Hak Ulayat

Hak Ulayat Kuliah Ke tujuh

Pasal 5 UUPA Hukum Agraria yang berlaku atas BAR ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan2 yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama.

Pasal 3 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak=hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi.

Pengertian Hak Ulayat Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dalam wilayah yang bersangkutan

Van Vollenhoven, istilah Beschiking Recht, diterjemahkan dengan Hak Ulayat

Ciri-Ciri Hak Ulayat •

Hubungan Intra Komunal

•

Hubungan Ekstra Komunal

•

Kepala Adat pelaksana Hak Ulayat

•

Batasan Wilayah

•

Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

•

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

1.Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari

2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tertentu dan tempatnya mengambil keperluaan hidup sehari-hari .

3.Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. •

Hak ulayat tidak dapat diadakan lagi apabila: Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hokum dengan sesuatu hak atas tanah menurut undang-undang Pokok Agraria. Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan sesuai ketentuan dan tata yang berlaku. •

•

•