Hak Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Bagaimana perlindungan hukum bagi para pasien di rumah sakit? Pasien rumah sakit adalah konsumen, sehingga secara umum pasien dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999). Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29/2004 adalah: a) b) c) d) e)
mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); meminta pendapat dokter atau dokter lain; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; menolak tindakan medis; mendapatkan isi rekam medis.
Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu: a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; e) memperol memperoleh eh layanan layanan yang efektif dan efisien efisien sehingga sehingga pasien pasien terhindar terhindar dari kerugian kerugian fisik dan materi; f) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit; i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
k) l) m) n) o) p) q) r)
memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; menjal menjalank ankan an ibadah ibadah sesuai sesuai agama agama atau atau keper kepercay cayaan aan yang yang dianut dianutnya nya selama selama hal itu tidak tidak mengganggu pasien lainnya; memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah: 1.
2.
Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK) Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
1. 2. 3.
Dasar hukum: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Hak dan Kewajiban pasien dalam pelayanan Kesehatan Hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan termasuk perawatan tercantum pada UU Kesehatan no 23 tahun 1992 yaitu : Pasal Pasal 14 mengun mengungkap gkapkan kan bahwa bahwa setiap setiap orang orang berhak berhak untuk untuk mendap mendapatk atkan an keseha kesehatan tan optimal. Pasal 53 menyebutkan bahwa setiap pasien berhak atas informasi, rahasia kedokteran, dan hak opini kedua. Pasal Pasal 55 menyeb menyebutk utkan an bahwa bahwa setiap setiap pasien pasien berhak berhak mendapa mendapatka tkan n ganti ganti rugi rugi karena karena kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan. Secara rinci, hak dan kewajiban pasien adalah sebagai berikut : A.1. H AK PASIEN : 1. Mendapatkan Mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan optimal optimal /sebaik-bai /sebaik-baiknya knya sesuai dengan standar profesi 2. Hak atas informasi yang jelas dan benar tentang penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan dokter/ suster. 3. Hak memilih dokter dan rumah sakit kit yang akan merawat sang ang pasien. 4. Hak atas rahasia kedokteran / data penyakit, status, diagnosis dll.
k) l) m) n) o) p) q) r)
memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; menjal menjalank ankan an ibadah ibadah sesuai sesuai agama agama atau atau keper kepercay cayaan aan yang yang dianut dianutnya nya selama selama hal itu tidak tidak mengganggu pasien lainnya; memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah: 1.
2.
Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK) Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
1. 2. 3.
Dasar hukum: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Hak dan Kewajiban pasien dalam pelayanan Kesehatan Hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan termasuk perawatan tercantum pada UU Kesehatan no 23 tahun 1992 yaitu : Pasal Pasal 14 mengun mengungkap gkapkan kan bahwa bahwa setiap setiap orang orang berhak berhak untuk untuk mendap mendapatk atkan an keseha kesehatan tan optimal. Pasal 53 menyebutkan bahwa setiap pasien berhak atas informasi, rahasia kedokteran, dan hak opini kedua. Pasal Pasal 55 menyeb menyebutk utkan an bahwa bahwa setiap setiap pasien pasien berhak berhak mendapa mendapatka tkan n ganti ganti rugi rugi karena karena kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan. Secara rinci, hak dan kewajiban pasien adalah sebagai berikut : A.1. H AK PASIEN : 1. Mendapatkan Mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan optimal optimal /sebaik-bai /sebaik-baiknya knya sesuai dengan standar profesi 2. Hak atas informasi yang jelas dan benar tentang penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan dokter/ suster. 3. Hak memilih dokter dan rumah sakit kit yang akan merawat sang ang pasien. 4. Hak atas rahasia kedokteran / data penyakit, status, diagnosis dll.
5. Hak untuk memberi persetujuan / menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan pada 6. Hak untuk menghentikan pengobatan. 7. Hak untuk mencari pendapat kedua / pendapat dari dokter lain / Rumah Sakit lain. 8. Ha k atas isi rekaman medis / data medis. 9. Hak untuk didampingi anggota keluarga dalam keadaan kritis. 10. Hak untuk memeriksa dan menerima penjelasan tentang biaya yang dikenakan / dokumen pembayaran / bon /bill. 11. Hak untuk mendapatkan ganti rugi kalau terjadi kelalaian dan tindakan yang tidak mengikuti standar operasi profesi kesehatan. A. 2. KEWAJIBAN PASIEN 1. Member Memberii ketera keterangan ngan yang yang jujur jujur tentan tentang g penyaki penyakitt dan perjal perjalana anan n penyak penyakit it kepada kepada petugas 2. Mematuhi nasihat dokter da n perawat 3. Harus ikut menjaga kesehatan dirinya. 4. Memenuhi imbalan jasa pelayanan. Sedangkan menurut Surat edaran DirJen Yan Medik No: YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, th.1997; UU.Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pernyataan/SK PB. IDI, sebagai sebagai beriku berikutt : Hak pasien pasien adalah adalah hak-ha hak-hak k pribad pribadii yang yang dimili dimiliki ki manusi manusiaa sebagai sebagai pasien, yaitu 1. Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur 2. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi 3. Hak memper memperole oleh h asuhan asuhan keperaw keperawata atan n sesuai sesuai dengan dengan standar standar profe profesi si kepera keperawat watan an 4. Hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit 5. Hak dirawat dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinik klinik dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar 7. Hak atas atas ”priva ”privacy” cy” dan keraha kerahasia siaan an penyaki penyakitt yang yang dideri diderita ta termas termasuk uk data-d data-data ata medi medisn snya ya kecua kecuali li apab apabil ilaa dite ditent ntuk ukan an berb berbed edaa menu menuru rutt pera peratu tura ran n yang yang berl berlak aku u 8. Hak untuk memperoleh memperoleh informasi informasi /penjelasan /penjelasan secara secara lengkap tentang tentang tindakan tindakan medik yg akan dilakukan thd dirinya. 9. Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya 10. Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 11. Hak didampingi keluarga dan atau penasehatnya dalam beribad dan atau masalah lainya (dalam keadaan kritis atau menjelang kematian). 12. Hak beriba beribadat dat menuru menurutt agama agama dan keperca kepercayaa yaanny nnyaa selama selama tidak tidak mengga mengganggu nggu ketertiban & ketenangan umum/pasien lainya. 13. Hak atas atas keama keamanan nan dan dan kese kesela lama mata tan n sela selama ma dala dalam m peraw perawat atan an di ruma rumah h saki sakitt
:
14. Hak untuk mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan rumah sakit terhadap dirinya 16. Hak transparansi biaya pengobatan/tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya (memeriksa dan mendapatkan penjelasan pembayaran) 17. Hak akses /’inzage’ kepada rekam medis/ hak atas kandungan ISI rekam medis miliknya KEWAJIBAN PASIEN 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang merawat 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi dan perawat dalam pengobatanya. 3. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Berkewajiban memenuhi halhal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya sumber: Undang-undang RI 23 Tahun 1992
Undang-Undang Pelayanan Publik Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik [1].
Pengertian Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian [2] Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, Organisasi penyelenggara pelayanan publik atau Organisasi Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, Sistem informasi pelayanan publik atau Sistem Informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik, Mediasi merupakan penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman, Ajudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman, Menteri merupakan menteri dimana kementerian berada yang bertanggung jawab pada bidang pendayagunaan aparatur negara, Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
[ sunting ] Asas dan tujuan Undang-Undang ini berasaskan [3] pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan [4] agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
[ sunting ] Pembina dan penanggung jawab Pembina dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, gubernur pada tingkat provinsi melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri dan bupati pada tingkat kabupaten beserta walikota pada tingkat kota wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masingmasing kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur dan penanggung jawab [5] mempunyai tugas untuk mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, memfasilitasi lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarpenyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi, membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara[6] dan penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan[7].
[ sunting ] Ruang Lingkup Dalam perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata[8].
Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara[9]. Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara[10]. Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan [11] berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan . .
[ sunting ] Organisasi Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan [12] pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi[13].
Pelayanan publik Definisi Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. 1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi : 1. Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 2. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.
Karakteristik Ada lima karakteristik yang dapat dipakai penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:
untuk membedakan ketiga jenis
1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna. 2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik. 3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien. 4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. 5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.
Nurkholis Hidayat Layanan Kesehatan yang Tidak Diskriminatif Edisi 794 | 13 Jun 2011 | Cetak Artikel Ini Salam Perspektif Baru ,
Selama ini ruang publik kita lebih sering diramaikan dengan percakapan yang riuh tentang politik atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan didistribusikan. Namun kali ini kita akan membahas hak atas kesehatan. Kita akan membicarakannya dengan Nurkholis Hidayat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Nurkholis Hidayat mengatakan selama ini kasus pelanggaran terhadap hak atas kesehatan cenderung naik dari tahun ke tahun, katakanlah dalam 10 tahun terakhir. Mulai dari malpraktek, penelantaran klien, sampai diskriminasi pelayanan kesehatan. Itu yang umum ditemui dari pengaduan masyarakat ke LBH Jakarta. Umumnya yang mengadu adalah masyarakat miskin atau tidak mempunyai penghasilan besar. Kalau orang kaya, dia bisa melalui pengacara. Menurut Nurkholis, negara seharusnya mencegah tenaga medis atau penyedia layanan kesehatan melakukan pelanggaran. Pelanggar terbesar adalah rumah sakit. Akuntabilitas rumah sakit sampai sekarang menjadi PR besar. Misalnya, masyarakat miskin penerima Kartu Keluarga Miskin (Gakin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), harus menanda tangani blangko (formulir) kosong untuk obat dan jasa pelayanan lainnya ketika berobat ke rumah sakit. Ini adalah titik-titik yang sangat kritis yang kemungkinan bisa disalahgunakan untuk korupsi oleh rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan. Rumah sakit seharusnya dimonitoring oleh pemerintah sebagai penyedia anggaran kesehatan. Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Nurkholis Hidayat . Selama Anda menjabat Direktur LBH Jakarta, saya yakin banyak sekali pengaduan-pengaduan yang ditujukan ke lembaga Anda. Dalam konteks pembicaraan kali ini adalah hak atas kesehatan. Apa kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat ke kawan-kawan LBH?
Saat ini yang ingin kita sampaikan adalah tentang hak atas kesehatan, lebih khususnya tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Saya sudah di LBH sekitar delapan tahun dan menjabat sebagai direktur sejak 2009. Selama ini kasus pelanggaran terhadap hak atas kesehatan cenderung naik dari tahun ke tahun, katakanlah dalam 10 tahun terakhir. Karena itu pada 7 April 2011 saat peringatan Hari Kesehatan Internasional, kita meminta pemerintah mereformasi layanan kesehatan agar adil dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat miskin. Berangkat dari kasus-kasus yang muncul setiap tahun, kasusnya mulai dari malpraktek, penelantaran klien, sampai diskriminasi pelayanan kesehatan. Itu yang umum kita temui dari pengaduan masyarakat.
Apa saja jenis pengaduan mengenai malpraktek yang masuk?
Malpraktek merupakan salah satu bagian dari pola pelanggaran hak atas kesehatan. Sebenarnya lebih luas lagi, misalnya, terkait dengan hak atas pangan bernutrisi, kondisi air, sanitasi, kesehatan kerja, serta lingkungan yang baik dan sehat. Untuk malpraktek, masuk dalam ketidak profesionalan atau kegagalan pelayanan tenaga medis. Apakah sampai ada yang mengakibatkan kematian?
Ada. Mulai dari salah operasi, salah diagnosis, pelanggaran terhadap prosedur yang seharusnya ditempuh sehingga berakibat pada kecacatan atau kematian atau bertambah buruknya kondisi pasien terhadap sakitnya. Apa saja strata sosial dan ekonomi masyarakat yang mengadu ke LBH?
Umumnya yang mengadu ke LBH adalah masyarakat miskin atau tidak mempunyai penghasilan besar. Kalau orang kaya, dia bisa melalui pengacara atau bisa mendapatkan pembanding dari rumah sakit di luar negeri. Kalau masyarakat miskin kesusahan. Dalam hal ini banyak kasus-kasus yang selesai karena perdamaian. Ada dua bentuk perdamaian. Pertama, ingin mengungkapkan kebenaran dan mereka menyatakan permintaan maaf kepada korban. Kedua, kompensasi. Kalau kompensasi relatif gampang penyelesaiannya dengan mediasi. Tapi untuk mendapatkan kebenaran, hal itu sangat susah. Untuk pernyataan minta maaf, itu berkaitan dengan image rumah sakit atau dokter yang bersangkutan. Ada beberapa kasus selesai karena mediasi atau klien membuat perjanjian sendiri di belakang LBH. Kalau kita menjadi pengacaranya, kita mempunyai prinsip berdasarkan kepentingan klien (based on interest of client ). Itu yang didahulukan. Kami memberikan beberapa pilihan, dan klien yang akan memilih dengan segala resikonya. Itu artinya tergantung klien lebih nyaman dengan pilihan yang mana, betulkah?
Betul. Biasanya terkait latar belakang yang bersangkutan. Masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan dengan segera ditambah adanya desakan ekonomi membuat mereka tidak bisa menghindar ketika rumah sakit meminta penyelesaian secara kekeluargaan. Bagaimana tanggapan pihak rumah sakit saat digugat? Apakah mereka merespon secara positif atau malah menunjuk pengacara untuk melawan gugatan tersebut?
Umumnya, respon mereka negatif. Mereka ingin sedapat mungkin kasus itu dibungkam. Ada film dokumentasi atas layanan kesehatan termasuk kasus yang ditangani oleh LBH, judulnya "Conspiracy of Silence" . Itu menunjukkan bagaimana industri layanan kesehatan yaitu rumah sakit, dokter, bersama seluruh tenaga medisnya sudah menjadi sebuah "jaringan konspirasi" yang berupaya untuk menutup berbagai pelanggaran
kesehatan. Konspirasinya sedemikian rupa sampai kita sulit untuk membongkar atau meminta pertanggung jawaban dari mereka. Mereka biasanya diwakili oleh pengacara. Untuk beberapa hal yang umum, mereka akan menjawab standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita meminta lebih hak-hak kita, mereka kemudian sangat defensive. Mungkin kita masih ingat kasus Prita Mulyasari. Sebenarnya dia menuntut hak sebagai pasien atas rekam medis yang kemudian tidak diberikan oleh pihak rumah sakit. Padahal itu adalah hak dari pasien. Curhat atau keluhan Prita di sosial media membuat dia yang justru dikriminalisasi atau digugat balik. Ini merupakan respon buruk dari sebuah rumah sakit. Berdasarkan pemantauan Anda dari beberapa kasus yang masuk, bagaimana kesadaran masyarakat kita terhadap pelanggaran terhadap hak atas kesehatan? Apakah mereka memilih damai karena tidak paham atau mereka ingin "jalan cepat" karena mengetahui prosedurnya lama?
Lebih banyak yang kedua. Mereka cukup memahami tetapi karena proses yang lama dan adanya kebutuhan mendesak akhirnya membuat mereka memilih berdamai. Ini biasanya dari masyarakat kelas bawah. Ada beberapa yang bertahan dan betul-betul menginspirasi, dia tidak menuntut kompensasi tapi pertanggungjawaban dan kebenaran. Namun tidak banyak yang seperti itu. Apa sebetulnya muara dari kendala untuk memproses pelanggaran atas hak kesehatan tersebut?
Ada dua kendala terbesar. Kendala pertama, terkait dengan tumpulnya mekanisme pemulihan. Misalnya, kalau seseorang sakit maka dia tidak bisa menghindar harus ketemu dokter atau rumah sakit, sedangkan kita tidak punya cukup bargaining untuk berhadapan dengan mereka. Itu karena kalau terjadi pelanggaran seperti malpraktek atau diskriminasi atau layanannya tidak sesuai dengan standar minimal layanan kesehatan, maka kita akan terkendala di prosedur. Untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah malpraktek maka kita membutuhkan second opinion, atau keterangan lain dari ahli. Itu yang menjadi kendala. Aturannya, kalau terjadi hal ini maka kita mengadukannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDK), yaitu majelis etik bagi para dokter dan tenaga media. Biasanya majelis tersebut menjadi lembaga yang tumpul untuk menentukan apakah dokter melakukan malpraktek atau tidak. Banyak kasus dalam investigasi LBH saat kita meminta second opinion ke beberapa dokter, mereka mengatakan kasus itu malpraktek. Namun mereka semua mundur ketika diminta untuk bersaksi di pengadilan, atau di MKDK, atau kepolisian. Ketiadaan ahli ini juga berpengaruh ketika kita ingin mengajukan gugatan perdata maupun pidana. Kelalaian sebetulnya bisa diajukan ke pengadilan pidana karena
mengakibatkan orang cacat, atau meninggal dunia. Itu merupakan tindak pidana tapi tidak ada satu kasus pun yang dilimpahkan ke pengadilan atas laporan-laporan dari LBH. Adanya kendala seperti itu berarti problemnya ada di kebijakan. Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan yang terbaru yaitu Nomor 36 Tahun 2009 memang menunjukkan ada kemajuan bahwa klien berhak untuk mengajukan gugatan perdata, atau melakukan laporan atas layanan kesehatan. Namun dalam perkembangannya agak susah dilakukan karena ada mekanisme di internal yang tidak cukup memberikan ruang akuntabilitas dari rumah sakit atau sesama dokter agar lebih terbuka. Kedua, terkait dengan standar umum keseluruhan dari layanan. Terkait juga dengan skema pembiayaan, jaminan kesehatan masyarakat terutama untuk keluarga miskin yang umumnya masih diskriminatif. Meskipun dalam beberapa kasus pemerintah daerah punya subsidi terhadap beberapa rumah sakit, tapi pelayanan setengah hati dari dokter juga berpengaruh terhadap munculnya banyak kasus. Ketiga, terkait dengan akses keseluruhan. Ada beberapa kebijakan terkait dengan identitas. Kalau dia tidak punya identitas, atau punya kesulitan untuk mendapatkan identitas maka itu berpengaruh kepada seluruh hak-hak yang lain. Padahal persoalan identitas tersebut juga persoalan yang ada di dalam kementerian yang lainnya, betulkah?
Ya, dalam banyak kasus peran LBH bisa sangat membantu. Misalnya untuk pelayanan kesehatan, ada banyak kasus masyarakat miskin yang tertahan atau tidak mendapat respon cepat di unit gawat darurat dan lain-lain karena administratif atau birokrasi. Dalam konteks ini LBH akan sangat cepat membantu. Misalnya, kita ada kerja sama dengan beberapa rumah sakit pemerintah seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan lain-lain. Meskipun ada beberapa kali kita saling berhadapan dengan mereka, tapi ada komunikasi cukup baik yaitu kalau ada orang miskin memiliki kendala administratif maka bisa mendapatkan rujukan dari LBH Jakarta agar dipermudah. Itu karena rumah sakit membutuhkan kepastian. Apakah LBH mempunyai jaringan yang luas untuk rumah sakit?
Tidak semua, tapi untuk rumah sakit pemerintah selalu ada. Surat dari LBH seperti agar mendapat layanan yang baik atas komplain akan sangat diperhatikan oleh penyelenggara kesehatan. Pemerintah bisa melihat bahwa peran masyarakat sipil juga bisa membantu, misalnya dalam konteks pencegahan agar pasien tidak terlantar, itu yang penting. Dari selama sekian puluh tahun perjalanan LBH, apakah LBH lebih merespon kasus-kasus yang masuk, dan apakah dari kasus-kasus yang masuk itu LBH bisa memetakkan persoalan sebenarnya yang dialami masyarakat sehingga kemudian ada semacam blue print untuk meningkatkan pelayanan terhadap hak kesehatan masyarakat?
Yang kita maksud mereformasi pelayanan terhadap hak kesehatan berangkat dari pemetaan keseluruhan. Pada prinsipnya, LBH mengembalikan kepada "payung besar" dari hak atas ekonomi, sosial dan budaya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Di UU No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budya ada hak atas kesehatan. Di situ ada general command , yaitu nomor 20 tentang hak atas kesehatan. Spektrumnya cukup luas, mulai dari pendanaan sampai politik anggaran dari pemerintah. Saat ini Indonesia relatif tertinggal dari negaranegara tetangga. Kita baru mengalokasikan 2,3% dari GDP untuk kesehatan. Sementara Thailand 3,7% dan Vietnam sudah 6%. Berapa nomor urutan Indonesia untuk di ASEAN?
Mungkin urutannya ada di pertengahan. Kita masih setengah atau kurang dari standar WHO yaitu 5% dari GDP. Ini terkait dengan anggaran untuk kesehatan yang diberikan cuma-cuma bagi masyarakat. Politik anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kita peduli atau tidak, betulkah?
Betul. Ini salah satu dari kewajiban negara untuk pemenuhan hak kesehatan disamping hak yang lain, seperti negara seharusnya mencegah tenaga medis atau penyedia layanan kesehatan melakukan pelanggaran. Pelanggar terbesar adalah rumah sakit. Akuntabilitas rumah sakit sampai sekarang menjadi PR besar, dan kontrol atau pengawasan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap rumah sakit dalam pengelolaan dana dari APBN maupun APBD sangat lemah. Ada banyak laporan kasus dari masyarakat di kawasan kampung-kampung di Jakarta, yaitu mereka mendapatkan Kartu Keluarga Miskin (Gakin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), tapi mereka harus menanda tangani blangko (formulir) kosong untuk obat dan jasa pelayanan lainnya ketika berobat ke rumah sakit. Jadi dia tidak tahu berapa sebenarnya biaya riil yang dibutuhkan untuk pengobatan sakitnya. Ini adalah titiktitik yang sangat kritis yang kemungkinan bisa disalahgunakan untuk korupsi oleh rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan. Jadi itu PR besar untuk akuntabilitas. Rumah sakit seharusnya dimonitoring oleh pemerintah sebagai penyedia anggaran kesehatan. Menurut pemantauan Anda, apakah orang miskin sudah mendapat pelayanan kesehatan yang memadai?
Belum. Ketika kita bicara pembiayaan kesehatan maka ada banyak bentuknya tapi yang utama ada empat skema. Ada Kartu Gakin untuk masyarakat miskin, ada Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti melalui ASABRI atau yang lain-lain, Jamsostek untuk buruh. Selain itu, ada yang suka rela, dan sektor informal misalnya publik saling sumbang. Untuk yang dilakukan negara, jaminan kesehatan bagi Gakin dan sistem jaminan sosial nasional menjadi perhatian masyarakat sipil yang sedang menuntut penuntasan RUU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Ini sebenarnya bagaimana mengkonsolidasikan
sistem jaminan kesehatan yang tersebar tersebut tapi tidak efektif. Itu karena uangnya tidak bisa dipergunakan atau terus menumpuk tapi masyarakat tidak mendapatkan jaminan kesehatan. BPJS merupakan salah satu skema alternatif yang bisa mengkonsolidasikan seluruh skema yang ada. Harapannya, bisa menjawab problem pembiayaan atas kesehatan masyarakat, tidak hanya bagi orang miskin tapi juga orang kaya. Apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR sebagai regulator kebijakan untuk persoalan ini?
Kalau khusus terkait dengan keseluruhan akses dan standar kualitas mutu maka harus ada perbaikan terhadap standar layanan kesehatan. Kita memiliki standar layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, namun itu tidak cukup bisa diimplementasikan dan normanya tidak betul-betul disosialisasikan untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, harus ada politik anggaran yang besar serta diikuti dengan akuntabilitas dan pengawasan yang kuat di internal ataupun dari masyarakat sipil.
Persepsi Masyarakat Puskesmas XX
Terhadap
Pelayanan
Kesehatan
di
Posted on 1 April 2009 by grahacendikia Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat, karena cukup efektif membantu masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama dengan standar pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan praktek. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu pelayanan yang terkesan seadanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas XX. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan sampel sebanyak 61 responden yang diambil dengan metode accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis skor T (skala Likert) dengan alat ukur kuesioner yang diadopsi dari pengukuran tingkat kepuasan pelanggan oleh J. Supranto (1997). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (68,9%) mempunyai persepsi yang kurang baik (Unfavorable) terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumbermanjing Kulon, sebagian kecil sisanya (31,1%) mempunyai persepsi yang baik (Favorable). Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai persepsi kurang baik terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas XX. Peneliti menyarankan agar tenaga Puskesmas meningkatkan kemampuan diri dalam upaya meningkatkan dan memantapkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan penunjangnya agar lebih efisisen dan efektif.
Tabel 1. Skor kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas No. Dimensi Pengukuran Purata Skor Kualitas I. Tangibles 3,82 1. Lokasi Puskesmas dilihat daripada aspek kemudahan dikunjungi masyarakat 3.02 2. Kebersihan, kerapian dan kenyamanan di lingkungan Puskesmas. 3.94 3. Keadaan kebersihan alat-alat medis yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan 3.74 4. Kelengkapan administrasi dalam memberi pelayanan di Puskesmas 3.52 5. Kerapian dan kebersihan penampilan dokter, perawat dan pegawai Puskesmas 3.96 II. Reliability 3,68 6. Kecepatan penerimaan pesakit 3.94 7. Pelayanan pesakit berdasarkan urutan nomor pendaftaran 3.78 8. Masa buka dan tutup Puskesmas 3.82 9. Ketepatan kehadiran dokter di Puskesmas 3.44 10. Ketepatan kehadiran perawat di Puskesmas 3.40 III. Responsivenness 3,79 11. Kemampuan dokter dari tanggapan terhadap keluhan pesakit 3.72 12. Kesabaran dokter dalam memberi informasi yang jelas bagi pesakit 3.74 13. Kenyamanan pesakit ketika dokter menjalankan pemeriksaan kepada pesakit 3.86 14. Ketepatan dan ketangkasan tindakan dokter kepada pesakit 3.82 15. Ketepatan dan ketangkasan tindakan perawat disaat diperlukan oleh pesakit 3.82 IV. Assurance 3,82 16. Kemampuan dan pengetahuan dokter dalam menyembuhkan pesakit 3.82 17. Keramahan, kesopanan dan persahabatan dari dokter/perawat terhadap pesakit. 3.76 18. Kemampuan komunikasi dan kemesraan dokter, perawat terhadap pesakit 3.80 19. Pemberian jaminan kesembuhan dari dokter kepada pesakit 3.90 20. Mutu obat-obatan dan jumlahnya 3.80 V. Empathy 3,74 21. Kemampuan dokter dan perawat memberikan semangat dan harapan kepada pesakit 3.84 22. Pemberian informasi dokter dan perawat mengenai penyakit dan perobatan kepada pesakit 3.80 23. Dokter dan perawat memenuhi keinginan pesakit 3.78 24. Kesesuaian pelayanan dengan harapan pesakit 3.46 25. Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat kepada pesakit 3.82 Rata-rata skor tahap kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan 3.77
KESIMPULAN Secara keseluruhan berdasarkan ke 25 indikator sebagai dimensi pengukuran kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas hasil mendapati skor kualitas adalah 3.77. Selanjutnya, hasil pengolahan data mendapati skor tahap kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas terhadap semua dimensi secara umumnya menunjukkan skor di atas 3. Dengan demikian secara umumnya
tahap kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dari berbagai dimensi pengukuran menunjukkan tahap yang relatip cukup tinggi atau bagus. Diurutkan menurut dimensi kualitas, maka dimensi assurance mempunyai rata-rata skor 3,82; tangibles mempunyai rata-rata skor 3.82; responsivenness mempunyai rata-rata skor 3.79; empathy mempunyai rata-rata skor 3.74; dan reliability mempunyai rata-rata skor paling rendah iaitu 3.68. Selanjutnya, hasil kajian melalui pendekatan kualitatif kepada informaninforman mendapatkan bahwa disamping adanya pengaruh positif faktor masukan, faktor proses dan faktor lingkungan terhadap kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas ternyata juga didapati adanya perkaraperkara dan tantangan-tantnagn yang harus diupayakan penyelesaiannya di masa depan. Dan akhirnya, walaupun penilaian kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas atau yang disebut sebagai hasil karya Puskesmas telah sedia ada, akan tetapi secara konseptual dimensi-dimensi yang diciptakan pihak pemerintah masih bersifat internal ( internaldimention), belum mengarah kepada aspek eksternal (external-dimention), yakni persepsi pesakit atau pengguna daripada pelayanan kesehatan. Oleh yang demikian, diharapkan instrumen pengukuran tahap kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dengan pemakaian indikator atau dimensi bukti nyata ( tangibles), kebolehpercayaan (reliability), tindakbalas ( responsivenness), jamianan (assurance), dan kesefahaman (empathy) yang diguna pakai dalam penyelidikan ini hendahlah dapat diadopsi (adoption ) sebagai rancangan instrumen untuk pengukuran tahap kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayah Binjai.
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN A. KETENTUAN UMUM 1. Setiap peserta JAMKESMAS mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. 2. Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. 3. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan Rumah Sakit. 4. Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di RS Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/POLRI dan RS Swasta yang bekerjasama dengan Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menteri Kesehatan membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan RS setempat yang diketahui kepala dinas kesehatan Propinsi meliputi berbagai aspek pengaturan 5. Pada keadaan gawat darurat (emergency ) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta walaupun tidak memiliki perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud butir 4. Pengga ntian biaya pelayanan kesehatan diklaimkan ke Departemen Kesehatan melalui Tim Pengelola Kabupaten/kota setempat setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program ini. 6. RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM melaksanakan pelayanan rujukan lintas wilayah dan biayanya dapat diklaimkan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bersangkutan ke Departemen Kesehatan. 7. Pelayanan obat di Puskesmas beserta jaringannya dan di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk memenuhi kebutuhan obat generik di Puskesmas dan jaringannya akan dikirim langsung melalui pihak ketiga franko Kabupaten/Kota. b. Untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai di Rumah Sakit, 10 Instalasi Farmasi/Apotik Rumah Sakit bertanggungjawab menyediakan semua obat dan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang diperlukan. Agar terjadi efisiensi pelayanan obat dilakukan dengan mengacu kepada Formularium obat pelayanan kesehatan program ini . (Sebagaimana terlampir) c. Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat sebagaimana butir b diatas maka Rumah Sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. d. Pemberian obat untuk pasien RJTP dan RJTL diberikan selama 3 (tiga) hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan medis. e. Apabila terjadi peresepan obat diluar ketentuan sebagaimana butir b diatas maka pihak RS bertanggung jawab menanggung selisih harga tersebut
f. Pemberian obat di RS menerapkan prinsip one day dose dispensing g. Instalasi Farmasi/Apotik Rumah Sakit dapat mengganti obat sebagaimana butir b diatas dengan obat-obatan yang jenis dan harganya sepadan dengan sepengetahuan dokter penulis resep. 8. Pelayanan kesehatan RJTL di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan di Rumah Sakit, serta pelayanan RI di Rumah Sakit yang mencakup tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya (kecuali pelayanan haemodialisa) dilakukan secara terpadu sehingga biaya pelayanan kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan menjadi satu kesatuan menurut Jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas Tahun 2008 (lampiran III), atau penggunaan INA-DRG (apabila sudah diberlakukan), sehingga dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnosa sebagai dasar pengajuan klaim. 9. Apabila dalam proses pelayanan terdapat kondisi yang memerlukan pelayanan khusus dengan diagnosa penyakit/prosedur yang belum tercantum dalam Tarif Paket INA-DRG sebagaimana butir 8 , maka Kepala Balai/Direktur Rumah Sakit memberi keputusan tertulis untuk sahnya penggunaan pelayanan tersebut setelah mendengarkan pertimbangan dan saran dari Komite Medik RS yang tarifnya sesuai dengan Jenis Paket dan Tarif Pelayanan Kesehatan Peserta Jamkesmas Tahun 2008 10. Pada kasus-kasus dengan diagnosa sederhana, dokter yang memeriksa harus 11 mencantumkan nama jelas. 11. Pada kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks harus dicantumkan nama dokter yang memeriksa dengan diketahui oleh komite medik RS 12. Untuk pemeriksaan/pelayanan dengan menggunakan alat canggih (CT Scan, MRI, dan lain-lain), dokter yang menangani harus mencantumkan namanya dengan jelas dan menandatangani lembar pemeriksaan/pelayanan kemudian diketahui oleh komite medik. 13. Pembayaran pelayanan kesehatan dalam masa transisi sebelum pola Tarif Paket JAMKESMAS tahun 2008 (INA DRG) sebagaimana butir 8 diatas berlaku efektif (transisi) dilakukan pengaturan sebagai berikut: a. Luncuran Dana pertama (awal) Sebelum berlakunya Tarif Paket JAMKESMAS tahun 2008 (INA DRG) secara efektif maka akan diberikan dana luncuran pertama untuk penggantian biaya pelayanan peserta, dengan pengaturan sebagai sebagai berikut: 1) Pembayaran RS dan BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM mengacu pada Jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas Tahun 2008 (lampiran III) 2) Penulisan kode diagnosa ICD X 3) Membuat laporan rekapitulasi pertanggungjawaban 4) Akan dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional yang ditunjuk 5) untuk pertanggungjawaban dan pemanfaatannya lihat pada bab pendanaan b. Luncuran dana kedua dengan dasar perhitungan:
1) Bila sudah ada pelaksana verifikasi dan kesiapan pembayaran paket, maka akan dilakukan verifikasi dengan menggunakan pola pembayaran mengacu pada Jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas Tahun 2008 2) Rumah Sakit mencantumkan diagnosa pada setiap klaim dengan kewajiban menambahkan kode diagnosa yang tercantum dalam Tarif Paket JAMKESMAS TAHUN 2008 (INA-DRG) meskipun kode tersebut belum menjadi dasar pembayaran. 3) Bila belum ada pelaksana verifikasi, akan diluncurkan pembiayaan dengan mengikuti ketentuan seperti luncuran 12 pertama (sebagaimana butir 10.a) . 4) Membuat laporan rekapitulasi pertanggungjawaban 5) Akan dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional yang ditunjuk. c. Periode klaim Juli-Desember 2008 dasar besaran klaim RS mengacu pada Tarif Paket JAMKESMAS di RS tahun 2008 (INA-DRG) yang berlaku efektif. 14. Verifikasi pelayanan di Puskesmas (RJTP, RITP, Persalinan, dan Pengiriman Spesimen, trasnportasi dan lainnya) di laksanakan oleh Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten/Kota. 15. Verifikasi pelayanan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan RS dilaksanakan oleh Pelaksana Verifikasi. 16. Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun. 17. Dalam hal terjadi sengketa terhadap hasil penilaian pelayanan di BKMM/BBKPM/ BKPM/BP4/BKIM dan RS maka dilakukan langkah-langkah penyelesaian dengan meminta pertimbangan kepada Tim Ad-Hoc yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Kesehatan Propinsi, IDI wilayah, Arsada dan MAB (Medical Advisor Board) da n JAN FEB MRT APR Dst Dana Awal / Luncuran II Transfer RS • Pola klaim mengacu Jenis paket dan tarif Yankes peserta Jamkesmas (lampiran III) • Penyertaan diagnosa ICD X • Laporan utk pertgjwban (rekap) • Audit oleh APF Klaim mingguan Pertanggung Jawaban RS • Pola klaim tarif paket JAMKESMAS 2008 menurut INA-DRG (paket) • Pelaksana verifikasi
MEI JUN JUL Evaluasi Pertanggung Jawaban Pembayaran •Rekening bank KPPN •Rekening bank RS •Pemanafaatan diserahkan kepada daerah Pertanggung Jawaban RS • Bila sdh ada verifikator dilakukan verifikasi dgn mengacu Jenis paket dan tarif Yankes peserta Jamkesmas (lampiran III) • Penyertaan kodefikasi INA-DRG • Laporan utk pertgjwban (rekap) • Audit oleh APF Pembayaran Paket Program Jamkesmas 2008 dan Masa Transisi 13 keputusannya bersifat final. Untuk kelancaran pelaksanaan program, Kepala Balai-Balai, Direktur RS dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pedoman ini. Dalam hal diperlukan biaya transportasi rujukan pasien dari Puskesmas ke sarana pelayanan kesehatan diatasnya maka menjadi tanggung jawab Puskesmas yang merujuk (PP), sedangkan biaya transportasi rujukan dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat (PP) B. PROSEDUR PELAYANAN Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut: 1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya. 2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya (ketentuan kesepertaan, lihat pada bab III ) 3. Apabila peserta JAMKESMAS memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency 4. Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas meliputi : a. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/ BBKPM /BKPM/BP4/BKIM. b. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
c. Pelayanan obat-obatan d. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik 5. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan 14 Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) , dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan 6. Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero) . Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan SKP dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan rawat inap. 7. Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk kasus gawat darurat di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan surat keabsahan peserta. Bagi pasien yang tidak dirawat prosesnya sama dengan proses rawat jalan, sebaliknya bagi yang dinyatakan rawat inap prosesnya sama dengan proses rawat inap sebagaimana item 5 dan 6 diatas. 8. Bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta atau SKTM sejak awal sebalum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut. Pada kondisi tertentu dimana ybs belum mampu menunjukkan identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur RS dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan. Yang dimaksud pada kondisi tertentu pada butir 8 diatas meliputi anak terlantar, gelandangan, pengemis, karena domisili yang tidak memungkinkan segera mendapatkan SKTM. Pelayanan atas anak terlantar, gelandangan, pengemis dibiayai dalam program ini. 15 ALUR PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT C. MANFAAT YANG DIPEROLEH MASYARAKAT MISKIN Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi antara lain: 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan :
1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 2) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) 3) Tindakan medis kecil 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal Bagi sarana pelayanan kesehatan penerima rujukan, wajib memberikan jawaban atas pelayanan rujukan (Rujukan Balik) ke sarana pelayanan kesehatan yang merujuk disertai keterangan kondisi pasien dan tindak lanjut yang harus dilakukan Selama tenggang waktu 2 x 24 jam hari kerja pasien miskin belum mampu menunjukan identitas miskinnya, pasien tersebut tidak boleh dibebankan biaya dan seluruh pembiayaannya menjadi beban Rumah Sakit dan untuk selanjutnya di klaimkan ke Departemen Kesehatan. Peserta Loket RS SKP Pelayanan Kesehatan Pulang Kasus Emergecy RITL Daftar Peserta JAMKESMAS menurut SK BUPATI/Walikota Verifikasi Kepesertaan oleh PPATRS (PT.Askes) RJTL 16 5) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita 6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN) 7) Pemberian obat. b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan : 1) Akomodasi rawat inap 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 3) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) 4) Tindakan medis kecil 5) Pemberian obat 6) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED) c. Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta. d. Pelayanan gawat darurat (emergency). Kriteria/diagnosa gawat darurat, sebagaimana terlampir. 2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM: a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik spesialis RS Pemerintah,
BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM meliputi: 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum 2) Rehabilitasi medik 3) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik 4) Tindakan medis kecil dan sedang 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan 6) Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN) 7) Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit 8) Pelayanan darah 9) Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan 17 kelas III RS Pemerintah, meliputi : 1) Akomodasi rawat inap pada kelas III 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 3) Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik. 4) Tindakan medis 5) Operasi sedang dan besar 6) Pelayanan rehabilitasi medis 7) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU) 8) Pemberian obat mengacu Formularium RS program ini 9) Pelayanan darah 10) Bahan dan alat kesehatan habis pakai 11) Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK) c. Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat, sebagaimana terlampir 3. Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation) a. Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp.150.000 berdasarkan resep dokter. b. Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah. c. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah. d. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah. e. Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus ‘life-saving’ dan kebutuhan penegakkan diagnosa yang
sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik. 4. Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion) a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan 18 b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika c. General check up d. Prothesis gigi tiruan. e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi. g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial Manfaat jaminan yang diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang ’cost effective’ dan rasional, bukan berupa uang tunai.
PENERAPAN PELAYANAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA POLI PENYAKIT DALAM RSUD Posted on 21 Februari 2011 by Ady ABSTRAK
xi + 42 Halaman, 5 Lampiran Yuli Rahmat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan pelayanan pasien jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di poli penyakit dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan alur pelayanan pada pasien Jamkesmas di poli penyakit dalam. Jenis penelitian ini kualitatif dengan analisis Data reduction, Data display dan Data conclusion drawing/verification. Teknik Keabsahan Data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredebilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yaitu 1 orang dokter, 2 orang perawat dan 2 orang pasien
Penelitian menunjukkan prosedur pelayanan pasien Jamkesmas di mulai pada bagian pendaftaran dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas dan membawa kartu jamkesmas asli untuk mendapatkan surat jaminan pelayanan masyarakat dan surat keabsahan jamkesmas. Kemudian di bawa ke tim pengendali jamkesmas untuk mendapatkan keabsahan, kartu poliklinik dan nomor pasien. Setelah kebagian Jamkesmas pasien membawa kartu poliklinik, nomor pasien dan surat rujukan ke poli penyakit dalam, setelah mendapatkan pengobatan baru pasien di beri resep untuk mengambil obat di apotik. Sedangkan alur pelayanan pasien Jamkesmas yaitu rujukan puskesmas, kemudian bagian pendaftran setelah itu loket pengendali jamkesmas dan diteruskan ke poliklinik, dan apotik.
Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas P us at K es eh at an M asy ar ak at (P us ke sm as ) m er up ak an u ju ng t om ba k pelayanank e s e h a t a n b a g i m a s y a r a k a t k a r e n a c u k u p e f e k t i f m e m b a n t u m a s y a r a k a t d a l a m m e m be ri ka n p er to lo ng an p er t am a d e ng an s ta nd ar p el ay an a n k es eh a ta n. P el ay an an k es eh a ta n y an g d ik e na l murah seharusnya m e n ja d ik an P u sk es m a s s e b ag a i tempat p e l a ya n a n k e s eh a t an u t a ma b a g i m a s ya r a ka t , n a m u n p a d a k e n y a t a a n n y a b a n y a k m a sy ar ak at ya ng le bi h m emi lih pe la ya na n kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan praktek lainnya. K on di si i ni d id as ar i o le h p er se p si a wa l y an g n eg at if d a r i m a s y a r a k a t t e r h ad ap p e l a ya n a n Puskesmas, m i s al n ya a n g g ap a n b a hw a m u tu p e la y an a n y a n g t e rk e sa n s e ad a n ya , a r ti n ya P u sk e sm a s t i da k c u k u p m e m a d a i d a l a m m e mb er ik an p el ay an an k ep ad a m as ya ra ka t, b ai k dilihat dari sarana dan prasarananyamaupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannyasehari-hari. Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itutidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya:si k a p t i d a k d i s i p l i n petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada, y a n g dikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medisy a n g d i n i l a i c e n d e r u n g a r o g a n , b e r d a l i h t e r b a t a s n y a p e r s e d i a a n o b a t- o ba t an p a da p u sk e sm a s t e la h m e ny e ba b ka n b a n ya k d i an t ar a p a s ie n t e rp a k sa m e mb e li o b at p a da a p ot ik . D i s a mp i n g i t u, k e ti k a m e m b a w a s a l a h s e o r a n g w a r g a y a n g j a t u h s a k i t s a a t mengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain mengantarnya kePuskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)men gak u tel ah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra Puskesmassebagai p em be ri l ay an an k es eh at an k ep ad a m as ya ra ka t y an g d ia ng ga p d ap at membantud a l a m m e m b e r i k a n p e r t o l o n g a n p e r t a m a y a n g s e s u a i d e n g a n s t a n d a r p e l a y a n a n k e s e ha ta n . S el ai n i tu , t i d a k b er ja la n ny a tu ga s ed uk at if di Pus ke sma s yan g be rka ita ndengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif. Menurutmasyara kat, petu gas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu ketika 17
keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk a t a u p en de ri ta T B. B er ar ti t ug as i ni l eb ih u nt uk m e m b e r i k a n l a p o r a n d a n k u r a t i f d i b an d in g u pa y a p r o mo ti f . K e m u d i an , p e r a w at p u s k e sm a s b i a s a ny a a k t i f d a l a m B P , p u s k e s ma s keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas J e l a s d a l a m t u g a s t e r s e b u t , p e r a w a t melakukan pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasiendengan membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak adasupervisi dari siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis.Tenaga perawat seolaholah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karenam u n g k i n t u g a s k ur at if l eb ih p en ti ng . H al i ni b er da mp ak k ep ad a s ta tu s k e s e h a t a n masyarakat, status gizi, penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dananak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdamp ak pada kon disi kese hata nmasyarakat. Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arahkur at if, mak a Pus ke sma s men jad i un it d ar i pe la ya na n Ru ma h sa ki t ka re na R uma h Sa ki ta k a n m e m i l i k i b a n y a k sumber daya manusia dan fasilitas medik. Tapi kalaulahPuskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preven tif maka tugas eksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinask e s e h a t a n , a t a u b a g i a n t e r s e n d i r i y a n g m e m i l i k i o t o n o m i y a n g k u a t d a l a m m e n g a t u r program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator, pemberi danad a n p e n g a d a a n p et ug as , u nt u k p el a ya na n k es eh at a n m as ya ra ka t d ib er i ka n kepadaPuskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, mas ih ad a per mas ala ha nyang muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkathanya sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keu anga n daer ah yang terba tas, pusk esmas yang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belumterbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya kesejahteraan karyawanyang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas 18 3.4 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas D a l am r e al i ta n ya p e la y an a n P u sk e sm a s s e ka r an g b a n ya k m e mi li k i masalah-masalah. Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diak ib atka n oleh faktor-faktor sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46) Faktor Internal • Pelaksanaan ManajemenP e l a k s a n a a n m a n a j e m e n m e r u p a k a n h a l p e n t i n g yang menentukan dalammencapai tujuan yang efisien dan efektif dari t u j u a n P u s k es m a s . D i m a na fungsi manajemen itu untu k planning, orga naizi ng, lead ing, dan con trolin g.Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya
sering kali tidak berjalan sehinggakegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yan g dia ngg ap ‘ba ik/ sud ah biasa’. Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan.Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan kendali mutu pelayanan yangd i s e b a b k a n k u r a n g n y a p e n g e t a h u a n , p e r a l a t a n , d a n perhatian tersita padaupaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk padamasalah-masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan re nd ah nyadisiplin/etos kerja staff, menjadikan unsur manajemen ini tidak berjalan. Tentuhal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. • Sarana dan PrasaranaS a r a n a d a n p r a s a r a n a m e r u p a k a n s u a t u a s p e k terpenting dalam mencapait a rg e t d a ri p r og r am - pr o gr am P u s k e s m a s . T e t a p i a p a y a n g t e r j a d i p a d a P uskesmas di Indonesia t erk esa n ti da k d ip erh atia n o le h p eme rin tah d eng an a l a s a n w i l a y a h geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alatmedis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yangdimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadirendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan. • Tenaga medisJumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ket enaga medisJumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannyamelaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya p rogram Posyanduy a n g t i d a k t e p a t s a s a ra n . J u m l ah t e n a g a m e d i s sedikit karena insentif dari 19 pemerintah daerah. Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena b er ka it an dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara m e m e n u h i kebutuhan hidupnya. • Sumber keuangan PuskesmasSumber keuanga n dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak s e b a n d i n g d e n g an p e n g el u a ra n o p e r a s i o n a l P u s k e s m a s s e h i n g g a b i a y a pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepadamas yar aka t un tuk ber ali h per gi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai berikut:
Pemerintah Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana pembangunan dan dana anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara be rt ah ap ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.
RetribusiR e t r i b u s i m e r u p a k a n s a l a h s a t u s u m b e r p e n d a p a t a n Pus ke sma s y a n g membiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnyaditentukan oleh Pemerintah Daerah.
PT. ASKESP us ke sm as m en er im a d an a d ar i P T. A SK ES y an g pe r u n t u k a n n y a s e b a g a i imbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS)
PT. JAMSOSTEK Pus ke sma s m en eri ma da na da ri PT . J AMS OS TE K y an g p e r u n t u k a n n y a s eb ag ai im ba l ja sa k ep ad a p es ert a J AM SO ST EK y ai tu Pe ga wa i / ka rya wa nyang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja.
BPP (Badan Penyantun Puskesmas)De ng an me mb er da ya ka n po te ns i ya ng d im i li k i m a sy a r a k a t d a l a m r a n g k a meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 20 S um be r- su mb er k eu an ga n P us ke sm as i ni t er ny at a t id ak d ap at m em bi a ya io p e r a s i n a l d a r i p r o g r a m - p r o g r a m P u s k e s m a s . H a l i n i d i a k i b a t k a n o l e h b eb e ra p a f ak to r y ai tu , b ir ok ra ti sa si p en ya lu ra n k e u a n g a n d a r i p e m e r i n t a h sampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemenPuskesmas. • Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk P e r b e d a a n p s i k o - s o s i a l a n t a r a te na ga ke se ha ta n yan g ad a di Pus ke sm asdengan penduduk menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanank e s e h a t a n P u s k e s m a . T e n a g a t e n a g a y a n g d i p e r b a n t u k a n d i P u s k e s m a s b ia sa ny a t e rd ir i d ar i o r a n g - o r a n g t e r p e l a j a r d a n b u k a n b e r a s a l d a r i d a e r a h t er se bu t, se hin gg a penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi ji k a b a h a s a y a n g d i g u n a k a n a d a l a h b a h a s a y a n g t i d a k d i m e n g e r t i o l e h penduduk, maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas. Faktor Eksternal • Kondisi GeografisKondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atausetingkat dengan kecamatan. Dimana kecamatan tiap-tiap d a e r a h m e m i l k i keadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan p u s k e s m a s . M e m a n g a d a k e c a m a t a n - k e c a m a t a n y a n g h a n y a d e n g a n s a t u P u s k e sm a s s u d a h d a p a t m e n j an g k a u s e l u r uh p e n d u d u k . Te ta pi ad a ju ga puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim didekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas.H a l i ni t er ka it p ad a d an a y an g t id ak c uk up u nt uk m e n g g u n a k a n a l a t- a l a ttransportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknyalebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas. •
Pemerintah daerahPeran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari p ih a k l eg s la ti f d an e ks ek ut if y an g t er ce rm in d ar i d ij ad ik an n ya p e l a y a n a n k e s e h a t a n s e b a g a i t ul an g p un gg un g p en da pa ta n d ae ra h. In i b erar ti o ra ng sa kit d ij ad ik an tu alng p u n g g u n g p e n d a p a t a n d a e r a h . P a d a h a l u p a y a m e n y e h a t k a n m a s y a r a k a t seja tin ya t erma ktu b da la m hakikat dan semangat UU. No.22 dan UU No. 25 21 tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan p ub lik da n m en ge mb an gk an d em ok ra si me nu ju p en in gk at an k es ej ah te ra an r a k y a t . D is am pi ng i tu a lo ka si a ng ga ra n k es eh at an b er ba ga i d a e r a h m e n c er m in k a n k u r a ng n y a p e r h a t ia n t e rh a d a p i n v e s t as i h a k - h a k d a s a r pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar. • Keadaan Ekonomi Penduduk Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan p e l a y a n a n k e s e h a t a n p a d a m a s y a r a k a t . J u m l a h warga negara Indonesiam a y o r i t a s b e r m a t a p e n c a r i a n p e t a n i dan nelayan yang mana kondisie k o n o m i n y a k u r a n g m e m a d a i . W a l a u p u n a d a k e t e n t u a n y a n g m em p er bo le hk a n m er ek a y a n g t id a k m am pu u n t uk t i da k u s ah m e m b a ya r r e t ri b u s i d i P u s k es m a s , n a m u n k e n y a ta a n n y a o r a n g -o r a n g y a n g d e m i k i a n justru enggan datang ke Puskesmas. • Kondisi Pendidikan Penduduk Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam meng hamb at pela yanan yang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah,m a ka p o la p i ki r m e re k a s a ng a t s e de r ha n a d a n ku ra ng at au ba hk an be lu m paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifat-sifat tradisionalyang sejak dulu dipegang oleh masyarakat dan lingkungannya.H a l ini men unj ukk an bah wa masy arak at I n d o n e s i a m e m i l i k i t i n g k a t p e n d i d i k an y a n g r e n da h y a n g m a n a s e b ag i an b e sa r p e nd u d uk I n d on e si a lu l us a n S D t e ru t am a d i d a er a h p el o so k- p e l o s o k I n d on e si a , sehingg a hal b e r d a m p a k pada r e n d a h n y a p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t d a l a m m e w u j u d k a n masyarakat Indonesia sehat terutama pada lembaga Puskesmas yang letaknyadek at den gan masyarakat tersebut. Selain itu juga disebabkan Rumah Sakitlebih baik sarana dan prasarananya, padahal Puskesmas merupakan pelayanankesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat. • Dinas KesehatanD i n a s K e s e h a t a n y a n g b e r a d a d i P r o p i n s i b e k e r j a p a d a a s p ek m e la y an i p e n ye m b uh a n p e ny a ki t y a ng s u da h d i de r it a o l eh penduduk dibandingkand e n g a n m e l a y a n i o b a t - o b a t a n y a n g d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i u p a y a pencegahan timbulnya suatu penyakit pada pend uduk. Dengan kata lain 22
p e la ya na n k e se ha ta n P us ke sm as l eb ih b a ny ak d it ek a nk a n p a da t in d ak an k ur at if d ib a nd in g ka n p a da t in d ak a n p re ve n ti f a pa l ag i pr o mo t if . S e l a i n it u Dinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis. 3.5 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang t e r i n s t i t u s i o n a l i s a s i m e mp un ya i k ew en an ga n y an g b es ar d al am menciptakan inovasi model pelayanank e s e h a t a n d i d a e r a h . Untuk itu dib utu hkan ko mitmen dan kemauan u n t u k meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukanrevitalisasi sistem kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efekt if dan efisie ndi Puskesmas, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistem kesehatan yangkomprehensif, serta memperbaiki sistem i nf or ma si p ad a se mu a t in gk at an p em er in ta h. D a r i b a n y a k k a s u s y a n g t e r j a d i d i b a n y a k d a e r a h , j e l a s b a h w a P u s k e s m a s m e m i l i k i p en cit ra an y an g r en da h p ad a s aa t s ek ar an g, t er ut am a ji ka d il ih at d ar i s ara na , Puskesmast i d a k m e m i l i k i f a s i l i t a s y a n g l e n g k a p w a l a u p u n sudah mendapat dana dari DinasKesehatan. 3.6 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Pu sk esmas diKecamatanTamako S e pe r ti y a ng k i ta k e ta h u i, b a hw a p e l ay a na n k e s eh a ta n i t u t i d a k h a n y a d i pe ru nt uk ka n b a g i m e re ka y an g t in gg al d i w il ay ah p er ko ta an s aj a, te ta pi j u ga di pe ru nt uk ka n b ag i m as ya ra ka t y a ng b er a d a di w il ay a h p ed es a an . N amu n, p a d a k en ya ta an ny a p en ye le ng ga ra an p el ay an an k es eh at an d i w il ay ah pedesaan cenderunglebih buruk dibandingan dengan di wilayah perkotaan. H al in i t er ja di ka re na wi la ya h p e d e s a a n k u r a n g m e n d a p a t p e r h a t i a n d a r i p e m e r i n t a h p u s a t d a n p e m e r i n t a h d a e r a h , s eh in gg a p enyele ngg ara an p elaya nan d i p ed es aa n te rk esan bu ru k. H al in i d ap at d ilih at d a r i p e n y e l en g g a r a an p e l a ya n a n p u s k e s ma s d i K e c a m a ta n T a m a k o y a n g jauh daristandar minimal pelayanan kesehatan. 23 Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35km da ri ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara adalah satusatunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini. Dari segi saranadan prasarana, Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis. Sebagaiu j u n g t o m b a k p e l a y a n a n k e s e h a t a n , P u s k e s m a s T a m a k o m e mi li k i 3 P u sk e sm a s pembantu, dua diantaranya tidak b e rp e ng h un i, 2 p o s o b at d es a, 1 1 P o s ya n du , d a n d i d u k u n g o l e h 1 P us ke sm as k el il in g . N am un , d en ga n j ej ar in g s ep er ti i tu ,
p a d a k e n ya ta an ny a t et a p s a ja b an ya k m a sy a ra ka t y a ng t i da k te rj an gk au ol eh pe la yan an kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini. Ketidakterjangkauan iniumumnya disebabkan karena jauhnya ja ra k Pu sk es ma s de ng an pe mu ki ma n wa rg a, sulitnya medan, dan tantangan cuaca. Selain itu, terbatasnya persediaan obat-obatan jugana m p a k d i P u s k e s m a s Tamako ini. Sebagai contoh, pada tahun 2001, wilayah in imembutuhkan 1092 jenis obat, sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten(GFK) hanya 996 jenis obat, yang mana 560 (51%) diantaranya adalah obat generik.Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan. Adaobat yang diminta berkali-kali, tetapi tidak diberikan, dan jikalau diberikan jumlahnyasangat sedikit. Sebaliknya, obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-menerus. Lalu, jika dilihat d a r i s e g i S u m b e r D a y a M a n u s i a ( S D M ) , k u a n t i t a s d a n k ua li ta s ten ag a medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako. Status PuskesmasTamako y an g m er up ak an P us ke sm as r aw at i na p t en tu s aj a m em er lu ka n t en ag a m ed isy a n g c u k u p . N a m u n , p a d a k e n y a t a a n n y a h a l t e r s e b u t t i d a k d a p a t t e r c a p a i k a r e n a distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapatmemenuhi kebutuhan masyarakatnya. Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamakoini. Kemudian dari segi pembiayaan atau k euangan Puskesmas Tamako. Secara umum t e r l i h a t a d a n y a u p a y a peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan s e k t o r k e s e ha t a n d i w i l a y a h i n i . D a r i t a h u n k e t a h u n , t e r l i h a t a da ny a u pa ya u nt uk l eb ih me na mb ah k ep ed ul ia n t er ha da p s e k t o r k e s e h a t a n y a n g n a m p a k p a d a d i s t r i b u s i penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat. Namun, lagi-lagi p adak e n y a ta a n n y a , h a l t e r s e bu t t i d a k s e i ra m a d e n g a n u p a y a -u p a y a te kn is yan g ad a di lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan m as ya ra ka t. Re al is as i p ro ye k p e m b a n g u n a n s a r a n a k e s e h a t a n s e b a g i a n b e s ar t i da k s e su a i d e n ga n k e b ut u ha n d a n ke t en t ua n y a ng b e r la k u. M i s a l n y a , p e r n a h t e r j a d i s a a t a d a r e h a b i l i t a s i P u s k e s m a s pembantu, seng yang sudah tua dibalik, lalu dicat, kemudian dipasang lagi, dinding beton 24 Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35km da ri ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara adalah satusatunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini. Dari segi saranadan prasarana, Puskesmas ini memiliki 1 rumah dokter dan 4 rumah para medis. Sebagaiu j u n g t o m b a k p e l a y a n a n k e s e h a t a n , P u s k e s m a s T a m a k o m e mi li k i 3 P u sk e sm a s pembantu, dua diantaranya tidak b e rp e ng h un i, 2 p o s o b at d es a, 1 1 P o s ya n du , d a n d i d u k u n g o l e h 1 P us ke sm as k el il in g . N am un , d en ga n j ej ar in g s ep er ti i tu , p a d a k e n ya ta an ny a t et a p s a ja b an ya k m a sy a ra ka t y a ng t i da k te rj an gk au ol eh pe la yan an kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tamako ini. Ketidakterjangkauan iniumumnya disebabkan karena jauhnya ja ra k Pu sk es ma s de ng an pe mu ki ma n wa rg a, sulitnya medan, dan tantangan cuaca. Selain itu, terbatasnya persediaan obat-obatan jugana m p a k d i P u s k e s m a s
Tamako ini. Sebagai contoh, pada tahun 2001, wilayah in imembutuhkan 1092 jenis obat, sementara yang tersedia di Gudang Farmasi Kabupaten(GFK) hanya 996 jenis obat, yang mana 560 (51%) diantaranya adalah obat generik.Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan. Adaobat yang diminta berkali-kali, tetapi tidak diberikan, dan jikalau diberikan jumlahnyasangat sedikit. Sebaliknya, obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-menerus. Lalu, jika dilihat d a r i s e g i S u m b e r D a y a M a n u s i a ( S D M ) , k u a n t i t a s d a n k ua li ta s ten ag a medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako. Status PuskesmasTamako y an g m er up ak an P us ke sm as r aw at i na p t en tu s aj a m em er lu ka n t en ag a m ed isy a n g c u k u p . N a m u n , p a d a k e n y a t a a n n y a h a l t e r s e b u t t i d a k d a p a t t e r c a p a i k a r e n a distribusi tenaga medis di Kabupaten Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapatmemenuhi kebutuhan masyarakatnya. Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamakoini. Kemudian dari segi pembiayaan atau k euangan Puskesmas Tamako. Secara umum t e r l i h a t a d a n y a u p a y a peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan s e k t o r k e s e ha t a n d i w i l a y a h i n i . D a r i t a h u n k e t a h u n , t e r l i h a t a da ny a u pa ya u nt uk l eb ih me na mb ah k ep ed ul ia n t er ha da p s e k t o r k e s e h a t a n y a n g n a m p a k p a d a d i s t r i b u s i penganggaran dari APBN dan APBD yang semakin meningkat. Namun, lagi-lagi p adak e n y a ta a n n y a , h a l t e r s e bu t t i d a k s e i ra m a d e n g a n u p a y a -u p a y a te kn is yan g ad a di lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan m as ya ra ka t. Re al is as i p ro ye k p e m b a n g u n a n s a r a n a k e s e h a t a n s e b a g i a n b e s ar t i da k s e su a i d e n ga n k e b ut u ha n d a n ke t en t ua n y a ng b e r la k u. M i s a l n y a , p e r n a h t e r j a d i s a a t a d a r e h a b i l i t a s i P u s k e s m a s pembantu, seng yang sudah tua dibalik, lalu dicat, kemudian dipasang lagi, dinding beton 24 yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh sepertidinding beton yang asli. Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak s es ua i d en ga nk eb ut uh an t et ap i d ip ak sa ka n d it er im a o le h P us ke sm as . Contohnya, antena SSB yangs u d a h a d a , d i t a m b a h l a g i d e n g a n a n t e n a y a n g b a r u y a n g b e r a r t i m e n c a r i l o k a s i p em a sa n g an d i h al a m a n Puskesmas, s e h in g ga h a l a ma n yang s u d ah sempit m e n ja d is e ma k in s e mp i t. S e me n ta r a i t u, a n g ga r an r u ti n s e ba g i an b e s ar t e rp a k ai u n tu k g a ji p e g aw a i, s e hi n gg a s a ng a t s e di k it y a ng d i a l o k a s i k a n u n t u k d a n a r u t i n l a i n s e p e r t i pe me lih ar aa n ge du ng . Ol eh sebab itu, perbaikan pelayanan kesehatan di PuskesmasTamako ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya penyelewengan danayang d il ak uk an o le h p ih ak P us ke sm as s en di ri , y an g s eh ar us ny a d an a y an g diberikan pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau perbaikan sarana dan prasaranaPuskesmas, justru dipakai untuk gaji pegawai Puskesmas, seh ing ga pen yel eng ga raa n pelayanan kesehatan di Puskemas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik. 25
