BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanah adalah salah satu hal yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia kare karena na meru merupa paka kan n temp tempat at bagi bagi manu manusi siaa untu untuk k meng mengga gant ntun ungk gkan an hidu hidup p dan dan melanjutkan melanjutkan penghidupannya, penghidupannya, sehingga sehingga banyaknya banyaknya konflik konflik yang sering sering terjadi terjadi di dalam masyarakat adalah berkaitan dengan sengketa tanah. Pentingnya tanah dalam masyar masyaraka akatt sangat sangat dipenga dipengaruh ruhii oleh oleh kegunaan kegunaan tanah tanah itu sendir sendiri, i, tak terkecu terkecuali ali Masyarakat Hukum Adat. Dalam Masyarakat Hukum Adat, tanah menjadi objek vital karena sumber kehidupan mereka digantungkan melalui Tanah, keberadaan mereka diakui dengan adanya ilayah adat yang biasa disebut dengan tanah adat. Tanah adat merupak merupakan an tanah tanah yang yang diatur diatur oleh oleh masyar masyaraka akatt hukum hukum adat adat yang yang sering sering disebu disebutt dengan Hak !layat. Hak !layat !layat adalah adalah keenan keenangan gan yang yang menuru menurutt hukum hukum adat dipunyai dipunyai oleh oleh masy masyar arak akat at huku hukum m adat adat tert tertent entu u atas atas suat suatu u ila ilaya yah h tert terten entu tu yang yang meru merupak pakan an lingkungan hidup para arganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam ilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun,dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan ilayah yang bersangkutan. Pelaksanaan pengaturan tentang Hak ulayat diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Menteri "egara Agraria# Agraria# kepala $adan Pertanahan Pertanahan "asional "asional %selanjutn %selanjutnya ya disebut disebut PM"A # &$P"' "omor ( Tahun )*** Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak !layat Masyarakat Hukum Adat. +etelah diberlakukan kurang lebih ) tahun Permen ini dicabut dan diganti dengan Permen AT-#$P" "omor * Tahun /)( dan dicabut kembali oleh Permen AT-#$P" "omor )/ Tahun /) Tentang Tata 0ara Penetapan Hak &omunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang $erada dalam &aasan terentu
)
Dari hal yang telah disebutkan diatas, penulisan makalah ini mencoba untuk membandingkan apakah sama Hak !layat dengan Hak &omunal dengan dinamika berkembangnya 1aman ini.
B. Rumusan Masalah
). Apakah yang dimaksud dengan Hak !layat beserta penjelasan dan regulasinya2 . Apakah yang dimaksud dengan Hak &omunal beserta penjelasan dan regulasinya2 3. +amakah Hak !layat dengan Hak &omunal2 C. Tinjauan Pustaka
Pengertian Hak !layat menurut Peraturan Menteri "egara Agraria # &epala $adan Pertanahan "asional "omor ( Tahun )*** adalah keenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas ilayah tertentu yang merupakan lingkungan para arganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam ilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan ilayah yang bersangkutan. Pengertian Hak &omunal Atas Tanah menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata -uang # &epala $adan Pertanahan "asional "omor )/ Tahun /) adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kaasan tertentu
BAB II PEMBAHASAN
HA ULA!AT A. Pengertian Hak Ula"at
!!PA tidak memberikan pengertian hak ulayat, kecuali menyebutkan yang dimaksud hak ulayat adalah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut 4beschikkingsrecht5 %penjelasan Pasal 3 !!PA'. Menurut Ter Haar %dalam 6arida Patittingi' hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan, sungai, danau, perairan pantai,laut, tanaman tanaman dan binatang yang ada di ilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Menurut Pasal ) angka 7 -!! +DAgraria %dalam 6arida Patittingi' hak ulayat adalah keenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama8sama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman serta binatangbinatang yang ada di ilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 6arida Patittingi sendiri memberikan definisi Hak !layat adalah hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dan perairan serta isinya yang ada di ilayahnya berupa eenang menggunakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah dan perairan serta lingkungan ilayahnya di baah pimpinan kepala adat. +ementara itu $oedi Harsono %)***' baha Hak !layat merupakan seperangkaian eenang dan keajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam ilayahnya. Hak !layat merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak !layat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakatmasyarakat hukum adat dengan tanah ilayahnya, yang disebut tanah ulayat. Hak !layat masyarakat hukum adat mempunyai unsur 9
- Mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama anggota atau arganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
3
- Mengandung unsur keajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk dalam hukum publik. Menurut Maria +umardjono, dapatlah dikatakan, baha kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, harus dilihat pada tiga hal, yaitu 9
- Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri8ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat:
- Adanya tanah#ilayah dengan batas8batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat:
- Adanya keenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan8 tindakan tertentu. Dalam pengertian hukum, Hak !layat merupakan serangkaian eenang dan keajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu ilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai ‘lebensraum’ pada arganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah yang ada dalam ilayah tersebut. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah juga merupakan hubungan batiniah bersifat religio-magisch. Pemegang hak ulayat, yang dimaksud di sini adalah masyarakat hukum adat yang merupakan persekutuan hukum baik disadarkan pada kesamaan teritoral maupun keturunan %genealogis'. Pelaksanaan Hak
!layat
meliputi
penguasa
adat
masyarakat
hukum
adat
yang
bersangkutan yaitu kepala adat sendiri atau bersama8sama dengan para tetua adat masing8masing. Hak !layat mengandung unsur 9
- Hukum Perdata sebagai hak kepunyaan bersama para arga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat.
- Hukum Publik sebagai keenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut Hak !layat memiliki ciri8ciri sebagai berikut 9
- Anggota masyarakat hukum adat berhak menikmati hasil tanah hak ulayatnya 7
- ;rang asing yang ingin menikmati tanah itu harus membayar recognisi tanah dikuasai oleh masyarakat hukum adat
- +emua kejadian di atas tanah itu tanggung jaab masyarakat hukum adat - Tanah hak ulayat tidak boleh dipindahtangankan - Hak ulayat berlaku atas tanah baik yang sudah dikerjakan maupun yang belum atau tidak dikerjakan
- +egala transaksi tanah yang terjadi baru sah dan terang jika diketahui kepala masyarakat hukum adat B. e#u#ukan Hak Ula"at #alam UUPA
Dengan mengingat ketentuan8ketentuan dalam Pasal ) dan pelaksanaan hak ulayat dan hak 8 hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan !! dan peraturan 8 peraturan yang lebih tinggi. +epanjang
kenyataannya
masih
ada
tanggal
7
september
)*/
saat
dikeluarkannya !!PA. +epanjang kenyataannya masih ada pada saat kita hendak menerapkan Pasal 3 !!PA. Pengaruh pemerintah terhadap hak ulayat 9
-
Memperkuat hak ulayat &erajaan memberi surat pikukuh#piagam dengan maksud menegaskan batas8 batas ilayah persekutuan yang bersangkutan ditempat yang jauh dari kota atau pusat pemerintahan hak ulayat dapat diperkuat kedudukannya
-
Memperlemah hak ulayat dg cara 9
Mengingkari hak ulayat
Menerobos hak ulayat 0ontoh 9 tanah ulayat sementara aktu digunakan raja8raja pembesar pemerintah kolonial untuk berburu.
Menggencet hak ulayat
(
0ontoh 9 usaha pemerintah agar rakyat yang mengerjakan tanah itu tidak merasa mengerjakan tanah ulayat sebagai hadiah dari pemerintah karena punya prestasi kepada pemerintah C. e#u#ukan Hak Ula"at Dalam Peraturan Perun#angan Di In#$nesia
+eperti telah disebutkan baha pengakuan tentang keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya tertuang dalam Pasal )< $ ayat %' dan Pasal ingkungan Hidup, !ndang8!ndang "omor Tahun //) tentang Minyak dan ?as, !ndang "omor / Tahun // tentang Tenaga >istrik, !ndang8!ndang "omor ) tentang ;tonomi &hsusus Papua, !ndang8!ndang "omor = Tahun //7 tentang +umber Daya Air, !ndang8!ndang "omor )< Tahun //7 tentang Perkebunan, !ndang8!ndang "omor 3< Tahun //7 tentang @alan, !ndang8 !ndang "omor 3) Tahun //7 tentang Perikanan dan !ndang8!ndang "omor 7) Tahun )*** tentang &ehutanan.
HA %MUNAL
Terbitnya Permen AT-#$P" "o. )/ tahun /) Tentang tata 0ara Penetapan Hak &omunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat ang $Brada Dalam &aasan Tertentu yang merevisi Permen AT-#$P" "o. * Tahun /)( yang menggantikan PM"A # &a $P" "o. ( tahun )*** tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak !layat Masyarakat Hukum Adat, bertujuan untuk mengatasi problematika kepastian hukum hak atas tanah oleh masyarakat adat dengan menerbitkan sertifikat hak komunal. +ertipikat hak komunal yang dikonsepsikan
melalui Pasal ) butir ) Permen AT-#$P" "o. )/ tahun /) menjelaskan baha hak komunal atas tanah yang selanjutnya disebut Hak &omunal adalah hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kaasan tertentu. Hak komunal berdasarkan pasal ini memuat konsepsi kepemilikan bersama masyarakat hukum adat atas tanah. Pemberian hak komunal kepada masyarakat hukum adat hanya berada pada kaasan tertentu.) Ditinjau dari pengertian lain, Hak &omunal merupakan hak seluruh arga masyarakat terhadap ilayah mereka dan terhadap tanah8tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Tanah8tanah dengan hak komunal ini adalah kepunyaan bersama suatu masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota masyarakat, berfungsi menyediakan cadangan sumber daya dan#atau area bagi kegiatan sosial, tidak dapat dialihkan dan penguasaannya
direpresentasikan
pada fungsionaris
masyarakat
setempat.
Perbedaannya dengan hak kolektif adalah baha pemegang hak komunal adalah kesatuan sosial yang tunggal dari masyarakat. Pemegang hak bukan agregasi individual sebagaimana ada pada hak kolektif. Hak komunal adalah hak bersama yang melingkupi seluruh hak kolektif dan individual yang ada dalam sebuah masyarakat. Persyaratan masyarakat adat yang dalam hal akan diberikan haknya itu termasuk meliputi a. Masyarakat yang berbentuk paguyuban. b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya. c. Ada ilayah hukum adat yang jelas. d. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. $agi masyarakat yang berada dalam kaasan tertentu yang dapat diberikan haknya jika 9 a. Menguasai tanah secara fisik paling kurang )/ Tahun atau lebih secara berturut8 turut. )
Pasal ) ayat %' Perka $P" "o. * tahun /)( tentang Tata 0ara Penetapan Hak &omunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat ang $erada Dalam &aasan Tertentu
=
b. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau memanfaatkan ilayahnya untuk kebutuhan hidup sehari8hari. c. Menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. d. Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakatnya. Pemerintah juga telah menentukan, hak komunal tersebut hanya dapat diberikan kepada9 a. &eseluruhan anggota masyarakat adat b. &etua adat atasnama masyarakat hukum adat. c. Masyarakat yang berada dalam kaasan tertentu atau perakilannya. d. Pengurus koperasi. Dengan demikian Hak komunal atas tanah hukum adat juga dapat dialihkan berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. +edangkan hak komunal masyarakat yang berada dalam kaasan tertentu tidak dapat dialihkan pada pihak lain kecuali karena diariskan.
HA ULA!AT DAN HA %MUNAL BERBEDA
Peraturan Menteri Agraria dan Tata -uang#&epala $adan Pertanahan "asional "omor )/ Tahun /) tentang Tata 0ara Penetapan Hak &omunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang $erada dalam &aasan Tertentu terbit ) Maret /) diharapkan dapat menjamin hak8hak masyarakat hukum adat dan hak masyarakat yang berada dalam kaasan tertentu yang menguasai tanah dalam jangkaaktu yang cukup lama perlu diberikan perlindungan dalam rangka meujudkan tanah sebesar8besarnya kemakmuran rakyat dan menyamakan persepsi di masyarakat tentang Hak &omunal ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut karena Hak !layat dan Hak &omunal itu sendiri hakikatnya berbeda. Permen tentang Hak &omunal %H&' ini tampaknya lebih menonjolkan sisi proseduralnya ketimbang konsepsi dasar terkait dengan subyek yang diatur. &etika berbicara tentang ChakC, ada empat unsur yang harus dipenuhi, yakni subyek, obyek, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan keajiban, dan
<
perlindungan
hukumnya.
!nsur
subyek
menempati
kedudukan
terpenting.
&etidakjelasan tentang subyek akan berimbas pada ketidakjelasan tiga unsur lainnya. Didalam Permen ini masih terdapat kerancuan atau ada 7 pertanyaan mendasar yaitu 9 a. apakah H& ini sama atau dipersamakan dengan hak ulayat MHA sebagaimana pengertian teknis yuridis yang dikenal dalam peraturan perundang8undangan yang berlaku2 b. di mana tempat H& dalam sistem hukum pertanahan nasional sesuai Penjelasan !mum %' !! Pokok Agraria %!!PA'2 c. H& dalam Pasal ) Angka ) permen terdiri atas dua kelompok subyek, yakni MHA dan non8MHA, bagaimana dengan cara terjadinya H& masing8masing2 d. karena dengan berlakunya permen ini Peraturan Menteri "egara Agraria#&epala $adan Pertanahan "asional "omor ( Tahun )*** tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak !layat Masyarakat Hukum Adat telah dicabut, bagaimana dengan eksistensi hak ulayat sebagaimana diatur dalam !!PA dan berbagai peraturan perundang8undangan yang berlaku2 Menurut Maria +.E +umardjono hak komunal dan hak !layat berbeda, menurutnya hak komunal dengan hak ulayat pada hakikatnya adalah membangun fiksi hukum, karena hak ulayat dan hak komunal itu mempunyai karakteristik yang berbeda, tetapi oleh permen dianggap sama. Hak ulayat berdimensi publik sekaligus perdata. Dimensi Publikya tampak dalam keenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur9
- Tanah#ilayah sebagai ruang hidupnya terkait pemanfaatannya termasuk pemeliharaannya:
- Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya: - Perbuatan hukum terkait dengan tanah masyarakt hukum adat. Pertama& Dimensi perdata hak ulayat tampak manifestasi hak ulayat sebagai
kepunyaan bersama. Hak !layat itu bukan hak atas tanah sebagaimana dalam Pasal 7 jo. Pasal ) !!PA, sebaliknya hak komunal dimaknai sebagai hak atas tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata -uang#&epala $adan Pertanahan "asional "omor * Tahun /)( tentang Tata 0ara Penetapan Hak &omunal atas Tanah
*
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang $erada dalam &aasan Tertentu. +ekilas terlihat Permen ini menyamakan hak komunal dengan hak ulayat. Dalam pembicaraan sehari8hari, menggunakan istilah Chak komunalC %H&', Ctanah milik bersamaC, Chak ulayatC barangkali lebih CbebasC karena tak ada implikasi hukumnya. "amun, ketika istilah itu dirumuskan dalam peraturan perundang8undangan harus jelas konsepsinya karena ada implikasi hukumnya. Penyamaan itu antara lain tampak dalam konsiderans huruf b Cbaha hukum tanah nasional ndonesia mengakui adanya hak komunal dan yang serupa itu dari MHA %Masyarakat Hukum Adat', sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 !! "o ( Tahun )*/ tentang Peraturan Dasar Pokok8pokok Agraria.C +ebagaimana diketahui Pasal 3 !!PA tak menyebutkan tentang H&, tetapi merumuskan tentang hak ulayat. Demikian juga dari rumusan Pasal )= permen yang berbunyi sebagai berikut9 CMHA dan hak atas tanahnya yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum permen ini berlaku tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnyaC, dapat disimpulkan baha yang dimaksudkan hak MHA yang sudah ada itu sejatinya adalah hak ulayat sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan daerah, yang oleh permen disamakan atau bahkan diganti dengan H&. >ebih lanjut, karena H& itu dikategorikan sebagai hak atas tanah, maka terhadap H& dapat diterbitkan sertifikatnya %Pasal )3 Ayat %3' Permen'. +ebaliknya, karena hak ulayat itu bukan hak atas tanah, maka keberadaan hak ulayat itu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dan apabila batas8batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, batas tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan dicatat dalam daftar tanah: di atas tanah ulayat itu tidak diterbitkan sertifikat. e#ua& Mengacu Penjelasan !mum %' !!PA, dalam hubungan antara
negara dan tanah terdapat tiga entitas tanah9 %)' tanah negara yang keenangannya beraspek publik: %' tanah hak yang dipunyai orang perorangan atau badan hukum yang keenangannya beraspek perdata: dan
)/
%3' tanah ulayat MHA yang keenangannya beraspek publik dan perdata. Hak &omunal yang subyek hukumnya adalah MHA, jelas tak dapat dimasukkan dalam kategori hak ulayat karena H& hanya berdimensi perdata. Apakah hak komunal MHA sebagai hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai hak atas tanah menurut !!PA dengan segala isi keenangannya9 mengalihkan, meariskan, menjadikan hak atas tanah sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan2 Tampaknya hal ini juga bukan karakteristik H& karena Pasal )7 Permen menyebutkan
baha
hak
komunal
MHA
yang
telah
bersertifikat
dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga. etiga& H& itu didefinisikan sebagai Chak milik bersama atas tanah suatu MHA
atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kaasan hutan atau perkebunanC %Pasal ) Angka ) Permen'. +uatu definisi dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang suatu hal yang akan digunakan secara berulang dalam rumusan pasal peraturan perundang8undangan itu. Definisi haruslah tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir.Dengan demikian, definisi tentang H& itu tidak la1im karena menyatukan dua kelompok yang berbeda karakteristiknya dalam satu definisi. eem'at& Masalah pencabutan Peraturan Menteri "egara Agraria#&epala
$adan Pertanahan "asional "omor ( Tahun )***.&arena terdapat kerancuan antara hak ulayat dan H&, patut dipersoalkan dampak pencabutan Peraturan Menteri "egara Agraria#&epala $adan Pertanahan "asional "omor ( Tahun )***.Pasal )= Permen dapat dimaknai sebagai pemberian kesempatan kepada MHA dan hak ulayatnya yang diakui dan dikukuhkan keberadaannya %umumnya melalui perda' untuk diberikan H& atas tanahnya. Penguatan hak masyarakat, termasuk MHA atas tanah yang merupakan ruang hidupnya, merupakan keniscayaan. Dalam upaya meujudkan hal itu perlu ketegasan sikap pemerintah terhadap pengakuan dan perlindungan hak MHA atas tanahnya. Permen ini menimbulkan kerancuan antara hak ulayat dan hak komunal. Di satu pihak pengaturan tentang H& menimbulkan ketidakpastian hukum, di pihak lain terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tentang hak ulayat dengan dicabutnya
))
Peraturan Menteri "egara Agraria#&epala $adan Pertanahan "asional "omor ( Tahun )***. +aat ini masih diperlukan pengaturan tentang hak ulayat MHA dengan mengakomodasi putusan M& yang relevan serta harmonisasinya dengan peraturan perundang8undangan lain. Memperkenalkan entitas baru %H&' dalam peraturan perundang8undangan itu sah8sah saja sepanjang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya kuat.@ika syarat8syarat ini tidak dipenuhi, di samping tidak ada jaminan kepastian hukum, peraturan itu menjadi tidak bermanfaat. >egalisasi terhadap hak8hak masyarakat ini semestinya memperhatikan perbedaan karakteristik hak8hak ini. Hak komunal masyarakat, misalnya, tidak dapat diatur dengan model hak individual.
BAB III PENUTUP
)
A. esim'ulan
Permen AT- "omor )/ Tahun /), yang diberlakukan oleh &ementerian Agraria dan Tata -uang masih belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak8hak ulayat masyarakat hukum adat, karena konsep hak ulayat masyarakat hukum adat dianalogikan dengan hak komunal atas tanah dimana keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. &edua masyarakat hukum adat sebagai perseketuan hukum yang merupakan legal entitas masih belum diakui. &etiga munculnya kelompok baru yang disejajarkan dengan posisi masyarakat hukum adat yaitu masyarakat yang berada dalam kaasan tertentu, sehingga dengan disamakannya posisi kedua kelompok tersebut dapat menambah potensi konflik horisontal diantara keduanya. Penetapan Hak komunal atas tanah yang diatur dalam Permen AT- "omor )/ Tahun /) masih belum dapat menjamin kepastian hukum, karena munculnya suatu hak atas tanah yang baru harus diatur dalam suatu undang8undang sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam Pasal ) huruf h !!PA dan bukanlah dalam bentuk suatu peraturan menteri B. Saran
Perlu sikap tegas Penguatan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat %MHA' yang merupakan ruang hidupnya, Dalam upaya meujudkan hal itu perlu ketegasan sikap pemerintah terhadap pengakuan dan perlindungan hak MHA atas tanahnya. &arena hal ini menimbulkan kerancuan antara hak ulayat dan hak komunal. Di satu pihak pengaturan tentang H& menimbulkan ketidakpastian hukum, di pihak lain terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan tentang hak ulayat dengan dicabutnya PM"A # &a. $P" "o. ( Tahun )***. Perlunya pengaturan tentang hak ulayat MHA dengan mengakomodasi putusan M& yang relevan serta harmonisasinya dengan peraturan perundang8 undangan lain. DA(TAR PUSTAA
)3
Buku
$oedi Harsono,. //<. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan. Bffendi Perangin,. )*<. Hukum Agraria i Indonesia,. -ajaali Pers: @akarta +umardjono, Maria +.E., //<, !anah dalam Pers"ektif Hak #konomi Sosial dan $udaya, &ompas 9 @akarta. !rip +antoso,. //<. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas !anah. Penada Media ?roup Peraturan Perun#ang)un#angan
!ndang8undang Dasar "egara -epublik ndonesia Tahun )*7(. &etetapan
Majelis
Permusyaaratan
-akyat
-epublik
ndonesia
"omor9
F#MP-#//) tentang Pembaruan Agraria dan Peng elolaan +umber Daya Alam. !ndang8undang "omor 7) Tahun )*** tentang &ehutanan. !ndang8undang "omor ( Tahun )*/ tentang Peraturan Pokok8pokok Dasar Agraria. Peraturan Pemerintah "omor 7 Tahun )**= tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Agraria "omor ( Tahun )*** tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak !layat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata -uang # &epala $adan Pertanahan "asional "omor * Tahun /)( tentang Tata 0ara Penetapan Hak &omunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang $erada dalam &aasan Tertentu. Putusan Mahkamah &onstitusi -epublik ndonesia "omor 3(#P!!8F#/). Skri'si
ostina, Mariska. /)(. 4Hak &omunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di ndonesia %Analisis Peraturan &enteri Agraria dan !ata 'uang (omor ) tahun *+ tentang !ata .ara Peneta"an Hak /omunal Atas !anah &asyarakat Hukum Adat dan &asyarakat yang $erada dalam /a0asan !ertentu15. Malang9 $raijaya Press.
)7
