menduduki serta membeli teritori-teritori baru, dan secara bertahap menjadikannya sebagai negara bagian yang baru. Perang Saudara yang meletus pada 1861 – 1865 mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, perekonomian nasional Amerika Serikat merupakan perekonomian termaju di dunia. Kemenangannya dalam Perang Spanyol-Amerika dan Perang Dunia I semakin mempertegas status Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dunia. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya baru di dunia, menjadi negara pertama yang mengembangkan senjata nuklir, dan menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Amerika Serikat tergolong ke dalam negara maju pascaindustri, dan merupakan negara dengan perekonomian termaju di dunia, dengan perkiraan PDB 2012 sekitar $15,6 triliun – 19% dari PDB global menurut kemampuan berbelanja pada tahun 2011. PDB perkapita AS adalah yang terbesar keenam di dunia pada 2010. Majunya perekonomian Amerika Serikat didorong oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Meskipun negara ini tergolong ke dalam negara pascaindustri, Amerika Serikat tetap menjadi produsen terbesar di dunia. Amerika Serikat juga menjadi negara dengan pengeluaran militer tertinggi di dunia, dan menjadi yang terdepan dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik, serta pemimpin dalam riset ilmiah dan inovasi teknologi.
AS merupakan sebuah negara republik konstitusional dan demokrasi perwakilan, "dengan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh undang-undang". Pemerintahan diatur menurut sistem pemisahan kekuasaan yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat – sumber hukum tertinggi negara. Dalam sistem federal Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada tiga tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Pemerintahan federal terdiri dari tiga badan:
Legislatif: Kongres dwidewan, yang terdiri dari Senat dan DPR. Tugasnya adalah membuat undang-undang federal, menyatakan perang, menyetujui perjanjian-perjanjian, menyetujui anggaran, dan memiliki kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, yang bisa melengserkan seseorang dari kursi pemerintahan.
Eksekutif: Presiden adalah panglima militer tertinggi, memiliki hak veto untuk menangguhkan atau menolak Rancangan Undang-Undang legislatif sebelum disahkan menjadi undang-undang (dengan persetujuan Kongres), menunjuk anggota kabinet (dengan persetujuan Senat) dan pejabat pemerintah lainnya untuk mengatur dan menegakkan kebijakan dan undang-undang federal.
Yudikatif: Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah. Hakim-hakimnya ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Senat, bertugas menegakkan undang-undang dan mengkaji serta membatalkan hukum yang mereka anggap inkonstitusional.
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 435 anggota dewan yang dipilih melalui pemungutan suara, masing-masingnya mewakili distrik kongresional dengan masa jabatan dua tahun. Senat memiliki 100 anggota; masing-masing negara bagian diwakili oleh dua senator yang dipilih oleh seluruh penduduk negara bagian untuk masa jabatan enam tahun, sepertiga dari kursi Senat dipilih setiap dua tahun sekali. Presiden menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam pemilihan umum tidak lebih dari dua kali. Presiden dipilih melalui pemilihan tidak langsung oleh Lembaga Pemilihan Umum. Mahkamah Agung yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki sembilan anggota Hakim Agung dengan masa jabatan seumur hidup. Pemerintah negara bagian memiliki struktur politik yang kurang lebih sama dengan pemerintah federal. Beberapa hakim negara bagian dan anggota kabinet ditunjuk oleh gubernur di setiap negara bagian, sedangkan yang lainnya dipilih melalui pemungutan suara.
Amerika Serikat melakukan upaya besar-besaran untuk membangun hubungan luar negeri dan memperkuat militernya. Negara ini adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan New York City menjadi lokasi dari Markas Besar PBB. Amerika Serikat juga merupakan anggota G8, G20, dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Hampir semua negara-negara di dunia memiliki kedutaan di Washington, D.C., dan banyak juga konsulat-konsulat yang bertebaran di berbagai negara bagian. Secara umum, hampir semua negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Negara-negara yang yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan AS adalah Kuba, Iran, Korea Utara, Bhutan, dan Republik Tiongkok (Taiwan) – meskipun AS tetap memasok peralatan militer kepada Taiwan. Amerika Serikat memiliki "Hubungan Istimewa" dengan Britania Raya dan menjalin hubungan yang erat dengan Kanada, Australia, Selandia Baru, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Israel dan beberapa negara Eropa seperti Perancis dan Jerman. AS juga bekerja sama dalam isu-isu militer dan keamanan dengan negara sahabatnya sesama anggota NATO serta dengan negara tetangganya melalui Organisasi Negara-Negara Amerika dan perjanjian perdagangan bebas seperti trilateral Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dengan Kanada dan Meksiko.
Presiden memegang jabatan panglima tertinggi angkatan bersenjata nasional, ia juga memiliki hak untuk menunjuk pemimpin militer, menunjuk menteri pertahanan dan Staff Kepala Gabungan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengelola angkatan bersenjata nasional, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Angkatan Udara. Pasukan Penjaga Pantai dikelola oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri pada masa-masa damai dan oleh Departemen Angkatan Laut pada masa perang. Pada 2008, angkatan bersenjata AS memiliki 1,4 juta personil yang aktif bertugas. Selain itu, terdapat juga pasukan cadangan dan Garda Nasional yang memiliki 2,3 juta tentara. Departemen Pertahanan juga mempekerjakan sekitar 700.000 warga sipil, tidak termasuk kontraktor.
Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis campuran yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Menurut International Monetary Fund (IMF), PDB AS adalah $15,1 triliun, atau sekitar 22% dari produk dunia bruto, dan dengan nilai pertukaran pasar hampir 19% dari total produk dunia bruto menurut keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB). Jika dihitung sebagai negara tunggal, angka ini merupakan yang terbesar di dunia; PDB nasional AS hanya 5% lebih kecil dari total PDB Uni Eropa yang jumlah populasinya 62% lebih banyak. Di antara negara-negara lainnya, Amerika Serikat menempati peringkat ke-9 di dunia menurut PDB nominal per kapita dan peringkat 6 menurut PDB (KKB) per kapita. Dolar Amerika Serikat adalah cadangan mata uang utama di dunia. Pada tahun 2009, sektor swasta diperkirakan menyumbangkan 86,4% bagi perekonomian nasional, diikuti oleh perekonomian pemerintah federal sebesar 4,3% dan perekonomian negara bagian dan pemerintah daerah (termasuk transfer federal) sebesar 9,3%. Perekonomian AS tergolong ke dalam perekonomian pascaindustri; sektor jasa menyumbangkan sekitar 67,8% bagi total PDB. Meskipun demikian, AS masih dianggap sebagai kekuatan industri utama di dunia. Ladang bisnis utama menurut penerimaan bisnis bruto berasal dari sektor perdagangan grosir dan ritel; sedangkan menurut pendapatan bersih, bisnis utama perekonomian AS adalah manufaktur. Amerika Serikat adalah importir barang terbesar pertama dan eksportir terbesar kedua di dunia, meskipun ekspor per kapita nya masih agak rendah. Pada tahun 2010, total defisit perdagangan Amerika Serikat adalah $635 biliun. Kanada, RRC, Meksiko, Jepang, dan Jerman adalah mitra perdagangan utama AS. Pada 2010, minyak adalah komoditas impor terbesar, sedangkan alat transportasi adalah komoditas ekspor terbesar Amerika Serikat. RRC dan Jepang adalah dua negara asing terbesar pemegang utang publik AS.
Resesi ekonomi global 2008-2012 sangat memengaruhi perekonomian Amerika Serikat. Sebagai contoh, tingkat pengangguran semakin tinggi, Indeks Kepercayaan Konsumen rendah, pendapatan rumah tangga terus menurun, dan penyitaan serta kebangkrutan pribadi semakin meningkat, yang ujung-ujungnya memicu krisis utang federal, inflasi, dan melonjaknya harga bahan pangan dan minyak bumi. Meskipun data resmi menunjukkan bahwa perekonomian AS sudah pulih, sebuah jajak pendapat pada tahun 2000 menunjukkan bahwa separo warga Amerika menganggap perekonomian AS masih dalam keadaan resesi, bahkan lebih parah lagi, depresi.
Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, rata-rata penghasilan rumah tangga warga AS sebelum kena pajak adalah $49.445 per tahun; rata-rata penghasilan rumah tangga Asia-Amerika adalah $65.469, sedangkan rata-rata penghasilan rumah tangga Afrika-Amerika adalah $32.584. Dengan menggunakan tingkat pertukaran kemampuan berbelanja, rata-rata penghasilan keseluruhan rumah tangga warga AS termasuk yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Pada tahun 2007, rata-rata penghasilan rumah tangga di AS adalah yang tertinggi kedua di antara negara-negara OECD, satu tingkat di bawah Luksemburg. Masih pada tahun yang sama, rata-rata gaji tenaga kerja di AS adalah yang tertinggi di antara negara-negara OECD lainnya. Setelah merosot tajam pada pertengahan abad ke-20, angka kemiskinan di AS telah stabil pada awal 1970-an; tercatat hanya 11-15% warga Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan setiap tahunnya, dan sekitar 58,5% warga AS pernah hidup dalam kemiskinan selama sekurang-kurangnya satu tahun pada saat berusia 25-75 tahun. Pada tahun 2010, 43,2 juta penduduk Amerika hidup dalam garis kemiskinan. Pada 2011, United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan Amerika Serikat di peringkat ke-23 dari 139 negara menurut kesenjangan indeks pembangunan manusia, atau 19 peringkat di bawah standar IPM.
3.1.2 Sejarah diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat
Hubungan RI-Amerika Serikat (AS) telah terbina sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Secara resmi, hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Tanggal 28 Desember 1949, AS membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Tanggal 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama untuk AS.
Kerjasama di bidang Politik
Perkembangan penting hubungan bilateral RI – AS ditandai dengan kunjungan Presiden Barrack Obama ke Indonesia pada tanggal 9 – 10 November 2010 dimana dalam kunjungan tersebut, kedua Kepala Negara telah meluncurkan secara resmi Comprehensive Partnership (CP) RI – AS. Sebelum CP RI-AS resmi diluncurkan, pada tanggal 17 September 2010 telah dilaksanakan RI – US Joint Commission Meeting (JCM) pertama di Washington, D.C dipimpin Menlu masing-masing negara. Hal penting yang disepakati dalam JCM I di anataranya peluncuran Plan of Action for RI – US Comprehensive Partnership yang menjadi cetak biru panduan kerjasama kedua negara serta pembentukan enam Working Group (WG) di bidang Democracy and Civil Society; Climate and Environment; Education; Trade and Investment; Security Issue; and Energy. Selanjutnya pada Joint Commission Meeting (JCM) ke-2 tanggal 24 Juli 2011 di Nusa Dua, Bali, Menlu kedua negara antara lain telah menghasilkan Joint Statement pengembangan visi strategik kerjasama RI-AS ke depan serta membahas berbagai potensi kerjasama maupun isu-isu kawasan.
Kerjasama di Bidang Pertahanan Keamanan
Pasca pencabutan embargo militer tahun 2005, kerja sama pertahanan Indonesia–AS semakin membaik berkat persepsi positif pemerintah, militer dan parlemen AS terhadap proses reformasi TNI. Bantuan militer AS kepada Indonesia disalurkan melalui program Foreign Military Financing (FMF) dan International Military Education and Training (IMET), khususnya dalam rangka peningkatan kemampuan transportasi TNI dalam penanganan bencana alam serta program peningkatan profesional prajurit. Sejak tahun 2002 terdapat forum pertemuan tahunan militer RI – AS 'Indonesia–United States Security Dialog (IUSSD) serta forum tahunan US–Indonesia Bilateral Defense Dialogue (USIBDD) yang dilaksanakan berselingan dengan IUSSD. Pertemuan USIBDD ke-11 berlangsung di Hawaii, AS tanggal 7-11 Februari 2011 sedangkan forum IUSSD ke-8 berlangsung tanggal 25-26 Mei 2010. Kerjasama keamanan RI – AS dikukuhkan melalui penandatanganan LoI between INP and FBI on Mutual Cooperation in Capacity Building and Combating Transnational Crimes pada bulan Maret 2011 yang melandasi kerjasama Badan Penyelidik Federal (FBI) AS dengan Polri (Densus 88) dalam pemberantasan terorisme. Sebelumnya, pada tanggal 8 November 2010 telah ditandatangani MoU between the Government of the United States of America and the Republic of Indonesia on Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogens yang menjadi landasan kerjasama pelatihan capacity building di bidang biosecurity dan biosafety guna memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen dari akses illegal.
Kerjasama di Bidang Perdagangan, Investasi dan Pariwisata
AS merupakan mitra dagang keempat terbesar Indonesia sesudah Jepang, Cina dan Singapura dengan nilai perdagangan mencapai 23 milyar USD pada tahun 2010. Nilai perdagangan ini meningkat 31.96% dibanding tahun 2009 yang mencapai 17.93 milyar USD dengan surplus untuk Indonesia sebesar 4.86 milyar USD atau naik 29.3% dibanding tahun 2009 yang mencapai 3.76 milyar USD. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2010 berjumlah 14.26 milyar USD atau meningkat 31,49 % dibanding tahun 2009 yang mencapai 10.85 milyar USD. Komoditi ekspor utama Indonesia ke AS antara lain seperti getah karet, getah perca, barang elektronik, barang hasil industri pakaian, mebel, sampai perkakas. Di bidang investasi, pada tahun 2010 realisasi investasi AS di Indonesia mencapai US$ 930,8 juta, meningkat 542,7% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah US$ 171,5 juta. Dengan jumlah tersebut, AS merupakan investor terbesar ke-tiga di Indonesia setelah Singapura dan Inggris. Untuk periode Januari – Maret 2011, nilai investasi AS di Indonesia mencapai 359,1 juta USD atau urutan kedua terbesar setelah Singapura. Untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi RI-AS, terdapat forum "Trade Investment Council" (TIC) tingkat Menteri guna membahas dan menyelesaikan berbagai isu perdagangan dan investasi kedua negara. TIC terdiri dari empat Working Group, yaitu WG on Industrial and Agricultural Products, WG on Illegal Logging and Asociated Trade, WG on Intellectual Property Rights, dan WG on Investment. Sementara itu dalam rangka menjamin investasi AS di Indonesia, pada tanggal 14 April 2010 di Washington, D.C. telah ditandatangani persetujuan Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation (ISA-OPIC) RI – AS oleh Kepala BKPM dan Acting President OPIC. Perjanjian ISA-OPIC ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 48 tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan diharapkan dapat meningkatkan minat investor AS menanamkan modal di Indonesia. Di bidang pariwisata, pada tahun 2010 jumlah wisatawan AS yang berkunjung ke Indonesia khususnya dari 19 pintu masuk utama, mencapai 171.528 atau naik 5,68% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 162.302 orang.
Kerjasama Pembangunan
Sejak tahun 2006 Indonesia memperoleh bantuan hibah dalam kerangka Millennium Challenge Corporation (MCC) sebesar US$ 55 juta untuk program imunisasi dan anti korupsi. Pada bulan Desember 2008 Indonesia kembali terpilih mendapatkan hibah serupa melalui program "MCC Compact Program (MCC CP)" untuk periode hingga 2013. Program yang disepakati dalam MCC meliputi: e-procurement, pendidikan dan kesehatan serta natural resources management/REDD+. Selain itu Pemerintah Indonesia dan the United States Agency for International Development (USAID) telah menyepakati hibah USAID melalui Strategic Plan periode 2009-2014 yang meliputi lima bidang program, yaitu pendidikan, pemerintahan dan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Implementasi hibah bagi tiap program tersebut selanjutnya dikuatkan melalui penandatanganan Assistance Agreement (AA). Perjanjian hibah USAID juga telah ditandatangani pada tanggal 24 September 2010 untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Pedesaan melalui PNPM Support Facility Trust Fund pada World Bank (sebagai koordinator) sebesar $US 65,358.000. Bantuan hibah USAID juga diberikan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paska tsunami yang dituangkan dalam dokumen Strategic Objective Grant Agreement (SOAG) to Support Tsunami Recovery and Reconstruction yang ditandatangani Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dan USAID pada 7 Juli 2005 dengan nilai US$ 371.3 juta.
Kerjasama di bidang Energi
Dalam rangka membahas kerjasama di bidang energi, terdapat forum Energy Policy Dialogue (EPD) RI – AS. Pada pertemuan EPD II di Jakarta tanggal 20-21 Oktober 2008, dibahas rencana kerjasama pengembangan teknologi terbarukan, pengembangan teknologi geothermal melalui International Partnership for Geothermal Technology (IPGT), pertukaran informasi mengenai kebijakan investasi, serta pengembangan kapasitas. Pada forum EPD III di Washington D.C. tanggal 28-30 Juni 2010 dibahas kebijakan energi nasional, perkembangan dan pemanfaatan sumber energi, penelitian dan pengembangan peningkatan kapasitas, unconventional gas, methane to market, serta pengembangan SDM. Kerjasama energi RI-AS juga dilakukan dengan dukungan US Trade and Development Agency (USTDA) yang telah memberikan hibah sebesar US$ 1,6 juta untuk pengembangan geothermal plan 370 MW di Halmahera serta 300 MW di Jawa Barat.
Kerjasama di bidang Lingkungan Hidup
Kerjasama RI – AS di bidang lingkungan hidup antara lain ditandatai dengan penandatanganan Perjanjian Penghapusan Utang untuk Konservasi Hutan Tropis (DNS-TFCA) di Sumatera senilai US$ 19,6 juta pada tanggal 30 Juni 2009. Sementara itu dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia, Pemerintah AS dan RI telah membahas kerjasama pembentukan Climate Change Center di Indonesia untuk jangka waktu 2 tahun, dimulai sejak 1 Juli 2010. Pihak AS memberi bantuan biaya operasional awal dari Center tersebut dengan fokus mengurangi emisi lahan gambut serta hutan.
Kerjasama di bidang Ketahanan Pangan
Sebagai bagian dari Plan of Action Kemitraan Komprehensif RI – AS khususnya di bidang food security, pada 6 – 7 Oktober 2010 telah berlangsung Indonesia – United States Agricultural Technology and Investment Forum di Jakarta. Salah satu hasil dari forum tersebut adalah kesepakatan bahwa dalam mengatasi ketahanan pangan diperlukan partisipasi Public Private Partnership dengan melibatkan pihak akademis, sehingga kebijakan dan tindakan yang diambil berdasarkan pada riset dan penelitian yang kredibel.
Kerja sama di bidang Kelautan
Kerjasama RI–AS di bidang kelautan didasarkan pada MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pada 18 September 2007 dan Implementing Arrangement MoU tersebut yang ditandatangani pada 10 Juni 2010. Sebagai tindak lanjut, RI dan AS sepakat mengadakan kerjasama joint exploration kapal ekspedisi NOAA "OKEANOS EXPLORER", manajemen perikanan yang berkelanjutan, Coral Triangle Initiative (CTI) dan Program Mitra Bahari.
Kerjasama di bidang Pendidikan, Peace Corps, IPTEK, dan Interfaith Dialogue
Kerjasama RI-AS di bidang pendidikan sudah dimulai sejak tahun 1952 melalui program beasiswa Fulbright dan dalam perkembangan lebih lanjut juga dilakukan oleh lembaga American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF). Sesuai MoU RI – AS mengenai AMINEF yang ditandatangani pada 16 Februari 2009, disepakati antara lain teknis pemberian beasiswa pendidikan tinggi melalui mekanisme Fulbright di AS dengan memanfaatkan kebebasan maupun keringanan biaya kuliah dan biaya hidup. Selain itu, pada 17 Desember 2009 Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kemlu RI dan AMINEF telah menandatangani kerjasama guna meningkatkan kapasitas diplomat Indonesia. Kerjasama pendidikan RI – AS juga dibentuk melalui USINDO melalui penandatanganan MoU Kerjasama Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan pada tanggal 15 Mei 2006. Melalui kerjasama ini, USINDO menyediakan kesempatan bagi para diplomat Indonesia mengikuti pendidikan di AS serta menyediakan tenaga pengajar sukarela bagi program pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Pada 11 Desember 2009 telah ditandatangani MOU Peace Corps RI – AS. Sebagai implementasinya, pada bulan Maret 2010 sejumlah volunteer AS telah dikirim ke provinsi Jawa Timur untuk mengajar bahasa Inggris kepada guru Bahasa Inggris di sekolah negeri dan madrasah. Melihat sambutan positif atas program ini, pada tahun 2011 jumlah sukarelawan PC ditambah menjadi 33 orang pada tahun 2011 dan 50 orang pada tahun 2012 serta memperluas program tersebut di luar propinsi Jawa Timur.
Terkait pidato Presiden AS Barack Obama di Universitas Al-Azhar Kairo pada tanggal 4 Juni 2009 yang antara lain menyampaikan perlunya melawan stereotip negatif terhadap Islam, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan komitmen Pemri untuk menjembatani dunia Islam dan Barat dalam sambutannya di Universitas Harvard pada tanggal 29 September 2009 di Amerika Serikat. Beranjak dari perkembangan tersebut, kedua negara sepakat mempertemukan para pemangku kepentingan dengan beberapa negara di kawasan dalam suatu kegiatan Kerjasama Lintas Agama RI-AS pada tanggal 25 hingga 27 Januari 2010 dan menghasilkan butir-butir kerjasama yang tertuang dalam Shared Concerns and Commitments Indonesia-US Interfaith Cooperation. Guna menindaklanjuti butir-butir kerjasama dimaksud, Kemlu telah memfasilitasi kalangan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat madani untuk memberikan public lecture mengenai Demokrasi dan Islam Moderat di Indonesia di beberapa universitas di wilayah Amerika Serikat (Chicago, Houston, LA dan San Fransisco) pada 8 hingga 12 November 2010.
Kerjasama RI – AS di bidang IPTEK ditandatangani tanggal 29 Maret 2010 di Jakarta yang merupakan pembaharuan dari perjanjian serupa yang telah habis masa waktunya pada tahun 2002. Dalam persetujuan ini antara lain disepakati pasal perlindungan yang tertuang dalam MTA (Material Transfer Agreement) dan perlindungan HKI pada GRTK (Genetic Resources and Traditional Knowledge). Sebagai implementasi perjanjian, U.S. Science Envoy, Dr. Bruce Alberts telah berkunjung ke Indonesia untuk mengidentifikasi potensi kerjasama riset dan teknologi yang dapat dikembangkan maupun membentuk Joint Working Group in Education kedua negara.
3.2. Hubungan Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat
3.2.1 Hubungan Perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat
Amerika merupakan patokan global perekonomian dunia. Hingga saat ini, Amerika menjadi kekuatan utama didunia tidak hanya di bidang ekonomi melainkan hampir diseluruh bidang seperti : politik , militer , dan lain – lain. Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang utama, yakni setelah Republik Rakyat Cina dan Jepang. total nilai ekspor Indonesia per September 2014 ke 245 negara tercatat naik 5,48% ke angkat US$15,27 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya US$14,48 miliar. eskpor non-migas per September 2014 mencapai angka US$12,65 miliar naik 6,48 dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral yang naik 5,73% menjadi US$92,5 juta, sedangkan penurunan terbesar justru berasal dari bahan kimia organik yang turun dua digit hingga 21,46% menjadi US$60,2 juta. Adapun ekspor migas dalam periode serupa tercatat US$2,62 miliar dengan komposisi minyak mentah US$1,05 miliar, hasil minyak olahan US$307,4 juta, dan gas US$1,26 miliar (Maltya, 2014). Pada tahun lalu (2013), total perdagangan Amerika Serikat dan Indonesia mencapai US$ 28 miliar. Sebanyak US$ 19 miliar adalah nilai ekspor dari Indonesia ke Amerika. Sebaliknya, nilai impor dari Amerika sebesar US$ 9 miliar. Ekspor Indonesia ke US terdiri dari karet, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki dan mesin listrik, sedangkan ekspor US ke Indonesia terdiri dari produk pertanian, pesawat, mesin, dan kapas benang serta kain.
Sejak penandatanganan Indonesia-US Comprehensive Partnership Agreement (CPA) tahun 2010, hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) makin diwarnai oleh kepentingan meningkatkan kerja sama energi mengingat energi menjadi komoditas strategik kedua negara.
Dalam rangka mendukung kerjasama ekonomi antara Indonesia dan AS, Pemerintah AS telah mengembangkan beberapa inisiatif seperti yang tertuang di Fact Sheet Economic and Trade Cooperation with Indonesia yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada tahun 2010 sebagai berikut:
US-Indonesia Trade and Investment Dialogue
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat secara rutin terlibat dalam pembahasan isu-isu perdagangan dan investasi melalui US-Indonesia Trade and Investment Agreement (TIFA). Indonesia dan Amerika Serikat memiliki komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral, termasuk di bidang perdagangan dan investasi. Beberapa pertemuan telah dilakukan antara pimpinan kedua belah negara, termasuk: pertemuan bilateral di tahun 2005 dan 2006 di Washington, D.C. dan Bogor; pertemuan di konferensi APEC di Santiago, Chile, pada 2004, dan Busan, Korea, pada 2005, dan Sydney, Australia, tahun 2007.
USAID Economic Growth Assistance Program
Pemerintah Amerika melakukan investasi di beberapa proyek bantuan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat, inklusif, dan berkesinambungan. Investasi senilai USD 65 juta, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan World Bank, diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dasar pedesaan. Pemerintah Amerika Serikat juga menawarkan bantuan penasehat bagi Kementerian Perdagangan Indonesia untuk mendorong perdagangan dan investasi internasional, serta memperbaiki lingkungan bisnis untuk produk pertanian yang bernilai tinggi.
Export Sucesses for American Businesses
Indonesia merupakan salah satu dari enam National Export Initiatives (NEI) yang difokuskan untuk menjadi sasaran ekspor Amerika Serikat. Adapun bidang-bidang ekspor ke Indonesia dari Amerika Serikat difokuskan pada transportasi, energi, teknologi informasi, lingkungan, pendidikan, pangan / pertanian, kesehatan, pertahanan, dan industri kreatif.
Perjanjian Overseas Private Investment Corporation (OPIC)
OPIC merupakan perjanjian yang relatif baru baru untuk mendorong investasi Amerika Serikat di Indonesia. Pada bulan April 2010 ditandatangani perjanjian investasi baru yang menggantikan perjanjian tahun 1967, dengan kerangka yang telah diperbaharui, termasuk project finance dan jasa asuransi risiko politik untuk proyek-proyek besar.
Global Entrepreneurship Program (GEP) Indonesia
Program ini berfungsi untuk mendukung dan memberdayakan wirausaha Indonesia, di mana Pemerintah Amerika Serikat mengembangkan program-program yang mendukung ekosistem bagi wirausahawan dan wirausahawati. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari dua negara percobaan atas GEP global.
United States Trade and Development Agency (USTDA) Geothermal Development
Sebagaimana yang dapat dilihat dari gambar 1 di atas, salah satu bagian dari kerjasama ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat adalah bidang energi. USTDA dan Pemerintah Indonesia serta sponsor dari pihak swasta mengembangkan beberapa proyek terkait energi, seperti proyek geothermal Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Jawa Barat, proyek geothermal swasta di daerah Halmahera, dan program pelatihan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan proyek berbasis energi panas bumi.
3.2.2. Hubungan Investasi Indonesia dan Amerika Serikat
Nilai investasi Amerika Serikat ke Indonesia pada 2011 mencapai USD 1,5 miliar, dengan porsi 7,6% dari total investasi dan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1 miliar. Hubungan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment - FDI) mencakup 4% dari total nilai FDI di Indonesia secara keseluruhan. Data pada grafik 6 dan 7 memperlihatkan posisi FDI Amerika Serikat di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2005, namun kemudian menurun hingga bernilai negatif di 2006. Tren posisi FDI dari 2007 hingga 2010 mengalami penurunan.
3.2.3. Analisis SWOT
Kekuatan
Beberapa kekuatan Indonesia yang dapat menjadi modal dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain terutama adalah sebagai berikut:
Kondisi makro-ekonomi
Stabilitas makro-ekonomi sebuah negara merupakan faktor yang sangat penting untuk menarik negara-negara lain agar tertarik untuk terlibat dalam hubungan ekonomi dengan Indonesia. Sebagai contoh, defisit fiskal secara berkepanjangan dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk merespon siklus bisnis. Angka inflasi yang terlampau tinggi juga bisa membuat perusahaan tidak bisa beroperasi secara efisien.
Potensi pasar yang besar
Ukuran pasar yang besar akan menarik minat investor asing untuk melakukan bisnis di suatu negara dan menarik mitra dagang yang potensial. Hal ini didukung oleh tren globalisasi yang menyebabkan pasar internasional menjadi sesuatu yang sangat penting. Indonesia merupakan negara dengan lebih dari 240 juta penduduk, sekaligus negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, masyarakat yang masuk ke dalam golongan kelas menengah mengalami pertumbuhan yang pesat. Atas dasar inilah, berdasarkan survey daya saing World Economic Forum, dalam hal ukuran pasar, Indonesia menempati peringkat ke 15.
Kelemahan
Beberapa kelemahan Indonesia yang dapat mengurangi kemampuan Indonesia dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
Infrastruktur yang tidak memadai
Salah satu kelemahan mendasar Indonesia yang mempengaruhi kegiatan perdagangan dan investasi adalah ketersediaan infrastruktur fisik yang kurang memadai, sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-82. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari segi kualitas infrastruktur, Indonesia masih berada di belakang Singapura, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, dan Brazil, namun lebih baik dari Vietnam, India, dan Filipina. Infrastruktur fisik dalam hal ini termasuk jalan, rel kereta api, pelabuhan, sarana pelabuhan udara, sumber energi yang memadai, dan jaringan telekomunikasi
Institusi yang korup
Institusi pemerintah yang efisien, transparan dan bebas korupsi merupakan salah satu persyaratakan kunci untuk menarik minat investor. Apabila tidak, maka perusahaan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengurus perizinan, dan terkadang biaya perizinan dapat lebih mahal akibat adanya pungutan liar. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank Dunia, dalam hal institusi, Indonesia menempati peringkat ke 61 dengan nilai 4 (skala 1-7). Ukuran-ukuran yang terkait dengan korupsi tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lemah
Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di suatu negara sangatlah penting untuk menstimulus kegiatan inovasi dan investasi. Investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan tertarik dengan dengan standar perlindungan HKI yang tinggi. Di Indonesia, pengaturan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual setidaknya dapat ditemukan di Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun, meskipun cakupan hukum HKI di Indonesia relatif luas, dalam implementasinya sering terjadi pelanggaran HKI. Di Indonesia kasus pembajakan masih merupakan permasalahan yang serius dan belum ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan yang ada.
Kualitas produk tidak memenuhi standar
Kesamaan standar kualitas merupakan salah satu faktor penting yang diperhatikan oleh suatu negara. Standar yang diberlakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap produk yang diimpor relatif tinggi, terutama menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Atas alasan inilah, produk-produk Indonesia mengalami kesulitan masuk ke dalam pasar negara maju karena standar dan persyaratan teknis yang tinggi. Peraturan sanitasi dan fitosanitasi Indonesia tidak mengenali standar keamanan makanan Uni Eropa dan laboratorium teknis Uni Eropa juga tidak mengenali tes untuk standar teknis Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya kualitas barang hasil produksi Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan tinggi. Akses terhadap pendidikan tinggi merupakan hal yang krusial agar proses produksi dapat bergerak maju dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang dinamis.
Kerumitan melakukan bisnis
Tingginya sektor informal disebabkan oleh proses birokrasi yang menyulitkan. Riset yang ada menunjukkan bahwa perizinan malalukan/memulai usaha yang lebih mudah akan meningkatkan jumlah bisnis dan lapangan kerja. Riset Doing Business yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan hasil empiris bahwa penurunan biaya registrasi usaha yang disertai dengan stimulus ekonomi lainnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga berlaku di Meksiko, di mana reformasi registrasi usaha meningkatkan registrasi perusahaan sebesar 5% dan meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 2,2%.
Kurangnya kesiapan teknologi
Daya saing sebuah negara sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas sebuah bangsa. Berdasarkan analisis dari Global Competitiveness Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum pada 2011, aspek teknologi merupakan salah satu titik terlemah Indonesia, dengan peringkat 91. Peringkat Indonesia ini berada jauh dari beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Hambatan
Beberapa hal dari Indonesia yang dapat menghambat kerja sama ekonomi Indonesia
dengan Amerika Serikat antara lain adalah sebagai berikut:
Daya saing industri dalam negeri yang lemah
Di tengah implementasi Free Trade Agreement (FTA), penguatan daya saing industri dan pengamanan pasar produk dalam negeri menjadi sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk mendongkrak penggunaan produk-produk dalam negeri, melalui penerapan berbagai macam regulasi teknis dan tata niaga untuk pengamanan pasar dalam negeri, serta program-program promosi seperti kampanye cinta produk dalam negeri, sosialisasi produk dalam negeri hingga melalui pameran-pameran. Peningkatan daya saing melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan menjaga kualitas dan standar.
Gangguan keamanan
Keamanan berinvestasi menjadi salah satu faktor penentu masuknya penanaman modal asing. Gangguan keamanan yang terjadi belakangan ini berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Saat ini investor asing yang berdatangan ke Indonesia banyak juga yang datang dari AS, selain dari Asia seperti Jepang, Korea, dan Cina. Aspek keamanan terkait aksi unjuk rasa yang menandakan berjalannya proses demokrasi tetapi harus berujung anarkis membawa dampak yang kurang baik bagi iklim investasi. Kondisi ini membuat investor bersikap menunggu hingga keamanan kondusif. Akibatnya, investor yang seharusnya sudah masuk dan memulai aktivitas usahanya harus tertunda menunggu kepastian keamanan. Adanya aksi demonstrasi yang besar dan disiarkan media membuat investor asing mempertanyakan kemungkinan dampak yang terjadi pada aktivitas usahanya. Selain itu, kurangnya perlindungan kawasan industri oleh aparat penegak hukum menjadi faktor pertimbangan juga bagi investor asing.
Pasokan energi kurang terjamin
Kurangnya jaminan pasokan energi sebagai sumber listrik manjadi hambatan dalam iklim investasi di Indonesia. Alternatif terkait pasokan energi mulai dari batubara, gas, pasokan listrik dari PT PLN. Namun, masing-masing sumber energi ini di Indonesia masih menghadapi kendala. Permasalahan utama terkait gas bumi adalah pasokan gas bumi untuk domestik tidak mencukupi real demand yang ada disebabkan kontral gas banyak yang sudah terikat kontrak jangka panjang. Selain itu, ketiadaan infrastruktur gas juga membuat cadangan gas yang ada di Kalimantan dan Papua belum dapat dipergunakan untuk memenuhi pusat-pusat industri yang terletak di pulau Jawa dan Sumatera. Seperti contohnya, kurangnya pasokan gas untuk PLTGU milik PLN dimana total kebutuhan gas tahun 2011 sebesar 2.060 bbtud hanya dipenuhi 832 bbtud. Hal yang sama terjadi pada industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Utama dimana real demand gas yang mencapai 1.529 bbtud hanya dapat dipenuhi sebesar 494 bbtud. Kondisi ini jelas dapat menghilangkan kesempatan derasnya investasi asing (FDI) yang masuk saat ini ke Indonesia.
Minimnya laboratorium nasional dengan standar internasional
Keamanan, mutu, dan pemenuhan gizi pangan terkadang menjadi hambatan nontarif dalam perdagangan pangan dunia. Kehadiran laboratorium dan lembaga uji mutu pangan Indonesia diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, produk Indonesia bisa menembus pasar dunia dengan harga bersaing. Keberadaan laboratorium pangan nasional dengan standar internasional sangat penting dalam menopang industri pangan, pertanian, dan komoditas lainnya yang berbasis ekspor. Dengan demikian, standar mutu yang diuji laboratorium tersebut bisa diterima di pasar internasional. Saat ini banyak produk Indonesia yang mengalami hambatan dalam uji mutu dan sertifikasi sehingga terkadang menjadi mahal atau ditolak negara pembeli. Kehadiran laboratorium pangan dengan standar internasional penting sehingga tidak lagi menjadi semacam hambatan nontarif yang menyulitkan produk Indonesia.
Peluang
Mengingat kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia dan AS, kedua negara berpeluang meningkatkan hubungan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak yang meliputi beberapa sektor, antara lain:
Penguatan kerja sama di bidang infrastruktur
Bidang infrasturktur yang masih menjadi kelemahan utama di Indonesia sebenarnya juga menjadi peluang utama kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat.Proyek pembangunan infrastruktur pada sektor yang menjadi prioritas kerjasana Indonesia- AS meliputi zona industri, energi dan listrik, transportasi, dan air bersih. Kerjasama ini membantu Indonesia memenuhi kebutuhan infrastrukturnya serta membantu penciptaan lapangan pekerjaaan. Bagi Amerika Serikat, kerjasama ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan ekspansi perusahaan-perusahaan AS. Selain proyek pembangunan, Amerika Serikat dapat memberikan konsultasi infrastruktur yang dibutuhkan Indonesia, terutama untuk sektor informasi dan teknologi (IT) dan migas. Kelebihan yang dimiliki Amerika Serikat dalam industri ramah lingkungan yang menghemat energi pun dapat diterapkan di Indonesia.
Peningkatan perdagangan Indonesia dan AS
Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia. Dari data dan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian kedua negara. Namun, dalam perjalanannya, kemitraan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi perdagangan yang ada. Kendala perdagangan ini meliputi hambatan perdagangan (Technical Barriers to Trade atau TBT) untuk beberapa produk, infrastruktur yang kurang memadai, perlindungan terhadap HKI, serta tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan perdagangan antara kedua negara di berbagai bidang.
Studi kasus
PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Freeport McMoran Gold and Copper yang berbasis di New Orleans, Amerika. Sebagian besar saham PT Freeport persen itu termasuk (include) saham yang dimilikinya atas kepemilikan bersama PT Indocopper Investama. Sisanya, hanya sebesar 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Selain di Indonesia, dari Annual Report PTFreeport McMoran (2010) dapat diketahui bahwa mereka juga beroperasi di Arizona danNew Mexico (Amerika); Cerro Verde (Peru); Candelaria, Ojos del Salado dan El Abra(Chile); dan Katanga (Kongo). Dari hasil industri keruknya ini, PT Freeport McMoran memperoleh dividen yang luar biasa besar. Dari produksi emas dan tembaga Erstberg danGrastber di Papua, Batubara mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dikeluarkanoleh Investor Daily, PT Freeport McMoran mengaku mendapat keuntungan sebesar 60persen dari hasil operasi tambangnya di Indonesia. Jumlah itu sepadan dengan 700 ributon material yang dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas setiap hari.Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang700 km dari Jakarta ke Surabaya.
Melihat potensi dari sumber daya alam tanah papua tengah utamanya maka didirikanlah PT. Freeport yang melakukan kerjasama dalam tingkat internasional. Seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa kerjasama tersebut dilakukan oleh Negara Indonesia dengan Negara Amerika yang bergerak dalam bidang ekonomi secara internasional. Sebagai afiliasi dari FCX, PTFI menerapkan dan mematuhi kebijakan-kebijakan etis, sosial dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh FCX. Kebijakan-kebijakan yang kuat membimbing kami ke arah pengembangan berkelanjutan. Pengalaman dalam masyarakat menciptakan terlaksananya kebijakan kebijakan tersebut di Indonesia. Komitmen terhadap transparansi memungkinkan para pemangku kepentingan PTFI untuk menelusuri kinerja.
Program pengembangan masyarakat PTFI merupakan penggerak bisnis utama dari rencana-rencana operasional PTFI dan merupakan salah satu bagian dari berbagai macam inisiatif-inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. PTFI berjuang untuk menerapkan program pengembangan masyarakat yang memiliki dasar bisnis yang kuat, memberikan dukungan kepada inisiatif tanggung jawab perusahaan PTFI lainnya dan konsisten dengan standar-standar pengembangan masyarakat tingkat dunia.
Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT Freeport tersebut berusaha mensinergiskan antara Pemerintah Negara Indonesia dengan Pemerintah Negara Amerika yang tertuang dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua Negara tersebut dalam rangka progam pengembangan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan melakukan kerjasama juga dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan memberikan pendapatan atau devisa bagi Negara maupun pemerintah daerah setempat. Dengan tercapainya tujuan awal dari pengembangan masyarakat tersebut maka perusahaan tersebut berdiri di tanah papua memiliki fungsi atau manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan dapat memberikan kontribusi pada provinsi papua tengah untuk dapat memajukan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun kesehatan. Tetapi pada kenyataannya banyak tindakan dari PT Freeport yang menyimpang dari tujuan awal yang telah ditetapkan.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Hubungan internasional yaitu kerja sama pada lingkup internasional yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang mana dilakukan stakeholder internasional yang meliputi pemerintah, non pemerintah, Negara, privat, dan single actor. Hubungan tersebut harus saling melengkapi, memenuhi, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak. Hubungan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan Amerika secara umum bertujuan untuk meningkatkan dan membawa kemajuan pada negara Indonesia utamanya karena negara Indonesia merupakan negara yang berkembang yang memperlukan bantuan dari negara lain untuk peningkatan serta perbaikan dari segala infrastruktur terutama dalam bidang ekonomi.
Kerjasama yang dilakukan dalam bidang ekonomi antara negara Indonesia dengan negara Amerika beragam macamnya salah satu dari bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama pada PT Freeport yang berada di Indonesia tepatnya di tanah Papua. Kerjasama yang dilakukan antara negara Amerika dengan negara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan dapat memberikan kontribusi pada provinsi papua tengah untuk dapat memajukan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun kesehatan. Seiring berjalannya waktu tujuan awal berdirinya PT Freeport justru hanya membawa kepentingan nasional negara Amerika dan bias dari tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
4.2 Saran
Pemerintah Indonesia hendaknya untuk lebih selektif sebelum melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri atau pihak asing. Disini lebih selektif yang dimaksudkan adalah lebih memahami dan mempelajari isi dan tujuan bila perjanjian tersebut dilakukan akan membawa keuntungan salah satu pihak atau membawa keuntungan kedua belah pihak atau bagi pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Bila terjadi pelanggaran dalam hubungan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dan pelanggaran tersebut hanya lebih menguntungkan salah satu pihak maka kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut sebaiknya mengkaji ulang isi dan tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut agar tidak hanya merugikan salah satu pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak dalam kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Amerika.
