HAK PREROGATI PRERO GATIF F PRESIDEN PRES IDEN HAK PREROGATIF PRESIDEN Definisi Kekuasaan Presiden RI
Prerogatif berasal dari bahasa latin praerogativa ( dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yang pertama memberi suara), praerogare ( diminta sebelum meminta yang lain). Dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah “hak prerogatif Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat digugat oleh oleh lembag lembagaa negara negara yang yang lain. lain. Dalam Dalam sistem sistem pemeri pemerinta ntahan han negaranegara-neg negara ara modern modern,, hak ini dimiliki dimiliki oleh oleh kepala kepala negara negara baik baik raja raja ataupun ataupun presiden presiden dan kepala kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga juga dipada dipadankan nkan dengan dengan kewenan kewenangan gan penuh penuh yang yang diberi diberikan kan oleh oleh konstit konstitusi usi kepada kepada lembaga lembaga ekseku eksekutif tif dalam dalam ruang ruang lingku lingkup p kekuasa kekuasaan an pemeri pemerinta ntahann hannya ya (terut (terutama ama bagi bagi sistem sistem yang yang menganu menganutt pemisa pemisahan han kekuasa kekuasaan an secara secara tegas, tegas, sepert sepertii Ameri Amerika ka Serika Serikat), t), seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi. Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat. Sehingga, dalam praktek ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden. Namun
dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam hal ini Padmo Wahjono menyatakan pendapatnyayang akhirnyamemberikan kesimpulan bahwa hak prerogatif yang selama ini disalahpahami adalah hak administratif Presiden yang merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan dan tidak berarti lepas dari kontrol lembaga negara lain. Bentuk kekuasaan Presiden di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut :
Kekuasaan Kepala Negara. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan administratif, simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping kekuasaan utamanya sebagai kepala pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan Presiden sebagai kepala negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 sampai 15. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara di masa mendatang selayaknya diartikan sebagai kekuasaan yang tidak lepas dari kontrol lembaga lain. Kekuasaan Kepala Pemerintahan. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Kekuasaan pemerintahan sama dengan kekuasaan eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan yang membatasi kekuasaan pemerintahan secara sempit pada pelaksanaan peraturan hukum yang ditetapkan lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini terbatas pada penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik yang berada dalam ruang lingkup fungsi administrasi, keamanan dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan ini tetap besar dan mendapat pengawasan dari badan legislatif atau badan lain yang ditunjuk oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dalam UUD 1945, fungsi pengawasan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh DPR.
Kekuasaan Legislatif . UUD 1945 menetapkan fungsi legislatif dijalankan oleh Presiden bersama dengan DPR. Presiden adalah “partner” DPR dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam kenyataannya, Presiden mempunyai kekuasaan yang lebih menonjol dari DPR dalam hal pembentukan undang-undang, karena penetapan akhir dari suatu undang-undang yang akan diberlakukan ada di tangan Presiden. Produk undang-undang yang dikeluarkan orde baru lebih memihak kekuasaan daripada kehendak rakyat Indonesia. Oleh karena itu sistem check and balance mendesak untuk diterapkan dengan mekanisme yang jelas. Bila ada pertentangan antara Presiden dan DPR dalam hal persetujuan suatu undang-undang, maka Presiden harus menyatakan secara terbuka dan menggunakna hak vetonya. Dengan demikian,
di
akhir
masa
jabatannya
masing-masing
lembaga
dapat
diminta
pertanggungjawabannya baik di sidang umum maupun dalam pemilihan umum. Kategori Kekuasaan Presiden
Kekuasaan Presiden RI dinyatakan secara eksplisit sebanyak 24 bentuk dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, bentuk kekuasaan tersebut dikategorikan sebagai berikut : A. Kekuasaan Presiden Yang Mandiri . Kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Yang termasuk kekuasaan ini adalah : 1. Kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI 2. Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya 3. Kekuasaan mengangkat duta dan konsul 4. Kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 5. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 6. Kekuasaan mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU inisiatif DPR 7. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung RI 8. Kekuasaan mengangkat Panglima ABRI 9. Kekuasaan mengangkat LPND
Mekanisme yang paling baik adalah mengadakan hearing terlebih dahulu di DPR. B. Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan DPR. Yang termasuk dalam kekuasaan
ini adalah : 1. Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian 2. Kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain 3. Kekuasaan membentuk undang-undang 4. Kekuasaan menetapkn PERPU 5. Kekuasaan menetapkan APBN Sebelum melaksanakan kekuasaan tersebut, Presiden memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika DPR menganggap penting suatu perjanjian, maka harus mendapat persetujuan DPR. Jika perjanjian dianggap kurang penting oleh DPR dan secara teknis tidak efisien bila harus mendapat persetujuannya terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya peminggiran peranan wakil rakyat dalam peranannya menentukan arah kebijakan politik negara. C. Kekuasaan Presiden dengan konsultasi . Kekuasaan tersebut adalah :
1. Kekuasaan memberi grasi 2. Kekuasaan memberi amnesti dan abolisi 3. Kekuasaan memberi rehabilitasi 4. Kekuasaan memberi gelaran 5. Kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya 6. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah 7. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim 8. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung, ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota MA
9. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA 10. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPK 11. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Wakil jaksa agung dan jaksa agung Muda 12. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah Tingkat I 13. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Panitera dan Wakil Panitera MA 14. Kekuasaan
mengangkat dan
memberhentikan Sekjen,
Irjen, dan
Dirjen
departemen 15. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen DPA 16. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen BPK 17. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR yang diangkat 18. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota DPR yang diangkat 19. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Gubernur dan Direksi Bank Indonesia 20. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Rektor 21. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Deputi-deputi atau jabatan yang setingkat dengan deputi LPND Sebagai contoh, kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Di masa datang, Presiden harus mendapat usulan atau pertimbangan dulu dari Dewan Tandatanda Kehormatan, dan Presiden dengan sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan atau usul.
Disamping itu di dalam penjelasan pasal 10,11,12,13,14 dan 15 disebutkan bahwa kekuasaan Presiden di dalam pasal-pasal tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai
Kepala Negara.
kEkuasaan
ini
lazim
disebut
pula sebagai
kekuasaan/kegiatan yang bersifat administratif, karena didasarkan atau merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, maupun advis dari suatu lembaga tinggi negara lainnya. Jadi, bukan kewenangan khusus (hak prerogatif) yang mandiri.
Ketua MPR RI, Taufik Kiemas (tengah) dikerumuni wartawan untuk dimintai keterangan mengenai susunan kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang telah ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam pada saat memasuki gedung Parlemen RI, Kamis, 22/10/2009 di gedung Parlemen RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat. Pada saat itu beliau menyatakan, menghormati hak prerogatif yang telah dilakukan presiden dan PDI Perjuangan tidak akan menjadi oposisi tetapi akan menjadi mitra strategis pemerintah. Karena itu PDI Perjuangan akan memonitor dengan seksama 100 hari kerja kabinet ini. fy-ina/Mulkan Salmun.
Hak-hak DPR Setiap manusia punya hak. Termasuk DPR. Cuma, DPR hak-nya bisa dihitung. Nggak kayak kita, hak kita banyak banget. Kalo dicatat, kertas yang ditulis penuh sangat (huhuhu...). Yap, ini dia hak-hak DPR beserta penjelasannya. 1. Hak inisiatif Hak inisiatif yaitu hak DPR untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) yang biasanya datang dari pemerintah atau presiden. 2. Hak amandemen Hak amandemen yaitu hak DPR mengadakan atau mengajukan perubahan terhadap usulan RUU atau Raperda. Maksudnya, untuk menambah dan mengurangi RUU atau Raperda atas usulan Pemerintah atas Presiden. 3. Hak budget Hak budget yaitu hak DPR untuk mengesahkan RAPBN ( Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah yang juga merupakan pelaksana.
4. Hak angket Hak angket yaitu hak anggota DPR mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu. Hak atau usulan tersebut harus diajukan minimal 20 orang anggota DPR secara tertulis melalui ketua DPR. 5. Hak interpelasi Hak interpelasi yaitu hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah atau Presiden. Permintaan tersebut diajukan oleh anggota DPR minimal 10 orang secara tertulis melalui ketua DPR. 6. Hak bertanya Hak bertanya yaitu setiap anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau Presiden secara/ berbentuk tertulis. Pemerintah juga bertanya kepada DPR untuk hal-hal tertentu. 7. Hak petisi Hak petisi yaitu hak DPR untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah. Hak petisi ini ada hubungannya dengan lembaga tinggi negara. Sumber lain, yakni dari salah satu anggota Yahoo! Answers, mengatakan, hak petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah, atau mengurangi kebijakan pemerintah berdasarkan amanat rakyat.
Sumber: http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100422182115AAZ5RGQ http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081104170806AAh7J0j Buku pelajaran PPKN dan penjelasan dari Bu Elis (guru PPKN kelas IX SMPN 1 Sumenep) .
“Pendidikan Dasar” Bagi Anggota DPR Lucu, menyedihkan, dan memalukan! Tiga kata yang terbesit ketika saya menonton acara di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu yang lalu.
Acara yang ditujukan untuk mengetes pengetahuan dasar beberapa anggota DPR, khususnya dari kalangan artis, tentang Pancasila dan Proklamasi mengundang tawa para pemirsa. Saya sangat prihatin akan kualitas pengetahuan dasar mereka. Jika falsafah dan sejarah bangsa ini tidak dihafal, apalagi dipahami, maka apa yang menjadi pijakan mereka ketika, “katanya”, memperjuangkan hak rakyat. Lebih lucu lagi, ada di antara mereka yang tidak tahu apa saja hak-haknya sebagai anggota dewan yang terhormat. Menyedihkan sekali bukan? Padahal hak-hak mereka itu merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Tuan dan Nyonya yang terhormat, hal-hal dasar seperti itu seharusnya sudah anda ketahui sebelum berkantor di Senayan! Okelah kalau begitu, terpaksa saya mengutip syair Warteg Boys karena apa yang hendak dikatakan lagi? Pengetahuan beberapa anggota dewan ini memang sangat dangkal. Oleh karena itu, para anggota dewan yang kebingungan dan malu karena ditonton oleh masyarakat Indonesia, harus diberikan pendidikan dasar berkaitan dengan hal-hal yang tidak diketahui oleh mereka tersebut. Pendidikan dasar berarti sama dengan pendidikan anak Sekolah Dasar. Biar lebih jelas, saya akan uraikan kesalahan atau ketidaktahuan mereka. Selanjutnya kita berikan jawaban yang tepat agar mereka menjadi tahu atau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga mereka membacanya, itu pun jika mereka suka membaca. Harusnya suka karena pasti harus memahami undang-undang yang halamannya tebal-tebal. Hal pertama yang menjadi pertanyaan dari sang Host adalah mengenai isi teks Proklamasi. Sang Host ingin mengetes apakah salah seorang anggota dewan yang sering menjadi pemeran wanita di film-film nasional ini masih mengingat isi Proklamasi bangsa Indonesia yang fenomenal itu. Setelah ditanyakan, Ibu dewan tersebut hanya bias mengucapkan “Kami bangsa Indonesia”…..selanjutnya blank . Ia hanya bisa tertawa dan pastinya malu. Setelah itu saya tidak tahu ap a yang dilakukannya. Mencari tahu isi Proklamasi seutuhnya atau menertawakan ketidaktahuannya. Baiklah, ini pelajaran dasar yang pertama tentang isi dari Proklamasi!
Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17-08-1945 Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno – Hatta Tidak susah mengingatnya bukan? Apa lagi ini sudah diajarkan ketika kita masih SD. Jikalau saudara/i sudah lupa maka sudah seharusnya diingat kembali hal-hal yang menjadi fundamental bangsa ini. Baik, kita tinggalkan masalah Proklamasi dan kita simak kelucuan lain yang dilakukan teman-teman artis yang menjadi anggota dewan tersebut. Kali ini subjeknya adalah anggota dewan yang dulu sering menjadi pemeran pria di berbagai sinetron. Ia ditanyakan tentang bunyi sila ketiga Pancasila. Awalanya ia ingin merunut dari sila pertama, namun dipotong oleh sang Host karena yang ditanyakan hanya sila ke 3. Ia pun menjawabnya “Persatuan Republik Indonesia”. Jawaban itu pun langsung disandingkan dengan jawaban seorang anak SD yaitu “Persatuan Indonesia”. Hehehe…jawaban anak SD lebih tepat ketimbang wakil kita di Senayan ini. Pada visual yang lain, teman sejawatnya ditanya bunyi dari sila kedua namun tidak mau menjawabnya karena dianggapnya itu pertanyaan anak SD dan tidak pantas ditanyakan padanya. Saya yakin ia tidak tahu bunyi sila kedua Pancasila tersebut, jadi cari alasan untuk menghindar. Sekali lagi bapak-bapak yang terhormat, kita hafal sama-sama isi Pancasila ya. Kalau belum hafal, bagaimana bisa menghayati dan mengimplementasikannya? Jadi inilah isi Pancasila : Pancasila 1. 2. 3. 4.
Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Parade kekonyolan beberapa anggota DPR tidak sampai di situ saja, tetapi yang lebih menyedihkan mereka tidak tahu apa hak-hak yang dimiliki seorang anggota dewan. Mungkin karena terlalu ‘fokus” dengan kewajiaban sebagai wakil rakyat jadi lupa, padahal hak dan kewajiban mereka saling berkaitan erat. Justru kewajiban anggota DPR merupakan implementasi dari penggunaan hak mereka secara maksimal. Lagi-lagi seorang ibu dewan yang juga merupakan bintang sinetron tidak tahu defenisi dari Hak
Angket yang sedang ramai menghiasi layar kaca. Kalau tidak tahu, harusnya bertanya pada suami atau teman-teman anggota dewan yang lain. Tolong diingat bahwa hak anggota DPR RI ada banyak, namun ada tiga hak yang utama yaitu: 1. Hak mengeluarkan pendapat 2. Hak Angket : hak untuk menyelidiki kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 3. Hak Interpelasi : hak untuk meminta penjelasan pemerintah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan Selain ketiga hak di atas, anggota dewan juga memiliki beberapa hak seperti hak budget, hak imunitas, hak protokoler, hak legacy, dan hak-hak lainnya. Menurut saya ini baru sebatas hal-hal dasar yang mudah untuk dipelajari. Bagaimana jika mereka dihadapkan pada persoalan yang lebih pelik? Apakah mereka bisa suarakan aspirasi konstituen yang diwakili dan bersikap kritis terhadap kebijkan pemerintah? Jujur saya pesimis. Pertanyaannya, apakah mereka serius memperjuangkan nasib rakyat? Kalau serius mengapa hal-hal mendasar saja tidak serius dipelajari? Itulah wajah wakil rakyat kita saat ini. Semakin lama DPR tidak lagi menjadi media perjuangan bagi rakyat. Kami tunggu janjimu “wakil rakyat”!
TUGAS PKN HAK PREROGATIF
DISUSUN OLEH
:
NAMA
: LAVENDA DIARNASA ZIHARA S.
KELAS
: VI-C
NO.ABSEN
: 17
